kab/kota: Cirebon

  • Disbudpar Sebut Larangan Study Tour Jadi Musibah Berat, Dedi Mulyadi Soroti Tujuan: Tidak Ada Arti

    Disbudpar Sebut Larangan Study Tour Jadi Musibah Berat, Dedi Mulyadi Soroti Tujuan: Tidak Ada Arti

    TRIBUNJATIM.COM – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon menampung keluhan dari pihak tour and travel terkait larangan Gubernur Jabar.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi seperti diketahui memberikan kebijakan baru untuk sekolah menghapuskan kegiatan Study Tour.

    Dampaknya, larangan tersebut dirasa merugikan pihak penyelenggara tour dan travel.

    Larangan kegiatan studi tour di  oleh Gubernur Jawa Bara Dedi Mulyadi membuat pelaku wisata di Cirebon, khususnya tour and travel, merasa terpukul.

    Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon yang mengajak para pelaku usaha untuk berbenah.

    Kepala Disbudpar Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, menyebut kebijakan tersebut ibarat musibah bagi pelaku usaha pariwisata.

    Namun, menurutnya, larangan itu juga membuka peluang evaluasi dan pengembangan potensi wisata lokal.

    “Ya, bagi para pelaku tour and travel di Cirebon khususnya merupakan sebuah tsunami atau musibah ya (dengan adanya Inpres Nomor 1 Presiden dan imbauan Gubernur soal larangan studi tour) itu.”

    “Tapi kan di balik itu ada banyak peluang yang justru kita bisa evaluasi, bagian juga dari potensi,” ujar Agus saat diwawancarai di kantornya, Selasa (4/3/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari TribunJabar.ID, Rabu (5/3/2025).

    Agus mengatakan, larangan studi tour juga berdampak pada kunjungan wisata dari luar daerah.

    Bahkan, sejumlah agen perjalanan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai membatalkan perjalanan ke Jawa Barat.

    Untuk menghadapi situasi ini, Disbudpar Kota Cirebon berencana memperkuat promosi wisata berbasis kolaborasi antarwilayah se-Cirebon Raya yang meliputi Cirebon, Kuningan, Majalengka.dan Indramayu.

    “Strategi kita adalah sekarang kita tinggal ayo kita kuatkan apa yang kita punya.”

     “Artinya, ini momentum untuk bagaimana masing-masing kabupaten dan kota itu egosektoral kita turunkan,” ucapnya.

  • Guru Olahraga dan Wakepsek SMP di Sumsel Minta Rp1 Juta untuk Proses Pindah Sekolah, Kepsek Kaget

    Guru Olahraga dan Wakepsek SMP di Sumsel Minta Rp1 Juta untuk Proses Pindah Sekolah, Kepsek Kaget

    TRIBUNJATIM.COM – Dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah, kini menjadi sorotan publik. 

    Apalagi setelah aksi Hanifah, siswi SMAN 7 Cirebon yang berani kuak dugaan pungli pada Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi. 

    Kini, dugaan pungli di SMP Negeri 4 Satap Liukang Tupabiring, Pangkep, Sulawesi Selatan yang jadi sorotan. 

    Pungli itu dilakukan oleh Rahmat, guru olahraga sekaligus mantan Wakil Kepala Sekolah (Wakepsek) Bidang Kesiswaan dan Ikhsan guru Bahasa Inggris sekaligus Wakepsek Bidang Kurikulum.

    Aksi pungli yang dilakukan Wakepsek ini terungkap usai orangtua siswa melapor kepada kepala sekolah.

    Kepsek pun kaget mengetahui hal tersebut.

    Melansir dari TribunTimur, video orangtua siswa tentang tindakan pungli yang dilakukan guru tersebut viral di media sosial.

    Dalam video yang berdurasi 1 menit 44 detik ini terungkap bahwa orangtua siswa tersebut diminta untuk membayar Rp 1 juta untuk proses pindah sekolah.

    Uang tersebut bisa diangsur hingga Mei mendatang.

    Guru tersebut juga mengancam tak bisa memberikan nilai karena orangtua siswa enggan membayar.

    “Anak saya bisa diterima (pindah sekolah) jika membayar Rp1 juta. Itu diangsur sampai Mei. Saya sempat tanyakan, apa memang harus membayar, katanya iya. Beberapa waktu kemudian, saya kembali dipanggil, katanya dia sudah tidak bisa meminta pembayaran lagi kepada saya, karena ada laporan yang sampai kepada kepala sekolah, tidak usah membayar, tapi saya sudah tidak bisa memberikan nilai, silahkan menghadap kepada kepala sekolah,” kata orangtua tersebut.

    Kepala SMP Negeri 4 Satap  Liukang Tupabiring Ramadanial Bahar saat dihubungi, Selasa (4/3/2025), mengonfirmasi adanya kejadian tersebut.

    Ia mengaku tak tahu-menahu terkait aksi pungli yang dijalankan keduanya.

    “Saya baru tahu dari laporan orangtua. Setelah adanya laporan orangtua korban via telepon, saya kaget dan segera memanggil dua orang oknum guru untuk meminta klarifikasi,” katanya.

    Ia menyebutkan proses pindah sekolah tak memungut biaya apa pun.

    “Tidak ada biaya apapun, sangat dilarang melakukan pungutan, ini murni inisiatif mereka berdua,“ bebernya.

    Atas aksinya, oknum guru ini terpaksa dicopot dari jabatan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan.

    “Pak Rahmat sudah diberhentikan dari jabatan Wakasek Kesiswaan kalau Pak Ikhsan masih punya tanggung jawab untuk menyelesaikan rekapan nilai untuk semester ini, jadi mungkin setelah semester ini kami berhentikan juga,” katanya.

    Saat berita ini dilansir, Tribun-Timur.com masih berusaha mendapatkan konfirmasi dari Rahmat dan Iksan.

    PUNGLI DI SEKOLAH – Foto arsip untuk ilustrasi berita dugaan pungli di SMP Negeri 4 Satap Liukang Tupabiring, Pangkep, Sulawesi Selatan. (Freepik)

    Diberitakan TribunJatim.com sebelumnya, kasus pungutan liar (pungli) yang diungkap oleh Hanifah, seorang siswi SMAN 7 Cirebon, telah menjadi perhatian publik, terutama setelah ia melaporkan kejadian tersebut kepada Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi.

    Melalui laporan ini, Hanifah membuka mata banyak pihak mengenai praktik pungli yang terjadi terkait Program Indonesia Pintar (PIP) di sekolahnya.

    Pungutan sebesar Rp250.000 yang dipotong dari dana PIP senilai Rp1,8 juta menjadi sorotan.

    Hal ini semakin memperkeruh isu pungutan liar di lingkungan pendidikan.

    Dalam video yang viral di media sosial, Hanifah dengan tegas melaporkan kejadian tersebut.

    Ia menjelaskan bahwa ia merasa tidak bisa tinggal diam karena khawatir dengan nasib adik-adik kelasnya yang mungkin akan menjadi korban pungli tersebut di masa mendatang. 

    “Kalo saya ga speak up, kasian adik kelas saya,” ucap Hanifah dengan penuh keyakinan.

    Baginya, melaporkan kasus ini adalah langkah yang benar, terutama karena ia yakin tidak ada yang salah dengan sikapnya.

    Meskipun mendapat perhatian luas, Hanifah tetap menunjukkan keberaniannya.

    PUNGLI SMAN 7 CIREBON,- Inilah sosok Hanifah, siswi yang berani membongkar dugaan pungli yang terjadi di sekolahnya, SMAN 7 Cirebon, Jawa Barat terhadap Dedy Mulyadi. (TribunCirebon.com/Eko Yulianto)

    Ketika ditanya oleh Dedi Mulyadi, “Kamu nggak takut?” Hanifah dengan tegas menjawab tidak, karena menurutnya, yang dilakukannya adalah hal benar dan tidak ada yang salah. 

    Ia menyampaikan laporannya dengan sikap yang sopan dan berfokus pada kebutuhan teman-temannya yang memang benar-benar membutuhkan bantuan.

    Hanifah juga menegaskan bahwa ada banyak teman-temannya yang dalam kondisi sulit, seperti yatim piatu, yang sangat membutuhkan bantuan dari program PIP.

    Namun justru dana yang seharusnya mereka terima ditahan oleh pihak sekolah.

    Namun, keberanian Hanifah ternyata membuatnya harus menghadapi intimidasi.

    Beberapa guru di SMAN 7 Cirebon memberikan sindiran terhadapnya, bahkan menyebutnya dan teman-temannya tidak beradab dan seperti preman. 

    PUNGLI SMAN 7 CIREBON,- Inilah sosok Hanifah, siswi yang berani membongkar dugaan pungli yang terjadi di sekolahnya, SMAN 7 Cirebon, Jawa Barat terhadap Dedy Mulyadi. (YouTube Kang Dedi Mulyadi)

    Ada juga yang menyebarkan hoaks mengenai dirinya dan teman-temannya. 

    Meskipun demikian, Hanifah tidak gentar dan tetap melanjutkan perjuangannya untuk mengungkapkan kebenaran.

    Menanggapi intimidasi tersebut, pihak sekolah melalui Humas SMAN 7 Cirebon, Undang Ahmad Hidayat, mengonfirmasi bahwa mereka telah memanggil guru-guru yang diduga melakukan intimidasi terhadap Hanifah.

    Beberapa guru mengakui kesalahan mereka dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

    “Kami sudah memanggil yang bersangkutan dan sudah meminta jangan pernah menyinggung menyindir lagi, termasuk saat memberikan pelajaran.” jelas Undang.

    “Mereka meminta maaf dan tidak akan mengulangi,” kata Undang, menegaskan bahwa pihak sekolah mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini.

    Kasus ini semakin memperlihatkan pentingnya sikap keberanian dalam menghadapi ketidakbenaran di lingkungan pendidikan.

    Tindak lanjut dari pihak berwenang dan sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa praktik pungli ini tidak terulang.

    Pihaknya diminta agar siswa-siswi yang membutuhkan bantuan melalui program seperti PIP benar-benar menerima hak mereka tanpa adanya pemotongan atau pungutan liar lainnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com

    Berita Viral lainnya

  • 2
                    
                        Karier AKBP Fajar Sebelum Ditangkap karena Kasus Pencabulan Anak dan Narkoba
                        Regional

    2 Karier AKBP Fajar Sebelum Ditangkap karena Kasus Pencabulan Anak dan Narkoba Regional

    Karier AKBP Fajar Sebelum Ditangkap karena Kasus Pencabulan Anak dan Narkoba
    Editor
    KUPANG, KOMPAS.com
    – Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)
    Fajar Widyadharma Lukman
    ditangkap aparat Propam Mabes Polri terkait dugaan penggunaan narkoba dan pencabulan anak di bawah umur pada 20 Februari 2025.
    Saat ditangkap, AKBP Fajar sedang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
    Kini, dia sudah nonaktif menjabat sebagai
    Kapolres Ngada
    . Posisinya untuk sementara digantikan oleh Wakapolres Ngada Kompol Mei Charles Sitepu.
    Berdasarkan catatan
    Kompas.com
    , AKBP Fajar yang lulus Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) tahun 2011 pernah menduduki sejumlah jabatan penting dalam kepolisian.
    Ia menjabat sebagai Kapolres Ngada sejak Juni 2024. Sebelum itu, ia menjabat sebagai Kapolres Sumba Timur pada 2022 dan Kepala Bagian Pembinaan Operasional Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT pada 2021.
    Sebelum bertugas di NTT, AKBP Fajar menjabat Wakil Kepala Polres Cirebon pada 2018 dan Wakil Kepala Polres Indramayu pada 2019.
    Saat menjabat sebagai Kapolres Sumba Timur, AKBP Fajar aktif dalam kampanye melawan perdagangan orang di wilayah Kabupaten Sumba Timur.
    Pada 5 Juni 2023, ia aksi turun ke jalan sambil membagikan pamflet yang mengedukasi masyarakat mengenai bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 
    “NTT jadi daerah yang cukup tinggi penyumbang TKI melalui jalur ilegal, bahkan ada yang pulang tinggal nama atau meninggal dunia,” ungkap Fajar kepada
    Kompas.com
    saat itu.
    Berdasarkan hasil tes urine, AKBP Fajar dinyatakan positif menggunakan narkoba. Hal ini diungkap oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT Komisaris Besar (Kombespol) Hendry Novika Chandra.
    “Yang bersangkutan kemarin hasil pemeriksaan dari hasil tes urine sudah dinyatakan positif penggunaan narkoba,” kata Hendry kepada wartawan di Kupang pada Selasa (4/3/2025).
    Pihak kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut kasus ini.
    “Sementara yang dapat kami terima baru hasil tes urinenya, sedangkan untuk kasus lainnya masih pendalaman,” tuturnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pendaftaran Mudik Gratis BRI 2025 Dibuka 7 Maret, Cek Syarat Daftar dan Rute Tujuannya – Halaman all

    Pendaftaran Mudik Gratis BRI 2025 Dibuka 7 Maret, Cek Syarat Daftar dan Rute Tujuannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Informasi lengkap program mudik gratis 2025 dari perusahaan BUMN Bank BRI.

    Dalam menyambut Lebaran Idul Fitri 1446 H, Bank BRI menyelenggarakan program mudik gratis 2025 yang bertajuk “Mudik Gratis Bersama BRI.”

    Pendaftaran Mudik Gratis BRI 2025 dibuka mulai 7 Maret 2025 sampai dengan 10 Maret 2025 atau sampai kuota terpenuhi.

    Keberangkatan Mudik Gratis BRI 2025 akan dilaksanakan serentak pada 27 Maret 2025.

    BRI menyediakan 3 rute tujuan  Mudik Gratis BRI 2025 dengan keberangkatan dari Jakarta.

    Sementara terkait cara daftar Mudik Gratis BRI 2025, pihaknya akan menginformasikan saat pendaftaran dibuka.

    Lantas, apa saja syarat daftar Mudik Gratis BRI 2025?

    Selengkapnya simak rute tujuan dan syarat daftar Mudik Gratis BRI 2025, dikutip dari Instagram @bankbri_id, berikut ini.

    Rute Tujuan Mudik Gratis BRI 2025

    1. Jakarta – Yogyakarta (via Jalur Selatan)

    Cirebon – Brebes – Slawi – Bumiayu – Ajibarang – Purwokerto – Banyumas – Gombong – Kebumen – Purworejo – Yogyakarta – Wonosari.

    2. Jakarta – Wonogiri (via Jalur Utara)

    Cirebon – Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Magelang – Sleman – Yogyakarta – Klaten – Solo – Wonogiri.

    3. Jakarta – Surabaya (via Tol Trans-Jawa)

    Cirebon – Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Salatiga – Boyolali – Solo – Sragen – Ngawi – Nganjuk – Jombang – Mojokerto – Surabaya.

    Syarat Daftar Mudik Gratis BRI 2025

    1. Mudik Bersama BUMN 2025 ini diselenggarakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

    2. Peserta Mudik berdomisili di JABODETABEK 

    3. Peserta Mudik tidak dipungut biaya dan dilarang untuk diperjualbelikan. 

    4. Peserta Mudik harus dalam keadaan Sehat Jasmani & Rohani. 

    5. Peserta Mudik diutamakan kepada Nasabah Pemilik Rekening Simpanan BRI. 

    6. Peserta Mudik dalam 1 Keluarga maksimal 4 Orang (Dewasa/Anak-anak berumur diatas 6 Bulan). 

    7. Peserta Mudik hanya diperkenankan membawa barang maksimal 20 Kg atau 1 Koper (24-Inch) per orang. 

    8. Peserta Mudik yang telah terdaftar tidak dapat digantikan atau diwakilkan oleh orang lain. 

    9. Peserta Mudik yang telah mendaftarkan diri tidak secara langsung mendapatkan Tiket Mudik. 

    10. Peserta Mudik yang disetujui untuk mendapatkan tiket mudik akan dihubungi oleh Pihak BRI. 

    11. Persetujuan Pendaftaran Peserta Mudik Bersama BUMN ini diputuskan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dan kuota yang diputuskan oleh panitia pelaksana.

    Informasi lengkap terkait kuota dan cara daftar Mudik Gratis BRI 2025 dapat mengunjungi website https://bri.co.id/mudik-bersama-bri-2025/.

    (Tribunnews.com/M Alvian Fakka)

  • RekamJejak Kapolres Ngada AKBP Fajar, Jebolan Akpol 2004 Positif Sabu, Ditangkap Propam Mabes Polri – Halaman all

    RekamJejak Kapolres Ngada AKBP Fajar, Jebolan Akpol 2004 Positif Sabu, Ditangkap Propam Mabes Polri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman dinyatakan positif menggunakan narkoba setelah ditangkap Propam Mabes Polri, Kamis (20/2/2025).

    Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), Kombes Pol Henry Novika Chandra.

    “Berdasarkan pemeriksaan atau tes urin oleh Divisi Propam Mabes Polri, bersangkutan positif gunakan narkoba,” kata Henry, Selasa (4/3/2025), dikutip dari TribunNgada.com.

    Henry menjelaskan, kasus AKBP Fajar ini ditangani oleh Divisi Propam Mabes Polri.

    Meski demikian, pihaknya baru menerima laporan terkait hasil pemeriksaan urine.

    Sementara itu, dugaan keterlibatan dalam kasus lainnya masih dalam proses pendalaman oleh tim Mabes Polri.

    “Penangkapan dan pemeriksaan dilakukan langsung oleh Mabes Polri. Kami baru menerima hasil pemeriksaan urin saja,” ujar Henry.

    Tes urine yang dilakukan terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus narkoba tersebut menunjukkan hasil positif, Selasa (4/3/2025)

    Lantas, seperti apakah rekam jejak AKBP Fajar Widyadharma Lukman? Berikut profil lengkap Kapolres Ngada tersebut.

    AKBP Fajar Widyadharma Lukman adalah alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2004.

    Di Akpol, ia satu angkatan dengan eks Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan mantan Kapolres Bireuen, AKBP Jatmiko.

    Karier AKBP Fajar pun juga telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air.

    Berbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah ia emban.

    AKBP Fajar tercatat pernah menjabat sebagai Wakapolres Cirebon pada 2018.

    Selain itu, ia juga sempat menempati posisi jabatan sebagai Wakapolres Indramayu pada 2019.

    Karier AKBP Fajar Widyadharma Lukman makin cemerlang tatkala ia didapuk sebagai Kabag Bin Opsnal Ditresnarkoba Polda NTT pada 2021.

    Satu tahun kemudian, jebolan Akpol 2004 tersebut diangkat untuk menjabat sebagai Kapolres Sumba Timur.

    Baru setelah itu AKBP Fajar diutus menjadi Kapolres Ngada pada Juni 2024.

    Tak hanya kasusnya yang menjadi sorotan, laporan harta kekayaan Fajar yang baru menjadi Kapolres Ngada sejak Juni 2024 dinilai tidak wajar.

    Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta yang dilaporkan hanya Rp14 juta pada pelaporan terakhir tepatnya pada 31 Desember 2023, saat menjabat Kapolres Sumba Timur.

    Menurut LHKPN, AKBP Fajar hanya memiliki kekayaan sebanyak Rp14 juta dan tidak mempunyai rumah maupun kendaraan.

    Aset yang dimiliki hanya kas dan setara kas senilai Rp14 juta, sesuai jumlah kekayaannya.

    AKBP Fajar tercatat tidak mempunyai utang, sehingga nilai kekayaannya tak berkurang.

    Meski demikian, untuk LHKPN 31 Desember 2022, AKBP Fajar diketahui punya harta senilai Rp103 juta.

    Aset yang dimilikinya adalah sebuah mobil Honda CRV tahun 2008 senilai Rp90 juta, serta kas dan setara kas sebanyak Rp13 juta.

    Berikut data pelaporan LHKPN AKBP Fajar tertanggal 31 Desember 2023:

    I. DATA HARTA 

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 0

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 0

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 0

    D. SURAT BERHARGA Rp 0

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 14.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp 0

    Sub Total Rp 14.000.000

    II. HUTANG Rp 0

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp 14.000.000.

    Sementara berdasarkan data Pelaporan LHKPN pada 31 Desember 2022, AKBP Fajar tercatat punya harta kekayaan sebesar Rp 103 juta. Berikut rinciannya:

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 0

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 90.000.000

    1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2008, LAINNYA Rp 90.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 0

    D. SURAT BERHARGA Rp 0
     
    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 13.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp 0

    Sub Total Rp 103.000.000

    II. HUTANG Rp 0

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp 103.000.000.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunflores.com dengan judul Diperiksa Mabes Polri, Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Positif Gunakan Narkoba

    (Tribunnews.com/Rakli/Reynas Abdila/Eko Sutriyanto) (TribunNgada.com)

  • Profil Kapolres Ngada, Ditangkap karena Narkoba dan Tindakan Asusila

    Profil Kapolres Ngada, Ditangkap karena Narkoba dan Tindakan Asusila

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, ditangkap di sebuah hotel di kawasan Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), sejak Kamis (20/2/2025).

    Penangkapan ini dilakukan oleh Divisi Propam Mabes Polri atas dugaan keterlibatannya dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan tindakan asusila.

    Kepala Bidang Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, menyatakan bahwa AKBP Fajar saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Selain dugaan penggunaan narkoba, ia juga diduga terlibat dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

    Kasus ini pun mendapat perhatian dari Menko Polhukam Budi Gunawan, yang menegaskan bahwa aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindak pidana, terutama narkoba, akan dijatuhi hukuman lebih berat dibandingkan masyarakat biasa.

    Lantas, siapa sebenarnya AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja ini? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut profil dan laporan harta kekayaannya!

    Profil dan Riwayat Karier

    AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja lahir di Jakarta. Ia mengenyam pendidikan di SMP Negeri 13 Kota Bandung, kemudian melanjutkan sekolah di SMA Taruna Nusantara.

    Setelah itu, ia menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) dan lulus pada tahun 2004. Pada tahun 2011, ia melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK).

    Dalam perjalanan kariernya, Fajar pernah menduduki sejumlah posisi strategis di kepolisian. Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain:

    Wakapolres Cirebon pada tahun 2018.Wakapolres Indramayu pada tahun 2019.Kabagbinopsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT pada tahun 2021.Kapolres Sumba Timur pada tahun 2022.Kapolres Ngada sejak 25 Juni 2024.Reaksi Masyarakat

    Penangkapan AKBP Fajar di Kupang memicu reaksi keras dari masyarakat, khususnya di Bajawa, NTT. Warga merasa kecewa dan marah karena seorang pejabat kepolisian, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas narkoba, justru terlibat dalam kasus tersebut.

    Kasus ini menjadi peringatan bagi institusi kepolisian untuk lebih ketat dalam menegakkan disiplin terhadap anggotanya. Masyarakat berharap agar tidak ada lagi oknum yang menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi. Keberanian warga dalam melaporkan pelanggaran diharapkan dapat membantu menciptakan kepolisian yang bersih dan profesional.

    Kekayaan AKBP Fajar Widyadharma

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fajar memiliki rekam jejak karier yang cukup panjang di kepolisian. Kariernya mulai menanjak saat dipercaya menjadi Kepala Unit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Jawa Barat pada tahun 2019.

    Dalam laporan e-LHKPN, tercatat bahwa saat menjabat sebagai Kanit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, Fajar memiliki harta kekayaan sebesar Rp 127 juta. Kekayaan tersebut terdiri dari satu unit mobil Honda CRV tahun 2008 senilai Rp 100 juta dan kas atau setara kas senilai Rp 27 juta.

    Namun, saat menjabat sebagai Kapolres Sumba Timur pada 2022, jumlah hartanya berkurang menjadi Rp 103 juta, yang mencakup mobil CRV senilai Rp 90 juta dan kas sebesar Rp 13 juta. Setahun kemudian, harta Fajar mengalami penurunan drastis hingga hanya tersisa Rp 14 juta dalam bentuk kas, tanpa memiliki kendaraan.

    Dengan perhatian publik yang besar terhadap kasus Kapolres Ngada NTT AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan secara transparan dan adil. Masyarakat menanti hasil akhir penyelidikan untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan.

  • Peringatan Cuaca Ekstrem Harus Direspons Cepat Pemda

    Peringatan Cuaca Ekstrem Harus Direspons Cepat Pemda

    Jakarta

    Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menegaskan pentingnya respons cepat dari pemerintah daerah (Pemda) dalam menindaklanjuti peringatan dini cuaca ekstrem yang telah dikeluarkan.

    Dalam beberapa hari terakhir, hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrem telah terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kota Cirebon, Riau, Kabupaten Bogor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Manggarai.

    BMKG telah secara aktif memberikan informasi cuaca terkini, namun kesiapan daerah dalam merespons peringatan dini masih perlu ditingkatkan guna mengurangi dampak bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.

    “Peran serta pemerintah daerah dalam mitigasi bencana sangat krusial, terutama dalam memastikan bahwa setiap peringatan dini ditindaklanjuti dengan langkah antisipatif di lapangan,” tegasnya, dikutip dari keterangan resmi BMKG, Selasa (4/3/2025).

    Dwikorita mengatakan bahwa peringatan dini bukan sekadar informasi, tetapi seruan untuk tindakan nyata. Kecepatan dan kesiapan dalam merespons peringatan dini cuaca ekstrem sangat menentukan upaya mitigasi risiko, baik dari segi korban jiwa maupun kerugian materiil.

    “Kami terus menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrem melalui berbagai kanal komunikasi resmi, termasuk website, aplikasi mobile, sms blasting dan media sosial BMKG. Namun, efektivitas peringatan dini ini sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam meresponsnya dengan langkah konkret. Diperlukan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan masyarakat guna meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi secara lebih cepat dan efektif,” ujarnya.

    Dwikorita mengungkapkan, BMKG memahami bahwa banyak daerah saat ini dipimpin oleh kepala daerah baru yang mungkin masih dalam proses adaptasi dengan perangkat di bawahnya. Oleh karena itu, BMKG siap memberikan pendampingan lebih lanjut, agar pemahaman terhadap sistem peringatan dini semakin optimal dan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan mitigasi yang efektif.

    Selain itu, lanjut dia, BMKG mengajak masyarakat untuk lebih aktif mengakses informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG, sehingga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan lebih dini. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, BMKG, dan masyarakat, diharapkan dampak dari bencana akibat cuaca ekstrem dapat diminimalkan.

    Curah Hujan Tinggi Sepekan ke Depan

    BMKG juga memprediksi dalam periode 4 – 11 Maret 2025, hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di bagian barat dan Kepulauan Papua.

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyampaikan bahwa gelombang atmosfer seperti Rossby Ekuatorial, Low Frequency, dan Kelvin diprediksi tetap aktif di sebagian besar Sumatra, Jawa bagian Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, serta Kepulauan Papua yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan awan hujan dengan intensitas bervariasi di wilayah-wilayah tersebut.

    “Curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi dan perlu diwaspadai, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terdampak cuaca ekstrem,” ungkapnya.

    Analisis terbaru juga menunjukkan terbentuknya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia, tepatnya di barat Aceh, serta di selatan Papua. Keberadaan sirkulasi siklonik ini menyebabkan pelambatan kecepatan angin atau konvergensi di berbagai perairan, termasuk Laut Natuna, Laut Banda, perairan selatan Sulawesi, Laut Arafuru, dan Maluku.
    Selain itu, daerah pertemuan angin (konfluensi) juga terdeteksi membentang di Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru, hingga Papua bagian selatan.

    Daerah pelambatan kecepatan angin (konvergensi) lainnya juga terpantau memanjang dari Pesisir Timur Riau hingga Kep. Riau, dari Sumatra Barat hingga Sumatra Selatan, dari Samudra Hindia selatan Jawa Timur hingga Selatan Jawa Barat, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan, dari Laut Sulawesi hingga Kalimantan Timur.
    Kondisi ini berpotensi memicu peningkatan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut dan dapat berdampak pada aktivitas maritim serta masyarakat pesisir.

    Di sisi lain, fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) yang masih aktif di Kepulauan Papua turut memperkuat dinamika atmosfer di kawasan timur Indonesia. MJO berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas konveksi yang dapat memperbesar potensi hujan deras di sejumlah wilayah.

    Sementara itu, analisis labilitas lokal mengindikasikan potensi signifikan untuk perkembangan awan konvektif di berbagai daerah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, serta hampir seluruh wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Labilitas atmosfer ini berperan dalam mendukung proses pembentukan awan hujan, terutama pada siang hingga sore atau malam hari.

    “Dengan meningkatnya aktivitas atmosfer ini, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, angin kencang, hingga kemungkinan banjir di daerah rawan. Pemantauan cuaca secara berkala sangat penting untuk mengantisipasi dampak dari dinamika atmosfer yang terus berkembang,” sebutnya.

    (rns/rns)

  • RekamJejak Kapolres Ngada AKBP Fajar, Jebolan Akpol 2004 Positif Sabu, Ditangkap Propam Mabes Polri – Halaman all

    AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja, S.I.K. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja, S.I.K. adalah seorang perwira menengah (Pamen) di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Di Polri, AKBP Fajar Widyadharma Lukman diamanahkan untuk mengemban tugas di wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Ngada, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Di sana, Fajar dipercaya untuk menduduki posisi jabatan nomor satu di Polres Ngada, yakni sebagai Kapolres Ngada.

    AKBP Fajar Widyadharma Lukman sudah menjabat sebagai Kapolres Ngada sejak Juni 2024.

    Adapun Fajar kala itu menggantikan posisi AKBP Padmo Arianto yang diangkat sebagai Wadanmen II Pelopor Pas Pelopor Korbrimob Polri.

    Namun, karier cemerlang AKBP Fajar sebagai Kapolres Ngada menjadi terancam karena ia diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba hingga tindakan asusila.

    Kehidupan pribadi dan pendidikan

    Fajar memiliki seorang istri yang bernama Ny. Dewi Fajar dan menganut agama Islam.

    AKBP Fajar Widyadharma Lukman diketahui merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2004.

    Di Akpol, ia satu angkatan dengan AKBP Bintoro hingga AKBP Jatmiko.

    Akpol 2004 sendiri memiliki sebutan Tatag Trawang Tungga.

    DITANGKAP – Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman. AKBP Fajar ditangkap Propam Mabes Polri di Bajawa, Kabupaten Ngada, Pulau Flores, NTT pada Kamis (20/2/2025). Hingga Senin (3/3), AKBP Fajar masih menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. (DOK.POS-KUPANG.COM)

    Perjalanan karier

    Karier AKBP Fajar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air.

    Sejumlah jabatan strategis di Polri pun pernah diemban Fajar.

    Saat masih berpangkat Kompol, AKBP Fajar tercatat pernah menjabat sebagai Wakapolres Cirebon pada 2018.

    Selain itu, polisi lulusan STIK 2011 ini juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Wakapolres Indramayu pada 2019.

    Karier Fajar makin moncer setelah ia didapuk sebagai Kabag Bin Opsnal Ditresnarkoba Polda NTT pada 2021.

    Pada 2022, Fajar diangkat menjadi Kapolres Sumba Timur.

    Tak berselang lama, Fajar kemudian dimutasi menjadi Kapolres Ngada pada 2024.

    Kasus narkoba dan asusila

    AKBP Fajar Widyadharma Lukman ditangkap Div Propam Mabes Polri pada Kamis (20/2/2025).

    Alumnus Akpol 2004 tersebut ditangkap atas dugaan kasus narkoba dan asusila.

    Penangkapan Fajar oleh Propam Mabes Polri didampingi Paminal Polda NTT.

    Harta kekayaan

    AKBP Fajar Widyadharma Lukman tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp14 juta.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Ia terakhir kali melaporkan hartanya pada tanggal 7 Februari 2024 untuk periodik 2025.

    Total harta Rp14 juta tersebut berasal dari kas dan setara kas milik AKBP Fajar.

    Dalam laporannya di LHKPN KPK, Fajar mengaku tak memiliki harta yang berasa dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lain, surat berharga, dan harta lainnya.

    Berikut rincian lengkap harta milik AKBP Fajar.

    I. DATA PRIBADI

    1. Nama : FAJAR WIDYADHARMA LUKMAN S.

    2. Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMBA TIMUR

    3. NHK : 734526

    II. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.—

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.—

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.—

    D. SURAT BERHARGA Rp.—

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 14.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp.—

    Sub Total Rp. 14.000.000

    III.HUTANG Rp.—

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 14.000.00

    Adapun Harta AKBP Fajar ini jauh berbanding terbalik dari harta yang ia laporkan di LHKPN KPK pada periodik 2022.

    Dalam laporannya itu, ia mengaku memiliki total harta kekayaan sebesar Rp103 juta.

    Harta terbanyaknya berasa dari alat transportasi dan mesin sebesar Rp90 juta.

    Adapun ia melaporkan memiliki mobil jenis Honda CRV tahun 2008.

    Di periode laporan ini, AKBP Fajar juga mengaku memiliki kas senilai Rp13 juta.

    Sementara itu, total harta yang paling banyak pernah dimiliki AKBP Fajar Widyadharma Lukman yakni pada pelaporan 18 Maret 2020 di LHKPN KPK.

    Saat itu, ia tercatat memiliki total harta sebesar Rp127 juta.

    Rinciannya yakni harta dari mobil Honda CRV tahun 2008 senilai Rp100 juta dan kas sebesar Rp27 juta.

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • Pendaftaran Mudik Gratis KAI 2025: Link Resmi, Syarat dan Rutenya

    Pendaftaran Mudik Gratis KAI 2025: Link Resmi, Syarat dan Rutenya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pendaftaran mudik gratis KAI 2025 sudah dibuka pada hari ini Selasa 4 Maret 2025. Simak informasi tentang pendaftaran mudik gratis KAI 2025 di bawah ini.

    Sebagaimana diketahui, PT KAI juga akan mengadakan program mudik gratis pada momen lebaran 2025.

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI membuka pendaftaran mudik gratis sebanyak 400 tiket kereta.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyatakan Program Mudik Gratis KAI Bersama BUMN akan dilaksanakan pada 26 Maret 2025.

    Pada program ini KAI menyediakan 400 tiket kereta gratis bagi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman dengan nyaman dan aman. 

    Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti program mudik gratis dari KAI ini.

    1. Rute

    Pertama adalah rutenya. Para peserta program akan diberangkatkan dengan kereta api (KA) 178 Tawang Jaya Premium yang melayani rute Pasarsenen – Semarang Tawang Bank Jateng.

    Kereta ini berangkat pukul 06.45 WIB dan dijadwalkan tiba di tujuan pada 12.53 WIB. 

    Rute yang akan dilewati antara lain:

    Pasarsenen
    Jatinegara
    Bekasi
    Cikarang
    Jatibarang
    Cirebon
    Brebes
    Tegal
    Pemalang
    Pekalongan
    Waleri
    Semarang Poncol
    Semarang Tawang Bank Jateng

    Link daftar dan syaratnya…

  • Sempat Viral, Kasus Pelecehan Seksual oleh Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Berujung Damai

    Sempat Viral, Kasus Pelecehan Seksual oleh Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Berujung Damai

    Liputan6.com, Cirebon Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Mahmud Jawa kepada seorang SPG Indah berujung damai.

    Perdamaian dilakukan kedua belah pihak didampingi masing-masing tim kuasa hukum di Mapolresta Cirebon. Belum diketahui pasti apa yang menyebabkan kedua belah pihak memilih damai.

    Diketahui, kasus pelecehan seksual tersebut sempat ramai di media sosial. Kasus tersebut ramai setelah I mengungkapkan apa yang dialaminya ke media sosial.

    “Nah, setelah kita lihat ada titik temu, pembicaraan yang mengarah kepada perdamaian, dan itulah yang kita mau. Maka tadi malam, saya sampai di sini itu, sudah menjelang magrib, kemudian kita ketemu dengan Pak Wasikin, ketemu dengan Pak MJ, komunikasi dengan istrinya Pak MJ, kemudian saya dengan I dan keluarga I, lalu kemudian kontak dengan ibunya di Taiwan, kita komunikasi dan kita selesaikan surat menyurat,” ujar Razman Arif Nasution kuasa hukum I kepada media, Senin (3/3/2025).

    Baik I dan kuasa hukum maupun MJ dan didampingi kuasa hukum sepakat mencabut laporan yang dilayangkan ke Mapolresta Cirebon. Termasuk istri terlapor yang juga turut mencabut laporan kepada I ke Mapolresta Cirebon.

    Razman mengaku, pada perjalanannya jika ingin damai maka harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

    “Alasan pencabutannya apa? Pencabutannya kedua belah pihak ingin berdamai, merasa tidak ada yang perlu diteruskan di permasalahan ini, dan tidak ada kompensasi,” ujar Razman.

    Ia mengatakan, pada pertemuan tersebut kedua belah pihak terlebih dahulu bertemu penyidik untuk memastikan adanya kesepakatan pencabutan laporan.