Diduga Meteor Jatuh di Cirebon, Berdentum lalu Api Membumbung Tinggi Dekat Tol Ciperna
Editor
CIREBON, KOMPAS.com
– Media sosial TikTok dan Instagram dihebohkan oleh beredarnya video benda bercahaya yang disebut-sebut sebagai meteor jatuh di dekat ruas Tol Ciperna, Cirebon, Jawa Barat, Minggu (5/10/2025) malam.
Benda tersebut diduga memicu kebakaran di sekitar lokasi titik jatuhnya. Dalam video yang beredar, terlihat api berkobar cukup tinggi di seberang jalan tol dengan lalu lintas kendaraan yang masih ramai.
Video itu antara lain diunggah akun Instagram @topjabar.co dengan keterangan, “Diduga meteor mendarat di dekat area tol ciperna Minggu malam. Sebelumnya ramai sebuah cahaya terlihat dari kawasan Cirebon Jawa Barat.”
Unggahan serupa juga dibagikan akun @bogordailynews. Mereka menuliskan, ”
Warga di kawasan Cirebon, Jawa Barat, dikejutkan dengan kemunculan cahaya terang di langit pada Minggu malam, 5 Oktober 2025. Cahaya tersebut diduga berasal dari meteor yang jatuh dan disebut-sebut mendarat di dekat area Tol Ciperna
.”
A post shared by Bogor Daily (@bogordailynews)
Beberapa warganet mengaku mendengar suara ledakan saat peristiwa tersebut. ”
Tadi ge asa ngadenge da suara ngadentum kitu, teuing bener eta suara meteor nepi ka Bogor, apa teuing aya naon kitu
,” tulis akun @bunda-ql.
Belum ada kepastian dari pihak berwenang mengenai benda apa yang memicu kebakaran tersebut.
Peristiwa ini mengingatkan warga pada kejadian serupa di Cirebon pada 18 Agustus 2010, ketika masyarakat melaporkan benda langit jatuh di daerah Terasana Baru, Babakan.
Saat itu, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menegaskan bahwa benda tersebut bukan bagian dari hujan meteor Parseid.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Cirebon
-
/data/photo/2025/10/06/68e2f8681616f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "4
Diduga Meteor Jatuh di Cirebon, Berdentum lalu Api Membumbung Tinggi Dekat Tol Ciperna
Bandung")
4 Diduga Meteor Jatuh di Cirebon, Berdentum lalu Api Membumbung Tinggi Dekat Tol Ciperna Bandung
-
BMKG Kertajati Kumpulkan Data Fenomena Suara Dentuman dan Bola Api di Cirebon
Jakarta –
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Kertajati mengumpulkan data terkait suara dentuman keras disertai bola api terang yang diduga meteor di Cirebon, Jawa Barat. Kepala Tim Kerja Prakiraan, Data, dan Informasi BMKG Kertajati Muhammad Syifaul Fuad mengatakan pihaknya masih melakukan pengumpulan data awal terkait fenomena tersebut.
Ia menjelaskan dari sisi meteorologi, suara dentuman dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti sambaran petir, aktivitas gempa bumi atau peristiwa longsor.
Namun, kata dia, kondisi cuaca di wilayah Cirebon dan sekitarnya saat kejadian dinyatakan cerah berawan.“Biasanya suara ledakan atau getaran bisa muncul dari awan konvektif akibat sambaran petir. Berdasarkan citra satelit, tidak ada indikasi awan konvektif di sekitar wilayah Cirebon saat kejadian,” ujar Fuad dilansir Antara, Minggu (5/1/10/2025).
Fuad menegaskan hingga kini pihaknya belum mencatat, adanya aktivitas cuaca ekstrem atau fenomena meteorologis yang signifikan di wilayah tersebut.
Selain itu, dia menyampaikan hasil pantauan pun belum menunjukkan adanya aktivitas getaran yang signifikan di wilayah Cirebon.Pada dasarnya, kata dia, fenomena yang berkaitan dengan meteor merupakan kewenangan lembaga yang membidangi antariksa.
“Terkait fenomena meteor atau benda antariksa merupakan kewenangan lembaga yang membidanginya seperti BRIN,” tuturnya.
Sementara dari data yang dihimpun, fenomena tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 WIB pada Minggu di beberapa kecamatan di Cirebon bagian timur, terutama di kawasan Lemahabang.
Sejumlah warga melaporkan melihat bola api melintas cepat sebelum menghilang di kejauhan, serta mendengar suara dentuman keras.
(fca/fca)
-
Warga Cirebon Geger Suara Dentuman Keras dan Bola Api Jatuh di Langit
Jakarta –
Warga Cirebon geger setelah muncul suara dentuman keras yang terdengar hingga belasan kilometer. Sejumlah warga juga mengaku melihat bola api melintas dan jatuh dari langit di kawasan Kecamatan Lemahabang, Cirebon Timur.
Dilansir detikJabar, suasana di wilayah Kabupaten Cirebon mendadak mencekam, Minggu (5/10/2025) malam. Sekitar pukul 19.00 WIB, warga dikejutkan oleh suara dentuman tersebut yang memicu kepanikan sekaligus rasa penasaran masyarakat.
Fenomena ini sontak menjadi perbincangan hangat di media sosial. Video dan foto yang diunggah warga memperlihatkan cahaya terang menyerupai bola api yang melesat cepat sebelum akhirnya terdengar dentuman keras.
Wamad (32), warga Kecamatan Mundu, mengatakan dirinya sempat mengira suara itu berasal dari ban kendaraan besar yang meledak di jalan tol dekat rumahnya. Namun, setelah melihat informasi di media sosial, ia sadar bahwa peristiwa tersebut lebih besar dari dugaan awal.
“Bener tadi ada suara kenceng pisan sampai pintu rumah bergetar. Awalnya saya kira ban truk pecah, ternyata katanya ada bola api jatuh di Lemahabang,” ungkapnya.
Koordinator Lapangan BPBD Kabupaten Cirebon Faozan menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan BMKG untuk menelusuri sumber suara.
“Kalau dari pantauan BMKG memang ada getaran yang terekam seismograf, tapi tidak jelas dari mana sumbernya. Yang pasti bukan dari pergerakan lempeng bumi atau gempa,” jelasnya.
(fca/azh)
-
Wagub pastikan pengembangan sorgum di Jabar diperluas
dua hektare lahan di Cirebon saat ini digunakan untuk pembibitan. Tahun depan area tersebut diperluas menjadi 18 ha
Cirebon (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Erwan Setiawan memastikan pengembangan tanaman sorgum di provinsi tersebut diperluas, dengan dukungan dari Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyiapkan lahan seluas 5.000 hektare di beberapa daerah.
“Kementan sudah menyiapkan 5.000 hektare lahan untuk penanaman sorgum,” kata Erwan di Cirebon, Jabar, Jumat.
Menurut dia, lahan di Jabar yang sudah ditetapkan berada di beberapa kabupaten yakni seperti 8 hektare di Cirebon, 20 hektare di Majalengka, 50 hektare di Garut serta sebagian di Kabupaten Sukabumi.
Ia menyampaikan selanjutnya pengembangan tanaman sorgum akan dilakukan di Indramayu, Subang serta penambahan kembali di Majalengka karena memiliki kondisi dan iklim yang cocok untuk budidaya komoditas tersebut.
“Ini program strategis. Kita manfaatkan lahan-lahan tidak produktif agar bisa menghasilkan. Kalau berjalan, ketahanan pangan nasional bisa terwujud tanpa bergantung pada impor beras maupun palawija,” katanya.
Ia menjelaskan pemerintah daerah tingkat provinsi, kota, dan kabupaten didorong untuk menginventarisasi lahan-lahan aset yang tidak aktif untuk dipakai sebagai lokasi budidaya tanaman pangan seperti sorgum.
Dengan cara itu, kata dia, penanaman sorgum bisa diperluas dan dimanfaatkan untuk mendukung kemandirian pangan di tingkat daerah.
“Sebagai contoh, dua hektare lahan di Cirebon saat ini digunakan untuk pembibitan. Tahun depan area tersebut diperluas menjadi 18 hektare,” katanya.
Ia menegaskan potensi sorgum sangat besar karena seluruh bagiannya bermanfaat seperti biji dapat diolah menjadi bahan pengganti beras maupun tepung, batang bisa dipakai sebagai bahan baku bioetanol dan biomassa, sementara akarnya dapat dijadikan pupuk.
“Tidak ada yang terbuang dari tanaman sorgum ini. Semua bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
Namun, ia mengakui salah satu kendala yang dihadapi petani sorgum adalah pemasaran karena selama ini pengembangan masih dilakukan kelompok kecil sehingga tidak terkoordinasi dengan baik.
“Ke depan kami bentuk kelompok-kelompok tani sorgum supaya hasilnya bisa diserap, mulai dari panen sampai hilirisasi,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distanhorti) Dadan Hidayat menyampaikan program pengembangan sorgum ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang gencar melaksanakan diversifikasi pangan.
Menurut dia, pengembangan sorgum pernah dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebelumnya dan kini kembali diprioritaskan.
Ia menekankan pangsa pasar menjadi kunci, sehingga dukungan dari pihak eksternal seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sangat diperlukan karena telah menjadi perantara untuk mendatangkan off-taker yang akan menyerap hasil produksi sorgum.
“Kalau petani siap menanam, harus ada pihak yang membeli. Karena itu kami arahkan kontrak farming dengan off-taker supaya saling menguntungkan,” katanya.
Dadan mengemukakan pada 2025, Provinsi Jabar menargetkan penanaman sorgum seluas 148 hektare dengan produktivitas rata-rata 7 ton per hektare.
Ia menambahkan fokus pengembangan di Jabar, diarahkan untuk diversifikasi pangan dengan memanfaatkan biji sorgum.
“Sekarang kami fokuskan untuk pengembangan sorgum sebagai komoditas pangan,” ucap dia.
Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Pemprov Jabar dan PTDI mulai kembangkan komoditas sorgum di Cirebon
Cirebon (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) mulai mengembangkan bibit tanaman sorgum, sebagai komoditas alternatif pangan di Kabupaten Cirebon.
Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan di Cirebon, Jumat, mengatakan penanaman perdana komoditas sorgum hasil kolaborasi lintas sektoral itu dilakukan di lahan milik Pemprov Jabar seluas dua hektare di Kecamatan Plumbon, Cirebon.
Ia menjelaskan sorgum memiliki keunggulan dibandingkan padi sebagai bahan pangan alternatif, karena hanya perlu ditanam sekali dalam setahun, namun dapat dipanen hingga tiga kali.
“Sorgum ini adalah inovasi untuk mengganti beras. Ini lebih efektif karena satu kali tanam bisa tiga kali panen,” katanya.
Menurut dia, sorgum berpotensi menjadi inovasi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai bahan pangan pokok.
Erwan menyebutkan pengembangan sorgum di Cirebon ini dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Jabar, PTDI dan Universitas Pasundan Bandung.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada dua lembaga tersebut yang telah menjalin kerja sama untuk memperkenalkan komoditas sorgum di Jabar, khususnya di wilayah Cirebon.
“Nanti kami membantu petani yang menanam sorgum (di Cirebon) untuk pemasarannya, karena selama ini hanya kelompok-kelompok kecil saja dan tidak terkoordinir,” ujarnya.
Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
KPK Kesulitan Periksa Saksi Kasus Suap PLTU-2 Cirebon: Ada di Korea
Jakarta –
KPK mengakui kesulitan dalam memeriksa saksi terkait perkara suap perizinan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 2. Kesulitan yang dialami dikarenakan para saksi berada di Korea.
“Jadi ini tim kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu sudah ke Korea. Agak kesulitannya memang, sebagian besar dari saksi yang dari Hyundai, dari Hyundai itu sudah kembali ke Korea,” ungkap Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).
Asep menjelaskan pihak perusahaan kontrakan pembangunan PLTU Cirebon 2 juga sudah kembali ke Korea. Meski begitu, pihaknya tetap melakukan komunikasi dengan pihak kontraktor.
Dia juga mengatakan KPK masih melakukan pendalaman terhadap salah satu tersangka yakni Herry Jung. Asep menyebut masih mendalami terkait peran yang dimiliki oleh Herry Jung.
“Kemudian terkait juga dengan masalah, kita sedang mendalami kembali peran-peran dari Herry Jung. Apakah Herry Jung ini memberikan sesuatu itu menyuap? Atau dia diminta oleh Sunjaya ini?” terang Asep.
Terkait pemeriksaan terhadap Herry Jung, KPK terakhir kali memeriksa sebagai tersangka di gedung Merah Putih pada Senin (26/5). Herry Jung sendiri telah ditetapkan tersangka oleh KPK sejak 2019. Tapi hingga kini belum ditahan.
Selain Herry Jung, KPK memanggil Sunjaya Purwadisastra dalam kasus ini. Dia tercatat sebagai Bupati Cirebon periode 2014-2019.
Kasus ini merupakan pengembangan kasus OTT, sebelumnya KPK melakukan OTT pada 24 Oktober 2019 yang menetapkan Sunjaya dan Sekretaris Dinas PUPR Cirebon Gatot Rachmanto sebagai tersangka suap jual beli jabatan di Kabupaten Cirebon.
Dalam periode 2014-2019, Sunjaya tercatat menerima uang senilai Rp 64 miliar dan telah menyamarkan harta hasil kejahatannya melalui TPPU senilai Rp 37 miliar.
Sunjaya pun dinyatakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu.
Kemudian, Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama.
(azh/azh)
-
Hari Batik Nasional Momentum Perkuat Relevansi Batik Bagi Generasi Penerus Bangsa
Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyebut Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk memperkuat upaya pelestarian dan inovasi agar warisan budaya dunia dan identitas bangsa itu tetap relevan bagi generasi penerus bangsa.
“Batik merupakan warisan budaya yang hidup. Setiap motif batik adalah cerita leluhur yang perlu kita jaga melalui pelestarian dan inovasi, agar tetap relevan bagi generasi mendatang,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis 2 Oktober 2025, dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober.
Menurut Lestari, tantangan untuk melestarikan batik di era globalisasi ini semakin kompleks di tengah dinamika perkembangan teknologi yang pesat.
Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI) mencatat, dalam lima tahun terakhir, setidaknya 15% perajin batik tulis senior di sentra-sentra seperti Lasem, Pekalongan, dan Cirebon telah pensiun tanpa adanya regenerasi yang memadai.
Maraknya batik printing murah impor yang motifnya meniru batik tradisional, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, menggerus pasar batik cap dan tulis asli.
Survei Asosiasi Perajin Batik Yogyakarta (APBY) pada 2023 menunjukkan, 60% dari sampel batik yang dijual di pasar-pasar wisata adalah batik printing non-tradisional.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat kondisi tersebut harus segera diantisipasi dengan langkah edukasi yang masif kepada generasi penerus bangsa.
Peningkatkan pemahaman terkait pentingnya pelestarian batik kepada masyarakat, tegas Rerie, harus dibarengi dengan upaya inovasi dalam pengembangan batik di tanah air yang mendorong pemanfaatan kearifan lokal dan industri kreatif di tanah air.
Sehingga, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dengan semakin banyak masyarakat yang memakai batik berarti mendukung upaya pelestarian, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Selamat Hari Batik Nasional.
Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyebut Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk memperkuat upaya pelestarian dan inovasi agar warisan budaya dunia dan identitas bangsa itu tetap relevan bagi generasi penerus bangsa.
“Batik merupakan warisan budaya yang hidup. Setiap motif batik adalah cerita leluhur yang perlu kita jaga melalui pelestarian dan inovasi, agar tetap relevan bagi generasi mendatang,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis 2 Oktober 2025, dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober.
Menurut Lestari, tantangan untuk melestarikan batik di era globalisasi ini semakin kompleks di tengah dinamika perkembangan teknologi yang pesat.Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI) mencatat, dalam lima tahun terakhir, setidaknya 15% perajin batik tulis senior di sentra-sentra seperti Lasem, Pekalongan, dan Cirebon telah pensiun tanpa adanya regenerasi yang memadai.
Maraknya batik printing murah impor yang motifnya meniru batik tradisional, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, menggerus pasar batik cap dan tulis asli.
Survei Asosiasi Perajin Batik Yogyakarta (APBY) pada 2023 menunjukkan, 60% dari sampel batik yang dijual di pasar-pasar wisata adalah batik printing non-tradisional.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat kondisi tersebut harus segera diantisipasi dengan langkah edukasi yang masif kepada generasi penerus bangsa.
Peningkatkan pemahaman terkait pentingnya pelestarian batik kepada masyarakat, tegas Rerie, harus dibarengi dengan upaya inovasi dalam pengembangan batik di tanah air yang mendorong pemanfaatan kearifan lokal dan industri kreatif di tanah air.
Sehingga, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dengan semakin banyak masyarakat yang memakai batik berarti mendukung upaya pelestarian, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Selamat Hari Batik Nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(RUL)
-
KPPU Gelar Sidang Perdana Dugaan Persekongkolan Tender Pipa Gas CISEM 2
Jakarta –
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar sidang perdana dugaan persekongkolan tender pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang Tahap II (CISEM 2). Adapun proyek dengan ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur ini nilainya mencapai Rp2,98 triliun.
Persidangan ini mengagendakan pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator KPPU. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi M. Noor Rofieq dengan anggota Rhido Jusmadi dan Gopprera Panggabean.
“Perkara dengan Nomor 06/KPPU-L/2025 tersebut, berawal dari laporan masyarakat, dengan menyeret lima pihak sebagai Terlapor, yakni PT Timas Suplindo, PT Pratiwi Putri Sulung, PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Nindya Karya, serta Kelompok Kerja Pemilihan KESDM 7. Proses tender awalnya diikuti tujuh peserta, namun hanya tersisa dua konsorsium hingga tahap akhir,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).
Dalam sidang, LDP yang dibacakan Investigator KPPU menyebut adanya indikasi kuat praktik persekongkolan tender yang berpotensi melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Sebagaimana tertuang pada Pasal 22, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
“Berdasarkan hasil penyelidikan, investigator menemukan sejumlah pola yang dianggap memperkuat dugaan pelanggaran, antara lain adendum berulang dalam dokumen tender, gangguan dan kegagalan sistem pengadaan, penerimaan dokumen penawaran harga di luar sistem elektronik (SPSE), serta kesamaan signifikan dalam dokumen teknis antar peserta. Kombinasi faktor tersebut dinilai memberikan indikasi adanya koordinasi di antara peserta tender sehingga dapat mengarah pada praktik persekongkolan,” paparnya.
Adapun sidang berikut dijadwalkan pada 22 Oktober 2025 dengan agenda tanggapan atas LDP serta pemeriksaan alat bukti surat dan dokumen pendukung tanggapan dari para Terlapor.
(akn/ega)
-
KAI Daop 3 Cirebon tampung aspirasi warga soal nama Stasiun Cirebon
perubahan nama membutuhkan prosedur karena status formalnya diatur secara nasional
Cirebon (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon, Jawa Barat, memastikan tetap menampung aspirasi masyarakat terkait penyesuaian nama Stasiun Cirebon agar mencantumkan identitas Kejaksan sebagai kawasan bersejarah di kota tersebut.
Vice President PT KAI Daop 3 Cirebon Mohamad Arie Fathurrochman di Cirebon, Kamis, mengatakan aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan utama, termasuk usulan agar nama resmi stasiun diubah menjadi Stasiun Cirebon Kejaksan.
“Jadi kalau masyarakat menginginkan nama stasiun mencantumkan Kejaksan, kami tampung. Namun perubahan nama membutuhkan prosedur karena status formalnya diatur secara nasional,” katanya.
Arie menjelaskan perubahan nama stasiun harus diajukan melalui permohonan resmi dari pemerintah daerah kepada PT KAI. Setelahnya diteruskan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Menurut dia, nomenklatur stasiun di Indonesia sudah diatur secara administratif, sehingga perubahan memerlukan Surat Keputusan (SK) dari manajemen pusat.
“Nama-nama stasiun itu diatur oleh DJKA. Jadi SK perubahan nantinya juga keluar dari sana,” ujarnya.
Ia menyebutkan sejumlah stasiun di daerah lain pernah berganti nama sesuai dinamika aspirasi masyarakat maupun kebutuhan historis. Oleh karena itu, usulan di Cirebon dinilai wajar sepanjang ditempuh melalui mekanisme resmi.
Ia menuturkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kota Cirebon, tokoh masyarakat, budayawan dan organisasi kemasyarakatan menyuarakan keberatan jika nama Kejaksan tidak disematkan pada identitas stasiun.
Selain itu, kata dia, forum tersebut juga membahas kerja sama PT KAI Daop 3 Cirebon dengan BT Batik Trusmi terkait naming rights di Stasiun Cirebon.
Arie memastikan kerja sama tersebut saat ini masih dalam kajian ulang sesuai arahan manajemen pusat, karena sudah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Kota Cirebon.
“Jadi mudah-mudahan usulan ini bisa menjadi jalan tengah. Masyarakat tetap merasa memiliki, sementara kami juga bisa menjalankan bisnis di stasiun yang merupakan cagar budaya,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik menyampaikan forum rapat, telah merekomendasikan agar penamaan resmi diperjelas menjadi Stasiun Kereta Api Cirebon Kejaksan.
Rekomendasi itu, lanjut dia, mengacu pada Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pelestarian Kawasan serta Peraturan Kementerian Kebudayaan yang mencantumkan kata Kejaksan pada nama stasiun.
Ia menekankan rekomendasi tersebut bisa menjadi dasar bagi Pemkot Cirebon maupun PT KAI, dalam mengajukan penyesuaian nama secara resmi.
“Dari dua aturan itu disimpulkan, rapat merekomendasikan penamaan yang lebih tegas, yakni Stasiun Kereta Api Cirebon Kejaksan,” katanya.
Sementara itu CEO Trusmi Group Ibnu Riyanto menuturkan rencana kerja sama terkait naming rights, sebenarnya bertujuan untuk promosi batik dengan menyematkan merek BT Batik Trusmi di Stasiun Cirebon.
Namun, ia menyayangkan karena ide tersebut menuai keberatan karena dinilai dapat mengaburkan identitas historis stasiun.
“Kami berusaha keras di situ dan biayanya juga tidak murah tentunya, tapi kita memberanikan diri agar industri batik di Cirebon itu bisa meningkat,” ucap dia.
Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Kabar Jokowi Bakal Tarik Laporan soal Ijazah Palsu, Heru Subagia: Roy Suryo Cs Harus Sambut Positif
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu mantan Presiden Jokowi disebut-sebut ingin berdamai dengan kubu penentang ijazahnya, termasuk Roy Suryo Cs, ikut ditanggapi Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia.
Dikatakan Heru, langkah Jokowi ini bisa dibaca dalam tiga dimensi. Strategi politik, kebermanfaatan untuk bangsa, dan upaya kompromi yang membuka ruang perdamaian.
Menurutnya, dari sisi politik praktis, Jokowi membutuhkan gebrakan baru untuk memperbaiki citra publik.
“Saya melihat pertama dalam konteks politik, saat ini Jokowi betul-betul butuh sebuah permainan baru,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Kamis (2/10/2025).
Ia menyebut, Jokowi tampak menyadari bahwa isu ijazah palsu semakin liar dan menyeret nama anaknya, Wapres Gibran Rakabuming.
“Bahwa sebuah image positif sangat diperlukan untuk menjadi fondasi besar. Bagaimana politik bisa dikenal, disayang, bahkan diidolakan,” katanya.
Heru menyinggung pula dugaan kedekatan Jokowi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Ini berkaitan dengan fakta bahwa Jokowi saat ini terafiliasi, bahkan diduga keras menjadi dewan pembina PSI,” bebernya.
Karena itu, menurut Heru, pendekatan politik Jokowi bisa dimaknai sebagai cara membangun citra.
“Otomatis ini bentuk pendekatan politik praktis yang mengutamakan image positif. Persahabatan politik yang elegan, terbuka, dan friendly menjadi platform utama,” jelas dia.
Lebih jauh, Heru menilai ada nilai kebermanfaatan jika Jokowi benar-benar mencabut laporannya.
“Dengan Jokowi menarik tuntutan Roy Suryo Cs, menurut saya ini sangat positif,” katanya.