kab/kota: Cirebon

  • Dapur MBG Tak Sesuai Standar, Insentif Fasilitas 6 Juta per Hari Bakal Dipangkas

    Dapur MBG Tak Sesuai Standar, Insentif Fasilitas 6 Juta per Hari Bakal Dipangkas

    Liputan6.com, Cirebon – Para Mitra, Yayasan dan Kepala SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) harus mengelola fasilitas SPPG sesuai standar operasional prosedur (SOP). Hal ini sangat penting agar dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) selalu terjaga kualitasnya, sehingga terhindar dari kemungkinan insiden keamanan pangan. Untuk itu, masing-masing dapur mendapat insentif fasilitas SPPG sebesar Rp 6 juta per hari operasional per SPPG.

    “Anda jangan keenakan dengan insentif besar ini. Sudah dapat insentif Rp 6 juta per hari kok malah ongkang-ongkang. Blender rusak nggak mau ganti, akhirnya Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan patungan beli blender. Gimana tuh,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang, dalam pengarahannya di acara Koordinasi dan Evaluasi Program BGN di Hotel Aston Cirebon, Minggu (7/12/2025).

    Insentif fasilitas SPPG sebesar Rp 6 juta per hari adalah pembayaran tetap sebagai kompensasi atas ketersediaan fasilitas yang memenuhi standar BGN. Pemberian insentif fasilitas SPPG ini bertujuan untuk menjamin kesiapsiagaan (stand of readiness).

    “Besaran ini berlaku untuk 2 tahun pertama, selanjutnya akan dievaluasi,” kata Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Kedeputian Sistem dan Tata Kelola BGN Eny Indarti.

    Pembayaran insentif fasilitas SPPG tidak bergantung kepada jumlah porsi yang dilayani masing-masing SPPG. Rupanya pemberian insentif itu menimbulkan kecemburuan. Nanik mengaku diprotes mitra dan yayasan yang merasa diperlakukan tidak adil.

    “Masa saya yang sudah bangun dapur 400 meter persegi di tahap pertama disamakan dengan dapur-dapur sekarang yang kurang dari 400 meter persegi,” kata Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Infestigasi itu menirukan protes mereka.

    Namun Nanik memastikan bahwa pemerintah, dalam hal ini BGN, akan tetap menerapkan prinsip keadilan kepada seluruh SPPG. Tim appraisal akan bekerja secara independen.

    “Mereka akan menilai dapur-dapur anda dengan adil. Kalau ternyata dapur anda tidak sesuai standar, atau nilainya rendah, insentif fasilitas akan dipangkas. Jangan sembarangan…!,” kata Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Pengelolaan Program MBG itu.

     

  • Daftar SPBU Shell kembali Jual Bensin Shell Super di Jakarta, Banten, dan Jabar

    Daftar SPBU Shell kembali Jual Bensin Shell Super di Jakarta, Banten, dan Jabar

    Bisnis.com, JAKARTA — Stok BBM besutan Shell khususnya Shell Super kembali tersedia di sejumlah SPBU per Minggu (7/12/2025) ini. Tercatat bensin beroktan 92 itu kini tersedia di sejumlah SPBU di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

    “Shell Super mulai tersedia kembali di SPBU Shell. Selain bensin, produk BBM jenis diesel [Shell V-Power Diesel] dan layanan di Shell Select, Bengkel SPBU Shell, serta Shell Recharge tetap terus tersedia,” tulis Shell di laman resmi perusahaan.

    Adapun stok Shell Super kembali tersedia usai Shell resmi membeli 100.000 barel base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga. Stok bensin di SPBU Shell sendiri sebelumnya kosong sejak akhir Agustus 2025 lalu.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menuturkan, mekanisme penyediaan pasokan kepada Shell Indonesia dengan menggunakan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi mekanisme compliance serta governance secara business to business (B2B).

    Pertamina Patra Niaga dan Shell Indonesia juga berkomitmen memastikan ketersediaan BBM serta distribusi energi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

    Proses B2B dari sisi jumlah kebutuhan berdasarkan volume permintaan, pelaksanaan tender supplier yang dilakukan dengan aspek GCG dan konfirmasi berulang dengan customer, pelaksanaan join surveyor, sampai dengan mekanisme open book untuk negosiasi aspek komersial dilaksanakan, sampai akhirnya proses bongkar dilaksanakan dan diterima BU swasta untuk disalurkan kepada masyarakat. 

    “Komoditas BBM yang dipasok kepada BU swasta yang dalam hal ini Shell Indonesia telah memenuhi seluruh requirements yang dimintakan dari BU swasta sebagai bentuk komitmen tindak lanjut atas arahan pemerintah,” ucap Roberth melalui keterangan resmi, Jumat (5/12/2025).

    Berikut daftar SPBU yang kembali menjual Shell Super per 7 Desember 2025:

    Jakarta

    – Jakarta Barat

    1. SHELL ARJUNA UTARA-1

    2. SHELL DAAN MOGOT-1

    3. SHELL IMAM BONJOL

    4. SHELL JORR-1

    5. SHELL KYAI TAPA-1

    6. SHELL LATUMETEN-2

    7. SHELL MERUYA UTARA-1

    8. SHELL PETA SELATAN-1

    9. SHELL POS PENGUMBEN-1

    10. SHELL PURI-1

    11. SHELL S PARMAN-1

    12. SHELL WEST JORR-2

    – Jakarta Pusat

    13. SHELL GN SAHARI-1

    14. SHELL MENTENG-1

    15 SHELL SALEMBA-1

    16. SHELL SUPRAPTO-2

    -Jakarta Selatan

    17. SHELL ANTASARI-1

    18. SHELL ARTERI PI-1

    19. SHELL CIPUTAT RAYA-1

    20. SHELL CIPUTAT RAYA-2

    21. SHELL FATMAWATI-1

    22. SHELL GATOTSUBROTO-1

    23. SHELL KAHFI-1

    24. SHELL KEMANG RAYA-1

    25. SHELL LAPANGAN ROS-1

    26. SHELL LENTENG AGUNG-1

    27. SHELL MAMPANG-1

    28. SHELL PETUKANGAN-1

    29. SHELL RADIO DALAM-1

    30. SHELL SATRIO-1

    31. SHELL SOEPOMO-1

    32. SHELL TB SIMATUPANG-1

    33. SHELL TENDEAN-1

    34. SHELL TJ BARAT

    – Jakarta Timur

    35. SHELL BASUKI RAHMAT-1

    36. SHELL JGC-1

    37. SHELL MT HARYONO-1

    38. SHELL PEMUDA-1

    39. SHELL RADEN INTEN

    – Jakarta Utara

    40. SHELL KELAPA GADING-1

    41. SHELL PIK-1

    42. SHELL PLUIT SELATAN-1

    43. SHELL PLUIT SELATAN-2

    44. SHELL SEMPER-1 JKT

    45. SHELL SUNTER UT-1

    46. SHELL YOS SUDARSO-1

    Banten
    – Tangerang

    47. SHELL ALAM SUTERA-1

    48. SHELL BINTARO-1

    49. SHELL BSD-1

    50. SHELL BSD-2

    51. SHELL BSD-3

    52. SHELL BSD-4

    53. SHELL CEGER RAYA-1

    54. SHELL CIKOKOL-1

    55. SHELL CITRA RAYA-1

    56. SHELL GADING SERPONG-1

    57. SHELL GRAHA RAYA-1

    58. SHELL HUSEIN SASTRA-1

    59. SHELL KARANG TENGAH-1

    57. SHELL LIPPO KARAWACI-1

    58. SHELL METLAND CYBER CITY (EX PURI)

    59. SHELL OTISTA-1

    60. SHELL PAMULANG-1

    61. SHELL PIK-2 

    62. SHELL PONDOK CABE

    63. SHELL SERANG BALARAJA-1

    64. SHELL SERANG CIKUPA-1

    65. SHELL SERPONG-1 KM8

    66. SHELL SOEWARNA SOETTA-1

    67. SHELL SUVARNA SUTERA-1

    – Cilegon

    68. SHELL AHMAD YANI

    – Serang

    69. SHELL SERANG BARAT-1

    Jawa Barat

    – Bogor

    70. SHELL CIBINONG-1

    71. SHELL JAGORAWI TOLL KM21

    72. SHELL KOTA WISATA

    73. SHELL PAJAJARAN-1

    74. SHELL PASIR ANGIN

    75. SHELL SENTUL CITY

    76. SHELL YASMIN – 1

    – Depok

    77. SHELL CIBUBUR-1

    78. SHELL CINERE RAYA-1

    79. SHELL MARGONDA RAYA-1

    80. SHELL RAYA MUCHTAR-1

    81. SHELL SAWANGAN-1

    – Bekasi

    82. SHELL AHMAD YANI-1

    83. SHELL BEKASI RAYA-1

    84. SHELL CUT MEUTIA-1

    85. SHELL DELTAMAS-1

    86. SHELL GRAND WISATA-1

    87. SHELL I GUSTI NGURAH RAI-1

    88. SHELL JABABEKA-1

    89. SHELL JATIMEKAR-1

    90. SHELL LINGKAR UTARA-1

    91. SHELL LIPPO CIKARANG-1

    92. SHELL MANGUNJAYA-1

    93. SHELL NOER ALI-2

    94. SHELL PONDOK GEDE-1

    95. SHELL WIBAWA MUKTI-1

    – Bandung

    96. SHELL KOTA BARU PARAHYANGAN-1

    97. SHELL PASTEUR-1

    98. SHELL PELAJAR PEJUANG-1

    99. SHELL RANCAEKEK-1

    100. SHELL TERS BUAH BATU-1

    – Cirebon

    101. SHELL CITRALAND-1

    102. SHELL KESAMBI-1

    – Karawang

    103. SHELL KARAWANG BARAT-1

    104. SHELL SYEH QURO-1

  • Bensin Shell Super Sudah Tersedia, Segini Harganya

    Bensin Shell Super Sudah Tersedia, Segini Harganya

    Jakarta

    Bensin RON 92 Shell Super akhirnya sudah tersedia lagi. Segini harganya.

    Shell memastikan bensin RON 92, Shell Super, sudah tersedia kembali. Bahan bakar ini menggunakan base fuel atau bahan bakar minyak (BBM) murni yang dipasok Pertamina Patra Niaga.

    Dikutip detikFinance, Pertamina dan Shell Indonesia sepakat soal pasokan base fuel alias bahan bakar minyak (BBM) murni. Menurut keterangan Pertamina Patra Niaga, anak usaha Pertamina, BBM mulai dikirim ke SPBU Shell. Pasokan BBM tersebut mencapai 100 ribu barel.

    “Penyaluran kepada Shell Indonesia menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga tidak hanya siap memenuhi kebutuhan BBM untuk jaringan SPBU Pertamina, tetapi juga menjadi mitra strategis bagi operator SPBU swasta. Untuk Shell Indonesia penyaluran kali ini 100 MB,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun.

    Pertamina Patra Niaga telah menyalurkan 430 ribu barel ke seluruh SPBU swasta. Sebelumnya Pertamina telah memasok BBM ke jaringan SPBU BP-AKR dan Vivo.

    “Sehingga total suplai kepada seluruh SPBU Swasta yakni BP-AKR, Vivo, dan Shell Indonesia mencapai 430 MB menunjukkan kapasitas suplai kami yang kuat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan energi nasional,” terang Roberth.

    Dikutip dari situs resmi Shell Indonesia, untuk BBM jenis bensin saat ini baru tersedia bensin RON 92 Shell Super. Sedangkan Shell V-Power dan V-Power Nitro+ belum tersedia.

    Bensin Shell Super itu sudah tersedia di Jakarta, Tangerang, Cilegon, Serang, Bogor, Depok, Bekasi, Bandung, Cirebon dan Karawang. Bensin Shell Super saat ini dijual dengan harga Rp 13.000 untuk wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

    (rgr/mhg)

  • Dari Tebuireng Jombang, Kiai Sepuh dan Mustasyar NU Desak Pemerintah Tindak Tegas Individu-Korporasi Pengeksploitasi Alam

    Dari Tebuireng Jombang, Kiai Sepuh dan Mustasyar NU Desak Pemerintah Tindak Tegas Individu-Korporasi Pengeksploitasi Alam

    Jombang (beritajatim.com) – Silaturahmi yang dikemas dalam Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Ndalem Kasepuhan Pesantren Tebuireng Jombang pada Sabtu (6/12/2025), juga menyoroti soal bencana alam di sejumlah daerah, mulai Aceh, Sumatra Utara (Sumut), serta Sumatra Barat (Sumbar).

    Forum memohon pemerintah mengambil langkah strategis dan antisipatif untuk mencegah terjadinya bencana serupa di kemudian hari. Termasuk menindak tegas pihak-pihak—baik individu maupun korporasi—yang terbukti menyalahi aturan dalam mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan.

    “Forum Sesepuh dan Mustasyar NU juga menyampaikan belasungkawa serta keprihatinan mendalam atas musibah banjir, longsor, dan berbagai bencana lain yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia,” ujar HM Abdul Mu’id (Gus Mu’id) dari Lirboyo yang didapuk sebagai juru bicara.

    Gus Mu’id didampingi oleh H. Abdurrahman Kautsar dari Pondok Ploso Kediri, serta KH. Imron Mutamakkin dari Pasuruan. Mereka membacakan hasil silaturahmi Kiai Sepuh dan Mustasyar NU di Tebuireng Jombang.

    Menurut Gus Mu’id, forum juga mendoakan agar masyarakat yang terdampak diberi kesabaran, ketabahan, keselamatan, serta segera mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan. “Semoga Allah SWT berkenan mengangkat segala musibah ini,” lanjutnya.

    Forum juga mengharapkan pemerintah melakukan upaya maksimal dan optimal dalam memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat yang tertimpa bencana di sejumlah daerah tersebut.

    “Kami mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk saling bahu membahu serta terlibat aktif dalam memberikan bantuan kepada para korban bencana,” pungkasnya.

    Silaturrahim Kiai Sepuh dan Mustasyar NU ini dihadiri oleh 7 (tujuh) dari 30 orang anggota Mustasyar. Hadir secara daring melalui zoom, KH. Ma’ruf Amin, KH. Abdullah Ubab Maimoen, dan Nyai Shinta Nuriyah Wahid.

    Sedangkan yang hadir secara fisik di Ndalem Kasepuhan Tebuireng adalah KH. Anwar Manshur dari Lirboyo Kediri, KH. Nurul Huda Jazuli dari Ploso Kediri, KH. Said Aqil Siradj dari Cirebon, dan Nyai Mahfudhoh Aly Ubaid dari PPBU (Pondok Pesantren Bahrul Ulum) Tambakberas Jombang. [suf]

  • Said Aqil Minta PBNU Kembalikan Konsesi Tambang: Lebik Banyak Madharatnya

    Said Aqil Minta PBNU Kembalikan Konsesi Tambang: Lebik Banyak Madharatnya

    GELORA.CO –  Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyampaikan pandangan tegas terkait polemik konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU.

    Dikutip dari NU Online, dalam forum silaturahmi di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), Kiai Said mengusulkan agar konsesi tersebut dikembalikan kepada pemerintah demi menjaga marwah organisasi.

    Dalam kesempatan itu, Kiai Said menyebut usulan ini lahir dari evaluasi yang mendalam terkait dinamika internal yang semakin menguat beberapa bulan terakhir.

    Ia mengingatkan bahwa konsesi tambang awalnya dipandang sebagai penghargaan pemerintah sekaligus peluang penguatan ekonomi organisasi, namun perkembangan situasi justru menunjukkan dampak sebaliknya.

    “Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” tegas Kiai yang merupakan pembina Ponpes KHAS Kempek Cirebon itu.

    Kiai Said menekankan bahwa NU memiliki mandat spiritual dan sosial yang tidak boleh dikaburkan oleh kegiatan yang berisiko tinggi. Lima poin perhatian yang ia soroti antara lain potensi konflik internal, polarisasi kader, munculnya persepsi negatif publik, ketergelinciran organisasi ke ranah bisnis berisiko, serta terabaikannya prioritas besar NU seperti pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat.

    “NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya,” lanjut Kiai Said.

    Lebih jauh, Kiai Said menegaskan bahwa kemajuan warga NU tidak ditentukan oleh kepemilikan konsesi tambang. Menurutnya, pembangunan SDM melalui pesantren, ekonomi kerakyatan, beasiswa, kesehatan, dan digitalisasi layanan umat tetap menjadi prioritas utama.

    “Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat,” ujarnya.

    Pandangan ini disampaikan di tengah dinamika internal PBNU yang terus mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Usulan Kiai Said menjadi salah satu suara penting dalam upaya menjaga ketenangan organisasi dan memprioritaskan kepentingan jamaah secara lebih luas.

  • Info Masa Angkutan Nataru 2025/2026 Kereta Api, Cek Jadwalnya!

    Info Masa Angkutan Nataru 2025/2026 Kereta Api, Cek Jadwalnya!

    Jakarta

    Kereta api jadi salah satu transportasi umum yang digunakan masyarakat untuk bepergian di masa Natal dan Tahun Baru (Nataru). Untuk perjalanan kereta api, KAI telah menetapkan masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

    Mengutip dari situs resmi KAI, masa angkutan kereta pada Nataru tahun ini dimulai dari tanggal 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026. Masa angkutan Nataru untuk perjalanan dengan kereta api berlangsung selama 18 hari.

    Jadwal Pendaftaran Motis Nataru 2025/2026

    Ada program Angkutan Motor Gratis (Motis) Nataru 2025/2026 pada dua lintasan, yakni lintas utara (Jakarta Gudang-Semarang Tawang) dan lintas tengah (Jakarta Gudang-Purwosari). Periode pendaftaran Motis Nataru 2025/2026 mulai tanggal 1 sampai 29 Desember 2025.

    Pendaftaran Motis Nataru 2025/2026 bisa dilakukan secara online melalui nusantara.kemenhub.go.id. Tersedia juga lokasi pendaftaran sebagai berikut.

    Jakarta GudangTangerang (stasiun pengumpan)BekasiDepok Baru (stasiun pengumpan)Cirebon PrujakanTegalPekalonganSemarang TawangPurwokertoKebumenKutoarjoLempuyanganPurwosariSyarat Daftar Motis Nataru 2025/2026Semua peserta Motis 2025 dengan KA, mendaftarkan diri secara online atau dapat dilakukan di posko pendaftaran yang ditunjuk;Peserta tidak sedang terdaftar atau mengikuti program mudik gratis lainnya yang diselenggarakan oleh pihak manapun;⁠Pemudik yang telah mendaftarkan diri di program Motis wajib untuk mengikuti dan apabila mengundurkan/membatalkan diri maka pemudik tidak dapat mengikuti program ini ditahun berikutnya;Syarat pendaftaran peserta Motis:
    – Satu peserta harus memiliki KTP, Kartu Keluarga, SIM C;
    – Motor dengan kapasitas mesin maksimal 200 cc;
    – Satu motor dapat difasilitasi pembelian 2 tiket penumpang dan satu tiket infant (anak umur dibawah 3 tahun), dengan persyaratan:
    a. Pembelian tiket KA untuk peserta Motis adalah sesuai dengan nama peserta Motis yang terdaftar;
    b. Penumpang kedua tercantum dalam Kartu Keluarga peserta yang terdaftar;
    c. Tiket yang telah dibeli tidak dapat dibatalkan, diubah jadwal, dan perubahan nama penumpang;Bagi peserta yang sudah berhasil mendaftar secara online WAJIB melakukan verifikasi ke posko, sesuai dengan waktu verifikasi yang telah dipilih pada saat mendaftar, untuk menghindari terjadinya penghapusan pendaftaran secara otomatis;Bagi peserta yang hanya mendaftarkan sepeda motor, diwajibkan memiliki /menunjukkan bukti mudik moda transportasi lainnya;Sepeda motor diserahkan H-1 atau dua hari sebelum tanggal keberangkatan sepeda motor;Pada saat penyerahan sepeda motor, Peserta wajib menunjukkan KTP Asli pendaftar dan bukti pendaftaran;Sepeda motor yang masuk di stasiun penyerahan maupun yang keluar di stasiun tujuan, akan dikenakan biaya parkir oleh pengelola parkir resmi stasiun;Tidak diperkenankan menitipkan helm dan kaca spion;BBM wajib untuk dikosongkan pada saat penyerahan;Kode booking tiket KA akan diberikan pada saat penyerahan sepeda motor;Peserta DILARANG memberikan tip bagi petugas Motis 2025;Para peserta wajib tunduk pada peraturan yang berlaku.

    (kny/jbr)

  • Kemarin, pemulihan listrik di Aceh hingga PLTU Cirebon batal pensiun

    Kemarin, pemulihan listrik di Aceh hingga PLTU Cirebon batal pensiun

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita bidang ekonomi menjadi perhatian pada Jumat (5/12), mulai dari pemulihan listrik di tiga provinsi yang terkena bencana di Sumatra hingga pemerintah mencari alternatif PLTU pengganti saat Cirebon-1 batal pensiun.

    Berikut sajian berita bidang ekonomi yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

    ESDM: Pemulihan listrik di Aceh 52 persen, Sumbar capai 99 persen

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan pemulihan pasokan tenaga listrik di wilayah Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor mencapai 52 persen, di Sumatera Utara 87 persen, dan Sumatera Barat mencapai 99 persen.

    “Perbaikan infrastruktur listrik, terutama di tiga provinsi yang terdampak, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sudah berproses,” ucap Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pemerintah: 3,1 miliar dolar AS dari komitmen awal JETP siap digunakan

    Pemerintah memastikan sekitar 3,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dari komitmen pendanaan awal Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai 20 miliar dolar AS siap dimanfaatkan untuk mempercepat implementasi berbagai proyek energi bersih di Indonesia.

    Selain itu, sekitar 5,5 miliar dolar AS lainnya saat ini masih dalam proses negosiasi untuk proyek-proyek yang ada di dalam pipeline.

    Selengkapnya baca di sini.

    BI: Cadangan devisa November 2025 meningkat jadi 150,1 miliar dolar AS

    Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2025 meningkat menjadi 150,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dari posisi sebelumnya pada bulan lalu sebesar 149,9 miliar dolar AS.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

    Selengkapnya baca di sini.

    Menkeu pantau belanja daerah untuk kaji opsi pelonggaran TKD

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terus memantau belanja pemerintah daerah untuk mengkaji opsi pelonggaran terhadap transfer keuangan daerah (TKD) 2026.

    “Kami lihat apakah satu triwulan ini dan triwulan pertama ke depan mereka bisa menyerap anggaran lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu, tidak bocor,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan di Denpasar, Bali, Jumat.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pemerintah cari alternatif PLTU pengganti saat Cirebon-1 batal pensiun

    Pemerintah menyiapkan alternatif pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pengganti yang dapat dipensiunkan dini saat penghentian operasi PLTU Cirebon-1 tidak dilanjutkan, merespons kabar yang beredar mengenai perubahan rencana penghentian operasi pembangkit tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa salah satu pertimbangan batalnya pensiun dini PLTU Cirebon-1 karena faktor teknis. PLTU ini dinilai memiliki umur operasional yang relatif panjang, menggunakan teknologi yang mumpuni, serta kinerjanya masih tergolong memadai.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar Jalan Tol dan Non-Tol yang Bakal Terapkan Pembatasan Kendaraan

    Daftar Jalan Tol dan Non-Tol yang Bakal Terapkan Pembatasan Kendaraan

    Jakarta

    Pemerintah akan memberlakukan pembatasan kendaraan pada saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Operasional kendaraan angkutan barang akan dibatasi di jalan tol maupun non-tol. Catat tanggal dan lokasinya.

    Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, periode libur Natal dan tahun baru ini diprediksi akan ada peningkatan pergerakan masyarakat. Diperkirakan masyarakat akan melakukan perjalanan pada tanggal 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
    “Maka diperlukan suatu pengaturan agar meningkatkan aspek keselamatan dan kelancaran di jalan,” kata Aan dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Aan menyatakan pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

    “Kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yaitu yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor gratis serta barang pokok,” sebut Aan.

    Kendaraan yang tetap boleh melintas tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Terakhir, ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

    Pembatasan kendaraan angkutan barang di ruas jalan tol diberlakukan mulai tanggal 19 Desember 2025 pukul 00.00-20 Desember 2025 pukul 24.00 waktu setempat. Kemudian diberlakukan kembali pada tanggal 23 Desember 2024 hingga 28 Desember 2025 pukul 00.00 sampai pukul 24.00 waktu setempat.

    “Pada periode tahun baru 2026 akan dilaksanakan kembali pembatasan pada tanggal 2 Januari 2026 hingga 4 Januari 2026 pukul 00.00 hingga 24.00 waktu setempat,” jelas Dirjen Aan.

    Berikut ruas jalan tol yang diberlakukan pembatasan kendaraan

    1. Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni-Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung – Palembang.

    2. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang- Merak.

    3. DKI Jakarta:

    a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo;
    b) Jakarta Outer Ring Road (JORR); dan
    c) Dalam Kota Jakarta:
    * Cawang – Tomang – Pluit
    * Cawang – Tanjung Priok – Ancol Timur – Jembatan Tiga/Pluit

    4.DKI Jakarta dan Jawa Barat:

    a) Jakarta – Bogor – Ciawi;
    b) Ciawi – Cigombong – Cibadak;
    c) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; dan
    d) Jakarta – Cikampek.

    5.Jawa Barat:

    a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi;
    b) Cikampek – Palimanan – Kanci – Pejagan;
    c) Jakarta – Cikampek II Selatan segmen Sadang – Bojongmangu (Fungsional).
    d) Cileunyi – Sumedang – Dawuan;
    e) Bogor Ring Road (BORR).

    6.Jawa Tengah:

    a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;
    b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang);
    c) Jatingaleh – Srondol, (Semarang);
    d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang);
    e) Semarang – Solo – Ngawi;
    f) Semarang – Demak; dan
    g) Yogyakarta – Solo segmen Kartasura – Klaten – Prambanan.

    7.Jawa Timur:

    a) Surabaya – Gempol;
    b) Gempok – Pandaan – Malang;
    c) Surabaya – Gresik;
    d) Gempol – Pasuruan – Probolinggo;
    e) Probolinggo – Banyuwangi segmen SS Gending – Paiton (Fungsional).

    “Selain itu, pemberlakuan pembatasan kendaraan barang ini berlaku juga di jalan non-tol sebagaimana yang tertuang dalam SKB,” katanya.

    Adapun, pembatasan operasional angkutan barang di ruas jalan non tol berlaku mulai tanggal 19 Desember 2025 hingga 20 Desember 2025 pukul 00.00 sampai 22.00 waktu setempat. Dilanjutkan kembali pada tanggal 23 Desember 2025 hingga 28 Desember 2025 mulai pukul 05.00 – 22.00 waktu setempat.

    Kemudian pada momentum tahun baru dilakukan pembatasan mulai tanggal 2 Januari 2026 hingga 4 Januari 2026 mulai pukul 05.00 hingga 22.00 waktu setempat.

    Ruas jalan non-tol yang berlaku pembatasan:

    1. Sumatera Utara:

    a) Bts. Provinsi Aceh – Tanjung Pura – Stabat – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Sei Rampah;
    b) Sei Rampah – Tebing Tinggi – Lima Puluh – Kisaran – Aek Kanopan – Rantauprapat – Kota Pinang – Bts Riau;
    c) Medan – Berastagi; dan
    d) Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea.

    2. Riau :

    a) Bts. Sumatera Utara/Riau – Pekanbaru – Bts. Riau/Jambi; dan
    b) Pekanbaru – Bangkinang – Bts. Riau/Sumatera Barat.

    3. Jambi dan Sumatera Barat:
    a) Jambi – Tebo – Dharmasraya – Padang;
    b) Padang – Bukit Tinggi – Bts. Riau/Sumatera Barat; dan
    c) Bts. Riau/Jambi – Jambi – Bts. Jambi/Sumsel.

    4. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung:
    a) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/ Lampung – Bujung Tenuk – Bandar Lampung – Bakauheni; dan
    b) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/Lampung – Bujung Tenuk – Sukadana – Bakauheni.

    5. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak.

    6. Banten:
    a) Merak – Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan;
    b) Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto; dan
    c) Serang – Pandeglang – Labuhan.

    7. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon.

    8. Jawa Barat:
    a) Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar;
    b) Nagreg – Kadungora – Leles – Garut;
    c) Bandung – Sumedang – Majalengka – Cirebon;
    d) Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur – Bandung;
    e) Padalarang – Gadog – Bangkong – Cimahi;
    f) Karawang – Subang – Indramayu – Cirebon;
    g) Sukabumi – Pelabuhan Ratu – Jampang – Cianjur – Garut – Tasikmalaya – Pangandaran – Banjar; dan
    h) Subang – Lembang – Bandung.

    9. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes.

    10.Jawa Tengah:
    a) Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak;
    b) Tegal – Purwokerto;
    c) Bawen – Magelang – Yogyakarta; dan
    d) Solo – Klaten – Yogyakarta.

    11. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi.

    12. Yogyakarta:
    a) Yogyakarta – Wates;
    b) Yogyakarta – Sleman – Magelang;
    c) Yogyakarta – Wonosari; dan
    d) Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles).

    13. Jawa Timur:
    a) Pandaan – Malang;
    b) Probolinggo – Lumajang;
    c) Madiun – Caruban – Jombang; dan
    d) Banyuwangi – Jember.

    14. Bali: Denpasar – Gilimanuk.

    Apabila terjadi perubahan arus lalu lintas secara situasional, pihak kepolisian dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian.

    (rgr/dry)

  • Pensiun Dini PLTU Cirebon-1 Batal, Berisiko Hambat Investasi Hijau

    Pensiun Dini PLTU Cirebon-1 Batal, Berisiko Hambat Investasi Hijau

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembatalan rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 dinilai akan berdampak luas terhadap ekonomi nasional. Utamanya dalam menggaet investasi hijau yang saat ini diincar investor global. 

    Manajer Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo mengatakan, industri dan perusahaan dengan target menggunakan energi baru terbarukan (EBT) 100% pada 2040 akan meninjau ulang investasi di Indonesia. 

    “Mereka akan tinjau ulang investasi maupun ekspansi fasilitas yang ada, toh sistem kelistrikan Indonesia akan didominasi fosil yang tidak selaras dengan aspirasi industri korporat ini,” kata Deon kepada Bisnis, Jumat (5/12/2025). 

    Risiko investasi dan ekspansi perusahaan EBT disebut akan memengaruhi target pertumbuhan ekonomi 8%, mengingat realisasi investasi berperan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. 

    Pembatalan pensiun dini PLTU juga menunjukkan bahwa komitmen pemerintah berkurang jauh untuk transisi energi, meskipun Presiden Prabowo Subianto cukup ambisius berbicara transisi yang cepat di forum internasional. 

    “Padahal upaya dan biaya yang dialokasikan untuk ini sudah hampir 3 tahun oleh pihak terkait yaitu PT SMI, ADB, pemilik Cirebon, termasuk juga PLN sudah alokasikan waktu dan biaya untuk assess dampaknya,” jelasnya. 

    Dia juga menilai pembatalan rencana tersebut akan membuat upaya transisi energi makin berat karena pemangku kepentingan akan makin ragu untuk mengambil keputusan investasi ataupun memberi dukungan ke Indonesia karena tidak konsisten. 

    Oleh karena itu, Deon melihat implikasinya akan banyak, selain dari kredibilitas pemerintah dan negara yang turun, manfaat dari pensiun dini PLTU juga tidak didapatkan, seperti pengurangan polusi udara dan berkurangnya dampak ke kesehatan dan produktivitas utamanya komunitas di sekitar PLTU

    “Manfaat dari berkurangnya dampak negatif ke kesehatan serta berkurangnya subsidi ke fosil itu saja sudah jauh melebihi biaya pensiun PLTU,” tuturnya. 

    Untuk itu, IESR mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti kembali upaya pensiun dini PLTU Cirebon-1 dengan mengukur ulang dampaknya mempertimbangkan faktor manfaat yang lebih luas seperti pengurangan polusi dan risiko aset terdampak. 

    “Serta penegasan Perpres 112/2022 untuk mendorong pensiun dini PLTU dan mengevaluasi regulasi yang mendukung penggunaan batu bara seperti DMO [domestic market obligation] dan DPO [domestic price obligation] dan menyusun strategi agar insentif itu ditiadakan lagi,” pungkasnya. 

    Adapun, pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1. Sebagai gantinya, pemerintah kini tengah mencari pembangkit listrik alternatif yang berusia lebih tua dan memiliki dampak lingkungan yang lebih berat untuk dipensiunkan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa keputusan ini didasari oleh pertimbangan teknis. Menurutnya, PLTU Cirebon-1 masih memiliki masa operasional yang panjang dan telah mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan dibandingkan pembangkit lawas lainnya.

    “[PLTU] Cirebon itu salah satunya yang umurnya masih panjang, dan teknologinya juga sudah super critical, relatif itu lebih baik,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    Airlangga menyatakan bahwa program pensiun dini tidak dihentikan, melainkan dialihkan targetnya. Saat ini, sambungnya, PT PLN (Persero) tengah menyusun daftar (pipeline) PLTU pengganti yang dinilai lebih layak untuk disuntik mati lebih awal.

    “Nanti dicarikan alternatif lain yang usianya lebih tua, dan lebih terhadap lingkungannya memang sudah perlu di-retire [dipensiundinikan],” tambahnya.

  • Daftar UMK Jabar 2026 Jika Naik 3,5%: Bekasi Rp5,88 Juta, Karawang Berapa?

    Daftar UMK Jabar 2026 Jika Naik 3,5%: Bekasi Rp5,88 Juta, Karawang Berapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Besaran kenaikan upah minimum baik di tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) 2026 akan diumumkan oleh pemerintah pada Desember ini, termasuk UMK Jabar 2026.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa regulasi terbaru terkait UMP 2026 sudah selesai dibahas, meskipun enggan menjelaskan waktu pengumumannya.

    “Regulasi sudah diparaf [ditandatangani],” ujar Airlangga singkat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    Adapun, pemerintah menerapkan mekanisme baru dalam penetapan UMP, yakni dengan mempertimbangkan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL).

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa basis perhitungan KHL memungkinkan kenaikan upah minimum yang bergantung kondisi ekonomi setiap kabupaten/kota, biarpun berada dalam provinsi yang sama.

    “Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu, tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Sementara itu, kalangan buruh mengkhawatirkan kenaikan UMP 2026 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban berujar bahwa belum ada titik temu antara pengusaha dan pekerja terkait rentang alfa dalam formula UMP 2026.

    Dia menyebut kenaikan UMP 2026 berpotensi hanya sebesar 3,5% dan ditempuh melalui diskresi presiden, sebagaimana kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% yang diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Informasi yang kita dapatkan mengatakan kenaikan [UMP 2026] hanya 3,5%. Kemungkinan diskresi presiden akan berlaku lagi,” ujar Elly kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

    Berikut daftar UMK 2026 di Jawa Barat (Jabar) Jika hanya naik 3,5%:

    Kota Bekasi: dari Rp5.690.752 menjadi Rp5.889.928
    Kabupaten Karawang: dari Rp5.599.593 menjadi Rp5.795.578
    Kabupaten Bekasi: dari Rp5.558.515 menjadi Rp5.753.063
    Kabupaten Purwakarta: dari Rp4.792.252 menjadi Rp4.959.980
    Kabupaten Subang: dari Rp3.508.626 menjadi Rp3.631.427
    Kota Depok: dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.377.571
    Kota Bogor: dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.306.338
    Kabupaten Bogor: dari Rp4.877.211 menjadi Rp5.047.913
    Kabupaten Sukabumi: dari Rp3.604.482 menjadi Rp3.730.638
    Kabupaten Cianjur: dari Rp3.104.583 menjadi Rp3.213.243
    Kota Sukabumi: dari Rp3.018.634 menjadi Rp3.124.286
    Kota Bandung: dari Rp4.482.914 menjadi Rp4.639.815
    Kota Cimahi: dari Rp3.863.692 menjadi Rp3.998.921
    Kabupaten Bandung Barat: dari Rp3.736.741 menjadi Rp3.867.526
    Kabupaten Sumedang: dari Rp3.732.088 menjadi Rp3.862.711
    Kabupaten Bandung: dari Rp3.757.284 menjadi Rp3.888.788
    Kabupaten Indramayu: dari Rp2.794.237 menjadi Rp2.892.035
    Kota Cirebon: dari Rp2.697.685 menjadi Rp2.792.103
    Kabupaten Cirebon: dari Rp2.681.382 menjadi Rp2.775.230
    Kabupaten Majalengka: dari Rp2.404.632 menjadi Rp2.488.794
    Kabupaten Kuningan: dari Rp2.209.519 menjadi Rp2.286.852
    Kota Tasikmalaya: dari Rp2.801.962 menjadi Rp2.900.030
    Kabupaten Tasikmalaya: dari Rp2.699.992 menjadi Rp2.794.491
    Kabupaten Garut: dari Rp2.328.555 menjadi Rp2.410.054
    Kabupaten Ciamis: dari Rp2.225.279 menjadi Rp2.303.163
    Kabupaten Pangandaran: dari Rp2.221.724 menjadi Rp2.299.484
    Kota Banjar: dari Rp2.204.754 menjadi Rp2.281.920