Xcloud.id

kab/kota: Denpasar

  • Negara Tak Boleh Kalah! Tangkap Silfester Matutina atau Copot Jaksa Agung?

    Negara Tak Boleh Kalah! Tangkap Silfester Matutina atau Copot Jaksa Agung?

    GELORA.CO – Beredar kabar bahwa massa aksi berencana menggeruduk gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mendesak penangkapan terhadap terpidana Silfester Matutina pada Jumat (19/9/2025) besok.

    Informasi yang diperoleh Monitorindonesia.com, Kamis (18/9/2025) massa akan memulai aksi pada pukul 13.30 WIB.  Dalam undangan aksi yang diterima, salah satu seruan aksi menyertakan tagar #TangkapSilfesterMatutina dan #AtauCopotJaksaAgung.

    Adapun beberapa poin tuntutan massa di antaranya: menangkap Silfester Matutina, atau mencopot Jaksa Agung ST Burhanudin; menegaskan negara tidak boleh kalah menghadapi terpidana; mendesak Kejagung segera menetapkan status buron terhadap Silfester Matutina.

    Lalu, menyuarakan kekecewaan publik karena Silfester belum ditangkap hingga kini dan mendesak agar Silfester tetap diburu meski harus bersembunyi sampai ke Solo.

    Mengapa Silfester tak kunjung dipenjara?

    Hingga kini, publik dibuat bertanya-tanya mengenai nasib Silfester Matutina yang hingga kini belum juga menjalani hukuman penjara 1, 5 tahun setelah divonis bersalah dalam kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

    Sola itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengklaim bahwa salah satu alasan utama penundaan penahanan Silfester adalah karena kondisi kesehatannya. Menurut Anang, Silfester terakhir kali dikabarkan tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

    “Yang jelas yang bersangkutan, sampai terakhir kan yang bersangkutan sakit di rumah sakit. Sekarang masih di Indonesia, yang jelas masih di Indonesia, ” kata Anang Supriatna di Kejati Bali, Denpasar, Bali, Selasa (16/9/2025).

    Anang menegaskan bahwa perkara yang menjerat Ketua relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet) tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ia menambahkan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) selaku pihak eksekutor telah berupaya melakukan pemanggilan terhadap Silfester.

    “Dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sudah melakukan beberapa pemanggilan. Tinggal kita tunggu lagi langkah-langkah hukum apa yang akan diambil oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” katanya.

    Pun, Anang mengaku telah mengingatkan Kejari Jaksel untuk segera mengeksekusi terpidana yang juga merupakan mantan relawan Joko Widodo di Pilpres itu. Namun, ia enggan berkomentar lebih jauh mengenai langkah Jaksa Agung yang dinilai belum memberikan teguran kepada Kejari Jaksel terkait lambannya penanganan perkara ini.

    “Kita sudah berusaha mencari. Kita sudah mengingatkan, untuk menjalankan langkah-langkah hukum. (Kalau ditahan butuh berapa lagi), itu tanya ke Kejari Jakarta Selatan kalau soal itu, ” jelas Anang.

    “Tanyalah ke Kejari Jakarta Selatan, jangan ke aku. Eksekutor di sana. Sekarang kita menunggu pergerakan dari Kejaksaan Jakarta Selatan, dan sudah diingatkan, ” imbub Anang yang juga mantan Kajari Jaksel.

    Sebelumnya, sorotan publik tertuju pada status Silfester Matutina yang tak kunjung ditahan meskipun telah divonis 1, 5 tahun penjara dan upaya Peninjauan Kembali (PK) kasus fitnah terhadap Jusuf Kalla juga telah ditolak.

  • Status Tanggap Darurat Banjir Bali Dicabut, 4 Orang Masih Hilang

    Status Tanggap Darurat Banjir Bali Dicabut, 4 Orang Masih Hilang

    Direktur Walhi Bali Made Krisna Dinata saat dihubungi Tim Regional Liputan6.com, Kamis (11/9/2025) mengatakan, degradasi lingkungan yang ditandai dengan alih fungsi lahan, khususnya lahan pertanian diubah menjadi bangunan, merupakan pemicu awal dari rentannya Bali terhadap bencana hari ini.

    “Terkait penurunan atau perubahan lahan sawah, kami coba mengcapture pada wilayah empat kabupaten di Bali, yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan atau yang dikenal sebagai kawasan Sarbagita,” katanya.

    Pertumbuhan Lahan Terbangun

    Dari rentang waktu 2018 hingga 2023, perkembangan wilayah dan pertumbuhan lahan terbangun menjadi salah satu penyebab berkurangnya luasan lahan pertanian khususnya sawah di wilayah Metropolitan Sarbagita.

    Persentase penyusutan lahan sawah berkisar antara 3-6% dari luas wilayah masing-masing kabupaten/kota. Kota Denpasar mengalami penurunan lahan sawah sebanyak 784,67 Ha atau 6,23% dari luas wilayah.

    Luasan sawah di Kabupaten Badung berkurang sebanyak 1099,67 Ha dan Kabupaten Gianyar berkurang 1276,97 Ha. Penyusutan lahan sawah terbesar berada di Kabupaten Tabanan yaitu seluas 2676,61 Ha. Konsekuensi dari perkembangan wilayah mengakibatkan kebutuhan lahan dan memicu terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

    Hilangnya lahan pertanian tentu juga akan menghilangkan fungsi dari Subak (Sistem Irigasi Tradisional Bali) terutama dalam fungsinya pada sistem hidrologis alami. Subak memiliki fungsi sebagai saluran irigasi dan mendistribusi air yang turut menjaga dan mengatur sistem hidrologis air. Bahkan menurut Prof Windia (Pakar Subak) setiap 1 Hektar Sawah mampu menampung 3000 ton air apabila tinggi airnya 7 cm.

    “Apabila lahan pertanian dan Subak makin banyak berubah atau beralih fungsi menjadi bangunan, tentu hal tersebut akan mengganggu sistem hidrologis air alami yang ada, air menjadi tidak tertampung dan teririgasi dengan baik, sehingga timbulah banjir seperti yang kita lihat ini,” ungkap Krisna.

  • WN Jepang Ditemukan Tewas dalam Kamar Hotel di Bali, Polisi Selidiki

    WN Jepang Ditemukan Tewas dalam Kamar Hotel di Bali, Polisi Selidiki

    Jakarta –

    Warga negara (WN) Jepang berinisial HS (64) ditemukan tewas dalam kamar salah satu hotel di Bali. Polisi masih menyelidiki penyebab HS tewas.

    HS ditemukan tewas dalam kamar hotel pada Selasa (16/9/2025). Kematian HS hingga kini masih misterius.

    “Orang asing warga Jepang ditemukan meninggal dunia,” kata Kepala Seksi (Kasi) Humas Polresta Denpasar AKP I Ketut Sukadi dalam keterangannya dilansir detikBali, Kamis (18/9/2025).

    Jenazah pertama kali ditemukan pegawai kebersihan hotel. Saat itu, pegawai hotel sempat mendatangi kamar HS untuk dibersihkan.

    Pria WN Jepang itu tidak menjawab saat pintu diketuk. Hingga akhirnya, karyawan hotel lain membuka paksa pintu kamar HS dan didapati HS terbaring tak bernyawa di kasurnya.

    “Atas kejadian tersebut untuk memastikan korban meninggal saksi menghubungi pihak Medis Klinik 24 Jam di utara hotel, setelah di cek dari pihak medis mengatakan korban sudah meninggal dunia,” kata Sukadi.

    Sukadi mengatakan penemuan jenazah warga Jepang itu lalu dilaporkan ke polisi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab kematian.

    “Belum dapat dipastikan, karena menunggu hasil autopsi,” imbuhnya.

    Baca selengkapnya di sini.

    (dek/dek)

  • Dapat Kucuran Rp 55 Triliun, Bank Mandiri Bakal Sebar Kredit ke Sektor Prioritas – Page 3

    Dapat Kucuran Rp 55 Triliun, Bank Mandiri Bakal Sebar Kredit ke Sektor Prioritas – Page 3

    Sebelumnya, PT Bank Mandiri Tbk akan merayakan hari jadinya yang ke-27 dengan menggelar Livin’ Fest 2025, sebuah expo berskala nasional yang mempertemukan UMKM, industri kreatif, dan layanan finansial dalam satu ekosistem inklusif. 

    Dengan mengusung tema “Sinergi Majukan Negeri”, Livin’ Fest menjadi perayaan yang tidak hanya menampilkan hiburan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

    Rangkaian program Livin’ Fest meliputi hiburan internasional dan nasional, gaya hidup, otomotif, sportainment, serta pariwisata, yang dikolaborasikan dengan layanan finansial unggulan seperti KPR, Auto, dan transaksi digital. 

    SEVP Corporate Relations Bank Mandiri M. Wisnu Trihanggodo mengatakan Bank Mandiri ingin memastikan kehadiran Bank Mandiri membawa nilai tambah yang memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing ekonomi rakyat.

    “Sekaligus menjadi sajian khusus kepada nasabah yang telah setia menemani Bank Mandiri selama 27 tahun,” ujar Wisnu Trihanggodo, di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Gelaran utama akan berlangsung pada 16–19 Oktober 2025 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang, dan berlanjut di sembilan kota besar lainnya yakni Medan, Bandung, Palembang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Semarang, dan Jayapura.

    Sebagai expo, Livin’ Fest 2025 menghadirkan lebih dari 700 tenant nasional, mulai dari kuliner, fesyen, kriya, produk kecantikan hingga kebutuhan gaya hidup terkini. Zona UMKM binaan Bank Mandiri akan menampilkan produk-produk lokal unggulan, sedangkan Government Hub disediakan untuk membantu masyarakat mengakses berbagai layanan publik, termasuk paspor, surat izin mengemudi, edukasi sertifikat pertanahan, layanan perpajakan dan layanan lainnya.

     

     

     

  • Soroti Banjir di Bali, Jusuf Kalla: Vila Dibangun di Atas Sungai Megapolitan 17 September 2025

    Soroti Banjir di Bali, Jusuf Kalla: Vila Dibangun di Atas Sungai Megapolitan 17 September 2025

    Soroti Banjir di Bali, Jusuf Kalla: Vila Dibangun di Atas Sungai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12, sekaligus Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK), menyoroti banjir yang melanda Bali pada Rabu (10/9/2025) lalu.
    “Di Bali banjir kemarin karena hampir semua hulu sungai dibikin villa atau apapun usaha-usaha. Dan di mana banyak daerah seperti itu,” ujar Jusuf Kalla saat memberikan amanat upacara HUT ke-80 Palang Merah Indonesia, di Waduk Brigif, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (17/9/2025).
    Menurut JK, banjir di Bali adalah dampak dari kerusakan lingkungan.
    “Pengalaman kita, bencana banyak diakibatkan karena kerusakan lingkungan,” kata JK 
    Salah satu upaya untuk menangani kerusakan lingkungan yang bisa dilakukan menurut JK adalah penanaman pohon dalam skala besar.
    Palang Merah Indonesia (PMI) pun ikut mengambil langkah menanam pohon yang dilakukan di seluruh Indonesia untuk menambah lahan hijau.
    “Karena itu, salah satu program utama juga ialah memperbaiki lingkungan masyarakat dengan cara menanam pohon dan secara besar-besaran. Karena semua PMI daerah harus mempunyai upaya seperti itu,” ujar dia.
    Diketahui, bencana banjir yang melanda Bali pada Rabu, 10 September 2025, dini hari telah menelan korban jiwa, serta menimbulkan kerusakan material yang cukup besar.
    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali mencatat hingga Jumat, 12 September 2025, pukul 06.00 WITA, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir besar yang melanda Pulau Bali mencapai 18 orang.
    “Total meninggal dunia 18 orang, dari Kota Denpasar 12, Kabupaten Gianyar tiga, Kabupaten Jembrana dua, dan Kabupaten Badung satu orang,” kata Kepala Pelaksana BPBD Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, di Denpasar dikutip dari Antaranews.
    Selain 18 korban tersebut, masih terdapat dua orang lainnya yang masuk daftar pencarian tim SAR gabungan. Kemudian, banyak daerah di Bali mengalami dampak cukup parah. Kota Denpasar menjadi wilayah dengan titik banjir terbanyak, yakni 81 titik.
    Selain itu, banjir juga tercatat di Kabupaten Gianyar (15 titik), Badung (12 titik), Tabanan (28 titik), Jembrana (23 titik), dan Karangasem (4 titik). BPBD Bali memperkirakan total kerugian akibat kerusakan 514 unit bangunan mencapai Rp 28,9 miliar.
    “Dengan rincian Kota Denpasar 474 los, kios, dan ruko bangunan rusak di Jalan Sulawesi dan Pasar Kumbasari senilai Rp25,5 miliar, Bangli tiga bangunan rusak dengan estimasi kerusakan Rp292 juta,” kata Agung Teja.
    Di Kabupaten Tabanan, ditemukan 29 bangunan rusak dengan estimasi kerugian Rp 3,08 miliar. Sementara di Karangasem tercatat enam bangunan rusak, dengan nilai kerugian masih dalam proses penghitungan.
    Kemudian, di Gianyar, juga ada sejumlah bangunan yang rusak namun data detail kerugiannya masih dikalkulasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AirAsia Buka Rute Internasional Pontianak ke Kuching dan Kuala Lumpur

    AirAsia Buka Rute Internasional Pontianak ke Kuching dan Kuala Lumpur

    Bisnis.com, JAKARTA — AirAsia Malaysia melakukan ekspansi rute yakni Pontianak-Kuching dan Pontianak-Kuala Lumpur dari Bandara Supadio Pontianak, setelah status internasional bandara tersebut dipulihkan pada Juni 2025.

    CEO AirAsia Malaysia, Dato’ Kapten Fareh Mazputra mengatakan setelah keberhasilan peluncuran rute terbaru ke Palembang dan destinasi lainnya, Indonesia tetap menjadi salah satu pasar terpenting. Penerbangan tersebut sekaligus memperkuat konektivitas antara Malaysia dan Indonesia, khususnya di Kalimantan.

    “Rute ini tidak hanya memberikan kemudahan lebih bagi para penumpang, tetapi juga membuka peluang baru bagi pariwisata dan bisnis antara Malaysia dan Indonesia,” katanya dalam siaran pers, Rabu (17/9/2025)

    Penerbangan perdana pada 12 September 2025 mencatat tingkat keterisian rata-rata sebesar 80,7% di enam sektor rute Kuala Lumpur – Pontianak dan Kuching – Pontianak. Angka ini menunjukkan tingginya minat penumpang terhadap konektivitas baru ini sejak hari pertama diluncurkan.

    “Dengan jaringan luas dan tarif terjangkau, AirAsia berkomitmen mempererat hubungan antarnegara tetangga sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan,” katanya.

    AirAsia Malaysia terus memperkuat konektivitasnya ke Indonesia dengan melayani penerbangan ke 18 destinasi. Saat ini penerbangan dari Kuala Lumpur telah melayani rute ke Jakarta, Bali (Denpasar), Medan, Yogyakarta, Banda Aceh, Makassar, Padang, Pekanbaru, Balikpapan, Labuan Bajo, Lombok, Palembang, Semarang, serta Pontianak, dengan rute baru ke Banjarmasin yang akan dibuka pada 20 Oktober 2025.

    Selain itu, AirAsia juga menghubungkan Kuching dengan Pontianak, serta Penang dengan Jakarta dan Medan, sehingga semakin memudahkan akses perjalanan antara Malaysia dan Indonesia.

    Sebelumnya, AirAsia membuka rute baru Kuala Lumpur–Semarang seiring dengan kembalinya Bandara Jenderal Ahmad Yani mengoperasikan penerbangan internasional.

    Semarang menjadi salah satu jaringan kota sekunder yang memiliki potensi warisan budaya seperti Kota Lama, Lawang Sewu, Klenteng Sam Poo Kong, serta kuliner ikonik lumpia.

  • Ini Link Resmi Barang Lelang KPK, Ada Tanah Murah, Rumah di Jakarta hingga iPhone

    Ini Link Resmi Barang Lelang KPK, Ada Tanah Murah, Rumah di Jakarta hingga iPhone

    Bisnis.com, JAKARTA – KPK kembali melelang hasil barang rampasan dari koruptor di Indonesia dan akan dijual ke masyarakat di Indonesia.

    Penjualan barang rampasan ini kepada publik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. KPK akan melelang barang-barang tersebut melalui lelang.go.id secara close bidding.

    KPK akan melelang 83 lot barang rampasan yang berasal dari 27 perkara tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), termasuk di antaranya 1 lot barang milik Eko Darmanto.

    Adapun barang yang dilelang ini terbagi dalam dua kategori yakni 42 lot barang tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, dan apartemen; serta 41 lot barang bergerak meliputi kendaraan, tas, baju, perhiasan, robot, hingga Barang Bukti Elektronik (BBE).

    Harga limit yang ditawarkan cukup bervariasi. Termurah dimulai dari harga limit Rp5.700 untuk satu kemeja sutra lengan panjang, hingga harga limit tertinggi mencapai Rp60,7 miliar untuk tanah beserta bangunan seluas 13.065 m² di Kabupaten Bogor. 

    Adapun, barang lainnya yang turut dilelang meliputi paket BBE sebanyak 23 handphone yang dimulai dengan harga limit Rp16 juta dan 1 buah gelang emas berbentuk naga melingkar dengan harga limit Rp67 juta. 

    Berikut link resmi barang lelang KPK adalah: https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/pengumuman/lelang-barang-rampasan/lelang-barang-rampasan-17-september-2025 

    Link list barang lelang KPK yakni: https://lelang.go.id/ 

    Untuk memastikan pelaksanaan lelang berjalan transparan dan akuntabel, KPK juga bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Indonesia, yakni KPKNL Jakarta (46 lot), Bandung (1 lot), Tangerang (2 lot), Bekasi (1 lot), Bogor (10 lot), Cirebon (3 lot), Denpasar (1 lot), Lahat (1 lot), Pekanbaru (4 lot), Purwokerto (4 lot), dan Samarinda (10 lot).

    KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal memberi efek jera dengan hukuman badan semata, tetapi juga memastikan negara memperoleh kembali kerugian keuangan yang telah hilang.

    Sehingga, KPK terus mengajak masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Selain bisa mendapatkan barang-barang berkualitas tinggi dengan harga menarik, partisipasi aktif masyarakat dalam lelang juga berkontribusi langsung pada pengembalian keuangan negara.

  • KPK Gelar Lelang Hari Ini, Ada Robot, iPhone Murah hingga Apartemen di Jakarta

    KPK Gelar Lelang Hari Ini, Ada Robot, iPhone Murah hingga Apartemen di Jakarta

    Binis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar lelang hari ini Rabu (17/9/2025). Barang yang di lelang merupakan rampasan aset dari para koruptor mulai apartemen hingga robot.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan terdapat 83 lot barang rampasan, di mana 27 perkara tindak pidana sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) termasuk 1 lot barang milik Eko Darmanto.

    Barang dibagi menjadi dua kategori yakni 42 lot aset tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan apatemen. Sedangkan 41 lot barang bergerak seperti kendaraan, robot, barang bukti elektronik, serta baju.

    “Harga limit yang ditawarkan cukup bervariasi. Termurah dimulai dari harga limit Rp5.700 untuk satu kemeja sutra lengan panjang, hingga harga limit tertinggi mencapai Rp60,7 miliar untuk tanah beserta bangunan seluas 13.065 m² di Kabupaten Bogor,” kata Budi, Rabu (17/9/2025).

    Lebih lanjut, Budi menyampaikan terdapat 23 handphone dengan harga limit Rp16 juta dan 1 buah gelang emas berbentuk naga dengan harga limit Rp67 juta.

    KPK bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di beberapa wilayah untuk menjaga transparansi pelelangan. Uang hasil lelang akan kembali ke kas negara.

    “Jakarta (46 lot), Bandung (1 lot), Tangerang (2 lot), Bekasi (1 lot), Bogor (10 lot), Cirebon (3 lot), Denpasar (1 lot), Lahat (1 lot), Pekanbaru (4 lot), Purwokerto (4 lot), dan Samarinda (10 lot),” jelas Budi.

    Adapun untuk detail barang lelang dapat dilihat melalui situs berikut ini: 

     https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/pengumuman/lelang-barang-rampasan/lelang-barang-rampasan-17-september-2025 

  • DPRD: Beri kesempatan Pemda buat perda soal alih fungsi lahan

    DPRD: Beri kesempatan Pemda buat perda soal alih fungsi lahan

    Denpasar (ANTARA) – DPRD Bali mengajak masyarakat memberi kesempatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyelesaikan tantangan pasca-banjir besar lewat pembuatan peraturan daerah (perda) tentang larangan alih fungsi lahan.

    “Kasih kesempatan Pak Gubernur untuk melaksanakan itu,” kata Ketua Komisi III DPRD Bali I Nyoman Suyasa di Denpasar, Selasa.

    Komisi yang membidangi pembangunan itu melihat rencana melarang alih fungsi lahan adalah solusi tepat dari Pemprov Bali.

    Namun memang hingga saat ini rancangan perda tersebut belum sampai ke meja komisi III, sehingga dewan mendukung jika pemerintah daerah mengajukan.

    “Saya kira itu salah satu cara, yang mendorong pemprov, ya sangat bagus, kami mendorong kami setuju,” ujar Nyoman Suyasa.

    “Mulai dari sekarang, ini momentum yang baik sekali terkait kejadian yang kemarin itu (banjir besar), saya kira ini momentum,” sambung politisi asal Kabupaten Karangasem itu.

    Sejauh ini DPRD Bali masih berproses untuk beberapa raperda seperti keterbukaan informasi publik dan angkutan sewa khusus pariwisata, serta sedang membahas draf raperda nominee atau yang mengatur tentang kepemilikan aset oleh orang asing, namun dewan terbuka jika raperda mengenai alih fungsi lahan diajukan bersamaan dengan nominee.

    Nyoman Suyasa sendiri mengatakan alih fungsi lahan memang salah satu penyebab banjir besar pada Rabu (10/9) lalu, di samping ada faktor-faktor lain.

    Sehingga, menurutnya diperlukan mitigasi, selain lewat regulasi juga penanganan riil dari hulu ke hilir

    “Banyak faktor salah satunya itu alih fungsi lahan kemudian saluran-saluran yang mampet, kemudian normalisasi, pengerukan itu kan harusnya dilakukan ya karena selama ini belum ada pengerukan normalisasi,” kata dia.

    “Kemudian saya dapat juga diskusi terkait dengan jalur-jalur air, sekarang sudah tertutup, banyak yang tertutup, itu menjadi penyebab banjir, saluran subak-subak itu maksudnya,” sambung Ketua Komisi III.

    Diketahui sebelumnya atas arahan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan akan mengajukan raperda mengenai alih fungsi lahan, dimana rencananya tahun ini regulasi tersebut akan dibuat.

    Langkah ini diambil Pemprov Bali untuk menekan konversi-konversi lahan produktif menjadi bangunan komersil yang menyebabkan rendahnya resapan air, salah satunya mengurangi tutupan hutan daerah aliran sungai (DAS) yang mengakibatkan banjir besar sebelumnya.

    Banjir besar di Bali sendiri telah memakan korban jiwa sebanyak 18 orang serta empat orang lainnya masih dalam pencarian.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XIII DPR akan bicarakan usul Pigai soal lapangan demo di DPR

    Komisi XIII DPR akan bicarakan usul Pigai soal lapangan demo di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan pihaknya bakal membicarakan usulan dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai terkait lapangan untuk aksi demonstrasi di DPR RI.

    Dia menilai bahwa kompleks DPR RI sebetulnya merupakan rumah bagi rakyat. Menurut dia, ada negara-negara lain yang telah menyiapkan lapangan bagi rakyatnya untuk menggelar aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi.

    “Halaman DPR ini kan rumah rakyat, ya silakan saja kalau ada usulan itu nanti kita bicarakan,” kata Andreas di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan bahwa ada selama ini pengaturan terkait orang-orang untuk keluar dan masuk kompleks parlemen. Namun jika nantinya diperbolehkan, menurut dia, aksi demonstrasi pasti mempunyai penanggung jawabnya dan melaporkan jumlah orang yang turut aksi.

    “Sehingga kemudian memang benar benar demonstrasi untuk menyampaikan pendapat,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan perkantoran yang memiliki halaman luas salah satunya gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, memiliki pusat demokrasi untuk masyarakat menyampaikan aspirasi agar tidak mengganggu pengguna jalan raya.

    “Kantor besar seperti DPR RI, halaman luas jangan sampai masyarakat demonstrasi di pinggir jalan, mengganggu kenyamanan orang. Sebaiknya dibuat lagi halaman depan, dibuatkan supaya (menampung) 1.000-2.000 orang,” kata Natalius Pigai di sela meninjau Kantor Wilayah Kementerian HAM di Denpasar, Bali, Jumat (12/9).

    Ia kemudian berharap agar setiap pimpinan atau perwakilan lembaga tersebut harus keluar gedung untuk menerima aspirasi masyarakat.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.