kab/kota: Cirebon

  • Polda Metro Jaya kerahkan 2.554 personel untuk amankan unjuk rasa ojol

    Polda Metro Jaya kerahkan 2.554 personel untuk amankan unjuk rasa ojol

    Warga kami minta mengatur waktu dan rute perjalanan untuk menghindari potensi kemacetan dan penutupan arus lalu lintas

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 2.554 personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa para pengemudi ojol (ojek online) yang bakal digelar hari ini.

    “Untuk personel dikerahkan sebanyak 2.554 personel gabungan pada sejumlah titik lokasi unjuk rasa,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Ade Ary menjelaskan personel tersebut terdiri atas unsur Polda Metro Jaya sebanyak 1.913 personel, Polres Metro Jakarta Pusat 230 personel, TNI 320 personel, dan Pemda DKI 91 personel.

    Arsip foto – Massa yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) berunjuk rasa di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (29/8/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/tom/aa.

    Dia menyebutkan pengamanan akan disebar di empat sektor utama meliputi area Monas Utara dan Selatan dikerahkan 1.080 personel, area Bundaran HI dan Kemenhub RI 285 personel, area DPR/MPR RI dan sekitar 989 personel, dan sektor pengaturan lalu lintas melibatkan 200 personel dari Ditlantas.

    Ade Ary juga mengimbau kepada seluruh warga DKI Jakarta dan pengguna jalan agar menghindari kawasan Monas, Bundaran HI, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI selama kegiatan unjuk rasa berlangsung.

    “Warga kami minta mengatur waktu dan rute perjalanan untuk menghindari potensi kemacetan dan penutupan arus lalu lintas,” katanya.

    Sementara untuk para peserta unjuk rasa agar menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    “Tidak membawa benda-benda yang membahayakan keselamatan umum, menghindari tindakan provokatif dan menjaga ketertiban di lokasi unjuk rasa dan juga menghargai petugas di lapangan yang menjalankan tugas pengamanan,” kata Ade Ary.

    Polda Metro Jaya menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, namun juga berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban bersama.

    “Dengan kerja sama yang baik antara masyarakat, peserta unjuk rasa, dan aparat keamanan, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” kata Ade Ary.

    Sekitar 500 ribu pengemudi ojek online (ojol) akan mematikan aplikasi dan menggelar unjuk rasa besar-besaran secara serentak pada Selasa, 20 Mei 2025, sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang diduga melanggar regulasi.

    Aksi tersebut akan diikuti pengemudi ojol dan taksi online dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, hingga Palembang, Lampung dan wilayah Banten Raya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada unjuk rasa ojol, polisi imbau masyarakat hindari lokasi ini

    Ada unjuk rasa ojol, polisi imbau masyarakat hindari lokasi ini

    “Beberapa tempat di antaranya yaitu Bundaran Patung Kuda (Medan Merdeka Selatan), Kementerian Perhubungan (Medan Merdeka Barat) dan di Gedung DPR/MPR RI

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengimbau kepada masyarakat agar menghindari sejumlah ruas jalan di beberapa titik lokasi karena adanya aksi penyampaian pendapat para pengemudi ojek online (ojol) pada Selasa (20/5).

    “Beberapa tempat di antaranya yaitu Bundaran Patung Kuda (Medan Merdeka Selatan), Kementerian Perhubungan (Medan Merdeka Barat) dan di Gedung DPR/MPR RI,” kata Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Argo menyebutkan kemungkinan akan terjadi peningkatan volume lalu lintas karena adanya aktivitas penyampaian aspirasi dalam aksi di lokasi tersebut.

    “Sehingga kami imbau bagi masyarakat pengguna jalan agar menghindari ruas ruas jalan di sekitar lokasi tersebut atau mencari jalan alternatif,” katanya.

    Argo juga menjelaskan, pihaknya sebisa mungkin tidak akan melakukan rekayasa arus lalu lintas guna memfasilitasi kelangsungan kegiatan masyarakat.

    “Rekayasa lalu lintas hanya akan diberlakukan apabila situasi dan kondisi kontingensi,” katanya.

    Ia juga menyebutkan kepada para peserta aksi dan masyarakat pengguna jalan untuk sama-sama menjaga agar kegiatan masyarakat dan kegiatan aksi penyampaian pendapat dapat berlangsung secara aman dan lancar dengan tetap menjaga ketertiban berlalu lintas.

    Sekitar 500 ribu pengemudi ojek online (ojol) akan mematikan aplikasi dan menggelar unjuk rasa besar-besaran secara serentak pada Selasa, 20 Mei 2025, sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang diduga melanggar regulasi.

    Aksi tersebut akan diikuti pengemudi ojol dan taksi online dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, hingga Palembang, Lampung dan wilayah Banten Raya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri minta pemda di Kawasan Rebana tingkatkan iklim investasi

    Mendagri minta pemda di Kawasan Rebana tingkatkan iklim investasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) di Kawasan Rebana, yang mencakup tujuh daerah otonom di Jawa Barat, untuk meningkatkan iklim investasi, guna menjadi motor penggerak ekonomi Jawa Barat dan daerah penyangga.

    Kawasan Rebana mencakup tujuh daerah otonom, yakni Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu.

    “Saya hanya menyampaikan bahwa poinnya, investasi di Jawa Barat harus bisa ditingkatkan dengan berbagai permasalahannya. Nanti kita bahas, diskusikan,” kata Tito dalam diskusi bertajuk “Investasi dan Pengembangan Berkelanjutan di Jantung Jawa Barat” di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jabar, Senin, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta.

    Dia mengungkapkan investasi tidak selalu harus berasal dari luar negeri, melainkan juga dapat didorong dari dalam negeri. Ia menilai posisi Jabar sangat strategis karena memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah serta populasi usia produktif yang besar.

    Oleh karena itu, dukungan terhadap pengusaha nasional dan lokal sangat diperlukan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat setempat juga penting karena mereka dapat berperan sebagai penyangga dalam meminimalkan potensi konflik.

    “Nah, ini menurut saya keberpihakan kepada masyarakat lokal juga harus, karena mereka menjadi buffer zone yang memperkuat ketika ada apa-apa,” ujarnya.

    Ia juga mendorong para kepala daerah untuk mempermudah perizinan guna menghidupkan iklim usaha, salah satunya melalui keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP). Dia mencontohkan Kabupaten Sumedang yang sudah mengadopsi teknologi metaverse dalam pelayanan publik.

    Tito menilai MPP sangat penting karena membuat proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Dia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar karena hampir semua kabupaten/kota sudah memiliki MPP.

    “Hampir semuanya kabupaten dan kota [di Jabar] sudah memiliki Mal Pelayanan Publik. Ya, kita tepuk tangan untuk kita, karena ini bagus. Tapi menurut saya, sekali lagi, di saat kita membuka iklim investasi, mempermudah perizinan, dan lain-lain, termasuk tata ruang [perlu dipercepat],” jelas Tito.

    Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan pembangunan di Kawasan Rebana, Mendagri mengingatkan agar daerah tidak terlalu bergantung pada SDA, melainkan perlu memperkuat sumber daya manusia (SDM). Hal ini penting agar tenaga kerja di kawasan tersebut menjadi terdidik dan sehat.

    Ia menekankan program pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan kualitasnya, bukan sekadar memenuhi alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.

    “Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan hanya sekadar sudah memenuhi kriteria, syarat 20 persen pendidikan, kesehatan. Nah, ini harus berani untuk ngecek secara detail subprogram-subprogramnya, jangan hanya terima-terima saja. Tantangan, saya mohon dengan segala hormat juga teman-teman dari DPRD bisa juga melihat secara detail,” ujarnya.

    Sebagai informasi, acara ini mempertemukan para pemimpin nasional dan daerah. Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan Antoni Arif Priadi, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dedi Latip, Direktur Keuangan PT Pertamina Emma Sri Martini, Bupati Majalengka Eman Suherman, dan para kepala daerah di Kawasan Rebana, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Jabar.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada demo ojol, Transjakarta alihkan rute sesuai kondisi lapangan

    Ada demo ojol, Transjakarta alihkan rute sesuai kondisi lapangan

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan pengalihan rute armada bus sesuai dengan kondisi lapangan saat berlangsung unjuk rasa pengemudi ojek daring (ojol) serentak pada 20 Mei 2025 di sejumlah titik kawasan Jakarta.

    “Penyesuaian rute situasional, sesuai kondisi di lapangan,” ujar Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani melalui pesan teksnya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Terkait hal itu, pelanggan bisa mendapatkan informasi terkini (update) melalui aplikasi TJ dan media sosial (medsos) resmi Transjakarta.

    Hingga siang ini, belum ada informasi terkait rute bus yang akan dialihkan ataupun bus alternatif yang disediakan bagi calon penumpang.

    Sekitar 500 ribu pengemudi ojol dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon hingga Palembang, Lampung dan wilayah Banten Raya akan mengadakan unjuk rasa pada Selasa (20/5).

    Aksi yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB itu nantinya dipusatkan di sekitar Monas, Kementerian Perhubungan dan Gedung DPR RI, Jakarta.

    Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap aplikator yang diduga melanggar regulasi.

    Para pengemudi selain melalui aksi turun langsung juga akan mematikan aplikasi mereka sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap kebijakan yang dirasa belum berpihak.

    Pemerintah pusat menyatakan senantiasa hadir untuk mendengarkan aspirasi dan memberikan dukungan bagi para mitra pengemudi.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Panglima Perang 10 November Kiai Abbas Berpeluang Jadi Pahlawan Nasional

    Panglima Perang 10 November Kiai Abbas Berpeluang Jadi Pahlawan Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Berkas pengusulan KH. Abbas Abdul Jamil Buntet sebagai Calon Pahlawan Nasional dinilai paling lengkap. Kiai Abbas berpeluang besar ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional tahun 2025.

    Hal ini disampaikan Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA. dalam acara Istighosah dan Seminar dalam rangka pengusulan Kiai Abbas Abdul Jamil sebagai Calon Pahlawan Nasional di Pendopo Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

    Dalam sambutannya, Kiai Asep menyampaikan, bahwa dirinya takjub dan sangat mengapresiasi terhadap selesainya buku profil Kiai Abbas. “Buku profil ini sangat bernilai, karena isinya sangat lengkap dan berdasarkan sumber primer yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau yang membaca profil ini kaum intelek, saya yakin pasti sangat bisa memahami kualitas tulisan yang ada di dalamnya. Referensi yang digunakan sangat lengkap, dan bersumber dari dalam dan luar negeri,” kata Kiai Asep.

    Lebih lanjut Kiai Asep menyampaikan, bahwa buku profil Kiai Abbas ini adalah yang terbaik dan terlengkap sepanjang profil Calon Pahlawan Nasional yang ada. “Saya sudah pernah mengusulkan abah saya, Kiai Abdul Chalim Leuwimunding sebagai Calon Pahlawan Nasional, dan alhamdulillah berhasil. Nah, kalau saya lihat buku profil Kiai Abbas ini, saya optimistis sangat baik dan lengkap. Bahkan, seandainya ada orang diberi uang Rp 1 miliar, dan diminta menyusun buku profil semacam ini dari nol, belum tentu bisa, dan belum tentu selesai,” ungkap Kiai Asep yang dikenal dermawan ini.

    Apabila dilihat dari sisi perjuangan berdasarkan sumber primer yang ada, Kiai Abbas merupakan sosok kiai yang paling layak dijadikan Pahlawan Nasional. Kiai Asep mengisahkan bahwa perang 10 Nopember 1945 tidak akan berlangsung, seandainya Kiai Abbas tidak datang ke Surabaya.

    “Saya baca sejarah, waktu itu Kiai Hasyim Asy’ari tidak akan memulai peperangan sebelum Kiai Abbas datang. Nah, begitu Kiai Abbas datang, maka kemudian Kiai Hasyim As’ary merestui dimulainya Perang 10 Nopember dengan teriakan semangat dari Bung Tomo. Kini, Kiai Hasyim Asy’ari dan Bung Tomo sudah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, maka tidak berlebihan jika pada tahun ini, Kiai Abbas juga ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional,” tegas Kiai Asep.

    Nampak hadir dalam acara istighosah dan seminar tersebut, KH. Mustahdi Abdullah Abbas yang merupakan cucu dari Kiai Abbas. Dalam sambutannya mewakili keluarga, Kiai Mustahdi menyampaikan bahwa Gelar Pahlawan Nasional tidaklah penting bagi sosok Kiai Abbas.

    “Namun, hal tersebut menjadi penting bagi kita semua sebagai ikhtiar merawat spiritnya, menjaga semangatnya, dan menumbuhkan sikap kebangsaan dan kepahlawanan beliau di dalam diri kita dan anak cucu kita generasi Indonesia, masa depan Cirebon yang akan datang,” jelasnya.

    Kiai Mustahdi menjelaskan, bahwa Kiai Abbas tidak saja berjuang dalam medan peperangan, tetapi kesehariannya sebagai pengasuh Pondok Buntet tidak bisa dilepaskan dalam perjuangan di dunia pendidikan.

    “Dalam perjuangan kemerdekaan, masyhur Kiai Abbas didapuk sebagai panglima dalam Perang 10 Nopember 1945. Dalam pendidikan, Kiai Abbas juga merupakan sosok pembaharu pendidikan dengan membentuk sistem klasikal madrasah di saat banyak pesantren yang masih belum menerapkannya. Di madrasah itu juga dimasukkan berbagai mata pelajaran umum, utamanya pelajaran bahasa Indonesia yang Kiai Abbas sendiri ikut serta menetapkannya sebagai bahasa satunya Indoensia dalam sumpah pemuda,” kata Kiai Mustahdi.

    Senada dengan Kiai Mustahdi, Penjabat Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Buntet Pesantren KH. Aris Ni’matullah meyakini Kiai Abbas sendiri tidak berkenan dengan gelar Pahlawan Nasional itu. Seperti orang tua yang memberikan jiwa raganya untuk anak, tentu tidak ada harapan mendapatkan balasannya.

    “Kita sebagai santrinya, murid-muridnya, tentu saja ingin menempatkan beliau dalam posisi yang sebenarnya. Hanya itu yang bisa diberikan kepada beliau,” katanya.

    Sementara itu, H.E. Agus Ismail, S.Sos., M.Pd. analis kebijakan ahli madya, Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa secara dokumen, pengusulan Kiai Abbas sebagai Calon Pahlawan Nasional sudah memenuhi kriteria. Kontribusinya tercatat dalam berbagai dokumen. Namanya diambil sebagai nama-nama gedung, mulai masjid, mushala, perpustakaan, hingga gedung pertemuan dan Asrama Haji.

    “Seluruh kebutuhan data insyaallah sudah terpenuhi. Banyak data primer terbaru yang ditemukan untuk menambah kekayaan dokumen, seperti dokumen Belanda hingga surat kabar New York Times,” kata pria yang biasa dipanggil Agis itu.

    Sebagaimana sudah diberitakan sebelumnya, pengusulan Kiai Abbas sebagai Calon Pahlawan Nasional dari Jawa Barat telah disampaikan oleh Pemprov Jawa Barat ke Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Ditjen Dayasos) pada tanggal 11 April 2025. Setelah berkas diterima oleh Ditjen Dayasos, dilakukan pemeriksaan dokumen, hasilnya dinyatakan lengkap dan telah memenuhi ketentuan administrasi. Selanjutnya berkas tersebut akan diserahkan kepada Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) untuk dipelajari sebelum dilaksanakan rapat / sidang TP2GP.

    Sementara itu, Prof. Dr. H. Zainuddin Maliki, M.Si., anggota DPR RI Periode 2019-2024 dalam sambutannya menyampaikan, bahwa dirinya berani menggaransi kualitas buku profil Kiai Abbas karena dirinya mengetahui bahwa dalam penyusunnya mencari sumber data primer hingga negeri Belanda. “saya meyakini bahwa tulisan di buku profil kiai Abbas ini shoheh, karena saya tahu sumber data primernya didapat hingga di Belanda.” Ungkap Prof Zainuddin.

    Lebih lanjur Prof. Zainuddin menyatakan bahwa proses pengusulan gelar pahlawan nasional ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya inisiator dan sponsor. Maka hadirnya Kiai Asep sebagai inisiator dan sponsor utama, menjadikan proses pengusulan gelar pahlawan nasional Kiai Abbas berjalan lancar hingga tahap ini.

    Sebagaimana terlihat dalam setiap kegiatan seminar pengusulan Kiai Abbas sebagai Calon Pahlawan Nasional, Kiai Asep selalu hadir sebagai inisiator dan sponsor utama. Namun, Kiai Asep menolak disebut sebagai inisiator dan sponsor utama, karena ada sosok Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur yang dipandang sebagai inisiator dan sponsor yang sesungguhnya. Khofifah selalu memantau dan menanyakan berkaitan dengan perkembangan pengusulan Kiai Abbas sebagai Calon Pahlawan Nasional hingga diterimanya buku profil ini. Seperti hal nya beliau selalu memantau beberapa Calon Pahlawan Nasional lainnya. Sebab, beliau selalu mengatakan bahwasannya Bangsa yang besar adalah Bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. (tok/but)

  • Soto Mie Bogor Diserbu Pengunjung di Festival Kuliner Legendaris Jakarta di Surabaya

    Soto Mie Bogor Diserbu Pengunjung di Festival Kuliner Legendaris Jakarta di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Soto Mie Bogor menjadi salah satu kuliner yang paling ramai diserbu pengunjung saat Festival Kuliner Legendaris Jakarta dibuka di Hall Pasar Atom, Surabaya, pada 16 Mei hingga 1 Juni 2025.

    Salah satu pecinta kuliner asal Gunung Sari, Ardian Yosan, mengaku sengaja mencari stan Soto Mie Bogor sebagai tujuan pertama karena sudah rindu dengan cita rasa kuahnya yang khas dari rempah dan susu.

    “Yang bikin rindu Soto Mie Bogor ini selain kuahnya yang medok bahan rempah dengan kombinasi susunya yang khas, yakni campuran isinya perpaduan sayur buah tomat dan risolnya bikin nagih,” ungkap pria berusia 30 tahun ini, Sabtu (17/5/2025).

    Festival kuliner yang baru pertama kali digelar ini menghadirkan 26 kuliner legendaris khas Jakarta di Boom Atom Food Festival. Selain sajian khas, pengunjung juga bisa menikmati hiburan menarik setiap hari, dengan jam buka yang diperpanjang hingga malam hari.

    “Untuk pertama kalinya, Pasar Atom menghadirkan sebuah perayaan kuliner yang siap menggugah selera warga Surabaya, serta memperkenalkan makanan daerah lain di kota ini dan makin banyak yang datang ke Pasar Atom untuk mencicipi kuliner,” kata Direksi Pasar Atom, Halim Antawira Hermanto.

    Ragam kuliner khas Jakarta yang diboyong ke Surabaya antara lain Kerak Telur Betawi, Soto Betawi Bu Dewi, Tahu Baso Goreng Jakarta, hingga jajanan nostalgia seperti Kue Rangi, Kue Pancong, dan Selendang Mayang. Semuanya tersedia di satu tempat tanpa perlu terbang ke Jakarta.

    Tak hanya cita rasa Betawi, festival ini juga menghadirkan kuliner dari berbagai daerah yang telah membaur dengan masyarakat Jakarta, seperti Pempek Jelembar, Tahu Gejrot Cirebon, Cuanki Papa Bandung, dan Sate Maranggi Jakarta. Untuk minuman, tersedia Es Oyen Bandung dan Es Cehuntiau Viral yang menyegarkan.

    “Yang lebih spesial, selama festival ini berlangsung, jam operasional Pasar Atom akan diperpanjang hingga pukul 19.00 WIB setiap harinya. Jadi, Anda bisa menjadikan festival ini sebagai tempat kuliner sore hingga malam, cocok untuk santai sekeluarga atau sekadar dinner santai setelah kerja,” imbuhnya.

    Selain sajian kuliner, pengunjung juga akan dihibur dengan berbagai acara seru setiap hari, mulai dari penampilan komunitas angklung, lomba fotografi, line dance, hingga kids fashion show, yang semuanya siap menambah semarak suasana festival.

    Food Festival ini bukan sekadar bazaar makanan, melainkan ajang nostalgia dan eksplorasi rasa yang memadukan budaya, hiburan, dan tentunya kelezatan kuliner khas Jakarta, menjadikannya momen langka untuk mencicipi cita rasa ibu kota tanpa harus bepergian jauh. [way/beq]

  • Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

    Apresiasi termasuk ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 39,08 persen per 7 Mei 2025.

    Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5), sebagaimana keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia menekankan pentingnya belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta.

    “Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” kata Tito.

    Selain Papua Tengah, sembilan daerah lainnya yang mencatat realisasi pendapatan APBD tertinggi antara lain Kalimantan Barat 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Sumbawa Barat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen.

    Sementara di tingkat kota, yaitu Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.

    Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan catatan bagi pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya masih tergolong rendah. Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar segera mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

    Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Batanghari 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen.

    Selanjutnya di tingkat kota, yaitu Tual 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.

    Kemudian, 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Jawa Barat 21,91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, Sumatera Utara 20,64 persen, Banten 20,16 persen, Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, Sulawesi Barat 18,84 persen, Gorontalo 18,45 persen, DKI Jakarta 18,00 persen, dan Sulawesi Selatan 17,65 persen.

    Lalu untuk kabupaten, yaitu Ciamis 33,42 persen, Pati 27,74 persen, Banyuwangi 27,06 persen, Sumbawa Barat 26,23 persen, Madiun 25,85 persen, Purbalingga 25,43 persen, Aceh Besar 25,39 persen, Wonogiri 25,35 persen, Bantul 25,15 persen, dan Ponorogo 24,96 persen.

    Sementara di tingkat kota, yakni Dumai 24,99 persen, Ternate 24,35 persen, Salatiga 23,83 persen, Cimahi 23,59 persen, Banjar 23,48 persen, Padang Panjang 23,34 persen, Banda Aceh 22,80 persen, Serang 22,77 persen, Batam 22,51 persen, dan Sukabumi 21,98 persen.

    Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Empat Lawang 1,69 persen, Buton Selatan 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen. Di tingkat kota, yaitu Subulussalam 3,95 persen, Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.

    Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.

    Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Herry Jung Tersangka Kasus Suap Izin PLTU-2 Cirebon Absen Pemeriksaan KPK

    Herry Jung Tersangka Kasus Suap Izin PLTU-2 Cirebon Absen Pemeriksaan KPK

    Jakarta

    KPK menjadwalkan pemanggilan General Manager Hyundai Engineering Construction, Herry Jung yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan dan properti di Kabupaten Cirebon. KPK mengatakan Herry Jung tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan pihak Herry Jung sudah memberikan surat kepada KPK perihal ketidakhadirannya hari ini. Dalam surat yang diterima KPK, pihak Herry Jung mengaku berhalangan hadir karena tidak di Jakarta.

    “Surat permohonan penundaan pemeriksaan tertanggal 9 Mei dan sudah diterima oleh KPK pada pagi hari ini. Ada pun alasan dari terperiksa Saudara HJ bahwa yang bersangkutan sedang ada kegiatan di luar kota,” jelas Budi kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

    Budi mengatakan pihak penyidik telah mengagendakan pemanggilan ulang terhadap Herry Jung. Dia juga mengimbau agar pihak Herry Jung bisa bersikap kooperatif guna memperlancar proses pengungkapan kasus ini.

    “KPK melalui penyidik tentu akan menjadwalkan kembali untuk pemeriksaan berikutnya dan mengimbau kepada pihak-pihak terkait untuk kemudian juga kooperatif dalam proses penyidikan ini sehingga seluruh prosesnya bisa berjalan secara efektif,” kata Budi.

    Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan Herry Jung hari ini. Pemeriksaan dijadwalkan dilakukan di gedung Merah Putih KPK.

    KPK sebelumnya juga telah memanggil Bupati Cirebon periode 2014-2019, Sunjaya Purwadisastra, untuk diperiksa sebagai saksi terkait hal serupa.

    Panggilan pemeriksaan terhadap Sunjaya dilakukan kemarin, Kamis (8/5). Pemeriksaan Sunjaya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung.

    Herry diduga memberi suap kepada mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra senilai Rp 6,04 miliar terkait dengan perizinan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU-2 di Kabupaten Cirebon dari janji awal Rp 10 miliar. Pemberian uang suap diduga diberikan dengan bentuk tunai dan secara bertahap.

    Kasus ini merupakan pengembangan kasus OTT, sebelumnya KPK melakukan OTT pada 24 Oktober 2019 yang menetapkan Sunjaya dan Sekretaris Dinas PUPR Cirebon Gatot Rachmanto sebagai tersangka suap jual beli jabatan di Kabupaten Cirebon.

    Dalam periode 2014-2019, Sunjaya tercatat menerima uang senilai Rp 64 miliar dan telah menyamarkan harta hasil kejahatannya melalui TPPU senilai Rp 37 miliar.

    Sunjaya pun dinyatakan melanggar Pasal Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu.

    Kemudian Pasal Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama.

    (idn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • KAI Daop 9 Jember, Siapkan 40 Ribu Tiket Selama Libur Panjang Waisak

    KAI Daop 9 Jember, Siapkan 40 Ribu Tiket Selama Libur Panjang Waisak

    Liputan6.com, Jember – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 9 Jember menyediakan 40.678 tempat duduk untuk keberangkatan dari wilayah Daop 9 Jember selama periode libur panjang akhir pekan yang dirangkai dengan libur dan cuti bersama Waisak, mulai 9- 13 Mei 2025. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang tinggi untuk berlibur, selama pada periode tersebut PT KAI Daop 9 Jember mengoperasikan 26 perjalananan kereta api.

    ”Total kapasitas tempat duduk yang tersedia sebanyak 40.678, dari jumlah tersebut telah terjual tiket mecapai 90% dari kapasitas,” kata Manager Hukum dan Humasda KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro Jumat (9/5/2025).

    Cahyo menambahkan, untuk keberangkatan Jumat (9/5/2025) sebanyak 8.628 penumpang telah berangkat dengan sejumlah kereta api. Angka tersebut kemungkinan masih bertambah, mengingat data diambil pukul 10.00 WIB, sementara masih ada beberapa KA keberangkatan siang hingga malam hari.

    Kereta Api (KA) Probowangi relasi Stasiun Ketapang – Stasiun Surabaya Gubeng yang merupakan kereta bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO), masih menjadi pilihan utama masyarakat di wilayah Daop 9 Jember selama masa libur panjang. Dalam periode 5 hari libur tersebut, total tiket yang terjual mencapai 5.546 lembar, atau rata-rata 1.109 penumpang per hari. Jumlah ini setara dengan 174 persen dari total kapasitas KA Probowangi yang menyediakan 636 tempat duduk.

    Tak hanya kereta PSO, kereta komersial juga menunjukkan tren positif dalam jumlah penumpang. KA Blambangan Ekspres relasi Stasiun Ketapang – Stasiun Pasar Senen tercatat sebagai kereta komersial paling diminati selama periode libur panjang ini. Dari keberangkatan sejumlah stasiun di wilayah Daop 9 Jember, total tiket yang terjual selama 5 hari mencapai 1.986 tiket. Rata-rata penjualan per hari mencapai 397 tiket, atau 95 persen dari total kapasitas sebanyak 416 tempat duduk.

    Hingga saat ini, tempat duduk yang masih tersedia pada beberapa kereta api, seperti KA Ranggajati relasi Jember-Cirebon, KA Wijayakusuma relasi Ketapang-Cilacap, Mutiara Timur relasi Ketapang-Surabaya Pasarturi, Mutiara Timur Tambahan relasi Ketapang-Surabaya Gubeng, Ijen Ekspres relasi Ketapang-Malang dan KA Logawa relasi Ketapang-Purwokerto. Masyarakat dapat segera melakukan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, maupun kanal penjualan resmi lainnya

    “KAI Daop 9 Jember berkomitmen menghadirkan transportasi kereta api yang aman, nyaman dan berkesan bagi seluruh pelanggan. Terima kasih kepada para pelanggan yang telah menjadikan kereta api sebagai moda transportasi pilihan selama liburan,” pungkasnya.

  • Herry Jung Tersangka Kasus Suap Izin PLTU-2 Cirebon Absen Pemeriksaan KPK

    KPK Periksa Eks Bupati Cirebon Terkait Kasus Suap Izin PLTU-2

    Jakarta

    KPK memanggil mantan Bupati Cirebon periode 2014-2019, Sunjaya Purwadisastra. Sunjaya akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait perizinan dan properti di Kabupaten Cirebon untuk tersangka Herry Jung.

    “Hari ini Kamis (7/5) pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi suap terkait perizinan dan properti di Kabupaten Cirebon, untuk tersangka HJ,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).

    Budi menjelaskan pemeriksaan Sunjaya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, Bandung. Dia belum merinci apa-apa saja yang akan digali dari pemeriksaan hari ini terhadap Sunjaya.

    KPK diketahui hingga saat ini belum menahan General Manager Hyundai Engineering Construction, Herry Jung. Padahal, Herry Jung telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 15 September 2019.

    Herry diduga memberi suap kepada mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra senilai Rp 6,04 miliar terkait dengan perizinan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU-2 di Kabupaten Cirebon dari janji awal Rp 10 miliar. Pemberian uang suap diduga diberikan dengan bentuk tunai dan secara bertahap.

    Kasus ini merupakan pengembangan kasus OTT, sebelumnya KPK melakukan OTT pada 24 Oktober 2019 yang menetapkan Sunjaya dan Sekretaris Dinas PUPR Cirebon Gatot Rachmanto sebagai tersangka suap jual beli jabatan di Kabupaten Cirebon.

    Sunjaya pun dinyatakan melanggar Pasal Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu.

    Kemudian Pasal Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama.

    (idn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini