Xcloud.id

kab/kota: Cirebon

  • Kadin Mau Bikin 1.000 Dapur MBG, Pengusaha Prancis Pengin Terlibat

    Kadin Mau Bikin 1.000 Dapur MBG, Pengusaha Prancis Pengin Terlibat

    Jakarta –

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Kadin Prancis atau Mouvement des entreprises de France (MEDEF) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan pihaknya akan dibantu MEDEF dalam membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG.

    “Kadin itu punya rencana untuk membuat 1.000 SPPG atau dapur. Tadi MEDEF dengan jaringannya ingin membantu di berbagai macam hal,” kata Anindya usai acara Indonesia-France Business Forum 2025 di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

    Anindya mengatakan Kadin Indonesia lewat PT Tempo Scan Pacific Tbk akan membuat buku panduan membuat dapur MBG. Pihaknya kemudian mengajak negara lain termasuk Prancis dan China untuk ikut berpartisipasi.

    “Kadin dengan biaya sendiri dimulai dengan Tempo Scan bikin semacam research and development. Dari sini diskalakan, nah kita ajak teman-teman luar negeri. Kita bilang mau CSR ayo, mau usaha ayo, tapi ini tujuannya untuk pemberdayaan daerah,” tuturnya.

    Sebelumnya, Anin menyebut 1.000 dapur MBG yang akan dibangun tersebar di 16 lokasi mulai dari Bandung, Tegal, Banjarmasin, hingga Palembang. Langkah ini sebagai wujud dalam mendukung program pemerintah.

    “Kita membuat khusus satgas di mana diketuai oleh Pak Handoyo Mulyadi di belakang saya. Ini juga kantor beliau, menyediakan suatu kantor dan ini bakal mulai aktif besok,” kata Anindya usai meresmikan Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong di Gedung Tempo Scan, Jakarta Selatan, Selasa (13/5).

    Anindya menerangkan 16 lokasi itu akan menjadi proyek percontohan atau pilot project yang nantinya dapat diadopsi dengan anggota Kadin lainnya. Saat ini, Yayasan Tempo Scan Lifecare telah resmi terdaftar dan terverifikasi sebagai mitra Badan Gizi Nasional. Rencananya, SPPG ini dibangun di atas lahan milik Tempo Scan.

    Selain itu, pihaknya juga menyediakan pelatihan serta sertifikasi bagi pekerja-pekerja yang terlibat. Anin menyebut saat ini baru ada 6 pilot project SPPG yang telah terdaftar serta terverifikasi yakni di Bandung, Bekasi, Cirebon, Depok, Semarang dan Tegal.

    “Mulanya dengan 6 SPPG. (Kemudian) itu untuk diskalakan oleh teman-teman Kadin lainnya bisa (ikut). Ada lagi Kadin Institute yang melakukan pelatihan-pelatihan tadi. Jadi semua ini merupakan contoh, kita ingin supaya contoh ini bisa jadi 17 Agustus,” terang Anindya.

    (aid/hns)

  • Calon Jemaah Haji Asal Kota Bogor Sukacita Menuju Tanah Suci – jabarekspres.com

    Calon Jemaah Haji Asal Kota Bogor Sukacita Menuju Tanah Suci – jabarekspres.com

    JABAR EKSPRES – Seluruh Calon Jemaah Haji (CJH) asal Kota Bogor akhirnya sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Total ada 960 orang jemaah yang menunaikan ibadah haji tahun ini.

    Agus S (63) terharu bisa berangkat ke tanah suci tahun ini. Warga Taman Yasmin, Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat ini meneteskan air matanya saat melihat sanak saudaranya yang mengantarkan ke Masjid Raya Bogor.

    Meski begitu dirinya bahagia bisa menunaikan rukan Islam ke-5. “Saya tak menyangka bisa berangkat tahun ini,” kata Agus S.

    Baca Juga:Al-Muktabar Desak Pemkot Tertibkan Aliran Sesat Jemaat Ahmadiyah IndonesiaRespons Banjir Lembang, Pemkab Bandung Barat Bakal Tertibkan Bangunan di Atas Drainase

    Dirinya mengaku ibadah haji tahun ini yang kedua kalinya. Makanya ia tak merencanakan sebelumnya, karena sudah menganggap sudah menunaikan ibadah haji pada tahun 2003.

    Hal senada juga dialami Teguh W. Dirinya pertama kali menjalankan ibadah haji. Makanya ia mengaku senang dan siap menjalankan ibadah haji, baik secara fisik maupun mental.

    “Saya sudah lolos tes kesehatan, dan kebugaran tubuh saya siap menjalankan ibadah haji,” kata Teguh yang juga merupakan pensiunan guru.

    Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bogor, Indra Karmawan mengatakan pada tahun ini jemaah haji Kota Bogor terbagi dalam 3 kloter yakni kloter 29, 48, dan 52.

    “Sebelum terbang ke Arab Saudi mereka akan berkumpul terlebih dahulu di Asrama Haji. Baru setelaj itu diberangkatkan ke Madinah,” beber Indra.

    Pihaknya akan lebih berfokus pada CJH lanjut usia (lansia). Mereka bahkan mengusung tagline Haji Ramah Lansia dan Disabilitas. Total terdapat 18 orang CJH asal Kota Bogor yang masuk kategori lansia dengan usia tertua mencapai 90 tahun.

    “Mereka (CJH Lansia) akan mendapatkan pelayanan murud dan tanazul. Jadi nanti tidak menetap di tenda Mina tapi di hotel,” jelasnya.

    Baca Juga:Kaulinan Baheula Jadi Magnet Edukasi di Kube Eduwisata Bandung BaratTanggapi Putusan MK Wajibkan SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis Biaya, Begini Kata Disdik Cirebon!

    Dia pun berpesan, kepada para CJH untuk menjaga kesehatan fisik. Sebab, di Arab Saudi saat ini tengah memasuki cuaca kemarau. Para jemaah diwanti-wanti untuk senantiasa menjaga asupan minumnya.

  • Festival Swarna Wastra Nusantara Digelar di Bandung, 96 Pengrajin Unjuk Karya Kroya – jabarekspres.com

    Festival Swarna Wastra Nusantara Digelar di Bandung, 96 Pengrajin Unjuk Karya Kroya – jabarekspres.com

    JABAR EKSPRES – Kota Bandung kembali menjadi tuan rumah gelaran budaya. Festival Swarna Wastra Nusantara resmi dibuka pada Rabu, (28/5), di Gedung Graha Manggala Siliwangi.

    Festival tersebut menjadi wadah bagi para pengrajin dari berbagai penjuru Indonesia untuk menampilkan karya terbaik mereka, mulai dari batik, tenun, bordir, hingga aksesori etnik.

    Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat. “Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada penyelenggara, para pengrajin, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan festival luar biasa ini,” kata Erwin.

    Baca Juga:Calon Jemaah Haji Asal Kota Bogor Sukacita Menuju Tanah SuciAl-Muktabar Desak Pemkot Tertibkan Aliran Sesat Jemaat Ahmadiyah Indonesia

    Dirinya menambahkan, festival ini tidak hanya menampilkan keindahan kriya Indonesia, tetapi juga menjadi simbol ketangguhan dan kreativitas bangsa. Festival berlangsung dari 28 Mei hingga 1 Juni 2025. Tiket masuk dibanderol Rp10.000.

    “Batik, bordir, dan tenun adalah warisan budaya yang telah melewati zaman. Dari tangan para pengrajin, lahir karya-karya yang bukan hanya indah, tapi juga penuh filosofi dan identitas bangsa,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari Kota Kreatif UNESCO, kata Erwin, Bandung terus membuka ruang bagi ekspresi budaya dan inovasi lokal. Pemerintah Kota, menurut dia, berkomitmen mendukung industri kerajinan tradisional.

    Dia menjelaskan, mulai dari pelatihan, promosi, hingga kemudahan izin usaha. “Kami yakin, dengan kerja sama yang kuat, potensi ekonomi kreatif kita bisa menembus pasar nasional bahkan internasional,” ujarnya.

    “Mari kita bangga dan mencintai karya anak bangsa. Jadilah konsumen yang memilih produk lokal, sekaligus duta budaya yang memperkenalkan Indonesia ke dunia,” kata Erwin.

    Festival ini menghadirkan berbagai tenant menarik, di antaranya tenun ikat dari Sumba Timur dan NTT, bordir khas Tasikmalaya, batik dari Cirebon, Solo, Klaten, dan Sampang. Termasuk batu rimba dari Kalimantan, aksesori lokal, kosmetik buatan UMKM, serta produk dari Dekranasda Kota Bandung.

    Kepada warga Bandung dan para pengunjung, Erwin pun mengajak memanfaatkan festival ini sebagai sarana mengenal budaya. “Jadikan festival ini tempat belajar, berbagi, dan membangun kebersamaan,” pungkasnya.

  • Al-Muktabar Desak Pemkot Tertibkan Aliran Sesat Jemaat Ahmadiyah Indonesia – jabarekspres.com

    Al-Muktabar Desak Pemkot Tertibkan Aliran Sesat Jemaat Ahmadiyah Indonesia – jabarekspres.com

    JABAR EKSPRES – Aliansi Muslim Kota Banjar (Al Muktabar) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar agar segera menertibkan aliran sesat yang kembali menunjukkan eksistensinya di wilayah Kota Banjar.

    Desakan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan Al Muktabar kepada Wali Kota Banjar, H. Sudarsono, beserta jajarannya di Pendopo Kota Banjar, Rabu (28/5).

    Bentuk konkret desakan ini menyoroti pembangunan Masjid Al Istiqomah di Lingkungan Tanjung Sukur RT 02 RW 17, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman.

    Baca Juga:Respons Banjir Lembang, Pemkab Bandung Barat Bakal Tertibkan Bangunan di Atas DrainaseKaulinan Baheula Jadi Magnet Edukasi di Kube Eduwisata Bandung Barat

    Menurut Al Muktabar, masjid tersebut digunakan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kota Banjar, yang statusnya masih Quo berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penanganan Ahmadiyah di Kota Banjar.

    Juru bicara Al Muktabar Kota Banjar, Ustaz Aan Alamsyah mengatakan, aktivitas JAI kembali terlihat dengan adanya pembangunan Masjid Al Istiqomah yang digunakan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kota Banjar, padahal sampai saat ini aliran JAI berstatus quo menurut Perwal No 10 Tahun 2011.

    “Maka dari itu, kami masyarakat muslim Kota Banjar yang tergabung dalam Al Muktabar menyampaikan permohonan agar pemerintah kota Banjar segera melaksanakan dan menegakkan Perwal nomor 10 Tahun 2011 dengan tegas dan lugas,” tambahnya.

    Al Muktabar menyatakan kesiapannya menanggung segala risiko demi tegaknya ‘izzul islam wal muslimin’ dan menjaga akidah umat Islam, jika dalam waktu 30 hari sejak surat permohonan tidak ada tindak lanjut penegakan peraturan.

    Menanggapi desakan tersebut, Wali Kota Banjar H. Sudarsono mengaku telah membentuk tim khusus untuk menangani persoalan JAI.

    “Perwal akan kita tegakkan, di samping itu akan ada pendekatan dari tim yang diketuai Kepala Kemenag Kota Banjar,” ujar Sudarsono.

    Ketua Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah, Ahmad Fikri, mengonfirmasi bahwa pendekatan terhadap jemaat Ahmadiyah telah dimulai.

    Baca Juga:Tanggapi Putusan MK Wajibkan SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis Biaya, Begini Kata Disdik Cirebon!Sindikat Antarprovinsi Pembobol Toko Kelontong Dibekuk, Beraksi Secara Terorganisir

    “Yang tercatat resmi ada sekitar 30 orang. Dan memang selama ini sudah ada aktivitas. Kita akan melakukan pendekatan agar aktivitas mereka dihentikan,” jelas Ahmad Fikri.

    Dari segi eksistensi, Ahmadiyah adalah sebuah gerakan kebangkitan Islam dan mazhab atau aliran baru dalam Islam, baru lahir lebih dari satu abad lalu, yang tak lepas dari kontroversi.

  • 18 Perguruan Tinggi yang Dapat Tarif Diskon 10 Persen dari KAI, Berlaku Mulai 25 Mei 2025

    18 Perguruan Tinggi yang Dapat Tarif Diskon 10 Persen dari KAI, Berlaku Mulai 25 Mei 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Kabar menyenangkan datang dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), yang menyediakan diskon tiket 10% untuk untuk mahasiswa dan alumni kampus.

    Tiket kereta api KAI, berlaku untuk perjalanan jarak menengah hingga jarak jauh, dengan beragam kelas yakni ekonomi, bisnis hingga eksklusif.

    Program ini akan resmi berlaku mulai pada Minggu 25 Mei 2025 hingga 20 Mei 2028, dengan masa berlaku berbeda-bed tergantung kampusnya.

    Meski program ini diperuntukkan ke civitas akademik dan alumni kampus, namun tidak semua kampus mendapatkan kebijakan tersebut.

    Berikut daftar 18 perguruan tinggi yang dapat tarif diskon 10%;

    Universitas Sebelas Maret (UNS)

    Universitas Indonesia (UI)

    Universitas Gadjah Mada (UGM)

    Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

    Institut Pertanian Bogor (IPB)

    Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

    Universitas Airlangga (UNAIR)

    Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)

    Universitas Negeri Semarang (UNNES)

    Universitas Semarang (USM)

    Universitas Brawijaya (UB)

    President University

    Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (UIN SAIZU)

    Universitas Darusalam Gontor (UNIDA GONTOR)

    Universitas Kristen Maranatha

    Universitas PGRI Madiun (UNIPMA)

    Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC)

    Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ)

    Menariknya, bukan hanya mahasiswa-mahasiswi di kampus, promo ini juga berlaku untuk dosen, hingga tenaga pendidik kampus yang terdaftar.

    Penting untuk diketahui, bahwa diskon ini tidak berlaku untuk kereta lokal, tarif promo atau layanan wisata.

    Sementara, cara untuk mendapatkan potongan, terlebih dahulu harus mendaftar ke Costumer Service statiun dan menunjukkan bukti identitas asli.

    Setelah berhasil ditahap registrasi, penumpang bisa langsung membeli tiket melalui aplikasi KAI access, tarif diskon akan otomatis muncul.

    Satu tiket hanya untuk satu perjalanan, sehingga setiap penumpang wajib membawa identitas saat boarding.

    (Besse Arma/Fajar)

  • Guru Besar UIN tegaskan tata kelola zakat BAZNAS sesuai aturan

    Guru Besar UIN tegaskan tata kelola zakat BAZNAS sesuai aturan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Guru Besar UIN tegaskan tata kelola zakat BAZNAS sesuai aturan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. Sugianto, SH, MH., menegaskan, tata kelola zakat yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sepenuhnya berdasar hukum positif dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. 

    Pernyataan ini disampaikan Prof Sugianto menanggapi gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diajukan kembali oleh pemohon Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Perkumpulan Forum Zakat Jakarta, serta perseorangan Arif Rahmadi Haryono.

    Menurut Prof Sugianto permohonan gugatan yang diajukan merupakan hak setiap warga negara. Namun ia menegaskan keberadaan BAZNAS didukung oleh landasan hukum yang kuat.

    “BAZNAS hadir bukan atas inisiatif pribadi, tetapi berdasarkan perintah undang-undang yang disetujui dan disahkan oleh pemerintah bersama DPR,yang berarti juga perintah negara. Negara hadir untuk melindungi dan melayani kepentingan rakyat terkait perzakatan melalui BAZNAS. Itu esensinya,” tegas Sugianto di Cirebon, Jawa Barat pada Senin (26/5).

    “Dengan 85 persen penduduk Indonesia beragama Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan umat, termasuk dalam pengelolaan zakat. Ini bukanlah bentuk pembatasan, melainkan tanggung jawab negara,” tambahnya.

    Ia juga menyoroti persoalan rekomendasi izin pembentukan LAZ dari BAZNAS yang dianggap sebagai konflik kepentingan atau upaya BAZNAS membatasi peran LAZ dalam mengelola zakat. Prof Sugianto menekankan bahwa rekomendasi BAZNAS sebagai syarat izin LAZ adalah mekanisme pengawasan yang sah. 

    “Rekomendasi BAZNAS adalah syarat mutlak karena diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011. Tanpa filter ini, kita riskan menghadapi praktik pengelolaan zakat liar,” ujarnya.

    “Masyarakat tetap dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), sepanjang mendapat rekomendasi dari BAZNAS dan izin dari Kementerian Agama. Rekomendasi dari BAZNAS adalah mekanisme pengawasan. Proses perizinan tetap dilakukan oleh Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.

    Ia juga menanggapi pendapat yang menyebut BAZNAS sebagai lembaga “super body” karena memiliki beberapa fungsi, yang dianggap sebagai operator, regulator, dan sebagainya.

    “Kewenangan yang dimiliki BAZNAS bersumber dari undang-undang, serupa dengan lembaga negara lain seperti KPK. Jika disebut operator, tentu harus ada perencanaan. Tidak mungkin ada BAZNAS di daerah tanpa rencana yang matang,” ujarnya.

    Menanggapi klaim LAZ bahwa UU Zakat bertentangan dengan UU Kebebasan Beragama, Prof Sugianto menegaskan, “Zakat adalah kewajiban privat yang pengelolaannya membutuhkan regulasi publik. Ini seperti perbankan syariah yang juga diawasi OJK.”

    Ia mengingatkan, 63 negara anggota OKI memiliki badan zakat sejenis BAZNAS. “Di Malaysia, Lembaga Tabung Haji justru lebih sentralistis. Kita justru sudah desentralistik dengan BAZNAS hingga tingkat kabupaten,” jelasnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Herry Jung Bungkam usai 11 Jam Diperiksa KPK di Kasus PLTU Cirebon

    Herry Jung Bungkam usai 11 Jam Diperiksa KPK di Kasus PLTU Cirebon

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa General Manager (GM) Hyundai Engineering & Construction (HDEC) Herry Jung dalam kasus suap izin pembangunan PLTU Cirebon 2, Senin (26/5/2025). Namun, lembaga antirasuah ternyata belum menahan Herry.

    Herry diketahui masuk ke ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 08.10 WIB pagi ini. Kemudian, dia keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 19.20 WIB. Padahal, dia sudah ditetapkan tersangka sejak beberapa tahun yang lalu.

    Pria itu tidak mengutarakan sepatah kata pun kepada awak media kendati ditanyakan ihwal pemeriksaannya selama seharian itu. Dia hanya bungkam dan berjalan menuju pintu keluar bersama dengan penasihat hukumnya. 

    “Permisi ya. Sudah fotonya, ya, terima kasih,” kata penasihat hukum Herry kepada awak media sambil berjalan keluar area KPK. 

    Herry enggan merespons pertanyaan apabila dia mengetahui soal proyek PLTU Cirebon 2, yang dikerjakan oleh PT Cirebon Energi Prasarana. Dia juga tak merespons pertanyaan ihwal dugaan yang disangkakan kepadanya ihwal pemberian suap ke Bupati Cirebon saat itu, Sunjaya Purwadisastra. 

    Dia tetap bungkam sampai berjalan keluar KPK menuju arah Hotel Kuningan, Jakarta Selatan. 

    Adapun Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa penyidik akan mendalami keterangan Herry terkait dengan kasus yang sudah diusut sejak 2019 itu. Namun, Budi masih enggan memerinci lebih lanjut soal pengembangan kasus bekas Bupati Cirebon Sunjaya itu. 

    Budi juga masih enggan memastikan dalam kapasitas apa pemeriksaan Herry hari ini oleh tim penyidik KPK. 

    “Hal ini [kapasitas pemeriksaan sebagai apa] belum bisa kita konfirmasi. KPK juga tentu melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak lain dalam perkara ini di hari ini juga,” katanya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/5/2025). 

    Sebelumnya, Herry telah dipanggil pada 9 Mei 2025 lalu. Namun, dia kemudian mengirimkan permohonan penundaan pemeriksaan kepada tim penyidik KPK. 

    Adapun pada pemeriksaan hari ini, KPK juga memeriksa sejumlah pihak di antaranya Bupati Cirebon 2014–2019 Sunjaya Purwadisastra. Sunjaya diduga menerima suap dari Herry terkait dengan izin pembangunan PLTU 2 Cirebon, yang digarap oleh PT Cirebon Energi Prasarana.

    Kemudian, terdapat dua saksi lainnya yang diperiksa yaitu mantan Direktur Corporate Affair PT Cirebon Energi Prasarana, Teguh Haryono, serta mantan Presiden Direktur Cirebon Energi Prasarana, Heru Dewanto. 

    Kronologi Perkara 

    Berdasarkan catatan Bisnis, lembaga antirasuah menduga Herry memberi suap senilai Rp6,04 miliar kepada Sunjaya sebagai Bupati Cirebon 2014-2019 terkait dengan perizinan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU 2 di Kabupaten Cirebon dari janji awal Rp10 miliar.

    Pemberian uang tersebut dilakukan dengan cara membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif dengan PT MIM (Milades Indah Mandiri). Sehingga seolah-lah ada pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan PLTU 2 dengan kontrak sebesar Rp10 miliar.

    Kasus suap yang menjerat Sunjaya tidak hanya terkait dengan pembangunan PLTU 2 Cirebon saja. Misalnya, saat itu tersangka Sutikno diduga memberi suap sebesar Rp4 miliar kepada Sunjaya selaku Bupati Cirebon 2014-2019 terkait dengan perizinan PT King Properti.

    Penyidikan perkara ini telah dilakukan KPK sejak 14 Oktober 2019 dengan turut menjerat Herry serta Sutikno. 

    Kasus ini merupakan pengembangan perkara atas kasus suap yang menjerat Sunjaya. Apabila sebelumnya berkaitan dengan penerimaan suap, kali ini pengembangan dilakukan kepada pemberi suap.

    Proses hukum terhadap Sunjaya berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 24 Oktober 2018. Pada OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang tunai Rp116 juta dan bukti setoran ke rekening total Rp6,4 miliar dan menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Sunjaya dan Gatot Rachmanto, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.

  • KPK Periksa Petinggi Hyundai Engineering dan Eks Bupati pada Kasus Suap PLTU Cirebon

    KPK Periksa Petinggi Hyundai Engineering dan Eks Bupati pada Kasus Suap PLTU Cirebon

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa General Manager (GM) Hyundai Engineering Construction (HDEC) Herry Jung terkait dengan kasus suap izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon, Senin (26/5/2025). 

    Untuk diketahui, Herry merupakan salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kini, dia telah hadir memenuhi panggilan penyidik dan ditemani kuasa hukumnya. 

    “Herry Jung datang jam 08.10 bersama PH-nya [penasihat hukum],” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (26/5/2025). 

    Sebelumnya, Herry telah dipanggil pada 9 Mei 2025 lalu. Namun, dia kemudian mengirimkan permohonan penundaan pemeriksaan kepada tim penyidik KPK. 

    Adapun pada pemeriksaan hari ini, KPK juga memeriksa sejumlah pihak di antaranya Bupati Cirebon 2014–2019 Sunjaya Purwadisastra. Sunjaya diduga menerima suap dari Herry terkait dengan izin pembangunan PLTU 2 Cirebon, yang digarap oleh PT Cirebon Energi Prasarana.

    Kemudian, terdapat dua saksi lainnya yang diperiksa yaitu mantan Direktur Corporate Affair PT Cirebon Energi Prasarana, Teguh Haryono, serta mantan Presiden Direktur Cirebon Energi Prasarana, Heru Dewanto. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, lembaga antirasuah menduga Herry memberi suap senilai Rp6,04 miliar kepada Sunjaya sebagai Bupati Cirebon 2014-2019 terkait dengan perizinan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU 2 di Kabupaten Cirebon dari janji awal Rp10 miliar.

    Pemberian uang tersebut dilakukan dengan cara membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif dengan PT MIM (Milades Indah Mandiri). Sehingga seolah-lah ada pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan PLTU 2 dengan kontrak sebesar Rp10 miliar.

    Kasus suap yang menjerat Sunjaya tidak hanya terkait dengan pembangunan PLTU 2 Cirebon saja. Misalnya, saat itu tersangka Sutikno diduga memberi suap sebesar Rp4 miliar kepada Sunjaya selaku Bupati Cirebon 2014-2019 terkait dengan perizinan PT King Properti.

    Penyidikan perkara ini telah dilakukan KPK sejak 14 Oktober 2019 dengan turut menjerat Herry serta Sutikno. 

    Kasus ini merupakan pengembangan perkara atas kasus suap yang menjerat Sunjaya. Apabila sebelumnya berkaitan dengan penerimaan suap, kali ini pengembangan dilakukan kepada pemberi suap.

    Proses hukum terhadap Sunjaya berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 24 Oktober 2018. Pada OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang tunai Rp116 juta dan bukti setoran ke rekening total Rp6,4 miliar dan menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Sunjaya dan Gatot Rachmanto, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.

  • KAI Jember hadirkan program “Schooliday” menjelang liburan sekolah

    KAI Jember hadirkan program “Schooliday” menjelang liburan sekolah

    dalam rangka menyambut masa libur sekolah pada 15 Juni-15 Juli 2025 kami menghadirkan program ini

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) Daerah Operasi 9 Jember menghadirkan program bertajuk “Schooliday” menjelang liburan sekolah yakni penumpang mendapat diskon hingga 20 persen untuk pembelian tiket kereta api komersial dan bisa mengikuti kuis interaktif berhadiah.

    “Liburan sekolah menggunakan kereta api menjadi pengalaman yang menarik, menyenangkan dan mungkin bisa menjadi history bagi para pelajar itu sendiri, sehingga dalam rangka menyambut masa libur sekolah pada 15 Juni-15 Juli 2025 kami menghadirkan program ini,” kata Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Cahyo Widiantoro di Jember, Jawa Timur, Minggu.

    Menurut dia, program berlaku untuk pemesanan tiket pada periode 23 Mei hingga 8 Juni 2025 dan tersedia untuk berbagai relasi perjalanan dengan kereta api komersial yang berangkat dari wilayah Daop 9 Jember sepanjang Pasuruan hingga Banyuwangi.

    Beberapa kereta yang menyediakan program itu yakni KA Pandalungan relasi Jember – Gambir (PP), KA Blambangan Ekspress relasi Ketapang – Pasar Senen (PP), KA Wijayakusuma relasi Ketapang – Cilacap (PP), KA Ranggajati relasi Jember – Cirebon (PP), KA Mutiara Timur relasi Ketapang – Surabaya Pasar Turi (PP), KA Ijen Ekspress relasi Ketapang – Malang (PP), dan KA Logawa relasi Ketapang – Purwokerto (PP).

    “Program Schooliday itu kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus untuk mendukung mobilitas masyarakat di masa liburan sekolah,” tuturnya.

    Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk bepergian dengan nyaman, aman dan terjangkau menggunakan moda transportasi kereta api.

    Cahyo mengatakan bahwa kuota tiket program itu terbatas dan dapat dipesan melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, serta seluruh kanal penjualan resmi tiket KAI lainnya.

    “Ada beberapa tips liburan sekolah menggunakan kereta api, di antaranya pesan tiket lebih awal, manfaatkan diskon 20 persen yang disediakan,
    Siapkan barang bawaan sesuai kapasitas dan mudah dibawa, ketentuan berat maksimal 20 kilogram,” katanya.

    KAI mengajak masyarakat untuk menikmati perjalanan selama masa liburan sekolah dengan penuh suka cita dan keceriaan dalam momen Schooliday, sehingga pihaknya terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

    “Penumpang kereta api juga bisa mengikuti kuis Instagram Schooliday, dengan ketentuan sebagai berikut tayang setiap tanggal ganjil selama periode program, ikuti melalui Instagram Story @KAI121_, setiap hari akan dipilih 2 pemenang yang menjawab dengan tepat,” ujarnya.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cirebon optimalkan bantuan Rp30 miliar untuk sektor pertanian

    Cirebon optimalkan bantuan Rp30 miliar untuk sektor pertanian

    Cirebon (ANTARA) – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengoptimalkan bantuan dari pemerintah pusat sekitar Rp30 miliar pada 2025 untuk sektor pertanian khususnya dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di daerah tersebut.

    Kepala Distan Kabupaten Cirebon Alex Suheriyawan di Cirebon, Jumat, mengatakan bantuan dari Kementerian Pertanian tersebut meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir.

    Ia menuturkan bantuan yang diterima oleh Kabupaten Cirebon pada 2023 sebesar Rp10 miliar, tahun 2024 naik menjadi Rp19 miliar, dan tahun ini sekitar Rp30 miliar.

    Menurut dia, bantuan tersebut disalurkan langsung kepada kelompok tani dalam bentuk alat dan mesin pertanian (alsintan), benih, asuransi pertanian, serta program pendampingan peningkatan produksi.

    “Lebih dari 60 persen petani telah merasakan manfaat bantuan ini, dan untuk bantuan alat, kebermanfaatannya telah menjangkau 100 persen petani di Kabupaten Cirebon,” katanya.

    Penyaluran bantuan tersebut, kata dia, bersifat bergilir kepada masing-masing kelompok tani agar pemerataan dapat terus dilakukan.

    “Kalau alsintan, tahun ini satu kelompok tani mendapat bantuan, belum tentu tahun depan dapat lagi. Tapi karena alatnya bisa digunakan bersama, maka dampaknya tetap meluas,” katanya.

    Alex menyampaikan selain bantuan dari pusat, pemerintah daerah pun sudah menggulirkan berbagai program untuk membantu petani di Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan produktivitas komoditas unggulan seperti padi.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025