Xcloud.id

kab/kota: Cirebon

  • Ini Daftar Sejumlah Pesantren yang Gagal Menerima Hibah Buntut Pergeseran APBD 2025

    Ini Daftar Sejumlah Pesantren yang Gagal Menerima Hibah Buntut Pergeseran APBD 2025

    JABAR EKSPRES – Rencana kucuran hibah ke sejumlah yayasan atau pesantren di Jawa Barat terpangkas pada 2025. Itu buntut dari kebijakan efisiensi atau pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

    Berdasarkan dokumen Peraturan Gubernur No 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2025, tercatat ada 370 lebih lembaga yang direncanakan bakal menerima kucuran hibah. Itu baru dalam satu sub di Biro Kesra Jabar. Yakni Sub Pengelolaan Sarana dan Prasaranan Spiritual.

    Namun kesemuanya itu kandas karena kebijakan pergeseran anggaran. Tersisa hanya pada dua lembaga. Yakni Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Jabar dengan nilai Rp 9 miliar. Dan Yayasan Mathlaul Anwar Ciaruteun Udik di Kabupaten Bogor senilai Rp 250 juta.

    Beberapa lembaga yang nyaris menerima kucuran hibah di 2025 itu tersebar di beberapa daerah di Jabar. Mulai dari Kabupaten Bogor, Garut, Kota Bandung, hingga Sukabumi.

    Di antaranya, Yayasan Al Busthomi di Kabupaten Cirebon dengan nilai sebelumnya Rp 557 juta. TPA Bahrul Ulum di Kabupaten Ciamis nilai Rp 100 juta.

    Lalu Ponpes Al Huda di Kabupaten Ciamis nilai Rp 350 juta, Ponpes Sirojul Huda di Kabupaten Garut nilai Rp 250 juta. Pondok Pesantren Thoriqul Huda Kabupaten Garut nilai Rp 1 miliar.

    Kemudian ada Yayasan Az-Zahra Parongpong di Kabupaten Bandung nilai Rp 1 miliar. Hingga Yayasan Salaman Fauzan Tiga di Kabupaten Garut nilai Rp 1,3 miliar.

    Di Sub Pengelolaan Sarana dan Prasaranan Spiritual awalnya direncanakan kucuran hibah sampai Rp 153,580 miliar. Tapi kini tinggal Rp 9,250 miliar. Sedangkan total hibah di Biro Kesra dari Rp 345,845 miliar jadi Rp 132,510 miliar.

    Sebelumnya, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Pemprov Jabar Andrie Kustria Wardana turut mengkonfirmasi terkait pergeseran anggaran hibah tersebut. “Kami di Biro Kesra tentu menyesuaikan pagu anggaran. Memang di Pergeseran Anggaran, hibah dikurangi,” jelasnya saat ditemui Jabar Ekspres, Kamis (17/4).(son)

  • Dinilai Rugikan Driver, Serikat Pekerja Ojol Akan Datangi Kantor Grab Terkait Layanan GrabHemat – Halaman all

    Dinilai Rugikan Driver, Serikat Pekerja Ojol Akan Datangi Kantor Grab Terkait Layanan GrabHemat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gabungan dari serikat pengemudi ojek online dan taksi online yang terdiri dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Koalisi Ojol Nasional (KON) dan Forum Komunitas Driver Online Indonesia (FKDOI) akan menyambangi Kantor Grab terkait layanan GrabHemat.

    Layanan tersebut dinilai merugikan mitra driver, sebab memberikan skema berbayar dengan nominal variatif.

    Diantaranya untuk 1-2 trip dengan potongan Rp 3.000, lalu 3-4 trip potongan Rp 8.500, berikutnya 5-6 trip potongan Rp 13.600, 7-9 trip potongan Rp 18.000 dan 10 trip ke atas potongan hingga mencapai Rp 20.000.

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pudjiati menyampaikan, jika skema tersebut tidak segera dihapus akan ada gelombang aksi susulan dari para pengemudi di kota-kota yang lain di Indonesia.

    “Iya kita akan adakan aksi besar-besaran. Ratusan driver akan ikut. Rencananya kita lakukan di 20 Mei 2025,” ungkap Lily kepada Tribunnews.com, Minggu (20/4/2025).

    Penolakan adanya layanan GrabHemat sudah dilakukan oleh para ojol di berbagai kota. Gelombang demonstrasi pengemudi Grab sudah dilakukan di berbagai kota seperti Cirebon, Semarang, Kupang dan Mataram.

    Ketua Presidium KON Andi Kristiyanto mengatakan, aksi demo yang dilakukan mitra ojol menjadi bentuk penolakan terhadap eksploitasi dan penjajahan modern yang dilakukan aplikator asing yang berinvestasi di Indonesia sejak 14 Mei 2014.

    “Itu adalah hal yang manusiawi ketika usaha maksimal yang dilakukan mitra pengemudi tidak sepadan atau bahkan berbanding terbalik dengan hasil,” ucap Andi dalam keterangan resmi, Minggu (20/4/2025).

    KON berharap layanan GrabHemat ini dihapuskan dan akan meminta aplikator dibayar berdasarkan jumlah order yang terakumulasi.

    “Ini dibayarkan menurut akumulasi jumlah order yang didapat para driver perhari di luar potongan 15 persen plus 5 persen yang sudah ditetapkan Kemenhub dalam KP1001 tahun 2022 sebesar 15 persen untuk biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi dan 5 persen sebagai biaya penunjang dukungan kesejahteraan bagi Mitra driver,” jelas Andi.

    Andi menilai adanya layanan GrabHemat memaksa secara halus setiap mitra ojol untuk mengikuti program itu. Contohnya tercermin dari jumlah order.

    “Ini dapat dibuktikan dengan tingkat atau jumlah orderan yang didapat oleh mitra pengemudi jika tidak mengikuti program itu di setiap harinya. Logikanya mana ada perusahan yang tidak mau program yang sudah dibuat dan menghasilkan keuntungan besar tidak sukses berjalan,” ungkapnya. 

    Senada dengan KON yang melakukan penolakan, Forum Komunitas Driver Online Indonesia (FKDOI) menegaskan pihaknya sedang mempertimbangkan menggelar aksi unjuk rasa untuk memprotes layanan GrabHemat.

    Ketua FKDOI Rahman, menyatakan saat ini FKDOI sudah berkolaborasi dengan KON sedang mengkaji kemungkinan apakah akan menggelar aksi serupa atau tidak.

    “Berdasarkan informasi dari rekan-rekan mitra Grab, mereka merasa sangat dirugikan. Hal ini karena ada potongan tambahan setelah mereka menyelesaikan sejumlah order,” ujar Rahman.

    Selama ini, menurut FKDOI para mitra Grab cenderung diam dan menerima keputusan aplikator, sehingga ketika terjadi rentetan aksi unjuk rasa di beberapa kota berarti layanan GrabHemat memang dirasa sangat memberatkan oleh para driver.

    Jangan Bikin Gaduh

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer akan memanggil Grab akibat kegaduhan soal layanan GrabBike Hemat atau Akses Hemat.

    Layanan tersebut dikeluhkan driver ojek online (ojol) karena dinilai diskriminatif.

    “Kami panggil kalau begitu caranya. Ini kan sudah melampaui keresahan,” kata Noel, sapaan akrabnya, kepada Tribunnews, Minggu (20/4/2025).

    Noel belum akan memanggil Grab pada pekan depan karena ia masih harus melakukan kunjungan kerja.

    Meski demikian, ia memastikan pemanggilan akan dilakukan secepatnya.

    “Kami lihat deh nanti. Pokoknya secepatnya kami akan melakukan pemanggilan,” ujar Noel.

    Sementara menanti waktu pemanggilan, ia terbuka bagi driver ojol yang ingin mengadukan Grab ke Kemnaker.

    “Laporkan saja ke kami. Kalau misalnya mereka (driver ojol) butuh membuka jalur, kami akan buka komunikasinya dengan aplikator,” ucap Noel.

    Ia memandang Grab telah membuat kegaduhan karena adanya layanan ini.

    Noel pun meminta agar Grab peka terhadap penolakan yang terjadi di antara para mitra pengemudi mereka.

    “Harusnya aplikator peka dong, jangan malah memaksakan ketika itu ada penolakan,” katanya.

    Ia mengaku geram dengan adanya layanan ini karena telah menimbulkan kegaduhan.

    Noel pun menduga Grab ingin balas dendam karena harus mengikuti anjuran pemerintah mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) atau Bantuan Hari Raya (BHR) untuk driver ojol pada perayaan Lebaran 2025.

    “Jangan-jangan aplikator ini dendam terhadap BHR kemarin. Jadi patut curiga sama hal begini. Peka kek, jangan bikin kegaduhan. Jangan sampai nanti malah kami jadi curiga,” ujar Noel.

    Noel menyarankan Grab agar mencabut layanan ini karena telah menimbulkan kegaduhan. Ia meminta agar manajemen Grab tidak terlalu lama mempertimbangkan pencabutan layanan ini.

    “Ketika ada resistensi, penolakan, cabut. Jangan terlalu lama. Jangan pakai argumentasi-argumentasi lain lagi, alasan-alasan lain lagi. Cabut. Kami nggak mau ada kegaduhan,” kata Noel.

    Berhubung driver memiliki status mitra dengan aplikator, Noel memandang mereka harusnya saling menguntungkan. Maka dari itu, Noel menginginkan agar layanan ini segera dicabut.

    “Jangan atas nama promo, atas nama apa, tapi drivernya disalahin. Jangan dong. Itu nggak fair. Kok begitu cara kemitraannya? Kemitraan itu selalu menguntungkan,” ucap Noel.

    Penjelasan Pihak Grab

    Director, Mobility & Logistics, Grab Indonesia Tyas Widyastuti mengatakan, pihaknya menghargai hak Mitra Pengemudi untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka, selama dilakukan dengan tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    “Kami juga menyediakan wadah bagi Mitra untuk mengemukakan pendapat dan masukan melalui berbagai saluran komunikasi,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

    “Termasuk melalui layanan GrabSupport maupun kegiatan tatap muka antara perwakilan Grab dengan komunitas Mitra Pengemudi yang dilaksanakan secara berkala,” tambahnya.

    Tyas mengungkapkan, Grab senantiasa memberikan akses berbagai layanan utama bagi Mitra Pengemudi seperti GrabBike, GrabCar, GrabFood, GrabMart hingga GrabExpress, tanpa tambahan biaya.

    Sedangkan Program Akses Hemat, jelasnya, merupakan program tambahan baru yang bersifat opsional atau pilihan bagi pengemudi.

    Program ini, kata Tyas, memungkinkan Mitra Pengemudi mendapatkan akses pada layanan GrabBike Hemat.

    Meski demikian, dia memastikan bahwa penawaran program tambahan ini tidak bersifat wajib, sehingga Mitra dapat membatalkan partisipasinya kapan saja tanpa biaya apapun.

    “Adapun, ketentuan biaya langganan harian ketika mengikuti Program Akses Hemat berbeda di setiap kota, dan telah diinformasikan pertama kali saat Mitra mendaftar program ini di aplikasi GrabDriver,” jelas Tyas.

    Ia mengatakan, program Akses Hemat diluncurkan sejak awal 2025 usai mempertimbangkan masukan Mitra Pengemudi sebelumnya yang mengeluhkan terkait ketersediaan layanan GrabBike Hemat.

    Meski demikian, Grab akan terus meninjau program baru ini secara berkala dan akan menerapkan penyesuaian-penyesuaian, jika diperlukan.

  • Wamenaker Noel akan Panggil Manajemen Grab Akibat Kegaduhan Layanan Hemat: Sudah Meresahkan – Halaman all

    Wamenaker Noel akan Panggil Manajemen Grab Akibat Kegaduhan Layanan Hemat: Sudah Meresahkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer akan memanggil manajemen Grab akibat kegaduhan soal layanan GrabBike Hemat atau Akses Hemat.

    Layanan tersebut dikeluhkan driver ojek online (ojol) karena dinilai diskriminatif.

    “Kami panggil kalau begitu caranya. Ini kan sudah melampaui keresahan,” kata Noel, sapaan akrabnya, kepada Tribunnews, Minggu (20/4/2025).

    Noel belum akan memanggil Grab pada pekan depan karena ia masih harus melakukan kunjungan kerja.

    Meski demikian, ia memastikan pemanggilan akan dilakukan secepatnya.

    “Kami lihat deh nanti. Pokoknya secepatnya kami akan melakukan pemanggilan,” ujar Noel.

    Sementara menanti waktu pemanggilan, ia terbuka bagi driver ojol yang ingin mengadukan Grab ke Kemnaker.

    “Laporkan saja ke kami. Kalau misalnya mereka (driver ojol) butuh membuka jalur, kami akan buka komunikasinya dengan aplikator,” ucap Noel.

    Ia memandang Grab telah membuat kegaduhan karena adanya layanan ini.

    Noel pun meminta agar Grab peka terhadap penolakan yang terjadi di antara para mitra pengemudi mereka.

    “Harusnya aplikator peka dong, jangan malah memaksakan ketika itu ada penolakan,” katanya.

    Ia mengaku geram dengan adanya layanan ini karena telah menimbulkan kegaduhan.

    Noel pun menduga Grab ingin balas dendam karena harus mengikuti anjuran pemerintah mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) atau Bantuan Hari Raya (BHR) untuk driver ojol pada perayaan Lebaran 2025.

    “Jangan-jangan aplikator ini dendam terhadap BHR kemarin. Jadi patut curiga sama hal begini. Peka kek, jangan bikin kegaduhan. Jangan sampai nanti malah kami jadi curiga,” ujar Noel.

    Noel menyarankan Grab agar mencabut layanan ini karena telah menimbulkan kegaduhan. Ia meminta agar manajemen Grab tidak terlalu lama mempertimbangkan pencabutan layanan ini.

    “Ketika ada resistensi, penolakan, cabut. Jangan terlalu lama. Jangan pakai argumentasi-argumentasi lain lagi, alasan-alasan lain lagi. Cabut. Kami nggak mau ada kegaduhan,” kata Noel.

    Berhubung driver memiliki status mitra dengan aplikator, Noel memandang mereka harusnya saling menguntungkan. Maka dari itu, Noel menginginkan agar layanan ini segera dicabut.

    “Jangan atas nama promo, atas nama apa, tapi drivernya disalahin. Jangan dong. Itu nggak fair. Kok begitu cara kemitraannya? Kemitraan itu selalu menguntungkan,” ucap Noel.

    Desakan dari Driver Ojol

    Sebagaimana diketahui, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak Grab agar segera menghapus layanan GrabBike Hemat atau Akses Hemat.

    Ketua SPAI Lily Pujiati, mengatakan skema itu diskriminatif karena lebih memprioritaskan pengemudi yang mendaftar dalam mendapatkan orderan lebih banyak alias gacor.

    Sementara di sisi lain akan membuat pengemudi lain menjadi sepi orderan atau anyep.

    “Contohnya adalah skema GrabBike Hemat atau Akses Hemat yang diprotes oleh gelombang demonstrasi dari pengemudi ojol di berbagai kota seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Palembang, Cirebon, Mataram, Kupang dan lainnya,” katanya kepada media di Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

    Sebagai catatan, pekan ini ratusan driver ojol turun ke jalan dan mendatangi kantor Grab di beberapa daerah untuk memprotes layanan Hemat tersebut.

    Grab Hemat adalah istilah yang mengacu pada program Akses Hemat layanan GrabBike Hemat.

    Berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan para mitra pengemudi ojol Grab, driver harus mendaftar terlebih dulu untuk mengikuti program ini.

    Situs resmi Grab menjelaskan GrabBike Hemat merupakan layanan transportasi baru untuk perjalanan jarak pendek dengan tarif terjangkau yang tersedia di seluruh kota operasional Grab di Indonesia.

    Lily mengatakan, skema Hemat ini akan memotong pendapatan pengemudi ojol sebesar Rp 2.000 bila pengemudi menjalankan orderan antar penumpang sebanyak 2-5 orderan.

    Kemudian potongan akan naik menjadi Rp 3.000 bila menjalankan perintah dari platform sebanyak 6 orderan atau lebih. Potongan itu mulai berlaku saat diluncurkan di bulan Februari lalu.

    Namun kemudian potongan tersebut naik di bulan April ini hingga Rp 20.000 untuk menjalankan perintah platform sebanyak 10 orderan atau lebih.

    “Semua potongan itu semakin memberatkan karena selain itu platform masih melakukan potongan setiap orderan yang dikerjakan pengemudi ojol. Belum lagi biaya operasional yang harus ditanggung pengemudi ojol seperti biaya parkir, bensin, pulsa, paket data, spare parts, cicilan kendaraan, cicilan atribut (jaket, helm, tas) dan biaya lainnya,” jelasnya.

    Penjelasan Pihak Grab

    Director, Mobility & Logistics, Grab Indonesia Tyas Widyastuti mengatakan, pihaknya menghargai hak Mitra Pengemudi untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka, selama dilakukan dengan tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    “Kami juga menyediakan wadah bagi Mitra untuk mengemukakan pendapat dan masukan melalui berbagai saluran komunikasi,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

    “Termasuk melalui layanan GrabSupport maupun kegiatan tatap muka antara perwakilan Grab dengan komunitas Mitra Pengemudi yang dilaksanakan secara berkala,” tambahnya.

    Tyas mengungkapkan, Grab senantiasa memberikan akses berbagai layanan utama bagi Mitra Pengemudi seperti GrabBike, GrabCar, GrabFood, GrabMart hingga GrabExpress, tanpa tambahan biaya.

    Sedangkan Program Akses Hemat, jelasnya, merupakan program tambahan baru yang bersifat opsional atau pilihan bagi pengemudi.

    Program ini, kata Tyas, memungkinkan Mitra Pengemudi mendapatkan akses pada layanan GrabBike Hemat.

    Meski demikian, dia memastikan bahwa penawaran program tambahan ini tidak bersifat wajib, sehingga Mitra dapat membatalkan partisipasinya kapan saja tanpa biaya apapun.

    “Adapun, ketentuan biaya langganan harian ketika mengikuti Program Akses Hemat berbeda di setiap kota, dan telah diinformasikan pertama kali saat Mitra mendaftar program ini di aplikasi GrabDriver,” jelas Tyas.

    Ia mengatakan, program Akses Hemat diluncurkan sejak awal 2025 usai mempertimbangkan masukan Mitra Pengemudi sebelumnya yang mengeluhkan terkait ketersediaan layanan GrabBike Hemat.

    Meski demikian, Grab akan terus meninjau program baru ini secara berkala dan akan menerapkan penyesuaian-penyesuaian, jika diperlukan.

  • Izin Tambang di Jabar Bakal Dievaluasi, KDM Tak Segan Cabut Jika Nakal

    Izin Tambang di Jabar Bakal Dievaluasi, KDM Tak Segan Cabut Jika Nakal

    JABAR EKSPRES -Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bakal mengevaluasi seluruh izin pertambangan di Jabar. Ia juga tidak segan mencabut izin tambang yang terbukti merusak lingkungan.

    Hal itu diungkapkan, Minggu (20/4). Ia menguraikan, sejauh ini pihaknya banyak menerima keluhan terkait aktivitas pertambangan di Jabar.

    “Mohon maaf tidak dapat mendatangi satu per satu. Tapi sikap kami jelas bahwa saya tidak akan berpihak pada penambang yang melanggar apalagi yang tidak berizin,” ucapnya dalam video yang juga dibagikan melalui akun medsosnya itu.

    Pria yang akrab disapa KDM itu melanjutkan, dalam waktu dekat bakal mengevaluasi seluruh izin tambang di Jabar.

    “Karena di era sebelumnya banyak izin yang dikeluarkan untuk tambang,” imbuhnya.

    BACA JUGA: Komitmen Ketahanan Pangan dan Upaya Peningkatan Ekonomi Peternak Lewat Pesta Patok Domba

    Menurut KDM, tambang yang bertentangan dengan prinsip lingkungan, kesinambungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan dan merusak infrastruktur akan dievaluasi.

    “Saya tegaskan tidak akan segan cabut izin tersebut. Bagi saya keberpihakan pada alam lingkungan dan masyarakat jauh di atas kepentingan penambang,” ucapnya.

    Sebelumnya, Satu tambang ilegal di Desa Jati, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, ditutup. Alasanya, pertambangan itu tidak berizin dan merusak lingkungan.

    Penutupan dilakukan oleh Tim Gabungan Pemprov Jabar, mereka terdiri dari Dinas ESDM, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kehutanan Jawa Barat, serta Satpol PP Kabupaten Cianjur.

    Selain itu, KDM juga sempat dibuat geram oleh aktivitas penambangan di Subang, kegiatan itu cukup mengotori jalan.

    BACA JUGA: Berhasil Juara, Domba Pesta Patok Alami Kenaikan Harga Jual

    Di sisi lain, Dinas ESDM Jabar sepanjang 2024, telah menindaklanjuti 176 titik tambang ilegal di Jabar. Hal tersebut, bagian dari respon aduan dari masyarakat. Tindak lanjutnya cenderung bersifat administratif, misalnya dalam bentuk surat teguran.

    Sebanyak 176 titik tambang ilegal itu tersebar di sejumlah kota kabupaten di Jabar.

    Rinciannya, di Kabupaten Sumedang 31 titik, Subang 24 titik, Bogor 23 titik, Sukabumi 20 titik, Bandung Barat 13 titik, Garut 12 titik, Tasikmalaya 12 titik, Pangandaran 9 titik, Purwakarta 8 titik. Kemudian Kota Tasikmalaya 6 titik, Kabupaten Bandung 5 titik, Bekasi 4 titik, Majalengka 4 titik, Ciamis 2 titik, Cirebon 2 titik dan Kuningan 1 titik.

  • Ribuan Massa Aksi Solidaritas Palestina Kecam Penghianatan Israel Terkait Gencatan Senjata di Gaza

    Ribuan Massa Aksi Solidaritas Palestina Kecam Penghianatan Israel Terkait Gencatan Senjata di Gaza

    JABAR EKSPRES – Aksi solidaritas untuk Palestina kembali bergema di Kota Bandung, Minggu (20/4).

    Hal ini buntut pengkhianatan yang dilakukan oleh pihak Israel, terkait kesepakatan gencatan senjata di wilayah Gaza dan tepi barat yang kini kembali memanas.

    Imbas serangan brutal ini, sedikitnya 1.630 warga Gaza telah terbunuh sejak pertengahan Maret 2025. Selain itu, sebanyak 40.000 warga di kamp pengungsian Nur Shams di Tulkarem dan Kamp Jenin harus kembali mengungsi dampak serangan Israel tersebut.

    Ketua panitia Aksi Solidaritas untuk Palestina, Heri Efendi, mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan momen besar dalam menggalang dukungan moral bagi perjuangan rakyat di Palestina.

    BACA JUGA: Capai 2.564 Jamaah, Bupati Bandung: Kuota Haji Kabupaten Bandung Terbanyak di Jabar

    Maka dari itu, puluhan ormas Islam baik Muhammadiyah, PWNU Jabar, Persatuan Islam (Persis), Daarut Tauhid, serta komunitas-komunitas lintas elemen ikut berpartisipasi pada aksi kali ini.

    “Ada beberapa ribu orang yang hadir pada aksi ini. Tapi, ini bukan sekadar jumlah, ini sikap kita menolak kejahatan Israel,” kata Heri.

    Diketahui, aksi serupa tak hanya dilakukan di Kota Bandung, tapi di titik wilayah kota Jawa Barat lainnya. Mulai dari Kota Cirebon di Masjid Raya At Taqwa, Kuningan di Halaman Masjid Raya Syi’arul Islam, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor di Tugu Kujang, Purwakarta di Lapang Sahate.

    Aksi ini diharapkanya, menjadi momentum kebangkitan persatuan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan universal, sekaligus mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas.

    BACA JUGA: Gencarkan Dukungan Kemanusian untuk Gaza, 15 Ribu Masyarakat Jabar Turun Aksi Bela Palestina

    “Kami mengajak semua masyarakat yang punya hati nurani, mari bersatu. Karena Palestina adalah ujian besar bagi kemanusiaan kita semua,” ungkapnya.

    Aksi solidaritas untuk Palestina turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan ulama besar seperti Abdullah Gymnastiar (Aa Gym). Dukungan untuk Palestina penting dilakukan sebagai bentuk rasa empati kemanusiaan konflik berkelanjutan tersebut.

  • Prabowo Kirim 1.000 Burung Hantu buat Basmi Hama Tikus

    Prabowo Kirim 1.000 Burung Hantu buat Basmi Hama Tikus

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan sebanyak 1.000 ekor burung hantu untuk mengusir hama tikus. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    Dody mengatakan pemberian burung hantu ini untuk mengatasi serangan hama tikus di kawasan pertanian, khususnya di Majalengka, Jawa Barat. Bantuan ini diumumkan dalam acara panen serempak di Desa Randegan Wetan, Kabupaten Majalengka, pada Senin (7/4/2025) lalu.

    Menurut Dody, bantuan tersebut sangat relevan dan mendukung keberhasilan penerapan teknologi Irigasi Padi Hemat Air (IPHA), yang telah terbukti mampu meningkatkan produksi padi secara signifikan.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden atas dukungan nyata dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mendukung peningkatan produksi pertanian nasional melalui pemberian burung hantu ini,” ujar Dody dalam keterangannya, Minggu (20/4/2025).

    IPHA merupakan inovasi dalam budidaya padi yang mengatur siklus pengairan sawah secara berselang (intermittent irrigation). Teknologi ini mampu menghemat air hingga 30% serta meningkatkan produktivitas padi hingga 169% dibanding metode konvensional.

    Namun demikian, penerapan IPHA juga menghadapi tantangan, salah satunya meningkatnya ancaman hama tikus. Kondisi sawah yang lebih dangkal dalam sistem IPHA memungkinkan tikus lebih mudah mencapai batang padi, sehingga meningkatkan risiko kerusakan panen.

    “Solusi alami berupa penggunaan burung hantu sebagai predator tikus terbukti efektif menekan populasi hama. Langkah ini juga lebih aman dan ramah lingkungan dibandingkan penggunaan pestisida kimia,” jelas Dody.

    Dody menyebut sebelumnya para petani di Indramayu dan Cirebon telah menerapkan metode pengendalian hama ini dengan memasang rumah burung hantu di sekitar area persawahan. Keberhasilan metode tersebut mendorong petani di Majalengka untuk mengadopsinya.

    Dody berharap bantuan burung hantu ini dapat menjaga stabilitas hasil panen pada area IPHA serta mendorong percepatan pencapaian target swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

    Sebelumnya, Prabowo menjanjikan membantu petani Majalengka dengan memberikan ribuan burung hantu. Hal ini disampaikan pada saat menghadiri acara panen raya bersama petani di 14 provinsi di Majalengka, Jawa Barat.

    Pada kesempatan itu, Prabowo berharap adanya metode untuk melawan hama yang berbeda-beda di setiap daerah. Dia mengambil contoh di daerah Majalengka yang menghadapi hama tikus yang pelik.

    “Kita juga harus cari obat antihama yang kita buat sendiri. Di daerah sini saya dapat laporan hama tikus yang sangat pelik masalahnya. Yang paling bagus katanya adalah burung hantu,” ujar dia di lokasi acara, seperti disiarkan di YouTube Septres, dikutip dari detikNews.

    Prabowo lantas bertanya terkait harga burung hantu per ekor. Dia pun berjanji membantu petani Majalengka dengan memberikan ribuan burung hantu.

    “Waduh harga burung hantu naik dong kalau sekarang kira-kira? Sekarang berapa harganya 1? Rp 150 ribu? Nggak, nanti saya bantu di sini ya, berapa burung hantu yang saudara perlu? Saya bantu. Benar ya? Perlu tambahan berapa burung hantu? 1.000 ekor? 1.000 ekor kali Rp 150 ribu, berarti Rp 150 juta, baik saya bantu hari ini juga,” tutur Prabowo.

    (acd/acd)

  • Nathalie Holscher Manggung Maraton Usai Kontroversi Saweran

    Nathalie Holscher Manggung Maraton Usai Kontroversi Saweran

    Jakarta, Beritasatu.com – Kontroversi selebritas Nathalie Holscher saat menerima saweran hingga ratusan juta rupiah ketika tampil sebagai DJ di Sidrap, Sulawesi Selatan, masih menjadi sorotan masyarakat. Namun di tengah derasnya kritik, selebritas sekaligus disc jockey (DJ) itu justru menunjukkan eksistensinya lewat jadwal manggung yang kian padat.

    Bukannya surut, panggung demi panggung terus berdatangan hingga membuat kalender Nathalie terlihat nyaris tanpa jeda. Dalam waktu dekat, Nathalie dijadwalkan tampil di sejumlah kota besar dan bahkan menyeberang ke luar negeri.

    Ia akan memulai rangkaian panggungnya di Mystique, Manado pada 26 April 2025. Bulan Mei tak kalah sibuk, dengan agenda di Mithas, Cirebon pada 9 Mei 2025, dilanjutkan dengan tampil di Pendekar, Serpong pada 24 Mei 2025, serta menutup Mei di Merumatta, Lombok pada 31 Mei 2025.

    Memasuki Juni 25, Nathalie masih akan melanjutkan aksinya di panggung Pendekar, Serpong pada 20 Juni 2025 dan kemudian terbang ke luar negeri untuk tampil di Temple PS, Kamboja pada 30 Juni 2025.

    “See you,” tulis Nathalie Holscher singkat dikutip dari akun Instagram miliknya, Minggu (20/4/2025).

    Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif dan DJ Nathalie Holscher. – (Beritasatu.com/Beritasatu.com)

    Kehadiran Nathalie Holscher memang saat ini ditunggu-tunggu banyak orang mengingat sosoknya kali ini tengah viral karena video penampilannya di Sidrap viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia terlihat menerima saweran uang yang kabarnya mencapai Rp 150 juta dari para penonton.

    Namun, alih-alih mendapat pujian, Nathalie justru diminta untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka oleh Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif.

    “Jujur saya sedih, bingung dan kecewa,” tulis Nathalie di Instagram-nya, Sabtu (19/4/2025). Ia menambahkan bahwa dirinya siap membantu mempromosikan Kota Sidrap, namun menyayangkan pernyataan bupati yang menurutnya tidak adil.

    “Kalau pun saya disuruh untuk mempromosikan Kota Sidrap dengan senang hati saya siap, tetapi masalah ini berbeda dong,” katanya.

    Menurut Nathalie Holscher, penampilannya malam itu semata-mata untuk menghibur pengunjung klub malam yang mengundangnya.

    “Masalah saya disawer itu juga merupakan salah satu bentuk apresiasi dari beberapa pengunjung klub tersebut. Lalu, kesalahan saya di mana? Saya hanya murni profesional kerja,” tegasnya.

    Ia pun mempertanyakan mengapa dirinya menjadi sasaran kritik, padahal praktik hiburan malam sudah lazim di daerah tersebut.

    “Kalau memang ada demo yang tidak mau ada klub-klub malam di Sidrap, kenapa harus membawa-bawa nama saya? Dan kenapa baru sekarang? Kemarin-kemarin ke mana?” ujar Nathalie Holscher dengan nada kecewa.

    Meski dihujat, fakta bahwa Nathalie Holscher  kini justru kebanjiran job membuktikan satu hal—kontroversi tidak selalu menjadi batu sandungan, kadang justru jadi panggung yang lebih besar.
     

  • Dampak Tarif Impor AS Naik, Ekspor Rotan Cirebon Terancam Mandek

    Dampak Tarif Impor AS Naik, Ekspor Rotan Cirebon Terancam Mandek

    PIKIRAN RAKYAT – Ekspor rotan Cirebon tertekan dampak dari pengenaan tarif impor yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat.

    Setelah Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor, transaksi ke negeri Paman Sam langsung terhenti.

    Sesuai keputusan Presiden Trump, untuk komoditi Indonesia, dikenakan tarif 32 persen. Hal ini membuat buyer (pembeli) di Amerika harus meninjau ulang rencana mengimpor produk furniture dari Cirebon, Indonesia.

    “Transaksi terhenti seketika begitu Trump memberlakukan tarif impor 32 persen untuk Indonesia, termasuk produk furniture rotan kami,” tutur M Akbar, salah satu pengusaha eksportir furniture rotan, Sabtu (19/4/2025).

    Pengusaha yang memiliki pabrik kerajinan rotan Desa Cangkring, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, mau tak mau menuruti perintah buyer.

    Para buyer di Amerika juga kelimpungan. Sampai akhirnya mereka menawarkan agar pengusaha rotan di Cirebon menurunkan Harga sesuai dengan tarif impor yang diberlakukan pemerintah Amerika untuk komoditi dari Indonesia.

    “Jadi kita negosiasi ulang. Para buyer minta agar kam menurunkan harga 32 persen supaya nanti produk kami smapai di konsumen dijual di Amerika dengan harga sebelumnya, tidak ada kenaikan,” ujar Akbar.

    Tentu saja, para pengusaha rotan di Cirebon sangat keberatan. Sebab, jika harus menurunkan harga sampai 32 persen, mereka akan rugi oleh tingginya ongkos produksi di dalam negeri.

    “Kita juga memaklumi permintaan para buyer. Ini kan kebijakan yang tiba-tiba, dan sama sekali di luar perkiraan. Sejak itu, sementara transaksi terhenti sampai ada kepastian atau ada alternatif lain,” ujar Akbar.

    Apa yang disampaikan Akbar menjadi keluhan dari para pengusaha eksportir furniture rotan dari Cirebon.

    Para pengusaha sementara menunggu kepastian dan hasil negosiasi yang dilakukan poemerintah pusat dengan pemerintah Amerika.

    “Memang ada penundaan pemberlakuan tarif impor selama 90 hari oleh pemerintah Trump. Kita terus menunggu perkembangan untuk memulai transaksi Kembali, dengan memanfaatkan penundaan,” tutur Akbar.

    Para pengusaha rotan Cirebon menunggu pendekatan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui delegasi untuk negosiasi dengan pemerintah Amerika.

    “Kita berharap, hasilnya bisa lebih memberikan peluang. Kita berharap untuk produk Indonesia, kalupun tarif impor diberlakukan, bisa serendah mungkin. Di sisi lain, kita juga akan berupaya seefisien mungkin dalam produksi agar ongkosnya bisa lebih ditekan,” katanya.

    Selama ini, komiditas furniture rotan Cirebon dimasukan ke dalam kategori Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID), atau ekspor unggulan, tidak hanya bagi Cirebon, tetapi juga bagi Indonesia.

    Migrasi ke Vietnam

    Pengusaha Cirebon meminta pemberlakuan tarif untuk Indonesia, jangan sampai lebih tinggi dari pesaing Utama ekspor furniture rotan, yakni Vietnam dan Malaysia.

    “Kalau tarif impor kita lebih tinggi dari Vietnam dan Malaysia, benar-benar ini kiamat bagi produk furniture rotan Cirebon ke Amerika. Sebab produk kita akan dijual lebih mahal di pasar Amerika,” tutur Akbar.

    Selama ini, Vietnam menjadi pesaing berat ekspor furniture rotan Cirebon. Jika tarif impor Indonesia lebih tinggi dari Vietnam, bisa terjadi migrasi industry rotan Cirebon ke Vietnam untuk mengejar pasar Amerika.

    “Pasar ekspor rotan Cirebon ke Amerika cukup besar, mencapai sekitar 30 persen. Selebihnya tersebar di sejumlah negara Eropa dan Asia,” tutur Akbar.

    Fenomena sama, migrasi dari Indonesia ke Vietnam, tidak hanya terjadi untuk furniture rotan, tetapi juga produk ekspor lain seperti garmen, elektronik, otomotif, alas kaki dan komiditi lainnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Driver Ojol Datangi Kantor Grab untuk Protes Layanan Hemat, Ini Kata Wamenaker  – Halaman all

    Driver Ojol Datangi Kantor Grab untuk Protes Layanan Hemat, Ini Kata Wamenaker  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer merespons ratusan driver ojek online (ojol) yang turun ke jalan dan mendatangi kantor Grab di beberapa daerah untuk memprotes layanan Hemat.

    Layanan GrabBike Hemat atau Akses Hemat dinilai driver ojol diskriminatif karena lebih memprioritaskan pengemudi yang mendaftar agar mendapatkan orderan lebih banyak.

    Secara prinsip, pria yang akrab disapa Noel itu mendukung driver ojol yang hendak menyampaikan aspirasi mereka.

    Namun, ia menegaskan Kemnaker tidak mendukung aksi demonstrasi yang menggunakan unsur kekerasan.

    “Demo banyak-banyak enggak apa-apa, tetapi jangan melakukan pengerusakan. Itu bukan jalan yang solutif,” kata Noel ketika dihubungi Tribunnews, Minggu (20/4/2025).

    “Silakan demo sebesar-besarnya, tetapi jangan melakukan kekerasan dan pengerusakan. Demonstrasi yang baik itu melakukan perlawanan bukan dengan cara kekerasan,” ujarnya.

    Menurut dia, keluhan-keluhan dari driver yang ada seperti ini harus dikaji oleh aplikator agar permasalahan yang ada tidak sampai berlarut-larut.

    “Manajemen Grab jangan membuat kegaduhan dengan kebijakan-kebijakan yang memberatkan,” ujar Noel.

    Immanuel Ebenezer, mengingatkan Grab agar tidak membuat program-program yang merugikan dan mengurangi pendapatan mitra. 

    “Kalau mitra itu harus sama-sama menguntungkan tidak boleh merugikan para driver,” ujarnya.

    Untuk itu, Noel mengatakan dirinya siap turun tangan untuk membantu para driver Grab menyuarakan aspirasinya dan mendukung unjuk rasa yang dilakukan selama tetap kondusif dan tidak menjurus ke arah kekerasan.

    “Jika memang program-programnya tidak mensejahterakan akan pemerintah bantu fasilitasi berdiskusi langsung dengan para petinggi [perusahaan] dan juga Kemnaker,” katanya.
      
    Perlu diketahui, pada 17 April 2025, ratusan mitra pengemudi Grab menggelar aksi unjuk rasa dan menyegel kantor Grab di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Aksi ini adalah wujud protes keras terhadap pemberlakuan layanan Grab Hemat yang dinilai merugikan pendapatan para pengemudi. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar Grab dihentikan operasinya di NTB.

    Demonstrasi menuntut penghapusan layanan “Grab Hemat” juga digelar di beberapa kota lainnya seperti Cirebon, Kupang, dan Semarang.

    Desak

    Sebagaimana diketahui, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak Grab agar segera menghapus layanan GrabBike Hemat atau Akses Hemat.

    Ketua SPAI Lily Pujiati, mengatakan skema itu diskriminatif karena lebih memprioritaskan pengemudi yang mendaftar dalam mendapatkan orderan lebih banyak alias gacor.

    Sementara di sisi lain akan membuat pengemudi lain menjadi sepi orderan atau anyep.

    “Contohnya adalah skema GrabBike Hemat atau Akses Hemat yang diprotes oleh gelombang demonstrasi dari pengemudi ojol di berbagai kota seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Palembang, Cirebon, Mataram, Kupang dan lainnya,” katanya kepada media di Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

    Sebagai catatan, pekan ini ratusan driver ojol turun ke jalan dan mendatangi kantor Grab di beberapa daerah untuk memprotes layanan Hemat tersebut.

    Grab Hemat adalah istilah yang mengacu pada program Akses Hemat layanan GrabBike Hemat.

    Berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan para mitra pengemudi ojol Grab, driver harus mendaftar terlebih dulu untuk mengikuti program ini.

    Situs resmi Grab menjelaskan GrabBike Hemat merupakan layanan transportasi baru untuk perjalanan jarak pendek dengan tarif terjangkau yang tersedia di seluruh kota operasional Grab di Indonesia.

    Lily mengatakan, skema Hemat ini akan memotong pendapatan pengemudi ojol sebesar Rp 2.000 bila pengemudi menjalankan orderan antar penumpang sebanyak 2-5 orderan.  

    Kemudian potongan akan naik menjadi Rp 3.000 bila menjalankan perintah dari platform sebanyak 6 orderan atau lebih. Potongan itu mulai berlaku saat diluncurkan di bulan Februari lalu.

    Namun kemudian potongan tersebut naik di bulan April ini hingga Rp 20.000 untuk menjalankan perintah platform sebanyak 10 orderan atau lebih.

    “Semua potongan itu semakin memberatkan karena selain itu platform masih melakukan potongan setiap orderan yang dikerjakan pengemudi ojol. Belum lagi biaya operasional yang harus ditanggung pengemudi ojol seperti biaya parkir, bensin, pulsa, paket data, spare parts, cicilan kendaraan, cicilan atribut (jaket, helm, tas) dan biaya lainnya,” jelasnya.

    Penjelasan Pihak Grab

    Director, Mobility & Logistics, Grab Indonesia Tyas Widyastuti mengatakan, pihaknya menghargai hak Mitra Pengemudi untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka, selama dilakukan dengan tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    “Kami juga menyediakan wadah bagi Mitra untuk mengemukakan pendapat dan masukan melalui berbagai saluran komunikasi,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

    “Termasuk melalui layanan GrabSupport maupun kegiatan tatap muka antara perwakilan Grab dengan komunitas Mitra Pengemudi yang dilaksanakan secara berkala,” tambahnya.

    Tyas mengungkapkan, Grab senantiasa memberikan akses berbagai layanan utama bagi Mitra Pengemudi seperti GrabBike, GrabCar, GrabFood, GrabMart hingga GrabExpress, tanpa tambahan biaya.

    Sedangkan Program Akses Hemat, jelasnya, merupakan program tambahan baru yang bersifat opsional atau pilihan bagi pengemudi.

    Program ini, kata Tyas, memungkinkan Mitra Pengemudi mendapatkan akses pada layanan GrabBike Hemat.

    Meski demikian, dia memastikan bahwa penawaran program tambahan ini tidak bersifat wajib, sehingga Mitra dapat membatalkan partisipasinya kapan saja tanpa biaya apapun.

    “Adapun, ketentuan biaya langganan harian ketika mengikuti Program Akses Hemat berbeda di setiap kota, dan telah diinformasikan pertama kali saat Mitra mendaftar program ini di aplikasi GrabDriver,” jelas Tyas.

    Ia mengatakan, program Akses Hemat diluncurkan sejak awal 2025 usai mempertimbangkan masukan Mitra Pengemudi sebelumnya yang mengeluhkan terkait ketersediaan layanan GrabBike Hemat.

    Meski demikian, Grab akan terus meninjau program baru ini secara berkala dan akan menerapkan penyesuaian-penyesuaian, jika diperlukan.

     

  • Harta Kekayaan Arif Suhartono, Dirut Pelindo Pelabuhan Tanjung Priok yang Macet Parah

    Harta Kekayaan Arif Suhartono, Dirut Pelindo Pelabuhan Tanjung Priok yang Macet Parah

    PIKIRAN RAKYAT – Simak harta kekayaan Arif Suhartono, Dirut Pelindo BUMN pengelola Pelabuhan Tanjung Priok. Sebelumnya, pelabuhan itu mengalami macet parah pada Rabu malam, 16 April 2025 sampai Kamis pagi, 17 April 2025.

    Arif Suhartono tak sendirian memimpin PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Ia didampingi Wakil Direktur Utama Hambra, Direktur Keuangan Mega Satria, Direktur SDM dan Umum Ihsanuddin Usman, Direktur Strategi Prasetyo, Direktur Investasi Boy Robyanto, dan Direktur Pengelola Putut Sri Muljanto.

    Selain Pelabuhan Tanjung Priok, beberapa pelabuhan lain yang dikelola Pelindo di Regional II adalah Cirebon dan Ciwandan (Cilegon, Banten) di Pulau Jawa. Pelabuhan di regional yang sama berlokasi di Sumatera Barat sampai Pontianak, Kalimantan Barat.

    Pelabuhan Tanjung Priok macet parah

    Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola BUMN PT Pelindo macet parah pada Rabu malam, 16 April 2025 lalu. Direktur Utama Arif Suhartono menjelaskan pada dua hari kemudian yakni pada Jumat, 18 April 2025 tentang alasan di balik peristiwa yang meresahkan masyarakat tersebut.

    “Penyebab utama dari kemacetan tersebut adalah meningkatnya jumlah kendaraan yang akan mengambil dan mengirim peti kemas, khususnya ke terminal NPCT1. Yang biasanya hanya 2.500 kendaraan, saat ini mencapai lebih dari 4.000,” ujarnya pada Jumat, 18 April 2025.

    Tak hanya itu, Arif juga menyebut pihaknya membatasi jumlah kontainer yang akan masuk dan keluar. Hal itu akan dilakukannya sampai situasi normal kembali.

    Pelabuhan Tanjung Priok macet parah, simak harta kekayaan Arif Suhartono Dirut Pelindo BUMN yang mengelola pelabuhan tersebut. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa.

    Gubernur Jakarta sampai minta maaf

    Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan permohonan maaf atas kasus macet parah di Pelabuhan Tanjung Priok tersebut. Hal itu disampaikannya pada Sabtu, 19 April 2025 di Balai Kota DKI Jakarta.

    “Saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu, secara khusus, saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya,” ujarnya kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Boy Darmawan.

    “Sehingga mengalami kemacetan lalu lintas dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan. Bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok,” katanya melanjutkan.

    Harta kekayaan Arif Suhartono Dirut Pelindo

    Arif Suhartono terakhir kali lapor harta kekayaan pada 15 April 2024 (periode 2023). Sedangkan dokumen LHKPN untuk harta periode 2024 tidak ditemukan di website resmi e-lhkpn KPK menurut pantauan Pikiran-rakyat.com hari ini, Minggu 20 April 2025 pukul 10.30 WIB. Berikut rincian hartanya periode 2023:

    Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/340 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp1.250.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/54 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp500.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 248 m2/220 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp1.250.000.000 Bangunan Seluas 22.75 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI, Rp570.700.000 Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp3.500.000.000 Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI, Rp500.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 667 m2/250 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp8.050.000.000

    Total tanah dan bangunan: Rp15.620.700.000

    Daftar kendaraan milik Arif Suhartono MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI, Rp2.500.000 MOBIL, TOYOTA ALPHARD G 2.5 PUTIH Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp1.300.000.000 MOBIL, HONDA HONDA HR-V 1.5L SE CVT Tahun 2023, HASIL SENDIRI, Rp390.100.000

    Total kendaraan: 1.692.600.000

    Daftar harta lainnya milik Arif Suhartono HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp1.258.635.500 SURAT BERHARGA: Rp7.528.289.071 KAS DAN SETARA KAS: Rp3.372.977.386 HARTA LAINNYA: Rp5.500.000.000

    Total harta kekayaan: Rp34.973.201.957

    Demikian harta kekayaan Arif Suhartono Dirut Pelindo pengelola Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan itu sempat macet parah sehingga meresahkan masyarakat pada Rabu-Kamis 16-17 April 2025 lalu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News