Xcloud.id

kab/kota: Cirebon

  • PHK Hantam 3 Ribu Pekerja di Tangerang, UMR Naik Bikin Pabrik Sepatu Nike Pindah ke Cirebon Jabar – Halaman all

    PHK Hantam 3 Ribu Pekerja di Tangerang, UMR Naik Bikin Pabrik Sepatu Nike Pindah ke Cirebon Jabar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih melanda sejumlah pabrik di berbagai daerah, satu di antaranya Kabupaten Tangerang, Banten.

    Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang mencatat, sejak awal tahun 2025 sudah ada 3 ribu pekerja terkena PHK.

    Kadisnaker Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono menyebut PHK massal itu diduga terjadi karena dampak pelemahan ekonomi global terhadap sejumlah Industri di Kabupaten Tangerang.

    “Tahun 2025 ada kurang lebih 3.000-an, paling banyak dari PT Victory Cingluh Indonesia,” ucap Rudi, dikutip dari Tribuntangerang.com, Jumat (7/3/2025). 

    Ia menyebut, PHK besar-besaran masih terus menghantam Industri padat karya di Kabupaten Tangerang. Terlebih, industri yang umumnya berorientasi terhadap eskpor. 

    “Itu memang dampak secara global, memang tidak seimbang antara produksi dan permintaan. Kalau tidak seimbang mau engga mau perusahaan akan melakukan efisiensi. Itu yang dilakukan pasti akan terjadi,” ungkapnya. 

    Lebih lanjut, Rudi mengatakan dari hampir 4 juta penduduk Kabupaten Tangerang, saat ini terdapat 2,5 juta angkatan kerja dengan jumlah pengangguran 0,06 persen. 

    “Pemda menyiapkan pelatihan-pelatihan kerja dan pemenuhan hak-hak pekerja apakah itu pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua itu kita usahakan supaya terpenuhi,” pungkasnya.

    Pindah ke Cirebon

    PT Victory Chingluh Indonesia yang merupakan produsen brand sepatu Nike melakukan PHK terhadap 2.393 karyawan.

    Gelombang PHK ini menjadi kesekian kalinya usai sebelumnya perusahaan juga melakukan pemecatan terhadap 5.000 karyawan pada Mei 2020.

    Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif, menyampaikan PHK tersebut terjadi sejak Desember 2024 dan penyebab utamanya karena relokasi pabrik milik perusahaan.

    “Victory Chingluh Indonesia yang memproduksi sepatu olahraga merek Nike relokasi ke pabrik baru di Cirebon Jabar, karena UMR naik di atas 6 persen. Pegawainya ditawari PHK sukarela sebanyak 2.393 orang atau bekerja di pabrik relokasi,” kata Febri.

    Febri memastikan fasilitas produksi Victory Chingluh Indonesia di Tangerang masih tetap beroperasi, dengan jumlah karyawan 900 orang.

    Sedangkan untuk jumlah keseluruhan karyawan perusahaan saat ini masih lebih dari 15.000 orang di Indonesia.

    “Per 3 Maret 2025 karyawan Chingluh Indonesia yang bekerja 15.840 orang,” imbuh Febri. 

    Bentuk Satgas Khusus

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebut, selain Victory Ching Luh, PT Adis Dimension Footwear juga melakukan PHK.

    “Saya sudah mendapatkan laporan dari pimpinan SPSI tingkat perusahaan dan terus melaporkan perkembangan perundingan antara serikat pekerja dan perusahaan,” kata Andi Gani.

    Andi Gani yang juga Presiden Konfederasi Buruh ASEAN ini meminta Pemerintah untuk bergerak cepat menangani masalah PHK yang kondisinya semakin mengkhawatirkan. 

    Dirinya meminta Pemerintah secepatnya membentuk Satuan Tugas khusus masalah PHK yang terdiri dari lintas kementerian karena masalah PHK bukan hanya domain Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). 

    Adapun, langkah KSPSI saat ini berupaya terus melakukan komunikasi dengan seluruh pimpinan KSPSI tingkat perusahaan yang bergerak di industri sepatu tersebut. 

    Misalnya, terkait hak-hak buruh yang di PHK tersebut terpenuhi. Apalagi, jika dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan untuk anggota KSPSI yang terkena PHK. 

    “Sudah ada beberapa perusahaan industri sepatu bersedia menerima anggota KSPSI yang terkena PHK karena mereka dikenal sudah berpengalaman dan punya produktivitas tinggi,” ujarnya. 

    Penasihat Kapolri ini juga mengingatkan kepada para Pengusaha untuk menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait prosedur PHK. Terutama mengenai kewajiban untuk melakukan perundingan bipartit dan dilakukan secara musyawarah 

    “Jika tidak ada kesepakatan bisa dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial yang harus berkekuatan hukum tetap,” ucapnya. 

  • Terbatas! Ini Cara Daftar Mudik Gratis BRI 2025 yang Dibuka Hari Ini

    Terbatas! Ini Cara Daftar Mudik Gratis BRI 2025 yang Dibuka Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Mudik gratis untuk Lebaran 2025 juga disediakan oleh Bank BRI, yang juga bagian dari program mudik gratis BUMN.

    BRI memberikan program mudik gratis untuk semua lapisan masyarakat. Pendaftaran mudik gratis BRI 2025 dibuka per hari ini, Jumat (7/3/2025).

    Pendaftaran akan ditutup pada Senin (10/3/2025), atau bisa lebih cepat apabila kuota telah terpenuhi.

    Kemudian untuk jadwal keberangkatan program mudik gratis ini dilakukan pada 27 Maret 2025.

    Berikut syarat dan cara mendaftar program mudik gratis dari BRI.

    Syarat Mendaftar Mudik Gratis BRI 2025

    Peserta mudik berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)
    Peserta mudik tidak dipungut biaya, sehingga dilarang untuk memperjualbelikan Kembali tiket mudik gratis
    Peserta mudik harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
    Peserta mudik diutamakan kepada nasabah pemilik rekening simpanan BRI
    Peserta mudik dalam 1 keluarga maksimal 4 orang (Dewasa/anak-anak berumur di atas 6 bulan)
    Peserta mudik hanya diperkenankan membawa barang maksimal 20 kg atau 1 koper (24-inch) per orang
    Peserta mudik yang telah terdaftar tidak dapat digantikan atau diwakilkan oleh orang lain
    Peserta mudik yang telah mendaftarkan diri tidak secara langsung mendapatkan tiket mudik
    Peserta mudik yang disetujui untuk mendapatkan tiket mudik akan dihubungi oleh pihak BRI
    Persetujuan pendaftaran peserta mudik bersama BUMN ini diputuskan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dan kuota yang diputuskan oleh panitia pelaksana
    Mudik akan dilakukan menggunakan transportasi darat yakni Bus dengan tiga rute tujuan

    Rute Tujuan Mudik Gratis BRI 2025

    1. Jakarta-Yogyakarta (via Jalur Selatan)

    Cirebon-Brebes-Slawi-Bumiayu-Ajibarang-Purwokerto-Banyumas-Gombong-Kebumen-Purworejo-Yogyakarta-Wonosari

    2. Jakarta-Wonogiri (via Jalur Utara)

    Cirebon-Brebes-Tegal-Pemalang-Pekalongan-Batang-Kendal-Semarang-Magelang-Sleman-Yogyakarta-Klaten-Solo-Wonogiri

    3. Jakarta-Surabaya (via Tol Transjawa)

    Cirebon-Brebes-Tegal-Pemalang-Pekalongan-Batang-Kendal-Semarang-Boyolali-Solo-Sragen-Ngawi-Nganjuk-Jombang-Mojokerto-Surabaya

    Cara Daftar Mudik Gratis BRI 2025

    Berikut cara mendaftar di program mudik gratis BRI 2025:

    Peserta mendaftarkan diri secara online melalui https://bri.co.id/mudik-bersama-bri-2025
    Kemudian mengisi formulir pendaftaran dengan data pribadi sesuai KTP dan rekening BRI
    Peserta memilih rute dan kota tujuan berdasarkan kuota yang tersedia
    Pihak BRI akan melakukan verifikasi dan seleksi peserta berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku
    Peserta yang lolos seleksi akan menerima pemberitahuan resmi dari BRI melalui WhatsApp atau email
    Peserta yang telah terdaftar dan disetujui akan menerima e-ticket keberangkatan
    Setelah itu, peserta wajib melakukan konfirmasi saat dihubungi oleh pihak panitia

  • 8 Asita Jabar: Jika Study Tour Dihilangkan, Ada Efek Domino Besar pada Ekosistem Pariwisata Bandung

    8 Asita Jabar: Jika Study Tour Dihilangkan, Ada Efek Domino Besar pada Ekosistem Pariwisata Bandung

    Asita Jabar: Jika Study Tour Dihilangkan, Ada Efek Domino Besar pada Ekosistem Pariwisata
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Kebijakan
    larangan study tour
    yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) diprediksi akan menimbulkan
    efek domino
    yang berdampak luas, tidak hanya pada sektor
    industri pariwisata
    , tetapi juga pada subsektor lainnya dan pelaku usaha kecil.
    “Pariwisata itu kan sudah menjadi industri, banyak yang terlibat, sektornya, subsektornya banyak. Tidak hanya perjalanannya, transportasinya, destinasinya, hotel, restoran, dan catering, tetapi ternyata pedagang kaki lima juga terkena imbas,” ujar Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Jawa Barat, Daniel Guna Nugraha, usai Diskusi Ilmiah bertema “Pentingnya Pendidikan Luar Kelas Bagi Pelajar di Jawa Barat”, di Jalan Surapati, Kota Bandung, Kamis (6/3/2025) malam.
    Larangan study tour
    ini didasarkan pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat, SE Nomor: 64/PK.01/Kesra tentang Study Tour pada Satuan Pendidikan Tahun 2024.
    Daniel menambahkan, kebijakan ini juga mendapatkan respons dari wilayah wisata lainnya, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.
    “Dari grafik kuesioner, rata-rata sekolah menawarkan destinasinya ke luar wilayah Jawa Barat. Dan pada saat Jawa Barat ditutup kerananya, ke sebelah timur atau barat, pasti akan berdampak pada UMKM di sana, kepada tour creator. Itu sudah pasti, domino ini pasti berdampak,” tegasnya.
    Sebagai pelaku industri perjalanan wisata di Jabar, Daniel merasa penting bagi ASITA untuk merumuskan solusi alternatif dari sudut pandang akademik.
    Diskusi Akademik yang dihadiri oleh akademisi dari Poltekpar NHI, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), serta perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Budaya Pariwisata Jabar ini menghasilkan sejumlah usulan agar study tour tidak dihilangkan sepenuhnya, melainkan dievaluasi.
    “Apabila langsung dihilangkan, akan ada efek domino yang besar terhadap ekosistem industri wisata. Imbasnya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan perjalanan wisata, tetapi juga pelaku usaha kecil,” ungkapnya.
    Daniel menekankan pentingnya evaluasi terhadap esensi study tour bagi pelajar, termasuk kesesuaian konten mata pelajaran dengan tema study tour, serta tata kelola persiapan dan pelaksanaan perjalanan.
    Ia mengusulkan agar study tour hanya dilakukan di dalam provinsi Jawa Barat.

    “Contohnya, di Bekasi ada wisata industri yang juga bagus untuk pelajar SMK teknik. Di Cirebon, kita punya Batik Trusmi, keraton, kasupuhan, atau kanoman yang bisa dikunjungi. Itu jadi obyek pengganti selain Yogyakarta bagi pelajar dari daerah seperti Cianjur dan Bogor,” ucapnya.
    Hasil diskusi ini, lanjut Daniel, akan disampaikan kepada Pemerintah dan DPRD Jabar yang memiliki kewenangan dalam aturan dan kebijakan.
    “Ini harus disampaikan kepada eksekutif dan legislatif karena mereka yang punya kuasa atas semua kebijakan dan aturan,” tegasnya.
    Di sisi lain, Daniel mengakui bahwa keluarnya Surat Edaran tentang study tour ini menjadi kritik bagi semua pihak, khususnya bagi dunia industri wisata.
    Ia menyoroti masih banyaknya travel di luar keanggotaan ASITA yang belum berlisensi. “Kita sebagai asosiasi harus bersuara dan bersikap. Ini travel banyak yang tidak diurus. Banyak yang masih bodong, belum resmi, dan belum berafiliasi,” pungkasnya.
    Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, AI Nur Hasan, menegaskan bahwa larangan study tour ini bukan berarti melarang masyarakat untuk berwisata.
    “Yang kita larang adalah study tour yang berlabel sekolah. Jika anak-anak ingin wisata, silakan saja, bisa dilakukan di hari libur dengan orang tua, tetapi tidak di lembaga sekolah dan tidak menjadi rangkaian pembelajaran. Prinsipnya adalah menghindari pembebanan biaya kepada orang tua,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PHK Hantam 3 Ribu Pekerja di Tangerang, UMR Naik Bikin Pabrik Sepatu Nike Pindah ke Cirebon Jabar – Halaman all

    Produsen Sepatu Nike PT Victory Cingluh Kembali PHK 2.300 Buruh, Kemenperin: Relokasi ke Cirebon – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badai PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap buruh di industri manufaktur kembali terjadi. Perusahaan produsen sepatu Nike PT Victory Chingluh Indonesia kembali mem-PHK 2.393 buruhnya.

    Sebelumnya perusahaan telah melakukan pemecatan terhadap 5.000 buruh di Mei 2020.

    Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif, menyampaikan PHK tersebut terjadi sejak Desember 2024 dan penyebab utamanya karena relokasi pabrik.

    “Victory Chingluh Indonesia yang memproduksi sepatu olahraga merek Nike relokasi ke pabrik baru di Cirebon, karena UMR naik di atas 6 persen,” ujarnya.

    Pegawainya ditawari PHK sukarela sebanyak 2.393 orang atau bekerja di pabrik relokasi,” kata Febri kepada Wartawan di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Febri memastikan fasilitas produksi PT Victory Chingluh Indonesia di Tangerang masih tetap beroperasi, dengan jumlah karyawan 900 orang.

    Selain PT Victory Chingluh Indonesia, PHK juga dilakukan pabrik sepatu PT Adis Dimension Footwear.

    Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten, Septo Kalnadi bilang, PT Adis Dimension Footwear melakukan PHK atas 1.500 buruh.

     “Ada dua perusahaan di Kabupaten Tangerang yang tutup dan melakukan PHK,” kata Septo di KP3B, Kota Serang, Rabu (5/3/2025).

    Dia menjelaskan proses PHK telah dilakukan kedua perusahaan itu sejak bulan November hingga Januari 2025. 

    Saat ini, perusahaan sedang memproses hak-hak karyawannya yang di PHK. “Sekarang sedang proses pembayaran hak-hak karyawannya. Masih prosesnya,” ucapnya.

    Menurut Septo, penyebab kedua perusahaan tersebut melakukan PHK pada ribuan karyawan bukan karena kenaikan upah minimum kabupaten (UMK).

    Permintaan pesanan produk kedua perusahaan tersebut menurun. Sehingga, perusahaan menurunkan volume produksi yang berdampak pada pengurangan karyawan.

    “Bukan karena UMK, tapi karena order dari pemegang merek berkurang. Sehingga dari berkurang order itu mereka mem- PHK,” katanya.

    Septo menyebut, selama tahun 2024 sebanyak 12.000 orang karyawan di Provinsi Banten di-PHK, hanya beberapa saja yang haknya tidak dibayarkan oleh perusahaan.

    “Setiap hari ada saja perusahaan yang minta izin untuk PHK. Izinnya ada di kabupaten/kota  dan itu sekitar 12.000 karyawan selama 2024,” pungkasnya.

    Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea melaporkan kedua perusahaan sepatu di Tangerang yang telah melakukan PHK terhadap ribuan karyawan itu adalah PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh.

    “Saya sudah mendapatkan laporan dari pimpinan SPSI tingkat perusahaan dan terus melaporkan perkembangan perundingan antara serikat pekerja dan perusahaan,” kata Andi Gani kepada media di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

  • CDN Net Manfaatkan Layanan NeuCentrIX Telkom di Cirebon – Halaman all

    CDN Net Manfaatkan Layanan NeuCentrIX Telkom di Cirebon – Halaman all

    Layanan NeuCentrIX menawarkan keandalan, keamanan, serta teknologi terkini untuk mendukung kebutuhan bisnis di era digital.

    Tayang: Kamis, 6 Maret 2025 17:05 WIB

    dok. Telkom Indonesia

    CDN NET NEUCENTRIX – Executive Account Manager Divisi Wholesale Service Telkom Erna Wiyati (ketiga dari kiri), General Manager Witel Priangan Timur Nugroho Setio Budi (ketiga dari kanan), Direktur Utama PT Anugerah Cimanuk Raya Wamin (kedua dari kanan), dan Direktur PT Anugerah Cimanuk Raya Sam’ani dalam acara penandatanganan kesepakatan 2 Full Rack di Kantor Telkom Witel Priangan Timur, pada beberapa waktu yang lalu. 

    TRIBUNNEWS.COM – Dalam rangka pengembangan infrastruktur digital di Indonesia melalui pengembangan layanan data center, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui layanan neuCentrIX menjalin kerja sama dengan PT Anugerah Cimanuk Raya (CDN NET) untuk penyediaan layanan data center dengan kapasitas 2 Full Rack yang ditandatangani oleh General Manager Witel Priangan Timur Nugroho Setio Budi didampingi Executive Account Manager Divisi Wholesale Service Telkom Erna Wiyati dengan Direktur Utama PT Anugerah Cimanuk Raya Wamin, bertempat di Kantor Telkom Witel Priangan Timur, pada beberapa waktu yang lalu.

    Penandatanganan kerja sama ini menandai komitmen PT Anugerah Cimanuk Raya dalam memperkuat infrastruktur digital dengan dukungan layanan data center berkualitas tinggi dari Telkom melalui neuCentrIX. Layanan ini menawarkan keandalan, keamanan, serta teknologi terkini untuk mendukung kebutuhan bisnis di era digital.

    General Manager Witel Priangan Timur Nugroho Setio Budi menyampaikan, “Kerja sama ini merupakan langkah maju dalam mendukung digitalisasi bisnis di Indonesia, khususnya di wilayah Priangan Timur. Telkom melalui neuCentrIX berkomitmen untuk menyediakan solusi infrastruktur terbaik bagi perusahaan yang ingin mengembangkan ekosistem digitalnya.”

    Sementara itu, Direktur Utama PT Anugerah Cimanuk Raya Wamin menyampaikan bahwa kemitraan ini akan membantu pihaknya dalam memastikan keberlanjutan layanan digital serta meningkatkan kualitas jaringan usaha yang telah dimiliki.

    Telkom terus berinovasi dalam menyediakan solusi teknologi yang andal bagi para mitra bisnisnya. Dengan dukungan dari neuCentrIX, PT Anugerah Cimanuk Raya diharapkan dapat lebih optimal dalam mengembangkan bisnisnya dan menjawab tantangan digitalisasi yang semakin berkembang.

    #ElevatingYourFuture

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Sejarah Sekolah Rakyat, Ternyata Warisan Belanda dan Jepang

    Sejarah Sekolah Rakyat, Ternyata Warisan Belanda dan Jepang

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan gagasan tentang pendirian Sekolah Rakyat yang akan dijalankan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

    Sekolah ini nantinya akan berupa asrama atau boarding school yang dikhususkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah Rakyat juga dirancang untuk menampung siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah.

    Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menjelaskan, sekolah ini akan menerapkan kurikulum khusus yang tidak hanya mengacu pada kurikulum nasional, tetapi juga memperkaya siswa dengan keterampilan hidup dan pendidikan karakter yang kuat.

    Inisiatif ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, memastikan seluruh anak bangsa mendapat akses pendidikan berkualitas.

    Namun berbeda dengan misi Prabowo yang membangun Sekolah Rakyat untuk tujuan yang lebih baik, ternyata saat pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang, sekolah ini dibangun untuk keuntungan mereka tersendiri. Bagaimana sejarahnya? Berikut ini penjelasannya.

    Sejarah Sekolah Rakyat pada Zaman Belanda

    Terbentuknya Sekolah Rakyat di Indonesia berawal dari penerapan Politik Etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan Politik Etis tersebut mulai diterapkan sekitar 1900 hingga 1930, bertujuan mendukung perkembangan perusahaan dan lembaga-lembaga Belanda di Indonesia.

    Meski terlihat sebagai bentuk balas budi atas eksploitasi panjang yang dilakukan Belanda, pada dasarnya kebijakan ini merupakan syarat kepentingan kolonial.

    Salah satu programnya adalah mendirikan sekolah umum yang sebenarnya berfungsi mencetak tenaga kerja murah, sehingga bisa mendukung bisnis dan aktivitas ekonomi Belanda di tanah jajahan.

    Sekolah Rakyat pertama kali didirikan Belanda pada 1907. Pendidikan di sekolah ini dirancang agar masyarakat pribumi memiliki keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk bekerja di perusahaan Belanda.

    Dengan kata lain, Sekolah Rakyat bukan didirikan untuk mencerdaskan masyarakat, melainkan demi mempertahankan kekuasaan penjajah di Indonesia.

    Dalam sistem pendidikan kolonial, Belanda menerapkan stratifikasi pendidikan berdasarkan golongan, yaitu sekolah untuk anak Eropa, anak Timur asing (seperti Tionghoa dan Arab), dan anak pribumi.

    Sekolah Rakyat (Volkschool) adalah sekolah tiga tahun yang didirikan atas prakarsa desa. Sekolah ini dikelola secara gotong royong dan diawasi langsung oleh pemerintah kolonial, sedangkan tenaga pengajarnya berasal dari kalangan pribumi.

    Sejarah pendirian Sekolah Rakyat pada setiap daerah cukup beragam, tergantung kapan daerah tersebut dikuasai Belanda. Misalnya, di Bandung, Sekolah Rakyat pertama kali berdiri 1892, sementara di Aceh didirikan oleh Gubernur Militer Van Daalen pada 30 Desember 1907. Di Banten, sekolah rakyat mulai ada pada 1912, sedangkan di Enrekang, Sulawesi Selatan, baru berdiri pada 1926.

    Namun, pendidikan di Sekolah Rakyat sangat terbatas. Kurikulumnya lebih menekankan keterampilan teknis sederhana yang langsung berkaitan dengan kebutuhan perusahaan Belanda.

    Pelajaran yang berkaitan dengan budaya atau sejarah Indonesia nyaris ditiadakan, bahkan bahasa pengantar yang digunakan pun didominasi bahasa Belanda.

    Hal ini menunjukkan Sekolah Rakyat bukanlah sarana memajukan pendidikan pribumi, melainkan alat untuk mencetak tenaga kerja murah yang siap melayani kepentingan penjajah pada saat itu.

    Sekolah Rakyat Zaman Jepang

    Setelah Belanda menyerah pada 8 Maret 1942, Jepang mulai menyebarkan propaganda di wilayah jajahannya, termasuk Indonesia.

    Melalui slogan Hakko Ichiu atau “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”, Jepang berusaha menarik simpati rakyat lewat Gerakan Tiga A (Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia).

    Selama 3,5 tahun menjajah Indonesia, Jepang menerapkan sejumlah kebijakan, salah satunya di bidang pendidikan. Sekolah-sekolah yang didirikan Jepang difungsikan sebagai alat propaganda antibarat, sekaligus menjadi tempat merekrut pemuda untuk mendukung militer Jepang dalam Perang Pasifik.

    Pada masa pendudukan Jepang, banyak sekolah peninggalan Belanda yang ditutup. Ketika dibuka kembali, nama dan sistemnya diubah sesuai aturan pemerintah Jepang.

    Melalui Osamu Seirei Nomor 22/2604 1944, Jepang mengatur sekolah-sekolah swasta dan memberi wewenang kepada Jawa Hokokai untuk mendirikan sekolah baru. Sementara itu, sekolah swasta hanya diperbolehkan membuka sekolah keahlian dan bahasa. Seluruh sistem pendidikan berada di bawah pengawasan lembaga bernama Bunkyo Kyoku.

    Jenis-jenis Sekolah pada Masa Pendudukan Jepang

    1. Sekolah rakyat (kokumin gakko)

    Terbuka untuk semua kalangan dengan masa belajar 6 tahun. Sekolah ini dibuka di lokasi bekas sekolah desa, HIS, ELS, atau sekolah kelas satu dan dua.

    Sekolah Rakyat pertama kali dibuka pada 1 Juni 1942 di beberapa lokasi, seperti HIS Djagamonjet di Jatinegara.

    2. Sekolah menengah pertama (shoto chu gakko)

    Setelah lulus Sekolah Rakyat, siswa melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama selama 3 tahun. Sekolah ini baru dibuka kembali pada September 1942 setelah ditutup selama lima bulan.

    3. Sekolah menengah tinggi (koto chu gakko)

    Pada awalnya hanya ada 4 sekolah menengah tinggi di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Tahun 1943, jumlahnya bertambah di Bandung dan Surakarta.

    4. Sekolah menengah kejuruan

    Meliputi Sekolah Pertukangan, Sekolah Teknik, serta Sekolah Pelayaran di Cirebon. Sekolah Pelayaran Tinggi juga didirikan saat itu.

    5. Sekolah guru (shihan gakko)

    Ada tiga jenis sekolah guru, yaitu sekolah guru 2 tahun (shoto shihan gakko), sekolah guru 4 tahun (guto shihan gakko), dan sekolah guru 6 tahun (koto shihan gakko).

    6. Perguruan tinggi

    Saat awal pendudukan, hampir semua perguruan tinggi peninggalan Belanda ditutup. Namun, pada 1943, Jepang mulai membuka kembali beberapa perguruan tinggi, seperti Sekolah Kedokteran Tinggi di Jakarta, Sekolah Kedokteran Gigi di Surabaya, dan Sekolah Farmasi di Jakarta.

    Pada 1944, Sekolah Teknik Lanjutan dibuka di Bandung dan Sekolah Kedokteran Hewan di Bogor. Kemudian pada awal 1945, Akademi Pemerintahan berdiri di Jakarta.

    Itulah sejarah Sekolah Rakyat pada zaman Belanda dan Jepang saat masih masa penjajahan di Indonesia.

  • Anggaran Mudik Gratis Kemenhub Susut Jadi Rp 17 M

    Anggaran Mudik Gratis Kemenhub Susut Jadi Rp 17 M

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyediakan anggaran program mudik gratis sebesar Rp 17 miliar. Anggaran tersebut susut dibandingkan gelaran mudik gratis tahun sebelumnya.

    “Kalau tahun lalu Rp 20 miliaran, sekarang Rp 17 miliar,” kata Plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani di Kembang Goela, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025) kemarin.

    Dalam program mudik gratis ini, Kemenhub menyediakan 520 unit bus dengan rincian 386 bus untuk mudik dan 134 bus untuk balik Lebaran. Sementara untuk kapasitas penumpang sebanyak 21.536 dengan rincian 15.640 untuk mudik dan 5.896 untuk balik Lebaran.

    Selain itu, Kemenhub juga menyediakan 10 truk angkutan sepeda motor berkapasitas 300 unit. Adapun operasional truk tersebut dibagi menjadi dua bagian, yakni lima truk untuk mudik dan lima truk lainnya untuk balik Lebaran.

    Tujuan Mudik Gratis Kemenhub

    Ahmad Yani mengatakan, mudik gratis tahun ini membidik 31 kota tujuan. Untuk Sumatera terdapat empat kota meliputi Palembang, Lampung, Bengkulu, dan Padang.

    Sementara Jawa Barat meliputi Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon dan Jawa Timur meliputi Madiun, Surabaya, Tuban, Malang, dan Temanggung.

    Kota tujuan mudik gratis didominasi daerah Jawa Tengah, yakni Semarang, Solo, Yogyakarta, Wonogiri, Purwokerto, Tegal, Pekalongan, Demak, Boyolali, Klaten, Pati, Blora, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Magelang, Wonosari, Jepara, dan Sragen.

    “Pendaftaran dan validasi mulai tanggal 9 sampai 23 Maret. Kemudian pemberangkatan mudik 26 sampai 28 Maret 2025. Keberangkatan balik tanggal 4 sampai tanggal 5 April,” jelasnya.

    Ahmad Yani menambahkan, susutnya anggaran dan kuota mudik gratis Kemenhub juga ditambal program yang sama dilakukan oleh Kementerian lainnya, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Tapi kan masih banyak teman-teman lain, kalau dari BUMN kurang lebih 100 ribu penumpang yang akan diangkut,” tutupnya.

    (ara/ara)

  • Waspada Cuaca Ekstrem di Jabar 6-12 Maret 2025, Ini Daftar Wilayah Terdampak

    Waspada Cuaca Ekstrem di Jabar 6-12 Maret 2025, Ini Daftar Wilayah Terdampak

    Berikut daftar wilayah di Jawa Barat yang berpotensi dilanda hujan sedang hingga lebat atau sangat lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada 6-12 Maret 2025:

    Kamis, 6 Maret 2025: Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Banjar, Kabupaten Pangandaran

    Jumat, 7 Maret 2025: Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis

    Sabtu, 8 Maret 2025: Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar 

    Minggu, 9 Maret 2025: Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur

    Senin, 10 Maret 2025: Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya 

    Selasa, 11 Maret 2025: Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis

    Rabu, 12 Maret 2025: Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis

    BMKG, kata Retno, mengimbau masyarakat dan instansi terkait agar waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologis akibat cuaca esktrem seperti hujan lebat hingga sangat lebat dalam skala lokal, serta angin kencang yang dapat mengakibatkan dampak seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta dampak kerusakan lainnya.

    “Tetap tenang, namun tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang sewaktu-waktu dapat terjadi,” tandasnya.

    Selain itu, masyarakat juga diminta untuk mengenali potensi bencana di lingkungannya dan mulai memahami cara mengurangi resiko bencana tersebut. Misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, bergotong royong menjaga kebersihan dan menata lingkungan sekitarnya.

    “Tetap meng-update informasi dan pemerintah daerah setempat terkait protokol evakuasi apabila terjadi bencana,” ucapnya.

     

    Reporter: Arby Salim

  • Disbudpar Sebut Larangan Study Tour Jadi Musibah Berat, Dedi Mulyadi Soroti Tujuan: Tidak Ada Arti

    Disbudpar Sebut Larangan Study Tour Jadi Musibah Berat, Dedi Mulyadi Soroti Tujuan: Tidak Ada Arti

    TRIBUNJATIM.COM – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon menampung keluhan dari pihak tour and travel terkait larangan Gubernur Jabar.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi seperti diketahui memberikan kebijakan baru untuk sekolah menghapuskan kegiatan Study Tour.

    Dampaknya, larangan tersebut dirasa merugikan pihak penyelenggara tour dan travel.

    Larangan kegiatan studi tour di  oleh Gubernur Jawa Bara Dedi Mulyadi membuat pelaku wisata di Cirebon, khususnya tour and travel, merasa terpukul.

    Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon yang mengajak para pelaku usaha untuk berbenah.

    Kepala Disbudpar Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, menyebut kebijakan tersebut ibarat musibah bagi pelaku usaha pariwisata.

    Namun, menurutnya, larangan itu juga membuka peluang evaluasi dan pengembangan potensi wisata lokal.

    “Ya, bagi para pelaku tour and travel di Cirebon khususnya merupakan sebuah tsunami atau musibah ya (dengan adanya Inpres Nomor 1 Presiden dan imbauan Gubernur soal larangan studi tour) itu.”

    “Tapi kan di balik itu ada banyak peluang yang justru kita bisa evaluasi, bagian juga dari potensi,” ujar Agus saat diwawancarai di kantornya, Selasa (4/3/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari TribunJabar.ID, Rabu (5/3/2025).

    Agus mengatakan, larangan studi tour juga berdampak pada kunjungan wisata dari luar daerah.

    Bahkan, sejumlah agen perjalanan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai membatalkan perjalanan ke Jawa Barat.

    Untuk menghadapi situasi ini, Disbudpar Kota Cirebon berencana memperkuat promosi wisata berbasis kolaborasi antarwilayah se-Cirebon Raya yang meliputi Cirebon, Kuningan, Majalengka.dan Indramayu.

    “Strategi kita adalah sekarang kita tinggal ayo kita kuatkan apa yang kita punya.”

     “Artinya, ini momentum untuk bagaimana masing-masing kabupaten dan kota itu egosektoral kita turunkan,” ucapnya.

  • Guru Olahraga dan Wakepsek SMP di Sumsel Minta Rp1 Juta untuk Proses Pindah Sekolah, Kepsek Kaget

    Guru Olahraga dan Wakepsek SMP di Sumsel Minta Rp1 Juta untuk Proses Pindah Sekolah, Kepsek Kaget

    TRIBUNJATIM.COM – Dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah, kini menjadi sorotan publik. 

    Apalagi setelah aksi Hanifah, siswi SMAN 7 Cirebon yang berani kuak dugaan pungli pada Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi. 

    Kini, dugaan pungli di SMP Negeri 4 Satap Liukang Tupabiring, Pangkep, Sulawesi Selatan yang jadi sorotan. 

    Pungli itu dilakukan oleh Rahmat, guru olahraga sekaligus mantan Wakil Kepala Sekolah (Wakepsek) Bidang Kesiswaan dan Ikhsan guru Bahasa Inggris sekaligus Wakepsek Bidang Kurikulum.

    Aksi pungli yang dilakukan Wakepsek ini terungkap usai orangtua siswa melapor kepada kepala sekolah.

    Kepsek pun kaget mengetahui hal tersebut.

    Melansir dari TribunTimur, video orangtua siswa tentang tindakan pungli yang dilakukan guru tersebut viral di media sosial.

    Dalam video yang berdurasi 1 menit 44 detik ini terungkap bahwa orangtua siswa tersebut diminta untuk membayar Rp 1 juta untuk proses pindah sekolah.

    Uang tersebut bisa diangsur hingga Mei mendatang.

    Guru tersebut juga mengancam tak bisa memberikan nilai karena orangtua siswa enggan membayar.

    “Anak saya bisa diterima (pindah sekolah) jika membayar Rp1 juta. Itu diangsur sampai Mei. Saya sempat tanyakan, apa memang harus membayar, katanya iya. Beberapa waktu kemudian, saya kembali dipanggil, katanya dia sudah tidak bisa meminta pembayaran lagi kepada saya, karena ada laporan yang sampai kepada kepala sekolah, tidak usah membayar, tapi saya sudah tidak bisa memberikan nilai, silahkan menghadap kepada kepala sekolah,” kata orangtua tersebut.

    Kepala SMP Negeri 4 Satap  Liukang Tupabiring Ramadanial Bahar saat dihubungi, Selasa (4/3/2025), mengonfirmasi adanya kejadian tersebut.

    Ia mengaku tak tahu-menahu terkait aksi pungli yang dijalankan keduanya.

    “Saya baru tahu dari laporan orangtua. Setelah adanya laporan orangtua korban via telepon, saya kaget dan segera memanggil dua orang oknum guru untuk meminta klarifikasi,” katanya.

    Ia menyebutkan proses pindah sekolah tak memungut biaya apa pun.

    “Tidak ada biaya apapun, sangat dilarang melakukan pungutan, ini murni inisiatif mereka berdua,“ bebernya.

    Atas aksinya, oknum guru ini terpaksa dicopot dari jabatan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan.

    “Pak Rahmat sudah diberhentikan dari jabatan Wakasek Kesiswaan kalau Pak Ikhsan masih punya tanggung jawab untuk menyelesaikan rekapan nilai untuk semester ini, jadi mungkin setelah semester ini kami berhentikan juga,” katanya.

    Saat berita ini dilansir, Tribun-Timur.com masih berusaha mendapatkan konfirmasi dari Rahmat dan Iksan.

    PUNGLI DI SEKOLAH – Foto arsip untuk ilustrasi berita dugaan pungli di SMP Negeri 4 Satap Liukang Tupabiring, Pangkep, Sulawesi Selatan. (Freepik)

    Diberitakan TribunJatim.com sebelumnya, kasus pungutan liar (pungli) yang diungkap oleh Hanifah, seorang siswi SMAN 7 Cirebon, telah menjadi perhatian publik, terutama setelah ia melaporkan kejadian tersebut kepada Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi.

    Melalui laporan ini, Hanifah membuka mata banyak pihak mengenai praktik pungli yang terjadi terkait Program Indonesia Pintar (PIP) di sekolahnya.

    Pungutan sebesar Rp250.000 yang dipotong dari dana PIP senilai Rp1,8 juta menjadi sorotan.

    Hal ini semakin memperkeruh isu pungutan liar di lingkungan pendidikan.

    Dalam video yang viral di media sosial, Hanifah dengan tegas melaporkan kejadian tersebut.

    Ia menjelaskan bahwa ia merasa tidak bisa tinggal diam karena khawatir dengan nasib adik-adik kelasnya yang mungkin akan menjadi korban pungli tersebut di masa mendatang. 

    “Kalo saya ga speak up, kasian adik kelas saya,” ucap Hanifah dengan penuh keyakinan.

    Baginya, melaporkan kasus ini adalah langkah yang benar, terutama karena ia yakin tidak ada yang salah dengan sikapnya.

    Meskipun mendapat perhatian luas, Hanifah tetap menunjukkan keberaniannya.

    PUNGLI SMAN 7 CIREBON,- Inilah sosok Hanifah, siswi yang berani membongkar dugaan pungli yang terjadi di sekolahnya, SMAN 7 Cirebon, Jawa Barat terhadap Dedy Mulyadi. (TribunCirebon.com/Eko Yulianto)

    Ketika ditanya oleh Dedi Mulyadi, “Kamu nggak takut?” Hanifah dengan tegas menjawab tidak, karena menurutnya, yang dilakukannya adalah hal benar dan tidak ada yang salah. 

    Ia menyampaikan laporannya dengan sikap yang sopan dan berfokus pada kebutuhan teman-temannya yang memang benar-benar membutuhkan bantuan.

    Hanifah juga menegaskan bahwa ada banyak teman-temannya yang dalam kondisi sulit, seperti yatim piatu, yang sangat membutuhkan bantuan dari program PIP.

    Namun justru dana yang seharusnya mereka terima ditahan oleh pihak sekolah.

    Namun, keberanian Hanifah ternyata membuatnya harus menghadapi intimidasi.

    Beberapa guru di SMAN 7 Cirebon memberikan sindiran terhadapnya, bahkan menyebutnya dan teman-temannya tidak beradab dan seperti preman. 

    PUNGLI SMAN 7 CIREBON,- Inilah sosok Hanifah, siswi yang berani membongkar dugaan pungli yang terjadi di sekolahnya, SMAN 7 Cirebon, Jawa Barat terhadap Dedy Mulyadi. (YouTube Kang Dedi Mulyadi)

    Ada juga yang menyebarkan hoaks mengenai dirinya dan teman-temannya. 

    Meskipun demikian, Hanifah tidak gentar dan tetap melanjutkan perjuangannya untuk mengungkapkan kebenaran.

    Menanggapi intimidasi tersebut, pihak sekolah melalui Humas SMAN 7 Cirebon, Undang Ahmad Hidayat, mengonfirmasi bahwa mereka telah memanggil guru-guru yang diduga melakukan intimidasi terhadap Hanifah.

    Beberapa guru mengakui kesalahan mereka dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

    “Kami sudah memanggil yang bersangkutan dan sudah meminta jangan pernah menyinggung menyindir lagi, termasuk saat memberikan pelajaran.” jelas Undang.

    “Mereka meminta maaf dan tidak akan mengulangi,” kata Undang, menegaskan bahwa pihak sekolah mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini.

    Kasus ini semakin memperlihatkan pentingnya sikap keberanian dalam menghadapi ketidakbenaran di lingkungan pendidikan.

    Tindak lanjut dari pihak berwenang dan sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa praktik pungli ini tidak terulang.

    Pihaknya diminta agar siswa-siswi yang membutuhkan bantuan melalui program seperti PIP benar-benar menerima hak mereka tanpa adanya pemotongan atau pungutan liar lainnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com

    Berita Viral lainnya