kab/kota: Cirebon

  • Rapor Kinerja Dedi Mulyadi Disorot Warganet Versi Survei Litbang Kompas, Ini Hasil yang Masih Merah – Page 3

    Rapor Kinerja Dedi Mulyadi Disorot Warganet Versi Survei Litbang Kompas, Ini Hasil yang Masih Merah – Page 3

    Meski demikian, Dedi Mulyadi mendapatkan rapor merah dari warganet menyangkut sejumlah bidang yang belum cukup diberi perhatian. Sentimen negative warganet terhadap Dedi menyangkut isu kebencanaan, kesejahteraan masyarakat, tata ruang, dan konflik horizontal masyarakat di Jawa barat.

    Bidang yang paling tinggi sentimen negatifnya adalah konflik horizontal antarmasyarakat. Bidang ini menuai 43 persen sentimen negatif berbanding 35 persen sentimen positif.

    Topik yang ada pada bidang ini yakni perusakan rumah retret penganut Kristiani di Desa Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ditambah lagi dengan penolakan pembangunan rumah ibadah, seperti yang terjadi pada pembangunan Gereja GBKP Runggun Studio Alam di Cilodong, Depok.

    Selain persoalan konflik horizontal, problem tata ruang di Jawa Barat juga memperoleh sentimen dominan negatif, yaitu mencapai 41 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan 34 persen sentimen positif pada bidang tersebut.

    Topik yang dilingkupi bidang tata ruang adalah masalah alih guna lahan dan penambangan liar. Dua persoalan ini sudah menimbulkan kerugian baik itu korban jiwa maupun harta benda.

    Persoalan lainnya muncul dari ranah pertambangan. Tambang galian C di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, mengklaim nyawa 21 orang. Mereka tertimbun longsoran material tambang. Peristiwa tersebut menjadi cambuk bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi perizinan tambang dan penertiban tambang liar yang masih beroperasi.

  • Ranking Daerah yang Naikkan Pajak PBB dari yang Tertinggi sampai Terendah, Pati Urutan Berapa? – Page 3

    Ranking Daerah yang Naikkan Pajak PBB dari yang Tertinggi sampai Terendah, Pati Urutan Berapa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut hanya ada 5 daerah yang menaikkan pajak PBB pada tahun 2025. Lima daerah itu adalah Jombang, Cirebon, Semarang, Bone dan Pati.

    Kabupaten Jombang, Jawa Timur menempati urutan pertama dengan kenaikan pajak mencapai 1.202 persen. Di posisi kedua adalah Kota Cirebon, Jawa Barat yang menaikkan pajak hingga 1.000.

    Posisi ketiga ada Kabupaten Semarang, Jawa Tengah memberlakukan kenaikan pajak hingga 400 persen, disusul Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan di angka 300 persen.

    Sementara Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang sempat viral karena kenaikan pajak 250 persen hingga memicu unjuk rasa menempati urutan kelima.

    “Tahun 2025 cuma ada 5 daerah saja,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (18/8/2025) malam.

  • Video Viral Warga Cirebon Emosi Saat Kebakaran, Damkar Diteriaki 'Makan Gaji Buta'
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        19 Agustus 2025

    Video Viral Warga Cirebon Emosi Saat Kebakaran, Damkar Diteriaki 'Makan Gaji Buta' Bandung 19 Agustus 2025

    Video Viral Warga Cirebon Emosi Saat Kebakaran, Damkar Diteriaki Makan Gaji Buta
    Editor
    CIREBON, KOMPAS.com
    – Asap hitam pekat membumbung dari sebuah bangunan di Jalan Raya Evakuasi, Kota Cirebon, Senin (18/8/2025). Kepanikan warga pun tak terhindarkan.
    Sebagian warga berusaha memadamkan api secara manual, sebelum tiga unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Cirebon tiba di lokasi.
    Kepala Seksi Kesiapsiagaan, Operasi, dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon, Nurjaman, menjelaskan satu armada tambahan dari Kabupaten Cirebon juga diturunkan karena api cepat membesar.
    “Ya, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon mendapatkan laporan kebakaran di Jalan Raya Evakuasi. Laporannya awalnya di sebelah kantor BPJS Ketenagakerjaan. Kami langsung kerahkan anggota sebanyak tiga unit mobil untuk penanganan awal,” ujar Nurjaman dikutip dari Tribun Jabar, Selasa (19/8/2025).
    Sekitar satu jam kemudian, api berhasil dipadamkan tanpa menimbulkan korban jiwa.
    Di tengah proses pemadaman, suasana sempat memanas. Dari video amatir yang beredar, terlihat seorang warga memarahi petugas damkar karena dianggap lambat. Bahkan, sempat terlontar ucapan kasar menyebut damkar “makan gaji buta”.
    Kondisi itu memicu emosi petugas, namun berhasil diredam warga lain dan kepolisian yang ada di lokasi.
    Setelah insiden tersebut, audiensi digelar di Polsek Kesambi. Ketua RW 01 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, bersama salah satu warga yang terlibat cekcok, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
    “Selaku ketua RW di lingkungan kejadian, kami atas nama pribadi dan warga menyampaikan permohonan maaf. Kegaduhan kemarin murni karena kepanikan warga. Kami juga berterima kasih kepada Damkar yang sudah memadamkan api,” ujar Ketua RW.
    Hal senada diungkapkan Sumarno, salah satu warga yang sempat terlibat cekcok.
    “Kami juga menyampaikan permohonan maaf. Kita mohon maaf kepada damkar atas tutur kata yang kurang baik dan tindakan yang salah. Saya minta maaf,” jelasnya.
    Menanggapi hal tersebut, pihak DPKP Kota Cirebon menyatakan tidak memperpanjang persoalan.
    “Kami sudah tidak mempersoalkan masalah tersebut. Kami sangat memaklumi kepanikan warga saat kejadian kebakaran. Ke depan agar lebih santun lagi ketika menyampaikan kepada petugas,” kata Nurjaman.
    Ia menambahkan, sesuai arahan pimpinan, persoalan ini dianggap selesai.
    “Kita menerima permintaan maaf dari masyarakat. Atas arahan pimpinan, kita sebagai abdi negara harus tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
    Kebakaran tersebut menghanguskan sebuah bangunan rumah di kawasan padat aktivitas. Polisi masih menyelidiki penyebab munculnya api.
    Beruntung, posisi bangunan yang tidak berhimpitan dengan rumah lain membuat api tidak sempat merembet ke permukiman warga sekitar.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Petugas Damkar Cirebon Dikata-katai ‘Makan Gaji Buta’ saat Padamkan Kebakaran, Videonya Viral
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gaduh Kenaikan PBB di Berbagai Daerah, Mau Sampai Kapan?

    Gaduh Kenaikan PBB di Berbagai Daerah, Mau Sampai Kapan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah daerah tengah dibuat gaduh dengan adanya kenaikan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

    Tidak pernah terbayangkan, seorang wajib pajak di Cirebon, Jawa Barat yang dahulu pada 2023 membayar sebanyak Rp93,9 juta untuk properti dengan luas tanah 10.000 meter persegi dan bangunan seluas 625.000 meter persegi. 

    Namun, pada 2024, angka tersebut tiba-tiba melonjak menjadi Rp369,3 juta, lebih dari empat kali lipat.

    “Ini lonjakan yang sama sekali tidak rasional. Kami tidak mendapat penjelasan transparan dari pemerintah mengenai dasar perhitungan baru ini,” ujar narasumber yang berbicara secara anonim, Senin (18/8/2025).

    Menurutnya, kenaikan ini menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan bagi warga yang memiliki aset besar di wilayah perkotaan.

    Hingga saat ini, pemerintah Kota Cirebon belum memberikan penjelasan rinci mengenai dasar kenaikan PBB-P2 tersebut. Beberapa pejabat daerah memilih menahan komentar, sementara warga mulai mengorganisir forum diskusi untuk menuntut klarifikasi.

    Lonjakan pajak yang ekstrem ini menambah daftar panjang masalah fiskal yang kerap memicu protes publik.

    “Warga yang memiliki properti besar, kenaikan PBB-P2 bukan sekadar masalah nominal, tetapi juga soal prinsip keadilan dan kepastian hukum,” ujarnya.

    Kebijakan kenaikan PBB-P2 banyak mendapatkan protes dari masyarakat, bahkan kebijakan itu turut membuat gelombang protes besar-besaran yang berujung pemakzulan sang kepala daerah. Masyarakat menyebut kebijakan tersebut dibuat sepihak tanpa melibatkan banyak lapisan unsur masyarakat.

    Aksi protes terjadi di Pati, Jawa Tengah misalnya yang menaikkan PBB hingga 250%, disusul dengan Cirebon, Jawa Tengah yang berencana menaikkan PBB hingga 1.000%. Namun, kedua wilayah tersebut pada akhirnya membatalkan kebijakan tersebut.

    20 Daerah Naikkan PBB-P2

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan ada 20 daerah yang mengerek tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di atas 100%. Salah satunya adalah Pati, Jawa Tengah.

    Tito menjelaskan kenaikan PBB-P2 merupakan konsekuensi dari Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). UU itu mengatur bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi di daerahnya. 

    Aturan turunan dari UU HKPD, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2023 mengatur bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah termasuk NJOP serta PBB-P2 harus berlandaskan peraturan daerah (perda). Kemudian, besaran tarifnya diatur dalam peraturan kepala daerah. 

    Tito menyebut beberapa pemda yang menaikkan tarif PBB-P2 di daerahnya karena adanya penyesuaian NJOP yang dapat dilakukan setiap tiga tahun sekali. Penyesuaian NJOP itu mengikuti harga pasar, sehingga kemudian membuat PBB-P2 ikut terkerek naik. 

    “Tetapi ada klausul, yaitu harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua juga ada partisipasi dari masyarakat. Jadi harus mendengar suara publik juga,” terangnya pada konferensi pers RAPBN 2026 di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/8/2025). 

    Menurut mantan Kapolri itu, ada 20 daerah yang diketahuinya menaikkan tarif PBB-P2. Kenaikannya bervariasi antara kisaran 5% sampai dengan 10%, serta ada sejumlah daerah yang melampaui 100%. 

    Jumlahnya mencapai 20 daerah. Salah satunya yakni Pati, yang belakangan ini menjadi sorotan publik karena menaikkan PBB-P2 hingga 250%. 

    Akan tetapi, dari 20 daerah yang dimaksud, sudah ada dua daerah yang membatalkan peraturan kepala daerah ihwal kenaikan tarif PBB-P2 itu. Yakni Pati dan Jepara, di mana dua-duanya berada di Jawa Tengah. 

    Sementara itu, ada tiga daerah lain yang baru membuat perkada untuk mengerek tarif PBB-P2 pada 2025. Adapun 15 daerah lainnya telah menerbitkan aturan soal kenaikan tarif PBB-P2 sejak 2022-2024.

    Untuk itu, Tito membantah apabila efisiensi anggaran belanja pemerintah pusat yang diberlakukan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 secara tidak langsung mendorong kenaikkan tarif PBB di daerah-daerah. 

    Adapun Inpres No.1/2025 mengatur efisiensi anggaran belanja negara 2025 sebesar Rp306,6 triliun yang terdiri dari Rp256,1 triliun belanja pemerintah pusat, serta Rp50,59 triliun transfer ke daerah. 

    “Artinya tidak ada hubungannya, 15 daerah, tidak ada hubungannya dengan efisiensi yang terjadi di tahun 2024. Nah jadi sekali lagi inilah inisiatif baru dari teman-teman daerah, hanya lima daerah yang melakukan kenaikan NJOP dan PBB di tahun 2025. Yang lainnya 2022-2024,” terang Tito.

  • Mentan tegaskan pemerintah jalankan kebijakan pro petani

    Mentan tegaskan pemerintah jalankan kebijakan pro petani

    Tim Jemput Gabah Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon dikawal Babinsa membeli gabah petani seharga Rp6.500 per kilogram di Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (9/8/2025). ANTARA/Harianto

    Mentan tegaskan pemerintah jalankan kebijakan pro petani
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 18 Agustus 2025 – 23:28 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus menjalankan kebijakan pro petani, mulai penyesuaian harga gabah, akses pupuk subsidi, hingga bantuan alat dan mesin pertanian demi memperkuat ketahanan pangan nasional.

    “Kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden terhadap kesejahteraan petani Indonesia,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan kebijakan dan bantuan pertanian akan terus dijalankan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap sektor pangan dan para petani di dalam negeri.

    “Dengan langkah dan upaya berpihak pada petani ini, kita optimistis dapat mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Momentum HUT (Hari Ulang Tahun) ke-80 RI kita jadikan lompatan besar menuju swasembada pangan,” imbuh Mentan.

    Sementara itu bagi petani, arti kemerdekaan kini semakin terasa. Mereka tidak hanya terbebas dari harga panen yang merugikan, tetapi juga lebih mudah mengakses pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian, hingga irigasi yang menunjang produktivitas.

    Jarwanto, petani asal Desa Manggis, Boyolali, mengaku merasakan langsung perubahan tersebut.

    Pada awal 2025, ia masih menghadapi harga gabah Rp6.000/kg, di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kondisi ini mengingatkannya pada masa-masa sulit ketika harga jatuh hingga Rp4.500/kg saat panen raya.

    Namun situasi berubah setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri. Kebijakan ini menjaga harga gabah tetap stabil sekaligus menjamin ketersediaan beras di pasar.

    “Sekarang harga gabah basah sudah bisa Rp7.500/kg. Itu jauh lebih menguntungkan petani. Saya merasakan benar perhatian Pak Presiden dan Pak Menteri Amran yang pro petani,” kata Jarwanto.

    Stabilitas juga dirasakan pada komoditas jagung. Jika sebelumnya harga standar hanya Rp5.500/kg, kini bisa mencapai Rp5.800/kg.

    Menurut Jarwanto, kenaikan ini membuat petani lebih bersemangat dan optimis. Selain harga, pemerintah juga memperkuat dukungan melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pupuk bersubsidi.

    “Kalau dulu satu hektare hanya bisa panen lima–enam ton, sekarang bisa tujuh ton karena pompa air, kultivator, dan saluran irigasi semakin baik,” jelasnya.

    Kebijakan pro petani ini juga dirasakan jauh di ujung timur Indonesia. Margo, petani di Kabupaten Merauke, bersama kelompoknya mengelola 183 hektare lahan yang ditanami padi dan jagung. Mereka mendapat bantuan traktor besar, traktor kecil, hand tractor, hingga pompa air.

    “Alat itu memudahkan pengolahan lahan rawa. Kami juga melakukan penangkaran benih Inpari 32 agar kebutuhan anggota kelompok tercukupi. Rata-rata hasil panen kami mencapai 4–5 ton per hektare,” ujar Margo.

    Meski curah hujan tinggi masih menjadi tantangan karena membuat padi rebah, Margo tetap optimistis. Baginya, perhatian pemerintah sudah sangat terasa, terutama dalam hal pembiayaan dan percepatan tanam.

    “Ke depan, kami berharap dukungan untuk jalan tani dan irigasi diperkuat lagi. Itu yang paling dibutuhkan agar hasil bisa lebih maksimal,” kata Margo.

    Sumber : Antara

  • HUT ke-80 RI, Pertagas Tegaskan Komitmen Jadi Penggerak Industri Nasional

    HUT ke-80 RI, Pertagas Tegaskan Komitmen Jadi Penggerak Industri Nasional

    JAKARTA – PT Pertamina Gas (Pertagas), yang berada di bawah Subholding Gas Pertamina, terus memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung laju pertumbuhan ekonomi dengan menghadirkan infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan gas bumi dalam negeri.

    Direktur Utama Pertagas, Indra P. Sembiring, menegaskan bahwa perusahaan senantiasa berperan aktif dalam pengembangan industri nasional melalui pembangunan jaringan penyaluran gas ke sejumlah kawasan ekonomi khusus.

    “Di momentum peringatan HUT ke-80 RI ini, Pertagas berkomitmen menjadi penggerak utama bagi tumbuhnya industri nasional,” ujar Indra dalam pernyataannya di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Sabtu, 16 Agustus.

    Dia menyampaikan melalui penyaluran gas di berbagai kawasan ekonomi khusus, pihaknya tidak hanya menjaga pasokan energi, tetapi juga secara aktif mendukung program pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri dalam rangka memperkuat perekonomian nasional.

    Dia menyebutkan sepanjang 2024, penyaluran gas bumi sebesar 560.523 juta Standar Kaki Kubik (MMSCF) dengan mayoritas pasokan gas tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sektor kelistrikan, sektor pupuk, dan sektor industri strategis nasional.

    Pertagas secara nyata mengelola dan mengembangkan infrastruktur untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia di antaranya di KEK Arun Lhokseumawe, Pertagas mengoperasikan LNG Receiving and Regasification Terminal untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan industri di Lhokseumawe.

    Lebih lanjut, LNG yang dilakukan regasifikasi dialirkan melalui pipa transmisi Arun-Belawan-KIM-KEK untuk supply gas kepada PT PLN Belawan serta sektor industri di Kawasan Industri Medan (KIM) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mengkei.

    Selain itu, Pertagas juga menjadi tulang punggung pasokan gas untuk industri pupuk nasional di Sumatera Selatan (Pusri), Jawa Barat (Pupuk Kujang), Jawa Timur (Petrokimia Gresik/PKG), dan Kalimantan (Pupuk Kaltim/KT).

    Di Pulau Jawa, Pertagas melaksanakan pengelolaan operasional Pipa Gas Cirebon-Semarang (Cisem) milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang berperan vital dalam menyalurkan gas ke Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Industri Kendal (KIK).

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, proyeksi potensi industri yang dapat menggunakan gas dari Pipa Cisem-1 yang dioperasikan Pertagas di Kendal dan Batang sekitar 40 industri.

    “Ketersediaan infrastruktur gas yang andal adalah kunci untuk mempercepat geliat industri nasional dengan menyalurkan pasokan gas bumi ke berbagai kawasan industri dan sektor strategis,” imbuh Indra.

    Corporate Secretary PT Pertamina Gas Sulthani Adil Mangaturn menambahkan pihaknya terus berperan aktif mewujudkan penyaluran energi yang andal, memperkuat industri nasional, membuka lapangan kerja, dan berkontribusi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Dia menegaskan hal itu sejalan dengan tema Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia yang mengangkat tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Menurutnya, sebagai perusahaan midstream di sektor energi, Pertagas bertekad mengembangkan dan mengelola infrastruktur energi yang andal dan efisien dengan teknologi tepat guna untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dan global.

  • Bulir-bulir padi menjaga nafas ekonomi desa

    Bulir-bulir padi menjaga nafas ekonomi desa

    Suasana panen padi di Desa Tegalkarang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (8/8/2025). ANTARA/Harianto

    Bulir-bulir padi menjaga nafas ekonomi desa
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 17 Agustus 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Siang itu, beberapa petani di daerah Cirebon, berkumpul di atas terpal, menuang dan mengemas gabah hasil panen ke dalam karung-karung besar. Karung putih berderet seperti benteng kecil di tengah lahan, menandai hasil kerja yang sudah terkumpul. Suara gesekan gabah dan obrolan ringan berpadu dengan tiupan angin sawah.

    Di sisi lain, seorang petani pria mengenakan kaos putih dan topi abu-abu tengah memotong batang padi dengan sabit. Rumpun demi rumpun ia genggam dan tebas, lalu dirapikan. Di belakangnya, petani lain mengikuti ritme yang sama. Tidak ada hiruk-pikuk, hanya gerakan berulang yang penuh ketelitian, memastikan bulir padi tetap utuh.

    Di lahan yang lain, seorang perempuan berkerudung merah dan memakai caping berdiri di antara rumpun padi yang tinggi. Tangannya memegang erat hasil tebasan, matanya menatap bulir yang sudah menguning sempurna. Di belakangnya, seorang perempuan lain dengan kerudung kuning juga sibuk memanen, memperlihatkan bahwa pekerjaan ini dilakukan bersama, tanpa membedakan peran. Gabah lalu  dipisahkan, dibersihkan, kemudian dikemas ke dalam karung.

    Karung yang sudah penuh berisi gabah segar lalu dipanggul buruh tani pria. Meski karung itu tampak berat, langkah mereka mantap meniti pematang sawah yang sempit. Di belakang pembawa karung, buruh lain menyusul dengan beban serupa. Mereka berjalan dalam barisan kecil, membawa hasil panen ke luar lahan. Perjalanan ini mungkin hanya beberapa menit, tetapi bobot karung membuat stamina mereka cukup terkuras.

    “Ritual” memanggul karung itu dilakukan dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa apa yang mereka bawa bukan sekadar gabah, melainkan sumber kehidupan. Dalam karung-karung itu tersimpan beras yang akan menjadi nasi yang tersaji di atas meja makan banyak keluarga.

    Lapangan kerja

    Menggarap sawah bukan hanya tentang petani penggarap, tetapi juga tentang buruh tani yang menggantungkan nafkah dari jasa menggarap sawah, seperti Carnadi (50) dari Desa Cengkuang. Sejak masih duduk di bangku sekolah dasar (SD), Carnadi sudah akrab dengan lumpur sawah, belajar dari almarhum orang tuanya,  hingga akhirnya meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai buruh tani di daerah Cirebon.

    Pekerjaan buruh tani dilakoninya penuh ketekunan, mulai dari membuat galangan, selokan, memupuk, menyemprot padi, hingga panen. Upah yang diterima sebeèsar Rp100 ribu untuk kerja setengah hari dari pukul tujuh pagi hingga siang, ditambah sekadar makan sederhana selepasnya.

    “Ya alhamdulillah, upah segitu kalau dibilang cukup ya… cukup,” ucapnya sambil tertawa tipis.

    Kadang saat musim tanam hanya dua kali setahun, ia mencari tambahan rezeki di proyek pembangunan irigasi pertanian, dengan upah sekitar Rp120 ribu sehari. Meski begitu, Carnadi mengaku masih bersyukur, dua anaknya bisa hidup bersamanya walau istrinya telah tiga tahun meninggal, meninggalkan ruang kosong di rumah sederhana mereka.

    Anak sulungnya berusia 27 tahun ikut bekerja di sawah, sedangkan anak bungsunya menjaga rental PlayStation. Mereka bertahan hidup dengan mencari rezeki masing-masing. Harapannya sederhana, pemerintah menjaga harga gabah tetap tinggi agar buruh tani ikut sejahtera, sebab dari bulir padi itulah Carnadi menggantungkan hidupnya sepenuhnya.

    Ia menyimpan mimpi sederhana untuk menjadi petani penggarap di tanahnya sendiri, tapi keterbatasan biaya membuat ia tak mampu membeli ataupun menyewa sebidang lahan. Akhirnya, dengan tabah ia menjalani hidup sebagai buruh tani, menggantungkan harapan dari keringatnya di sawah demi menghidupi keluarga kecilnya.

    Kepala Desa Cengkuang Zaenal Arifin mengatakan, dari sekitar 5.600 jiwa warga desa, tercatat ada 167 petani penggarap, sedangkan sekitar seribuan lainnya menggantungkan hidup sebagai buruh tani. Stabilnya harga gabah membuat petani semangat bertani, memperluas tanam, menambah musim tanam, sehingga kebutuhan tenaga kerja semakin meningkat.

    Kehadiran Bulog membeli gabah Rp6.500 per kilogram membuat tengkulak tidak bisa lagi menekan harga di bawah Rp5.000. Ini memacu gairah untuk mengolah sawah.

    Mengais bulir yang tercecer

    Dalam suasana panen di Desa Tegalkarang, hadir sosok sederhana bernama Wahidin (35) asal Indramayu, yang tekun mengais sisa bulir padi tercecer dengan kesabaran. Sejak dua tahun lalu, tepat setelah menikah, ia menekuni pekerjaan ini. Meski hanya mengumpulkan bulir tersisa, tapi baginya setiap butir padi adalah rezeki berharga untuk keluarga.

    Meski memiliki sawah kecil di Indramayu yang baru ditanami, Wahidin lebih sering mengisi waktu dengan berkeliling mencari sisa-sisa padi karena hasilnya langsung bisa bernilai ekonomis. Setiap hari ia berangkat pagi sekitar pukul delapan, lalu pulang sore dengan rata-rata 10 kilogram gabah, dijual ke bandar seharga Rp6.000 per kilogram.

    Jika beruntung, sebagian hasil mengumpulkan sisa padi ia bawa pulang untuk dimasak bersama keluarga. Namun tak jarang semua dijual agar bisa menutup kebutuhan harian. Istrinya, Nuroh (33),  juga ikut mengumpulkan sisa-sisa panen milik petani, awalnya hanya menemani suami agar tak bosan di rumah, tapi akhirnya ikut merasakan manfaat ekonomi tambahan.​​​​​​​

    Nuroh bercerita, dalam sehari ia bisa mendapatkan 30 hingga 60 kilogram padi, yang bila dijual menghasilkan Rp200 ribu hingga Rp420 ribu sekali panen. Namun, jika proses panen berlangsung rapi dan bersih, maka pendapatannya hanya bisa sekitar Rp150 ribu. Dengan dua anak kecil berusia tiga setengah tahun dan satu setengah tahun, hasil mengumpulkan sisa-sisa panen padi dapat membantu menambah tabungan kecil mereka

    Bagi pasangan muda ini, bulir padi yang jatuh dari tangkai bukan sekadar sisa, melainkan rezeki yang menyemai harapan dan menjaga dapur tetap mengepul.

    Peningkatan ekonomi

    Rojai (50) seorang petani asal Desa Tegalkarang sangat bersyukur bisa melakukan panen dengan lancar, apalagi gabah dibeli langsung di pinggir sawah oleh Perum Bulog sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram.​​​​​​​ Rojai merasa hidupnya berubah sejak Bulog hadir membeli gabah langsung di sawah sesuai harga pemerintah, sehingga kini panen bukan lagi sumber ketakutan dan was-was.

    Dulu ia merasakan pahitnya harga gabah anjlok hingga Rp3700 per kg, tapi sekarang setiap hektare sawahnya bisa menghasilkan hingga Rp40 juta yang menumbuhkan semangatnya. Keuntungan itu membuat Rojai mampu menggaji lima buruh tani sepanjang tahun dan mengembangkan ternak sapi, bahkan tahun lalu berhasil menjual hingga 53 ekor.

    Yoyon, petani 51 tahun dari Desa Cengkuang, merasa lega dengan hadirnya HPP baru karena terbebas dari tawar-menawar melelahkan dengan tengkulak. Ia masih ingat ketika harga gabah jatuh hingga Rp3.700 per kilogram. “Perih rasanya melihat keringat sendiri tak dihargai, meski tetap menanam demi keluarga,” katanya.

    Kini dari lahan sewaan 0,7 hektare, ia bisa meraih hampir Rp10 juta sekali panen, bahkan berani merencanakan perluasan hingga dua hektare. Kebahagiaan itu bukan hanya miliknya, karena buruh tani di desanya juga tersenyum lega mendapat upah bawon, berbagi hasil panen dalam bentuk padi.

    Dukungan pemerintah

    Pemerintah Kabupaten Cirebon menyalurkan anggaran Rp19 miliar untuk memperkuat infrastruktur pertanian, meningkatkan produktivitas padi, sekaligus menjaga ketahanan pangan, sehingga kesejahteraan petani di wilayah tetap terjaga. Kepala Dinas Pertanian Cirebon Deni Nurcahya menyatakan total anggaran pertanian tahun 2025 sebesar Rp59 miliar, dengan Rp40 miliar untuk belanja pegawai, sementara Rp19 miliar difokuskan mendukung aktivitas pertanian.

    Dana Rp19 miliar dimanfaatkan membangun jalan usaha tani, jaringan irigasi perdesaan, bantuan pupuk bersubsidi, serta program swakelola yang melibatkan kelompok tani di berbagai kecamatan. Selain APBD, sektor pertanian juga diperkuat dukungan Kementerian Pertanian berupa alat mesin pertanian, irigasi perpipaan, jaringan usaha tani, hingga sumur air tanah dalam.

    Dinas Pertanian mencatat, terdapat sekitar 33 ribu kelompok tani dengan 72 ribu petani penggarap yang mengelola lebih dari 51 ribu hektare sawah produktif. Kebijakan harga pembelian pemerintah gabah Rp6.500/kg memberi semangat baru bagi petani, karena adanya kepastian harga, jaminan keuntungan, sekaligus dorongan menanam padi lebih giat.

    Bulir padi yang tumbuh, dipanen, hingga dipungut kembali adalah nadi kehidupan desa, karena sawah adalah ruang kerja, ruang harapan, sekaligus sumber rezeki bersama.

    Sumber : Antara

  • Efisiensi Anggaran Lanjut, Celios Prediksi Lonjakan Pajak Daerah Merebak pada 2026

    Efisiensi Anggaran Lanjut, Celios Prediksi Lonjakan Pajak Daerah Merebak pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan, kebijakan efisiensi anggaran yang berlanjut pada 2026 akan mendorong lebih banyak daerah mengerek tarif pajak, salah satunya pajak bumi dan bangunan (PBB), seperti yang sempat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati. 

    Untuk diketahui, pemerintah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026 menetapkan anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp650 triliun. Jumlah itu turun 29,27% dari APBN 2025 sebesar Rp919 triliun.

    “2026 akan lebih banyak daerah yang seperti Pati, Jombang, Ponorogo, dan lain-lain Cirebon juga, yang akan menaikkan dengan instan [tarif PBB-nya],” kata Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira dalam agenda ‘Respons Masyarakat Sipil atas Pidato Kenegaraan pada HUT RI ke-80’ di Jakarta Pusat, Sabtu (16/8/2025).

    Bhima menuturkan kebijakan anggaran pemerintah untuk 2026 sangat bertolak belakang dengan semangat desentralisasi fiskal. 

    Dia mengungkapkan belanja pemerintah untuk tahun depan mengalami peningkatan dari Rp3.621,3 triliun pada 2025 menjadi Rp3.786,5 triliun, sedangkan TKD tahun depan berkurang 29,27% dari APBN 2025 yang tercatat sebesar Rp919 triliun.

    Bhima menyebut pemerintah daerah (pemda) saat ini saja sudah cukup mengalami tekanan fiskal, sejak kebijakan efisiensi diterapkan pada awal 2025.

    “Tahun depan itu tekanannya akan lebih banyak, akan lebih merata, dan tentunya yang akan menjadi korban adalah masyarakat karena paling mudah memang menarik pajak, kemudian dari sisi retribusi,” tutur Bhima. 

    Selain PBB, Bhima melihat bahwa pemda akan memperketat kepatuhan pajak hiburan, retribusi parkir, dan sumber pendapatan daerah lainnya, imbas adanya efisiensi anggaran. 

    Dalam hal ini, dia memperkirakan daerah-daerah yang tidak memiliki dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam akan paling terdampak dengan adanya kebijakan hemat anggaran.

    Namun, bukan berarti daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam tidak terdampak kebijakan ini. Bhima mengatakan, biaya daerah untuk mengatasi kerusakan lingkungan di wilayahnya juga ikut terdampak kebijakan ini.

    “Jadi selain Pati, kemungkinan besar akan banyak sekali daerah, merata di Indonesia yang akan mengalami tekanan fiskal,” ujarnya.

    Di sisi lain, Bhima juga mematahkan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menyebut bahwa meningkatnya belanja pemerintah akan kembali ke daerah.

    Menurutnya, dana yang mengalir dari program seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ke daerah tidak sebesar dana yang langsung ditransfer pemerintah pusat ke daerah. 

    “Begitu efisiensinya digunakan untuk belanja pemerintah pusat, itu kembali lagi ke daerahnya, meskipun ada MBG, ada Kopdes, dan lain-lain, tidak sebesar dana langsung ditransfer kepada pemerintah daerah, DAU, DAK, DBH,” pungkasnya.

  • Janji Prabowo Berantas Tambang Ilegal Meski Dibekingi Jenderal

    Janji Prabowo Berantas Tambang Ilegal Meski Dibekingi Jenderal

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap keberadaan tambang ilegal yang belakangan mendapatkan sorotan publik.

    Tambang ilegal sangat berisiko longsor dan membahayakan nyawa para penambang. Belum lama ini, sekitar 20 orang penambang meninggal akibat tanah longsor di area penambangan ilegal di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat.

    Bukan hanya membahayakan keselamatan, tambang ilegal juga disebut merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

    Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo berjanji bakal menindak 1.063  Praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurutnya, potensi kerugian negara dari keberadaan tambang ilegal itu bisa mencapai minimal Rp300 triliun.

    “Kami akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan, saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal,” ujarnya dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) yang digelar hari ini, Jumat (15/8/2025).

    Keseriusan Prabowo dalam memberantas tambang ilegal juga tampak dari pembentukan Direktorat Penegakkan Hukum (Ditjen Gakkum) oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Untuk diketahui, pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Gakkum ESDM) merujuk pada amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024. 

    Ditjen Gakkum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum ESDM. Ditjen Gakkum juga menyelenggarakan fungsi perumusan, pelaksanaan, serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pencegahan, dan penanganan pengaduan.

    Lalu, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    Jenderal Bekingan Tambang Ilegal

    Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jenderal aktif maupun pensiunan Polisi atau TNI jika menghalang-halangi penindakan terkait 1.063 dugaan tambang ilegal di Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan pidato kenegaraan perdananya di sidang tahunan MPR RI di kompleks Senayan, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025).

    “Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar orang-orang kuat jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” ujar Prabowo.

    Eks Danjen Kopassus ini mengklaim bahwa dirinya sudah mengetahui seluk beluk dari tindakan yang diduga dilakukan oleh petinggi aparat keamanan baik itu kepolisian maupun TNI tersebut.

    “Saya sudah lama jadi orang Indonesia, segala ulah, apalagi saya ini senior mantan tentara, jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya, aku tahu,” ujar Prabowo.

    Kemudian, dia juga mengemukakan bahwa cara untuk melakukan penindakan itu dilakukan dengan memerintahkan pasukan yang tidak bertugas di wilayahnya.

    Instruksi itu pun sudah disampaikan ke Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Prabowo agar anggotanya tidak membekingi aktivitas ilegal terkait kekayaan alam di Indonesia.

    “Kalau ada yang berani saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Kalau anda mau ke provinsi ini pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu,” tutur Prabowo.

    Di samping itu, orang nomor satu di Indonesia ini juga menyatakan tidak akan tebang pilih dalam menindak pihak yang terlibat dalam pelanggaran ini.

    Pasalnya, Prabowo mengakui tidak akan segan menindak kader Gerindra yang terlibat dengan aktivitas ilegal tersebut.

    “Laporkan saja karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi,” pungkas Prabowo.

  • PBB Naik hingga 1.000 Persen, Gerakan Rakyat Cirebon Siapkan Demo Besar-besaran

    PBB Naik hingga 1.000 Persen, Gerakan Rakyat Cirebon Siapkan Demo Besar-besaran

    GELORA.CO  – Gerakan Rakyat Cirebon (GRC) mengumumkan rencana aksi demo besar-besaran pada 11 September 2025. Ribuan massa akan mengepung Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Cirebon sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disebut mencapai 1.000 persen.

    Koordinator GRC, Reno menegaskan kebijakan itu sangat memberatkan warga, terutama dari kalangan menengah ke bawah.

    “Kami akan turun ke jalan melibatkan sekitar 10.000 orang. Ini bentuk perlawanan rakyat terhadap kebijakan yang tidak prorakyat. Kenaikan PBB hingga 1.000 persen jelas mencekik warga Kota Cirebon,” ujar Reno, Jumat malam (15/8/2025).

    Selain menolak kenaikan PBB, GRC juga mengecam tindakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon yang menyebarkan selebaran digital berlabel hoaks terkait isu tersebut. Reno menilai langkah itu melukai perasaan warga dan mencederai etika pemerintahan.

    “Alih-alih membuka ruang dialog, BPKPD justru menggunakan pendekatan yang memprovokasi dan mengadu domba warga. Tidak ada transparansi terkait dasar penentuan NJOP maupun besaran kenaikan PBB,” kata Reno.

    Menurutnya, bangunan yang sudah habis umur ekonomis tidak seharusnya dinilai sama dengan bangunan baru. Begitu pula wilayah komersial dan non-komersial, tidak bisa disamaratakan hanya karena berada dalam zonasi administrasi yang sama.

    Reno menegaskan pihaknya akan membawa kasus penyebaran flyer hoajs tersebut ke ranah hukum, mulai dari laporan pidana, gugatan perdata hingga menggunakan UU ITE.

    Senada, Adji Priatna dari GRC menyebut penyebaran flyer oleh oknum ASN BPKPD melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Dia juga menyinggung potensi pelanggaran UU Nomor 19 Tahun 2016 (Perubahan UU ITE) dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

    “ASN adalah wajah pemerintah di mata rakyat. Meluruskan informasi harus dilakukan dengan cara profesional, transparan dan menghormati martabat warga,” ujar Adji.

    GRC mendesak BPKPD menghentikan pola komunikasi yang dianggap memojokkan masyarakat. Mereka menuntut agar pemerintah kota membuka ruang dialog terbuka, transparan dalam menentukan NJOP serta memprioritaskan pelayanan publik yang “memanusiakan rakyat