Xcloud.id

kab/kota: Cirebon

  • Minim Sosialisasi, "Hadiah Ulang Tahun" Cek Kesehatan Gratis di Cirebon Belum Banyak Diminati Regional 13 Februari 2025

    Minim Sosialisasi, "Hadiah Ulang Tahun" Cek Kesehatan Gratis di Cirebon Belum Banyak Diminati Regional 13 Februari 2025

    Minim Sosialisasi, “Hadiah Ulang Tahun” Cek Kesehatan Gratis di Cirebon Belum Banyak Diminati
    Tim Redaksi
    CIREBON, KOMPAS.com
    – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang mulai diterapkan sejak Senin (10/2/2025) di Kota
    Cirebon
    masih sepi peminat. Minimnya sosialisasi serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait tata cara pendaftaran menjadi faktor utama.
    Kepala Puskesmas Kejaksan Kota Cirebon, Eti Dewi Mutiara, mengungkapkan hingga Kamis (13/2/2025), baru tiga warga lanjut usia yang mengakses layanan ini.
    “Baru ada tiga orang, laki-laki semua, usia 51, 54, dan 66 tahun. Ketiganya memeriksakan banyak tes kesehatan dan juga laboratorium, antara lain gula darah, kolesterol, trigliserida, HDL, dan LDL,” ujar Eti saat dihubungi
    Kompas.com
    , Kamis siang.
    Menurut Eti, kendala utama dalam pelaksanaan PKG terletak pada proses pendaftaran. Data yang telah diisi warga belum tersimpan di aplikasi, diduga akibat masalah sistem atau jaringan. Selain itu, kurangnya informasi membuat masyarakat belum sepenuhnya memahami prosedur layanan ini.
    Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria Listiawati. Pihaknya masih melakukan berbagai persiapan untuk menyempurnakan pelaksanaan PKG, termasuk penyediaan reagen untuk pemeriksaan darah.
    “Beberapa reagen masih dalam tahap pengusulan ke pemerintah pusat. Kami mengusulkan dari anggaran pusat dan saat ini masih menunggu,” kata Maria, Rabu (12/2/2025) petang.
    Meski begitu, Maria memastikan bahwa program ini sudah berjalan dan dapat diakses masyarakat melalui aplikasi Satu Sehat. Sejumlah puskesmas di Kota Cirebon, seperti Puskesmas Larangan, Pekalangan, Jalan Kembang, Kejaksan, dan Cangkol, telah mulai melayani warga, meskipun jumlah peserta masih sedikit.
    “Secara umum kami sudah siap melayani, tapi memang masih sedikit yang datang, ada yang tiga, satu, dan lima orang,” ujar Maria.
    Pemerintah Kota Cirebon akan terus mengupayakan sosialisasi agar lebih banyak warga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengusaha Migas Berharap Pemangkasan Anggaran ESDM Tak Hambat Perizinan

    Pengusaha Migas Berharap Pemangkasan Anggaran ESDM Tak Hambat Perizinan

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengingatkan agar pemangkasan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tak berimbas pada kinerja kementerian.

    Adapun, pagu anggaran Kementerian ESDM dipangkas sebesar Rp1,65 triliun atau 42,4% tahun ini. Dengan pemotongan tersebut, pagu anggaran kementerian itu 2025 tersisa Rp2,25 triliun, dari sebelumnya Rp3,91 triliun.

    Menurut Moshe, efisiensi anggaran sejatinya merupakan hal yang tak begitu mengkhawatirkan. Namun, dia meminta Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas tak menurunkan performa dalam bekerja.

    Pasalnya, performa Ditjen Migas dan dirjen migas lah yang malah akan memengaruhi masuknya investasi dan dukungan untuk pengusaha minyak dan gas. Apalagi, baru-baru ini Menteri ESDM Bahlil Lahadalia baru saja menonaktifkan Achmad Muchtasyar dari jabatannya sebagai dirjen migas. Imbas penonaktifan itu, Bahlil menunjuk Dirjen Minerba Tri Winarno menjadi Plh dirjen migas.

    “Yang jadi concern mungkin performa dirjen migas. Kalau bisa tetap dijaga dan misalkan perizinan tetap cepat, evaluasi tetap cepat, kalau ada masalah isu tetap sigap, itu yang kami harapkan walaupun ada pemangkasan anggaran,” tutur Moshe kepada Bisnis, Kamis (13/2/2025).

    Moshe pun menyebut pemangkasan anggaran Kementerian ESDM tak berpengaruh pada target produksi migas. Sebab, investasi berasal dan dana kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Oleh karena itu, dia mengingatkan agar Kementerian ESDM tetap memastikan iklim investasi di sektor migas tetap sehat. Pemangkasan anggaran, kata Moshe, bukan berarti mengurangi kinerja kementerian. Apalagi, pemerintah memiliki target produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari pada 2030 mendatang.

    “Jadi kami tak masalah dengan efisiensi, tapi yang kami harapkan adalah kesigapan dari Ditjen Migas tetap harus aman, bisa mendukung kami secara penuh,” imbuh Moshe.

    Dia menambahkan bahwa pemangkasan anggaran seharusnya menjadi pelajaran untuk bekerja lebih efisien dan tetap mendukung produksi migas dan investasi.

    “Kita enggak boleh memperlihatkan performa kementerian justru menurun karena pemangkasan anggaran,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pemangkasan anggaran ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

    “Efisiensi di ESDM telah dilakukan penelaahan dan juga untuk acuan pelaksanaan Inpers sebesar Rp1,65 triliun, meliputi belanja sumber dana rupiah murni [RM] sebesar Rp1,3 triliun, belanja yang bersumber PNBP sebesar Rp139 miliar, belanja BLU [belanja layanan umum] Rp216 miliar,” tutur Yuliot dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Kendati demikian, dia memastikan program elektrifikasi bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tetap dilaksanakan pada tahun ini. 

    Program elektrifikasi itu di antaranya, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) sebanyak empat unit dengan nilai Rp25,2 miliar. Lalu, pembangunan sembilan unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan nilai Rp2 miliar dan empat kegiatan untuk PLTMH senilai Rp2,08 miliar.

    Yuliot menyebut, semua proyek di atas dilakukan dengan skema multiyears contract. Selain itu, masih ada pengajuan revisi top up anggaran dari PNBP penjualan hasil tambang (PHT) untuk pembangunan proyek Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II maupun Dumai-Sei Mangkei (Dusem). 

    “Masih terdapat kegiatan dalam proses pengajuan revisi top-up anggaran dari sumber dana PNBP PHT Minerba senilai Rp4,24 triliun yaitu untuk pembangunan pipa gas bumi Cisem Tahap II sebesar Rp1,79 trilliun dan Dusem sebesar Rp2,43 miliar dengan skema multi-years,” ucap Yuliot.

  • Daftar Promo IIMS 2025, Mulai dari Cahsback hingga DP Ringan

    Daftar Promo IIMS 2025, Mulai dari Cahsback hingga DP Ringan

    Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 resmi digelar pada Kamis (13/2) sampai Minggu (23/2) d JIExpo Kemayoran, Jakarta. Pameran otomotif ini menghadirkan berbagai model kendaraan terbaru dari berbagai macam merek ternama.

    Selain pameran kendaraan bermotor, acara ini juga dimeriahkan dengan konser musik dan berbagai acara menarik yang menambah keseruannya.

    Selain kendaraan baru, ada berbagai penawaran menarik bagi pengunjung IIMS 2025.

    Bagi Anda yang tertarik untuk mendatangi pamerannya, berikut sejumlah promo IIMS 2025 yang sayang untuk dilewatkan begitu saja.

    Daftar promo IIMS 2025

    Dalam acara IIMS 2025, ada berbagai merek kendaraan yang ikut berpartisipasi. Selain memperkenalkan unit terbarunya, sejumlah merek juga menawarkan berbagai promo menarik bagi pengunjung, mulai dari potongan harga hingga bonus pembelian.

    Adapun daftar promo IIMS 2025, yaitu sebagai berikut.

    Tambahan cashback sebesar Rp3 juta untuk pembelian Xpander Ultimate dan Xpander Cross Premium CVT. Gratis dashcam untuk semua versi Xforce.  Promo spesial untuk MINI Cooper Electric dengan harga khusus hanya Rp799 juta. Gratis home charging installation untuk kenyamanan pengisian daya di rumah. Garansi baterai hingga 8 tahun atau 200.000 km. Program cicilan ringan dengan bunga rendah. Promo Toyota Spektakuler bunga mulai dari 0 persen, special low rate 3,1 persen hingga 3 tahun, dan DP mulai dari 20 persen. Promo T-Care dengan bebas biaya servis 7 kali selama 3 tahun per 60 ribu km. Kesempatan mendapatkan hadiah hingga Rp2 juta per tahun dengan mengaktifkan T Intouch dari Toyota Insurance. Gratis merchandise dan cashback Astrapay hingga 1,5 Mio selama persediaan masih ada dari Toyota Trade In. Promo Eksklusif dengan mendapatkan saldo e-money hingga Rp1 juta dari Kinto. Kesempatan mendapatkan merchandise gratis dari Moda. Gratis merchandise dengan mengikuti test drive. Promo Spesial IIMS 2025: Hemat Sampai 4 Juta, potongan angsuran 2 bulan hingga Rp4 juta. Bonus merchandise eksklusif untuk setiap pembelian unit di lokasi pameran. Pembelian motor ALVA di IIMS 20225 berkesempatan mendapatkan voucher belanja dan aksesori menarik. DP mulai dari 10 persen. Bunga rendah hingga 0 persen. Cicilan ringan mulai dari Rp2 juta. Tenor hingga 7 tahun. Program Trade-in dengan menukar mobil lama dengan mobil Honda baru. Hadiah berlibur ke Hong Kong dan smartphone setiap pembelian mobil Honda. Lucky Dip dengan hadiah hingga ratusan juta. Voucher service dan sparepart Honda. Promo BYD Dolphin mulai dari Rp369 juta, DP Rp90 juta, atau cicilan termurah Rp5 jutaan. Promo BYD Seal harga mulai dari Rp635 juta dengan DP Rp150 juta atau cicilan Rp10 jutaan. Promo BYD M6 mulai dari Rp383 juta dengan DP termurah Rp90 jutaan dan cicilan dari Rp5 jutaan. Promo BYD Atto 3 harga mulai Rp470 juta, DP termurah Rp150 jutaan dan cicilan mulai Rp9 jutaan. Promo kredit mobil BYD 2025 untuk garansi baterai (8 tahun atau 160 ribu km), drive unit (8 tahun atau 150 ribu km), dan vehicle (6 tahun atau 150 ribu km). Paket hemat total benefit hingga 72 juta dan 70 persen risale value guarantee di tahun ketiga untuk Alamz dan Alvez. Program DO minim mulai 10 persen dan bunga kredit ringan 0 persen hingga 2 tahun dengan tenor 6 tahun untuk Almaz dan Bingou Ev. Setiap pembelian unit Wuling di IIMS 2025 akan mendapatkan bonus lucky dip dengan berbagai hadiah menarik. Hadiah langsung total Rp1,5 miliar untuk pembelian semua model. Free EV Public Charging Quota selama 2 tahun. Program DP ringan 0 persen, bunga ringan mulai dari 0 persen, cicilan ringan mulai dari Rp1 jutaan, dan free voucher BBM selama 3 bulan. Extra trade in benefit hingga Rp5 juta. Balloon payment 50:50. Lucky dip dengan berbagai macam hadiah menarik. Potongan harga hingga Rp5 juta untuk motor listrik F-500, Fox-R, dan Fox-S. Kesempatan mendapatkan hadiah menarik setiap transaksi di booth Polytron. Giveaway tiket konser untuk enam pemenang yang beruntung setiap minggunya Cicilan 0 persen. Promo low down payment. Promo Drive Now, Pay Another Day.

    Promo pembelian tiket dan kendaraan bermotor

    ilustrasi iims 2025 (Instagram/@iims_id)

    Selain booth merek kendaraan ternama, sejumlah sponsor dan perusahaan keuangan juga ikut meramaikan IIMS 2025 dengan menawarkan promo khusus bagi pengunjung.

    Berikut beberapa promo IIMS 2025 yang bisa dimanfaatkan.

    Promo tambah daya listrik 50 persen hingga 7.700 VA dengan membeli tiket di PLN Mobile. Bonus voucher listrik sebesar Rp20 ribu khusus pengunjung yang datang ke IIMS 2025. Bunga/margin KPM Prima mulai dari di bawah 2 persen per tahun untuk kredit kendaraan bermotor dari Danamon dan Adira Finance. Hemat hingga 100 persen untuk pembelian tiket masuk, tiket konser Infinite Live, makanan dan minuman dengan QRIS D-Bank PRO. Voucher belanja Rp100 ribu untuk transaksi menggunakan kartu debit & kredit Danamon pada tenant aftermarket. Cashback hingga Rp450 ribu untuk pembukaan Tabungan Danamon LEBIH PRO. Cashback hingga Rp300 ribu untuk pembukaan Kartu Kredit Danamon Mastercard Platinum serta Area parkir eksklusif untuk nasabah Danamon dan Adira Finance dengan menunjukkan akun di aplikasi D-Bank PRO atau aplikasi AdiraKu. Bunga spesial mulai dari 1,89 persen p.a. Cashback saldo e-wallet Rp1,5 juta khusus tukar tambah di momobil.id. Bonus asuransi Third Party Liability (TPL) selama 1 tahun. Test drive prioritas Adira Special Line. Kesempatan memenangkan paket umrah setiap hari. Bunga spesial mulai dari 0 persen. Potongan angsuran hingga 5 kali. Cashback saldo e-wallet sebesar Rp500 ribu khusus tukar tambah di momobil.id. Kesempatan memenangkan paket umrah setiap hari.

    Promo Pembiayaan Kendaraan Listrik

    Bunga spesial mulai dari 0 persen p.a. Cashback saldo e-wallet sebesar Rp1,5 juta khusus tukar tambah di momobil.id. Test drive prioritas Adira Special Line. Kesempatan memenangkan paket umrah setiap hari.

    Promo Pembiayaan Sepeda Listrik

    Bunga spesial mulai dari 1,9 persen per bulan. Kesempatan memenangkan paket umrah setiap hari.

    4. Dipo star Finance (DSF)

    Bunga ringan mulai dari 0 persen untuk tenor tertentu atau DP minim. Tenor kredit fleksibel. Paket asuransi kendaraan. Program tukar tambah.

    Rangkaian acara IIMS 2025

    PT Dyandra Promosindo sebagai penyelenggara resmi IIMS 2025 menghadirkan pameran otomotif yang tidak hanya menjadi acara hiburan, tetapi platform penting dalam pertumbuhan industri.

    Tidak hanya di Jakarta, Dyandra Promosindo juga kembali menyelenggarakan IIMS Series 2025. 

    Dilansir situs resmi IIMS, pameran IIMS Surabaya akan dilaksanakan 28 Mei-1 Juni 2025 di Grand City Convex Surabaya. IIMS Makassar akan hadir di Summarecon Makassar Convention Center.

    Dyandra juga akan menyelenggarakan ajang promosi bagi pelaku industri otomotif, yaitu IIMS Across Nation. Acara tersebut merupakan rangkaian pameran otomotif yang digelar di Cirebon, Surakarta, Malang, Bali, dan Palembang.

    Ternyata ada banyak promo IIMS 2025 yang ditawarkan berbagai merek kendaraan di pameran otomotif tersebut. Perlu dicatat, setiap promo memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing merek kendaraan dan sponsor.

  • Eddy Soeparno bicara soal iklim dalam kegiatan MPR Goes to Campus

    Eddy Soeparno bicara soal iklim dalam kegiatan MPR Goes to Campus

    Selain kenaikan suhu, kita juga menghadapi curah hujan dan kemarau ekstrem yang berdampak pada nasib petani dan nelayan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa kegiatan MPR Goes to Campus yang mengusung tema “Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim” dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran bersama dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

    Agenda roadshow Eddy dalam kegiatan MPR Goes to Campus itu digelar ke sejumlah universitas di Cirebon, Semarang, dan Yogyakarta, dari 13 hingga 17 Februari 2025.

    “Beberapa wilayah di Indonesia mengalami kenaikan suhu yang signifikan mulai dari Jakarta, NTT, Semarang bahkan hingga Bogor. Selain kenaikan suhu, kita juga menghadapi curah hujan dan kemarau ekstrem yang berdampak pada nasib petani dan nelayan misalnya,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia lantas melanjutkan, “Dan jangan lupa kita juga menghadapi ancaman banjir rob yang tidak hanya melanda warga Jakarta Utara, tapi sekarang sudah menjadi ancaman bagi mereka yang tinggal di wilayah pesisir di seluruh Indonesia.”

    Dia memandang bahwa salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dampak perubahan iklim ialah dengan melakukan transisi menuju energi terbarukan.

    “Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk energi terbarukan mulai dari geothermal, angin hingga surya, namun bauran energi terbarukan saat ini belum mencapai 15 persen dari bauran energi nasional. Ini yang harus ditingkatkan agar penggunaan energi terbarukan semakin besar ke depannya,” ujarnya.

    Selain memberikan materi, dia menjelaskan bahwa acara MPR Goes to Campus nantinya juga akan menyerap aspirasi dan mendengarkan masukan dari civitas akademika mengenai kebijakan dalam mencegah dampak perubahan iklim hingga upaya penguatan transisi energi.

    “Kolaborasi MPR dan universitas ini juga merupakan upaya kami untuk mendengarkan berbagai masukan dari guru besar, dosen, peneliti dan juga mahasiswa mengenai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Presiden Prabowo mewujudkan ketahanan energi,” kata anggota Komisi XII DPR RI itu.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Siapa Heru Irawanto? Kader Gerindra Pemilik PT Lembah Tidar Indonesia Lokasi Retreat

    Siapa Heru Irawanto? Kader Gerindra Pemilik PT Lembah Tidar Indonesia Lokasi Retreat

    PIKIRAN RAKYAT – Orientasi Kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025 menuai perhatian publik setelah viral di media sosial. Salah satu sorotan yang muncul adalah lokasi acara yang lagi-lagi diselenggarakan di PT Lembah Tidar Indonesia, sebagaimana ospek Kabinet Merah Putih.

    Aktivis @Dandhy_Laksono di X (dulu Twitter) mengungkapkan hal tersebut melalui unggahannya. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, dijelaskan bahwa acara retreat akan berlangsung dengan konsep glamping di Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 20 Februari 2025, dengan biaya akomodasi yang ditanggung oleh APBN dan APBD.

    Dandhy menghitung anggaran yang diperlukan untuk acara yang melibatkan 503 peserta itu. Hasilnya, 34 gubernur, 380 bupati, dan 89 walikota harus menyiapkan total anggaran mencapai lebih dari Rp11 miliar.

    Anggaran ini belum termasuk biaya untuk ajudan dan staf yang mendampingi kepala daerah. Keuntungan besar didapat PT Lembah Tidar Indonesia yang belakangan terungkap milik salah satu kader Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD Brebes, Heru Irawanto.

    Siapa Heru Irawanto?

    Di tengah kebijakan penghematan besar-besaran efisiensi anggaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ospek ratusan kepala daerah ini dinilai menjadi ironi.

    Adapun, Informasi soal kepemilikan PT Lembah Tidar Indonesia tercantum dalam data kepemilikan manfaat perusahaan, di laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.

    Saat mencalonkan diri jadi calon legislatif, dengan nomor urut 2, Heru Irawanto dari Gerindra memilih Daerah Pemilihan Brebes 3 (Dapil III) yang meliputi Kecamatan Larangan, Bantarkawung dan Salem.

    Setelah terpilih, pada Rabu 6 November 2024, ia resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Brebes.

    Pelantikan dilakukan oleh Ketua DPRD Brebes, M. Taufiq langsung, dan dihadiri oleh Pj Bupati Brebes serta Forkompinda, di Gedung DPRD Brebes.

    Pria yang kini berusia 52 tahun itu lahir di Brebes dan berdomisili di Bogor, Jawa Barat.

    Dalam hal riwayat pendidikan, Heru hanya tercatat telah menyelesaikan jenjang sekolah menengah atas (SMA)-nya di Sekolah Perawat Kesehatan Cirebon, pada tahun 1992.

    Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mencatat, PT Lembah Tidar Indonesia, yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto No 1, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, benar adalah milik Heru Irawanto.

    “PEMILIK MANFAAT: HERU IRAWANTO. Alamat Korespondensi: Jl Gatot Subroto No 1, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Magersari, Kecamatan Magelang Selatan,” demikian tertulis dalam laman resmi Ditjen AHU, Kemenkumham RI, dilihat Kamis, 13 Februari 2025.

    Masih dari keterangan serupa, sebagai pemilik manfaat, Heru memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris PT Lembah Tidar Indonesia.

    Disebutkan dalam laman, data merupakan hasil isian oleh Pelapor sehingga Ditjen AHU tidak melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jawa Barat Tempat Mangkal PSK Terbanyak di Indonesia, Nomor 1 Bekasi, Disusul Indramayu – Halaman all

    Jawa Barat Tempat Mangkal PSK Terbanyak di Indonesia, Nomor 1 Bekasi, Disusul Indramayu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, INDRAMAYU – Sebanyak 79 desa dan kelurahan di Jawa Barat dijadikan lokasi mangkal para pekerja seks komersial atau PSK.

    Demikian data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperoleh melalui survei lapangan pada tahun 2024 lalu.

    Dalam data tersebut, disebutkan bahwa jumlah desa atau kelurahan yang terdapat tempat mangkal PSK sekitar 1,33 persen dari total 5.877 desa atau kelurahan di Jabar.

    Sebanyak 79 desa kelurahan dengan keberadaan PSK ini tersebar di 19 kabupaten/kota di Jawa Barat.

    Dari data itu, Kabupaten Bekasi di urutan pertama dengan 17 desa dan kelurahan tempat mangkal PSK.

    Disusul urutan kedua Kabupaten Indramayu menjadi daerah terbanyak kedua dengan sebanyak 13 lokasi mangkal PSK.

    Penjelasan BPS

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar, Siska Gerfianti, menyebutkan bahwa data tersebut merupakan hasil survei pada bulan Mei 2024.

    “Pendataannya dilakukan bulan Mei 2024,” ujarnya dalam keterangan resminya, Rabu (12/2/2025).

    Dia tidak menampik bahwa Jabar memiliki tempat mangkal PSK terbanyak di Indonesia.

    Namun demikian, ia menjadikan data itu sebagai acuan untuk mencari solusi mengatasi persoalan tersebut.

    Selain angka tempat mangkal PSK, pada hasil survei tersebut juga dicatat terkait dengan praktik bunuh diri, lokasi berkumpul anak jalanan, serta lokasi gelandangan dan anak jalanan yang ada di Jabar.

    “Hal ini menjadi satu sumber informasi dan data yang berharga dalam pengambilan kebijakan untuk selanjutnya dapat diambil langkah solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut,” kata Siska dikutip dari Kompas.com.

    Siska menerangkan bahwa Pemprov Jabar berupaya memaksimalkan program pemberdayaan dan perlindungan anak guna mencegah munculnya kasus-kasus kerawanan perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga, gelandangan, anak jalanan, serta PSK.

    Bahkan, pihaknya sudah memiliki payung hukum perihal perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

    Selain itu, ditambah lagi ada Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak melalui Kabupaten/Kota Layak Anak.

    “Dengan tupoksi yang dimiliki, kami akan memperkuat beberapa program seperti Sekolah Perempuan dan Warung Cetar,” terang Siska.

    “Kami juga menguatkan fungsi keluarga melalui tenaga lini lapang kami yaitu Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga),” tambahnya.

    Siska menjelaskan bahwa salah satu fokus utama pada program tersebut adalah menekan angka pernikahan dini yang sampai kini masih terjadi di beberapa daerah.

    Dalam pengawasannya, melibatkan masyarakat dengan program Jabar Cekas (Berani Cegah Tindakan Kekerasan).

    “Jabar Cekas memiliki lima prinsip utama pelibatan masyarakat dengan tagline Lima Berani, yakni berani mencegah, berani menolak, berani melapor, berani maju, dan berani melindungi,” tuturnya.

    Penjelasan MUI Indramayu

    Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu, KH Moh Syatori mengatakan, banyaknya lokasi mangkal PSK, mungkin tidak terlepas dari banyaknya penduduk di Jawa Barat.

    Namun, kondisi tersebut menurutnya tidak bisa dianggap wajar.

    MUI, kata KH Moh Syatori, tentu sangat mendukung upaya untuk mengurangi tempat-tempat PSK.

    “Seperti zaman Bupati Indramayu Anna Sophanah dahulu, itu sekitar Kalimenir, Legok itu kan dihancurkan semua bangunan-bangunan liar tempat-tempat PSK,” ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Rabu (12/2/2025).

    KH Moh Syatori mengatakan, pekerjaan sebagai PSK tidak bisa dibenarkan.

    Namun, pelakunya selalu berdalih pekerjaan mereka itu adalah untuk pejuang ekonomi keluarga.

    Lanjut KH Moh Syatori, untuk mengatasi masalah ini, tentunya tidak cukup jika hanya menyalahkan pelaku PSK-nya saja.

    Apalagi, keberadaan PSK ini tidak terlepas pula dari banyaknya lelaki hidung belang yang menjadi pelanggan mereka.

    MUI Indramayu pun menyarankan kepada pemerintah daerah untuk dapat menertibkan keberadaan lokasi mangkal PSK dan memberikan solusi yang nyata.

    “Jadi saran MUI Indramayu, jika bupati berpegang pada visi religius, jadi jangan hanya di bibir, karena kalau religius hal-hal yang bersifat kemungkaran tentunya harus ditertibkan, harus ada upaya-upaya penertiban hal-hal semacam itu,” ujar dia 

    MUI sendiri lanjut KH Moh Syatori tentunya akan mendukung penuh segala macam upaya dari pemerintah.

    Salah satunya dari sisi dakwah untuk terus menerus tanpa henti mengajak masyarakat menjauhi hal-hal yang bersifat kemungkaran.

    “Kami juga meminta kepada pemuka agama, para ustaz, para kiai untuk tidak ada bosan-bosannya kita amar ma’ruf nahi munkar memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat bahwa PSK ini sangat dilarang oleh agama,” ujar dia.

    Sumber: Kompas.com/Tribun Cirebon

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunCirebon.com dengan judul Indramayu Sumbang Banyak Lokasi Mangkal PSK di Jawa Barat, Begini Tanggapan MUI

     

  • Perluas Jargas, Saran Ekonomi ke Prabowo kurangi beban keuangan Negara akibat elpiji impor

    Perluas Jargas, Saran Ekonomi ke Prabowo kurangi beban keuangan Negara akibat elpiji impor

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Perluas Jargas, Saran Ekonomi ke Prabowo kurangi beban keuangan Negara akibat elpiji impor
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 18:49 WIB

    Elshinta.com – Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (Jargas) perlu semakin ditingkatkan. Selain sebagai solusi mengurangi ketergantungan terhadap LPG (elpiji) juga mendorong terwujudnya Astacita presiden Prabowo di bidang energi.

    Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengungkapkan bahwa investasi negara dalam infrastruktur Jargas perlu ditingkatkan karena memiliki manfaat strategis. ”Karena dapat mengurangi ketergantungan pada LPG impor, menghemat subsidi, dan mendukung diversifikasi energi nasional,” tegasnya, kepada wartawan. 

    Selain investasi dari korporasi, pembangunan Jargas sejauh ini masih terbatas karena pendanaannya mayoritas berasal dari APBN dan beberapa wilayah saja yang telah memiliki infrastruktur. Padahal, Josua mengungkapkan, Jargas akan lebih ekonomis dibandingkan LPG.

    ”Dari segi biaya, Jargas lebih ekonomis dibanding LPG. Berdasarkan perhitungan dalam dokumen, gas bumi memiliki biaya per MMBTU lebih rendah daripada LPG dan minyak tanah, yang berarti pengalihan dari LPG ke Jargas akan menghemat pengeluaran subsidi negara,” terangnya.

    Empat hal menurut Josua perlu dilakukan dalam rangka akselerasi Jargas. Pertama, saat ini pemanfaatan gas bumi masih terbatas pada kota-kota tertentu seperti Palembang, Surabaya, Sidoarjo, Depok, Tarakan, dan beberapa wilayah lain. Perlu dilakukan perluasan infrastruktur ke wilayah perkotaan dan industri lain yang dekat dengan sumber gas yang akan menekan biaya investasi dan distribusi. 

    ”Kedua, pembangunan Jargas bisa dipercepat dengan skema Public-Private Partnership (PPP) mengingat keterbatasan APBN dalam membangun seluruh jaringan. Ketiga, Mengingat pengembangan jargas membutuhkan investasi tinggi, insentif berupa subsidi pembangunan infrastruktur atau pajak dapat mendorong minat investor,” ulasnya. 

    Keempat, lanjut Josua, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. ”Salah satu kendala dalam implementasi jargas adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang manfaat Jargas dibanding LPG. Oleh karena itu, kampanye masif diperlukan,” imbuhnya.

    Sejauh ini, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang mendapatkan penugasan pembangunan Jargas ke rumah tangga (Sambungan Rumahtangga/SR) merupakan salah satu pihak paling konsisten menambah jumlah SR. Total telah terdapat lebih dari 820 ribu pelanggan atau setara 84 ribu metrik ton LPG yang dikelola PGN tersebar di wilayah Jabodetabek, Cirebon, sejumlah kota di Jawa Timur, dan beberapa daerah lainnya.

    Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan Jargas sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memperkuat kedaulatan energi nasional.

    Terlebih, Bahlil menjelaskan, LPG dalam kondisi yang memerihatinkan seiring terus meningkatnya kebutuhan sehingga beban impor dan subsidi akan semakin membengkak. Konsumsi LPG nasional mencapai 8 juta ton per tahun sedangkan kapasitas produksi hanya mencapai 1,7 juta ton.

    ”Gas (LPG) itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita. Industri LPG kita itu hanya 1,7 juta ton, selebihnya kita impor. Jadi impor kita 6 sampai 7 juta ton,” ungkap Bahlil.

    Dengan kondisi seperti itu, negara menggelontorkan dana subsidi gas untuk LPG mencapai sebesar Rp60 triliun sampai Rp80 triliun.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Disarankan Tingkatkan Pembangunan Jargas untuk Cegah Ketergantungan LPG Impor – Halaman all

    Pemerintah Disarankan Tingkatkan Pembangunan Jargas untuk Cegah Ketergantungan LPG Impor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) perlu ditingkatkan. 

    Hal itu selain sebagai solusi mengurangi ketergantungan terhadap LPG (elpiji) juga mendorong terwujudnya Astacita Presiden Prabowo Subianto di bidang energi.

    Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengungkapkan bahwa investasi negara dalam infrastruktur Jargas perlu ditingkatkan karena memiliki manfaat strategis. 

    “Karena dapat mengurangi ketergantungan pada LPG impor, menghemat subsidi, dan mendukung diversifikasi energi nasional,” kata dia dalam keterangannya, kepada wartawan Rabu (12/2/2025).

    Selain investasi dari korporasi, pembangunan Jargas sejauh ini masih terbatas karena pendanaannya mayoritas berasal dari APBN dan beberapa wilayah saja yang telah memiliki infrastruktur. 

    Padahal, Josua mengungkapkan, jargas akan lebih ekonomis dibandingkan LPG.

    ”Dari segi biaya, Jargas lebih ekonomis dibanding LPG. Berdasarkan perhitungan dalam dokumen, gas bumi memiliki biaya per MMBTU lebih rendah daripada LPG dan minyak tanah, yang berarti pengalihan dari LPG ke Jargas akan menghemat pengeluaran subsidi negara,” ucapnya.

    Empat hal menurut Josua perlu dilakukan dalam rangka akselerasi Jargas. 

    Pertama, saat ini pemanfaatan gas bumi masih terbatas pada kota-kota tertentu seperti Palembang, Surabaya, Sidoarjo, Depok, Tarakan, dan beberapa wilayah lain. 

    Menurutnya, perlu dilakukan perluasan infrastruktur ke wilayah perkotaan dan industri lain yang dekat dengan sumber gas guna menekan biaya investasi dan distribusi. 

    ”Kedua, pembangunan Jargas bisa dipercepat dengan skema Public-Private Partnership (PPP) mengingat keterbatasan APBN dalam membangun seluruh jaringan,” ujarnya.

    “Ketiga, Mengingat pengembangan jargas membutuhkan investasi tinggi, insentif berupa subsidi pembangunan infrastruktur atau pajak dapat mendorong minat investor,” imbuhnya.

    Keempat, lanjut Josua, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. 

    “Salah satu kendala dalam implementasi jargas adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang manfaat Jargas dibanding LPG. Oleh karena itu, kampanye masif diperlukan,” katanya.

    Sejauh ini, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang mendapatkan penugasan pembangunan Jargas ke rumah tangga (Sambungan Rumahtangga/SR) merupakan salah satu pihak paling konsisten menambah jumlah SR. 

    Adapun total telah terdapat lebih dari 820 ribu pelanggan atau setara 84 ribu metrik ton LPG yang dikelola PGN tersebar di wilayah Jabodetabek, Cirebon, sejumlah kota di Jawa Timur, dan beberapa daerah lainnya.
     
    Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan Jargas sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memperkuat kedaulatan energi nasional.

    Terlebih, Bahlil menjelaskan, LPG dalam kondisi yang memprihatinkan seiring terus meningkatnya kebutuhan sehingga beban impor dan subsidi akan semakin membengkak. Konsumsi LPG nasional mencapai 8 juta ton per tahun sedangkan kapasitas produksi hanya mencapai 1,7 juta ton.

    ”Gas (LPG) itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita. Industri LPG kita itu hanya 1,7 juta ton, selebihnya kita impor. Jadi impor kita 6 sampai 7 juta ton,” ungkap Bahlil.

    Dengan kondisi seperti itu, negara menggelontorkan dana subsidi gas untuk LPG mencapai sebesar Rp60 triliun sampai Rp80 triliun.

  • Warga Bangkalan Meninggal Dalam Kecelakaan Kapal di Jeju Korsel

    Warga Bangkalan Meninggal Dalam Kecelakaan Kapal di Jeju Korsel

    Bangkalan (beritajatim.com) – Salah satu warga Bangkalan menjadi korban kecelakaan kapal yang terjadi di perairan Jeju, Korea Selatan. Jenazah korban telah dipulangkan dan dimakamkan di Kecamatan Arosbaya.

    Sebelumnya, dua kapal ikan mengalami kecelakaan di Perairan Jeju, Korea Selatan. Terdapat 10 anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di dua kapal penangkap ikan tersebut, sementara ABK lainnya merupakan warga negara asing.

    Dari 10 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban, tujuh di antaranya berhasil diselamatkan. Sedangkan dua lainnya ditemukan meninggal dan satu ABK masih dinyatakan hilang.

    Dua PMI yang ditemukan meninggal adalah Muhammad Farukeffero (44) asal Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, serta Agus Muslim asal Cirebon.

    Kecelakaan dua kapal penangkap ikan tersebut diduga akibat cuaca buruk yang melanda perairan Jeju, Korsel. Akibatnya, kapal tersebut terbalik dan menyebabkan seluruh awak jatuh ke laut.

    Camat Arosbaya, Agung Firmansyah, membenarkan bahwa salah satu warganya menjadi korban kecelakaan laut tersebut.

    “Iya betul, Muhammad Faruk warga kami asli Desa Makam Agung Kecamatan Arosbaya,” terangnya, Rabu (12/2/2025).

    Ia juga menambahkan bahwa korban telah tiba di Arosbaya dan telah dimakamkan oleh pihak keluarga. [sar/beq]

  • 15 Provinsi Punya Lokasi PSK Terbanyak Versi BPS, Jawa Barat Juaranya – Page 3

    15 Provinsi Punya Lokasi PSK Terbanyak Versi BPS, Jawa Barat Juaranya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru mengenai persebaran lokasi pekerja seks komersial (PSK) di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan pada Mei 2024, sebanyak 15 provinsi tercatat memiliki jumlah lokasi PSK terbanyak, dengan Jawa Barat menempati posisi teratas.

    Jawa Barat Jadi Provinsi dengan Lokasi PSK Terbanyak

    Menurut data yang dihimpun BPS, sebanyak 79 desa/kelurahan di 19 kabupaten/kota di Jawa Barat menjadi lokasi aktivitas PSK.

    Kabupaten Bekasi mencatat jumlah tertinggi dengan 17 titik, disusul oleh Kabupaten Indramayu dengan 13 lokasi dan Kabupaten Subang dengan 7 lokasi. Sementara itu, Kabupaten Cirebon, Karawang, dan Kota Bandung masing-masing memiliki 6 lokasi.

    Ketua Tim Statistik Sosial BPS Jawa Barat, Isti Larasati, menjelaskan bahwa data ini diperoleh melalui pendataan potensi desa yang dilakukan langsung oleh petugas BPS.

    “Kami menanyakan kepada aparat desa apakah di wilayah mereka terdapat lokasi PSK, baik yang dikelola secara individu maupun berkelompok,” ujarnya dalam konferensi pers di Bandung, dikutip dari Antara, Rabu (12/2/2024).

    Faktor Ekonomi Jadi Pemicu Maraknya PSK

    Isti menambahkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama keberadaan PSK di suatu wilayah. Meskipun demikian, BPS tidak melakukan kajian mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap maraknya lokasi PSK.

    “Kami hanya mencatat keberadaan lokasi tanpa menganalisis lebih jauh penyebabnya. Namun, faktor ekonomi, tingkat pendidikan, serta mobilitas tinggi di suatu daerah dapat menjadi pemicu,” jelasnya.