Xcloud.id

kab/kota: Cirebon

  • Warga Kota Cirebon Dicekik Pajak PBB, dari Rp6,5 Juta Naik Menjadi Rp65 Juta

    Warga Kota Cirebon Dicekik Pajak PBB, dari Rp6,5 Juta Naik Menjadi Rp65 Juta

    Menurut Darma, kebijakan ini muncul di saat kondisi ekonomi warga belum pulih pascapandemi Covid-19. “Pemerintah bilang ekonomi tumbuh, tapi kenyataannya rakyat makin berat. Ini jadi beban besar,” ungkapnya.

    Darma yang merupakan sesepuh komunitas Tionghoa dan lintas agama, mengaku sering menjadi tempat curhat warga yang mengalami nasib serupa. Ia berharap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024, yang menjadi dasar kenaikan PBB, dibatalkan.

    “UUD saja bisa diamandemen, masa Perda tidak bisa diubah. Hitungan kenaikan harus wajar, sesuai kemampuan masyarakat,” tegasnya.

    Juru Bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati, mengatakan perjuangan melawan Perda tersebut sudah dimulai sejak Januari 2024.

    Dia bahkan mengungkap, kalau suara penolakan terhadap perda kenaikan pajak tersebut sudah dilakukan melalui hearing di DPRD, aksi turun ke jalan, hingga mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, namun semua upaya kandas.

    Laporan juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pemeriksa Keuangan, tetapi tak kunjung ada jawaban.

    Paguyuban membawa empat tuntutan utama: membatalkan Perda No. 1/2024 dan mengembalikan tarif PBB seperti 2023, memberhentikan pejabat yang bertanggung jawab, memberi tenggat satu bulan kepada Wali Kota untuk bertindak, serta mendorong agar pajak tidak dijadikan sumber utama Pendapatan Asli Daerah.

    Hetta menyebut, kenaikan PBB di Kota Cirebon bervariasi, dari 150 persen hingga 1.000 persen. Ada pula kasus ekstrem kenaikan 100.000 persen akibat kesalahan pemerintah, namun tetap dibebankan kepada warga. “Orang itu sampai terpaksa berutang ke bank. Apakah itu bijak?” sindirnya.

  • Genjot Sektor Pangan, BP Taskin Mau Bentuk Koperasi di 5 Lokasi

    Genjot Sektor Pangan, BP Taskin Mau Bentuk Koperasi di 5 Lokasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) akan menandatangani MoU pembentukan koperasi dengan 4 Kabupaten dan 1 kota untuk meningkatkan sektor pangan dan energi baru terbarukan (EBT), pada 20 Agustus 2025.

    Hal itu disampaikan oleh Kepala BP Raskin Budiman Sudjatmiko di Kantor BP Taskin, Kamis (14/8/2025). Budiman menyebut 4 kabupaten dan 1 kota tersebut, yakni Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Brebes dan Kota Cirebon.

    “Insya Allah, tanggal 20 Agustus akan ada MoU dengan 4 Kabupaten 1 kota dengan pembentukan koperasi dan perusahaan-perusahaan swasta. Ada Pemerintah Kabupaten menyediakan 400 hektar lahan bagi industrialisasi pertanian berdasarkan koperasi kerjasama dengan pihak swasta,” kata Budiman.

    Sebab, kata Budiman, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut belum meningkat secara signifikan. Nantinya pembangunan koperasi akan memanfaatkan potensi yang dapat memajukan ekonomi warga serta daerahnya.

    Tak hanya itu, wilayah itu dimanfaatkan untuk mengelola limbah makanan yang dihasilkan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga menghasilkan nilai ekonomis, seperti pengelolaan minyak jelantah, pengelolaan limbah plastik, tulang ikan atau ayam, dan limbah bahan makanan lainnya.

    Nantinya pengelolaan akan bekerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta.

    Adapun Budiman menyebut Kabupaten Indramayu menjadi kabupaten termiskin di Jawa Barat. Budi mengatakan Padahal Indramayu penyumbang produksi beras maupun garam terbesar di Indonesia. Lalu disusul Kabupaten Brebes.

    “Kabupaten Indramayu adalah kabupaten termiskin di Jawa Barat padahal 70% beras Jawa Barat dari Indramayu, 32% Garam Jawa Barat dari Indramayu tapi penduduknya termiskin nomor 1 termiskin. Satu lagi Brebes di Jawa Tengah, sebelahnya termiskin nomor satu di Jawa Tengah. Lalu kita akan buat aglomerasi,” jelas Budi.

    Dia menjelaskan, pada pengelolaan pertanian akan dilaksanakan di Kabupaten Cirebon, pengelolaan limbah di Kabupaten Kuningan, industri hilirisasi digitalisasi produk pertanian di Kota Cirebon.

    Menurutnya MoU mampu mendorong akselerasi program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program prioritas di era pemerintahan Prabowo Subianto.

  • Pasokan Gas PGN ke Jawa Barat Terganggu, Ini Penyebabnya – Page 3

    Pasokan Gas PGN ke Jawa Barat Terganggu, Ini Penyebabnya – Page 3

    Sebelumnya, PT PGN Tbk mempertegas perannya dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan infrastruktur gas bumi. Upaya ini sejalan dengan program transisi energi yang diusung pemerintah yang menjadikan gas sebagai energi alternatif untuk menurunkan emisi. Pembangunan infrastruktur dibagi menjadi dua wilayah yakni sisi barat dan sisi timur Indonesia.

    Untuk sisi barat, PGN turut mendukung program strategis Pemerintah untuk menghubungkan pipa transmisi Trans Sumatera – Jawa melalui sejumlah proyek seperti Dumai – Sei Mangkei, lalu ruas Cirebon – Semarang. Selanjutnya adalah revitalisasi fasilitas LNG di Arun serta pemanfaatan receiving terminal di Jawa Timur dan pengembangan receiving terminal di Jawa Barat.

    Untuk sisi timur PGN bakal menggandeng PLN EPI untuk proyek gasifikasi pembangkit listrik di Papua Bagian Utara serta penyediaan fasilitas LNG untuk memenuhi kebutuhan gas sektor kelistrikan serta smelter.

    PGN juga akan menggenjot penyediaan jaringan gas untuk kawasan industri dan komersialisasi gas stranded. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah dengan ekspansi pembangunan jargas rumah tangga di kota-kota Indonesia Timur termasuk Jargas di IKN.

    Fajriyah Usman, Sekretaris Perusahaan PGN, menyatakan agar terus tumbuh PGN memang akan fokus mengejar ketersediaan infrastruktur baik itu pipa atau variasi infrastruktur lain untuk pemanfaatan gas.

    Dia menuturkan untuk bisa meningkatkan pemanfaatan gas PGN mengusung strategi G-A-S yaitu Growth, Adapt dan Step Out. Growth dengan terus membangun infrastruktur.

    “Pipanisasi sedang dijalankan. Tegal – Cilacap untuk kilang Cilacap. Penyediaan pipa di KIK (Kawasan Industri Kendal). Terus ada Sei Mangkei – Dumai,” kata Fajriyah disela dalam acara Energi & Mining Editor Society (E2S) Retret 2025 bertema “Collaboration to Advance The ESDM Sector” di Kinasih Resort and Conference, Bogor pada Sabtu (9/8/2025).

  • Selain Pati, Gelombang Protes Kenaikan PBB Terjadi di 3 Daerah

    Selain Pati, Gelombang Protes Kenaikan PBB Terjadi di 3 Daerah

    Liputan6.com, Jakarta Kebijakan Bupati Pati Sudewo menaikkan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) hingga 250 persen, menciptakan gelombang protes. Ditambah sikap ‘kaku’ Sudewo di awal polemik ini bergulir, turut memantik emosi warga.

    Puncaknya, demo besar digelar di depan Pendopo Bupati Pati, Rabu (13/8). Lautan massa memenuhi jalanan utama Pati. Sedari awal suhu demonstrasi sudah memanas. Benar saja, tidak butuh waktu lalu, kericuhan pecah.

    Massa melakukan provokasi. Menyerang aparat yang berjaga, menggunakan botol air mineral. Suasana semakin tidak terkendali ketika gas air mata mulai ditembakkan aparat.

    Demonstran kocar kacir. Mereka lari menyelamatkan diri, menghindari pedihnya asap gas.

    Tidak berselang lama, massa yang melakukan perlawanan berhasil merangsek masuk ke dalam kompleks Pendopo Pati. Mereka anarki. Kaca jendela dipecah, tembok dirobohkan, bahkan mobil dibakar.

    Di tengah kekacauan massa ini, Sudewo keluar kantor. Dia naik mobil taktis Brimob menuju kerumunan massa. Di tengah-tengah demonstran, dia keluar dari atas mobil.

    Tidak banyak yang dia sampaikan. Di bawah hujan lemparan sandal dan botol air, dia meminta maaf kepada para demonstran.

    Demo akhirnya berakhir di sore hari. Total 64 orang terluka. Sementara 22 orang ditangkap polisi.

    Protes kenaikan PBB-P2 tidak cuma terjadi di Pati. Di Jawa Timur, lonjakan drastis juga dialami warga Kabupaten Jombang.

    Kenaikan PBB-P2 di Jombang menapai 400 persen. Ini tentu berat bagi sebagian orang. Gelombang protes terjadi. Ada warga yang melontarkan protes dengan membayar pakai uang koin.

    Hal ini dilakukan oleh Fattah Rochim. Pada Senin (11/8) lalu, dia mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sambil membawa uang koin segalon. Uang koin itu diambil dari tabungan sang anak yang sudah dikumpulkannya selama bertahun-tahun.

    Fattah mengaku pajak PBB-P2 rumahnya naik gila-gilaan dari hanya Rp400 ribu per tahun menjadi Rp1,3 juta per tahun. Kenaikan itu terjadi sejak 2024.

    Dalam video yang beredar di media sosial, tampak Fattah terlibat adu mulut dengan Kepala Bapenda Jombang Hartono.

    “Koin ini dari celengan anak saya sejak SMP, saya terpaksa pakai karena tidak punya uang lagi,” ujar Fattah dalam video.

    Dengan perasaan marah, dirinya juga mengatakan kenaikan pajak yang terlalu besar dirasa sangat keterlaluan, apalagi di tengah perekonomian masyarakat yang tidak menentu.

    Fattah mewakili aksi gelombang protes masyarakat Jombang yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ). Tuntutan mereka adalah revisi Perbup Jombang No 51 tahun 2024 tentang Pungutan Pajak Daerah, yang menyebabkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan PBB-P2. Apalagi pajak tersebut juga dikenakan pada musala dan tanah wakaf, yang seharusnya dikecualikan.

    Kenaikan PBB-P2 juga terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kenaikan awalnya mencapai 300 persen. Namun direvisi oleh Bapenda menjadi 65 persen.

    Keputusan menaikkan PBB-P2 di Bone diadasarkan penyesuaian zona nilai tanah dari BPN. Kebijakan ini memantik respons luas.

    Demo mahahsiswa yang digelar di kantor DPRD Bone kemarin berakhir ricuh. Puluhan mahasiswa terlibat bentrok dengan petugas. Tensi demonstran menurun setelah tuntutan massa diakomodir oleh DPRD.

    Daerah lain yang menaikkan PBB-P2 adalah Kota Cirebon. Beredar kabar kenaikan PBB-P2 mencapai 1000 persen. Namun hal ini dibantah oleh Wali Kota Cirebon Effendi Eko. Kepada wartawan, dia mengaku kenaikan hanya beberapa persen, tanpa menyebut angka pastinya.

    Warga pun merespons kenaikan ini. Mereka yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi mendesak pembatalan kenaikan PBB dan mencabut Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi.

    Mereka mengancam jika tuntutan tidak terpenuhi akan menggelar unjuk rasa.

  • Kemensos Setop Bansos Usia Produktif, Dialihkan ke Jalur Usaha Mandiri

    Kemensos Setop Bansos Usia Produktif, Dialihkan ke Jalur Usaha Mandiri

    Bisnis.com, CIREBON- Kementerian Sosial (Kemensos) segera mengubah strategi penanggulangan kemiskinan dengan menyalurkan penerima bantuan sosial (bansos) usia produktif ke jalur pemberdayaan ekonomi. 

    Langkah ini bertujuan agar masyarakat yang masih mampu bekerja tidak hanya mengandalkan bantuan, tetapi dapat mandiri secara finansial.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan program ini dirancang agar bantuan pemerintah tidak semata-mata konsumtif.

    “Bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan akan tetap diberikan. Namun, untuk masyarakat usia produktif, kita dorong mereka mengikuti program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan atau pendampingan usaha,” kata Saifullah di Pendopo Bupati Cirebon, Kota Cirebon, Rabu (13/8/2025).

    Gus Ipul menyebutkan evaluasi penerima bansos dilakukan setiap lima tahun. Mereka yang dinilai sudah mampu secara ekonomi akan dikeluarkan dari daftar penerima dan diarahkan untuk mengikuti pelatihan, pembinaan usaha, atau mendapatkan bantuan modal.

    Menurutnya, penghentian bansos bukan berarti pemerintah melepas tanggung jawab. Justru, kata dia, kebijakan itu mengubah bentuk dukungan dari konsumtif menjadi produktif.

    “Sering kali orang salah paham. Ketika bantuan dihentikan, bukan berarti pemerintah meninggalkan mereka. Kami justru mengarahkan ke program pemberdayaan,” tambahnya.

    Peralihan dari bansos konsumtif ke program produktif dilakukan secara berbasis data dan diawasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap pendamping memastikan penerima siap mengikuti program pemberdayaan hingga mandiri.

    Gus Ipul mencontohkan sejumlah penerima bansos yang berhasil bertransformasi menjadi pelaku usaha setelah mendapatkan modal dan pembinaan. Bahkan, beberapa di antaranya berhasil membuka lapangan kerja baru di lingkungan sekitarnya.

    “Yang tidak tepat sasaran akan kami koreksi, sementara yang tepat sasaran tetap dilanjutkan,” ujarnya.

    Kemensos juga mengajak pemerintah daerah berperan aktif dalam program pemberdayaan, mulai dari penyediaan pelatihan, fasilitasi usaha, hingga akses pasar bagi peserta yang telah beralih menjadi pelaku usaha.

    Saifullah optimistis, jika program dijalankan secara sinergis antara pusat dan daerah, penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Kami menargetkan pada 2026 kemiskinan ekstrem bisa nol persen, termasuk di Kabupaten Cirebon,” tutupnya.

  • Penyaluran Bansos Mengacu pada DTSEN, Gus Ipul: Ada Penerima Baru Setiap 3 Bulan Nasional 14 Agustus 2025

    Penyaluran Bansos Mengacu pada DTSEN, Gus Ipul: Ada Penerima Baru Setiap 3 Bulan Nasional 14 Agustus 2025

    Penyaluran Bansos Mengacu pada DTSEN, Gus Ipul: Ada Penerima Baru Setiap 3 Bulan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa saat ini penyaluran bantuan sosial (bansos) mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) agar lebih tepat sasaran.
    Hasilnya, banyak penerima bansos yang tidak lagi lolos verifikasi karena tidak memenuhi syarat. Data mereka langsung digantikan dengan penerima baru yang lebih layak dan berhak.
    “Jadi, akan ada penerima-penerima baru setiap tiga bulan. Ada yang
    check-out
    dan
    check-in
    ,” kata Gus Ipul dalam keterangan resminya, Kamis (4/8/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam acara Dialog Pilar-Pilar Sosial di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (13/8/2025).
    Data akan dimutakhirkan setiap tiga bulan agar tetap akurat, salah satunya melalui mekanisme
    groundchecking
    oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan pemerintah daerah (pemda), kemudian divalidasi oleh BPS.
    Gus Ipul menekankan, semua upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Strategi Bapak Presiden adalah menjadikan data-data yang ada di setiap kementerian itu diverifikasi ulang oleh BPS,” katanya.
    Ia menjelaskan bahwa sebelumnya, Kemensos memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mempunyai Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
    Hal tersebut membuat banyak data tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga.
    Gus Ipul menegaskan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, semua kementerian dilarang mengelola data sendiri. Data dikonsolidasikan di BPS, lalu divalidasi menjadi data tunggal.
    Kebijakan ini, lanjutnya, mengakhiri praktik lama Kemensos yang mengolah sekaligus menyalurkan bansos berdasarkan data internal. 
    “Kalau dulu, orang kadang-kadang tidak percaya sama datanya Kemensos, diurus-urus sendiri, setelah itu diintervensi sendiri, habis itu tepuk tangan sendiri,” ucap Gus Ipul.
    Kini, Kemensos hanya terlibat dalam pemutakhiran data bersama pemda, sementara proses verifikasi, validasi, dan penetapan desil penerima bansos dilakukan oleh BPS. 
    “Boleh kami memasukkan data, tetapi yang memverifikasi dan menetapkan desil 1, 2, 3 dan 4 itu adalah BPS. Kami tugasnya hanya menyalurkan, sambil nanti pendamping dan instrumen lain ikut pemutakhiran bersama Bupati, Dinas Sosial (Dinsos), beserta BPS setempat,” jelasnya. 
    Gus Ipul menyampaikan bahwa jalur partisipasi publik juga dibuka melalui aplikasi Cek Bansos.
    Lewat aplikasi tersebut, masyarakat dan pendamping sosial dapat mengajukan atau menolak calon penerima serta melakukan usul sanggah dengan bukti yang memadai. 
    “Boleh (mengajukan usul-sanggah bansos). Bukan tidak boleh. Nanti tetap akan diverifikasi oleh BPS. Nah, BPS akan mengeluarkan hasil validasi itu setiap tiga bulan sekali menjelang penyaluran bansos,” kata Gus Ipul.
    Sebagai informasi, penyaluran bansos dilakukan setiap tiga bulan pada periode Januari–Maret, April–Juni, dan Juli–September, dengan daftar penerima bansos yang terus diperbarui setiap periode.
    Menurut Gus Ipul, selama penyaluran bansos triwulan II, Kemensos telah mencoret banyak penerima bantuan karena tidak lolos verifikasi atau terlibat penyalahgunaan bantuan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Pesan dari Pati untuk Indonesia Nasional

    7 Pesan dari Pati untuk Indonesia Nasional

    Pesan dari Pati untuk Indonesia
    Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.
    Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianati rakyatmu. Lengserkan Sudewo.
    TULISAN
    besar yang terpampang di spanduk yang dibawa pengunjuk rasa di Pati, Jawa Tengah, 13 Agustus 2025, tidak sekadar menyuarakan kekesalan warga Pati, Jawa Tengah, terhadap Bupatinya Sudewo.
    Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang diperkirakan mencapai lebih dari 50.000 orang – sesuai dengan tantangan Sudewo sebelumnya – menjadi tumpahan kemuakan warga Pati yang selama ini terpendam.
    Aksi solidaritas yang terbangun secara spontan berhasil mengumpulkan logistik untuk keperluan para pengunjuk rasa.
    Mulai dari air mineral, roti hingga buah pisang disumbangkan sukarela oleh warga. Timbunan logistik tersebut memenuhi jalanan di depan Kantor Bupati Pati.
    Bahkan ada Paijan, pengemudi angkutan bajaj dari Jakarta yang rela menempuh perjalanan 12 jam dari Ibu Kota ke Pati hanya untuk menyumbang air minum dalam kemasan demi simpatinya untuk warga Pati.
    Wiharto, petani dari daerah Gunungsari, Pati, rela menyerahkan satu mini truk berisi buah pisang hasil panennya untuk para pengunjuk rasa (
    Cnnindonesia.com
    , 13 Agustus 2025).
    Kibaran bendera “One Piece” juga ikut dibentangkan para pendemo di Pati. Tentu saja di mata para pengibar, bendera “One Piece” sebagai perwujudan terjadinya kemunafikan, kejahatan serta tipu muslihat penguasa.
    Tidak saja dengan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang luar biasa, ternyata warga Pati juga mempersoalkan sulitnya mendapatkan pekerjaan di kampungnya sendiri.
    Pemutusan hubungan kerja tenaga Kesehatan di RSUD RAA Soewondo yang semena-mena, penerapan lima hari masa sekolah tanpa kajian dan tanpa mendengar masukan dari pemangku kepentingan, serta janji-janji kampanye yang tidak terlaksana menjadi daftar “dosa” Sudewo yang selalu diingat warga Pati.
    Demonstasi terbesar yang baru terjadi di Pati itu memang berhasil menundukkan keangkuhan seorang Sudewo.
    Permintaan maaf dan pencabutan aturan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen yang dilakukan Sudewo ternyata belum cukup di mata warga.
    Para pengunjuk rasa juga berhasil memaksa dan meyakinkan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Pati untuk segera bersidang dan menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan Sudewo sebagai bupati.
    Menariknya, Fraksi Partai Gerindra bersama partai-partai pengusung Sudewo di DPRD Pati seperti PKB dan Nasdem ikut menyetujui pembentukan Pansus pemakzulan Sudewo.
    Walaupun proses pemakzulan di DPRD memerlukan waktu, tapi setidaknya perjuangan warga Pati menjadi “inspirasi” dari cara serta pilihan penyaluran keresahan warga di berbagai daerah yang mengalami persoalan yang sama.
    Ada pesan-pesan keresahan dari rakyat di belahan Tanah Air manapun yang merasa telah “menitipkan” perjuangan pada warga Pati.
    Perjuangan warga Pati seakan ikut “menyuarakan” kesumpekkan warga di manapun yang kini tengah mengalami kekecewaan dengan “Sudewo-Sudewo” lain.
    Warga Kota Malang, Jawa Timur pun sedang kesal. Beberapa waktu lalu, karnaval di Mulyorejo, Sukun, Kota Malang, diwarnai kericuhan antara warga dan peserta karnaval akibat suara
    sound system
    yang terlalu keras, mengganggu warga yang sedang sakit.
    Warga Kota Malang mengaku kecewa dengan sikap aparat yang abai terhadap kenyamanan warga yang telah membayar pajak selama ini.
    Kenaikan PBB-P2 usai disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari 0,055 menjadi 0,2 persen atau hampir 4 kali lipat pasti akan memberatkan warga (
    Ketik.com
    , 13 Agustus 2025).
    Warga Kota Cirebon yang terinspirasi dengan langkah perjuangan warga Pati, juga berencana turun ke jalan mengingat
    PBB juga melonjak hingga 1.000 persen.
    Kenaikan “yang gila-gilaan” tersebut merujuk Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi. Paguyuban Pelangi Cirebon menilai kebijakan itu sangat memberatkan masyarakat dan tidak masuk akal.
    Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah warga juga dikagetkan dengan kenaikan PBB hingga 400 persen. Warga Kecamatan Ambarawa yang bisanya membayar pajak PBB Rp 160.000 di tahun kemarin, kini melonjak menjadi Rp 872.000 (
    Detik.com,
    12 Agustus 2025).
    Sementara di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, warga melakukan “perlawanan” saat membayar tagihan PBB-P2 yang melonjak dengan menggunakan uang koin.
    Sengaja pembayar pajak memperlihatkan upayanya menggunakan uang tabungan milik anaknya untuk membayar pajak Rp 1,2 juta dari sebelumnya yang Rp 300.000 di Kantor Bapenda Jombang (
    Kompas.com
    , 12/08/2025).
    Aksi-aksi penolakan pembayaran kenaikan pajak diperkirakan akan masif terjadi di berbagai daerah. Gerakan perlawanan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu harus diakui menjadi “pemantik” dari perlawanan lokal terhadap kebijakan kenaikan pajak yang tidak bijak.
    Bisa dibayangkan di saat rakyat tengah gunda gulana karena kesulitan mencari lapangan pekerjaan di tengah semakin maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), semakin tingginya angka kriminalitas akibat pengangguran; timpangan penghasilan yang menimbulkan kecemburuan sosial; harga sembako yang semakin menggila dengan takaran yang rawan disalahgunakan; korupsi yang semakin merajalela setelah sebelumnya ramai dengan kejadian pemblokiran tabungan oleh PPATK dan kontroversi perampasan tanah, maka kenaikan pajak menjadi klimaks dari kejengahan rakyat terhadap kepengapan saat ini.
    Saya khawatir jika Presiden Prabowo Subianto dan para pembantunya tidak tepat dalam mengambil langkah antisipatif dan pengambilan keputusan, aksi demonstrasi besar di Pati akan berlanjut dan terus bermunculan di berbagai daerah.
    Kejadian Pati, Cirebon, Semarang, Jombang dan daerah lain adalah miniatur dalam skala kecil seperti fenomena “Arab Spring”.
    Fenomena jatuhnya pemerintahan akibat
    Arab Spring
    seperti rangkaian peristiwa revolusi dan protes yang terjadi di negara-negara Arab pada awal tahun 2010-an.
    Protes yang bermula dari aksi bakar diri Mohamed Bouazizi di Tunisia menjadi pemicu awal gelombang protes di seluruh wilayah Tunisia.
    Akibatnya, Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali berhasil ditumbangkan setelah berkuasa selama lebih dari dua dekade.
    Dari Tunisia, gelombang protes terus menjalar ke negara-negara Arab lainnya menuntut perubahan politik dan sosial, termasuk demokrasi, hak asasi manusia, dan perbaikan ekonomi.
    Beberapa pemerintahan seperti di Mesir, Libya, Yaman dan Suriah berhasil digulingkan sebagai akibat dari gelombang protes ini, sementara yang lain mengalami perubahan signifikan dalam sistem politik.
    Sebagai Presiden, Prabowo harus meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak “ngotot” memperlakukan rakyat sebagai sapi perahan pajak.
    Kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Prabowo harus menegaskan kembali tugas pokok dan fungsinya untuk mengawasi pemerintahan daerah.
    Keberadaan dua wakil menteri di Kementerian Dalam Negeri harusnya mempunyai fungsi dan tugas yang terukur.
    Pelaksanaan retreat kepala daerah yang memakan biaya besar ternyata tidak berdampak pada pola pikir kepala daerah. 
    Kepada Kepolisian dan aparat TNI, Prabowo sebaiknya memerintahkan untuk tetap mengedepankan langkah humanis nir kekerasan dalam mengatasi aksi-aksi unjuk rasa.
    Para pengunjuk rasa bukanlah musuh negara. Mereka tengah memperjuangkan perutnya, kehidupannya agar terus hidup di tengah kesulitan hidup yang semakin berat.
    Dan terakhir selaku Ketua Umum Partai Gerindra tempat afiliasi politik Bupati Pati Sudewo, dibutuhkan sikap Prabowo untuk mendorong partainya mendukung pemakzulan yang dikehendaki rakyat Pati.
    Upaya menjaga nama baik Gerindra di mata pemilih tidak boleh kalah karena ulah seorang Sudewo. Harga Gerindra terlalu mahal bagi kepongahan Sudewo.
    Bisa jadi pembelajaran dari Pati menjadi titik awal Prabowo untuk melakukan
    reshuffle
    terhadap kabinetnya.
    Isi kabinet pemerintahan sekarang terlalu gemoy dan kerap membuat gaduh yang tidak perlu serta hanya mendegradasi komitmen Prabowo dalam upaya mensejahterakan rakyat.
    Tanah subur tapi hidup tak makmur

    Di neg’riku Indonesia

    Tambang emas, intan permata

    Tapi entah siapa yang punya

    Kerja berat, peras k’ringat, banting tulang

    Pontang-panting dari berdiri sampai nungging

    Tapi mengapa masih banyak rakyat miskin?

    Apa harus budi daya kalajengking?
    – (Lirik lagu “Kalajengking” oleh Pujiono)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Belasan TPA di Jabar Masih "Open Dumping", Sekda Beri Tenggat hingga Desember 2025 Bandung 13 Agustus 2025

    Belasan TPA di Jabar Masih "Open Dumping", Sekda Beri Tenggat hingga Desember 2025 Bandung 13 Agustus 2025

    Belasan TPA di Jabar Masih “Open Dumping”, Sekda Beri Tenggat hingga Desember 2025
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengubah metode pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing hingga Desember 2025.
    Hal ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (13/8/2025).
    Herman menjelaskan, sejumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di beberapa daerah di Jawa Barat masih menggunakan metode
    open dumping
    atau pengelolaan sampah terbuka.
    Padahal, seharusnya sudah ada peralihan ke sistem
    controlled landfill
    .
    “Sampah bukan masalah biasa, ini sudah masalah luar biasa, tentu penanganannya pun harus luar biasa. Kita ikhtiarkan walaupun berat,” ungkapnya.
    Ia menegaskan, jika sistem
    open dumping
    tetap diterapkan, pemerintah kabupaten dan kota akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
    Saat ini, masih terdapat belasan TPA di Jabar yang menggunakan metode open dumping, di antaranya TPA Burangkeng di Kabupaten Bekasi, TPA Pangandaran di Kabupaten Pangandaran, dan TPA Kopi Luhur di Kabupaten Cirebon.
    Herman juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah sejak dari rumah dengan menerapkan prinsip
    reduce, reuse, recycle
    (mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang) untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA.
    Ia menegaskan bahwa seluruh daerah di Jabar harus beralih ke sistem
    controlled landfill
    paling lambat Desember 2025, dan selanjutnya didorong untuk menerapkan
    sanitary landfill
    .
    Jika persoalan sampah tidak ditangani secara serius, Herman mengingatkan bahwa dampaknya akan meluas ke berbagai sektor, mulai dari sosial, ekonomi, hingga kesehatan.
    “Ini masalah yang kelihatannya ringan, tapi faktanya berat. Jangan sampai menunggu persoalannya ini meledak,” ucapnya.
    Herman mendorong optimalisasi pengolahan sampah organik hingga tingkat rumah tangga menjadi kompos, pemanfaatan maggot, serta penerapan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
    Ia menekankan bahwa kunci dari semua ini terletak pada pola pikir.
    “Mindsetnya harus dibangun. Sampah bukan masalah, tapi tantangan. Kalau diolah dengan benar, bisa menghasilkan nilai ekonomi,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos Sebut Sekolah Rakyat sebagai Miniatur Pengentasan Kemiskinan

    Mensos Sebut Sekolah Rakyat sebagai Miniatur Pengentasan Kemiskinan

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut Sekolah Rakyat sebagai miniatur pengentasan kemiskinan yang memadukan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan, Koperasi Merah Putih, hingga Program 3 Juta Rumah.

    “Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan. Bagi yang punya usaha, akan kita bantu. Kalau ingin meningkatkan keterampilan, kita bantu dengan pelatihan-pelatihan,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Rabu (13/8/2025).

    Pemberdayaan dilakukan melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses pasar lewat Koperasi Merah Putih. Hal itu diungkapkan olehnya saat kunjungan kerja (Kunker) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon, hari ini.

    “Nanti orang tuanya juga akan didorong menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih (yang) bisa menjual produk-produknya di Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, sebelum mulai belajar, setiap siswa mengikuti cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program nasional CKG. Dari 7.409 siswa yang diperiksa secara nasional, 52 persen memerlukan pemeriksaan lanjutan. Masalah yang paling banyak ditemukan adalah penyakit gigi, disusul anemia, kekurangan gizi, dan kebugaran rendah.

    Untuk memastikan kebutuhan gizi terpenuhi, sekolah ini juga menjalankan Program Makan Bergizi Gratis dari Badan Gizi Nasional.

    “Kalau di sekolah umum sehari sekali, di Sekolah Rakyat dapat tiga kali sehari. Itu juga programnya Presiden Prabowo,” tuturnya.

    Pemerintah juga menargetkan perbaikan rumah keluarga siswa melalui Program 3 Juta Rumah agar layak huni. Menurutnya, seluruh langkah ini merupakan strategi terstruktur dan terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem.

    “Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak harus jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak harus jadi tukang becak. Mari kita sukseskan program ini, di masa depan anak-anak dari keluarga tidak mampu akan menjadi anak-anak hebat,” tegasnya.

    Di lapangan, perubahan mulai terasa. Salah satu guru Sekolah Rakyat, Rahman (24) mengaku awalnya siswa sulit diatur.

    “Sebulan ini sudah ada progres. Mereka mulai mau mengikuti aturan,” kata Rahman.

    Sementara itu, salah satu siswa Naufal Azzam (8) mengaku senang bersekolah di Sekolah Rakyat.

    “Belajar, baca, gambar dan banyak lagi,” tutup Naufal.

    Sebagai informasi tambahan, saat ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon menampung 75 siswa: 32 siswa SD (24 laki-laki, 8 perempuan) dan 43 siswa SMP (25 laki-laki, 18 perempuan).

    Sejak 14 Juli 2025, 63 Sekolah Rakyat rintisan di berbagai daerah telah memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Menyusul, 37 titik lainnya dimulai pada bulan Agustus, dan 59 titik tambahan akan diluncurkan pada September. Total 159 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026 dengan target 15.370 siswa.

    (anl/ega)

  • Internet Cepat dan Stabil, Oxygen.id Resmikan Cabang Depok

    Internet Cepat dan Stabil, Oxygen.id Resmikan Cabang Depok

    Bisnis.com, DEPOK – Oxygen.id, layanan internet berbasis fiber optic dari PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo), meresmikan kantor cabang barunya di Kota Depok, Jawa Barat.

    Pembukaan cabang ini menandai langkah strategis perusahaan dalam memperluas jangkauan layanan dan memperkuat kehadiran di kawasan penyangga Ibu Kota yang mengalami pertumbuhan digital signifikan.

    Kantor cabang yang berlokasi di Jl. Keadilan No. 103, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok ini dirancang sebagai pusat operasional dan pelayanan pelanggan.

    Hadirnya cabang ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan internet Oxygen.id yang dikenal cepat, stabil, dan tanpa batas kuota, baik untuk kebutuhan residensial maupun bisnis.

    Sebelumnya, layanan Oxygen.id telah hadir di wilayah Cinere dan Cimanggis. Kini, jangkauan layanan terus berkembang dan mencakup area-area lain di Kota Depok, seperti Pancoran Mas, Limo, Sawangan, dan Bojong Sari.

    Jangkauan layanan akan terus diperluas seiring dengan komitmen Oxygen.id untuk menyediakan internet berkualitas dan merata bagi masyarakat. Ekspansi jaringan ini menjadi bukti nyata dukungan perusahaan terhadap perkembangan teknologi digital yang semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

    Peresmian cabang ditandai dengan acara syukuran yang dihadiri oleh jajaran manajemen pusat serta perwakilan dari warga setempat. Hadir dalam kesempatan tersebut, CEO PT Mora Telematika Indonesia Tbk, Bapak Jimmy Kadir, menyampaikan bahwa cabang ke-13 ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung program pemerintah Indonesia dalam menyediakan internet cepat dan terjangkau.

    “Kami berkomitmen untuk membantu masyarakat mengakses pembelajaran, memanfaatkan teknologi, dan mendorong digitalisasi di Indonesia. Di sini, kami memberikan kualitas layanan terbaik yang dapat diandalkan, namun tetap dengan harga yang terjangkau,” ungkap Jimmy Kadir.

    Lebih lanjut, VP Retail Business Oxygen.id, Bapak Yance Arliansyah, menjelaskan bahwa pembukaan cabang di Depok merupakan bagian dari strategi pengembangan jaringan di wilayah Cinere dan sekitarnya.

    “Depok memiliki daya beli yang baik dan tingkat kesadaran digital yang terus meningkat. Minat masyarakat terhadap layanan internet cepat dan stabil sangat besar, dan kami ingin hadir lebih dekat agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan pelayanan yang maksimal,” jelas Yance.

    Acara pembukaan berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Prosesi simbolik dilakukan melalui pemotongan pita dan penyerahan kunci, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur. Para tamu undangan juga diajak berkeliling kantor cabang dan menikmati sesi ramah tamah yang telah disiapkan.

    Dengan diresmikannya kantor cabang baru di Depok pada 11 Agustus 2025, Oxygen.id kembali menegaskan komitmennya sebagai penyedia layanan internet yang tidak hanya berfokus pada kecepatan dan kestabilan koneksi, tetapi juga pada kemudahan akses dan kualitas layanan pelanggan.

    Keberadaan kantor cabang fisik memungkinkan Oxygen.id memberikan dukungan teknis yang lebih responsif, serta menghadirkan pengalaman layanan yang lebih dekat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah perkotaan dan sekitarnya.

    Langkah ekspansi ini akan berlanjut dengan pembukaan cabang di Pamulang pada 19 Agustus 2025, disusul oleh Cirebon pada 9 September 2025, sebagai bagian dari roadmap pertumbuhan nasional Oxygen.id. Dengan memperluas jaringan layanan ke kota-kota strategis, Oxygen.id terus memperkuat posisinya sebagai internet service provider terpercaya yang mendukung transformasi konektivitas di seluruh Indonesia.

    Dukungan infrastruktur, teknologi berbasis fiber optic, serta tim layanan yang profesional menjadi pondasi utama Oxygen.id dalam menghadirkan layanan internet yang unggul.