Xcloud.id

kab/kota: Cirebon

  • Dorong Infrastruktur Gas Bumi, PGN Tingkatkan Konektivitas & Pasokan

    Dorong Infrastruktur Gas Bumi, PGN Tingkatkan Konektivitas & Pasokan

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) senantiasa mendukung pengembangan infrastruktur gas bumi nasional dengan meningkatkan konektivitas dan keandalan pasokan gas bumi nasional.

    Komitmen ini sejalan dengan program pemerintah yang dituangkan dokumen antara lain RIJTDGBN oleh Kementerian ESDM dan BPH Migas, RPP KEN serta RPJMN Bappenas.

    “Dengan strategi GAS (Grow-Adapt-Spet Out), PGN mengembangkan infrastruktur terintegrasi untuk menghubungkan pemasok dengan pengguna akhir gas bumi, termasuk menyiapkan pasokan alternatif seperti LNG dan CNG,” ungkap Direktur Utama PGN Arief S. Handoko dalam keterangan tertulis, Kamis (10/7/2025).

    Untuk diketahui, di Indonesia Bagian Barat, PGN Group telah memiliki Pipa Transmisi Sumatera – Jawa, FSRU Lampung, FSRU Jawa Barat dan fasilitas LNG Arun yang saat ini menjadi backbone penyaluran gas bumi nasional. Apabila Pipa Dumai – Sei Mangkei telah terbangun, PGN juga siap untuk mengoptimalkannya.

    Dengan Pipa Dumai – SEI Mangkei selesai terbangun, artinya jaringan pipa gas bumi akan tersambung dari Aceh hingga Jawa Timur. Seiring dengan penyelesaian ruas Pipa Cirebon Semarang (Cisem) Tahap II. Maka, masyarakat akan menerima manfaat dari konektivitas tersebut, baik industri maupun jargas rumah tangga.

    “Proyek pipa gas di PGN Group yang sedang berprogress adalah Pipa Gas Tegal – Cilacap untuk menjangkau pelanggan di sisi selatan Pulau Jawa. Melalui pipa ini, kami juga ingin menjangkau potensi pelanggan di sepanjang jalur pipa sehingga penyerapan gas bumi akan meningkat,” tutur dia.

    Tentunya, lanjut dia, jargas untuk rumah tangga dan usaha kecil terus dilanjutkan agar masyarakat bisa merasakan manfaat gas bumi secara langsung dan membantu pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada LPG.

    Agar pemanfaatan gas bumi di Indonesia semakin berkelanjutan, PGN tengah mengembangkan LNG Hub di Arun dengan merevitalisasi tangki tua dan membangun tangki baru. Keberadaan LNG Hub Arun akan meningkatkan pemanfaatan LNG, sehingga meningkatkan sumber pasokan gas bumi untuk pelanggan di berbagai sektor. PGN juga tengah menjajaki peluang untuk mengembangkan terminal penerimaan LNG di Jawa.

    “Kemudian khusus untuk wilayah Indonesia bagian Timur, terminal LNG merupakan infrastruktur yang cocok karena sebagian besar adalah wilayah kepulauan. PGN pun sudah merambah ke wilayah Indonesia Timur, sehingga sangat terbuka untuk kolaborasi agar gas bumi bisa dinikmati oleh pasar,” papar Arief.

    Selanjutnya, permintaan yang potensial di wilayah Indonesia bagian Timur didominasi oleh industri, kelistrikan dan smelter. Salah satu proyek yang sedang digarap adalah gasifikasi LNG untuk pembangkit listrik di Papua Utara dan bekerja sama dengan PLN EPI.

    “Infrastruktur gas bumi nasional dengan dukungan pemerintah akan mendorong akses gas bumi yang terjangkau dan berkelanjutan, sehingga memunculkan dampak jangka panjang baik untuk lingkungan maupun perekonomian nasional,” tandas dia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sikap Kurang Ajar Silfester Matutina Ancam Babat Kumis Eks Danjen Kopassus, Oegroseno Geram!

    Sikap Kurang Ajar Silfester Matutina Ancam Babat Kumis Eks Danjen Kopassus, Oegroseno Geram!

    GELORA.CO – Relawan Jokowi, Silfester Matutina tanpa segan merendahkan sosok eks Danjen Kopassus, Mayjen TNI (Purn) Soenarko. 

    Mantan Wakapolri 2013-2014, Komjen Pol (Purn) Oegroseno pun tak terima dengan sikap kurang ajar Silfester. 

    Silfester mengaku tak takut dengan Soenarko dan mengancam akan membabat habis kumis tebal sang mantan jenderal tersebut. 

    Video Silfester yang menyerang sang mantan jenderal TNI itu pun viral di media sosial. 

    Dalam video yang beredar, Silfester tampak menyinggung nama Soenarko. 

    “Hei kumis tebal (Soenarko), kau pikir kita takut sama kau,” kata Silfester seperti dikutip dari video yang diunggah Mosato TV pada Minggu (6/7/2025). ‘

    Silfester mengatakan bahwa Soenarko pernah tertangkap karena kasus makar. 

    “Kau ini dulu ditangkap karena kasus makar. Bawa senjata, ya Soenarko ini. Soenarko sama Suharto (Letjen Mar Purn)  kamu yang menggeruduk KPU. Kita enggak takut sama kalian sama sekali loh,” katanya. 

    Silfester pun tak takut dengan upaya 300 purnawirawan TNI yang hendak memakzulkan Wapres Gibran. 

    “Kalian jangan coba-coba mau adu domba bangsa ini. Kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang ya, dibanding 96 juta pemilih Prabowo-Gibran. Dan kalian itu tidak sampai 1 TPS. Suara kalian tuh enggak sampai 1 TPS,” katanya. 

    Ia pun mengungkit jasa Luhut Binsar Pandjaitan yang pernah membebaskan kasus makar yang dilakukan Soenarko. 

    Soenarko diduga melanggar perkara terhadap keamanan negara atau makar terkait aksi pengepungan KPU pada 22 Mei yang videonya tersebar di media sosial.

    Selain itu, Soenarko dijerat Pasal 110 Jo Pasal 108 ayat 1 tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban umum UU Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 163 bis Jo Pasal 146.

    Lalu, ia pun sempat ditahan petugas Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI di Rutan Polisi Militer (POM) Guntur, Jakarta Selatan.

    “Jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau merevolusi, kalian siapa. Kan Soenarko kau ditahan kan, atas kebaikan Pak Luhut sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Soenarko, hei kumis tebal jangan sampai kita cukur kau punya kumis. kau pikir kami takut sama kau,” katanya. 

    Oegroseno tak terima

    Oegroseno, tak terima sikap kurang ajar Silfester Matutina merendahkan Soenarko. 

    Oegroseno mempertanyakan alasan di balik Silfester yang tanpa segan menyerang pribadi Soenarko. 

    “Apa motivasi Silfester Matutina menghina Jenderal Soenarko? Silakan Silfester kritik pejabat negara tapi jangan hina pribadi Jenderal Sunarko Danjen Kopassus 2007 – 2009,” tulis Oegroseno seperti dikutip dari Instagramnya. 

    Oegroseno, yang sempat aktif mengemukakan pendapatnya soal Kasus Vina Cirebon, mengatakan bahwa Kopassus merupakan satuan elit yang disegani di mata dunia. 

    Tak sepantasnya Silfester merendahkan mantan petinggi Kopassus. 

    “Kopassus masih disegani militer negara-negara di dunia,” katanya. 

    Oegroseno pun menduga bahwa relawan Jokowi tersebut tak mengetahui reputasi Kopassus.

    “Mungkin Silfester tidak tahu kalau sampai saat ini Kopassus masih disegani militer di dunia,” pungkasnya. 

    Oegroseno juga menyebut Silfester sosok yang suka bolos pelajaran sejarah di sekolah dulu. 

    “Silfester saat sekolah sering tidak hadir nampaknya saat pelajaran sejarah,” kata Oegroseno dikutip dari Instagramnya. 

    Menurut Oegroseno Kopassus memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama pada tahun 1965/1966.

    “Silfester Matutina tidak pernah belajar sejarah perjalanan bangsa tentang peran Kopassus tahun 1965/1966 yang dikenang dan dikenal Bangsa Indonesia sebagai Pasukan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat),” tulisnya. 

  • Soal Jadi Dokter Jokowi, Tifauzia: Siapa pun yang Sakit Wajib Ditolong

    Soal Jadi Dokter Jokowi, Tifauzia: Siapa pun yang Sakit Wajib Ditolong

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ahli Epidemiologi, Dokter Tifauzia Tyassuma, merespons saran Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, untuk menjadi dokter pribadi mantan Presiden Jokowi.

    Dikatakan Tifa, sebagai seorang dokter, tidak ada alasan yang dibenarkan untuk menolak pasien yang membutuhkan pertolongan.

    “Sebagai dokter tidak boleh menolak pasien,” ujar Tifa kepada fajar.co.id, Rabu (9/7/2025).

    Pada posisi ini, Tifa mengaku tidak melihat Jokowi sebagai mantan kepala negara, melainkan manusia biasa yang sedang diuji masalah kesehatannya.

    “Bukan mantan kepala negara. Orang sakit saja. Orang sakit kalau minta tolong siapapun dia ya wajib ditolong. Bukan karena mantan presiden,” ucapnya.

    Terlihat intens memberikan saran bahkan resep obat kepada Jokowi belakangan ini, pimpinan Ahlina Institute ini tidak mengatakan tidak jika presiden dua periode itu butuh bantuan.

    “Mantan presiden utang Rp8.000 triliun ngapain dipikirin. Tapi Joko Widodo manusia yang sakit kalau minta tolong ya ditolong,” tegasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, menyampaikan pandangannya terkait perhatian Dokter Tifauzia Tyassuma terhadap kondisi kesehatan mantan Presiden Jokowi.

    Dikatakan Heru, Tifa menunjukkan kepedulian besar yang patut diapresiasi belakangan ini terhadap Jokowi.

    “Saya menyarankan kepada Dokter Tifa untuk menjadi Dokter Pribadi pak Jokowi,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Rabu (9/7/2025).

    Ia menilai, Dokter Tifa menunjukkan profesionalisme tinggi dalam memperhatikan kesehatan Jokowi.

  • Ketua Kagama Cirebon Sarankan Tifa Jadi Dokter Pribadi Jokowi: Perhatian Beliau Luar Biasa

    Ketua Kagama Cirebon Sarankan Tifa Jadi Dokter Pribadi Jokowi: Perhatian Beliau Luar Biasa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, menyampaikan pandangannya terkait perhatian Dokter Tifauzia Tyassuma terhadap kondisi kesehatan mantan Presiden Jokowi.

    Dikatakan Heru, Tifa menunjukkan kepedulian besar yang patut diapresiasi belakangan ini terhadap Jokowi.

    “Saya menyarankan kepada Dokter Tifa untuk menjadi Dokter Pribadi pak Jokowi,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Rabu (9/7/2025).

    Ia menilai, Dokter Tifa menunjukkan profesionalisme tinggi dalam memperhatikan kesehatan Jokowi.

    Bahkan, Heru mengaku kagum dengan ketelitian Dokter Tifa dalam menyampaikan informasi seputar kesehatan.

    “Catatan yang saya lihat, selama ini secara profesional, Tifa yang berprofesi seorang dokter, saya lihat perhatiannya sangat luar biasa kepada pak Jokowi,” ucapnya.

    “Bahkan bukan main, perhatian ini suatu ketika saya lihat dalam cuitannya di X, sampai secara detail memberikan informasi berkaitan obat atau resep,” ungkap Heru.

    Heru mengaku semakin yakin menawarkan gagasan tersebut karena Dokter Tifa tampak begitu peduli, khususnya saat mantan presiden itu terlihat tengah berlibur di pantai.

    Kata Heru, saran Dokter Tifa soal bahaya sinar matahari layak dipertimbangkan.

    “Kemudian yang sangat saya tertarik menawarkan Dokter Tifa menjadi dokter pribadi adalah, ketika ia sangat peduli dengan kesehatan pak Jokowi. Dilihat beberapa foto yang viral di Media massa, pak Jokowi ini kan justru sedang berlibur di pantai. Ini yang menjadi perhatian Dokter Tifa agar dokter pribadinya pak Jokowi memberikan saran dan peringatan, harusnya menghindari terik matahari,” jelasnya.

  • Ikut Ributi Ijazah Palsu, Teman Jokowi Minta Ketua Kagama Cirebon Dipecat

    Ikut Ributi Ijazah Palsu, Teman Jokowi Minta Ketua Kagama Cirebon Dipecat

    Sebelumnya, ultimatum Relawan Alumni Universitas Gadjah Mada Bergerak (Relagama Bergerak) kepada Rektor dan mantan Presiden Jokowi seperti sebuah angin segar.

    Seperti diketahui, Relagama Bergerak mendesak Prof Ova Emiliab untuk memberikan klarifikasi mengenai kisruh ijazah Jokowi.

    Bukan hanya itu, Relagama Bergerak juga mendorong agar mantan Presiden Jokowi dengan suka rela menunjukkan ijazahnya di hadapan publik.

    Menanggapi hal tersebut, Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar, mengatakan bahwa sebagai alumni memang sudah kewajiban menjaga nama baik almamater.

    “Memang alumni UGM kita harus menjaga nama almamater kita. Ini kan sebuah solusi yang paling dapat dilakukan Jokowi sebagai alumni kalau benar alumni UGM,” ujar Rismon kepada fajar.co.id, Kamis (3/7/2025).

    Dikatakan Rismon, jika memang Jokowi benar-benar alumni UGM, mestinya bangga menunjukkan ijazah.

    “Seharusnya dengan ringan, bahagia, bangga menunjukkan ijazahnya kepada publik, kepada rakyat yang telah memberikan semua fasilitas selama menjadi Presiden, Gubernur, Walikota,” ucapnya.

    Rismon menuturkan bahwa setelah masa pemerintahan Jokowi selesai, ia masih merasakan uang rakyat dari gaji pensiunnya.

    “Setelah pensiun mendapatkan Rp30 juta perbulan, mobil Alphard, rumah dan tanah 12 ribu meter persegi. Ini kan semua dari rakyat, seharusnya sebagai alumni UGM, sudahi konflik ini dengan negarawan, kesatria,” cetusnya.

    Rismon berharap, ayah dari Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka ini bersedia membuktikan bahwa ia pernah menjadi Presiden dengan mengantongi ijazah asli.

  • Kabar Terbaru Wacana Pemekaran Provinsi Sunda Caruban, Begini Respons Pimpinan Daerah

    Kabar Terbaru Wacana Pemekaran Provinsi Sunda Caruban, Begini Respons Pimpinan Daerah

    Bupati Cirebon Imron menyatakan bahwa pemekaran wilayah provinsi merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah akan mengikuti apapun keputusan yang ditetapkan di tingkat nasional.

    “Kalau pemekaran itu sistemnya dari pusat, kami di daerah hanya mengikuti saja,” ujar Imron, Selasa (1/7/2025).

    Imron mengaku, pihaknya belum membahas secara khusus terkait wacana pemekaran Provinsi Sunda Caruban. Ia menegaskan, fokus pemerintah kabupaten saat ini masih tertuju pada proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Cirebon Timur.

    “Kami di sini sekarang sedang memproses Cirebon Timur dulu,” ucapnya.

    Meski belum ada kepastian waktu, Imron memastikan bahwa seluruh dokumen pendukung pemekaran Cirebon Timur sudah disiapkan dan diserahkan sesuai ketentuan.

    Namun demikian, jika ke depan pemerintah pusat menyetujui pemekaran provinsi termasuk wilayah Kabupaten Cirebon, Imron menegaskan kesiapannya untuk mengikuti dan menjalankan kebijakan tersebut.

    “Kalau dari pusat memutuskan pemekaran provinsi atau kabupaten, ya kami siap saja. Kami akan mengikuti apa pun kebijakan dari pusat,” katanya.

    Terpisah Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani (HSG) mengatakan, pembentukan provinsi baru merupakan hal yang masuk akal secara historis maupun infrastruktur.

    Ia menegaskan, dorongan agar Cirebon menjadi provinsi sendiri bukan sesuatu yang baru. Wilayah Ciayumajakuning sejak lama menggagas ide tersebut demi kemajuan daerah.

    “Ya menanggapi wacana Cirebon jadi provinsi Sunda Caruban, Cirebon itu kan memang secara history kita ke Kacirebonan,” ujar HSG saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

    Terkait nama yang diusulkan, seperti Sunda Caruban, HSG menyerahkan pembahasannya kepada DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya dari daerah pemilihan Jabar 12.

    “Apakah Sunda Caruban, supaya mengakomodir teman-teman di Majalengka dan Kuningan yang juga bagian dari Sunda Barat,” jelas dia.

    Secara pribadi, HSG menilai nama Sunda Caruban sangat cocok. Sebab, nama tersebut mencerminkan keberagaman etnis yang hidup berdampingan di Cirebon.

    Meski mendukung, HSG mengakui, bahwa pembahasan mengenai pemekaran wilayah di tingkat legislatif dan eksekutif Kota Cirebon belum dilakukan.

    “Kalau bicara Caruban, itu cocok banget. Kita di Cirebon ini isinya campur-campur. Ada Sunda, Jawa, Arab, Cina dan lain-lain. Jadi memang Caruban itu tepat. Kalau soal memungkinkan atau tidak, ya sangat memungkinkan dong,” ujar politikus Partai NasDem itu.

    Ia juga menyebutkan, secara infrastruktur, wilayah Ciayumajakuning telah siap menjadi provinsi mandiri. Seperti Bandara Kertajati, Pelabuhan, hingga fasilitas transportasi lain yang ada di wilayah Ciayumajakuning.

    Namun, katanya, yang paling penting adalah memperkuat hubungan antarwilayah di Ciayumajakuning agar solid mendorong terbentuknya provinsi baru.

    “Bahkan soal pendidikan seperti SMA, akan lebih mudah dikelola kalau kita punya provinsi sendiri. Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka harus bisa bersama-sama,” jelas dia.

  • Usulan pemekaran belum ada soal pemecahan provinsi

    Usulan pemekaran belum ada soal pemecahan provinsi

    Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Provinsi Jawa Barat Faiz Rahman memberikan keterangan di Bandung. (ANTARA/Ricky Prayoga)

    Pemotda Jabar: Usulan pemekaran belum ada soal pemecahan provinsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 07:29 WIB

    Elshinta.com – Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Jawa Barat mengungkapkan dari semua usulan pemekaran daerah yang masuk ke Pemprov Jabar, belum ada yang mengenai pemecahan provinsi, penggabungan atau penambahan wilayah kota, sampai perubahan nama kabupaten.

    Sejauh ini, kata Kepala Biro Pemotda Jawa Barat Faiz Rahman, ada sembilan usulan pemekaran kabupaten di Jawa Barat yang telah masuk sejak tahun 2023 dan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditambah satu usulan baru untuk Kabupaten Cirebon Timur.

    “Sejauh ini kami menerima dan telah mengusulkan (ke Kemendagri) sembilan usulan pemekaran. Dan baru-baru ini yang masuk usulan Kabupaten Cirebon Timur, kalau itu dihitung jadi 10,” kata Faiz di Bandung, Senin.

    Sejauh ini, dijelaskan Faiz, ada sembilan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) di Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, dan Kabupaten Subang Utara.

    Adapun soal provinsi Jawa Barat yang diwacanakan dipecah lima provinsi; kemudian Kota Cimahi, Banjar, dan Sukabumi yang menginginkan kecamatan di perbatasannya untuk bergabung; dan juga pergantian nama Kabupaten Bandung Barat.

    “Itu belum ada, kalaupun ada kita proses. Namun juga ini kan keputusannya di pemerintah pusat yang masih memberlakukan moratorium saat ini,” ucapnya.

    Faiz mengatakan usulan-usulan soal pemecahan provinsi, penambahan wilayah, dan pergantian nama yang merupakan penataan wilayah, haruslah melalui berbagai kajian seperti sosial, ekonomi, politik, historis dan lainnya yang awalnya dilakukan oleh daerah pengusul.

    Prosesnya juga berjenjang dari kabupaten/kota, naik ke tingkat provinsi, dan dibahas lagi di tingkat pusat.

    “Pengusulan secara resmi melalui pemerintah daerah dan DPRD di kota/kabupaten, kemudian naik ke tingkat provinsi, lalu ke pusat melalui berbagai kajian lagi dan peninjauan, karena ini juga kan terkait undang-undang pembentukan wilayahnya,” ujar dia.

    Wacana soal pemecahan provinsi Jabar pertama kali bergulir dari DPRD Jabar yang menyebutkan ada yang mengusulkan pemecahan provinsi Jabar jadi lima yakni Sunda Priangan, Sunda Caruban, Sunda Galuh, Sunda Bhagasasi, dan Sunda Pakuan.

    Untuk isu daerah kota yang ingin memasukan kecamatan di kabupaten/kota tetangga ke wilayahnya, diwacanakan oleh Kota Sukabumi, Kota Banjar dan yang terbaru Kota Cimahi.

    Adapun soal pergantian nama wilayah, diwacanakan untuk Kabupaten Bandung Barat yang juga disampaikan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi belum lama ini.

    Sumber : Antara

  • Dedi Mulyadi Sebut Jawa Barat Tak Mungkin Dipecah jadi 5 Provinsi, Ini Alasannya

    Dedi Mulyadi Sebut Jawa Barat Tak Mungkin Dipecah jadi 5 Provinsi, Ini Alasannya

    Sebelumnya, beredar wacana pemekaran Jawa Barat menjadi lima provinsi baru. Rencananya, lima provinsi tersebut akan melingkupi 27 kabupaten dan kota.

    Dengan demikian, jika usulan tersebut direalisasikan, maka tak ada lagi Provinsi Jawa Barat. Adapun wacana pemekaran tersebut di antaranya:

    Pertama, Provinsi Sunda Galuh meliputi Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

    Kedua, Provinsi Sunda Priangan mencakup Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi.

    Ketiga, Provinsi Sunda Pakuan meliputi Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. 

    Keempat, Provinsi Sunda Taruma meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Kawawang, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

    Sementara kelima yakni Provinsi Sunda Caruban meliputi Kabupaten Kuningan, Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka.

    Penulis: Arby Salim

  • Makin Panas! Alumni UGM Bergerak, Ultimatum Rektor dan Jokowi soal Dugaan Ijazah Palsu

    Makin Panas! Alumni UGM Bergerak, Ultimatum Rektor dan Jokowi soal Dugaan Ijazah Palsu

    GELORA.CO –  Isu dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kian memanas dan menyedot perhatian publik. Belakangan ini, sorotan tertuju pada Pasar Pramuka yang disebut-sebut sebagai lokasi pencetakan ijazah tersebut.

    Di tengah kontroversi yang belum menemukan titik terang, muncul pernyataan sikap dari kelompok yang menamakan diri  Relawan Alumni Universitas Gadjah Mada Bergerak. Kelompok ini mengaku sebagai gabungan alumni UGM.

    Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, mengatakan bahwa ia baru saja menerima pesan pernyataan dari kelompok relawan tersebut. “Iya, barusan itu dapat. 30 menit yang lalu,” ujar Heru kepada media, Kamis (3/7/2025).

    Dalam pernyataan sikap itu, gabungan alumni UGM dari lintas angkatan dan lintas fakultas menyebut diri mereka sebagai Relagama Bergerak atau Relawan Alumni Universitas Gadjah Mada Bergerak.

    “Relagama Bergerak lahir atas dasar niat, ide, dan semangat bersama untuk berkontribusi menjaga nama baik almamater serta menjunjung tinggi muruwah UGM sebagai PTN yang melambangkan kampus perjuangan dan kerakyatan Indonesia,” tertulis pada pernyataan sikap tersebut.

    Lebih lanjut, setelah mencermati dinamika dugaan ijazah palsu Jokowi, Relagama Bergerak sepakat untuk menyatakan pendapat.

    Relagama Bergerak menegaskan bahwa mereka menjunjung tinggi prinsip kejujuran, berdasar nilai-nilai objektivitas, dan keterbukaan informasi kepada publik.

    Berikut ini isi pernyataan sikap dari Relagama Bergerak:

    Meminta kepada Rektor UGM beserta staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan berserta staf dekan terkait, untuk bersama-sama memberikan keterangan resmi kepada publik secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan Sdr. Joko Widodo di UGM hingga status ijazahnya.Meminta kepada Sdr. Joko Widodo dengan suka rela, itikad baik, dan gembira untuk menunjukkan ijazah sarjananya (S1) kepada publik secara apa adanya.Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2, sudah selayaknya dilakukan dengan cara seksama, cermat, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 akan menjadi catatan sejarah yang sangat penting di kemudian hari. Oleh karena itu, sudah selayaknya dilaksanakan di kampus UGM sebagai rumah besar untuk civitas akademika UGM dan para alumninya.Jika permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 dalam waktu 1×24 jam sejak surat pernyataan ini diterima oleh ybs dan tidak dipenuhi permintaan kami, maka dengan sikap mufakat dan bulat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada para pihak tersebut.Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami meminta kepada rektor UGM dan staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan dan staf dekan terkait, beserta staf di UGM lainnya yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Sdr. Joko Widodo untuk segera mengundurkan diri dari status dan jabatannya dengan tanpa syarat.Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami simpulkan bahwa Sdr. Joko Widodo bukanlah alumni Universitas Gadjah Mada.

    Bangun Sutoto, selaku koordinator, menyampaikan harapannya agar pernyataan sikap tersebut dapat menjadi kontribusi nyata dalam menyelesaikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi secara tuntas, adil dan transparan.

  • Alumni UGM Bergerak, Ultimatum Rektor dan Jokowi terkait Dugaan Ijazah Palsu

    Alumni UGM Bergerak, Ultimatum Rektor dan Jokowi terkait Dugaan Ijazah Palsu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi semakin memanas. Apalagi belakangan ini muncul pembicaraan baru mengenai Pasar Pramuka.

    Belum selesai perdebatan Pasar Pramuka yang diduga sebagai lokasi dicetaknya ijazah Jokowi, muncul lagi Relawan Alumni Universitas Gadjah Mada Bergerak.

    Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia mengatakan bahwa ia baru saja menerima pesan berisi pernyataan sikap dari relawan alumni.

    “Iya, barusan itu dapat. 30 menit yang lalu,” kata Heru kepada fajar.co.id, Kamis (3/7/2025).

    Dalam pernyataan sikap tersebut, gabungan alumni UGM dari lintas angkatan dan lintas fakultas menamakan diri dengan Relagama Bergerak atau Relawan Alumni Universitas Gadjah Mada Bergerak.

    “Relagama Bergerak lahir atas dasar niat, ide, dan semangat bersama untuk berkontribusi menjaga nama baik almamater serta menjunjung tinggi muruwah UGM sebagai PTN yang melambangkan kampus perjuangan dan kerakyatan Indonesia,” tertulis pada pernyataan sikap tersebut.

    Lanjutnya, setelah mencermati dinamika dugaan ijazah palsu Jokowi, Relagama Bergerak sepakat untuk menyatakan pendapat.

    Relagama Bergerak menegaskan bahwa mereka menjunjung tinggi prinsip kejujuran, berdasar nilai-nilai objektivitas, dan keterbukaan informasi kepada publik.

    Berikut pernyataan sikap dari Relagama Bergerak:

    Meminta kepada Rektor UGM beserta staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan berserta staf dekan terkait, untuk bersama-sama memberikan keterangan resmi kepada publik secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan Sdr. Joko Widodo di UGM hingga status ijazahnya.

    Meminta kepada Sdr. Joko Widodo dengan suka rela, itikad baik, dan gembira untuk menunjukkan ijazah sarjananya (S1) kepada publik secara apa adanya.

    Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2, sudah selayaknya dilakukan dengan cara seksama, cermat, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

    Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 akan menjadi catatan sejarah yang sangat penting di kemudian hari. Oleh karena itu, sudah selayaknya dilaksanakan di kampus UGM sebagai rumah besar untuk civitas akademika UGM dan para alumninya.

    Jika permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 dalam waktu 1×24 jam sejak surat pernyataan ini diterima oleh ybs dan tidak dipenuhi permintaan kami, maka dengan sikap mufakat dan bulat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada para pihak tersebut.

    Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami meminta kepada rektor UGM dan staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan dan staf dekan terkait, beserta staf di UGM lainnya yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Sdr. Joko Widodo untuk segera mengundurkan diri dari status dan jabatannya dengan tanpa syarat.

    Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami simpulkan bahwa Sdr. Joko Widodo bukanlah alumni Universitas Gadjah Mada.

    Bangun Sutoto yang tercatat sebagai koordinator berharap pernyataan sikap tersebut berkontribusi mengakhiri kasus dugaan ijazah palsu Jokowi secara tuntas, adil, dan transparan. (Muhsin/fajar)