kab/kota: Denpasar

Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan menolak pengembangan perusahaan perjudian legal kasino meski dapat iming-iming keuntungan Rp100 triliun.

“Saya diimingi (dijanjikan sesuatu yang membujuk), kalau ada kasino di Bali bapak langsung bisa dapat Rp100 triliun,” kata Koster dalam peluncuran kerja sama imbal jasa pungutan wisatawan asing di Denpasar, Sabtu.

Ia mengatakan penolakan keberadaan kasino karena pariwisata Bali adalah pariwisata budaya, dan pariwisata sendiri adalah masa depan Bali bahkan hingga hari ini pun 60 persen ekonomi Bali bersumber dari sektor pariwisata.

Oleh karena itu Pemprov Bali mendorong untuk menjaga pariwisata dengan kokoh dan berprinsip, tidak mudah dirayu untuk membangun sesuatu yang bertentangan dengan budaya.

Koster mengingatkan hingga saat ini untuk pariwisata budaya, Bali belum memiliki saingan. Dengan menjalankan bisnis kasino artinya Bali hanya ingin bersaing dengan negara lain.

“Angkanya memang bagus Rp100 triliun, tapi sekali kita salah langkah menggerus budaya Bali, meninggalkan basis budaya kita untuk pariwisata, kita bisa kehilangan lebih dari Rp100 triliun dan akan mengancam masa depan Bali,” ujar dia.

“Bali pariwisata budaya cuma satu ada di dunia, jadi kalau itu tidak ada saingannya,” katanya.

Pemprov Bali ke depan akan terus menangkap peluang pariwisata yang berbasis budaya, tidak keluar apalagi mengembangkan perusahaan perjudian tersebut, katanya, menegaskan.

“Di situ saja, jadi kalau itu ke depan siapa pun juga jangan pernah goyah soal budaya ini, sekali kita salah langkah, sangat berbahaya bagi masa depan Bali,” kata Wayan Koster.

Koster mengatakan mendata sepanjang Januari-Juli 2025 dengan mengandalkan pariwisata budaya jumlah kunjungan wisatawan asing menyentuh 4 juta kunjungan, kemudian 1-13 Agustus bertambah 300 ribu, artinya total kunjungan lebih dari 4,3 juta.

Ia memprediksi dengan September dan Oktober memasuki musim rendah kunjungan pariwisata kemudian melonjak lagi pada November dan Desember, maka diperkirakan jumlah wisman tahun ini menembus 7,2 juta kunjungan.

“Luar biasa kenaikannya, karena itu kita butuh tata kelola yang baik dan antisipasi isu-isu yang muncul berkaitan berdampak ke pariwisata,” ujar dia.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Denpasar, Bali (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mulai menjalankan kerja sama imbal jasa untuk pihak yang membantu program pungutan wisatawan asing (PWA) seperti hotel, pengelola wisata, dan agen perjalanan.

“Kita kumpul sekarang untuk meningkatkan pencapaian hasil dari PWA, dalam Perda Bali Nomor 2 Tahun 2025 memaksimalkan peran pelaku usaha untuk menyelenggarakan PWA, ada mitra manfaat diberikan imbal jasa besarnya setinggi-tingginya tiga persen,” kata Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar, Bali, Sabtu.

Ia menyebut tahun 2024 dari 6,4 juta wisman masuk Bali dan dengan pungutan sebesar Rp150 ribu tiap kunjungan terkumpul Rp318 miliar atau hanya 32 persennya.

Kemudian, tahun ini hingga 14 Agustus terkumpul Rp229 miliar.

Dengan berlakunya kerja sama imbal jasa ini, Pemprov Bali menargetkan adanya peningkatan di sisa akhir tahun 2025.

Gubernur Koster menjelaskan para pelaku usaha pariwisata yang membantu proses PWA sebagai endpoint atau lokasi terakhir wisatawan asing membayar pungutan selain dari sebelum keberangkatan atau di bandara, akan mendapat imbal jasa setiap triwulan tahun anggaran.

“Mitra manfaatnya adalah organisasi lembaga badan usaha yang melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemprov Bali melalui integrasi sistem, endpoint adalah penyedia akomodasi, hotel, vila, pengelola daya tarik wisata, agen kapal pesiar, dan biro perjalanan, berapa wisatawan yang bertransaksi melalui itu nanti 3 persen secara keseluruhan bisa dihitung,” ujarnya.

Gubernur asal Buleleng itu berharap seluruh pelaku usaha pariwisata mendaftarkan diri sebagai penyelenggara, karena ia meyakini pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri.

Kepada pengusaha yang sudah terdaftar menjadi mitra manfaat atau endpoint diminta ikut melakukan sosialisasi kepada wisatawan asing yang mereka layani.

“Para pengusaha harus menyediakan media sosialisasi dengan banner atau kode QR dan juga di tempat-tempat strategis yang mudah dilihat. Ayo kita sama-sama menjalankan program ini, kalau ini berhasil tidak usah terkumpul Rp900 miliar, Rp700 miliar saja sudah banyak yang bisa dilakukan Bali,” kata dia.

Ia menjelaskan hasil PWA ini sesuai perda akan diarahkan ke desa adat untuk perlindungan lingkungan alam dan budaya Bali.

Dengan kerja-kerja desa adat, Pemprov Bali meyakini pariwisata Bali akan mengalami peningkatan kualitas, sekaligus program-program pembangunan infrastruktur pendukung dapat berjalan dan dampaknya juga akan dirasakan pelaku usaha.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.