Xcloud.id

kab/kota: Cirebon

  • Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Desak Grab Hentikan Layanan Akses Hemat, Apa Alasannya? – Halaman all

    Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Desak Grab Hentikan Layanan Akses Hemat, Apa Alasannya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak Grab agar segera menghapus layanan GrabBike Hemat atau Akses Hemat.

    Pasalnya hal itu dinilai diskriminatif dengan memprioritaskan pengemudi yang mendaftar skema itu demi mendapat lebih banyak orderan.

    Ketua SPAI Lily Pujiati, mengatakan skema itu diskriminatif karena lebih memprioritaskan pengemudi yang mendaftar dalam mendapatkan orderan lebih banyak alias gacor.

    Sementara di sisi lain akan membuat pengemudi lain menjadi sepi orderan atau anyep.

    “Contohnya adalah skema GrabBike Hemat atau Akses Hemat yang diprotes oleh gelombang demonstrasi dari pengemudi ojol di berbagai kota seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Palembang, Cirebon, Mataram, Kupang dan lainnya,” katanya kepada media di Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

    Sebagai catatan, pekan ini ratusan driver ojol turun ke jalan dan mendatangi kantor Grab di beberapa daerah untuk memprotes layanan Hemat tersebut.

    Grab Hemat adalah istilah yang mengacu pada program Akses Hemat layanan GrabBike Hemat.

    Berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan para mitra pengemudi ojol Grab, driver harus mendaftar terlebih dulu untuk mengikuti program ini.

    Situs resmi Grab menjelaskan GrabBike Hemat merupakan layanan transportasi baru untuk perjalanan jarak pendek dengan tarif terjangkau yang tersedia di seluruh kota operasional Grab di Indonesia.

    Lily mengatakan, skema Hemat ini akan memotong pendapatan pengemudi ojol sebesar Rp 2.000 bila pengemudi menjalankan orderan antar penumpang sebanyak 2-5 orderan.  

    Kemudian potongan akan naik menjadi Rp 3.000 bila menjalankan perintah dari platform sebanyak 6 orderan atau lebih. Potongan itu mulai berlaku saat diluncurkan di bulan Februari lalu.

    Namun kemudian potongan tersebut naik di bulan April ini hingga Rp 20.000 untuk menjalankan perintah platform sebanyak 10 orderan atau lebih.

    “Semua potongan itu semakin memberatkan karena selain itu platform masih melakukan potongan setiap orderan yang dikerjakan pengemudi ojol. Belum lagi biaya operasional yang harus ditanggung pengemudi ojol seperti biaya parkir, bensin, pulsa, paket data, spare parts, cicilan kendaraan, cicilan atribut (jaket, helm, tas) dan biaya lainnya,” jelasnya.

    Penjelasan Pihak Grab

    Director, Mobility & Logistics, Grab Indonesia Tyas Widyastuti mengatakan, pihaknya menghargai hak Mitra Pengemudi untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka, selama dilakukan dengan tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    “Kami juga menyediakan wadah bagi Mitra untuk mengemukakan pendapat dan masukan melalui berbagai saluran komunikasi,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

    “Termasuk melalui layanan GrabSupport maupun kegiatan tatap muka antara perwakilan Grab dengan komunitas Mitra Pengemudi yang dilaksanakan secara berkala,” tambahnya.

    Tyas mengungkapkan, Grab senantiasa memberikan akses berbagai layanan utama bagi Mitra Pengemudi seperti GrabBike, GrabCar, GrabFood, GrabMart hingga GrabExpress, tanpa tambahan biaya.

    Sedangkan Program Akses Hemat, jelasnya, merupakan program tambahan baru yang bersifat opsional atau pilihan bagi pengemudi.

    Program ini, kata Tyas, memungkinkan Mitra Pengemudi mendapatkan akses pada layanan GrabBike Hemat.

    Meski demikian, dia memastikan bahwa penawaran program tambahan ini tidak bersifat wajib, sehingga Mitra dapat membatalkan partisipasinya kapan saja tanpa biaya apapun.

    “Adapun, ketentuan biaya langganan harian ketika mengikuti Program Akses Hemat berbeda di setiap kota, dan telah diinformasikan pertama kali saat Mitra mendaftar program ini di aplikasi GrabDriver,” jelas Tyas.

    Ia mengatakan, program Akses Hemat diluncurkan sejak awal 2025 usai mempertimbangkan masukan Mitra Pengemudi sebelumnya yang mengeluhkan terkait ketersediaan layanan GrabBike Hemat.

    Meski demikian, Grab akan terus meninjau program baru ini secara berkala dan akan menerapkan penyesuaian-penyesuaian, jika diperlukan.

  • Desa Wisata Pandansari, Destinasi Liburan Favorit dengan Sensasi Tubing Seru di Batang

    Desa Wisata Pandansari, Destinasi Liburan Favorit dengan Sensasi Tubing Seru di Batang

    TRIBUNJATENG.COM,BATANG – Desa Wisata (Deswita) Pandansari kembali mencuri perhatian sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

    Daya tariknya wisata air ini mengundang ribuan wisatawan, terutama selama momen libur Lebaran.

    Berdasarkan data pengelola, Deswita Pandansari mencatatkan kunjungan yang mencapai angka 10.000 pengunjung pada musim liburan terakhir. 

    Pengunjung yang datang pun tak hanya berasal dari daerah sekitar, seperti Batang, Tegal, dan Cirebon, tetapi juga dari wilayah yang lebih jauh.

    Salah satu daya tarik utama objek wisata ini adalah paket tubing dengan harga Rp60.000 per orang.

    Paket ini menawarkan pengalaman menyusuri sungai sepanjang 4 kilometer, lengkap dengan fasilitas transportasi lokal, pemandu wisata, asuransi, dokumentasi, serta makan dan minum. 

    “Pengunjung tak hanya menikmati tubing, tetapi juga bersantap bersama dengan menu spesial yang kami siapkan,” tutur Pengelola Deswita Pandansari, Mutrofin.

    Selain tubing, berbagai paket kegiatan lainnya seperti outbound dan camping juga tersedia.

    Bahkan, pihak pengelola tengah merancang fasilitas glamping (glamour camping) untuk menambah pilihan wisatawan yang ingin bermalam.

    “Kami sedang mempersiapkan pembangunan glamping di lokasi yang memiliki pemandangan indah. Semoga bisa segera selesai dan memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung,” jelasnya.

    Keceriaan wisata ini juga dirasakan oleh salah satu pengunjung, Viyan Perdana.

    Ia bersama keluarganya sangat menikmati liburan di Deswita Pandansari, terutama anak balitanya yang tak disangka-sangka turut merasakan sensasi tubing.

    “Saya tidak menyangka anak saya yang belum genap lima tahun akan begitu senang bermain tubing.

    Bahkan, dia ingin kembali ke sini lagi ajak keluarga besar di masa liburan mendatang,”pungkasnya.(din)

  • SPAI Desak Skema Orderan Hemat di Aplikasi Ojol Dihapus

    SPAI Desak Skema Orderan Hemat di Aplikasi Ojol Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA – serikat pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak penghapusan skema orderan diskriminatif yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi ojek online (ojol) seperti Grab dan Gojek.

    Ketua SPAI Lily Pujiati menilai bahwa skema ini dinilai menciptakan ketimpangan karena hanya menguntungkan sebagian kecil pengemudi yang ikut dalam program tertentu, sementara merugikan mayoritas pengemudi lainnya.

    Menurutnya, menyatakan bahwa skema-skema seperti GrabBike Hemat atau Akses Hemat merupakan bentuk diskriminasi karena memprioritaskan pengemudi yang mendaftar program tersebut agar mendapatkan lebih banyak orderan (gacor), sedangkan pengemudi lain menjadi sepi orderan (anyep).

    “Serikat Pekerja Angkutan Indonesia menuntut dihapuskannya program atau skema orderan diskriminatif yang dipraktekkan perusahaan platform,” tegas Lily lewat rilisnya, Sabtu (19/4/2025).

    Lily menjelaskan, skema GrabBike Hemat yang mulai diterapkan sejak Februari 2025 telah memotong pendapatan pengemudi secara bertahap. Pada tahap awal, pemotongan dilakukan sebesar Rp 2.000 untuk 2–5 orderan dan naik menjadi Rp 3.000 untuk lebih dari 6 orderan.

    Namun, pada April 2025, potongan melonjak tajam hingga Rp 20.000 bagi pengemudi yang menyelesaikan 10 orderan atau lebih. Menurutnya, program ini telah memicu gelombang demonstrasi dari pengemudi ojol di berbagai kota seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Palembang, Cirebon, Mataram, hingga Kupang.

    Tak hanya Grab, Gojek juga menerapkan kebijakan serupa melalui skema slot dan aceng (argo goceng). Dalam skema ini, pengemudi dikenakan potongan hingga Rp3.300 per orderan.

    Lily mencontohkan, untuk layanan antar makanan, pengemudi hanya menerima Rp 5.000 dari total tarif sebesar Rp 8.800 setelah dipotong skema aceng.

    Selain skema-skema tersebut, beban pengemudi ojol makin berat karena masih ada potongan platform berkisar 30% hingga 50% dari setiap orderan. Mereka juga harus menanggung berbagai biaya operasional seperti bensin, parkir, pulsa, data internet, cicilan kendaraan dan atribut, hingga biaya perawatan kendaraan.

    Melihat kondisi tersebut, SPAI menuntut Kementerian Ketenagakerjaa untuk bersikap tegas terhadap perusahaan platform dan segera menghapus skema-skema diskriminatif yang merugikan pekerja.

    Minta Pengakuan Status Pekerja Tetap

    Lebih lanjut, Lily menekankan bahwa pengakuan pengemudi ojol sebagai pekerja tetap adalah langkah mendesak yang harus segera direalisasikan agar hak-hak dasar mereka sebagai pekerja dapat dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

    “Dengan adanya pengakuan status pekerja tetap, maka otomatis skema diskriminatif seperti skema slot, aceng, akses hemat akan hilang. Bahkan potongan platform akan menjadi 0% karena pendapatan pengemudi ojol sudah dijamin dengan adanya hak upah minimum (UMP) setiap bulan, upah lembur, cuti haid, melahirkan dan keguguran yang dibayar,” ujar Lily.

    Pengakuan status pekerja tetap juga dinilai akan menjamin perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi dalam menjalankan pekerjaan yang diperintahkan oleh perusahaan platform seperti Gojek, Grab, Maxim, Shopee Food, InDrive, Lalamove, Deliveree, Borzo, dan lainnya.

    SPAI menegaskan bahwa keadilan dan perlindungan hukum bagi pengemudi ojol, taksi online, serta kurir berbasis aplikasi merupakan hal mendesak yang tak bisa lagi ditunda.

    Skema-skema eksploitasi yang hanya menguntungkan perusahaan harus segera dihapus dan digantikan dengan sistem kerja yang manusiawi dan sesuai hukum.

    “Selain itu pengemudi ojol dengan berstatus pekerja tetap, akan mendapatkan perlakuan yang adil  dengan dijaminnya persamaan hak dan tanpa diskriminasi dalam menjalankan pekerjaan yang diperintahkan,” pungkas Lily.

  • Bandara Kertajati Diusulkan Jadi Titik Pemberangkatan Haji Jemaah Jabar dan Sebagian Jateng

    Bandara Kertajati Diusulkan Jadi Titik Pemberangkatan Haji Jemaah Jabar dan Sebagian Jateng

    Bisnis.com, MAJALENGKA – Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Maman Imanulhaq mengusulkan agar Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati melayani keberangkatan jemaah haji asal Jawa Barat dan daerah perbatasan Jawa Tengah seperti Brebes dan Tegal. 

    Tujuannya, agar titik pemberangkatan jemaah tidak terus-menerus terpusat di Bandara Soekarno-Hatta, melainkan tersebar merata guna meningkatkan efisiensi dan keadilan layanan haji nasional.

    Maman menyebutkan, tahun ini erjadi penurunan jumlah kelompok terbang (kloter) haji dari Bandara Kertajati. Padahal, tahun sebelumnya, pihaknya telah mendorong agar Kertajati bisa melayani hingga 60 kloter. Namun, justru realisasi tahun ini turun drastis menjadi hanya 28 kloter.

    “Tahun lalu, kami mendorong agar Kertajati bisa menangani 60 kloter. Tapi realisasinya tahun ini justru berkurang. Ini perlu dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Maman di Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka, Sabtu (19/4/2025).

    Menurut Maman, Bandara Kertajati memiliki potensi besar sebagai pintu utama pemberangkatan haji untuk wilayah Jawa Barat. Selain letaknya yang strategis, Kertajati juga dinilai mampu mengurai kepadatan yang selama ini terpusat di Bandara Soekarno-Hatta.

    Ia menambahkan, optimalisasi Kertajati bukan semata persoalan efisiensi jarak, tetapi juga bagian dari upaya mendekatkan layanan ibadah haji kepada masyarakat. Terlebih, banyak jemaah asal Cirebon, Indramayu, Majalengka, hingga Brebes dan Tegal yang secara geografis lebih dekat ke Kertajati daripada ke Jakarta.

    “Pemerataan layanan haji adalah bentuk keadilan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah pusat. Apalagi ini menyangkut pelayanan ibadah yang sangat sensitif,” tegas Maman.

    Selain soal titik pemberangkatan, Maman juga menyoroti aspek teknis lain yang tak kalah penting, yakni kesiapan tenaga medis yang mendampingi jemaah.

    Ia menilai, tahun ini terjadi kekurangan tenaga kesehatan haji akibat ketentuan baru dari Pemerintah Arab Saudi yang mewajibkan sertifikasi khusus bagi tenaga medis yang bertugas selama musim haji.

    “Kita perlu lebih serius dalam menyiapkan sumber daya manusia, terutama tenaga medis. Jangan sampai kekurangan ini berujung pada gangguan pelayanan terhadap jemaah, apalagi banyak yang sudah lansia dan punya riwayat penyakit,” tuturnya.

    Ia berharap Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bisa lebih solid dalam mempersiapkan kebutuhan tenaga kesehatan haji, termasuk dalam hal pelatihan dan sertifikasi sesuai standar internasional. 

    Maman juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian demi menjamin keselamatan dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

    Lebih lanjut, kata Maman, pemerintah saat ini tengah merancang penguatan ekosistem haji dan umrah secara nasional. Salah satu pilar utama dari penguatan tersebut adalah menjadikan Bandara Kertajati sebagai hub strategis pemberangkatan haji dan umrah untuk kawasan barat Indonesia.

    “Ekosistem haji tidak hanya soal administrasi dan pelayanan jemaah. Kita juga bicara tentang integrasi transportasi, teknologi, serta tata kelola kelembagaan yang lebih modern,” jelasnya.

    Maman pun menyebut bahwa Badan Pengelola Haji (BPH) yang kini tengah dalam proses awal pembentukan, akan memegang peranan penting dalam transformasi ekosistem haji Indonesia. 

    Meski saat ini lembaga tersebut masih mengadopsi sistem kerja Kemenag, dalam waktu dekat BPH diharapkan bisa memiliki sistem sendiri yang lebih otonom dan profesional.

  • Tangkap Pelaku Pelecehan Seksual di CSB Mall Cirebon, Polisi Duga Korban Lebih dari Satu

    Tangkap Pelaku Pelecehan Seksual di CSB Mall Cirebon, Polisi Duga Korban Lebih dari Satu

    JABAR – Kepolisian Resor (Polres) Cirebon Kota menangkap seorang pria berinisial ES (33) pelaku pelecehan remaja perempuan berusia 17 tahun di kawasan pertokoan di Cirebon Super Block (CSB) Mall pada Kamis 17 April malam.

    Kepala Polres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 22.00 WIB, saat korban berinisial FL sedang berjalan di area pertokoan didekati pelaku yang melakukan tindakan tersebut.

    “Korban saat itu sedang berjalan, kemudian didekati oleh pelaku, lalu pelaku menyentuh bagian sensitif dari korban,” katanya di Cirebon, Jumat 18 April, disitat Antara.

    Usai kejadian, kata dia, petugas keamanan pusat perbelanjaan itu bersama masyarakat yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku.

    Ia menyebutkan, saat diamankan pelaku mengalami luka ringan, karena sempat menjadi sasaran amukan warga setelah kejadian tersebut.

    “Saat petugas kami tiba, pelaku sudah dalam keadaan dipukuli,” katanya.

    Eko mengatakan pelaku kini sudah dibawa ke Mapolres Cirebon Kota untuk menjalani pemeriksaan, serta dipastikan kondisi fisik pelaku saat ini dalam keadaan sehat.

    “Saat ini pelaku sedang kami lakukan pemeriksaan. Semalam kami juga mengecek kondisi kesehatannya dan sampai sejauh ini pelaku dalam keadaan sehat,” ujarnya.

    Menurut dia, pelaku telah mengakui perbuatannya dan saat ini pihak penyidik masih mendalami motif di balik tindakan tersebut. Pemeriksaan juga terus dilakukan terhadap saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian.

    “Perbuatannya memang sudah dilakukan dan sudah diakui oleh pelaku. Kami juga sudah meminta keterangan dari saksi korban, sekuriti, dan saksi lain di TKP. Motifnya masih kami dalami,” tuturnya.

    Ia menyampaikan karena korban masih berusia 17 tahun, maka penyidik menerapkan pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk menjerat pelaku pada kasus ini.

    “Karena korban masih di bawah umur, kami menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman bagi pelaku berkisar antara lima sampai 15 tahun penjara,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih fokus pada satu korban, namun tidak menutup kemungkinan adanya laporan tambahan.

    Polres Cirebon Kota pun sudah membuka jalur pelaporan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki informasi atau menjadi korban lain dari tindakan pelaku.

    “Mungkin ada korban lain yang pernah mengalami kejadian serupa dengan pelaku ini. Silakan melaporkan ke Polres Cirebon Kota. Bisa lewat 110 atau datang langsung ke kantor,” ucap dia.

  • PT KAI Daop 4 Semarang Siapkan 90 Ribu Tiket Pada Libur Panjang

    PT KAI Daop 4 Semarang Siapkan 90 Ribu Tiket Pada Libur Panjang

    TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG – PT Kereta Api Indonesia Daop 4 Semarang siapkan 90 ribu tiket pada libur panjang Wafat Yesus Kristus dan Paskah.

    Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo mengatakan mulai Kamis, 17 April hingga Minggu, 20 April 2025, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang menyiapkan sebanyak 90.094 tiket kereta api atau rata-rata 22.524 tiket per hari untuk masyarakat yang ingin bepergian dengan moda transportasi kereta api.

    “KAI Daop 4 Semarang mengoperasikan sebanyak 33 perjalanan kereta api per hari yang berangkat dari stasiun wilayah Daop 4 Semarang, dengan tujuan ke berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Cirebon, Surabaya, Purwokerto, Tegal, Solo, Madiun, Jember hingga Banyuwangi,” ujarnya, Kamis (17/4/2025).

    Menurutnya, terdapat  62 perjalanan KA yang melintas di wilayah Daop 4 Semarang. 

    Total terdapat 95 perjalanan kereta api penumpang per hari yang beroperasi selama periode empat hari long weekend tersebut.

    Lanjutnya, pada pukul 09.00 WIB,  mencatat sebanyak 50.105 tiket telah terjual untuk periode libur panjang, atau rata-rata 12.526 tiket per hari.

    Tingkat penjualan tiket mencapai 56 persen, KAI mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pemesanan.

    “Masih banyak tiket yang tersedia. Kami mengajak masyarakat untuk segera merencanakan perjalanannya dan membeli tiket melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, atau kanal resmi lainnya yang telah bekerja sama dengan KAI,” jelasnya.

    Ia menuturkan peningkatan mobilitas masyarakat diprediksi akan terus terjadi, dengan estimasi jumlah penumpang yang diberangkatkan dari wilayah Daop 4 Semarang mencapai lebih dari 20 ribu orang pada hari. 

    “Kepadatan keberangkatan penumpang  akan berlangsung pada Jumat, 18 April dan Minggu, 20 April 2025, dengan jumlah penumpang yang diberangkatkan mencapai lebih dari 21 ribu orang per hari,” tandasnya.(rtp)

     

     

     

  • Arah Priok Macet Parah, Operator Terminal Non-Peti Kemas Jamin Layanan Normal

    Arah Priok Macet Parah, Operator Terminal Non-Peti Kemas Jamin Layanan Normal

    Jakarta –

    Layanan operasional PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Nonpetikemas disebut tetap berjalan lancar dan dalam kondisi yang aman dan terkendali. Meski, terjadi kemacetan panjang di sekitar kawasan pelabuhan.

    Kemacetan tersebut dipicu oleh lonjakan aktivitas truk logistik yang memasuki area pelabuhan menjelang libur panjang akhir pekan.

    Branch Manager PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok Budi Utoyo menyatakan bahwa operasional di dalam terminal tetap terkendali. “Kegiatan layanan di terminal PTP Nonpetikemas Cabang Tanjung Priok berjalan dengan lancar dan aman. Lalu lintas di dalam terminal dalam kondisi ramai lancar,” ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

    PTP Nonpetikemas juga memastikan monitoring terhadap layanan terus dilakukan secara intensif, serta koordinasi aktif dengan seluruh pemangku kepentingan terus dijalankan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas di dalam kawasan pelabuhan.

    “Upaya kami berfokus pada pengendalian operasional dan koordinasi lintas pihak, guna memastikan pelayanan tetap optimal di tengah meningkatnya volume aktivitas logistik,” tambah Budi.

    PTP Nonpetikemas berkomitmen untuk terus menjaga performa layanan di terminal, terutama di momen-momen dengan potensi peningkatan trafik logistik yang tinggi.

    Untuk diketahui, PTP Nonpetikemas merupakan operator terminal non peti kemas yang menangani kegiatan bongkar muat kargo curah cair, curah kering, general cargo dan lain-lain. PTP Nonpetikemas telah beroperasi di 11 cabang pelabuhan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yaitu DKI Jakarta-Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Banten-Cabang Pelabuhan Banten, Jawa Barat-Cabang Cirebon, Lampung-Cabang Panjang, Bengkulu-Cabang Bengkulu.

    Kemudian, Sumatera Selatan-Cabang Palembang, Jambi-Cabang Jambi, Sumatera Barat-Cabang Teluk Bayur, Kep Bangka Belitung-Cabang Tanjung Pandan dan Cabang Pangkal Balam serta Kalimantan Barat-Cabang Pontianak.

    (acd/acd)

  • Sepanjang 2024, Telkom Bawa 84.291 UMKM Binaan Naik Kelas lewat Program Go Modern – Halaman all

    Sepanjang 2024, Telkom Bawa 84.291 UMKM Binaan Naik Kelas lewat Program Go Modern – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebagai bentuk upaya dalam melaksanakan program-program Tanggung Jawab Sosial (TJSL) secara berkelanjutan, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), sepanjang tahun 2024, secara konsisten melaksanakan program-program pembinaan di 31 wilayah Telekomunikasi (Witel) dan di 42 Rumah BUMN yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan total UMKM Binaan Rumah BUMN Telkom berjumlah 84.291 UMKM. Salah satu program pembinaan yang dilakukan adalah Go Modern.

    Go Modern merupakan program pembinaan yang berfokus pada peningkatan kualitas produk. Terdapat beberapa aktivitas pembinaan dalam program Go Modern, diantaranya gebyar sertifikasi, berbagai pelatihan, program nutrition fact, dan packfest.

    Adapun hasil akhir dari berbagai aktivitas pembinaan pada program Go Modern tersebut adalah Modern Market Ready berupa kurasi penempatan berbagai produk di Vending Machine.

    Gebyar Sertifikasi merupakan tahapan dari program Go Modern yang dilakukan untuk membantu UMKM agar mendapatkan sertifikasi usaha dalam bentuk NIB, perizinan usaha dalam bentuk P-IRT, Informasi Nilai Gizi untuk dicantumkan dalam kemasan Packfest, dan Registered untuk HaKI bagi Brand UMKM.

    Beberapa Witel dan Rumah BUMN yang telah menjalankan aktivitas Gebyar Sertifikasi sepanjang tahun 2024, di antaranya adalah Rumah BUMN Koba, Witel Kalteng, Witel Samarinda, Rumah BUMN Kabanjahe, Rumah BUMN Pamekasan, Rumah BUMN Barsel, dan Rumah BUMN Takengon.

    Adapun hasil dari program Gebyar Sertifikasi sepanjang tahun 2024 adalah sejumlah 1.629 UMKM telah mendapatkan sertifikasi Halal, 5.647 UMKM telah mendapatkan sertifikasi usaha dalam bentuk NIB, 2.127 UMKM telah mendapatkan perizinan usaha dalam bentuk P-IRT, dan 689 UMKM telah mendapatkan informasi nilai gizi untuk dicantumkan dalam kemasan Packfest.

    Terdapat beberapa pelatihan untuk UMKM pada program Go Modern, meliputi Knowledge Sharing, Branding, Branding dan Kemasan, Dasar Manajemen, Kewirausahaan Dasar, Standarisasi Usaha, dan Sosialisasi Rumah BUMN. Beberapa Witel dan Rumah BUMN yang telah menjalankan aktivitas pelatihan untuk UMKM di antaranya, Witel Cirebon, Witel Pasuruan, Rumah BUMN Sijunjung, dan Rumah BUMN Malang.

    Adapun hasil dari program pelatihan UMKM, sepanjang tahun 2024 adalah sejumlah 185 UMKM telah mendapatkan pelatihan terkait dengan Knowledge Sharing, 79 UMKM telah mendapatkan pelatihan terkait dengan Branding, 126 UMKM telah mendapatkan pelatihan untuk materi Branding dan Kemasan, 88 UMKM telah mendapatkan pelatihan tentang Dasar Manajemen, 142 UMKM telah mendapatkan pelatihan tentang Kewirausahaan Dasar, 553 UMKM telah mendapatkan pelatihan terkait standarisasi usaha, dan 210 Rumah BUMN telah mendapatkan sosialisasi terkait dengan Rumah BUMN.

    Program Nutrition Fact merupakan program inisiatif Telkom yang dirancang untuk memberikan informasi mengenai nilai gizi suatu produk makanan atau minuman. Program ini bertujuan untuk membantu konsumen membuat pilihan yang lebih sehat dengan menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami tentang kandungan gizi yang terdapat di dalam produk. Sepanjang tahun 2024, Terdapat 38 Rumah BUMN yang telah berpartisipasi dengan total 401 Tabel Nutrition Fact UMKM yang sudah terbit dan 44 Witel yang berpartisipasi dengan total 297 Tabel Nutrition Fact yang sudah terbit.

    Packfest merupakan program yang ditujukkan untuk meningkatkan kualitas produk UMKM melalui Improvement, Rebranding, Upgrading Kemasan Produk UMKM, dan diharapkan akan mampu mendorong peningkatan Pemasaran (Aspect to Commerce) bagi produk UMKM yang mengikuti program.

    Sepanjang tahun 2024, program ini dibuka ke seluruh UMKM binaan di 44 Rumah BUMN Telkom dan 61 Witel, dimana dalam implementasinya Telkom akan memberikan bantuan design, branding, koneksitas ke pabrik kemasan, dan biaya produksi kemasan sebesar 50 persen dari total biaya yang harus dikeluarkan.

    Sepanjang tahun 2024, terdapat 87 Rumah BUMN dan Witel yang berpartisipasi, 568 UKM yang berpartisipasi, serta 468.000 kemasan yang dicetak.

    Halalfest merupakan program yang mewajibkan UMKM binaan Telkom untuk memiliki sertifikat halal regular dengan fasilitator dan rangers sebagai penyelia halal bagi UMKM. Terdapat dua jenis sertifikat Halal yang akan diberikan untuk UMKM.

    Untuk Halal Regular akan diberikan kepada UMKM yang bergerak di bidang catering atau cafe, sedangkan Self-Declare akan diberikan kepada UMKM yang bergerak di bidang makanan ringan dan minuman ringan. 

    Sepanjang tahun 2024, program ini terdapat di 87 Rumah BUMN dan Witel yang berpartisipasi dengan total 250 UKM yang berpartisipasi pada Halal Reguler dan 1.136 UKM yang berpartisipasi pada Halal Self Declare.

    Senior General Manager Social Responsibility Telkom Hery Susanto menyatakan, “Telkom hadir dengan program pembinaan yang merupakan program inisiatif Social Responsibility Center (SRC) Telkom yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu UMKM binaan Telkom agar bisa lebih baik, lebih maju, dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar.”

    Melalui program Go Modern, Telkom berkomitmen untuk berkontribusi dalam mendukung UMKM meningkatkan kualitas produknya agar dapat senantiasa memperkuat kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produknya.

  • APBN Terbatas, Proyek Pipa Gas Dumai-Sei Mangkei Jadi Dilelang Tahun Ini?

    APBN Terbatas, Proyek Pipa Gas Dumai-Sei Mangkei Jadi Dilelang Tahun Ini?

    Bisnis.com, JAMBI — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan nasib lelang pembangunan pipa gas bumi Dumai ke Sei Mangkei.

    Proyek pipa gas Dumai-Sei Mangkei (Dusem) tersebut akan mengintegrasikan jaringan gas bumi antara Pulau Sumatra dengan Pulau Jawa dengan sambungan ke pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem).

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan, hingga saat ini, belum ada rencana pasti kapan lelang pipa Dusem dimulai. Menurutnya, pemerintah masih berfokus pada pembangunan proyek pipa transmisi gas bumi Cisem tahap II (Ruas Batang – Cirebon – Kandanghaur Timur).

    “Belum tahu ya, karena sekarang kita mau menyelesaikan yang dari Cisem itu tahap II,” kata Djoko di Jambi, Rabu (16/4/2025).

    Menurutnya, setelah proyek Cisem Tahap II rampung, pihaknya baru akan fokus pada proyek Dusem. Dia menuturkan, hal ini dilakukan karena anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terbatas.

    “Setelah itu [Cisem tahap II] selesai, baru kita anggarkan lagi yang dari Dumai – Sei Mangkei. Bertahap lah, karena keuangan itu kan terbatas ya APBN,” ucap Djoko.

    Lelang proyek pembangunan pipa gas bumi Dumai mulanya direncanakan akan dilaksanakan pada kuartal II/2025. Hal itu sebelumnya diungkapkan oleh 
    Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas ESDM Laode Sulaeman.

    Laode mengatakan, pihaknya mengestimasikan nilai kontraknya mencapai Rp7,8 triliun dan diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk didanai dengan APBN. 

    “Kalau untuk Dusem sama lelang juga. Insyaallah 2025 awal, kuartal II,” kata Laode kepada wartawan, dikutip Selasa (1/10/2024) lalu. 

    Saat itu, Laode menerangkan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap rancangan basic design, termasuk perhitungan jalur yang akan dilewati sehingga panjangnya masih belum dipastikan. 

    “Jadi panjangnya itu belum fix tapi lima ratusan ke atas,” ujarnya.

  • Beda dengan MUI, PBNU Tolak Seruan Jihad Lawan Israel

    Beda dengan MUI, PBNU Tolak Seruan Jihad Lawan Israel

    GELORA.CO – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil mengaku sepakat Mufti Agung Mesir Nazir Ayyad yang mengepalai Darul Ifta terkait menolak fatwa yang dikeluarkan oleh International Union of Muslim Scholars (IUMS), tentang jihad melawan Israel.

    Pasalnya, IUMS mengeluarkan Fatwa jihad melawan Israel termasuk di dalamnya soal boikot terhadap perusahaan dari negara-negara yang diduga mendukung Israel, menuai respons kritis dari berbagai tokoh dan lembaga otoritatif di dunia Islam. 

    Ayyad secara tegas menolak fatwa tersebut mengingat jihad seperti itu merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi membahayakan stabilitas negara-negara muslim. 

    “Mendukung rakyat Palestina dalam hak-hak mereka yang sah adalah kewajiban agama, kemanusiaan, dan moral. Namun, dukungan ini harus diberikan dengan cara yang benar-benar melayani kepentingan rakyat Palestina, dan bukan untuk memajukan agenda-agenda tertentu atau usaha-usaha sembrono yang dapat menyebabkan kehancuran, pemindahan, dan bencana lebih lanjut bagi rakyat Palestina sendiri,” ungkap Ayyad, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Senada dengan Ayyad, Gus Ulil menilai fatwa Darul Ifta Mesir yang menolak seruan jihad tersebut justru lebih tepat dan kuat. 

    “Jihad tidak bisa dilaksanakan oleh otoritas non-negara. Jihad harus diotorisasi oleh imam alias pemerintah yang sah,” ujar Gus Ulil kepada awak media, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Gus Ulil menjelaskan fatwa memang bisa berbeda antar sesama ulama, juga antara satu lembaga fatwa yang satu dan yang lain. 

    Menurutnya perbedaan fatwa ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor politik. Ia juga menyoroti kemungkinan adanya kepentingan politik di balik fatwa IUMS mengingat lembaga itu berbasis di Qatar. 

    Di sisi lain, sejumlah ulama dan delegasi pesantren se-Jawa dan Madura dalam forum Bahtsul Masa’il yang diselenggarakan di Pondok Buntet Pesantren, Cirebon, Jawa Barat beberapa waktu lalu juga memberikan penegasan serupa. 

    Forum menyarankan agar keputusan terkait boikot produk dilakukan melalui kebijakan pemerintah, mengingat dampaknya yang luas dan menyangkut kepentingan publik. 

    Ketua penyelenggara forum Bahtsul Masa’il Se-Jawa Madura, Abbas Fahim mengungkapkan dalam pembahasan di forum tersebut para ulama menyepakati bahwa pada dasarnya, hukum memboikot produk tertentu sebagai aksi protes atas ketidakadilan diperbolehkan dalam syariat, asalkan memenuhi dua ketentuan utama. 

    Pertama, produk yang diboikot harus memiliki keterkaitan yang jelas dan dapat dibuktikan dengan pihak yang melakukan kezaliman. Kedua, gerakan boikot tidak boleh menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi pihak lain, seperti PHK massal tanpa solusi yang memadai. 

    Forum juga telah mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dan selektif dalam menyikapi informasi yang beredar terkait daftar produk yang diboikot, agar tindakan ini tidak merugikan masyarakat Indonesia sendiri.