Xcloud.id

kab/kota: Denpasar

  • Data BPS September 2025: Penumpang Pesawat Anjlok, Penumpang Pilih Naik Kapal

    Data BPS September 2025: Penumpang Pesawat Anjlok, Penumpang Pilih Naik Kapal

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah penumpang di seluruh moda transportasi mengalami penurunan secara bulanan per September 2025, kecuali angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP). 

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini melaporkan bahwa peningkatan hanya terjadi pada angkutan penumpang ASDP, sebesar 1,46% month to month (MtM), menjadi 3,9 juta orang. 

    “Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan oleh peningkatan mobilitas masyarakat pada penyeberangan antar pulau saat liburan long weekend,” katanya dalam konferensi pers, Senin (3/11/2025). 

    Secara kumulatif selama Januari–September 2025, jumlah penumpang ASDP mencapai 39,2 juta orang atau naik 15,12% dibanding periode yang sama tahun 2024. 

    Peningkatan jumlah penumpang terjadi di semua pelabuhan utama yang diamati, yaitu Pelabuhan Merak sebesar 24,56%, Bakauheni sebesar 32,40%, Ketapang sebesar 26,81%, Gilimanuk sebesar 20,41% dan Pototano sebesar 9,93%. 

    Secara terperinci, penumpang angkutan udara domestik turun -5,13% MtM menjadi 4,8 juta orang, sementara penumpang internasional turun -6,96% menjadi 1,8 juta orang. 

    Penurunan jumlah penumpang angkutan udara domestik, terjadi di seluruh bandara utama yang diamati, yaitu Bandara Ngurah Rai sebesar -15,07%, Kualanamu-Medan sebesar -6,62%, Soekarno Hatta-Tangerang sebesar -5,46%, Hasanuddin-Makassar sebesar -3,43%, dan Juanda-Surabaya sebesar -1,97%.

    Pada angkutan udara internasional, juga terpantau penurunan di lima bandara utama, yakni Bandara Hasanuddin-Makassar sebesar -17,37%, Ngurah Rai-Denpasar sebesar -9,02%, Soekarno Hatta-Tangerang sebesar -7,21%, Kualanamu-Medan sebesar -1,95%, dan Juanda-Surabaya sebesar -1,79%.

    Data tersebut pun selaras dengan adanya penurunan jumlah wisman yang masuk melalui pintu kedatangan utama, yakni di I Gusti Ngurah Rai. 

    “Terjadi penurunan jumlah kunjungan wisman di Bali, secara bulanan dipicu berakhirnya liburan di sejumlah negara,” tambahnya. 

    Lebih lanjut dalam paparannya, Pudji menunjukkan bahwa penumpang angkutan laut domestik pada September 2025 turun -5,62% menjadi 2,3 juta orang. Penumpang kereta pada September 2025 turun -1,23% menjadi 45 juta orang. 

    Kemudian secara tahunan, terjadi peningkatan jumlah penumpang pada hampir seluruh moda transportasi kecuali pada angkutan udara domestik.

    Peningkatan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada moda Angkutan Laut Domestik yaitu sebesar 12,57% YoY. Sementara Angkutan Udara Domestik mengalami penurunan jumlah penumpang yaitu sebesar 11,24%. 

    Penurunan jumlah penumpang juga terjadi pada Agustus 2025 lalu, kecuali pada angkutan udara internasional.

    Tercatat jumlah penumpang angkutan udara internasional naik sebesar 5,19% MtM, atau meningkat dari 1,82 juta orang pada Juli 2025 menjadi 1,92 juta pada Agustus 2025.

  • Ayam Boiler Murah Cuma di Transmart Full Day Sale

    Ayam Boiler Murah Cuma di Transmart Full Day Sale

    Jakarta, CNBC Indonesia-  Untuk memenuhi kebutuhan ayam broiler, Transmart kembali menggelar diskon besar-besaran di Transmart Full Day Sale pada Minggu, 2 November 2025.

    Bukan hanya di Jakarta, Transmart Full Day Sale juga digelar di seluruh gerai Transmart se-Indonesia, mulai dari toko buka hingga tutup pukul 22.00. Diskon besar-besaran dari Transmart berlaku bagi para pelanggan yang menggunakan Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, kartu kredit Bank Syariah Indonesia, dan kartu kredit Bank Mandiri.

    Dalam program ini, para pengunjung bisa mendapatkan diskon besar-besaran untuk sejumlah produk. Salah satunya adalah daging ayam.

    Berikut harga ayam broiler per ekor di Transmart Full Day Sale untuk setiap wilayah:

    Makassar Rp 30.900
    Jabodetabek Rp 31.920
    Jawa Timur Rp 35.200
    Jawa Tengah Rp 35.200
    Jawa Barat Rp 31.920
    Padang Rp 31.920
    Palembang Rp 28.720
    Lampung Rp 27.600
    Pangkal Pinang Rp 28.720
    Medan Rp 34.000
    Denpasar Rp 33.600
    Balikpapan Rp 30.680

    Adapun diskon tersebut juga berlaku untuk berbagai produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari, pakaian, hingga barang-barang elektronik.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komisi VII soroti masalah perizinan melalui sistem OSS di Bali

    Komisi VII soroti masalah perizinan melalui sistem OSS di Bali

    ANTARA – Komisi VII DPR RI menyoroti perizinan elektronik melalui online single submission (OSS) di Bali, saat kunjungan reses di Kantor TVRI, Denpasar, Jumat (31/10). Wakil Ketua Komisi VII Evita Nursanty akan membahas masalah ini bersama Kementerian dan Lembaga terkait di Jakarta. (Rita Laura/Ni Putu Putri Muliantari, Rita Laura/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR RI bakal perjuangkan perbaikan OSS

    Komisi VII DPR RI bakal perjuangkan perbaikan OSS

    Denpasar (ANTARA) –

    Komisi VII DPR RI bakal memperjuangkan perbaikan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS) yang menjadi salah satu tantangan pariwisata dan lingkungan di Bali serta daerah lain di Indonesia.

    “Masalah ini kami akan bawa untuk diskusi kami di pusat karena kami tidak mau, ini kejadian tidak hanya di Bali saja, di tempat lain juga,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty setelah diskusi dengan ANTARA, TVRI dan RRI di sela kunjungan kerja di Denpasar, Bali, Jumat.

    Wakil rakyat daerah pemilihan Jawa Tengah (Jateng) III itu mengaku pihaknya telah mendengar persoalan itu dari Gubernur Bali Wayan Koster terkait persoalan OSS.

    Menurut dia, OSS merupakan perizinan yang langsung ke pusat dan tidak melibatkan pemerintah di daerah.

    Sedangkan pemerintah daerah, lanjut dia, yang lebih mengetahui kondisi tata ruang wilayah.

    “Jadi ada sistem yang harus kita perbaiki. Investor yang sudah mendapatkan izin, mereka klaim ke gubernur dan bupati, tapi itu melalui OSS tidak melibatkan (pemda), masalah OSS ketika pemberian izin tidak melibatkan pemda sepenuhnya,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay juga menyinggung terkait pembangunan fasilitas pariwisata yang saat ini menjadi sorotan yakni lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Pulau Nusa Penida, Klungkung, Bali.

    Ia pun telah mendengar aspirasi dari gubernur Bali terkait fasilitas tersebut yang mengundang polemik.

    “Kelingking itu isu lokal kemudian menjadi isu nasional. Bapak gubernur (Bali) memiliki visi yang sama, jangan sampai keberatan orang lokal tidak didengar oleh mereka yang sedang membangun di sana,” ucapnya di sela diskusi.

    Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster mengutus Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali turun ke lokasi pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida untuk memeriksa kelengkapan perizinan.

    Koster menyebutkan izin pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking itu terbit pada 2024 dan investor mengantongi nomor induk berusaha (NIB) melalui OSS.

    Sementara itu, kata dia, Bupati Klungkung I Made Satria mengaku kepada dirinya tidak mengetahui dari awal proyek tersebut.

    Namun jika terbukti melanggar aturan, Gubernur Koster tidak ragu meminta Pansus TRAP DPRD Bali mengeluarkan rekomendasi penutupan.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI minta ANTARA, TVRI dan RRI perdalam informasi pariwisata Bali

    DPR RI minta ANTARA, TVRI dan RRI perdalam informasi pariwisata Bali

    Denpasar (ANTARA) – Komisi VII DPR RI meminta Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional (Perum LKBN) ANTARA, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan LPP RRI memperdalam diseminasi informasi publik terkait potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali.

    “Ketiga media itu kami harapkan menjadi pilar diseminasi informasi publik,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di sela kunjungan kerja dan diskusi dengan ANTARA, TVRI dan RRI di Denpasar, Bali, Jumat.

    Ada pun sektor di Pulau Dewata yang perlu diperdalam diseminasi informasinya kepada publik di antaranya potensi wisata medis dan desa wisata sehingga menarik kunjungan wisatawan dan memberikan pemerataan ekonomi di Bali.

    Destinasi wisata medis itu saat ini dapat diakses di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Denpasar salah satunya fasilitas di Bali International Hospital (BIH), rumah sakit yang menjadi bagian Holding Rumah Sakit BUMN Pertamina Bina Medika Indonesia Healthcare Corporation (IHC).

    Layanan unggulan di BIH yaitu jantung, kanker, syaraf, pencernaan dan tulang dengan dilengkapi teknologi canggih.

    Tak hanya itu, ada juga klinik terapi sel dari Jerman, Bali Beach Hotel, gedung konvensi yang sudah beroperasi.

    Sedangkan dalam tahap konstruksi yakni pembangunan 20 klinik untuk operasi kosmetik, transplantasi rambut, hingga layanan antipenunaan dini.

    Ada juga dalam tahap perencanaan yakni layanan stem sel, rumah sakit dan klinik mata, layanan bayi tabung dan fasilitas lainnya.

    Hadirnya fasilitas kesehatan kelas dunia itu di KEK Sanur diharapkan menekan devisa yang menguap keluar negeri yang diperkirakan per tahun mencapai Rp150 triliun dengan jumlah orang Indonesia berobat atau mengakses layanan kesehatan ke luar negeri per tahun diperkirakan mencapai dua juta orang.

    “Tidak perlu jauh-jauh ke Korea, Brasil untuk operasi kecantikan, ada 15 merek kecantikan terbaik yang didatangkan ke Indonesia yaitu Bali,” ucapnya.

    Potensi lain di Bali yakni desa wisata yang perlu diperbanyak dan memperdalam informasi potensi pariwisata tersebut.

    Total hingga saat ini ada 238 desa wisata tersebar di sembilan kabupaten/kota di Bali dengan ciri khas dan keunikan tersendiri.

    Desa wisata itu di antaranya bahkan mendapatkan penghargaan dunia misalnya Desa Jatiluwih di Kabupaten Tabanan yang masuk 55 desa wisata di dunia dengan predikat terbaik pada 2024 dari Organisasi PBB bidang Pariwisata Dunia, UNWTO atau UN Tourism.

    Kemudian terbaru, Desa Wisata Pemuteran di Kabupaten Buleleng meraih predikat bergengsi “Best Tourism Village 2025” dari UN Tourism.

    “Desa wisata itu menjadi destinasi baru untuk pariwisata di Bali sehingga tidak terjadi penumpukan di satu titik saja,” ucapnya.

    Dalam pertemuan itu dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, serta tiga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, Chusnunia Chalim, dan Lamhot Sinaga, serta dihadiri jajaran Anggota Komisi VII DPR RI lainnya.

    Sementara itu, dari ANTARA dihadiri Direktur Pemberitaan Irfan Junaidi, Kepala Biro Bali Widodo Suyamto Jusuf, dari LPP TVRI yakni Direktur Utama Imam Brotoseno, Direktur Teknik Bernadus Satrio Dharmanto, dan Kepala Stasiun Bali I Gede Mustito, kemudian dari LPP RRI yakni Direktur Utama Hendrasmo, Direktur Keuangan Muhammad Fauzan, dan Kepala Stasiun Denpasar Taufan Pamungkas.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR sebut 5,9 juta wisman Bali sasaran KEK Kesehatan Sanur

    Komisi VII DPR sebut 5,9 juta wisman Bali sasaran KEK Kesehatan Sanur

    Kunjungan wisman yang datang ke Bali sudah mencapai 5,9 juta, artinya buat rumah sakit internasional di sini (di KEK Kesehatan Sanur) sebetulnya calon pasiennya sudah ada kan.

    Denpasar (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menyebutkan sebanyak 5,9 juta wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk Bali tahun 2025 ini merupakan sasaran calon pengguna layanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur.

    “Kunjungan wisman yang datang ke Bali sudah mencapai 5,9 juta, artinya buat rumah sakit internasional di sini (di KEK Kesehatan Sanur) sebetulnya calon pasiennya sudah ada kan,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay.

    Saleh Daulay dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI bersama Gubernur Bali, di Denpasar, Kamis (30/10), melihat perlu upaya mendorong lebih banyak lagi wisman maupun masyarakat dalam negeri datang ke Bali International Hospital di KEK Kesehatan Sanur.

    Dengan modal awal tingginya kunjungan wisman ke Bali, menurutnya, ke depan Bali International Hospital yang dikelola InJourney itu tak akan kalah dengan rumah sakit serupa di Singapura atau Malaysia.

    “Maka kita pelajari apa-apa saja, kalau sudah tertata dengan baik, maka saya yakin Indonesia tidak akan kalah dengan negara-negara lain, kami harapkan nanti Bali akan menjadi tempat kunjungan wisman yang lebih besar lagi,” ujar Ketua Komisi VII itu pula.

    Saleh Daulay menyampaikan, saat ini untuk pariwisata Bali saingannya adalah internasional bukan lagi provinsi atau daerah dalam negeri, sebab pariwisata Bali sudah memiliki kekhususan tersendiri.

    Menurutnya, DPR sendiri saat menyusun Undang-Undang Kepariwisataan berharap besar agar Indonesia memiliki Indonesia Tourism Board seperti Bali Tourism Board yang sudah kokoh menaungi industri pariwisata Bali. Menunjukkan bahwa Bali selalu menjadi acuan dalam merumuskan regulasi kepariwisataan.

    DPR RI berkomitmen mendukung pariwisata Bali, lebih jauh juga mendukung pengembangan sumber daya manusia Bali bukan hanya di bidang pariwisata namun juga kedokteran.

    Dia mengatakan dengan banyaknya lulusan kedokteran hebat dari Bali, maka mereka bisa mendukung sektor pariwisata medis.

    Gubernur Bali Wayan Koster melaporkan bahwa hingga saat ini jumlah kunjungan wisman 5,9 juta dengan proyeksi hingga akhir tahun 2025 sebanyak 7,1 juta kunjungan.

    “Perkiraannya bertambah lagi 2 bulan ke depan, karena tiap hari wisatawan asing yang datang ke Bali di kisaran 20 ribu-23 ribu orang, stabil meskipun bulan Oktober sebenarnya adalah musim sepi,” ujar Koster.

    Pemprov Bali melihat kunjungan wisman ini tetap tinggi, sebab wisman mencintai budaya Bali, meski belum membawa mereka masuk ke Bali International Hospital, saat ini wisatawan-wisatawan tersebut memadati hotel-hotel seperti The Meru Bali Beach yang berada di KEK Kesehatan Sanur.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR dorong InJourney berikan layanan terpadu di KEK Sanur

    Komisi VII DPR dorong InJourney berikan layanan terpadu di KEK Sanur

    ANTARA – Komisi VII DPR RI meninjau sejumlah fasilitas layanan di Bali International Hospital (BIH) yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (30/10). Pada kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI juga mendorong PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) beserta anak perusahaannya untuk melakukan promosi dan memberikan layanan terpadu dalam pariwisata kesehatan di KEK Sanur. (Rita Laura/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakapolri Tinjau Peningkatan Pelayanan SPKT di Denpasar: Polri Harus Hadir

    Wakapolri Tinjau Peningkatan Pelayanan SPKT di Denpasar: Polri Harus Hadir

    Jakarta –

    Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo meninjau langsung implementasi Pamapta dan peningkatan pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polresta Denpasar, Polda Bali. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Quick Wins Akselerasi Transformasi Polri.

    Berdasarkan instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, seluruh pelayanan kepolisian di SPKT harus direvitalisasi secara menyeluruh. Revitalisasi ini dilakukan dengan mengaktifkan kembali peran Pamapta sebagai sistem komando terintegrasi yang mampu merespons laporan masyarakat secara cepat, mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara), serta menindaklanjuti laporan kejahatan dan gangguan kamtibmas secara tepat dan terukur.

    Polri menyebut Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun sistem pelayanan publik Polri yang modern, responsif, dan akuntabel. Melalui revitalisasi tersebut, setiap laporan masyarakat akan langsung terhubung ke jaringan pengawasan terpadu dari Mabes hingga kewilayahan, memastikan respon cepat dan penanganan yang transparan di seluruh Indonesia.

    Dalam kegiatan tersebut, Wakapolri didampingi Kasatgas Penjamin Mutu Akselerasi Transformasi Polri dan Dosen Kepolisian Utama PTIK Lemdiklat Polri Irjen Umar Effendi, Analis Kebijakan Utama Bidang Manajemen Operasional Itwasum Polri Irjen Iman Prijantoro, Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya serta jajaran pejabat utama Polda dan Polresta Denpasar.

    Komjen Dedi menegaskan bahwa peningkatan pelayanan publik merupakan prioritas utama Polri dalam mewujudkan lembaga kepolisian yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat. Dalam arahannya, ia menyoroti pentingnya penguatan fungsi SPKT dan Pamapta.

    Wakapolri Tinjau Peningkatan Pelayanan SPKT di Denpasar (Foto: dok. Istimewa)

    Ia juga menekankan perlunya penyesuaian pola patroli berdasarkan tingkat kerawanan wilayah agar kehadiran Polri benar-benar dirasakan masyarakat. Sebagai langkah konkret, Polri akan meluncurkan pilot project penerapan Pamapta pada pelaksanaan Apel Kasatwil mendatang sebagai model nasional dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan respon cepat di lapangan.

    Dalam tinjauannya, Wakapolri juga memberikan perhatian terhadap peningkatan fasilitas di SPKT agar masyarakat merasa nyaman saat melapor. Polri tengah menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung, antara lain ruang bermain anak, ruang laktasi bagi ibu menyusui, serta ruang KASPKT yang dilengkapi perlengkapan operasional seperti rompi, senjata listrik, body vest, jas hujan, dan Quick Response Set Sabhara. Semua ini dirancang untuk menciptakan pelayanan yang ramah, humanis, dan inklusif bagi seluruh masyarakat yang datang ke kantor polisi.

    Operator di SPKT juga dapat mengarahkan kamera, melakukan video tour di titik rawan, dan memantau situasi lalu lintas secara real-time melalui video drone. Sistem ini akan segera diintegrasikan dengan aplikasi Mabes Polri guna membentuk data tunggal tanpa duplikasi, mempercepat proses analisis, serta memastikan setiap laporan dapat direspons dengan akurat.

    Wakapolri menegaskan bahwa seluruh inovasi dan sistem pelayanan digital ini tidak boleh berhenti pada tataran formalitas.

    “Semua aplikasi dan perangkat yang dibangun harus benar-benar digunakan untuk melayani masyarakat, bukan sekadar menjadi simbol modernisasi. Polri harus hadir dengan bukti kerja, bukan hanya janji,” tegasnya.

    Ia juga mendorong penggunaan body camera sebagai alat pengawasan dan bukti otentik dalam setiap kegiatan kepolisian di lapangan.

    Langkah-langkah ini diharapkan menjadi terhadap berbagai kritik dan isu negatif yang berkembang di masyarakat mengenai pelayanan kepolisian yang dinilai belum maksimal. Melalui transformasi digital, penguatan peran Pamapta, dan revitalisasi SPKT secara nasional, Polri menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berkeadilan.

    “Polri harus berubah dan terus berbenah. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik, dan Polri harus hadir dengan wajah humanis, profesional, dan mampu memberikan rasa aman,” ujar Wakapolri menutup arahannya.

    Dengan implementasi terukur dan komitmen berkelanjutan dari seluruh jajaran, Polri optimistis ke depan pelayanan SPKT di seluruh Indonesia akan menjadi simbol nyata dari transformasi Polri menuju institusi yang modern, transparan, dan dipercaya rakyat.

    (lir/whn)

  • InJourney optimalkan sinergi agar harga jasa di KEK Sanur kompetitif

    InJourney optimalkan sinergi agar harga jasa di KEK Sanur kompetitif

    Denpasar, Bali (ANTARA) –

    Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) mengoptimalkan sinergi bersama kementerian dan lembaga serta mitra terkait agar harga jasa dan layanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali, menjadi lebih kompetitif.

    “Kolaborasi secara gotong royong karena ini tidak bisa dilakukan satu pihak tapi berbagai kementerian, lembaga maupun institusi BUMN, Danantara, sektor swasta,” kata Direktur Utama InJourney Maya Watono di sela pertemuan dengan Komisi VII DPR RI di Denpasar, Bali, Kamis.

    Menurut dia, menentukan harga jasa dan layanan di KEK Sanur perlu melibatkan berbagai pihak, karena menyangkut konektivitas mulai dari harga tiket pesawat, darat dan laut, hingga mempertimbangkan aspek lain.

    Dalam pemaparannya, Maya menjelaskan pihaknya memetakan terkait harga jasa dan layanan kesehatan agar lebih kompetitif dengan negara lain misalnya dengan Malaysia, hingga Korea Selatan.

    Tujuannya, lanjut dia, untuk mengalihkan warga negara Indonesia yang selama ini berobat atau mengakses layanan kesehatan tertentu ke luar negeri, menjadi ke Bali yakni di Bali International Hospital (BIH) atau klinik kesehatan lain yang ada di KEK Sanur.

    Ia memperkirakan per tahun ada sekitar dua juta WNI yang terbang ke luar negeri untuk berobat dengan potensi devisa melayang ke luar negeri mencapai sekitar Rp150 triliun.

    Di sisi lain, pemerintah memberikan fasilitas fiskal untuk mendorong investasi di KEK.

    Berdasarkan data Dewan Nasional KEK, pemerintah memberikan beragam fasilitas dan kemudahan di antaranya tax holiday selama 10-20 tahun kepada investor yang melakukan penanaman modal dengan nilai minimal tertentu pada kegiatan utama di KEK dan tax allowance untuk kegiatan di luar kegiatan utama.

    Kemudian, ada keuntungan khusus untuk impor barang, insentif pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM), hingga pengurangan pajak daerah dan atau retribusi daerah 50-100 persen.

    Sebagai gambaran KEK Sanur berada di Denpasar, Bali, dengan luas 41,26 hektare, dengan BUMN PT Hotel Indonesia Natour (HIN) selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Sanur pada 8 November 2022.

    Sementara itu, Direktur Utama HIN Christine Hutabarat dalam kesempatan yang sama memaparkan capaian investasi kumulatif hingga triwulan III 2025 di KEK Sanur mencapai Rp4,94 triliun dengan menyerap 4.947 tenaga kerja.

    Adapun realisasi investasi per triwulan III 2025 mencapai Rp714 miliar atau 41,27 persen dari target Rp1,73 triliun dan realisasi tenaga kerja sebanyak 1.780 atau 140 persen dari target 1.270 orang.

    Adapun fasilitas yang sudah beroperasi yakni Bali International Hospital dengan layanan unggulan jantung, kanker, syaraf, pencernaan dan tulang.

    Kemudian, Bali Beach Hotel, gedung konvensi, taman, serta secara bertahap klinik terapi sel dari Jerman.

    Sedangkan, dalam tahap konstruksi yakni pembangunan 20 klinik untuk operasi kosmetik, transplantasi rambut, hingga antipenuaan dini yang berasal dari klinik operasi plastik dari Korea Selatan, Brasil, dan Singapura.

    Ada juga dalam tahap perencanaan yakni layanan stem sel, rumah sakit dan klinik mata, layanan bayi tabung dan fasilitas lainnya.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR minta InJourney tak hanya membangun di Bali

    Komisi VII DPR minta InJourney tak hanya membangun di Bali

    Denpasar (ANTARA) – Komisi VII DPR RI meminta InJourney atau PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) tidak hanya membangun di Bali.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Denpasar, Kamis, mengatakan semestinya dilakukan pemerataan sehingga “kue pariwisata” tidak hanya dinikmati Bali.

    “InJourney ini punya tugas sangat penting dalam konteks aksesibilitas dan konektivitas, misal wisatawan mancanegara mau datang ke Gili Trawangan pasti selalu lewat Bali kemudian naik boat dan padatnya ya ke Bali,” kata dia.

    Oleh karena itu, menurut dia semestinya InJourney membangun akses ke daerah tujuan wisata potensial lainnya sehingga tidak terjadi penumpukan penerbangan langsung ke Bali.

    DPR RI juga meyakini penumpukan wisatawan ke Bali yang menyebabkan tingginya biaya penerbangan domestik.

    “Ini agar devisa menyebar, pemerataan, kemudian ke Danau Toba yang katanya Bandara Silangit internasional tapi konektivitas ke Bali saja tidak ada, konektivitas sesama destinasi harusnya diatur bahkan konektivitas ke negara-negara lain, harus diatur InJourney maka wisman bisa difasilitasi dari sisi aksesibilitas dan konektivitas,” ujar Lamhot Sinaga.

    Lebih jauh, Komisi VII DPR RI kompak menyatakan bahwa InJourney tak boleh cukup berbangga dengan segala kesuksesannya di Bali, sebab Bali memang banyak dikunjungi wisatawan sehingga tak aneh jika okupansi hotel di bawah PT. Hotel Indonesia Natour atau InJourney Hospitality selalu penuh.

    Berbeda hal jika InJourney Hospitality berani membangun di Kaldera Toba yang sejak lama didorong pembangunannya oleh pemerintah, namun tak satupun berhasil menarik swasta berinvestasi.

    “Maka saya beri tantangan Direktur InJourney Hospitality besok ketika berhubungan dengan Danantara usulkan ini (pembangunan di Kaldera Toba) karena ini bisa jadi pemantik masuknya investasi swasta,” kata Lamhot Sinaga.

    Dari catatan dewan, saat ini sejumlah hotel berbintang lima yang berencana masuk ke sana tak berani, sehingga diyakini jika InJourney lebih dulu mengawali, investasi oleh swasta dapat terealisasi.

    “Sama halnya dengan InJourney Airport, pengembangan Bandara Silangit karena itu gerbang wisata Danau Toba, saya minta InJourney komunikasi dengan Danantara, ya syukur-syukur ada penerbangan langsung dari Bali ke Danau Toba,” ujarnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.