kab/kota: Cirebon

  • 13 Sekolah Rakyat di Jawa Barat Siap Beroperasi Mulai 14 Juli 2025

    13 Sekolah Rakyat di Jawa Barat Siap Beroperasi Mulai 14 Juli 2025

    Liputan6.com, Bandung – Sebanyak 13 Sekolah Rakyat rintisan di Jawa Barat siap beroperasi mulai Senin, 14 Juli 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengungkap Sekolah Rakyat itu tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.

    Di antaranya Sentra Terpadu Galih Pakuan Ciseeng dan Sentra Terpadu Inten Suweno Cibinong di Kabupaten Bogor, Sentra Pangudi Luhur di Kota Bekasi, Sentra Phalamarta di Kabupaten Sukabumi, Sentra Wyata Guna dan BPPKS Kemensos di Kabupaten Bandung Barat.

    Selain itu, Kompleks Stadion Si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung, Pokteksos dan Sentra Wyata Guna di Kota Bandung, BLK di Kabupaten Sumedang, SMPN 18 di Kota Cirebon, serta Sentra Abiyoso dan Dinsos Jawa Barat di Kota Cimahi.

    “Pemda Jabar sinergi dengan Kemensos menyiapkan 13 titik Sekolah Rakyat rintisan,” ujar Herman Suryatman di Bandung pada Sabtu, 12 Juli 2025.

    Angkatan pertama Sekolah Rakyat di Jawa Barat terdiri dari 75 siswa SD, 675 siswa SMP, dan 640 siswa SMA. Adapun tenaga pengajar, sarana dan prasarana, hingga pengelolaan akan menjadi kewenangan Kemensos.

    Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat atas antusiasme dalam mendukung penyelenggaraan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini. 

    “Luar biasa itu 1.000 siswa lebih. Jawa Barat luar biasa, terima kasih,” katanya dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

    Saifullah mengatakan, Kemensos akan bergandengan tangan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. 

    “Tentu nanti secara bertahap kita akan realisasikan dengan bergandeng tangan Kementerian Sosial bersama Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” tutur Saifullah.

    Penulis: Arby Salim

    Perasaan Jokowi Menikahkan Anak Bungsu

  • Cerita Puluhan Ibu Muda Jadi Korban Arisan Hingga Investasi Bodong di Cirebon

    Cerita Puluhan Ibu Muda Jadi Korban Arisan Hingga Investasi Bodong di Cirebon

    “Upaya kami sebelumnya sudah mendatangi rumahnya, menagih, sampai dijanjikan dan akhirnya zonk atau nihil tidak ada hasil, tidak ada pembayaran yang dicicil sama sekali sampai hari ini,” katanya.

    Mereka yang didampingi temannya, Nathasya mengimbau kepada para korban lain agar tidak perlu khawatir karena kinerja Polres Cirebon Kota sangan bagus.

    “Alhamdulillah tersangka sudah diamankan. Dan masih banyak korban yang melapor satu per satu bahkan ada korban yang asalnya dari luar kota dengan total kerugian sampai Rp 2 miliar secara keseluruhan,” ucapnya.

    Pada kesempatan tersebut, para korban arisan dan investasi bodong meminta pelaku diproses hukum seberat-beratnya. 

    Meskipun mereka dengan terpaksa harus menerima resiko uang yang telah disetor kepada pelaku tak akan dikembalikan. 

    “Jangan sampai ada penangguhan penahanan atau apapun bentuknya yang meringankan pelaku selama proses hukum. Kalau berharap si sudah tidak berada di fase itu karena sudah sakit hati dan masa si uang nya bisa kembali. Jadi proses saja jangan ada penangguhan,” ujarnya. 

    Sementara itu, Satreskrim Polres Cirebon Kota telah mengamankan pelaku di kontrakannya di daerah Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/7/2025) malam. 

    Usai diamankan, TA langsung dibawa ke Mapolres Cirebon Kota untuk menjalani pemeriksaan intensif. Setelah dilakukan gelar perkara, sore harinya TA resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan.

    “Untuk sementara, laporan yang masuk baru satu orang korban, disertai tiga korban lainnya yang kita mintai keterangan sebagai saksi,” ujar Kasat Satreskrim Polres Cirebon Kota, AKP Fajri Ameli Putra, Jum’at (11/7/2025).

    Dari laporan tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp300 juta. Selain itu, polisi juga menerima kedatangan sekitar 12 orang korban lainnya yang mengaku turut menjadi korban penipuan. 

    Para korban berasal dari berbagai wilayah, termasuk Kota dan Kabupaten Cirebon, hingga Surabaya. Total kerugian yang sudah didata sementara mencapai sekitar Rp700 juta.

    Atas perbuatannya, TA dijerat dengan Pasal 372 atau Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.

    Polres Cirebon Kota menghimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan serupa agar segera melapor untuk dilakukan pendataan dan proses hukum lebih lanjut.

    “Kami masih membuka kesempatan bagi para korban lainnya untuk melapor ke Polres Cirebon Kota,” imbuhnya.

  • Hari Pertama Sekolah Rakyat di Bandung, Siswa Bakal Jalani Pemeriksaan Kesehatan

    Hari Pertama Sekolah Rakyat di Bandung, Siswa Bakal Jalani Pemeriksaan Kesehatan

    Sebanyak 13 Sekolah Rakyat rintisan di Jawa Barat siap beroperasi mulai Senin, 14 Juli 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengungkap Sekolah Rakyat itu tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.

    Di antaranya Sentra Terpadu Galih Pakuan Ciseeng dan Sentra Terpadu Inten Suweno Cibinong di Kabupaten Bogor, Sentra Pangudi Luhur di Kota Bekasi, Sentra Phalamarta di Kabupaten Sukabumi, Sentra Wyata Guna dan BPPKS Kemensos di Kabupaten Bandung Barat.

    Selain itu, Kompleks Stadion Si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung, Pokteksos dan Sentra Wyata Guna di Kota Bandung, BLK di Kabupaten Sumedang, SMPN 18 di Kota Cirebon, serta Sentra Abiyoso dan Dinsos Jawa Barat di Kota Cimahi.

    “Pemda Jabar sinergi dengan Kemensos menyiapkan 13 titik Sekolah Rakyat rintisan,” ujar Herman Suryatman di Bandung pada Sabtu, 12 Juli 2025.

    Angkatan pertama Sekolah Rakyat di Jawa Barat terdiri dari 75 siswa SD, 675 siswa SMP, dan 640 siswa SMA. Adapun tenaga pengajar, sarana dan prasarana, hingga pengelolaan akan menjadi kewenangan Kemensos.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Cerita Sekolah Swasta di Cirebon Sepi Peminat

    Cerita Sekolah Swasta di Cirebon Sepi Peminat

    Wahyu berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa memberikan solusi agar ada keseimbangan dan pemerataan siswa di sekolah swasta. Ia menegaskan bahwa sekolah siap membantu mendidik dan mengatasi anak putus sekolah.

    Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan keputusan untuk menambah jumlah siswa dalam satu kelas di sekolah. Dari semula 36 menjadi 50 pelajar.

    Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah. Dedi berdalih kebijakan itu hanya sementara.

    “Maksimal dalam aturan tersebut berarti jumlah siswa di kelas bisa bervariasi, seperti 25, 30, 35 atau jumlah lain yang kurang dari 50,” kata Dedi di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71.

    Kebijakan itu, kata Dedi diterapkan untuk mengakomodasi siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah namun terpaksa ditolak karena keterbatasan kuota.

    Menurut Dedi, salah satu alasan utama mengapa siswa putus sekolah yaitu biaya transportasi yang mahal.

    “Bisa saja, dia bisa membayar tiap bulan karena tidak begitu mahal, misal bayaran bulanannya Rp200.000 atau Rp300.000, tetapi dia berat di ongkos menuju sekolahnya,” ucap politikus Partai Gerindra tersebut.

  • Diskon 30% Tiket KAI Masih Berlaku Sampai Akhir Juli, Ini Daftar Keretanya

    Diskon 30% Tiket KAI Masih Berlaku Sampai Akhir Juli, Ini Daftar Keretanya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyampaikan program potongan harga 30% untuk tiket KA Ekonomi Komersial masih berlangsung hingga 31 Juli 2025.

    VP Public Relations KAI Anne Purba mengatakan masyarakat masih memiliki waktu untuk memanfaatkan perjalanan hemat ini.

    Data KAI hingga Jumat (11/7/2025) mencatat sebanyak 2.648.993 tiket telah terjual dari total 3.529.612 tempat duduk pada periode (5 Juni -31 Juli 2025), atau setara 75% okupansi.

    “Program diskon ini merupakan stimulus mobilitas yang dirancang KAI agar masyarakat tetap bisa bepergian dengan harga terjangkau baik untuk keperluan kerja, liburan sekolah, maupun aktivitas sosial dan ekonomi lainnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (12/7/2025).

    Anne meyakini dengan tarif yang terjangkau, perseroan ingin memperkuat konektivitas dan membuka akses bagi masyarakat luas.

    Dia berharap kereta api tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga penggerak ekonomi mendorong aktivitas UMKM, pariwisata lokal, hingga sektor informal di sekitar stasiun.

    “Setiap kursi kereta adalah peluang untuk bertemu keluarga, mengembangkan usaha, atau menjelajahi tempat baru. Lewat program ini, KAI ingin memperluas manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat luas,” imbuhnya.

    Pemesanan tiket diskon dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi Access by KAI dan situs resmi booking.kai.id. Semua proses tentunya dilakukan secara digital dan aman.

    Bagi masyarakat yang belum mendapatkan tiket, berikut adalah 10 kereta api dengan ketersediaan kursi yang masih cukup banyak:

    1. KA Tambahan Lempuyangan – Pasarsenen

    2. KA Tambahan Pasarsenen – Lempuyangan

    3.KA Tambahan Pasarsenen – Solo

    4. KA Tambahan Solo – Pasarsenen

    5.KA Lodaya Tambahan (Solo Balapan – Bandung pp)

    6. KA Cirebon Fakultatif (Cirebon – Gambir pp)

    7. KA Sribilah Utama (Medan – Rantau Prapat pp)

    8. KA Kaligung (Cirebon Prujakan – Semarang Poncol pp)

    9. KA Batavia (Gambir – Solo Balapan pp)

    10. KA Sancaka (Surabaya Gubeng – Yogyakarta pp)

  • Ekspor Furnitur dari Indonesia ke AS Tertunda Imbas Tarif Trump

    Ekspor Furnitur dari Indonesia ke AS Tertunda Imbas Tarif Trump

    Cirebon, Beritasatu.com – Kebijakan baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menaikkan tarif impor 32% memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri furnitur Indonesia. Salah satunya dirasakan oleh pemilik CV Primadona Rattan, Syarifudin, yang beroperasi di Jalan Singakerta Blok Benda, Desa Warukawung, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon.

    Syarifudin mengungkapkan, kebijakan tersebut telah berdampak langsung terhadap pesanan ekspor, terutama dari konsumen utama mereka di Amerika Serikat.

    “Kami cukup terkejut dengan kebijakan itu. Salah satu konsumen utama kami berasal dari Amerika, dan akibat kenaikan tarif impor, mereka langsung menunda pesanan,” kata Syarifudin, Jumat (11/7/2025).

    Penundaan pesanan tersebut membuat produksi yang sudah dijadwalkan terpaksa dihentikan sementara. Meski situasi tidak menentu, ada secercah harapan terkait penundaan kebijakan tarif impor tersebut.

    “Kami baru saja akan mengirim satu kontainer kursi ke Amerika, dan saat ini kami menanti kepastian. Apabila tarif itu benar-benar diterapkan setelah 3 bulan, bukan tidak mungkin pesanan dari sana akan dihentikan,” tambahnya.

    Beruntung, perusahaan milik Syarifudin masih memiliki pasar alternatif yang relatif stabil. Konsumen dari negara-negara Eropa, seperti Jerman, Bulgaria, dan Inggris masih aktif melakukan pemesanan.

    “Khusus Jerman, mereka bahkan memesan rutin dua hingga tiga kali dalam sebulan, meskipun tergantung pada musim penjualan dan liburan,” jelasnya.

    CV Primadona Rattan saat ini mengoperasikan tiga fasilitas produksi yang mencakup proses dari bahan mentah hingga pengemasan dan pemuatan kontainer. Dengan sekitar 40 karyawan yang bergantung pada keberlanjutan pesanan, ketidakpastian pasar ekspor menjadi tantangan serius.

    “Kalau permintaan menurun drastis, tentu kami khawatir harus mengurangi tenaga kerja. Kami berharap itu tidak sampai terjadi,” ujarnya.

    Syarifudin juga mendorong pemerintah untuk bersikap lebih proaktif dalam melindungi para eksportir nasional yang terdampak kebijakan perdagangan luar negeri.

    “Kami berharap pemerintah hadir, bukan hanya untuk kami para eksportir furnitur, tetapi juga pelaku ekspor lainnya. Karena ekspor bukan hanya soal devisa, tetapi juga menyerap banyak tenaga kerja,” pungkasnya.

  • Disoal Obor Cirtim, Kuwu sebut hasil scrap PLTU bantu pembangunan desa

    Disoal Obor Cirtim, Kuwu sebut hasil scrap PLTU bantu pembangunan desa

    Sumber foto: Yohanes Charles/elshinta.com.

    Disoal Obor Cirtim, Kuwu sebut hasil scrap PLTU bantu pembangunan desa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 17:32 WIB

    Elshinta.com – Rencana lelang limbah scrap milik Hyundai Engineering and Construction (HDEC) di area pembangkit listrik tenaga uap (PLTU II) Cirebon yang dianggap bermasalah oleh Oposisi Berontak Rakyat Cirebon Timur (OBOR Cirtim), dibantah oleh Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni.

    Menurut Sumarni, terkait dengan rencana lelang scrap milik Hyundai, permasalahannya telah selesai. Karena menurutnya, pihaknya bersama Dandim Kabupaten Cirebon, sudah menggelar mediasi dan mempertemukan semua pihak.

    “Masalahnya sudah selesai, sudah dirapatkan oleh Polres dan Kodim,” kata Sumarni seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Yohanes Charles, Jumat (11/7),

    Sumarni mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Cirebon, untuk menjaga Kamtibmas di Kabupaten Cirebon dan menghindari tindakan anarkis.

    Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat, untuk memviralkan hal-hal yang indah dan positif dari Kabupaten Cirebon.

    “Ayo jaga nama baik Kabupaten Cirebon,” kata Sumarni. 

    Pernyataan dari Sumarni, juga dibenarkan oleh sejumlah Kuwu dari desa penerima manfaat. Menurut para Kuwu, sudah ada pertemuan dan kesepakatan yang dihadiri oleh seluruh perwakilan desa dan dimediasi oleh Kapolresta Cirebon dan Dandim Kabupaten Cirebon. 

    Kuwu Desa Kanci, Sunaryo, mengatakan, dalam pertemuan tersebut, telah disepakati terkait beberapa hal yang berkaitan dengan rencana lelang limbah material itu.

    Sunaryo juga menggarisbawahi, bahwa lelang scrap yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, merupakan milik Hyundai, bukan dari Cirebon Power.

    “Kalau lelang scrap kemarin, itu dari PLTU 1 (Cirebon Power), kalau sekarang Hyundai,” ujar Sunaryo.

    Sunaryo mengungkapkan, sudah ada kesepakatan antara pihak Hyundai, desa dan sejumlah unsur lainnya, terkait dengan pembagian hasil lelang nanti.

    “Sudah ada kesepakatan dari seluruh desa dan juga unsur lainnya, tentang rencana lelang scrap hyundai ini,” kata Sunaryo.

    Ia juga membantah terkait adanya pihak yang menyebutkan, bahwa dana hasil lelang limbah scrap tidak bermanfaat kepada masyarakat dan jadi ladang bancakan.

    Sunaryo mengungkapkan, proses penggunaan dana limbah scrap PLTU, dilakukan secara transparan dan melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes).

    Ia juga membantah adanya isu yang menyebutkan, bahwa dana hasil limbah scrap ini masuk ke rekening pribadi bahkan disebut juga rekening siluman.

    Karena menurut Sunaryo, uang hasil limbah scrap itu, masuk melalui rekening desa, tidak melalui rekening pribadi. Pihaknya juga memiliki laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana tersebut.

    “Uangnya itu masuk ke rekening desa, lalu kita gelar Musdes untuk merumuskan penggunaannya untuk apa,” kata Sunaryo. 

    Sunaryo bahkan menyebutkan, adanya dana lelang scrap dari PLTU ini, sangat membantu desanya dalam menjalankan sejumlah program, baik itu perbaikan infrastruktur ataupun program sosial dan keagamaan. 

    Sunaryo menuturkan, bahwa sejak proses lelang, hingga kepastian berapa nominal yang akan didapatkan oleh desa, selalu diberikan informasi oleh pihak Cirebon Power.

    Walaupun tidak terlibat dalam proses lelang, namun ujar Sunaryo, pihak PLTU selalu memberikan surat atau informasi, terkait rencana lelang tersebut.

    “Kami selalu diberikan informasi, sejak awal proses lelang sampai dana ditransfer,” kata Sunaryo.

    Untuk pemanfaatannya, pihaknya kemudian menggelar Musyawarah Desa (Musdes), dengan melibatkan selurun unsur yang ada di desa. Musdes ini, untuk menentukan, terkait pemanfaatan dari dana scrap PLTU.

    Untuk dan scrap tahun kemarin, hasil kesepakatan dari Musdes, digunakan untuk melakukan pengaspalan jalan desa, sepanjang 500 meter lebih. Hingga saat ini, bukti fisik pengaspalan juga masih bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh warga. 

    Selain itu, kami juga memberikan dukungan kepada lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan, yang ada di Desa Kanci.

    “Dana scrap yang kemarin, kita gunakan untuk mengaspal jalan dan kegiatan lainnya,” kata Sunaryo.

    Sunaryo menegaskan, bahwa proses penggunaan dana scrap ini, dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat. Bahkan pihaknya pun membuat laporan terkait dengan penggunaan dana itu.

    Menurut Sunaryo, langkah yang dilakukan oleh Cirebon Power ini patut diapresiasi. Karena menurutnya, baru Cirebon Power yang memiliki kepedulian begitu besar terhadap desa di sekitarnya.

    Apalagi, dana scrap ini kata Sunaryo, sangat mendukukg pembangunan desa, di saat dana yang dimiliki desa, tidak bisa untuk menjalankan sejumlah program.

    “Kami sangat terbantu sekali. Karena dengan  adanya dana scrap PLTU ini, bisa memperbaiki dan membangun infrastruktur di desa,” kata Sunaryo.

    Hal serupa juga disampaikan oleh Subandi, Kuwu Desa Kanci Kulon.  Dirinya membantah bahwa penggunaan dana scrap dilakukan secara serampangan. Karena menurut Subandi, ada aturan yang harus diikuti sebelum menggunakan dana tersebut.

    Subandi juga menyebutkan, dana hasil lelang scrap Cirebon Power, manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat banyak di Desa Kanci Kulon.

    “Dananya kita gunakan untuk kegiatan pembangunan, sosial dan lainnya,” ujar Subandi.

    Ia juga membenarkan jika uang dari limbah scrap masuk melalui rekening desa. Pihaknya juga melakukan musyawarah desa, sebelum menggunakan dana dari hasil scrap.

    Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pihaknya juga membuat laporan khusus terkait penggunaan dana, yang didapatkan dari lelang scrap.

    “Laporan penggunaannya ada semua. Dana scrap ini sangat membantu sekali untuk Desa Kanci Kulon,” kata Subandi.

    Sedangkan terkait rencana adanya lelang limbah yang akan dilakukan oleh pihak Hyundai, pihaknya juga sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak dan menandatangani kesepakatan.

    Ia memastikan, bahwa mekanisme penggunaan dana dari lelang scrap ini, akan digunakan secara transparan, sesuai dengan kesepakatan bersama.

    “Untuk lelang dari Hyundai, kita sudah lakukan kesepakatan dan kami juga diminta untuk menjaga kondusivitas,” kata Subandi.

    Sementara itu, Humas PLTU Cirebon Power, Yuda Panjaitan menjelaskan, bahwa yang disebut limbah itu sebenarnya scrap/material bekas sisa pekerjaan overhaul yang bernilai ekonomi. 

    Scrap ini kata Yuda, sepenuhnya milik Cirebon Power, namun manajemen Cirebon Power memberi kesempatan agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung program desa sekitar. 

    “Kami sama sekali tidak mengambil keuntungan dari hasil scrap, dan selama ini kami telah memastikan bahwa realisasi penjualan scrap sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar pembangkit,” kata Yuda.

    Sumber : Radio Elshinta

  • 10.000 Data Konsumen Ninja Xpress Dicuri, Ratusan Konsumen Terima Paket Berisi Sampah
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        11 Juli 2025

    10.000 Data Konsumen Ninja Xpress Dicuri, Ratusan Konsumen Terima Paket Berisi Sampah Megapolitan 11 Juli 2025

    10.000 Data Konsumen Ninja Xpress Dicuri, Ratusan Konsumen Terima Paket Berisi Sampah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 10.000 data konsumen jasa ekspedisi
    Ninja Xpress
    dicuri oleh seorang pekerja harian lepas internal perusahaan selama periode Desember 2024 hingga Januari 2025.
    Akibat kebocoran data tersebut, sebanyak 294 pembeli menerima paket yang tidak sesuai. Paket-paket itu berisi kain perca, sampah, atau tumpukan koran yang membuat bobot barang terasa lebih berat.
    Kasubdit III Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Rafles Langgak Putra Marpaung menjelaskan, awalnya Ninja Xpress menerima 100 laporan dari masyarakat.
    Laporan tersebut menyebutkan, paket berjenis
    cash on delivery
    (COD) yang diterima tidak sesuai dengan isi atau pesanan. Bahkan, paket-paket itu sampai lebih cepat dari jadwal pengiriman.
    “Yang kami temukan adalah dalam paket itu isinya kain-kain perca, sampah, atau koran-koran yang ditumpuk-tumpuk sehingga menjadi paket itu berat,” ujar Rafles dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jumat (11/7/2025).
    Menindaklanjuti laporan tersebut, Ninja Xpress melakukan audit internal dan menemukan 294 pengiriman COD yang bermasalah.
    Hasil audit menunjukkan adanya aktivitas pembukaan data konsumen oleh karyawan di kantor Ninja Xpress cabang Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Ninja Xpress kemudian menginterogasi karyawan yang memiliki akses ke sistem data.
    Ternyata, bukan karyawan tersebut yang melakukan pelanggaran, melainkan pekerja harian lepas berinisial T yang tidak memiliki akses resmi ke sistem.
    “Pada saat karyawan yang mempunyai akses terhadap sistem ini lengah, dia (T) melakukan akses, melakukan infiltrasi terhadap akses rahasia tersebut,” kata Rafles.
    Melalui data yang dicuri, T mengetahui nama pemesan, jumlah pesanan, jenis barang, alamat pengiriman, nomor ponsel, hingga nominal pembayaran.
    Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Polda Metro Jaya menangkap T di rumahnya di Jalan Pasirluyu, Ancol, Regol, Kota Bandung, pada Senin (5/5/2025).
    Polisi juga menangkap FMB, mantan kurir Ninja Xpress, di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di hari yang sama.
    “Di sini ternyata ada satu tersangka lain, yaitu tersangka G, yang sampai saat ini sedang DPO,” ujar Rafles.
    Menurut hasil penyidikan, G merupakan otak dari
    pencurian data
    tersebut. G meminta FMB untuk mendapatkan akses data konsumen Ninja Xpress.
    Karena tidak memiliki akses, FMB lantas meminta bantuan T, yang saat itu bekerja sebagai harian lepas di perusahaan.
    “Dari data-data yang diambil, tersangka G yang DPO ini menjanjikan Rp 2.500 per data. Kalau ini sudah selesai nanti akan ada jilid berikutnya,” ungkap Rafles.
    Dalam kerja sama tersebut, FMB mendapat bayaran Rp 1.000 per data, sedangkan T memperoleh Rp 1.500 per data. Total, FMB mengantongi Rp 10 juta, dan T mendapatkan Rp 15 juta.
    Untuk memanipulasi pencurian data konsumen, G mencetak sendiri resi pengiriman yang menyerupai milik Ninja Xpress. Namun, resi tersebut tidak menyertakan logo resmi perusahaan.
    “Kalau paket aslinya tetap ada dan tetap berproses untuk pengiriman kepada pelanggan. Jadi, pada akhirnya pelanggan tetap menerima paket aslinya,” kata Rafles.
    Chief Marketing Officer (CMO) Ninja Xpress Andi Junardi Juarsa merasa prihatin atas keresahan yang dialami pelanggan. Ninja Xpress, kata dia, tidak menoleransi pelanggaran privasi dalam bentuk apa pun.
    “Setelah menemukan indikasi anomali akses terhadap data internal, kami segera menginvestigasi dan langsung melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian,” ujar Andi di Polda Metro Jaya.
    “Ini membuktikan perlindungan konsumen dan
    keamanan data
    pribadi adalah tanggung jawab kita bersama,” lanjutnya.
    Ninja Xpress juga berkomitmen memperkuat sistem keamanan dan manajemen internal guna mencegah kejadian serupa terulang.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini modus operandi para pelaku untuk akses data perusahaan ekspedisi

    Ini modus operandi para pelaku untuk akses data perusahaan ekspedisi

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkapkan modus operandi yang digunakan oleh para pelaku dalam kasus akses ilegal data perusahaan ekspedisi, yaitu menawarkan sejumlah uang setiap data pesanan.

    “Tersangka G (DPO) menawarkan kepada Tersangka MFB Rp2.500 untuk setiap data pesanan paket COD yang ada di sistem Ninja Xpress yang terjadi di daerah Cirebon, Bandung, dan Majalengka,” kata Wadirresiber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus saat konferensi pers di Jakarta, Jumat.

    Kemudian, tersangka MFB meminta tersangka T untuk memberikan data pesanan paket COD Ninja Xpress yang akan dibayarkan Rp1.500 untuk setiap data pesanan paket COD.

    “Adapun tersangka T adalah pekerja harian lepas Ninja Xpress yang bertugas menyortir barang pesanan sesuai lokasi pengiriman yang tidak memiliki akses ke sistem operasional Ninja Xpress,” kata Fian.

    Namun T menggunakan akun (user) milik karyawan Ninja Xpress lain tanpa sepengetahuan pemilik akun mengakses ke sistem operasional.

    “Sehingga T bisa mengakses OpV2 dan melakukan pembukaan atau ‘unmasking’ pada data ‘customer’ tersebut berupa nama pemesan, jumlah pemesanan, jenis pesanan, alamat pengiriman, nomor handphone pemesan dan biaya COD pesanan,” katanya.

    Kemudian T memberikan data pesanan paket COD dalam bentuk atau format excel yang sebelumnya diberikan oleh tersangka MFB.

    “Tersangka MFB selanjutnya melakukan kegiatan tersebut atas adanya permintaan/perintah dari tersangka G yang memberikan bayaran sebesar Rp2.500 untuk setiap data pesanan paket COD,” kata Fian.

    Kasubdit III Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya, AKBP Rafles Langgak Putra Marpaung menjelaskan, T dan MFB hanya menjual data paket pesanan kepada tersangka G (DPO).

    “Diduga kuat yang membuat dan mengirimkan paket palsu kepada pelanggan adalah Tersangka G (DPO),” katanya.

    Rafles menambahkan, paket palsu tersebut biasanya diisi dengan barang-barang seperti kain perca, koran ataupun barang lainnya yang bukan barang pesanan konsumen.

    Ia juga menyebutkan, dari kasus ini ada sekitar 10 ribu data yang berhasil diambil oleh para pelaku. “Jadi MFB totalnya mendapat bayaran Rp10 juta sedangkan T dapat Rp15 juta dari tersangka G,” kata Rafles.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gandeng Kampus, Jurus BNPT Cegah Paham Radikal hingga Terorisme di Cirebon

    Gandeng Kampus, Jurus BNPT Cegah Paham Radikal hingga Terorisme di Cirebon

    Liputan6.com, Cirebon – Upaya mencegah paham radikal hingga terorisme terus gencar dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan kampus.

    Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diketahui menggandeng Universitas Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) dalam memaksimalisasi upaya pencegahan penyebaran paham radikalis dan terorisme.

    Dalam kerjasama tersebut, para mahasiswa sebelumnya mengikuti pembekalan khusus yang digelar BNPT. Pembekalan khususnya kepada mahasiswa yang akan menjalankan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.

    Kepala BNPT RI, Komjen Pol Eddy Hartono menyebutkan, kolaborasi tersebut bagian dari program desa siapsiaga. Ia menjelaskan, program tersebut merupakan inovasi BNPT melibatkan mahasiswa dalam mendeteksi dini tentang paham radikalisme di masyarakat.

    “Kolaborasi antara pemerintah, akademisi dan masyarakat dalam menangkal bahaya laten terorisme dari akar rumput,” kata Eddy Hartono saat memberi Pembekalan dan Pembinaan Mahasiswa KKN dalam Program Desa Siapsiaga di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, Kamis (10/7/2025).

    Eddy menjelaskan, Cirebon menjadi salah satu kampus yang diajak kerjasama karena pernah ada tragedi teror. Yakni peristiwa teror bok Polres Cirebon Kota (Ciko) pada tahun 2011.

    Menurut Eddy, peristiwa tersebut merupakan bagian dari catatan kelam sehingga mendorong untuk melakukan upaya preventif dan berkelanjutan.

    “Untui itu kami kolaborasi dengan mahasiswa membangun program Desa Siaga,” ujarnya.

    Ratusan Mahasiswa

    Diketahui, terdapat 120 mahasiswa siap diterjunkan ke lokasi KKN di Kecamatan Jamblang selama 40 hari. Terdapat delapan desa di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.

    Para mahasiswa akan menjadi agen perubahan yang tidak hanya menjalankan misi pengabdian masyarakat namun juga menyebarkan nilai-nilai toleransi dan anti kekerasan.

    Warek 1 Uin Siber Syekh Nurjati Cirebon Ayus Ahmad Yusuf mengatakan kolaborasi tersebut merupakan langkah strategis antara kampus dengan BNPT.

    “Selain pengabdian masyarakat, ini juga membentuk pemahaman mahasiswa terhadap ideologi dan ajaran-ajaran terorisme, agar sejak dini mereka paham dan bisa mengetuk kesadaran masyarakat tempat mereka KKN,” jelas Ayus.

    Ia mengatakan, kampus UIN SSC juga telah menyisipkan materi seputar moderasi beragama dalam perkuliahan dan membentuk kader-kader penggerak toleransi.

    Ia berharap, pembekalan BNPT mampu memperkuat landasan pemikiran para mahasiswa yang akan menjadi perpanjangan tangan program pencegahan terorisme di akar rumput.