Banjir Rob Parah di Sayung Demak, 10 Desa Terdampak, Warga Desak Pembangunan Tanggul Laut
Tim Redaksi
DEMAK, KOMPAS.com
– Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tenggelam akibat
banjir rob
yang terus meluas.
Hingga kini, kenaikan air laut berdampak pada terendamnya 10 desa di sisi utara jalur Pantura Semarang–Demak.
Menanggapi kondisi tersebut, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Sayung mendatangi kantor DPRD Demak pada Kamis (8/5/2025) untuk melakukan audiensi dan mendesak percepatan penanganan banjir rob yang sudah terjadi bertahun-tahun.
“Bagian utara jalan Raya Semarang–Demak yang meliputi 10 desa yaitu, Desa Sidorejo, Banjarsari, Surodadi, Tugu, Timbulsloko, Gemulak, Sidogemah, Purwosari, Bedono, dan Sriwulan,” ujar KH Lutfin Najib, Ketua Tanfidziah MWC NU Sayung, dalam pesan tertulis.
Banjir rob
menyebabkan kerusakan pada ribuan rumah warga, tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur desa.
Beberapa data yang disebutkan MWC NU:
Desa Sidorejo
: 1.450 KK terdampak setiap tahun
Desa Tugu
: 1.100 KK, 1.132 rumah, 18 tempat ibadah, 5 sekolah, dan faskes rusak
Desa Surodadi dan Timbulsloko
: Berhadapan langsung dengan laut, alami abrasi dan kehilangan tempat tinggal
Dukuh Bogorame
: Terancam hilang karena akses masuk sulit, butuh pembangunan jembatan segera
“Dukuh Bogorame kalau pemda tidak segera turun tangan akan hilang karena sudah sulit akses masuknya, maka sangat diperlukan pembangunan akses jembatan menuju Dukuh Bogorame,” jelas Lutfin.
MWC NU menilai bahwa pembangunan
tanggul laut
adalah satu-satunya solusi permanen untuk menghentikan abrasi dan banjir rob di pesisir Demak.
“Paling utama pembangunan tanggul laut, wabil khusus pembangunan tanggul laut tentu itu masuk dalam proyek strategis nasional, merupakan jalan satu-satunya untuk menghentikan abrasi di wilayah Pesisir Demak,” tegas Lutfin.
Usai audiensi, juru bicara peserta, Syaifudin, menyebut bahwa pemerintah daerah telah menyatakan komitmen menangani banjir rob di Sayung.
Namun ia menegaskan, APBD Demak tidak cukup untuk membangun tanggul laut, sehingga perlu dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN.
“Terutama kalau menangani rob ya tanggul laut, tidak mungkin APBD itu tidak mungkin, harus APBN,” ujar Syaifudin.
Ia juga menggambarkan kondisi masyarakat Sayung yang terpaksa bertahan dalam keterbatasan, karena tidak memiliki pilihan lain untuk pindah.
“Sebenarnya tidak kuat bertahan, tapi bagaimana lagi, mau pindah tidak punya uang. Mau tidak bertahan bagaimana, punyanya itu ya dipakai,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Demak
-
/data/photo/2025/05/08/681cb00da72a8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Banjir Rob Parah di Sayung Demak, 10 Desa Terdampak, Warga Desak Pembangunan Tanggul Laut Regional 8 Mei 2025
-

Rob Ancam Lalu Lintas Industrialisasi dan Ketahanan Pangan di Demak
TRIBUNJATENG.COM, DEMAK – Ketua DPRD Kabupaten Demak, Zayinul Fata, kembali menyerukan pentingnya penanganan rob dan abrasi sebagai isu strategis nasional.
Menurutnya, rob yang semakin sering terjadi tidak hanya mengganggu aktivitas harian warga, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan infrastruktur ekonomi secara luas.
“Kami tidak hanya sekali menyampaikan ini dalam forum-forum. Abrasi dan rob ini sudah menyangkut kepentingan nasional karena kerugian ekonomi yang ditanggung masyarakat dan negara setiap kali transportasi terputus itu luar biasa sekali,” ujar Zayinul, Senin (5/5/2025).
Dia menjelaskan, gangguan lalu lintas akibat rob bukan persoalan kecil. Ketika akses jalan utama tergenang dan lumpuh, maka seluruh roda perekonomian ikut terganggu.
Aktivitas masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan petani, menjadi terhambat.
“Kalau lalu lintas terganggu, berapa kerugian yang ditanggung? Ini bukan remeh. Dan ini bukan cuma soal infrastruktur, tapi soal keberlangsungan hidup masyarakat,” tegasnya.
Zayinul menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat untuk duduk bersama dan mencari solusi konkret.
Ia mencontohkan keberhasilan proyek strategis nasional (PSN) yang bisa berjalan karena adanya kolaborasi lintas lembaga dan keseriusan semua pihak.
“Dulu program PSN bisa berjalan karena ada komitmen bersama. Kenapa soal abrasi ini tidak bisa? Padahal dampaknya sangat nyata terhadap ekonomi dan kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Rob dan abrasi, lanjut Zayinul, bahkan mengancam pencapaian swasembada pangan.
Gangguan distribusi hasil pertanian serta rusaknya lahan-lahan produktif di wilayah pesisir bisa berdampak panjang terhadap ketahanan pangan nasional.
“Ini termasuk ancaman serius terhadap tujuan swasembada pangan. Kalau lahan hijau dan akses distribusi terganggu, maka cita-cita itu akan terhambat,” katanya.
Ia mencontohkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung masyarakat kecil setiap kali jalan tergenang.
Utamanya pengendara roda dua, terkadang harus turun, nuntun motor mogok di tengah hujan dan banjir rob.
Zayinul juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan yang berkelanjutan sebagai fondasi utama ekonomi daerah.
Ia mengingatkan bahwa jika jalan utama lumpuh, maka seluruh aktivitas ekonomi juga ikut lumpuh.
Oleh karena itu, ia mendesak pembangunan yang terencana, tahan terhadap rob, dan dikelola dengan tata kelola yang baik.
“Infrastruktur ini basis utama. Kalau lumpuh, ya lumpuh semua. Makanya penting dibangun secara masif, tapi tetap dengan manajemen yang baik,” tandasnya.
Dalam konteks kepemimpinan daerah, Zayinul mendorong kepala daerah agar lebih aktif dalam melakukan lobi dan diplomasi ke pemerintah pusat.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat menangani ratusan daerah, sehingga inisiatif dan gerakan dari daerah menjadi kunci untuk mendapat perhatian lebih.
“Jangan menunggu pemerintah pusat datang. Mereka sudah sangat sibuk. Kepala daerah harus menjemput bola, sering melakukan renegosiasi, diplomasi agar suara kita didengar,” katanya.
Terakhir, ia berpesan kepada jajaran pemerintah daerah agar mulai menerapkan efisiensi anggaran.
Menurutnya, belanja-belanja yang tidak produktif harus dikurangi, dan anggaran difokuskan pada kebutuhan riil masyarakat.
“Saya sampaikan kepada teman-teman di dinas dan pemerintahan daerah, ayo kita kencangkan ikat pinggang. Jangan ada pemborosan. Fokus pada belanja yang bermanfaat dan dibutuhkan rakyat hari ini,” pungkasnya. (Rad)
-

Industrialisasi di Demak Butuh Pemerataan dan Relokasi dari Zona Rawan Abrasi
TRIBUNJATENG.COM, DEMAK – Ketua DPRD Kabupaten Demak, Zayinul Fata, menyampaikan keprihatinan mendalam atas konsentrasi kawasan industri yang masih bertumpu di Kecamatan Sayung.
Wilayah yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan industri Demak tersebut dinilainya terlalu rentan terhadap bencana abrasi yang terus menggerus pesisir utara kabupaten.
“Industri Demak ini masih sentralistik di Kecamatan Sayung. Belum menyebar dan belum merata ke seluruh Demak. Padahal kita tahu, Sayung ini hampir setiap hari harus berhadapan dengan ancaman abrasi,” ujar Zayinul.
Menurutnya, kondisi ini bukan hanya menjadi ancaman ekologis, tetapi juga bisa berdampak pada kelangsungan ekonomi daerah.
Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah pusat turun tangan, tak hanya dalam penanganan abrasi, tetapi juga dalam mendukung relokasi dan pemerataan kawasan industri di Demak.
“Kami sudah lama menyuarakan ini ke pemerintah pusat. Kami di daerah tidak sanggup menangani sendiri. Harus ada campur tangan dari pusat. Kalau perlu, penanganan abrasi ini dijadikan program nasional,” tegasnya.
Zayinul menyebut, relokasi industri dari Sayung menuju kawasan yang lebih aman dan memiliki daya dukung lahan tinggi, seperti Karangawen, Mranggen, hingga wilayah selatan lainnya, adalah solusi jangka panjang yang harus segera direalisasikan.
Dengan begini relokasi tersebut akan menunjang pemeretaan perekonomian di Kabupaten Demak.
“Di Karangawen banyak lahan kosong yang potensial. Kalau kawasan industri digeser ke sana, selain lebih aman dari bencana, juga membuka peluang besar bagi penyebaran lapangan kerja,” jelasnya.
Zayinul menekankan bahwa keberadaan pabrik bukan sekadar simbol pembangunan, melainkan kebutuhan nyata masyarakat.
Data yang dimiliki menunjukkan, pabrik-pabrik baru di Demak masih menjadi daya tarik utama bagi pencari kerja lokal.
Maka dari itu, ketersediaan lapangan kerja dari sektor industri harus tetap dijaga dan dikembangkan.
“Yang paling penting bagi kami adalah lapangan kerja. Karena kalau tidak ada daya dukung ekonomi, kalau tidak ada yang bangun pabrik, maka ekonomi akan lumpuh. Daya beli masyarakat menurun, dan ini bisa memicu krisis ekonomi yang lebih luas,” paparnya.
Ia mendorong adanya kebijakan restrukturisasi kawasan industri di Demak, khususnya di sektor manufaktur, agar tidak hanya terfokus di utara, melainkan juga merambah ke sisi selatan.
Ia menilai kawasan seperti Karangawen, Mranggen, Mijen, hingga Wedung memiliki potensi besar untuk dikembangkan tanpa harus mengorbankan lahan pertanian produktif atau lahan hijau.
“Kami ingin ada pembangunan klaster industri baru, seperti Karangawen. Kami cukup membutuhkan regulasi penataan ulang RT dan RW yang berpihak pada industrialisasi. Jika ini berhasil, bukan tidak mungkin bisa diperluas ke Mijen atau Wedung,” ujarnya.
Zayinul menegaskan bahwa pengembangan kawasan industri yang terencana juga akan menjawab tantangan pengangguran serta menjadi langkah strategis mengurangi beban fiskal daerah.
Ia menyoroti beratnya beban belanja rutin dalam APBD yang saat ini harus ditopang dengan peningkatan pendapatan dari sektor produktif seperti industri.
“APBD kita saat ini cukup berat. Kalau tidak ditopang daya dukung dari pusat, maka akan memberatkan belanja daerah. Maka penting sekali adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini,” pungkasnya.
Bagi Zayinul, upaya pemerataan industri dan penanganan abrasi bukan sekadar soal pembangunan fisik, melainkan bentuk perlindungan terhadap keberlanjutan hidup masyarakat Demak.
“Ini bukan hanya soal pabrik atau abrasi, ini soal masa depan ekonomi Demak secara menyeluruh,” katanya. (Rad)
-

Zayinul Fata: Demak Pernah Jadi Penyangga Pangan Nasional, Saatnya Kita Kembalikan Lagi
TRIBUNJATENG.COM, DEMAK – Hamparan sawah yang membentang di berbagai penjuru Demak menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu sebuah era ketika Demak dikenal sebagai lumbung pangan nasional.
Zayinul Fata, Ketua DPRD Kabupaten Demak, percaya masa itu bukan sekadar kenangan, melainkan sebuah visi yang layak diperjuangkan kembali.
“Demak pada zaman orba adalah penyangga pangan nasional. Lahan Demak itu terluas ketiga di Jawa Tengah. Sawahnya masih luas, potensinya besar,” ujar Zayinul dikutip dari Tribun Topic, Senin (5/5/2025).
Dia menambahkan, saat ini Kabupaten Demak merupakan bagian dari target utama. Perlu diakui, indikator target tersebut berasal dari luasan hamparan lahan hijau di Kabupaten Demak yang sangat mungkin untuk menjadi bagian penyangga pangan nasional.
Hal tersebut mengingat telah ditetapkan garis kerangka program kerja nasional untuk mengejar target swasembada pangan, dengan Kabupaten Demak menjadi satu diantara pilar lainnya.
“Kami dari DPRD Demak akan terus support bagaimana visi-misi kepala daerah tentunya harus kami paksa untuk menuju kesana,” tegasnya.
“Saya yakin dahulu demak berhasil jadi penyangga pangan, maka tidak mungkin jika ini tidak berhasil kita akan genjot untuk ketahanan pangan di daerah ini,” sambungnya.
Dia menyebut, meski Demak pernah berjaya, saat ini tantangan utamanya adalah anggaran daerah. Saat ini, Zayinul Fata menyebutkan APBD Demak hanya berkisar Rp600milyar.
Paling besar dari sektor pajak dan retribusi. Sehingga untuk mendukung swasembada pangan, dirasa sangat terbatas.
Namun, keterbatasan itu tak membuatnya patah arang. DPRD Demak menurutnya, terus mendorong agar visi-misi kepala daerah diarahkan kembali ke sektor pertanian.
“Kita sesuaikan dengan program-program pemerintah supaya mendukung ketahanan pangan. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun pasti bisa,” tegasnya.
Salah satu strategi yang dia dorong adalah revitalisasi lahan mati. Di wilayah Bonang, misalnya, sawah-sawah yang tenggelam akibat abrasi mulai disentuh kembali.
“Kita usulkan ke gubernur. Bahkan tidak perlu anggaran besar, cukup manajemen debit air. Insyaallah ribuan hektare bisa diselamatkan,” ujar Zayinul.
Zayinul menyebut aspirasi itu datang langsung dari suara petani. Saat dia turun ke daerah dalam masa reses, keluhan yang terdengar selalu sama.“Kapan lahan kami kembali produktif? Kapan pemerintah hadir?”
Kenangan masa lalu terus hidup di benak mereka. Zayinul mengatakan dahulu orang bangun pagi lihat gabah di rumah. Hidup sederhana, tapi tidak kekurangan.
Lebih jauh, dia mengungkap keprihatinan soal kesenjangan saat ini.
“Dulu petani bisa menyekolahkan anak sampai jadi profesor, ulama, bahkan dokter. Sekarang, meskipun pendapatan per kapita naik, mereka justru kesulitan menyekolahkan anak,” katanya.
Baginya, saat ini menjadi momentum kembali pada semangat masa lalu pada nilai-nilai yang dihidupi tokoh seperti Sunan Kalijaga dan Sultan Fatah.
“Gendhing Lir-ilir, Tak ijo royo-royo, itu bukan sekadar lagu. Itu ajakan kembali ke pertanian. Jangan salah kiblat pembangunan. Kita punya jutaan hektar sawah, ini yang perlu kembali dimanfaatkan,” serunya.
Zayinul juga menyoroti perlunya teknologi pascapanen agar petani tidak rugi. Terlebih saat ini petani tradisional hanya bisa menanam dan memanen.
Namun ketika masa panen tiba bersamaan, harga hasil panenan malah terjun bebas seakan usaha petani mulai dari pembibitan, perawatan, dan memanen tak dihargai.
Swasembada pangan terwujud sebagaimana dari fungsi penanam dan penghasil padi serta tata kelola distribusi panen yang merata.
Sehingga hal tersebut perlu adanya pengelolaan distribusi hasil panen dengan tujuan untuk stabilitas harga, demi mencapai swasembada pangan.
Dia optimistis, dengan sinergi pemerintah pusat hingga daerah, serta dukungan masyarakat, Demak bisa menjadi contoh nyata bagi daerah lain.
Terlebih saat ini pemerintah pusat sedang berfokus kepada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Zayinul merefleksikan apabila Kabupaten Demak bisa menunjang program tersebut maka ada peluang peningkatan ekonomi tani.
“Kalau berhasil, ini jadi bukti. Masyarakat akan kembali makmur karena pangan mereka cukup, dan petani kembali sejahtera,” tutupnya. (Rad)
-

Hari Buruh di Demak Berlangsung Damai dan Meriah, Bupati Eisti’anah Siapkan Setumpuk Hadiah – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menjadi contoh bagaimana penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai dan penuh semangat kebersamaan.
Ribuan buruh dari berbagai wilayah berkumpul di kawasan Sport Center Demak pada Kamis (1/5/2025) pagi, mengikuti jalan sehat bersama Bupati Eisti’anah dan jajaran Forkopimda.
Mengangkat tema “Sinergi bersama antara pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk Demak semakin bermartabat, maju dan sejahtera”, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kebugaran, tetapi juga wadah menyuarakan aspirasi secara terbuka.
Rute jalan sehat melintasi sejumlah ruas jalan utama Kota Wali, dengan suasana yang meriah dan tertib.
Dalam sambutannya, Bupati Eisti’anah mengucapkan selamat Hari Buruh kepada seluruh pekerja, seraya menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Demak untuk terus menjalin hubungan harmonis dengan para buruh dan pengusaha.
“Kegiatan ini bukan untuk membungkam suara pekerja, justru kami memberi ruang agar aspirasi bisa disampaikan secara terbuka,” ujarnya.
Eisti’anah juga menyinggung peristiwa kerusuhan yang terjadi di Semarang.
Dirinya menyayangkan terjadinya tindakan anarki yang menyasar aparat keamanan yang tengah bertugas.
Menurutnya, aksi kekerasan justru mencoreng semangat perjuangan buruh.
“Kerusuhan seperti itu sangat disayangkan. Aksi May Day seharusnya bisa menjadi ajang yang riang dan damai, seperti yang kita laksanakan di Demak,” tegasnya.
Dia berharap insiden serupa tidak terulang di masa depan, mengingat penyampaian pendapat sudah dijamin oleh undang-undang.
Kemeriahan peringatan May Day di Demak tak hanya dirasakan oleh para buruh, tetapi juga oleh pelaku UMKM yang menjajakan dagangan di sekitar lokasi.
Kehadiran ribuan peserta turut menggeliatkan ekonomi lokal. Acara semakin semarak dengan hiburan musik serta undian door prize berhadiah menarik, termasuk sepeda, mesin cuci, televisi, hingga sepeda motor sebagai hadiah utama.
Tak hanya meriah, kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi buruh menyuarakan hak mereka.
Sementara itu Ketua DPD KSPN Demak, Jayus, menyampaikan beberapa persoalan krusial seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, praktik outsourcing, dan belum diterapkannya upah minimum kabupaten (UMK) oleh sejumlah perusahaan.
“Kami ingin Forkopimda mendengar langsung keluhan ini, agar kesejahteraan buruh bisa benar-benar diperhatikan,” ujar Jayus dalam orasinya.
Spanduk-spanduk berisi tuntutan pun turut mewarnai aksi, namun semuanya berlangsung dalam suasana tertib dan damai.
Peringatan May Day di Demak menjadi bukti bahwa perjuangan buruh dapat dilakukan secara bermartabat, tanpa harus melibatkan kekerasan.
Dengan sinergi antara buruh, pengusaha, dan pemerintah, harapan menuju kesejahteraan bersama bisa lebih mudah diwujudkan.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4169220/original/048089400_1663942473-23_september_2022-4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
PT PP Mau Lepas 40 Persen Saham di Proyek Tol Semarang-Demak – Page 3
Pembangunan Tol Semarang-Demak Seksi I tersebut tetap ditargetkan untuk selesai secara keseluruhan pada kuartal II 2027.
“Jadi target selesainya masih tetap seperti yang pernah kita laporkan di kuartal II tahun 2027,” ujar Wilan.
Sedangkan untuk Jalan Tol Seksi II Sayung – Demak sepanjang 16,01 km telah beroperasi. Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Proyek merupakan salah satu PSN yang tercantum Permenko No. 12 Tahun 2024 yang masih berlaku hingga saat ini.
Selain pemenuhan serta meningkatkan konektivitas, pembangunan jalan tol Semarang-Demak bertujuan untuk mengurai kemacetan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjadi solusi atas banjir rob di wilayah pesisir.
Tol Semarang – Demak memiliki total panjang 26,95 km yang dibangun dalam 2 seksi yakni Seksi 1 Kaligawe – Sayung sepanjang 10,64 km yang berada di atas laut dan Seksi 2 ruas Sayung – Demak sepanjang 16,31 km yang berada di daratan dan telah beroperasi sejak 25 Februari 2023.
Untuk Seksi 1 Kaligawe – Sayung menjadi porsi pemerintah yang terbagi menjadi 3 paket yakni paket 1 A dengan Penyedia Jasa Hutama Karya (HK) dan Beijing Urban Construction Group (BUCG), Paket 1B adalah Pembangunan Perumahan (PP), Wijaya Karya (WIKA) dan China Road and Bridge Corporation (CRBC) serta Paket 1C adalah Adhi Karya dan Sinohydro.
-

Momentum Hari Buruh, Anggota DPR RI Hindun Anisah Dorong Pemerintah Perhatikan Nasib Buruh Tani
TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah berharap pemerintah mengambil langkah untuk mengakomodir buruh tani dalam tata peraturan ketenagakerjaan. Pasalnya selama ini belum ada keberpihakan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan buruh tani.
Momentum peringatan hari buruh internasional atau May Day yang diperingati setiap tanggal 1 Mei seakan tidak bermakna bagi kalangan buruh tani. Hal inilah yang belakangan menjadi kegelisahan tersendiri bagi legislator dari dapil Kudus, Jepara, dan Demak.
“Momentum hari buruh internasional ini bagi saya tepat untuk sekaligus memperhatikan nasib pekerja rentan termasuk buruh tani,” ujar Hindun Anisah yang juga sebagai politikus PKB tersebut.
Menurutnya, selama ini para buruh tani tidak memiliki Upah Minimal Regional (UMR) yang jelas. Mereka bekerja keras di sawah dan hanya mendapatkan upah sesuai kesepakatan dengan pemilik sawah.
“Ini harus diperhatikan serius oleh pemerintah,” kata Hindun.
Keberlangsungan pekerjaan buruh tani juga menjadi problem tersendiri. Buruh tani kerap kehilangan pekerjaan usai musim tanam berakhir lantaran pemilik lahan yang sudah tidak memerlukan banyak tenaga kerja.
“Kita harus jujur, kondisi inilah yang menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan di pedesaan. Untuk itu, perlu perhatian dan penanganan khusus untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” katanya.
Belakangan harga gabah kering panen (GKP) oleh pemerintah ditetapkan sebesar Rp 6.500 yang diorientasikan demi peningkatan kesejahteraan petani. Namun, kenyataannya hal itu tidak berimbas pada kesejahteraan buruh tani.
“Upah buruh tani masih saja tetap dan tidak mengalami kenaikan. Ini kan menyedihkan,” tandas Hindun.
Melihat nasib buruh tani yang masih belum mendapatkan perhatian khusus, Hindun berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengakomodir buruh tani dalam tata peraturan ketenagakerjaan. Sehingga, standar upah dan keberlanjutan pekerjaan buruh tani tak lagi menjadi persoalan. (*)


