kab/kota: Cirebon

Jakarta – Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi dan Ekonomi Hijau guna mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060. Pembentukan Satgas ini tertuang dalam Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025.

Satgas ini dibentuk pada saat Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (24/03) bersama dengan para mitra internasional membahas strategi percepatan implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP). JETP didirikan pada KTT G20 di Bali pada tahun 2022 sebagai bagian dari kemitraan antara Pemerintah Indonesia dengan International Partners Group (IPG) dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Kemitraan ini memperkuat transisi energi dengan dukungan internasional.

“Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025. Satgas ini dibentuk memiliki empat kelompok kerja yaitu energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia,” kata Airlangga selaku Ketua Komite Pengarah Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau dalam keterangannya, Selasa (25/3/2025).

Sebagai bagian dari implementasi JETP, sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan total komitmen sebesar US$ 1,1 miliar. Dari jumlah tersebut, 9 proyek mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas. Sementara 45 proyek lainnya menerima hibah senilai US$ 233 juta.

Selain itu, IPG juga telah mengamankan jaminan senilai US$ 1 miliar melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek transisi energi bersih, termasuk pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi sektor-sektor utama, serta inisiatif dekarbonisasi industri dan infrastruktur.

“Dalam pembicaraan tadi, beberapa proyek yang secara pragmatis juga disebut karena ini merupakan tujuan daripada JETP, antara lain Muara Laboh di Sumatera Barat, itu adalah program untuk biotermal dan diharapkan bisa beroperasi di 2027. Kemudian juga ada beberapa proyek yang dalam pipeline, baik itu photovoltage seperti di Saguling, kemudian juga ada beberapa proyek lain seperti dekarbonisasi atau phasing out dari Cirebon Power. Itu juga masuk dalam pembahasan. Di samping itu juga ada beberapa proyek yang lain termasuk waste to energy yang diusulkan untuk segera masuk di dalam pipeline JETP, yaitu proyek di Legok Nangka di Jawa Barat,” jelas Airlangga.

Rapat tersebut juga membahas langkah-langkah percepatan implementasi transisi energi yang mencakup revisi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), percepatan pencairan dan optimalisasi skema pendanaan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas publik melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital.

Selain itu, sinergi lintas sektor menjadi penting untuk memastikan bahwa transisi energi di Indonesia berjalan efektif, inklusif, dan kompetitif. Airlangga juga menekankan perlunya kolaborasi erat dengan sektor swasta dan mitra internasional guna mempercepat adopsi teknologi rendah karbon dan mengoptimalkan pendanaan hijau. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional, Indonesia optimistis dapat menjalankan transisi energi yang efektif, inklusif, dan kompetitif.

“Pemerintah akan terus melakukan koordinasi antar kementerian. Kemudian juga diharapkan pencairan daripada financing berbagai moda ini bisa terus didorong. Pemerintah melakukan pantauan dan evaluasi berbasis digital dan para stakeholder bisa mengakses, serta secara berkala akan dilakukan koordinasi,” terang Airlangga.

(kil/kil)