Xcloud.id

kab/kota: Cirebon

  • KPK Periksa Anggota DPR dan Kades dalam Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia, Ini Detailnya!

    KPK Periksa Anggota DPR dan Kades dalam Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia, Ini Detailnya!

    loading…

    KPK memanggil anggota DPR Fraksi Nasdem Satori dan Kades Panongan, Kecamatan Palimanan, Cirebon, Rusmini sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dalam kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) pada Selasa (18/2/2025).

    Dua saksi yang dimaksud adalah, anggota DPR Fraksi Nasdem, Satori dan Kepala Desa (Kades) Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Rusmini.

    “Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK dana CSR di Bank Indonesia,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Selasa (18/2/2025).

    Belum diketahui materi apa yang akan digali dari anggota dewan dan kepala desat tersebut. Tessa hanya menyebutkan, pemeriksaan keduanya akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.

    Dalam perkara ini, KPK menggeledah kantor Bank Indonesia (BI) pada Senin (16/12/2024) malam. Penggeledahan tersebut, salah satunya menyasar ruangan Gubernur BI, Perry Warjiyo.

    “Di sana ada beberapa ruangan yang kita geledah, di antaranya adalah ruang Gubernur BI,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Rudi Setiawan, Selasa (17/12/2024).

    Selanjutnya, KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penggeladahan tersebut salah satunya menyasar ruangan direktorat pada OJK.

    “Tanggal 19 Desember kemarin telah dilakukan juga kegiatan penggeledahan pada salah satu ruangan di Direktorat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK,” kata Tessa saat ditemui di Gedung Juang KPK, Jumat (20/12/2024).

    Tessa enggan merincikan ruangan direktorat mana yang mereka geledah. Ia hanya menyebutkan, pihaknya menyita sejumlah barang.

    “Penyidik telah menemukan dan menyita barang bukti elektronik serta beberapa dokumen dalam bentuk surat,” ujarnya.

    (shf)

  • KPK Kembali Panggil Legislator Nasdem Satori

    KPK Kembali Panggil Legislator Nasdem Satori

    GELORA.CO -Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori kembali dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi dana sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia.

    Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pada Selasa 18 Februari 2025, tim penyidik kembali memanggil Satori sebagai saksi.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Tessa kepada wartawan, Selasa siang, 18 Februari 2025.

    Selain itu, kata Tessa, tim penyidik juga memanggil satu orang saksi lainnya, yakni Rusmini selaku Kepala Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Saksi Rusmini diduga memiliki hubungan kedekatan dengan Satori.

    Dalam perkara ini, tim penyidik telah menggeledah rumah anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan di Jalan Pelikan 1 Blok U7 Nomor 9 RT.04/07, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan pada Rabu malam 5 Februari 2025 hingga Kamis dinihari, 6 Februari 2025.

    Dari sana, tim penyidik mengamankan bukti barang bukti elektronik berupa handphone, dokumen, surat, dan catatan-catatan.

    Sebelumnya pada Jumat 27 Desember 2024, tim penyidik juga telah memeriksa Heri Gunawan sebagai saksi. Selain itu di hari yang sama, tim penyidik juga memeriksa Satori selaku anggota DPR Fraksi Partai Nasdem.

    Pada Senin 16 Desember 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor BI, salah satunya ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo. Selanjutnya pada Kamis 19 Desember 2024, tim penyidik melanjutkan upaya paksa penggeledahan di salah satu ruangan di direktorat OJK.

    Dari kedua tempat itu, tim penyidik mengamankan dan menyita barang bukti elektronik (BBE) dan beberapa dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara

  • KPK Kembali Panggil Anggota DPR Nasdem Satori pada Kasus CSR BI

    KPK Kembali Panggil Anggota DPR Nasdem Satori pada Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Satori dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). 

    Satori kembali diperiksa hari ini, Selasa (18/2/2025), dalam kapasitasnya sebagai saksi. 

    “Hari ini Selasa [18/2/2025] KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK dana CSR di Bank Indonesia. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih atas nama S [Anggota DPR],” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (18/2/2025). 

    Sebelumnya, penyidik KPK telah menggeledah rumah Satori di Cirebon. Penyidik juga disebut telah menggeledah beberapa lokasi di daerah tersebut yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus yang tengah diusut. 

    Selain Satori, KPK hari ini turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Rusmini. 

    Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, penyidiknya telah meneliti bukti-bukti yang didapatkan dari rumah Satori maupun tempat-tempat lainnya yang digeledah. 

    Menurut Asep, lembaga antirasuah menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya. 

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun, kata Asep, diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan. 

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa. 

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” ungkapnya beberap waktu lalu. 

    Untuk diketahui, KPK telah memeriksa sejumlah saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi CSR BI. Selain Satori, politisi DPR yang juga telah diperiksa dan digeledah rumahnya adalah dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan.

    KPK mendalami peran kedua politisi DPR itu dalam peran mereka sebagai mantan anggota Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR pada periode 2019-2024. 

    KPK juga di antaranya telah menggeledah kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2024 lalu. Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks kantor BI adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Lembaga antirasuah mendalami bagaimana pemilihan yayasan penerima dana PSBI itu. Ada dugaan yayasan dimaksud mendapatkan dana CSR bank sentral melalui rekomendasi, atau karena terafiliasi dengan anggota Komisi XI DPR. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar. 

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024). 

    Sebelumnya Satori telah diperiksa penyidik KPK pada 27 Desember 2024 lalu. Pada saat itu, dia juga diperiksa bersamaan dengan anggota DPR Fraksi Gerindra Heri Gunawan.

  • Anggota DPR Satori Kembali Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Dana CSR BI

    Anggota DPR Satori Kembali Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Dana CSR BI

    Jakarta –

    KPK kembali memanggil anggota DPR RI, Satori sebagai saksi terkait dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia (BI). Satori diperiksa bersama dengan satu saksi lainnya seorang kepala desa di Kabupaten Cirebon.

    “Hari ini Selasa (18/2) KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dana CSR di Bank Indonesia,” kata Jubir KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

    Tessa mengatakan pemeriksaan terhadap Satori dilakukan di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Namun Tessa belum menyampaikan materi apa yang akan didalami oleh penyidik.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” ujar Tessa.

    Berikut daftar nama saksi yang dipanggil KPK terakit dugaan korupsi dana CSR BI:

    1. Satori, Anggota DPR RI
    2. Rusmini, Kepala Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon

    KPK sempat menggeledah rumah anggota DPR RI, Satori, di Cirebon. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi dana coorporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    “Jadi beberapa waktu lalu, selain daripada penggeledahan yang dilakukan di BI, kemudian di OJK, juga kita lakukan penggeledahan di beberapa tempat. Salah satunya adalah di Cirebon. Itu di tempatnya saudara S,” kata Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu, Rabu (22/1).

    Asep belum merinci kapan penggeledahan itu dilakukan. Ia hanya menyebut ada sejumlah barang bukti yang diamankan.
    “Saat ini hasil penggeledahan tersebut berupa dokumen dan lain-lain sedang kita teliti,” sebutnya.

    Tim penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di Bank Indonesia pada Senin (16/12/2024) malam. Salah satu lokasi yang digeledah ialah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia.

    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan mengatakan ada sejumlah bukti yang disita penyidik KPK dari kegiatan tersebut. Bukti itu mulai dokumen hingga barang elektronik.

    “Beberapa dokumen kita temukan, beberapa barang-barang alat bukti elektronik kita juga amankan. Dokumen terkait berapa besaran CSR-nya, siapa-siapa yang menerima dan sebagainya tentunya itu yang kita cari,” ucapnya di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/12).

    (yld/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Humpuss Maritim perkuat armada tanker minyak dukung distribusi minyak

    Humpuss Maritim perkuat armada tanker minyak dukung distribusi minyak

    Dengan penguatan armada ini, kami optimistis dapat semakin berkontribusi dalam memastikan distribusi BBM yang lebih andal dan tepat waktu

    Jakarta (ANTARA) – PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI) menambah satu unit kapal tanker minyak untuk mendukung distribusi minyak di Indonesia, yakni MT Marlin 88, yang memiliki kapasitas tanki 50,322.80 cu meters dengan bobot mati (DWT) sebesar 34.995.

    “Kami terus berupaya meningkatkan kapabilitas operasional kami, khususnya dalam mendukung kebutuhan logistik energi di Indonesia. Dengan penguatan armada ini, kami optimistis dapat semakin berkontribusi dalam memastikan distribusi bahan bakar minyak yang lebih andal dan tepat waktu,” ujar Direktur Utama PT Humpuss Maritim Internasional Tbk Tirta Hidayat di Jakarta, Selasa.

    Dengan spesifikasi tersebut, MT Marlin 88 dioptimalkan sebagai angkutan oil product kategori clean product, mencakup berbagai jenis kargo seperti Pertalite, Pertadex, Dexlite, Pertamax, Pertamax Turbo, Kerosene (Kero), Solar, Biosolar, Intermedia, HOMC, Naphtha, Light Naphtha, dan Fame.

    Sebagai bagian dari komitmen HUMI dalam mendukung ketahanan energi nasional, kapal tanker tersebut dirancang untuk memenuhi standar keselamatan dan lingkungan yang ketat untuk menjaga kualitas kargo yang diangkut serta memastikan pengiriman yang lebih aman dan tepat waktu ke berbagai wilayah di Indonesia.

    Salah satu keunggulan utama MT Marlin 88 adalah fitur cargo heating yang memungkinkan kapal ini tidak hanya mengangkut clean product tetapi juga crude oil atau black oil.

    Dengan kemampuan itu, MT Marlin 88 dapat digunakan secara fleksibel dalam berbagai kebutuhan pengangkutan dan memiliki potensi untuk diutilisasi menjadi Floating Storage Onboard (FSO) di masa mendatang.

    Hal ini sejalan dengan strategi HUMI dalam meningkatkan nilai tambah armada serta memperluas cakupan layanan di industri energi.

    Dengan penambahan satu armada tersebut, HUMI kini memiliki 10 oil tanker dengan rata-rata usia 23 tahun.

    “Rata-rata usia kapal Oil HUMI tergolong menengah, namun yang menjadi perhatian terpenting adalah sisi kualitas operasional kapal, melalui Plan Maintenance System yang dimonitoring secara ketat dan dilakukan secara sesuai dengan regulasi sehingga tetap berdaya saing,” kata Tirta.

    Adapun oil tanker milik HUMI yang sudah ada sebelumnya adalah MT Griya Cirebon, MT Griya Jawa, MT Griya Enim, MT Griya Ambon, MT Semar 77, MT New Stella, MT Mutiara Global, MT Griya Ternate dan MT Anargya I.

    Sejalan dengan komitmen keberlanjutan HUMI, saat ini sedang dikembangkan teknologi untuk monitoring operasional kapal agar dapat ditingkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi karbon, sehingga sejalan dengan upaya perusahaan dalam mendukung program dekarbonisasi sektor pelayaran.

    Dengan bertambahnya armada tersebut, HUMI semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam industri pelayaran dan logistik energi. Ke depan, HUMI akan terus mengembangkan layanan serta kapabilitasnya untuk mendukung pertumbuhan industri pelayaran nasional.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cermin Ketidakadilan Sistem Pendidikan Nasional

    Cermin Ketidakadilan Sistem Pendidikan Nasional

    loading…

    Kepala Poksi PDIP dari Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menyoroti efisiensi yang dilakukan Kemenag yang menyasar dunia pendidikan lewat dana BOS. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Kepala Poksi PDIP dari Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menyoroti efisiensi yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) yang menyasar dunia pendidikan lewat dana BOS.

    “Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun bangsa yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Tidak ada satu pun anak bangsa yang boleh tertinggal dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak, termasuk mereka yang menempuh pendidikan di madrasah,” ujar Selly, Selasa (18/2/2025).

    Selaras dengan mandat Ketua DPR Puan Maharani. menurut mantan Bupati Cirebon itu, madrasah bukan hanya sekadar institusi pendidikan, tetapi juga benteng moral yang selama ini berperan dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa.

    Karena itulah, dia tak sependapat efisiensi dengan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor: B-135/DJ.I/KU.00.2/2025.

    Baginya kebijakan ini menjadi pukulan telak bagi keberlangsungan pendidikan berbasis keagamaan. Sebab, pemotongan berdampak drastis bagi anggaran dari semula Rp950 ribu menjadi Rp500 ribu untuk Madrasah Ibtidaiyah, dari Rp1,2 juta menjadi Rp600 ribu untuk Madrasah Tsanawiyah, serta dari Rp1,5 juta menjadi Rp700 ribu untuk Madrasah Aliyah. Hal itu jelas berpotensi mengancam eksistensi madrasah di berbagai daerah.

    “Kami di Fraksi PDIP memandang kebijakan ini bukan sekadar persoalan teknis anggaran, tetapi lebih jauh mencerminkan ketidakadilan dalam sistem pendidikan nasional,” ucapnya.

    Terlebih, pemotongan ini hanya terjadi pada madrasah, sementara sekolah-sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tetap mendapatkan dana BOS seperti biasa.

    Ketimpangan perlakuan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah dalam memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

    Meski demikian, Selly mendukung program Presiden Prabowo termasuk efisiensi anggaran. Dia memahami langkah Presiden merupakan bagian dari kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi negara.

  • Pemkab Cirebon catat realisasi investasi 2024 capai Rp3,1 triliun

    Pemkab Cirebon catat realisasi investasi 2024 capai Rp3,1 triliun

    Investasi di Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2024, tercatat realisasi investasi mencapai Rp3,1 triliun atau tumbuh 3,79 persen dibandingkan 2023

    Cirebon (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mencatat realisasi investasi di wilayahnya mencapai Rp3,1 triliun sepanjang 2024, tumbuh 3,79 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp3 triliun.

    Penjabat (Pj) Bupati Cirebon Wahyu Mijaya di Cirebon, Senin, mengatakan, peningkatan investasi tersebut turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta mampu menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 17.311 orang.

    “Investasi di Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2024, tercatat realisasi investasi mencapai Rp3,1 triliun atau tumbuh 3,79 persen dibandingkan 2023,” katanya.

    Ia menyebutkan, sektor industri barang dari kulit dan alas kaki masih menjadi penyumbang terbesar untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nilai investasi mencapai Rp546,6 miliar.

    Sementara itu, kata dia, sektor Jasa Lainnya menempati posisi kedua dengan nilai investasi yang masuk sebesar Rp382,4 miliar.

    “Persentase realisasi investasi tahun tersebut, telah mencapai 96,33 persen dari target yang ditetapkan,” katanya.

    Selain investasi, Wahyu juga menyoroti peningkatan kemantapan jalan di Kabupaten Cirebon.

    Ia menyampaikan pada 2024, tingkat kemantapan jalan meningkat menjadi 84,91 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 84,56 persen.

    Menurut dia, kemantapan jalan ini dihitung dari panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang yang mencapai 1.053,10 km dari total 1.240,30 km jalan di Kabupaten Cirebon.

    Pemkab Cirebon, kata Wahyu, terus berupaya meningkatkan infrastruktur jalan guna mendukung kelancaran mobilitas dan investasi di daerah tersebut.

    “Adapun sisanya sepanjang 187,2 kilometer atau 15,09 persen dari total jalan yang ada masih dalam kategori rusak ringan dan berat,” ucap dia.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator PAN Ingatkan Peran Vital PLTA Jatigede dalam Transisi Energi Bersih Indonesia – Halaman all

    Legislator PAN Ingatkan Peran Vital PLTA Jatigede dalam Transisi Energi Bersih Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) Farah Puteri Nahlia, menegaskan pentingnya keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Kabupaten Sumedang sebagai pilar utama dalam transisi energi bersih di Indonesia.

    Menurutnya, dengan kapasitas 110 Megawatt (MW), PLTA Jatigede tidak hanya menjadi sumber listrik yang ramah lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi strategis dalam ketahanan energi nasional.

    “PLTA Jatigede adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan potensi sumber daya alamnya untuk menciptakan energi bersih dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan tenaga air, kita mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil,” ujar politisi yang kini duduk di Komisi I DPR RI ini, Senin (17/2/2025).

    Ia mengingatkan, listrik yang dihasilkan oleh PLTA Jatigede akan didistribusikan ke berbagai wilayah di Jawa Barat bagian timur, termasuk Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon.

    “Bahkan, pasokan energi ini akan menjangkau wilayah lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menjadikannya aset strategis dalam sistem kelistrikan nasional.”

    Ia juga menjelaskan manfaat strategis dari PLTA Jatigede.

    Mulai dari sumber energi bersih dan berkelanjutan hingga mengendalikan risiko banjir.

    “PLTA Jatigede adalah bagian dari komitmen Indonesia dalam transisi energi hijau. Dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, pembangkit ini memberikan kontribusi besar dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung pencapaian target Net Zero Emission pada tahun 2060,” ujarnya.

    “Kemudian, sungai-sungai di Jawa Barat, termasuk di wilayah hilir seperti Majalengka, Subang, dan Indramayu, sering mengalami banjir akibat curah hujan tinggi. Keberadaan PLTA Jatigede membantu mengendalikan debit air dan mencegah dampak banjir yang merugikan masyarakat.”

    Oleh karena itu, sebagai aset nasional yang sangat berharga, PLTA Jatigede harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

    “Kita harus memastikan bahwa PLTA Jatigede tetap terpelihara dengan baik dan dikelola secara transparan serta profesional. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar agar dapat memanfaatkan potensi ekonomi dari keberadaan bendungan ini,” lanjut Farah Puteri, yang mewakili wilayah Subang, Majalengka, Sumedang ini.

     

  • 7 Jika Sudah Dilantik, Dedi Mulyadi Ancam Beri Sanksi Kepsek yang Ngotot "Study Tour" Bandung

    7 Jika Sudah Dilantik, Dedi Mulyadi Ancam Beri Sanksi Kepsek yang Ngotot "Study Tour" Bandung

    Jika Sudah Dilantik, Dedi Mulyadi Ancam Beri Sanksi Kepsek yang Ngotot “Study Tour”
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur terpilih
    Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    akan memberi sanksi kepala sekolah yang tetap memaksakan
    study tour
    setelah Dedi dilantik sebagai Gubernur Jabar, 20 Februari mendatang.
    “Saya akan membuat surat edaran, dan di dalamnya bagi sekolah, guru, kepala sekolah yang memaksakan kegiatan tersebut kami akan memberikan sanksi yang tegas, karena Anda adalah ASN yang terikat dengan peraturan,” tegas Dedi kepada
    Kompas.com
    via sambungan WhatsApp, Senin (17/2/2025).
    Dedi menegaskan, kebijakan yang dilakukannya setelah dilantik adalah bersifat umum. Kalau salah satu sekolah tetap melaksanakan kegiatannya, kata dia, nanti sekolah yang lain ikut-ikutan.
    “Nanti jadi repot,” jelasnya.
    Dalam kesempatan itu, Dedi mengatakan, pihaknya mendapat kritik dari komite sebuah SMA Negeri di
    Depok
    terkait pelarangan
    study tour
    ke Bali. Sebelumnya, Dedi meminta sekolah tersebut menunda atau membatalkan kegiatan tersebut.
    “Ada komite sekolah yang mengatakan ucapan saya tidak tepat terkait informasi biaya atau ongkos yang dibayarkan,” kata Dedi pada unggahan di akun TikTok Kang Dedi Mulyadi dan dikonfirmasi ulang
    Kompas.com, 
    Senin (17/2/2025).
    Dedi menyebutkan, ongkos
    study tour
    ke Bali Rp 3,5 juta. Jumlah tersebut belum ditambah uang jajan dan uang saku sehingga bisa sampai Rp 4,5 juta hingga Rp 5,5 juta.
    Dedi mengaku mendapat informasi itu dari sebuah media
    online
    lokal di Depok.
    Untuk kegiatan PPKN?
    Selain biaya, komite sekolah mengatakan
    study tour
    adalah kegiatan yang masuk ke kurikulum sekolah, yakni pelajaran PPKN.
    “Saya terima kasih juga (telah dikritik), kenapa? Karena ini orangtua, komite sekolah sangat peduli pada siswa-siswanya, untuk dapat pelajaran berharga dari pergi ke Bali. Terutama di bidang pelajaran PPKN. Keren banget,” sindir Dedi.
    Dedi menyampaikan demikian karena ketika orangtua siswa di daerah lain protes karena biaya
    study tour
    mahal, komite sekolah di Depok justru protes karena biaya sekian itu tidak terlalu mahal.
    Hal ini, menurut Dedi, menunjukkan kelas ekonomi, orangtua siswa di sekolah tersebut sangat mapan.
    Lebih lanjut, Dedi menyampaikan pelajaran PPKN tidak harus pergi ke Bali. Hal ini bisa dipelajari di lingkungan setempat.
    “Membantu orangtua beresin rumah, itu pelajaran PPKN. Berkunjung ke rumah tetangga siapa tahu tetangga tak punya beras itu PPKN,” jelas dia.
    Selain itu, bisa juga mempelajari tentang lingkungan sejarah kebudayaan Depok. Misalnya, kata Dedi, kenapa lahir istilah yang disebut Belanda Depok.
    “Kemudian akar kebudayaan orang Depok (berasal) dari mana, leluhurnya siapa. Apa fungsi setu-setu yang berkembang saat ini di Depok dan sebagian sudah beralih fungsi dan bagaimana dampak alih fungsi itu bagi sosial ekonomi dan kebudayaan lingkungan masyarakat Depok. Itu juga keren,” tegas Dedi.
    Apabila orangtua ingin anaknya piknik, lanjut Dedi, tidak ada masalah karena itu hak setiap orang. Namun lebih baik selenggarakan secara pribadi oleh orangtuanya.
    Anak-anaknya didampingi langsung oleh orangtuanya pergi ke Bali.
    “Dampingi saja, piknik biasa jangan bawa nama sekolah. Cukup orangtuanya. Lalu bagaimana gurunya? Boleh pergi ke Bali tapi dengan biaya sendiri,” kata Dedi.
    Menurut dia, kalau guru pergi ke Bali kemudian mendapat transportasi dari orangtua siswa, apalagi guru ASN, itu tidak boleh menurut undang-undang.
    Dedi meminta semua pihak harus memahami bahwa tidak semua sekolah punya kemampuan ekonomi seperti SMAN 6 Depok yang akan
    study tour
    .
    Masih banyak sekolah-sekolah lain yang orangtua siswanya harus ngutang ke sana kemari untuk anaknya pergi
    study tour
    .
    “Untuk itu kenapa saya bersikap seperti itu, karena saya sebentar lagi jadi Gubernur Jawa Barat,” kata dia.
    Hal yang harus dipikirkan Dedi, bukan hanya sekolah di Depok yang orangtuanya kaya, melainkan ada juga sekolah lain yang ada di Garut, Ciamis, Purwakarta, Subang, Majalengka, dan Cirebon.
    “Bisa jadi di sekolah tersebut orangtuanya tidak semuanya kaya seperti SMA di Depok yang dipimpin oleh komite sekolahnya,” jelas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rp255 Miliar Dialokasikan untuk Perbaiki 11.697 Rumah di Kawasan Pesisir, Daerah Mana Saja? – Halaman all

    Rp255 Miliar Dialokasikan untuk Perbaiki 11.697 Rumah di Kawasan Pesisir, Daerah Mana Saja? – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memperbaiki hunian warga yang tinggal di kawasan pesisir Indonesia.

    Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    “BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar,” kata Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (17/2/2025).

    Selain program BSPS di kawasan pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan.

    Enam kawasan itu terletak di Panjunan, Kota Cirebon, Jawa Barat; Kepenuhan Tengah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau; dan Jempol, Kabupaten Sumbawa, NTB.

    Berikutnya, kawasan Wringtappareng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; Kali Code Yogyakarta; dan Cibangkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

    Selanjutya, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran pembangunan Slsanitasi sebesar Rp 30 Miliar.

    Pembangunan akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan; Kawasan Cijoho, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat; Kawasan Awakaluku, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; Jakarta; dan Jawa Barat.

    Sementara itu, sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

    Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

    BP3 akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, di mana mereka akan mengelola sumber pendanaan selain APBN (dana konversi).

    Lalu, dari sisi Hunian Berimbang, BP3 akan melakukan penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    BP3 juga bertugas menyempurnakan ekosistem perumahan, melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock).

    Selain itu, memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.