kab/kota: Demak

  • Banjir Rob Parah di Sayung Demak, 10 Desa Terdampak, Warga Desak Pembangunan Tanggul Laut
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        8 Mei 2025

    Banjir Rob Parah di Sayung Demak, 10 Desa Terdampak, Warga Desak Pembangunan Tanggul Laut Regional 8 Mei 2025

    Banjir Rob Parah di Sayung Demak, 10 Desa Terdampak, Warga Desak Pembangunan Tanggul Laut
    Tim Redaksi

    DEMAK, KOMPAS.com
    – Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tenggelam akibat
    banjir rob
    yang terus meluas.
    Hingga kini, kenaikan air laut berdampak pada terendamnya 10 desa di sisi utara jalur Pantura Semarang–Demak.
    Menanggapi kondisi tersebut, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Sayung mendatangi kantor DPRD Demak pada Kamis (8/5/2025) untuk melakukan audiensi dan mendesak percepatan penanganan banjir rob yang sudah terjadi bertahun-tahun.
    “Bagian utara jalan Raya Semarang–Demak yang meliputi 10 desa yaitu, Desa Sidorejo, Banjarsari, Surodadi, Tugu, Timbulsloko, Gemulak, Sidogemah, Purwosari, Bedono, dan Sriwulan,” ujar KH Lutfin Najib, Ketua Tanfidziah MWC NU Sayung, dalam pesan tertulis.
    Banjir rob
    menyebabkan kerusakan pada ribuan rumah warga, tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur desa.
    Beberapa data yang disebutkan MWC NU:
    Desa Sidorejo
    : 1.450 KK terdampak setiap tahun
    Desa Tugu
    : 1.100 KK, 1.132 rumah, 18 tempat ibadah, 5 sekolah, dan faskes rusak
    Desa Surodadi dan Timbulsloko
    : Berhadapan langsung dengan laut, alami abrasi dan kehilangan tempat tinggal
    Dukuh Bogorame
    : Terancam hilang karena akses masuk sulit, butuh pembangunan jembatan segera
    “Dukuh Bogorame kalau pemda tidak segera turun tangan akan hilang karena sudah sulit akses masuknya, maka sangat diperlukan pembangunan akses jembatan menuju Dukuh Bogorame,” jelas Lutfin.
    MWC NU menilai bahwa pembangunan
    tanggul laut
    adalah satu-satunya solusi permanen untuk menghentikan abrasi dan banjir rob di pesisir Demak.
    “Paling utama pembangunan tanggul laut, wabil khusus pembangunan tanggul laut tentu itu masuk dalam proyek strategis nasional, merupakan jalan satu-satunya untuk menghentikan abrasi di wilayah Pesisir Demak,” tegas Lutfin.
    Usai audiensi, juru bicara peserta, Syaifudin, menyebut bahwa pemerintah daerah telah menyatakan komitmen menangani banjir rob di Sayung.
    Namun ia menegaskan, APBD Demak tidak cukup untuk membangun tanggul laut, sehingga perlu dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN.
    “Terutama kalau menangani rob ya tanggul laut, tidak mungkin APBD itu tidak mungkin, harus APBN,” ujar Syaifudin.
    Ia juga menggambarkan kondisi masyarakat Sayung yang terpaksa bertahan dalam keterbatasan, karena tidak memiliki pilihan lain untuk pindah.
    “Sebenarnya tidak kuat bertahan, tapi bagaimana lagi, mau pindah tidak punya uang. Mau tidak bertahan bagaimana, punyanya itu ya dipakai,” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rob Ancam Lalu Lintas Industrialisasi dan Ketahanan Pangan di Demak

    Rob Ancam Lalu Lintas Industrialisasi dan Ketahanan Pangan di Demak

    TRIBUNJATENG.COM, DEMAK – Ketua DPRD Kabupaten Demak, Zayinul Fata, kembali menyerukan pentingnya penanganan rob dan abrasi sebagai isu strategis nasional.

    Menurutnya, rob yang semakin sering terjadi tidak hanya mengganggu aktivitas harian warga, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan infrastruktur ekonomi secara luas.

    “Kami tidak hanya sekali menyampaikan ini dalam forum-forum. Abrasi dan rob ini sudah menyangkut kepentingan nasional karena kerugian ekonomi yang ditanggung masyarakat dan negara setiap kali transportasi terputus itu luar biasa sekali,” ujar Zayinul, Senin (5/5/2025).

    Dia menjelaskan, gangguan lalu lintas akibat rob bukan persoalan kecil. Ketika akses jalan utama tergenang dan lumpuh, maka seluruh roda perekonomian ikut terganggu. 

    Aktivitas masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan petani, menjadi terhambat.

    “Kalau lalu lintas terganggu, berapa kerugian yang ditanggung? Ini bukan remeh. Dan ini bukan cuma soal infrastruktur, tapi soal keberlangsungan hidup masyarakat,” tegasnya.

    Zayinul menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat untuk duduk bersama dan mencari solusi konkret.

    Ia mencontohkan keberhasilan proyek strategis nasional (PSN) yang bisa berjalan karena adanya kolaborasi lintas lembaga dan keseriusan semua pihak.

    “Dulu program PSN bisa berjalan karena ada komitmen bersama. Kenapa soal abrasi ini tidak bisa? Padahal dampaknya sangat nyata terhadap ekonomi dan kehidupan masyarakat,” ujarnya.

    Rob dan abrasi, lanjut Zayinul, bahkan mengancam pencapaian swasembada pangan. 

    Gangguan distribusi hasil pertanian serta rusaknya lahan-lahan produktif di wilayah pesisir bisa berdampak panjang terhadap ketahanan pangan nasional. 

    “Ini termasuk ancaman serius terhadap tujuan swasembada pangan. Kalau lahan hijau dan akses distribusi terganggu, maka cita-cita itu akan terhambat,” katanya.

    Ia mencontohkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung masyarakat kecil setiap kali jalan tergenang. 

    Utamanya pengendara roda dua, terkadang harus turun, nuntun motor mogok di tengah hujan dan banjir rob.

    Zayinul juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan yang berkelanjutan sebagai fondasi utama ekonomi daerah. 

    Ia mengingatkan bahwa jika jalan utama lumpuh, maka seluruh aktivitas ekonomi juga ikut lumpuh. 

    Oleh karena itu, ia mendesak pembangunan yang terencana, tahan terhadap rob, dan dikelola dengan tata kelola yang baik.

    “Infrastruktur ini basis utama. Kalau lumpuh, ya lumpuh semua. Makanya penting dibangun secara masif, tapi tetap dengan manajemen yang baik,” tandasnya.

    Dalam konteks kepemimpinan daerah, Zayinul mendorong kepala daerah agar lebih aktif dalam melakukan lobi dan diplomasi ke pemerintah pusat. 

    Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat menangani ratusan daerah, sehingga inisiatif dan gerakan dari daerah menjadi kunci untuk mendapat perhatian lebih.

    “Jangan menunggu pemerintah pusat datang. Mereka sudah sangat sibuk. Kepala daerah harus menjemput bola, sering melakukan renegosiasi, diplomasi agar suara kita didengar,” katanya.

    Terakhir, ia berpesan kepada jajaran pemerintah daerah agar mulai menerapkan efisiensi anggaran. 

    Menurutnya, belanja-belanja yang tidak produktif harus dikurangi, dan anggaran difokuskan pada kebutuhan riil masyarakat.

    “Saya sampaikan kepada teman-teman di dinas dan pemerintahan daerah, ayo kita kencangkan ikat pinggang. Jangan ada pemborosan. Fokus pada belanja yang bermanfaat dan dibutuhkan rakyat hari ini,” pungkasnya. (Rad)

  • Industrialisasi di Demak Butuh Pemerataan dan Relokasi dari Zona Rawan Abrasi

    Industrialisasi di Demak Butuh Pemerataan dan Relokasi dari Zona Rawan Abrasi

    TRIBUNJATENG.COM, DEMAK – Ketua DPRD Kabupaten Demak, Zayinul Fata, menyampaikan keprihatinan mendalam atas konsentrasi kawasan industri yang masih bertumpu di Kecamatan Sayung. 

    Wilayah yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan industri Demak tersebut dinilainya terlalu rentan terhadap bencana abrasi yang terus menggerus pesisir utara kabupaten.

    “Industri Demak ini masih sentralistik di Kecamatan Sayung. Belum menyebar dan belum merata ke seluruh Demak. Padahal kita tahu, Sayung ini hampir setiap hari harus berhadapan dengan ancaman abrasi,” ujar Zayinul.

    Menurutnya, kondisi ini bukan hanya menjadi ancaman ekologis, tetapi juga bisa berdampak pada kelangsungan ekonomi daerah. 

    Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah pusat turun tangan, tak hanya dalam penanganan abrasi, tetapi juga dalam mendukung relokasi dan pemerataan kawasan industri di Demak.

    “Kami sudah lama menyuarakan ini ke pemerintah pusat. Kami di daerah tidak sanggup menangani sendiri. Harus ada campur tangan dari pusat. Kalau perlu, penanganan abrasi ini dijadikan program nasional,” tegasnya.

    Zayinul menyebut, relokasi industri dari Sayung menuju kawasan yang lebih aman dan memiliki daya dukung lahan tinggi, seperti Karangawen, Mranggen, hingga wilayah selatan lainnya, adalah solusi jangka panjang yang harus segera direalisasikan.

    Dengan begini relokasi tersebut akan menunjang pemeretaan perekonomian di Kabupaten Demak.

    “Di Karangawen banyak lahan kosong yang potensial. Kalau kawasan industri digeser ke sana, selain lebih aman dari bencana, juga membuka peluang besar bagi penyebaran lapangan kerja,” jelasnya.

    Zayinul menekankan bahwa keberadaan pabrik bukan sekadar simbol pembangunan, melainkan kebutuhan nyata masyarakat. 

    Data yang dimiliki menunjukkan, pabrik-pabrik baru di Demak masih menjadi daya tarik utama bagi pencari kerja lokal. 

    Maka dari itu, ketersediaan lapangan kerja dari sektor industri harus tetap dijaga dan dikembangkan.

    “Yang paling penting bagi kami adalah lapangan kerja. Karena kalau tidak ada daya dukung ekonomi, kalau tidak ada yang bangun pabrik, maka ekonomi akan lumpuh. Daya beli masyarakat menurun, dan ini bisa memicu krisis ekonomi yang lebih luas,” paparnya.

    Ia mendorong adanya kebijakan restrukturisasi kawasan industri di Demak, khususnya di sektor manufaktur, agar tidak hanya terfokus di utara, melainkan juga merambah ke sisi selatan.

    Ia menilai kawasan seperti Karangawen, Mranggen, Mijen, hingga Wedung memiliki potensi besar untuk dikembangkan tanpa harus mengorbankan lahan pertanian produktif atau lahan hijau.

    “Kami ingin ada pembangunan klaster industri baru, seperti Karangawen. Kami cukup membutuhkan regulasi penataan ulang RT dan RW yang berpihak pada industrialisasi. Jika ini berhasil, bukan tidak mungkin bisa diperluas ke Mijen atau Wedung,” ujarnya.

    Zayinul menegaskan bahwa pengembangan kawasan industri yang terencana juga akan menjawab tantangan pengangguran serta menjadi langkah strategis mengurangi beban fiskal daerah. 

    Ia menyoroti beratnya beban belanja rutin dalam APBD yang saat ini harus ditopang dengan peningkatan pendapatan dari sektor produktif seperti industri.

    “APBD kita saat ini cukup berat. Kalau tidak ditopang daya dukung dari pusat, maka akan memberatkan belanja daerah. Maka penting sekali adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini,” pungkasnya.

    Bagi Zayinul, upaya pemerataan industri dan penanganan abrasi bukan sekadar soal pembangunan fisik, melainkan bentuk perlindungan terhadap keberlanjutan hidup masyarakat Demak.

    “Ini bukan hanya soal pabrik atau abrasi, ini soal masa depan ekonomi Demak secara menyeluruh,” katanya. (Rad)

  • Zayinul Fata: Demak Pernah Jadi Penyangga Pangan Nasional, Saatnya Kita Kembalikan Lagi

    Zayinul Fata: Demak Pernah Jadi Penyangga Pangan Nasional, Saatnya Kita Kembalikan Lagi

    TRIBUNJATENG.COM, DEMAK – Hamparan sawah yang membentang di berbagai penjuru Demak menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu sebuah era ketika Demak dikenal sebagai lumbung pangan nasional. 

    Zayinul Fata, Ketua DPRD Kabupaten Demak, percaya masa itu bukan sekadar kenangan, melainkan sebuah visi yang layak diperjuangkan kembali.

    “Demak pada zaman orba adalah penyangga pangan nasional. Lahan Demak itu terluas ketiga di Jawa Tengah. Sawahnya masih luas, potensinya besar,” ujar Zayinul dikutip dari Tribun Topic, Senin (5/5/2025).

    Dia menambahkan, saat ini Kabupaten Demak merupakan bagian dari target utama. Perlu diakui, indikator target tersebut berasal dari luasan hamparan lahan hijau di Kabupaten Demak yang sangat mungkin untuk menjadi bagian penyangga pangan nasional.

    Hal tersebut mengingat telah ditetapkan garis kerangka program kerja nasional untuk mengejar target swasembada pangan, dengan Kabupaten Demak menjadi satu diantara pilar lainnya.

    “Kami dari DPRD Demak akan terus support bagaimana visi-misi kepala daerah tentunya harus kami paksa untuk menuju kesana,” tegasnya. 

    “Saya yakin dahulu demak berhasil jadi penyangga pangan, maka tidak mungkin jika ini tidak berhasil kita akan genjot untuk ketahanan pangan di daerah ini,” sambungnya.

    Dia menyebut, meski Demak pernah berjaya, saat ini tantangan utamanya adalah anggaran daerah. Saat ini, Zayinul Fata menyebutkan APBD Demak hanya berkisar Rp600milyar.

    Paling besar dari sektor pajak dan retribusi. Sehingga untuk mendukung swasembada pangan, dirasa sangat terbatas.

    Namun, keterbatasan itu tak membuatnya patah arang. DPRD Demak menurutnya, terus mendorong agar visi-misi kepala daerah diarahkan kembali ke sektor pertanian. 

    “Kita sesuaikan dengan program-program pemerintah supaya mendukung ketahanan pangan. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun pasti bisa,” tegasnya.

    Salah satu strategi yang dia dorong adalah revitalisasi lahan mati. Di wilayah Bonang, misalnya, sawah-sawah yang tenggelam akibat abrasi mulai disentuh kembali. 

    “Kita usulkan ke gubernur. Bahkan tidak perlu anggaran besar, cukup manajemen debit air. Insyaallah ribuan hektare bisa diselamatkan,” ujar Zayinul.

    Zayinul menyebut aspirasi itu datang langsung dari suara petani. Saat dia turun ke daerah dalam masa reses, keluhan yang terdengar selalu sama.“Kapan lahan kami kembali produktif? Kapan pemerintah hadir?”

    Kenangan masa lalu terus hidup di benak mereka. Zayinul mengatakan dahulu orang bangun pagi lihat gabah di rumah. Hidup sederhana, tapi tidak kekurangan.

    Lebih jauh, dia mengungkap keprihatinan soal kesenjangan saat ini. 

    “Dulu petani bisa menyekolahkan anak sampai jadi profesor, ulama, bahkan dokter. Sekarang, meskipun pendapatan per kapita naik, mereka justru kesulitan menyekolahkan anak,” katanya.

    Baginya, saat ini menjadi momentum kembali pada semangat masa lalu pada nilai-nilai yang dihidupi tokoh seperti Sunan Kalijaga dan Sultan Fatah.

    “Gendhing Lir-ilir, Tak ijo royo-royo, itu bukan sekadar lagu. Itu ajakan kembali ke pertanian. Jangan salah kiblat pembangunan. Kita punya jutaan hektar sawah, ini yang perlu kembali dimanfaatkan,” serunya.

    Zayinul juga menyoroti perlunya teknologi pascapanen agar petani tidak rugi. Terlebih saat ini petani tradisional hanya bisa menanam dan memanen.

    Namun ketika masa panen tiba bersamaan, harga hasil panenan malah terjun bebas seakan usaha petani mulai dari pembibitan, perawatan, dan memanen tak dihargai.

    Swasembada pangan terwujud sebagaimana dari fungsi penanam dan penghasil padi serta tata kelola distribusi panen yang merata.

    Sehingga hal tersebut perlu adanya pengelolaan distribusi hasil panen dengan tujuan untuk stabilitas harga, demi mencapai swasembada pangan.

    Dia optimistis, dengan sinergi pemerintah pusat hingga daerah, serta dukungan masyarakat, Demak bisa menjadi contoh nyata bagi daerah lain. 

    Terlebih saat ini pemerintah pusat sedang berfokus kepada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Zayinul merefleksikan apabila Kabupaten Demak bisa menunjang program tersebut maka ada peluang peningkatan ekonomi tani.

    “Kalau berhasil, ini jadi bukti. Masyarakat akan kembali makmur karena pangan mereka cukup, dan petani kembali sejahtera,” tutupnya. (Rad)

  • Hari Buruh di Demak Berlangsung Damai dan Meriah, Bupati Eisti’anah Siapkan Setumpuk Hadiah – Halaman all

    Hari Buruh di Demak Berlangsung Damai dan Meriah, Bupati Eisti’anah Siapkan Setumpuk Hadiah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menjadi contoh bagaimana penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai dan penuh semangat kebersamaan. 

    Ribuan buruh dari berbagai wilayah berkumpul di kawasan Sport Center Demak pada Kamis (1/5/2025) pagi, mengikuti jalan sehat bersama Bupati Eisti’anah dan jajaran Forkopimda.

    Mengangkat tema “Sinergi bersama antara pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk Demak semakin bermartabat, maju dan sejahtera”, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kebugaran, tetapi juga wadah menyuarakan aspirasi secara terbuka. 

    Rute jalan sehat melintasi sejumlah ruas jalan utama Kota Wali, dengan suasana yang meriah dan tertib.

    Dalam sambutannya, Bupati Eisti’anah mengucapkan selamat Hari Buruh kepada seluruh pekerja, seraya menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Demak untuk terus menjalin hubungan harmonis dengan para buruh dan pengusaha.

    “Kegiatan ini bukan untuk membungkam suara pekerja, justru kami memberi ruang agar aspirasi bisa disampaikan secara terbuka,” ujarnya.

    Eisti’anah juga menyinggung peristiwa kerusuhan yang terjadi di Semarang.

    Dirinya menyayangkan terjadinya tindakan anarki yang menyasar aparat keamanan yang tengah bertugas. 

    Menurutnya, aksi kekerasan justru mencoreng semangat perjuangan buruh.

    “Kerusuhan seperti itu sangat disayangkan. Aksi May Day seharusnya bisa menjadi ajang yang riang dan damai, seperti yang kita laksanakan di Demak,” tegasnya. 

    Dia berharap insiden serupa tidak terulang di masa depan, mengingat penyampaian pendapat sudah dijamin oleh undang-undang.

    Kemeriahan peringatan May Day di Demak tak hanya dirasakan oleh para buruh, tetapi juga oleh pelaku UMKM yang menjajakan dagangan di sekitar lokasi. 

    Kehadiran ribuan peserta turut menggeliatkan ekonomi lokal. Acara semakin semarak dengan hiburan musik serta undian door prize berhadiah menarik, termasuk sepeda, mesin cuci, televisi, hingga sepeda motor sebagai hadiah utama.

    Tak hanya meriah, kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi buruh menyuarakan hak mereka. 

    Sementara itu Ketua DPD KSPN Demak, Jayus, menyampaikan beberapa persoalan krusial seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, praktik outsourcing, dan belum diterapkannya upah minimum kabupaten (UMK) oleh sejumlah perusahaan.

    “Kami ingin Forkopimda mendengar langsung keluhan ini, agar kesejahteraan buruh bisa benar-benar diperhatikan,” ujar Jayus dalam orasinya. 

    Spanduk-spanduk berisi tuntutan pun turut mewarnai aksi, namun semuanya berlangsung dalam suasana tertib dan damai.

    Peringatan May Day di Demak menjadi bukti bahwa perjuangan buruh dapat dilakukan secara bermartabat, tanpa harus melibatkan kekerasan. 

    Dengan sinergi antara buruh, pengusaha, dan pemerintah, harapan menuju kesejahteraan bersama bisa lebih mudah diwujudkan.

     

     

  • PT PP Mau Lepas 40 Persen Saham di Proyek Tol Semarang-Demak – Page 3

    PT PP Mau Lepas 40 Persen Saham di Proyek Tol Semarang-Demak – Page 3

    Pembangunan Tol Semarang-Demak Seksi I tersebut tetap ditargetkan untuk selesai secara keseluruhan pada kuartal II 2027.

    “Jadi target selesainya masih tetap seperti yang pernah kita laporkan di kuartal II tahun 2027,” ujar Wilan.

    Sedangkan untuk Jalan Tol Seksi II Sayung – Demak sepanjang 16,01 km telah beroperasi. Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Proyek merupakan salah satu PSN yang tercantum Permenko No. 12 Tahun 2024 yang masih berlaku hingga saat ini.

    Selain pemenuhan serta meningkatkan konektivitas, pembangunan jalan tol Semarang-Demak bertujuan untuk mengurai kemacetan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjadi solusi atas banjir rob di wilayah pesisir.

    Tol Semarang – Demak memiliki total panjang 26,95 km yang dibangun dalam 2 seksi yakni Seksi 1 Kaligawe – Sayung sepanjang 10,64 km yang berada di atas laut dan Seksi 2 ruas Sayung – Demak sepanjang 16,31 km yang berada di daratan dan telah beroperasi sejak 25 Februari 2023.

    Untuk Seksi 1 Kaligawe – Sayung menjadi porsi pemerintah yang terbagi menjadi 3 paket yakni paket 1 A dengan Penyedia Jasa Hutama Karya (HK) dan Beijing Urban Construction Group (BUCG), Paket 1B adalah Pembangunan Perumahan (PP), Wijaya Karya (WIKA) dan China Road and Bridge Corporation (CRBC) serta Paket 1C adalah Adhi Karya dan Sinohydro.

     

  • Momentum Hari Buruh, Anggota DPR RI Hindun Anisah Dorong Pemerintah Perhatikan Nasib Buruh Tani

    Momentum Hari Buruh, Anggota DPR RI Hindun Anisah Dorong Pemerintah Perhatikan Nasib Buruh Tani

    TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah berharap pemerintah mengambil langkah untuk mengakomodir buruh tani dalam tata peraturan ketenagakerjaan. Pasalnya selama ini belum ada keberpihakan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan buruh tani.

    Momentum peringatan hari buruh internasional atau May Day yang diperingati setiap tanggal 1 Mei seakan tidak bermakna bagi kalangan buruh tani. Hal inilah yang belakangan menjadi kegelisahan tersendiri bagi legislator dari dapil Kudus, Jepara, dan Demak.

    “Momentum hari buruh internasional ini bagi saya tepat untuk sekaligus memperhatikan nasib pekerja rentan termasuk buruh tani,” ujar Hindun Anisah yang juga sebagai politikus PKB tersebut.

    Menurutnya, selama ini para buruh tani tidak memiliki Upah Minimal Regional (UMR) yang jelas. Mereka bekerja keras di sawah dan hanya mendapatkan upah sesuai kesepakatan dengan pemilik sawah.

    “Ini harus diperhatikan serius oleh pemerintah,” kata Hindun.

    Keberlangsungan pekerjaan buruh tani juga menjadi problem tersendiri. Buruh tani kerap kehilangan pekerjaan usai musim tanam berakhir lantaran pemilik lahan yang sudah tidak memerlukan banyak tenaga kerja.

    “Kita harus jujur, kondisi inilah yang menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan di pedesaan. Untuk itu, perlu perhatian dan penanganan khusus untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” katanya.

    Belakangan harga gabah kering panen (GKP) oleh pemerintah ditetapkan sebesar Rp 6.500 yang diorientasikan demi peningkatan kesejahteraan petani. Namun, kenyataannya hal itu tidak berimbas pada kesejahteraan buruh tani.

    “Upah buruh tani masih saja tetap dan tidak mengalami kenaikan. Ini kan menyedihkan,” tandas Hindun. 

    Melihat nasib buruh tani yang masih belum mendapatkan perhatian khusus, Hindun berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengakomodir buruh tani dalam tata peraturan ketenagakerjaan. Sehingga, standar upah dan keberlanjutan pekerjaan buruh tani tak lagi menjadi persoalan. (*)

  • Resmi, Inilah Harga LPG Pertamina 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg Seluruh Indonesia, Kamis 1 Mei 2025

    Resmi, Inilah Harga LPG Pertamina 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg Seluruh Indonesia, Kamis 1 Mei 2025

    Resmi, Inilah Harga LPG Pertamina 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg Seluruh Indonesia, Kamis 1 Mei 2025

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut adalah pembaruan terbaru mengenai harga elpiji tabung 5,5 kg dan 12 kg di seluruh wilayah Indonesia untuk bulan Mei 2025.

    Mengutip Kompas.com, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, harga elpiji mulai bulan depan masih sama dengan Januari 2025. “Masih tetap,” ujar Heppy kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2025).

    Sementara itu tabung gas melon 3 kg tetap di harga Rp18.000 per tabung.

    Sebelumnya di bulan September 2024 sempat naik, namun bulan Oktober hingga tahun 2025 kini masih sama.  

    Sumarno menyebutkan, perubahan HET itu bukanlah kenaikan, tetapi hanya menyesuaikan saja.  

    “Sebetulnya bukan naik, tapi menyesuaikan saja,” ungkap Sumarno mengutip Kompas.com, Senin (9/9/2024). 

    Menurutnya, penyesuaian HET LPG 3 kg itu telah melalui pertimbangan yang matang dari berbagai pihak.  

    Dia menambahkan, HET LPG 3 kg tidak pernah mengalami kenaikan sejak 2015 silam. 

    Namun terjadinya inflasi turut menjadi faktor kenaikan HET LPG 3 kg.  

    Sementara untuk harga gas non subsidi Bright Gas hari ini Kamis 1 Mei 2025 sebagai berikut:

    1. Aceh (Aceh Besar, Langsa, dan Lhokseumawe)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    2. Sumatera Utara (Binjai, Deli Serdang, Labuhanbatu Selatan, Medan, dan Simalungun)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    3. Sumatera Barat (Padang dan Payakumbuh)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    4. Riau (Dumai dan Pekanbaru)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    5. Kepulauan Riau (Batam dan Bintan)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    6. Jambi (Jambi)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    7. Sumatera Selatan (Lubuk Linggau, Ogan Ilir, dan Palembang)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    8. Bengkulu (Bengkulu)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    9. Lampung (Bandar Lampung dan Metro)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    10. Bangka Belitung (Bangka, Bangka Barat, dan Belitung)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    11. Banten (Serang dan Tangerang)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    12. DKI Jakarta (Jakarta Barat dan Jakarta Utara)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    13. Jawa Barat (Bandung, Bekasi, Bogor, Cianjur, Garut, Indramayu, Karawang, Sukabumi, dan Tasikmalaya)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    14. Jawa Tengah (Boyolali, Cilacap, Demak, Kudus, Pemalang, Semarang, Solo, dan Tegal)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    15. Daerah Istimewa Yogyakarta (Bantul dan Sleman)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    16. Jawa Timur (Banyuwangi, Gresik, Kediri, Malang, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Tulungagung)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    17. Bali (Badung, Denpasar, dan Tabanan)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    18. Nusa Tenggara Barat (Lombok)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 90.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 192.000.

    19. Kalimantan Barat (Pontianak)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    20. Kalimantan Tengah (Palangkaraya dan Kotawaringin Timur)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    21. Kalimantan Selatan (Banjar, Banjarbaru, Tabalong, dan Tanah Bumbu)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    22. Kalimantan Timur (Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Samarinda)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    23. Kalimantan Utara (Tarakan)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 107.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 229.000.

    24. Sulawesi Selatan (Makassar dan Pare-Pare)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    25. Sulawesi Selatan (Palu)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 94.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 194.000.

    26. Gorontalo (Gorontalo)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    27. Sulawesi Utara (Bitung)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    28. Sulawesi Tenggara (Kendari)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 97.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 202.000.

    29. Maluku (Ambon)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 117.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 249.000.

    30. Papua (Jayapura)

    Harga elpiji 5,5 kg: Rp 117.000
    Harga elpiji 12 kg: Rp 249.000.

     

  • UMKM Kok Sarno Terbang Sampai Pelosok Negeri Berkat KUR BRI  – Halaman all

    UMKM Kok Sarno Terbang Sampai Pelosok Negeri Berkat KUR BRI  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chrysnha Pradipha

    TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Lorong sempit yang hanya muat satu sepeda motor di Kampung Makam Bergolo, Kecamatan Serengan, Solo, siang itu terasa lengang.

    Rumah-rumah berdempetan, sebagian temboknya mulai kusam, tapi di balik kesederhanaan itu, ada suara-suara yang mencerminkan kehidupan, gesekan bulu ayam, suara jahitan, dan tawa ringan dari ba[ak-bapak yang bekerja sambil bercengkerama.

    Di sinilah, industri rumahan shuttlecock tumbuh seperti akar pohon yang diam-diam menghidupi tanah, senyap, tapi kuat.

    Sarno, pria 59 tahun yang dikenal ramah dan bersahaja oleh warga setempat, adalah penggerak utama denyut ekonomi kecil itu.

    Ia bukan sekadar perajin, tapi juga pewaris tradisi yang sudah mengakar sejak 1988, meneruskan usaha yang dibangun orang tuanya.

    Di rumahnya yang sederhana namun tertata rapi, Sarno menata lemari berisi kok berbagai jenis dengan merek andalan yaitu T3.

    Merek ini bukan sekadar label dagang, melainkan simbol ketekunan, jatuh bangun, dan solidaritas warga kampungnya.

    Dulu, lebih dari 60 orang ikut membantunya memproduksi kok.

    Kini, sekitar 20-an pekerja tetap setia mengolah bulu ayam menjadi barang bernilai tinggi.

    “Mereka ada yang kerja di sini, ada yang dibawa ke rumah. Fleksibel, yang penting beres,” kata Sarno ditemui Tribunnews pada Senin (21/4/2025).

    Yang menarik, banyak dari para pekerja itu adalah ibu-ibu rumah tangga.

    Tangan-tangan halus itu kini lihai menjahit kok, menyelesaikan tahapan finishing, dan memastikan hasil akhir tetap prima.

    Satu buah kok melewati delapan tahapan, dikerjakan oleh delapan tangan berbeda.

    Mulai dari memilah bulu ayam, yang harus dari ayam kampung jantan berkualitas tinggi hingga akhirnya siap dikemas.

    Dalam seminggu, Sarno bisa memproduksi hingga 600 lusin kok.

    Dalam sebulan, bisa tembus lebih dari 2.000 lusin, dengan harga jual bervariasi dari Rp50.000 hingga lebih dari Rp100.000 per lusin, tergantung kualitas.

    Pasarnya bukan hanya Solo Raya, tapi juga merambah hingga Tasikmalaya, Purwokerto, dan kota-kota lain di Jawa.

    Bulu ayam sebagai bahan baku banyak didatangkan dari Demak dan Surabaya.

    “Kalau pas atlet Indonesia menang, permintaan naik tajam. Tapi kalau musim hujan atau puasa seperti sekarang, ya sepi,” tuturnya.

    Namun dalam setiap musim, baik surut maupun banjir pesanan, Sarno tetap punya satu prinsip: berbagi rezeki dengan orang sekitar.

    Upah yang ia berikan bahkan lebih tinggi dari UMK Kota Solo, dengan sistem kerja borongan.

    “Namanya kerja rumahan, terserah mereka mau mulai jam berapa. Yang penting selesai dan kualitas bagus,” ujarnya.

    Sarno tahu betul, keberhasilan usahanya tak hanya berdampak pada omzet pribadi, tapi juga pada perut banyak orang yang menggantungkan hidup dari shuttlecock.

    Maka ketika ada mantan karyawan yang keluar dan membuka usaha kok sendiri, Sarno tak merasa tersaingi.

    “Kalau ada pesanan banyak, ya saya gandeng lagi mereka. Kita saling bantu,” katanya ringan.

    Kenaikan pesanan biasanya datang jelang 17 Agustus, saat masyarakat berlomba mengadakan turnamen bulutangkis tingkat RT hingga kecamatan.

    Namun, lonjakan permintaan itu juga membuat harga bulu ayam meroket.

    “Sekarang cari bulu itu susah, mahal, makanya kami produksi jauh hari sebelumnya,” katanya sambil menatap rak yang sudah dipenuhi stok produksi.

    Bantuan BRI

    Di balik ceritanya yang inspiratif, ada satu nama yang terus ia sebut penuh rasa syukur yakni lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI.

    “Saya nasabah lama. Dulu pertama kali pinjam cuma Rp1,5 juta. Sekarang plafon pinjaman sudah bisa sampai Rp100 juta,” katanya.

    Sarno mengaku sempat pindah ke bank lain, tapi segera balik karena merasa bunga di BRI lebih ringan dan prosesnya mudah.

    Dari situlah kemudian terbentuk klaster UMKM shuttlecock T3.

    KOK SOLO – Pengrajin kok di Serengan, Solo (Tribunnews.com/Chrysnha Pradipha)

    Kini, dia juga menjadi koordinator kredit kelompok lewat program Kredit Cepat (Kece) tanpa agunan dari BRI.

    “Kalau karyawan butuh modal, saya bantu ajukan. Angsuran dipotong dari gaji, jadi aman,” jelas Sarno.

    Salah satu pekerjanya, Lasiman, adalah contoh nyata bagaimana usaha kecil bisa mengubah nasib seseorang.

    Sejak usia 17 tahun, ia ikut membuat kok bersama Sarno.

    Sempat merantau, akhirnya ia kembali ke Solo dan menetap.

    “Saya ini orang kecil, rumah dulu masih tanah lantainya. Tapi dari kerja dan kredit BRI, saya bisa benahi rumah, bikin kamar mandi, sekolahkan anak,” ucap Lasiman lirih.

    Kini, di usia 54 tahun, Lasiman tinggal di rumah layak huni, hasil dari perjuangan panjang dan kerja keras yang tak pernah henti.

    Penyaluran KUR di BRI Cabang Solo Slamet Riyadi tercatat telah mencapai Rp736,86 miliar hingga 2 Maret 2025.

    Pimpinan Cabang BRI Solo Slamet Riyadi, Eko Hary Wijayanto, menyebutkan total penyaluran tersebut disalurkan kepada 29.273 debitur.

    Menurut Eko, mayoritas penerima KUR merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki karakteristik usaha layak namun belum sepenuhnya bankable.

    “Pelaku UMKM ini menggunakan KUR untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, pembelian inventaris, peralatan, renovasi usaha, hingga pengembangan produk,” jelasnya.

    Ia menambahkan, penggunaan dana KUR di wilayah Solo sebagian besar digunakan sebagai tambahan modal usaha.

    KUR dinilai tidak termasuk dalam kategori kredit bermasalah yang dapat dihapusbukukan atau dihapustagihkan, serta memiliki fleksibilitas dan kemudahan akses yang tinggi.

    Dengan sistem tersebut, KUR BRI diyakini turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui dukungan terhadap sektor UMKM yang terus berkembang.

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempertegas komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran KUR.

    Hingga akhir Triwulan I tahun 2025, BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp42,23 triliun atau setara 24,13 persen dari alokasi tahun 2025 sebesar Rp175 triliun yang ditetapkan Pemerintah. Selama periode tersebut, sebanyak 975 ribu debitur pengusaha UMKM telah memperoleh manfaat KUR yang disalurkan BRI.

    Tak hanya dari sisi nilai kredit yang disalurkan dan jumlah debitur, BRI juga memastikan penyaluran KUR diarahkan ke sektor-sektor strategis yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dari penyaluran KUR sebesar 62,43 persen ke sektor produksi. Sektor pertanian menjadi sektor ekonomi dengan jumlah penyaluran terbesar, mencapai Rp18,09 triliun. Capaian ini mencerminkan komitmen BRI dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

    BRI konsisten menerapkan manajemen risiko yang prudent dalam penyaluran KUR. Per Maret 2025, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) tercatat sebesar 2,29 persen, mencerminkan portofolio yang sehat dan pengelolaan risiko yang optimal.

    Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyampaikan bahwa penyaluran KUR merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Penyaluran KUR yang berfokus pada sektor produktif merupakan bentuk keberpihakan nyata BRI terhadap pembangunan ekonomi nasional. BRI meyakini bahwa pembiayaan yang tepat sasaran dapat menciptakan multiplier effect yang signifikan, khususnya dalam mendorong kemandirian usaha dan membuka lapangan pekerjaan,” ujarnya.

    Hendy menambahkan bahwa fokus pada sektor pertanian merupakan bagian dari strategi BRI dalam mendukung ketahanan pangan nasional. “Dukungan terhadap sektor pertanian tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, serta mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan. Hal ini sekaligus menunjukkan peran BRI dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan inklusif,” pungkas Hendy.

    (*)

  • BREAKING NEWS, PSIS Semarang Pecat Gilbert Agius, Penggantinya Muhammad Ridwan

    BREAKING NEWS, PSIS Semarang Pecat Gilbert Agius, Penggantinya Muhammad Ridwan

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Kebersamaan PSIS Semarang dan pelatih Gilbert Agius dipastikan berakhir.

    Ini artinya, Gilbert Agius sudah tidak akan memegang kendali tim untuk empat laga tersisa di Liga 1 2024-2025 yakni melawan Bali United, PSS Sleman, Malut United, dan Barito Putera.

    Manajemen Mahesa Jenar mengakhiri kontrak kerja sama yang telah dibangun selama dua tahun tiga bulan.

    Manajemen mengambil keputusan untuk mengakhiri kontrak Gilbert Agius dengan alasan hasil evaluasi selama Liga 1 2024-2025.

    Manajemen PSIS mengucapkan terima kasih atas dedikasi Gilbert Agius selama ini dan berharap pelatih asal Malta ini diberi kesuksesan ke depannya.

    Atas keputusan ini, manajemen PSIS Semarang menunjuk Muhammad Ridwan sebagai caretaker di sisa kompetisi Liga 1 2024-2025.

    “Hari ini kami mengambil keputusan untuk memberhentikan coach Gilbert karena hasil yang tidak sesuai harapan.”

    “Dan kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi coach Gilbert selama ini.”

    “Di sisa musim ini, coach Ridwan akan menjadi caretaker PSIS,” ujar Direktur Utama PT Mahesa Jenar Semarang, Agung Buwono, Selasa (29/4/2025).

    Dikonfirmasi terpisah, Gilbert Agius membenarkan bahwa kontrak dirinya di PSIS Semarang telah diberhentikan.

    “Ya, manajemen mengakhiri kontrak saya,” kata Gilbert Agius. 

    LATIHAN TIM – Gilbert Agius memimpin latihan PSIS Semarang di Lapangan Wisesa Mranggen Demak, Senin (28/4/2025). Pada Selasa (29/4/2025) ini, manajemen tim mengakhiri kontrak pelatih asal Malta itu. (TRIBUN JATENG/ F ARIEL SETIAPUTRA)

    Posting Foto di Story WhatsApp

    Seperti diberitakan sebelumnya di Tribunjateng.com, Gilbert Agius dirumorkan akan tinggalkan PSIS Semarang.

    Rumor itu muncul di tengah perjuangan tim Mahesa Jenar agar bisa keluar dari zona degradasi Liga 1 2024-2025.

    ini muncul saat beberapa pihak terdekat menyebut jika pelatih asal Malta itu tak lagi bersama Mahesa Jenar.

    Terlebih pula diperkuat dengan story WhatsApp Gilbert Agius yang memposting foto bersama dengan staff official berlatar Lapangan Wisesa Mranggen Demak.

    Dalam foto itu kemudian dibubuhi caption “Terima kasih keluarga saya, good luck for your future, Yoh iso Yoh” pada Selasa (29/4/2025) pagi.

    Meski demikian, kabar ini belum dapat dipastikan secara resmi.

    Manajemen Mahesa Jenar juga belum memberikan konfirmasi terkait keluarnya Gilbert Agius.

    Pada Senin (28/4/2025), Gilbert Agius masih memimpin latihan tim sama seperti biasanya.

    Pada latihan itu merupakan bagian persiapan PSIS Semarang untuk laga menghadapi Bali United yang akan digelar pada Kamis (1/5/2025).

    Perjalanan karir kepelatihan Gilbert Agius musim ini penuh tantangan. 

    Selain materi pemain yang banyak mengalami perombakan dari musim sebelumnya, musim ini PSIS banyak diterpa isu permasalahan penunggakan pembayaran gaji pemain.

    Banyaknya tantangan musim ini turut berdampak pada performa PSIS Semarang jauh dari harapan.

    Jika pada musim 2023-2024, Gilbert Agius dan tim mampu bersaing di papan atas untuk berburu gelar juara, musim ini justru berbanding terbalik.

    PSIS Semarang berjuang mempertahankan posisi dari jurang degradasi.

    Posisi PSIS saat ini ada di urutan 17 klasemen sementara dengan koleksi 25 poin.

    PSIS Semarang setidaknya harus mampu finish di urutan 15 musim ini atau batas aman degradasi agar bisa bertahan di Liga 1 musim depan. (*)