kab/kota: Denpasar

  • Kepedulian terhadap Kesejahteraan Hewan Bagian Upaya Wujudkan Keberlanjutan Kehidupan

    Kepedulian terhadap Kesejahteraan Hewan Bagian Upaya Wujudkan Keberlanjutan Kehidupan

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berujar bahwa kepedulian pada kesejahteraan hewan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keseimbangan ekologis yang mendukung keberlanjutan kehidupan. 

    “Keberadaan setiap makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuhan memiliki simbiosis yang saling menguntungkan demi menunjang keberlangsungan hidup,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pada sambutan tertulisnya di acara diskusi daring bertema Kesejahteraan Hewan adalah Kesejahteraan Bumi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 15 Oktober 2025.

    Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Danny Gunalen (Dewan Pengawas Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia /PKBSI), Susana Somali (Pendiri Pejaten Animal Shelter), dan Shaanti Shamdasani (Pemerhati Hewan) sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir pula Dr. (H.C.) H. Sulaeman L. Hamzah (Anggota Komisi IV DPR RI) sebagai penanggap. 

    Menurut Lestari, kehidupan setiap makhluk hidup berada dalam koridor keseimbangan ekologis dan keseimbangan ekosistem. 

    Di dalam kedua keseimbangan itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, hewan adalah bagian penting dari mata rantai ekologi. 

    Namun, tegas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, berbagai masalah yang dihadapi oleh satwa liar maupun hewan peliharaan masih kerap terjadi. 

    Setiap permasalahan itu, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, memerlukan penanganan spesifik untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem.

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, semua pihak terkait dapat bersama-sama membangun sistem perlindungan dan kesejahteraan hewan menyeluruh di tanah air. 

    Dewan Pengawas PKBSI, Danny Gunalen mengungkapkan, sejumlah upaya memenuhi kesejahteraan satwa liar sudah dilakukan. 

    Di sejumlah kebun binatang di Indonesia, ujar Danny, sudah mulai diterapkan koleksi satwa tidak lagi dikurung dalam kandang jeruji besi dan mengarah ke fenceless. 

    Menurut Danny, satwa liar itu merupakan daya tarik dalam penerapan eco tourism, sehingga harus dilestarikan dan perlu adanya penangkaran satwa liar. 

    Keberadaan UU No. 32/2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ujar Danny, merupakan langkah yang baik dalam upaya peningkatan law enforcement, kesejahteraan hewan, dan peningkatan bentuk sanksi. 

    Langkah selanjutnya, tegas dia, bagaimana kesadaran masyarakat dan penegakan hukumnya bisa ditingkatkan. 
     

    Menurut Danny, satwa liar itu aset bukan hanya untuk ekosistem tetapi juga ekoturisme.

    Pemerhati Hewan, Shaanti Shamdasani berpendapat, hewan itu bagian dari ekosistem. 

    “Kami melihat hewan itu sebagai mahluk bernyawa bukan aset. Jadi kita tidak bisa perlakukan hewan dengan sewenang-wenang,” kata Shaanti. 

    Menurut Shaanti, dalam lima tahun terakhir ini lembaga legislatif di berbagai belahan dunia sudah mulai memperhatikan kesejahteraan hewan. 

    Perlu langkah advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, ujar Shaanti, karena saat ini banyak orang mengganggap hewan sebagai aset. 

    Jadi, tegas dia, bila masih ada orang yang menganggap hewan itu aset yang bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari pariwisata dan atraksi, itu bukan penyayang hewan. 

    Dalam upaya mengajukan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Hewan, menurut Shaanti, yang perlu dikedepankan antara lain terkait kemudahan hewan terhadap akses makanan, minuman, obat-obatan saat sakit, dan tidak diperlakukan kasar. 

    Pendiri Pejaten Animal Shelter, Susana Somali mengungkapkan, pihaknya saat ini sudah merescue lebih dari 2.500 anjing liar secara layak, tidak dikandangi di shelternya. 

    Susana mengaku, pihaknya juga menerapkan open adopt pada shelter yang dikelolanya. 

    Diakuinya, pengelolaan shelter hewan liar di ibu kota banyak menghadapi tantangan dari lingkungan sekitar. 

    Susana berharap, pemerintah dapat menunjukkan lokasi yang tepat untuk lahan penampungan hewan. 

    Karena, ujar Susana, Pejaten Animal Shelter tidak hanya menyelamatkan anjing, tetapi juga kucing, musang, hingga babi hutan. 

    Susana sangat berharap undang-undang perlindungan hewan segera hadir sebagai bagian upaya melindungi hewan dari berbagai ancaman kekerasan antara lain seperti yang dilakukan sejumlah breeder yang kerap memaksa anjing untuk reproduksi. 

    Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L. Hamzah berpendapat, untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan hewan perlu melakukan edukasi dalam membangun kesadaran publik. 

    Menurut Sulaeman, berbagai upaya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat harus segera dilakukan sebagai bagian upaya perlindungan hewan. 

    Diakui Sulaeman, proses pengajuan pembahasan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan saat ini masuk dalam daftar prioritas legislasi 
    pada 2026.

    Namun sangat disayangkan, tambah dia, hingga saat ini RUU tersebut belum memiliki naskah akademik sebagai dasar pengkajian lanjutan. 

    Sulaeman berharap, semua pihak terkait dapat membangun kolaborasi yang kuat agar mampu mengakselerasi upaya lahirnya sistem perlindungan hewan yang menyeluruh.

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berujar bahwa kepedulian pada kesejahteraan hewan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keseimbangan ekologis yang mendukung keberlanjutan kehidupan. 
     
    “Keberadaan setiap makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuhan memiliki simbiosis yang saling menguntungkan demi menunjang keberlangsungan hidup,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pada sambutan tertulisnya di acara diskusi daring bertema Kesejahteraan Hewan adalah Kesejahteraan Bumi yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 15 Oktober 2025.
     
    Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Danny Gunalen (Dewan Pengawas Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia /PKBSI), Susana Somali (Pendiri Pejaten Animal Shelter), dan Shaanti Shamdasani (Pemerhati Hewan) sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir pula Dr. (H.C.) H. Sulaeman L. Hamzah (Anggota Komisi IV DPR RI) sebagai penanggap. 
     
    Menurut Lestari, kehidupan setiap makhluk hidup berada dalam koridor keseimbangan ekologis dan keseimbangan ekosistem. 
     
    Di dalam kedua keseimbangan itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, hewan adalah bagian penting dari mata rantai ekologi. 
     
    Namun, tegas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, berbagai masalah yang dihadapi oleh satwa liar maupun hewan peliharaan masih kerap terjadi. 
     
    Setiap permasalahan itu, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, memerlukan penanganan spesifik untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem.
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, semua pihak terkait dapat bersama-sama membangun sistem perlindungan dan kesejahteraan hewan menyeluruh di tanah air. 
     
    Dewan Pengawas PKBSI, Danny Gunalen mengungkapkan, sejumlah upaya memenuhi kesejahteraan satwa liar sudah dilakukan. 
     
    Di sejumlah kebun binatang di Indonesia, ujar Danny, sudah mulai diterapkan koleksi satwa tidak lagi dikurung dalam kandang jeruji besi dan mengarah ke fenceless. 
     
    Menurut Danny, satwa liar itu merupakan daya tarik dalam penerapan eco tourism, sehingga harus dilestarikan dan perlu adanya penangkaran satwa liar. 
     
    Keberadaan UU No. 32/2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ujar Danny, merupakan langkah yang baik dalam upaya peningkatan law enforcement, kesejahteraan hewan, dan peningkatan bentuk sanksi. 
     
    Langkah selanjutnya, tegas dia, bagaimana kesadaran masyarakat dan penegakan hukumnya bisa ditingkatkan. 
     

     
    Menurut Danny, satwa liar itu aset bukan hanya untuk ekosistem tetapi juga ekoturisme.
     
    Pemerhati Hewan, Shaanti Shamdasani berpendapat, hewan itu bagian dari ekosistem. 
     
    “Kami melihat hewan itu sebagai mahluk bernyawa bukan aset. Jadi kita tidak bisa perlakukan hewan dengan sewenang-wenang,” kata Shaanti. 
     
    Menurut Shaanti, dalam lima tahun terakhir ini lembaga legislatif di berbagai belahan dunia sudah mulai memperhatikan kesejahteraan hewan. 
     
    Perlu langkah advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, ujar Shaanti, karena saat ini banyak orang mengganggap hewan sebagai aset. 
     
    Jadi, tegas dia, bila masih ada orang yang menganggap hewan itu aset yang bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari pariwisata dan atraksi, itu bukan penyayang hewan. 
     
    Dalam upaya mengajukan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Hewan, menurut Shaanti, yang perlu dikedepankan antara lain terkait kemudahan hewan terhadap akses makanan, minuman, obat-obatan saat sakit, dan tidak diperlakukan kasar. 
     
    Pendiri Pejaten Animal Shelter, Susana Somali mengungkapkan, pihaknya saat ini sudah merescue lebih dari 2.500 anjing liar secara layak, tidak dikandangi di shelternya. 
     
    Susana mengaku, pihaknya juga menerapkan open adopt pada shelter yang dikelolanya. 
     
    Diakuinya, pengelolaan shelter hewan liar di ibu kota banyak menghadapi tantangan dari lingkungan sekitar. 
     
    Susana berharap, pemerintah dapat menunjukkan lokasi yang tepat untuk lahan penampungan hewan. 
     
    Karena, ujar Susana, Pejaten Animal Shelter tidak hanya menyelamatkan anjing, tetapi juga kucing, musang, hingga babi hutan. 
     
    Susana sangat berharap undang-undang perlindungan hewan segera hadir sebagai bagian upaya melindungi hewan dari berbagai ancaman kekerasan antara lain seperti yang dilakukan sejumlah breeder yang kerap memaksa anjing untuk reproduksi. 
     
    Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L. Hamzah berpendapat, untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan hewan perlu melakukan edukasi dalam membangun kesadaran publik. 
     
    Menurut Sulaeman, berbagai upaya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat harus segera dilakukan sebagai bagian upaya perlindungan hewan. 
     
    Diakui Sulaeman, proses pengajuan pembahasan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan saat ini masuk dalam daftar prioritas legislasi 
    pada 2026.
     
    Namun sangat disayangkan, tambah dia, hingga saat ini RUU tersebut belum memiliki naskah akademik sebagai dasar pengkajian lanjutan. 
     
    Sulaeman berharap, semua pihak terkait dapat membangun kolaborasi yang kuat agar mampu mengakselerasi upaya lahirnya sistem perlindungan hewan yang menyeluruh.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Turis Prancis Tewas Digulung Ganasnya Ombak Nusa Penida Bali

    Turis Prancis Tewas Digulung Ganasnya Ombak Nusa Penida Bali

    Liputan6.com, Bali – Seorang wisatawan asing asal Prancis, Alena Andreeva Oparina (32), ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus saat berenang di Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Klungkung, Rabu (15/10/2025).

    Peristiwa tragis itu terjadi sekitar pukul 13.00 Wita. Saat sedang berenang, korban terseret arus kuat hingga tidak dapat diselamatkan meski sejumlah pengunjung lain berusaha menolong.

    Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar I Nyoman Sidakarya saat menerima laporan insiden ini, korban sudah dalam kondisi tak bernyawa.

    “Dan dibutuhkan bantuan evakuasi membawa naik ke atas tebing,” ungkap I Nyoman Sidakarya.

    Tim SAR Denpasar menerima laporan sekitar pukul 13.40 Wita. Sebanyak lima personel dari Unit Siaga SAR Nusa Penida langsung diberangkatkan menuju lokasi melalui jalur darat dan tiba sekitar pukul 15.00 Wita. Mereka kemudian menuruni tebing curam menuju lokasi korban.

    “Tim SAR gabungan cukup kelelahan membawa korban naik, melihat kondisi anak tangga yang sempit dan curam,” imbuh dia. 

     

     

  • 8
                    
                        Perkelahian Warga Pecah di Kintamani Bali, 2 Tewas, 1 Luka Berat
                        Denpasar

    8 Perkelahian Warga Pecah di Kintamani Bali, 2 Tewas, 1 Luka Berat Denpasar

    Perkelahian Warga Pecah di Kintamani Bali, 2 Tewas, 1 Luka Berat
    Tim Redaksi
    BANGLI, KOMPAS.com
    – Perkelahian antarwarga pecah di Banjar Tabu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, pada Minggu (12/10/2025) pagi.
    Dua orang warga meninggal dunia, sementara satu lainnya mengalami luka berat akibat peristiwa ini.
    Kepala Polres Bangli AKBP James IS Rajagukguk menyampaikan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 08.30 Wita.
    Berdasarkan informasi kepolisian, dua korban meninggal masing-masing berinisial PM dan JS. Satu warga lainnya yang mengalami luka berat berinisial JMR.
    Tiga orang yang diduga sebagai pelaku, yakni MA, JW, dan MB, -yang seluruhnya warga Banjar Tabu, ditangkap untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
    “Begitu mendapat informasi, personel kami langsung menuju tempat kejadian,” ujar dia, Minggu (12/10/2025) dalam keterangannya.
    Ia menambahkan, polisi juga berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat serta keluarga korban dan pelaku untuk mencegah munculnya ketegangan di wilayah tersebut.
    “Personel kami juga ditempatkan di sekitar lokasi kejadian untuk memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga,” tambah dia.
    Sementara itu, motif atau pun hal pemicu hingga terjadi peristiwa tersebut pun masih dalam penyelidikan.
    Penyidik Polres Bangli, kata James, memeriksa para pelaku dan saksi guna mengungkap penyebab pasti terjadinya insiden itu.
    “Kami akan menindaklanjuti kasus ini sesuai prosedur hukum yang berlaku dan mengimbau masyarakat agar tetap tenang serta tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri LH: Hampir Semua Kota di Indonesia Mengalami Krisis Pengelolaan Sampah
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        11 Oktober 2025

    Menteri LH: Hampir Semua Kota di Indonesia Mengalami Krisis Pengelolaan Sampah Regional 11 Oktober 2025

    Menteri LH: Hampir Semua Kota di Indonesia Mengalami Krisis Pengelolaan Sampah
    Tim Redaksi
    MATARAM, KOMPAS.com
    – Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq menyatakan hampir semua kabupaten dan kota di Indonesia mengalami krisis pengelolaan sampah. 
    “Secara nasional hampir semua kabupaten/kota dalam kondisi krisis pengelolaan sampah, namun nanti kami akan lihat di TPA Kebon Kongok (Lombok Barat),” kata Hanif usai meninjau TPST Sandubaya Kota Mataram, Sabtu (11/10/2025). 
    Hanif mengatakan, saat ini Kota Mataram belum masuk ke dalam daftar program
    waste to energy
    yang akan diterapkan di tujuh kota besar di Indonesia.
    Namun, pihaknya bersama Gubernur NTB akan melihat secara langsung lokasi TPA Kebon Kongok untuk melihat kemungkinan diterapkannya
    waste to energy
    .
    Saat ini, ada tujuh lokasi yang sudah terverifikasi untuk penerapan program
    waste to energy,
    di antaranya adalah Denpasar Raya, Jogja Raya, Semarang Raya, Bekasi Raya, Tangerang Raya, Bogor Raya dan Medan Raya. 
    “Jadi baru 7 yang sudah
    clear
    semua, Jakarta belum masuk karena tidak mempunyai tanah dan air, Bandung juga,” kata Hanif. 
    Pihaknya meminta kota-kota lain untuk bersiap diri dan akan diverifikasi oleh Kementerian LH untuk penerapan program
    waste to energy

    “Minggu ini tim gabungan bergerak untuk memverifikasi kota-kota lain. Karena untuk Lombok ini angkanya di atas 1.000 sekian tapi kan lokasi jauh-jauh apa mungkin itu, kami akan diskusikan,” kata Hanif. 
    Dalam kunjungan kerjanya ke Lombok, Menteri Hanif melihat langsung proses pengelolaan sampah untuk budidaya maggot di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya, Kota Mataram. 
    Menurut Hanif, kondisi TPST Sandubaya yang berada di Kota Mataram sudah cukup bagus. 
    “Saya keliling di tanah air, ini termasuk bagus TPST bagus dan mudah-mudahan akan terus dijaga oleh Sekda dan Kadis dengan bagus untuk melayani sampah ini,” kata Hanif. 
    Sejauh ini selain untuk budidaya maggot, sampah di TPST Sandubaya juga diolah menjadi paving blok. 
    Pihaknya mendorong agar pemda segera mencari solusi terkait sisa sampah dan menyelesaikan persoalan sampah di Mataram. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Super Murah! Anggur Muscat & Red Globe Cuma Segini di Transmart

    Super Murah! Anggur Muscat & Red Globe Cuma Segini di Transmart

    Jakarta, CNBC Indonesia– Anggur menjadi salah satu buah yang bermanfaat dalam meningkatkan kesehatan jantung. Sebab buah ini mengandung antioksidan dan flavonoid yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko penyakit jantung.

    Anggur juga mampu mengurangi risiko kanker karena mengandung senyawa yang dapat membantu mencegah pertumbuhan sel kanker dan mengurangi risiko kanker tertentu.

    Nah, bagi Anda yang ingin mengkonsumsi buah anggur, ini waktu yang tepat. Pasalnya harga anggur dibandrol murah dalam gelaran Transmart Full Day Sale Minggu, 12 Oktober 2025. Promo ini hanya berlangsung mulai dari toko buka hingga tutup pukul 22.00 di seluruh Transmart di Indonesia.

    Diskon besar-besaran dari Transmart berlaku bagi para pelanggan yang menggunakan Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, kartu kredit Bank Syariah Indonesia, dan kartu kredit Bank Mandiri.

    Berikut harga anggur muscat di Transmart Full Day Sale untuk setiap wilayah:

    -Jabodetabek Rp 39.920 per pack

    -Pangkal Pinang Rp 30.400 per pack

    -Jawa Barat Rp 31.920 per pack

    -Jawa Timur Rp 32.000 per pack

    -Jawa Tengah Rp 32.000 per pack

    -Padang Rp 31.920 per pack

    -Balikpapan Rp 7.520 per 100 gram-

    -Medan Rp 6.120 per 100 gram

    Harga anggur red globe per 100 gram di Transmart Full Day Sale untuk setiap wilayah:

    -Denpasar Rp 5.920

    -Makassar Rp 4.792

    -Palembang Rp 5.352

    Berikut Syarat dan Ketentuan Transmart Full Day Sale

    1. Diskon tambahan 20% berlaku untuk Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, Allo Prime, Allo Paylater, dengan minimum pembelanjaan 300 ribu. Tidak berlaku Kartu Mega Corporate, Mega Groserindo, dan Mega Wholesale.

    2. Kategori Televisi, Kulkas, AC, dan Mesin Cuci, maksimal pembelian masing-masing kategori adalah 2 unit per kartu/akun per hari.

    3. Tidak berlaku untuk IT, Laptop dan Gadget, serta produk bertanda “Tidak berlaku Promo FDS”.

    Tunggu apa lagi? Ayo serbu Transmart Full Day Sale dan berburu diskon menarik di seluruh gerai Transmart se-Indonesia pada Minggu ini. Jangan sampai ketinggalan beragam diskonnya!

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Program Jaga Sungai, Jaga Kehidupan: Cara BRI Peduli Bangun Kesadaran Lingkungan ke Masyarakat – Page 3

    Program Jaga Sungai, Jaga Kehidupan: Cara BRI Peduli Bangun Kesadaran Lingkungan ke Masyarakat – Page 3

    Liputan6.com, Denpasar Sejak awal peradaban, sungai selalu menjadi bagian penting perjalanan kehidupan manusia. Di sepanjang alirannya, kehidupan pun ikut mengalir, memberi air bersih, sumber pangan, energi, hingga membentuk kebudayaan. Namun kini, seiring waktu dan laju pembangunan yang pesat, sungai-sungai di Indonesia menghadapi ancaman serius.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dari sekitar 70 ribu sungai yang ada di Indonesia, 46 persen di antaranya telah tercemar berat. Limbah rumah tangga, buangan industri, hingga perubahan lahan menjadi ancaman nyata yang menggerus fungsi ekologisnya. Kondisi ini menjadi alarm bagi kita semua untuk tidak menutup mata bahwa menjaga sungai tetap lestasi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban bersama demi kehidupan yang berkelanjutan.

    Menjawab tantangan tersebut, BRI menunjukkan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan melalui BRI Peduli, bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Lewat gerakan “Jaga Sungai, Jaga Kehidupan”,.

    BRI berkolaborasi dengan Yayasan Sungai Watch memulihkan kebersihan sungai, salah satunya di Tukad Badung, Denpasar Selatan, Provinsi Bali. Lokasi ini juga yang berada di kawasan konservasi mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai. Tujuan kegiatan ini adalah menahan sampah rumah tangga agar tidak mencemari laut dan mengembalikan fungsi ekologis sungai.

    Kehadiran program BRI Peduli menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat pesisir. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Kelompok Nelayan Segara Guna Batu, Yan Kona, yang menyaksikan langsung perubahan besar di lingkungannya.

    “Tentu kami sebagai masyarakat nelayan, masyarakat pesisir merasakan yang dulunya sampah begitu numpuk luar biasa, sekarang sudah kita bisa lalui dengan baik armada kita baik itu perahu dan lain sebagainya, sumber daya perikanan tumbuh dan tentu kami harap program ini berkelanjutan,” ungkapnya.

    Menurut Yan, kegiatan bersih-bersih sungai selama 3-4 tahun terakhir telah membawa dampak positif.

    “Yang tadinya kerang-kerang, ikan-ikan, udang, kepiting, itu jumlahnya berkurang. Sekarang kita bisa lihat bahwa kepiting-kepiting itu juga sudah mulai kembali ke ekosistem aslinya,” ujarnya.

    Bagi Yan dan nelayan lain, kembalinya kehidupan ke sungai bukan sekadar kabar baik bagi ekosistem, tapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

    Ia berharap, lingkungan pesisir dan hutan mangrove yang kini semakin bersih bisa menjadi magnet wisata dan sumber penghidupan tambahan.

    “Tentunya kondisi tersebut bisa membantu meningkatkan kesejahteraan kami sebagai warga di sini. Sampah menjadi masalah yang harus kita tangani bersama, dan program BRI Peduli ini sangat membantu dan memberikan dampak pada kami sebagai masyarakat sekitar. Harapannya, program ini tak hanya berhenti sampai di sini, bisa berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih untuk masyarakat,” ujarnya.

  • Isu Jadi CEO PT Laguna Indonesia, Yai Mim: Rahasia dan Istimewa

    Isu Jadi CEO PT Laguna Indonesia, Yai Mim: Rahasia dan Istimewa

    Malang (beritajatim.com) – Muhammad Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yai Mim akhirnya angkat bicara terkait isu viral yang menyebut dirinya sebagai pemilik sekaligus CEO PT Laguna Indonesia. Eks dosen UIN Malang itu menanggapinya dengan nada santai namun penuh teka-teki, tanpa memberikan jawaban pasti terkait sumber kekayaannya maupun kepemilikan mobil Lexus dengan plat nomor B 1 DIX yang ramai dibicarakan.

    Saat dikonfirmasi soal jabatannya di perusahaan tersebut, Yai Mim justru menanggapinya dengan candaan. “Itu kan kata netizen… Ya itu istimewa aja. Berarti rahasia ini ya. Nanti kalau dijelaskan jadi nggak istimewa lagi,” ujarnya saat dihubungi pada Rabu (8/10/2025).

    Lebih lanjut, Yai Mim menegaskan bahwa urusan finansial dan bisnis merupakan ranah pribadi yang tidak layak diumbar ke publik. “Kalau urusan duit, urusan bisnis, yang tahu Rosyida (istrinya). Tolong dirahasiakan dong, nggak enak lah. Masa saya kiai masuk (berita karena) duit, kan ngeri, nggak pantas,” ungkapnya.

    Terkait plat nomor kendaraannya yang disebut-sebut sebagai “plat sultan”, ia juga enggan menjawab tegas. “Kalau mobil sudah kadang ketahuan ya silakan ditafsirkan sendiri aja,” tuturnya.

    Berbeda dengan sang suami, Rosyida Vignesvari justru memberikan klarifikasi singkat bahwa Yai Mim bukanlah seorang CEO. “Yai Mim itu seorang dosen. Kalau ada yang bilang CEO, ya mungkin ditanya aja ke netizen yang menjuluki itu,” ujarnya.

    Isu yang menyeret nama Yai Mim sebagai bos besar PT Laguna Indonesia bermula dari unggahan akun TikTok @bdsj.dukuhseti, yang menyebut dirinya sebagai pemilik berbagai usaha, mulai dari hotel, sarung BHS, hingga brand pakaian Hermes. Unggahan tersebut langsung viral di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap Yai Mim akibat perseteruannya dengan tetangga di Perumahan Joyogrand, Kota Malang.

    Spekulasi makin liar setelah sejumlah video menunjukkan dirinya mencuci mobil Lexus GS300 hingga momen saat ia tampak memberikan gepokan uang kepada Dedi Mulyadi dalam kanal YouTube mantan Bupati Purwakarta itu.

    Namun, hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut tampaknya tidak berdasar. Berdasarkan data resmi perusahaan, PT Laguna Indonesia merupakan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di bidang perhotelan dan kapal pesiar yang berlokasi di Denpasar, Bali, bukan perusahaan konglomerasi seperti yang diklaim di media sosial.

    Selain itu, nama Muhammad Imam Muslimin juga tidak tercantum dalam struktur pendiri maupun manajemen perusahaan tersebut. Sejumlah warganet yang mencoba memverifikasi klaim tersebut juga menemukan hasil serupa.

    Dengan demikian, isu yang mengaitkan Yai Mim dengan PT Laguna Indonesia dapat disimpulkan sebagai disinformasi, yang kemungkinan besar dipicu oleh tren konten viral di TikTok tentang “orang sederhana yang ternyata bos besar.” [dan/beq]

  • Ada Bangunan Liar di Kawasan Hutan Suter Kintamani, Ini Penjelasan KPH Bali Timur
                
                    
                        
                            Denpasar
                        
                        8 Oktober 2025

    Ada Bangunan Liar di Kawasan Hutan Suter Kintamani, Ini Penjelasan KPH Bali Timur Denpasar 8 Oktober 2025

    Ada Bangunan Liar di Kawasan Hutan Suter Kintamani, Ini Penjelasan KPH Bali Timur
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Timur, Made Maha Widyartha, menyampaikan klarifikasi terkait dugaan penebangan dan adanya bangunan liar di kawasan Hutan Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
    Menurut Widyartha, bangunan yang dimaksud tidak berada di bawah kewenangan UPTD KPH Bali Timur, tetapi berada dalam kawasan hutan konservasi yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali.
    “Lokasi tersebut berada pada koordinat 08°17’12” LS dan 115°22’34” BT, dan bukan merupakan bagian dari wilayah kelola kami,” jelasnya, Rabu (8/10/2025).
    Berdasarkan hasil pengecekan langsung di lapangan, bangunan yang dimaksud bukan bangunan liar. Tetapi merupakan bagian dari kegiatan Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Kawasan Konservasi dengan Nomor Sertifikat Standar 23082200271370004.
    Sertifikat itu diterbitkan berdasarkan rekomendasi Kepala BKSDA Bali melalui Surat Nomor S.334/BKSDA.BI-1/WA/2023 tertanggal 8 Juli 2023.
    Pihak yang disebutnya ikut mengecek bangunan itu di antaranya Dinas Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli, serta Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kintamani.
    “Hutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” tambahnya.
    Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I Made Rentin, juga meminta masyarakat ikut aktif menjaga dan mengawasi keberadaan hutan.
    “Dengan keterbatasan jumlah personel dan cakupan hutan yang begitu luas, tentu tidak semua wilayah dapat diawasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat kami harapkan,” ujar Rentin.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menelisik Misinformasi Penyebab Banjir di Indonesia

    Menelisik Misinformasi Penyebab Banjir di Indonesia

    Menurut The Debunking Handbook (2020), misinformasi sepadan maknanya dengan informasi keliru, tetapi orang dengan sadar menyebarkannya dan percaya bahwa itu benar. Misinformasi disebarkan karena kesalahan atau ketidaktahuan dengan tanpa maksud menyesatkan.

    Secara teknis memang benar tapi menyesatkan, karena banyak orang tidak mengetahui fakta yang sebenarnya, fakta terbarunya, dan bahkan keliru menangkap informasi. ‘Misinformasi’ akan menjadi bola salju yang sangat berbahaya jika dikawinkan dengan kata ‘perubahan iklim’ menjadi frasa ‘misinformasi perubahan iklim’, karena dampaknya akan terus berlipat ganda bukan hanya sekadar salah menerima informasi.

    Misinformasi perubahan iklim sebenarnya bukan barang baru. Laporan International Panel on the Information Environment (IPIE), bertajuk Facts, Fakes, and Climate Science, Recommendations for Improving Information Integrity about Climate Issues yang baru-baru ini dirilis menyebutkan, taktik penyebaran misinformasi perubahan iklim sekarang telah mengalami perubahan, dari yang sebelumnya sekadar menyangkal, sekarang menjadi berusaha skeptis terhadap adanya perubahan iklim.

    Misinformasi perubahan iklim, menurut laporan yang disusun konsorsium global beranggotakan lebih dari 250 ilmuwan dari 55 negara itu, memang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang sebenarnya berpendidikan dan kreatif dalam menyusun pesan demi mengambil keuntungan kelompoknya. Pihak-pihak tersebut antara lain korporasi besar, lembaga pemerintahan, dan partai politik.

    Imbas dari misinformasi perubahan iklim yang berseliweran di media sosial bahkan di media mainstream itu, tentu akan membentuk opini publik yang berujung pada ter-disrupsi-nya upaya-upaya mengatasi perubahan iklim, sehingga apa yang seharusnya dilakukan menjadi ‘kabur’. Dalam konteks persoalan banjir Bali misalnya, upaya itu tergantikan dengan pemikiran pasrah yang kedengarannya ilmiah: banjir disebabkan oleh hujan.

    Padahal jika ditelisik lebih dalam, hujan bukan penyebab tunggal banjir parah yang melanda Bali awal September 2025 silam. Faktor pemicu lainnya adalah alih fungsi lahan yang terjadi secara gila-gilaan.

    Mari Telisik Lebih Dalam

    Pengamat Tata Kota Universitas Udayana Putu Rumawan Salain, saat dihubungi Tim Regional Liputan6.com mengatakan, banjir awal September silam bisa dibilang sebagai banjir yang terbesar dan terparah yang pernah terjadi di Bali, dengan memakan korban jiwa terbanyak dan hampir seluruh wilayah Bali mengalaminya.

    “Ini sebagai dampak dari perencanaan, tapi semua itu kan tingkah polah manusia, yang melakukan kegiatan di atas bumi. Jadi ini adalah sebagai peringatan kepada kita untuk mencermati dan tunduk kepada tata ruang yang sudah dirancang,” kata Putu Rumawan.

    Putu juga mengungkapkan, banyak pelanggaran yang dilakukan pemerintah soal alih fungsi lahan dan kepemilikanya, yang akhirnya menjadi salah satu pemicu banjir parah di Bali. Putu juga tidak memungkiri bahwa pariwisata Bali yang jadi trigger utama banyaknya perubahan fungsi dan pemanfaatan lahan di Bali.

    Pariwisata secara langsung mendorong makin tingginya jumlah penduduk di Bali. Banyak orang mencari kerja di Bali di samping juga angka kelahiran yang tinggi. Sehingga Bali penduduk Bali saat ini sudah mencapai angka 4 juta lebih, dan di Denpasar sudah hampir 1 juta penduduk.

    “Bayangkan di kota yang sekecil ini luasnya (Denpasar),” kata Rumawan.

    Kepadatan penduduk itu, katanya, akan mendorong banyak orang untuk memanfaatkan lahan sekecil-kecilnya sebagai tempat tinggal. Pada akhirnya sempadan atau daerah-daerah di pinggir sungai ‘dirampok’ sehingga daerah aliran sungai menyempit. 

    “Belum lagi akibat pendangkalan, pencurian lahan untuk bangunan dan lain-lain, itu menjadikan semakin susah penyaluran air dari penyaluran primer sampai ke tersier,” ungkap Rumawan.

    Peralihan daerah sawah menjadi permukiman juga mengubah tata ruang kota sehingga saat terjadi hujan, airnya meluap, air kemudian mencari jalannya sendiri ke tempat yang rendah, seperti Denpasar.

    “Di sisi selatan ini kan daerah dataran yang paling rendah, diserbu oleh hujan berbagai daerah di hulu, dari Tabanan, diserbu dari Gianyar,” katanya.

    Putu Rumawan juga menjelaskan, sebenarnya dalam rencana tata kota dan tata ruang Provinsi Bali, yang sudah direvisi 2023, sudah diatur untuk tidak menambah slot pada titik-titik perkembangan pariwisata.

    “Sekarang ini kan banyak sekali tumbuh bahkan membuat konflik di daerah-daerah masyarakat kan ada adat yang dibenturkan, ada politik yang terbenturkan, karena investor bawa uang itu berlindung di balik kekuasaan dan di balik adat, jadi kan yang konflik masyarakat,” kata Rumawan.

    Dirinya mewanti-wanti pemerintah, dalam hal ini, harus tegas menegakkan peraturan yang ada, karena sekarang bukan hanya kerugian materi sebagai imbasnya, tapi juga memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Menurut Rumawan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah agar banjir parah tidak terulang lagi, antara lain pertama, penegakan aturan tata ruang dan tata kota.

    Kedua, di dalam pengurusan izin-izin pembangunan harus tegas. Garis sempadan bangunan samping, belakang, depan, itu harus dipenuhi. Lahan di Bali yang sudah sempit ini karena pembangunan pariwisata, sangat susah dicari lahan yang bisa menyerap air, kalau pun ada presentasenya tidak banyak. 

    “Banyak lahan sudah ditutup sama beton paving, atau batu sikat bumi tidak meresap air lagi jadi tidak ada kemampuan bumi tidak pernah napas dan tidak minum seolah-olah begitu dan ketika dia tidak kuat dia melempar semua yang dia muntahkan,” kata Rumawan.

    Rumawan menegaskan, hujan tidak perlu disalahkan dan dicap sebagai pemicu banjir besar. Yang diperlukan saat ini adalah kejernihan berpikir untuk mencegah dan menanggulangi jika sewaktu-waktu hujan turun dengan deras. 

    “Mungkin turis juga tidak mau datang, kalau kita saja tidak bisa mencegah dan menanggulangi banjir,” katanya.

     

  • Surge Pamer ‘Senjata’ Hadirkan Internet Cepat dan Murah

    Surge Pamer ‘Senjata’ Hadirkan Internet Cepat dan Murah

    Denpasar, CNBC Indonesia – Surge meluncurkan teknologi jaringan internet WiFi 7 di Indonesia. Perusahaan telekomunikasi berkode saham WIFI berharap agar kehadiran WiFi 7 di memicu peningkatan kecepatan internet yang bisa dinikmati warga RI.

    CEO Surge Yune Marketatmo mengatakan bahwa WiFi 7 ini adalah teknologi internet terdepan, bahkan satu-satunya saat ini di Indonesia.

    “Wifi 7 itu mungkin supaya mudah dijelaskan tuh kayak teknologi seluler tuh, 3G, 4G, 5G. Nah Wifi 7 juga sama, Wifi 4, Wifi 5, 6, sekarang Wifi 7 nah ini yang paling baru nih Pak Wifi 7 itu,” ucapnya.

    WiFi 7 ini digadang-gadang dapat mencapai kecepatan 2 Gbps. Sebagai catatan, rerata kecepatan internet di Indonesia mengutip Speedtest Global Index edisi Juni 2025 oleh Ookla mencapai 41,24 Mbps. Artinya dengan WiFi 7, kecepatan internet di Indonesia akan makin kencang.

    Sebagai bukti, tim Surge saat peluncuran pun melakukan speed test dengan hasil kecepatan download mencapai 2.205 Mbps dan upload mencapai 1.594 Mbps. Bahkan untuk download film dengan ukuran 1,16 Gb pun hanya butuh waktu sekitar 4 detik.

    Hashim Djojohadikusumo yang turut hadir dalam acara tersebut lewat live tele conference menegaskan bahwa kehadiran Wi-Fi 7 adalah tonggak penting dalam perjalanan digital Indonesia. Menurutnya konektivitas adalah tulang punggung pendidikan, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi.

    Karena itu Surge memilih SMPN 15 Denpasar sebagai lokasi peluncuran, untuk menegaskan bahwa setelah infrastruktur digital dibangun, pendidikan adalah kunci berikutnya dalam mendukung kemajuan bangsa.

    “Dengan internet kelas dunia yang kami hadirkan, SURGE dan para mitra memastikan sekolah, komunitas, hingga UMKM memiliki akses untuk sukses di era digital,” ujar Hashim.

    Yune mengungkapkan komitmen Surge untuk menyediakan internet cepat dengan harga yang terjangkau. Selain menghadirkan WiFi 7, Surge juga merupakan salah satu perusahaan yang masih bertahan mengikuti proses lelang frekuensi 1,4 GHz bersama Telkom dan MyRepublic.

    “Frekuensi jadi alatnya gitu ya. Kalau kita mau internet terjangkau, internet dalam jumlah yang sekaligus besar memang kita harus pakai harga yang terjangkau dan itu cara yang paling cepat kita pakai frekuensi,” ucapnya .

    Dia mengatakan bahwa frekuensi dapat melengkapi puzzle bauran alat konektivitas Surge ke berbagai daerah. Pasalnya menurutnya ada perbedaan tiap daerah dalam sambungan internet antara kabel maupun frekuensi.

    “Ada daerah yang pasnya pakai frekuensi, ada daerah yang pasnya pakai kabel. Satu lagi, ada daerah yang supaya cepat mereka segera bisa menikmati pakai frekuensi dulu kalau mereka sudah kesambung, sudah menikmati, kita sambungin kabel,” ucapnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]