Xcloud.id

kab/kota: Denpasar

  • Menhut Minta Maaf ke Warga Papua soal Pembakaran Mahkota Cendrawasih

    Menhut Minta Maaf ke Warga Papua soal Pembakaran Mahkota Cendrawasih

    Jakarta –

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meminta maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas pembakaran cenderawasih opset dan mahkota burung cenderawasih yang dilakukan Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua. Raja Juli mengatakan pihaknya akan mengumpulkan seluruh BKSDA imbas kejadian ini.

    Dilansir kantor berita Antara, Senin (27/10/2025), hal tersebut disampaikan Raja Juli saat kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI di Denpasar, Bali. Raja Juli mengatakan pihaknya akan mengumpulkan secara daring semua BKSDA agar kejadian serupa tidak terulang.

    “Atas nama Kementerian Kehutanan, saya mohon maaf agar apa yang terjadi ini menjadi catatan dan saya rencana hari ini akan mengumpulkan secara Zoom (daring) seluruh BKSDA untuk menginventarisasi lagi apa yang di masyarakat itu dianggap tabu atau sakral, sehingga ketika ada penegakan hukum tidak melanggar hal semacam ini,” kata Raja Juli.

    Raja Juli mengatakan sejatinya pemusnahan barang bukti berupa ofset dan mahkota cenderawasih dalam proses penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi bukanlah hal yang salah. Kata dia, secara hukum tindakan tersebut benar.

    Kendati demikian, menurut Raja Juli, jika memperhatikan kearifan lokal, tindakan itu mengakibatkan ketersinggungan masyarakat Papua. Raja Juli telah mengutus eselon satunya untuk turun langsung ke tanah Papua berdialog dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan mahasiswa.

    Raja Juli menekankan saat ini yang lebih penting adalah tantangan pertumbuhan liar endemik cenderawasih. Dia meminta masyarakat Papua menjaga kekayaan itu.

    “Tantangan kita di Burung Cenderawasih memang pertumbuhan liarnya yang luar biasa sekarang, burung ini banyak jenisnya dan tidak semua berhasil di penangkaran, banyak sekali tantangan-tantangannya, lebih pemalu, suhu udara tertentu, gelapnya juga tertentu,” ujar Raja Juli.

    “Pemusnahan barang yang disita itu ternyata menimbulkan reaksi keras dari berbagai daerah, sebut saja ini kejadian di Jayapura, yang sambut pertama kali reaksi ini di Boven Digoel. Kemudian di beberapa kabupaten lain, hari ini masih ada juga demo terkait di Uncen, Pak Menteri saya minta untuk bisa membuat keterangan untuk meredakan reaksi masyarakat,” kata Sulaeman.

    (whn/dhn)

  • Rumah Pensiun Jokowi Capai Rp200 M, Menurut Keppres Maksimal Rp20 M, Pengamat Minta BPK & KPK Usut!

    Rumah Pensiun Jokowi Capai Rp200 M, Menurut Keppres Maksimal Rp20 M, Pengamat Minta BPK & KPK Usut!

    GELORA.CO – Pemerhati Politik dan Kebangsaan, M Rizal Fadillah, kembali melontarkan kritik tajam terhadap mantan Presiden Jokowi.

    Ia menilai, proyek rumah hadiah negara untuk Jokowi sarat dengan kejanggalan dan berpotensi membuka ruang korupsi besar-besaran dari uang rakyat.

    Dikatakan Rizal, berdasarkan UU No. 7 tahun 1978, mantan Presiden dan atau Wakil Presiden berhak mendapatkan rumah yang layak dengan perlengkapannya. Namun UU ini tidak mengatur besaran atau nilai.

    “Presiden SBY mendapat tanah seluas 1500 M2 di Jakarta. Presiden Suharto dan lainnya menerima hadiah negara dalam bentuk uang,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Minggu (26/10/2025).

    Lanjut Rizal, berdasarkan Keppres 81 tahun 2004, besaran harga rumah itu maksimal 20 milyar.

    Namun, pemerintahan Jokowi justru membuat aturan dengan harga tidak terbatas.

    “APBN dapat membiayai berapa saja asal luas tanah di DKI Jakarta 1500 M2 di luar setara dengan itu. Aturan dibuat oleh Sri Mulyani melalui Permenkeu No. 120/PMK-06/2022. Ruang korupsi terbuka setelah ada aturan ini,” tegas Rizal.

    Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Jokowi minta sendiri tanah yang kemudian mulai dibangun pada bulan Juli 2024, dengan luas tanah 12.000 M2 di Jl Adi Sucipto Colomadu Karang Anyar.

    “Menurut Kades Blulukan Colomadu Slamet Wiyono harga tanah disana dahulu 10-12 juta rupiah per meter, kini katanya 15-17 juta per meter persegi,” sebutnya.

    Dengan harga lama minimal, kata Rizal, maka harga tanah yang dibeli APBN untuk Jokowi berada di angka Rp120 milyar.

    “Itu baru tanahnya saja,” bebernya.

    Ia kemudian menyinggung ketimpangan antara aturan lama dan kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah saat ini.

    “Dimulai dari luas tanah menurut Permenkeu 120 tahun 2022 antara 1.500 M2 di DKI dengan 12.000 M2 di Colomadu batas Surakarta-Karang Anyar sangat mencolok. Ini perlu audit akan kesetaraannya,” lanjutnya.

    Bukan hanya itu, ia juga menaruh perhatiannya pada pembangunan dengan tanpa pembatasan biaya yang justru membuka peluang bagi ketidakterbatasan penggunaan dana APBN.

    “Aturan terdahulu hanya maksimal 20 milyar itu sudah tanah dan bangunan. Kini untuk Jokowi tanahnya saja sudah 120 milyar belum bangunan maka bukan mustahil jika dana APBN yang digelontorkan bisa mencapai lebih dari 200 milyar,” Rizal menuturkan.

    Rizal juga menyebut, Sri Mulyani telah membuka pintu bagi perampokan dana APBN.

    “Sri Mulyani adalah Menteri atau pembantunya Jokowi. Dugaan kuat Sri Mulyani atas perintah dan atau sepengetahuan Jokowi,” ucapnya.

    Rizal kemudian membeberkan kejanggalan lain terkait asal-usul tanah yang diberikan kepada Jokowi.

    “Awalnya tanah yang dihadiahkan negara kepada Jokowi hanya 9000 M2 tapi ujug ujug bertambah menjadi 12.000 M2. Ternyata hamparan tanah tersebut terdiri dari 4 patok. 3 patok seluas 9000 M2 dibeli dari Yustinus Soeroso pemilik PO Rosalia Indah dan 1 patok +-3000 M2 dibeli dari Joko Wiyono,” terangnya.

    “Kades Blulukan Slamet tidak tahu siapa Joko Wiyono dan tidak tahu pula transaksi jual beli serta lainnya. Kata Slamet, Joko Wiyono bukan orang blulukan,” tambah Rizal.

    Kata Rizal, fakta-fakta itu memperlihatkan adanya potensi penyimpangan dalam proses pengadaan lahan.

    “Ada bau perkeliruan pada hadiah negara untuk mantan Presiden Jokowi di Blulukan Colomadu ini. Dibandingkan Presiden terdahulu, maka Jokowi telah membuat rekor keserakahan mantan Presiden,” imbuhnya.

    “Tanah paling luas dan pembiayaan APBN paling mahal. Diawali dengan indikasi kongkalikong dengan Sri Mulyani Menteri Keuangan dan Mensesneg Pratikno, pengelola hadiah,” sambung dia.

    Ia menegaskan bahwa pembelian dan pembangunan merupakan tanggungjawab Mensesneg. Adapun kontraktor pembangunan, pilihan terbaik asal Denpasar Bali PT Tunas Jaya Sanur.

    “Rupanya Jokowi ingin membangun rumah kerajaan di Colomadu,” timpalnya.

    Rizal pun mempertanyakan mekanisme proyek tersebut yang terkesan tertutup dan tanpa proses lelang terbuka.

    “Nah, untuk nilai hingga puluhan atau ratusan milyar proyek negara bolehkah dengan penunjukan langsung?,” tandasnya.

    “Ada dugaan korupsi atas hadiah negara kepada mantan Presiden Jokowi. BPK atau lembaga lain segera turun untuk mengaudit rumah Jokowi. KPK mulailah bergerak. Rakyat pun harus bergerak mendesak KPK. Ada korupsi di rumah Jokowi,” kuncinya.

    Sumber: 

  • RI & Turki Sepakati Peningkatan Kerja Sama Penerbangan Sipil, Ini Rutenya

    RI & Turki Sepakati Peningkatan Kerja Sama Penerbangan Sipil, Ini Rutenya

    Jakarta –

    Indonesia dan Turki sepakat memperluas kerja sama penerbangan sipil. Kesepakatan ini dihasilkan dari hasil hasil konsultasi hubungan udara bilateral antara Indonesia dan Turki yang berlangsung pada 22-23 Oktober 2025 di Istanbul-Turki.

    Pelaksanaan Konsultasi Bilateral tersebut menindaklanjuti kesepakatan Presiden RI dan Presiden Turki pada Pertemuan Pertama High-Level Strategic Cooperation Council (HLSC) pada 12 Februari 2025 di Bogor terhadap permintaan penambahan frekuensi penerbangan langsung Turki-Indonesia.

    Direktur Angkutan Udara Kemenhub, Agustinus Budi Hartono mengatakan dari hasil tersebut terdapat delapan destinasi baru di Indonesia yang mencakup Yogyakarta, Majalengka, Manado, Medan, Balikpapan, Sorong, Kediri, dan Lombok yang ditambahkan dalam perjanjian, melengkapi dua destinasi sebelumnya, Jakarta dan Denpasar.

    Sementara dari pihak Turki, dua kota baru yaitu Izmir dan Bodrum kini masuk dalam daftar titik layanan, selain Istanbul, Ankara, dan Antalya.

    Selain perluasan rute, kapasitas hak angkut penumpang (third and fourth freedom traffic rights) juga meningkat signifikan dari 14 menjadi 32 kali penerbangan per minggu.

    “Peningkatan kapasitas ini menjadi langkah strategis untuk membuka konektivitas yang lebih luas antara Indonesia dan Turki. Kesepakatan ini juga membuka peluang bagi maskapai untuk menjajaki rute-rute baru di luar Jakarta dan Denpasar,” ujar Agustinus dalam keterangan tertulis, Minggu (26/10/2025).

    Agustinus menambahkan, RI dan Turki juga menyepakati pembaruan pengaturan codeshare agar maskapai dari negara ketiga dapat bekerja sama dengan maskapai Indonesia dan Turki untuk melayani rute ke beyond points. Pengaturan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasi penerbangan, memperluas jaringan konektivitas, serta memberi lebih banyak pilihan bagi penumpang dari dan ke kedua negara.

    Selain itu, disetujui pula ketentuan mengenai pemanfaatan kapasitas yang belum digunakan (unutilized entitlement). Dengan ketentuan ini, kapasitas yang belum dimanfaatkan oleh salah satu pihak dapat digunakan oleh pihak lainnya melalui perjanjian komersial antar maskapai yang wajib dilaporkan kepada otoritas penerbangan masing-masing negara.

    “Pengaturan ini memberikan fleksibilitas lebih besar bagi maskapai untuk mengoptimalkan potensi pasar tanpa harus menunggu penyesuaian baru pada perjanjian udara yang sudah ada,” katanya.

    Dari sisi ekonomi, maskapai Turki yang telah ditunjuk menyampaikan komitmen kuat untuk memperluas kerja sama dengan Indonesia, termasuk menjajaki peningkatan jumlah pilot dan awak kabin asal Indonesia yang dipekerjakan, memperkuat kemitraan di bidang _Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO), serta mendukung promosi destinasi pariwisata Indonesia melalui jaringan Turkish Airlines.

    “Komitmen ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi industri penerbangan nasional dan memperluas peluang kerja bagi tenaga profesional penerbangan Indonesia di pasar internasional,” katanya.

    (kil/kil)

  • Besok! Belanja Ayam Broiler Murah Meriah di Transmart Full Day Sale

    Besok! Belanja Ayam Broiler Murah Meriah di Transmart Full Day Sale

    Jakarta, CNBC Indonesia- Transmart kembali menggelar diskon besar-besaran di Transmart Full Day Sale pada Minggu, 26 Oktober 2025. Bukan hanya di Jakarta, Transmart Full Day Sale juga digelar di seluruh gerai Transmart se-Indonesia, mulai dari toko buka hingga tutup pukul 22.00.

    Diskon besar-besaran dari Transmart berlaku bagi para pelanggan yang menggunakan Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, kartu kredit Bank Syariah Indonesia, dan kartu kredit Bank Mandiri.

    Dalam program ini, para pengunjung bisa mendapatkan diskon besar-besaran untuk sejumlah produk. Salah satunya adalah daging ayam broiler.

    Berikut harga ayam broiler per ekor di Transmart Full Day Sale untuk setiap wilayah:

    -Makassar Rp 31.500

    -Jabodetabek Rp 29.520

    -Jawa Timur Rp 27.920

    -Jawa Tengah Rp 30.800

    -Jawa Barat Rp 31.920

    -Padang Rp 29.520

    -Palembang Rp 28.720

    -Lampung Rp 27.600

    -Pangkal Pinang Rp 28.720

    -Medan Rp 34.320

    -Denpasar Rp 33.600

    -Balikpapan Rp 29.200

    Adapun diskon tersebut juga berlaku untuk berbagai produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari, pakaian, hingga barang-barang elektronik.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menteri HAM Minta Polisi Usut Tuntas Kematian Mahasiswa Udayana Timothy

    Menteri HAM Minta Polisi Usut Tuntas Kematian Mahasiswa Udayana Timothy

    DENPASAR – Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kematian seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana Timothy Anugerah Saputra.

    Hal itu disampaikan Menteri HAM Natalius saat bertemu dengan Rektor Universitas Udayana Prof. I Ketut Sudarsana di Kampus Sudirman, Denpasar, Bali, Jumat, 24 Oktober.

    “Saya meminta aparat kepolisian harus benar-benar menyelesaikan, baik itu dengan penyelidikan konvensional maupun juga penyelidikan secara saintifik, supaya hasil terakhir, apakah ada hubungan antara peristiwa kematian dan bullying itu ada. Kalau tidak ada, terus apa yang menyebabkan kematian,” kata Natalius.

    Setelah melakukan rapat dengan jajaran Kampus Universitas Udayana, Bali, Natalius mengungkap ada dua hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni pertama terkait kasus kematian Timothy dan tindakan nirempati setelah Timothy meninggal dunia yang diduga dilakukan oleh mahasiswa Universitas Udayana.

    Menurutnya, untuk mengurai apakah ada hubungan antara kematian Timothy dengan peristiwa bullying yang terjadi setelah kematiannya, polisi yang akan mengumumkan sesuai dengan hasil investigasi.

    “Saya harus menyampaikan ada dua dua peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah terkait dengan kematian almarhum. Peristiwa yang kedua adalah terkait dengan tindakan-tindakan nirempati dan nirsimpati. Di antara kedua ini apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan hanya satu, kepolisian yang akan menentukan,” katanya.

    Ia menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan baik secara konvensional maupun saintific investigation termasuk memeriksa handphone dan laptop milik korban untuk menemukan bukti atau petunjuk.

    “Mereka (polisi) sudah lakukan pendalaman. Mereka sudah meminta keterangan mengumpulkan bukti-bukti CCTV dan berbagai hal,” ungkapnya.

    Dia meyakini setelah hasil penyelidikan itu dilakukan, maka kepolisian bakal menyampaikan apakah ada hubungan antara peristiwa kematian almarhum TAS dengan tindakan-tindakan lain.

    Dirinya melihat reaksi publik terhadap peristiwa kematian TAS wajar sebagai bentuk simpati terhadap korban.

    “Apapun yang terjadi di publik, kita menghormati itu sebagai rasa simpati dan empati. Diharapkan dengan adanya ini, tidak ada peristiwa-peristiwa yang akan datang, tidak boleh lagi menimbulkan hal yang serupa,” katanya.

  • Sinyal Berawan hingga Hujan di Jakarta, Bandung Cs, Sabtu (25/10/2025) dari BMKG

    Sinyal Berawan hingga Hujan di Jakarta, Bandung Cs, Sabtu (25/10/2025) dari BMKG

    Bisnis.com, JAKARTA—Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan sinyal berawan hingga hujan di sejumlah daerah pada Sabtu (25/10/2025).

    Prakirawan BMKG Ina Indah Hapsari mengatakan tanda cuaca berawan di Banda Aceh, Aceh; Pekanbaru, Riau; Padang, Sumatra Barat; Palembang, Sumatra Selatan dan Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Selain itu, tanda hujan ringan terlihat di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dan Jambi. Ada pula kemungkinan hujan berintensitas sedang di Medan, Sumatra Utara serta hujan disertai petir di Bengkulu dan Bandar Lampung. 

    Di sisi lain, di kota besar di Pulau Jawa, terdapat potensi berawan hingga hujan dengan intensitas ringan.

    “Di Pulau Jawa, diprakirakan berawan tebal untuk kota Jakarta, hujan ringan untuk kota Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya serta hujan sedang untuk kota Serang,” ujarnya, dikutip dari Antara, Sabtu (25/10/2025).

    Potensi hujan juga tampak di wilayah Indonesia tengah, yakni Denpasar, Bali; Mataram, Nusa Tenggara Barat; dan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Denpasar dan Mataram, katanya, cenderung hujan ringan. Lalu, Kupang masih cerah cenderung berawan.

    Di wilayah lainnya, yakni di Pulau Kalimantan, jelasnya, hujan ringan berpotensi turun di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kemudian, hujan dengan intensitas sedang kemungkinan terjadi di Tanjung Selor, Kalimantan Utara dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, Samarinda, Kalimantan Timur berpotensi terjadi hujan petir.

    Di Pulau Sulawesi, BMKG memprakirakan potensi hujan di semua ibu kota provinsinya. Hujan ringan diperkirakan terjadi di Manado, Sulawesi Utara; Gorontalo, Palu, Sulawesi Tengah; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Sela. Namun, hujan disertai petir diperkirakan terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat.

    Di wilayah paling timur Indonesia, BMKG memprediksi hujan ringan terjadi di Ternate, Maluku Utara dan Ambon, Maluku. Berikutnya, di Papua Barat, yakni Manokwari, dan Nabire; Jayapura, Papua dan Jayawijaya, Papua Pegunungan bakal turut terjadi hujan ringan. Hujan dengan intensitas sedang pun bakal terjadi di Disertai hujan intensitas sedang di Sorong, Papua Barat Daya dan Merauke, Papua Barat.

    Di tengah potensi hujan, Ina menyebut bahwa sejumlah wilayah bakal menghadapi suhu tinggi yang berkisar antara 28 sampai 35 derajat Celcius.

    “Bagi yang tinggal di Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Yogyakarta dan Surabaya serta sekitarnya waspadai suhu berkisar antara 32 hingga 35 derajat Celcius,” katanya.

  • Anggotanya Kena Sidak, Asosiasi Pengelola Vila di Bali Minta Perizinan Diperjelas Denpasar 24 Oktober 2025

    Anggotanya Kena Sidak, Asosiasi Pengelola Vila di Bali Minta Perizinan Diperjelas Denpasar 24 Oktober 2025

    Anggotanya Kena Sidak, Asosiasi Pengelola Vila di Bali Minta Perizinan Diperjelas
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Belakangan, banyak ditemukan bangunan vila di Bali yang bermasalah dalam hal perizinan.
    Temuan itu terungkap saat Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah wilayah.
    Ketua Tim Percepatan Audit Perizinan Usaha Pariwisata Pemrov Bali, Yoga Iswara memaparkan, ada 12.227 akomodasi di Bali dan terbanyak berlokasi di Kabupaten Badung.
    Dari keseluruhan akomodasi itu, jumlah vila mencapai 5.272. Dalam proses audit, aspek yang dinilai di antaranya meliputi aspek administrasi, standar usaha, dan keberlanjutan.
    Ketua Bali Villa Rental and Management Association (BVRMA), I Kadek Adnyana menyatakan bahwa banyak anggotanya yang turut disidak.
    Mereka kebingungan dan bertanya-tanya, bagaimana sesungguhnya prosedur yang benar dalam mengurus perizinan. Sebab, selama ini tidak ada informasi yang jelas.
    “Sebelumnya mereka tidak diinfo izin apa saja yang diperlukan. Tapi kemudian tiba-tiba sudah disidak. Jadi para anggota ini bertanya-tanya kepada kita. Mereka tidak diberitahu, kemudian tiba-tiba harus memenuhi persyaratan perizinan yang banyak,” ujar Adnyana saat ditemui di Kabupaten Gianyar, Jumat (24/10/2025).
    Dia mengatakan, belakangan ini dunia usaha merasa terganggu karena menurutnya setiap instansi memiliki kepentingan yang berbeda-beda.
    Informasi yang diperoleh dari satu dinas dengan yang lainnya pun tidak sama.
    “Hari ini misalnya dari PTSP menanyakan tentang OSS. Kemudian beberapa hari dari Satpol PP datang menanyakan soal zonasi. Lagi datang dari kepolisian. Kemudian BPJS. Anggota kita bingung, bagaimana sebenarnya izin ini? Anggota kami seperti dipermainkan. Seharusnya kita berusaha dengan tenang dan nyaman,” kata Adnyana.
    Karenanya, guna memperjelas soal perizinan ini dan menghindari simpang siurnya informasi di lapangan, Adnyana akhirnya mengumpulkan sejumlah
    stakeholder
    dalam diskusi membedah izin vila rental di Bali.
    Dia mengundang Ketua Tim Percepatan Audit Perizinan Usaha Pariwisata Provinsi Bali, Yoga Iswara, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Wayan Sumarjaya, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara.
    “Mengadakan diskusi ini karena kami pun tidak tahu bagaimana sebenarnya pengurusan izin yang benar. Sampai sekarang tidak tahu. Kami ke PTSP, disuruh mengurus ini itu. Kita dilempar-lempar. Begitu saya dapat laporan itu dari anggota, saya berinisiatif mendatangkan semua pihak. Hanya dari kepolisian saja yang belum,” ujar dia.
    Ia mengatakan, hingga kini belum semua pengelola vila di Bali paham soal perizinan. 
    “Coba tanya ke lapangan, apa saja sebenarnya syarat perizinan, tidak ada yang tahu? Ini kami baru tahu. Kami pun bertanya, apa saja sebenarnya yang harus dipenuhi?” kata dia. 
    Diberitakan sebelumnya, Gubernur Bali, I Wayan Koster mengakui lemahnya pengawasan terhadap tata ruang dan perizinan selama ini telah menyebabkan terjadinya pelanggaran di berbagai tempat.
    Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan penerapan sistem
    Online Single Submission
    (OSS) yang tidak disertai evaluasi di tingkat daerah.
    Akibatnya, masyarakat tidak tahu apa yang tengah terjadi. Menurutnya, pemerintah daerah pun jadi tidak mengetahuinya sehingga terjadi carut-marut di lapangan.
    Koster menyampaikan persoalan itu dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu (22/10/2025).
    Dia juga mendukung langkah Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali dalam penegakan aturan di berbagai wilayah Bali.
    “Saya sudah mengikuti langkah-langkah dan upaya yang dilakukan Pansus TRAP di sejumlah wilayah serta tindakan sesuai kewenangan. Aktivitas Pansus dalam penegakan aturan terhadap tata ruang, aset, dan perizinan sudah sangat baik. Apa yang dilakukan saat ini merupakan bagian penting dari penataan Bali ke depan,” ujar Koster dalam keterangan tertulisnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembakaran Sampah Plastik Jadi Sumber Utama Mikroplastik di Udara Indonesia

    Pembakaran Sampah Plastik Jadi Sumber Utama Mikroplastik di Udara Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) – Hasil penelitian terbaru yang dilakukan Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) bersama Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) mengungkap fakta mengejutkan: aktivitas pembakaran sampah plastik menjadi penyumbang terbesar pencemaran mikroplastik di udara di Indonesia.

    Penelitian yang dilakukan pada Mei hingga Juli 2025 di 18 kota ini menunjukkan 55 persen sumber mikroplastik udara berasal dari kegiatan pembakaran sampah plastik terbuka.

    Peneliti mikroplastik Ecoton, Rafika Aprilianti, menjelaskan bahwa temuan tersebut menegaskan kontribusi besar perilaku masyarakat dalam memperparah pencemaran udara akibat mikroplastik. “55 persen sumber mikroplastik di Udara berasal dari kegiatan Pembakaran sampah plastik, sedangkan sektor transportasi menyumbang 33 persen disusul kegiatan laundry dan tumpukan sampah kemasan yang tak terkelola,” ungkap Rafika.

    Kepala Laboratorium Mikroplastik Ecoton ini menambahkan bahwa sumber aktivitas manusia menghasilkan jenis polimer plastik yang berbeda-beda, tergantung dari bahan dan penggunaan produk plastiknya.

    Penelitian Ecoton–SIEJ dilakukan melalui tiga tahapan, yakni pengambilan sampel udara menggunakan cawan petri di tiga lokasi tiap kota, inventarisasi fisik mikroplastik dengan mikroskop Olympus CX pembesaran 400x, serta identifikasi jenis polimer menggunakan FTIR.

    Dari hasil uji laboratorium, diketahui bahwa partikel mikroplastik di udara didominasi oleh jenis polyolefin, PTFE, dan polyester, yang lazim ditemukan pada produk plastik sekali pakai, kabel listrik, serta peralatan rumah tangga.

    Sebaran kota dengan tingkat mikroplastik tinggi akibat pembakaran sampah antara lain Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bandung, Semarang, Kupang, Denpasar, Surabaya, Pontianak, Sidoarjo, dan Gianyar. Di kota-kota tersebut, praktik pembakaran sampah terbuka masih marak terjadi di permukiman padat, kawasan industri, hingga lingkungan wisata.

    Hasil analisis menunjukkan bahwa proses pembakaran menghasilkan partikel mikroplastik berukuran mikron yang terdispersi di udara melalui jelaga dan abu ringan, berpotensi terhirup oleh manusia dan mencemari lingkungan sekitarnya.

    Selain pembakaran sampah, sumber lain yang turut menyumbang mikroplastik udara adalah aktivitas transportasi (33 persen), laundry dan tekstil domestik (27,7 persen), rumah tangga dan kemasan plastik (22 persen), industri dan konstruksi (16,6 persen), serta aktivitas pariwisata, perikanan, dan pertanian di bawah 10 persen. Namun, dominasi pembakaran sampah menunjukkan lemahnya sistem pengelolaan sampah di banyak daerah yang masih mengandalkan cara instan untuk mengurangi timbunan.

    Direktur Ecoton, Daru Setyorini, menegaskan perlunya penegakan hukum terhadap praktik pembakaran sampah plastik terbuka yang telah dilarang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

    “Saat ini banyak ditemukan kegiatan pembakaran sampah dengan menggunakan tungku bakar alias pembakaran sampah secara terbuka. Kegiatan ini menjadi sumber utama dari pencemaran mikroplastik di udara. UU 18/2008 telah melarang kegiatan membakar sampah, namun dengan membludaknya timbunan sampah membuat orang menggunakan cara instan berupa membakar sampah. Aktivitas ini harus dihentikan jika ingin mengurangi pencemaran mikroplastik,” ungkap Daru. Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu menegakkan aturan dan fokus mengurangi timbunan sampah sejak dari sumbernya.

    Temuan Ecoton–SIEJ ini membuka urgensi bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk menghentikan praktik pembakaran sampah plastik serta memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis pemilahan dan daur ulang. Tanpa perubahan perilaku dan kebijakan yang tegas, ancaman mikroplastik di udara akan semakin meluas dan membahayakan kesehatan masyarakat di perkotaan Indonesia. [beq]

  • Tutupan Hutan Menipis, Bali Bakal Tanami 314 Hektar dengan 25 Jenis Pohon Denpasar 22 Oktober 2025

    Tutupan Hutan Menipis, Bali Bakal Tanami 314 Hektar dengan 25 Jenis Pohon Denpasar 22 Oktober 2025

    Tutupan Hutan Menipis, Bali Bakal Tanami 314 Hektar dengan 25 Jenis Pohon
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Sejak 2015 hingga 2024, Bali telah kehilangan 459 hektar hutan akibat konversi menjadi lahan non-hutan.
    Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayung kini hanya menyisakan 1.500 hektar tutupan hutan dari total 49.500 hektar atau sekitar 3 persen saja.
    Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq menyebut, secara ekologis, seharusnya minimal ada 30 persen tutupan pohon untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
    Pemerintah Provinsi Bali akhirnya tergerak untuk melakukan penanaman pohon di lahan seluas 314,08 hektar.
    Penanaman sebanyak 34.047 bibit pohon oleh 20.453 orang tersebut akan dilakukan serentak pada Minggu (26/10/2025) di seluruh Bali.
    Gubernur Bali, I Wayan Koster mengakui bahwa luasan lahan yang nantinya ditanami pohon memang belum mencapai sebagaimana yang disebutkan Menteri Hanif.
    “Menurut saya 300 hektar sudah besar dan ini pertama kali terjadi di Bali. Kita akan upayakan lakukan tiap bulan,” kata Koster saat jumpa pers di Denpasar, Rabu (22/10/2025).
    Tiga lokasi utama Daerah Aliran Sungai (DAS) yang akan ditanami yakni Tukad Ayung, Tukad Badung, dan Tukad Mati.
    Tukad Ayung memiliki panjang 71,79 km dan melintasi empat wilayah, yakni Kabupaten Bangli, Gianyar, Badung, dan Kota Denpasar.
    Sementara itu, panjang Tukad Badung yakni 19,60 km dan melintasi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
    Lalu, Tukad Mati melewati dua wilayah tersebut dengan panjang 22,41 km. Penanaman di daerah lainnya dilakukan di wilayah DAS yang rawan bencana.
    Nantinya, ada 25 jenis pohon yang akan ditanam, di antaranya jepun, jempiring, sandat, pucuk merah, cempaka, durian, alpukat, nangka, kelapa genjah.
    Lalu klengkeng, sukun, mangga, pule, cemara, badung, beringin, trembesi, mahoni, tabebuya, jati, ketapang kencana, ketapang laut, dan ketimus.
    Pohon-pohon tersebut dipilih karena bisa dimanfaatkan untuk upacara, sumber pangan, kesehatan, dan keseimbangan ekologis.
    Koster memastikan bahwa setelah ditanam, pohon-pohon tersebut tetap akan dirawat.
    Selain penanaman pohon, pada hari yang sama juga akan dilakukan bersih-bersih sungai. Sumbatan dan kotoran yang menghambat aliran air sungai bisa mengakibatkan banjir.
    Langkah itu juga guna mengantisipasi musim hujan yang puncaknya terjadi pada bulan November hingga Desember 2025, dan berlanjut sampai Februari 2026.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BBMKG Denpasar Terbitkan Peringatan Dini Potensi Air Laut Pasang Maksimum di Bali Denpasar 22 Oktober 2025

    BBMKG Denpasar Terbitkan Peringatan Dini Potensi Air Laut Pasang Maksimum di Bali

    Denpasar

    22 Oktober 2025