Xcloud.id

kab/kota: Cirebon

  • Tingkatkan Produktivitas Pertanian, Pupuk Indonesia Gelar Safari MAKMUR

    Tingkatkan Produktivitas Pertanian, Pupuk Indonesia Gelar Safari MAKMUR

    Cirebon, Beritasatu.com – Sejalan dengan target pemerintah Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dalam empat hingga lima tahun ke depan, PT Pupuk Indonesia (Persero) kembali menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan ekosistem pertanian berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperluas program MAKMUR.

    Kali ini, Pupuk Indonesia menjalankan program Safari MAKMUR untuk komoditas padi di Cirebon, Jawa Barat pada Jumat(29/11/2024). Program ini bertujuan untuk memberi pendampingan pertanian mulai dari teknologi, pemetaan lahan, pemupukan berimbang, hingga mobil uji tanah. Sinergi kolaborasi menjadi salah satu kunci keberhasilan program ini.

    Program MAKMUR menjadi program prioritas Pupuk Indonesia bersama Kementerian BUMN untuk mendorong ekosistem pertanian yang terintegrasi, serta menjadi dukungan untuk program Swasembada Pangan Nasional.

    Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh, mengatakan bahwa melalui MAKMUR, Pupuk Indonesia memberikan edukasi dan pendampingan agronomis, serta menyiapkan teknologi pemupukan presisi berbasis drone untuk mapping tingkat kesuburan tanah.

    “Tujuannya agar para petani bisa secara tepat melakukan pemupukan. Alhamdulillah, dari lahan seluas 61 Ha di wilayah ini produktivitas pertaniannya bisa meningkat, yang tadinya 5 Ton/Ha sekarang menjadi 7 Ton/Ha,” ujarnya.

    Sejak Januari hingga Oktober 2024, program MAKMUR telah sukses memberdayakan lebih dari 152.802 petani dan mencakup 394.198 Ha lahan pertanian di seluruh Indonesia. Sementara itu, di wilayah Jawa Barat program MAKMUR juga telah berhasil merealisasikan 59.869 Ha lahan dan diantaranya sebesar 45.425 Ha khusus untuk komoditas padi.

    Melalui acara Safari MAKMUR ini, Pupuk Indonesia menyediakan layanan one-stop solution bagi petani dan pemanfaatan teknologi PreciRice, atau teknologi pemupukan presisi berbasis drone untuk komoditas padi. Metode PreciRice memiliki beberapa manfaat, seperti peningkatan akurasi pemupukan dan peningkatan nutrisi tanaman, serta mengurangi risiko gagal panen.

    Di samping itu, Pupuk Indonesia juga menyediakan layanan mobil uji tanah, pemetaan lahan, serta pendampingan tenaga Agronomis untuk meningkatkan produktivitas hasil panen dan pendapatan petani. Tak hanya itu, dalam program ini Pupuk Indonesia juga bersinergi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pertanian, antara lain PT PLN Indonesia (penyedia jaringan dan daya listrik), Bank Indonesia (bantuan pompa listrik), Bulog (offtaker hasil panen dengan one day service), dan organisasi pertanian (KTNA, HIMPO dan Perpadi).

    “Jawa Barat adalah sentral pertanian dan kami yakin di periode ini bisa mewujudkan swasembada pangan secepatnya di 2027 sesuai dengan arahan Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Ini merupakan tugas bagi kita semua dan kami di Pupuk Indonesia selalu menyiapkan pupuk dan alhamdulillah hingga November 2024 ini kami sudah menyalurkan 6,6 juta ton pupuk subsidi. Jadi, mari kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin wujudkan swasembada pangan khususnya beras, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk kesejahteraan masyarakat,” tambah Tri.

    Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN Zuryati Simbolon yang turut hadir pada acara Safari MAKMUR Cirebon 2024 mengungkapkan bahwa setelah tiga tahun MAKMUR berjalan, akhirnya dapat bekerja sama dengan banyak stakeholder perusahaan-perusahaan BUMN, dan nantinya juga akan ada kolaborasi dengan Bulog yang akan menjadi offtaker.

    “Di MAKMUR sendiri tidak hanya padi komoditasnya, ada jagung, tebu, sawit dan juga kopi. Tapi di 2025, nanti kita akan lebih memfokuskan kepada padi. Jadi, kami berharap program MAKMUR dapat memenuhi kebutuhan beras nasional serta mewujudkan swasembada pangan yang menjadi Asta Cita Pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tutup Zuryati.

  • Bawaslu Jabar: Delapan tren temuan masa tenang-pungut hitung Pilkada

    Bawaslu Jabar: Delapan tren temuan masa tenang-pungut hitung Pilkada

    Bandung (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menemukan delapan tren temuan yang menjadi perhatian khusus selama pengawasan masa tenang serta hari pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di daerah itu.

    Delapan tren temuan yang menjadi perhatian khusus itu, di antaranya satu kejadian khusus pada masa tenang dan tujuh tren masalah pada pemungutan suara, dalam pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu se-Jawa Barat yang tertuang pada aplikasi sistem informasi pengawasan pemilihan (Siwaslih).

    Dia menyebutkan dalam masa tenang, yaitu terdapat 103 TPS yang direlokasi karena bencana yang tersebar di tujuh kabupaten/kota, yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Cianjur.

    “Selain itu, terdapat satu TPS di Kabupaten Pangandaran yang direlokasi karena didirikan di wilayah rawan konflik,” kata Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar Nuryamah dalam keterangan di Bandung, Jumat.

    Dalam Pelaksanaan pemungutan suara di TPS, kata dia, Bawaslu Jabar menemukan tujuh tren pengawasan yang menjadi perhatian khusus, di antaranya terdapat logistik pemungutan suara yang tidak lengkap di 1.773 TPS, kemudian surat suara yang tertukar di 41 TPS, dan pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 sebanyak 21 TPS.

    Hal lain yang menjadi tren pada periode pungut hitung, kata Nuryamah, yaitu adanya potensi pemungutan suara ulang pada lima TPS, kemudian terdapat KPPS yang tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada empat TPS.

    “Kemudian ditemukan terjadinya intimidasi kepada penyelenggara pemilihan di dua TPS, serta saksi yang mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon/Partai politik pada satu TPS,” ujarnya.

    Terhadap permasalahan yang terjadi pada masa tenang dan pemungutan suara, Nuryamah mengungkapkan jajaran pengawas pemilihan telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK terkait pendirian lokasi TPS yang berpotensi adanya gangguan bencana dan rawan konflik serta dapat diselesaikan dengan mencarikan lokasi terdekat yang lebih aman sebelum hari pemungutan suara.

    Sementara pada hari H pemungutan suara, kata dia, jajaran pengawas pemilihan menyampaikan beberapa poin kepada KPPS untuk melengkapi adanya logistik yang tidak lengkap, segera menukar surat suara yang tertukar antar TPS, pemungutan suara dimulai sesuai waktu pada ketentuan, yaitu pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00.

    “Selanjutnya menjelaskan kepada pemilih tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, memastikan pemilih khusus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP-elektronik, serta memastikan seluruh pemilih menandai jari dengan tinta setelah selesai menggunakan hak suara untuk menghindari pemilih memilih dua kali,” ucapnya.

    Kemudian pengawas pemilihan menyampaikan saran kepada saksi agar tidak mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon pemilihan dan menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilihan.

    Selanjutnya, bagi para pihak untuk dapat mematuhi aturan dan tidak melakukan tindakan intimidasi terhadap pemilih dan penyelenggara pemilihan di TPS, selain itu jajaran pengawas pemilihan melakukan pemeriksaan dan pencermatan serta menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilihan terhadap dugaan pemungutan suara ulang dan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara lanjutan.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mengenal Tari Topeng Cirebon, Warisan Seni yang Sarat Makna

    Mengenal Tari Topeng Cirebon, Warisan Seni yang Sarat Makna

    Selain itu, seringkali dalam pementasan Tari Topeng, terdapat dalang atau narator yang menjelaskan makna cerita kepada penonton, sehingga mereka dapat memahami konteks dan nilai-nilai yang ingin disampaikan.

    Secara tradisional, Tari Topeng Cirebon juga sering ditampilkan dalam upacara adat atau ritual keagamaan. Tarian ini dianggap memiliki unsur sakral dan diyakini dapat membawa keberkahan bagi masyarakat yang menyelenggarakannya.

    Misalnya, Tari Topeng kerap ditampilkan dalam acara sedekah bumi, pernikahan adat, atau prosesi ritual lainnya. Kehadiran tarian ini tidak hanya untuk memeriahkan acara, tetapi juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan doa untuk kesejahteraan masyarakat.

    Saat ini, Tari Topeng Cirebon menghadapi tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah arus modernisasi. Namun, berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah, seniman, dan komunitas budaya untuk melestarikan seni tradisional ini.

    Workshop, festival budaya, hingga pertunjukan di tingkat nasional maupun internasional menjadi cara-cara efektif untuk mengenalkan Tari Topeng kepada generasi muda dan masyarakat luas.

    Dengan demikian, Tari Topeng Cirebon tidak hanya menjadi warisan budaya lokal, tetapi juga aset budaya bangsa yang patut dijaga dan dihormati.

     

    Penulis: Belvana Fasya Saad

  • Anggaran Terbatas, Giant Sea Wall Era Prabowo Cuma sampai Cirebon

    Anggaran Terbatas, Giant Sea Wall Era Prabowo Cuma sampai Cirebon

    Jakarta –

    Pemerintah menyatakan mega proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) akan mendapatkan cap Proyek Strategis Nasional (PSN). Untuk awalannya, pembangunannya akan berfokus dari Jakarta hingga Cirebon.

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dalam rencana besarnya proyek ini akan terbentang di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa, dari Jakarta hingga Jawa Timur.

    “Pantai utara itu tidak cuma juga di Jakarta. Sampai mana? Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi tentu skala prioritas, mana yang paling mendesak? Karena lagi-lagi, keterbatasan anggaran,” kata AHY, dalam sambutannya di acara Economic & Capital Market Outlook 2025, di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    AHY menjelaskan, gagasan pembangunan tanggul laut raksasa ini berangkat dari ancaman banjir rob yang dapat menyebabkan kawasan-kawasan pesisir pantura tenggelam. Hal ini diperparah dengan penurunan permukaan tanah (land subsidence) akibat penggunaan air tanah oleh masyarakat.

    “Kita tidak ingin areanya hilang. Land subsidence di Pantai Utara Jakarta terus menurun permukaan tanah. Ini contoh di Muara Baru setiap tahunnya turun 10 cm. Berarti 10 tahun berapa? Satu meter. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, Tidak ada yang dilakukan, ya tenggelam,” ujarnya.

    Saat ini, di sejumlah titik di kawasan utara Jakarta, pemerintah telah membangun National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul pantai. Namun tingginya hanya mencapai 4,8 meter.

    “Itu diperkirakan (tahan) sampai dengan tahun 2033. Tapi beyond itu, harus lebih tinggi lagi, itulah mengapa kita rancang, kita rencanakan dibangun giant sea wall,” kata dia.

    AHY menambahkan, pihaknya juga akan berupaya mencari solusi agar penggunaan air tanah oleh masyarakat bisa berkurang. Ke depan, pemerintah juga akan mendorong peningkatan akses air bersih lewat proyek sambungan perpipaan air bersih.

    Lebih lanjut, AHY mengatakan, saat ini pembangunan giant sea wall akan difokuskan terlebih dulu di kawasan Jakarta. Paralel dengan itu, pemerintah tengah membuat perencanaan jangka panjangnya.

    Sedangkan terkait dengan strategi dalam pemenuhan anggaran pembangunannya, pemerintah akan membuka opsi adanya dukungan dari pihak swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau yang juga beken disebut Public Private Partnership (PPP).

    “Kita buat perencanaan jangka panjang karena pantura ini kan tidak hanya di Jakarta, tapi sampai Cirebon, Jateng, bahkan Jatim. Tapi kita selalu dihadapkan oleh keterbatasan anggaran, baik APBN maupun sumber lainnya. Nanti kita akan bangun ketertarikan itu dari berbagai potensial investor baik itu dari dalam maupun luar negeri,” ujar AHY, ditemui usai acara.

    (shc/rrd)

  • Di balik lapas, napi di Cirebon mengukir partisipasi demokrasi

    Di balik lapas, napi di Cirebon mengukir partisipasi demokrasi

    agar semua pihak saling mendukung, berpegang pada profesionalisme, dan menjaga kedewasaan dalam berdemokrasi

    Cirebon (ANTARA) – Suasana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon, Jawa Barat, Rabu (27/11) pagi terasa berbeda. Hiruk pikuk khas perayaan pesta demokrasi begitu terasa menyelimuti area lapas.

    Di tempat ini, ratusan narapidana (napi) bersiap menggunakan hak pilih mereka, dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

    Di dalam area lapas, terdapat dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus yakni TPS 902 dan 903, yang telah didirikan untuk mengakomodasi 651 napi yang memiliki hak suara.

    Antrean panjang terlihat, namun semuanya berjalan tertib. Para napi mencocokkan nama mereka dengan daftar pemilih, kemudian menunggu giliran untuk memasuki bilik suara.

    Tak ada kunjungan keluarga pagi itu. Aktivitas sepenuhnya difokuskan pada pilkada, untuk memberikan ruang bagi warga binaan agar mencurahkan perhatian mereka pada proses pencoblosan.

    Sejumlah napi saat menunggu giliran untuk menyalurkan hak suara pilkada di dalam TPS di Lapas Kelas I Cirebon, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). ANTARA/Fathnur Rohman

    Kepala Lapas Kelas I Cirebon Yan Rusmanto menyebutkan antusiasme warga binaan dalam menyambut Pilkada 2024 sangat tinggi.

    Sejak awal sosialisasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan, keingintahuan mereka terhadap proses pemilu begitu besar.

    Dari awal sosialisasi bersama KPU, mereka sangat ingin tahu tentang Pilkada 2024 ini. Mereka mengenal pasangan calon dari gambar, visi, dan misi yang disampaikan, bahkan banyak yang aktif bertanya.

    KPU Kota Cirebon telah menggelar dua kali sosialisasi di lapas, mencakup pengenalan pasangan calon hingga mekanisme penggunaan hak pilih.

    Dari 651 warga binaan yang terdaftar sebagai pemilih, Yan berharap partisipasi penuh dapat tercapai dan tidak ada golput.

    Sejak sosialisasi, warga binaan diminta memilih dengan hati nurani. Masalah pilihan adalah hak masing-masing, tetapi gunakanlah suara dengan bijak.

    Semangat tinggi warga binaan menunjukkan bahwa hak demokrasi dapat dirayakan di mana pun, termasuk di lingkungan lapas.

    Partisipasi para napi

    Bagi para warga binaan, momen Pilkada 2024 bukan sekadar rutinitas lima tahunan, tetapi sebuah bentuk partisipasi yang berarti.

    Sosialisasi pilkada sebelumnya, yang dilakukan bersama KPU, telah memantik antusiasme mereka. Dari pengenalan kandidat hingga tata cara mencoblos, semuanya disimak secara detail.

    Sebagian besar dari mereka menganggap hal ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa meskipun berada di dalam lapas, suara mereka tetap berharga.

    Foto pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar yang dipajang di dekat TPS di Lapas Kelas I Cirebon, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). (ANTARA/Fathnur Rohman)

    Dalam suasana yang penuh harapan, mereka hadir di TPS bukan hanya untuk mencoblos, melainkan menjadi bagian dari perubahan.

    Hadi Saputra, salah satu warga binaan, merasakan kebanggaan tersendiri. Selama delapan tahun menjalani hukuman, ia selalu berusaha ikut serta dalam setiap pemilu.

    Baginya, suara yang diberikan adalah bentuk tanggung jawab terhadap negara. Sebab, calon pemimpin terbaik dipilih melalui sistem ini.

    Ia selalu berharap agar pemimpin yang terpilih nanti bisa membawa keadilan bagi masyarakat kecil.

    Cerita seperti Hadi bukanlah hal yang langka di lapas ini. Para napi memiliki harapan yang sama.

    Mereka ingin pesta demokrasi ini mampu menghadirkan perubahan nyata, tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi juga bagi mereka yang berada di sisi lain kehidupan.

    Menjaga kredibilitas pilkada

    Sementara itu, di luar lapas, KPU Kota Cirebon memastikan semua pemenuhan logistik pilkada berjalan sesuai aturan.

    Sebagai contoh, sebanyak 1.851 lembar surat suara yang rusak dan berlebih dimusnahkan sehari sebelum pencoblosan berlangsung.

    Ketua KPU Kota Cirebon Mardeko menyebut pemusnahan ini dilakukan untuk menjaga integritas pilkada, dengan prosedur yang diawasi langsung oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Bawaslu.

    Surat suara yang dimusnahkan meliputi 1.721 lembar untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta 130 lembar untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

    Menurutnya, langkah ini pun sekaligus menandai distribusi logistik yang telah rampung ke seluruh TPS sejak Selasa (26/11).

    Demokrasi merangkul semua kalangan

    Pilkada kali ini juga menjadi momen inklusivitas di Kota Cirebon. Dari 255.779 pemilih yang terdaftar dalam DPT, sekitar 886 orang berasal dari komunitas disabilitas.

    KPU memastikan hak mereka tidak terabaikan dengan melibatkan mereka dalam berbagai tahapan pilkada, termasuk debat pasangan calon.

    Mardeko menjelaskan langkah ini bertujuan memberikan ruang bagi komunitas disabilitas untuk mengenal lebih dalam visi dan misi para kandidat.

    Komunitas disabilitas, lanjut dia, tidak hanya sekadar mencoblos, tetapi harus memahami program yang akan dijalankan oleh pemimpin terpilih.

    Pihaknya pun telah mengambil kebijakan yang menjamin, seluruh pemilih disabilitas di Kota Cirebon bisa berpartisipasi secara setara dalam proses demokrasi tersebut.

    Kebijakan itu, berupa penyediaan fasilitas yang memadai di setiap TPS, menyiapkan surat suara khusus, serta pendampingan bagi pemilih disabilitas yang memerlukan bantuan saat pencoblosan.

    Suasana pemungutan suara pilkada pada TPS di Lapas Kelas I Cirebon, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). (ANTARA/Fathnur Rohman)

    KPU Kota Cirebon juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi yang fokus pada hak-hak penyandang disabilitas, untuk memastikan kebutuhan para pemilih terpenuhi selama proses Pilkada 2024.

    Sampai dengan tahapan pemungutan suara, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman mengatakan sangat mengapresiasi kinerja penyelenggara pilkada, termasuk petugas sortir dan lipat (sorlip) surat suara yang bekerja dengan penuh ketelitian.

    Selain itu, dalam proses tersebut KPU menggandeng beberapa disabilitas untuk merampungkan sorlip surat suara.

    Foto para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon yang dipajang pada TPS di Lapas Kelas I Cirebon, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). ANTARA/Fathnur Rohman

    Dia menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam menjaga kondusifitas selama tahapan pilkada berlangsung, sehingga dapat terselenggara lancar tanpa perlu adanya pemungutan suara ulang (PSU).

    Ia berpesan agar semua pihak saling mendukung, berpegang pada profesionalisme, dan menjaga kedewasaan dalam berdemokrasi.

    Dari balik lapas hingga TPS di seluruh Kota Cirebon, semangat demokrasi terasa begitu kuat.

    Warga binaan dan komunitas disabilitas membuktikan bahwa demokrasi bukan soal tempat atau kondisi, tetapi tentang kesetaraan hak.

    Bagi narapidana, mencoblos adalah simbol harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Sedangkan bagi komunitas disabilitas, momen ini adalah ruang untuk bersuara dan memastikan aspirasi mereka didengar.

    Pilkada 2024 tidak hanya menjadi momen politik, namun harus dijadikan sebagai simbol inklusivitas, mengukuhkan bahwa setiap suara memiliki makna yang sama pentingnya dalam menentukan masa depan daerah Cirebon serta Jawa Barat.

    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2024

  • Berikan Hak Pilih di Pilkada 2024, Terpidana Kasus Vina Cirebon Sampaikan Harapannya

    Berikan Hak Pilih di Pilkada 2024, Terpidana Kasus Vina Cirebon Sampaikan Harapannya

    Hal senada disampaikan terpidana lain Supriyanto. Ia mengaku sudah delapan kali ikut pemilu selama menjadi warga binaan. 

    Dia pun mengaku merasa senang bisa memilih sesuai dengan hati nurani nya memilih para kontestan Pilkada di Kota Cirebon maupun Jawa Barat.

    “Sudah delapan kali pencoblosan,” katanya.

    Ia berhap pada Pilkada 2024, pemimpin terpilih bisa berlaku adil dalam menegakkan hukum. Ia berharal hukum di Indonesia tidak pilih kasih. 

    Mereka berharap pemimpin terpilih bisa berbuat adil terutama kepada rakyat kecil. Ia juga berharap pemimpin terpilih dapat mengayomi masyarakat. 

    “Semoga hukum di Indonesia adil jangan hanya orang berduit sajalah yang dibela,” katanya.

    Kepala Lapas Kelas 1 Cirebon, Yan Rusmanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan pemahaman mendalam kepada warga binaan tentang pentingnya menggunakan hak pilih mereka secara bijak.

    “Antusiasme warga binaan luar biasa. Saat sosialisasi bersama KPU, mereka sangat aktif bertanya, terutama tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mekanisme pemilihan,”ujarnya.

    Dari total 651 DPT, tersedia dua TPS di dalam lapas untuk memfasilitasi warga binaan yang memiliki hak suara. Secara keseluruhan, warga binaan mencoblos di dua TPS yang disediakan di area lapas, yakni TPS 902 dan 903.

    Ia menyebutkan, dari jumlah 651 DPT, terdapat 50 warga binaan yang turut memilih paslon di Pilkada Kota Cirebon 2024.  

    “Sebagian besar memilih dalam pemilihan gubernur, sedangkan hanya 50 napi yang terdaftar untuk pemilihan wali kota,” katanya.

    Ia mengaku, para warga binaan kini lebih memahami tata cara pemilu, termasuk mengenali calon berdasarkan gambar, visi, dan misi yang telah disosialisasikan.

    “Harapan kami, mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan hati nurani. Tidak ada tekanan, dan keputusan sepenuhnya ada pada masing-masing individu. Kami hanya ingin memastikan mereka tidak golput,” tegasnya.

  • Konsorsium UNTAG se-Indonesia Diajak Bersatu Wujudkan Visi Misi Mencerdaskan Bangsa

    Konsorsium UNTAG se-Indonesia Diajak Bersatu Wujudkan Visi Misi Mencerdaskan Bangsa

    Jakarta: Seminar nasional dan call for papers digelar Universitas 17 Agustus 1945 (UTA ’45) Jakarta. Kegiatan yang mengusung tema “Dengan Semangat Nasionalisme Kebangsaan Membangun Kolaborasi Melalui Konsorsium” ini, dihadiri sejumlah perguruan tinggi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) di Indonesia antara lain Untag Surabaya, Untag Samarinda, Untag Banyuwangi, Untag Semarang, dan Untag Cirebon. 

    “Kita ingin menyatukan kembali Untag se-Indonesia yang bukan tercerai-berai, tapi selama ini berjalan sendiri,” kata Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, Rudyono Darsono, Senin, 25 November 2024.

    Menurut Rudy, Untag ingin menyatukan kembali visi-misi saat pertama kali didirikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

    “Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya mencerdaskan bangsa, untuk bisa membebaskan bangsa dari penjajahan itu kita harus bisa mencerdaskan bangsa. Jangan kita lepas dari penjajahan lalu kita masuk dalam penjajahan baru,” tuturnya. 

    Menurut Rudy, salah satu cara tercepat untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat yang miskin, sehingga menjadi kelas menengah atau masyarakat meningkat standar hidupnya, yaitu melalui pendidikan vokasi. Ia pun berharap pendidikan vokasi dapat terus ada. 

    “Jangan dianaktirikan, dimasifkan. Itu kan pendidikan jangka pendek, supaya dapat pekerjaan secara langsung sangat efektif merubah dan meningkatkan kesejahterakan masyarakat miskin dengan peningkatan SDM nya,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, Rudy meyakini akan ada banyak tantangan dalam upaya mencerdaskan bangsa melalui pembentukan konsorsium Untag ini. Sebab, menurutnya ada juga pihak-pihak yang tak ingin masyarakat cerdas.

    Pasalnya, dengan rakyat yang tak pintar, mereka bisa dibodohi dengan ketidakpahamanya tentang perbuatan korupsi yang menjadi faktor utama memiskinkan mereka, di samping tentunya untuk kepentingan pemilu dalam mencuri kekuasaan.

    Kelompok ini mudah  digiring untuk memilih calon tertentu, atau diimingi uang agar memilih calon yang korup tetapi mempunyai uang untuk membeli suara mereka untuk kekuasaan salama 5 tahun. Rudy percaya, konsorsium Untag yang nasionalis murni mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut. 

    “Tidak ada satu persoalan pun yang tidak bisa kita selesaikan. Apalagi begitu banyak orang-orang pintar di sini, para profesor, doktor,” tandas Rudy.

    “Tidak akan mudah menggoyang kita kalau kita mau bersatu. Karena visi kita satu, sangat mulia, mencerdaskan bangsa,” imbuhnya.

    Sementara itu, Rektor UTA ’45 Jakarta Rajes Khana berharap ada kolaborasi antara perguruan tinggi Untag se-Indonesia melalui terwujudnya konsorsium. Misalnya dalam hal penerimaan mahasiswa baru, melalui pembentukan panitia bersama.

    Dengan begitu, apabila ada calon mahasiswa dari daerah lain yang ingin kuliah dengan jurusan tertentu, namun prodi tersebut tak ada pada Untag di daerah itu, lantas bisa menuju kampus Untag lain yang memiliki jurusan dimaksud. 

    “Kolaborasi ini dibutuhkan untuk saling menguatkan,” ujarnya. 

    Selain itu, kebersamaan ini juga bisa untuk memenuhi syarat akreditasi. Di mana salah satunya harus berprestasi dalam kejuaraan tingkat nasional. Dengan diadakannya kompetisi sesama Untag se-Indonesia, kata Rajes hal itu sudah dikategorikan sebagai perlombaan tingkat nasional yang sesuai ketentuan akreditasi. 

    “Itu sudah masuk di kategori nasional,” ucapnya. Dengan bersatunya Untag, kata Rajes bisa meminimalisir gangguan dalam hal apa pun terhadap masing-masing universitas tersebut. 
    “Kita harus bersama-sama bergandengan tangan,” kata dia. 

    Ketua Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta Bambang Sulistomo, menilai Untag dahulu hadir dengan semangat nasionalisme dan patriotisme. Dengan semangat tersebut, lembaga pendidikan dengan tujuan mulia dan ada di banyak lokasi di Indonesia, itu muncul. 

    “Tanpa idealisme, nasionalisme, patriotisme kebangsaan nggak mungkin kita bisa mengembangkan pendidikan seperti ini,” tandasnya.

    Jakarta: Seminar nasional dan call for papers digelar Universitas 17 Agustus 1945 (UTA ’45) Jakarta. Kegiatan yang mengusung tema “Dengan Semangat Nasionalisme Kebangsaan Membangun Kolaborasi Melalui Konsorsium” ini, dihadiri sejumlah perguruan tinggi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) di Indonesia antara lain Untag Surabaya, Untag Samarinda, Untag Banyuwangi, Untag Semarang, dan Untag Cirebon. 
     
    “Kita ingin menyatukan kembali Untag se-Indonesia yang bukan tercerai-berai, tapi selama ini berjalan sendiri,” kata Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, Rudyono Darsono, Senin, 25 November 2024.
     
    Menurut Rudy, Untag ingin menyatukan kembali visi-misi saat pertama kali didirikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 
    “Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya mencerdaskan bangsa, untuk bisa membebaskan bangsa dari penjajahan itu kita harus bisa mencerdaskan bangsa. Jangan kita lepas dari penjajahan lalu kita masuk dalam penjajahan baru,” tuturnya. 
     
    Menurut Rudy, salah satu cara tercepat untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat yang miskin, sehingga menjadi kelas menengah atau masyarakat meningkat standar hidupnya, yaitu melalui pendidikan vokasi. Ia pun berharap pendidikan vokasi dapat terus ada. 
     
    “Jangan dianaktirikan, dimasifkan. Itu kan pendidikan jangka pendek, supaya dapat pekerjaan secara langsung sangat efektif merubah dan meningkatkan kesejahterakan masyarakat miskin dengan peningkatan SDM nya,” tuturnya. 
     
    Lebih lanjut, Rudy meyakini akan ada banyak tantangan dalam upaya mencerdaskan bangsa melalui pembentukan konsorsium Untag ini. Sebab, menurutnya ada juga pihak-pihak yang tak ingin masyarakat cerdas.
     
    Pasalnya, dengan rakyat yang tak pintar, mereka bisa dibodohi dengan ketidakpahamanya tentang perbuatan korupsi yang menjadi faktor utama memiskinkan mereka, di samping tentunya untuk kepentingan pemilu dalam mencuri kekuasaan.
     
    Kelompok ini mudah  digiring untuk memilih calon tertentu, atau diimingi uang agar memilih calon yang korup tetapi mempunyai uang untuk membeli suara mereka untuk kekuasaan salama 5 tahun. Rudy percaya, konsorsium Untag yang nasionalis murni mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut. 
     
    “Tidak ada satu persoalan pun yang tidak bisa kita selesaikan. Apalagi begitu banyak orang-orang pintar di sini, para profesor, doktor,” tandas Rudy.
     
    “Tidak akan mudah menggoyang kita kalau kita mau bersatu. Karena visi kita satu, sangat mulia, mencerdaskan bangsa,” imbuhnya.
     
    Sementara itu, Rektor UTA ’45 Jakarta Rajes Khana berharap ada kolaborasi antara perguruan tinggi Untag se-Indonesia melalui terwujudnya konsorsium. Misalnya dalam hal penerimaan mahasiswa baru, melalui pembentukan panitia bersama.
     
    Dengan begitu, apabila ada calon mahasiswa dari daerah lain yang ingin kuliah dengan jurusan tertentu, namun prodi tersebut tak ada pada Untag di daerah itu, lantas bisa menuju kampus Untag lain yang memiliki jurusan dimaksud. 
     
    “Kolaborasi ini dibutuhkan untuk saling menguatkan,” ujarnya. 
     
    Selain itu, kebersamaan ini juga bisa untuk memenuhi syarat akreditasi. Di mana salah satunya harus berprestasi dalam kejuaraan tingkat nasional. Dengan diadakannya kompetisi sesama Untag se-Indonesia, kata Rajes hal itu sudah dikategorikan sebagai perlombaan tingkat nasional yang sesuai ketentuan akreditasi. 
     
    “Itu sudah masuk di kategori nasional,” ucapnya. Dengan bersatunya Untag, kata Rajes bisa meminimalisir gangguan dalam hal apa pun terhadap masing-masing universitas tersebut. 
    “Kita harus bersama-sama bergandengan tangan,” kata dia. 
     
    Ketua Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta Bambang Sulistomo, menilai Untag dahulu hadir dengan semangat nasionalisme dan patriotisme. Dengan semangat tersebut, lembaga pendidikan dengan tujuan mulia dan ada di banyak lokasi di Indonesia, itu muncul. 
     
    “Tanpa idealisme, nasionalisme, patriotisme kebangsaan nggak mungkin kita bisa mengembangkan pendidikan seperti ini,” tandasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WHS)

  • Masuki Masa Tenang, Tim Pemenangan ASIH Sukarela Cabut APK Syaikhu-Ilham

    Masuki Masa Tenang, Tim Pemenangan ASIH Sukarela Cabut APK Syaikhu-Ilham

    JABAR EKSPRES – Tim pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie secara sukarela mencabut semua Alat Peraga Kampanye (APK) secara serentak pada Sabtu malam (23/11/2024).

    Hal ini menandai hari terakhir musim kampanye menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada 27 November 2024 mendatang.

    “Ini hari terakhir masa kampanye, kita akan menurunkan secara sukarela APK,” jelas Ketua Tim Hukum dan Advokasi Pasangan ASIH, Muslihat.

    BACA JUGA: Dukungan Kiai dan Pondok Pesantren di Cirebon untuk Pasangan ASIH Terus Menguat

    Ia menyebut, pencabutan APK ASIH ini akan dilakukan secara serentak di tempat-tempat lain.

    “Secara serentak mengimbau dan memerintahkan untuk menurunkan dan melepaskan semua APK yang terpasang,” jelasnya.

    Muslihat juga meminta maaf jika ada APK ASIH yang terpasang saat masa kampanye membuat warga merasa kurang nyaman.

    Selain itu, Muslihat mengajak masyarakat, khususnya di Jawa Barat agar menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024.

    “Kita berdoa bersama pilkada di Jabar baik di provinsi, kabupaten/kota berjalan lancar, dan damai serta melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik. Jangan lupa tanggal 27 November 2024 gunakan hak pilih anda,” tandasnya.

  • 2 Mobil Travel DayTrans Kecelakaan di Tol Cisumdawu, 2 Orang Tewas Bandung

    2 Mobil Travel DayTrans Kecelakaan di Tol Cisumdawu, 2 Orang Tewas Bandung

    Mobil Travel DayTrans Kecelakaan di Tol Cisumdawu, 2 Orang Tewas
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com –
    Mobil travel Toyota Hiace DayTrans bernopol D 7534 AI, mengalami kecelakaan di Tol Cisumdawu, Kilometer 158/800, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (23/11/2024) sekitar pukul 02.09 WIB.
    Mobil yang datang dari arah Cirebon menuju Bandung tersebut membawa lima penumpang.
    Kecelakaan itu mengakibatkan dua penumpang tewas dan tiga lainnya mengalami luka berat.
    Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Sumedang IPTU Awang Munggardijaya, mengatakan, mobil hilang kendali diduga akibat kelalaian sopir travel.
    “Setibanya di lokasi, diduga sopir mobil travel inisial AH ini tidak konsentrasi dalam berkendara,” ujar Awang kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Sabtu petang.
    Bagian depan sebelah kiri mobil travel menabrak bagian belakang sudut kanan truk wingbox yang sedang melaju searah di depannya.
    “Mobil jenis wingbox ini melarikan diri ke arah Bandung, sehingga nomor polisinya tidak terlacak,” tutur Awang.
    Dua korban tewas berinisial HAF (40), warga Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung; dan AK (38), warga Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.
    Sementara, tiga korban luka-luka yaitu KBZS (18), mahasiswa asal Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara; FM (27), mahasiswa asal Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang; dan JAS (35), warga asal Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
    Kecelakaan ini dalam penyelidikan lebih lanjut unit penegakan hukum Satuan Lalu Lintas Polres Sumedang.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lengkap! Profil Cagub dan Cawagub Jabar: Dedi Mulyadi, Ahmad Syaikhu, Jeje Wiradinata, Acep Adang

    Lengkap! Profil Cagub dan Cawagub Jabar: Dedi Mulyadi, Ahmad Syaikhu, Jeje Wiradinata, Acep Adang

    Bisnis.com, JAKARTA – Tinggal menghitung hari, proses pemilihan Kepala Daerah makin dekat yaitu pada Rabu (27/11/2024) mendatang. Sebelum mencoblos, berikut profil cagub di Pilkada Jawa Barat 2024, mulai dari Dedi Mulyadi, Ahmad Syaikhu, Jeje Wiradinata, dan Acep Adang Ruhiat. 

    Profil cagub dan cawagub perlu diketahui agar masyarakat tidak salah dalam memilih cagub dan cawagub, khususnya di Jawa Barat. 

    Terdapat empat pasangan calon (paslon) yang meramaikan kontestasi politik tersebut mulai dari kandidat nomor urut 1 Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwinatarina. Lalu, nomor urut 2 Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja. Untuk nomor urut 3 ada nama Ahmad Syaikhu dan Ilham Akbar Habibie serta pasangan terakhir adalah Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan

    Untuk mengenal lebih jauh calon pemimpin di Jawa Barat, berikut rangkuman profil cagub-cawagub yang akan berlaga di Pilkada Jabar 2024. 

    Profil Cagub dan Cawagub Jabar 2024 

    1. Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwinatarina

    Acep merupakan pria kelahiran Tasikmalaya, pada 1 Agustus 1958 yang mengenyam pendidikan di Universitas Siliwangi pada 1984 dan meraih gelar doktorandus (Drs.) di Universitas Siliwangi pada 1988, serta gelar master of sains (M.Si) di Universitas Garut pada 2000. 

    Dari pengalaman organisasi, dia sempat menjadi Ketua BP KNPI Kecamatan Singaparna, Wakil Ketua Pemuda Pancasila, Wakil Ketua Organisasi KNPI Kabupaten Tasikmalaya, dan Wakil Ketua GP Ansor Jawa Barat. 

    Acep Adang Ruhiat memulai karier politiknya dengan bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan dilantik sebagai Ketua Dewan Tanfindz PKB Kabupaten Tasikmalaya pada 2008. Lalu, pada 2011—2016, Aceng menjabat menjadi Ketua Dewan Suro Partai PKB.

    Melenggang ke Senayan, Acep menjadi anggota DPR RI selama dua periode berturut-turut mulai dari 2014 lalu di Komisi VI DPR RI.

    Sementara itu, Acep didampingi oleh Gitalis Dwi Natarina atau lebih dikenal Gita KDI yang merupakan penyanyi dangdut yang lahir pada 10 Oktober 1985. 

    Untuk pengalaman politik, Gita memulai sejak 2011 dengan dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, menggantikan almarhum Cecep Syafrudin. Di DPR, Gita duduk di Komisi XI yang membidangi sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan pendidikan.

     

    2. Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja

    Jeje merupakan kelahiran Pangandaran pada 14 Februari 1965 yang memulai kariernya di dunia politik sejak 1999 sebagai anggota DPRD Kabupaten Ciamis hingga 2009.

    Melangkah di jalur eksekutif, dia terpilih menjadi Wakil Bupati Ciamis pada 2014—2015 dan menempati jabatan sebagai Bupati Pangandaran pada 2016.

    Selain memiliki pengalaman politik, Jeje juga pernah bergabung ke beberapa perusahaan yakni menjadi Staff Ahli, Samudra Farmindo Luas pada 1987—1991 dan menjadi Manager Produksi, PT. Wicakarya pada 1991—1993. 

    Kini terpilih menjadi cagub Provinsi Jawa Barat, Jeje bakal ditemani oleh Ronal Surapradja yang merupakan komedian yang namanya diumumkan pada detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada Jabar 2024, tepatnya pada Kamis malam (29/8/2024).

    Putra kelahiran Bandung 26 Mei 1977 ini mulai berkecimpung di ranah politik pada 2024, saat maju sebagai calon legislatif (caleg) DPR lewat PDIP. Sayangnya, kurang beruntung dirinya tak lolos karena di Dapil Jawa Barat XI.

    3. Ahmad Syaikhu dan Ilham Akbar Habibie

    Ahmad Syaikhu lahir pada 23 Januari 1965 yang merupakan putra kelahiran Desa Ciledugkulon. Untuk ranah pendidikan, dirinya mengenyam ilmu ke jenjang D3 ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan belajar agama dari keluarga dan guru besar di Pondok Pesantren Buntet Cirebon.

    Mengawali karir sebagai auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Selatan tahun 1986—1989, Syaikhu tak langsung terjun ke politik tetapi menjadi profesional juga sebagai auditor BPKP Pusat di Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah.

    Pada 2004 menjadi awal dirinya masuk ranah politik sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Bekasi. Bahkan, hasil Pemilu 2009, dia terpilih menduduki jabatan anggota DPRPD Provinsi Jawa Barat sebagai Sekretaris Komisi C.

    Pada 2013, Syaikhu menjadi Wakil Walikota Bekasi periode 2013—2018 dan setelahnya maju untuk mencalonkan diri di Pilkada Jawa Barat. Lalu sejak, 2020—2025, Syaikhu dipercayai menduduki posisi sebagai Presiden PKS. 

    Kembali memilih maju di Jawa Barat, Syaikhu merangkul Ilham yang merupakan anak dari B.J. Habibie. Putra sulung yang lahir pada 16 Mei 1963 itu merupakan teknokrat di dunia teknologi pesawat. 

    Mengikuti jejak ayah, dirinya bersekolah Technical University of Munich untuk menyelesaikan gelar insinyur dan doktor. Bahkan, dia sempat mengambil bidang yang berbeda pada 2003, yaitu pendidikan ilmu manajemen di School of Business, Universitas Chicago, Singapura dengan gelar MBA. 

    Karier profesionalnya dimulai di perusahaan pesawat Boeing. Lalu, menjadi Direktur Marketing di PT Dirgantara Indonesia, perusahaan yang berhasil menciptakan pesawat dalam negeri kode N-250.

    Pada 2004, Ilham melanjutkan perusahaan keluarga yakni Grup Ilthabi Rekatama dan sempat terpilih menjadi CEO beberapa perusahaan, seperti PT Industrial Mineral Indonesia, PT Global Group Asia, dan berbagai jabatan komisaris lainnya.

     

    4. Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan

    Lahir di Subang pada 11 April 1971, Dedi mengenyam pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Purnawarman, Purwakarta pada 1999. Mendalami hukum, dirinya aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan dan ekstra. Seperti, menjadi Senat Mahasiswa STH Purwakarta, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam cabang Purwakarta, dan Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. 

    Dedi pun memulai karier politiknya sebagai legislator dengan bergabungnya ke partai Golkar pada 1999-2004 dann terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta sebagai Ketua Komisi E.

    Namun, periode kerjanya tidak selesai hingga akhir, sebab pada 2003, Dedi terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta dan memilih untuk meminpin Purwakarta secara langsung pada 2008. Dia bahkan berhasil menjabat sebagai Bupati selama dua periode berturut-turut.

    Melangkah ke jenjang lebih tinggi, Dedi maju saat Pilkada Jawa Barat 2018 sebagai calon wakil gubernur bersama Deddy Mizwar. Namun, karier eksekutifnya harus beralih sementara untuk kembali ke legislatif sebagai anggota DPR RI tahun 2019-2024 di dapil Jabar VII dari fraksi partai Golkar sekaligus menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

    Dedi menyelesaikan perannya di Golkar pada 2023 dan memutuskan bergabung bersama partai Gerindra. Saat ini pun, Dedi kembali maju di Pilkada Jawa Barat 2024 sebagai calon gubernur. Dengan menggandeng Erwan Setiawan.

    Erwan pun merupakan politikus dan pengusaha kelahiran Bandung 29 Juli 1970 dengan ayahnya yang seorang manajer klub sepak bola Persib Bandung, Umuh Muchtar.

    Lulusan Politeknik Industri dan Niaga Bandung pada 1996 ini juga meraih gelar di Fakultas Ekonomi Universitas Langlangbuana pada 2008 yang setelah lulus lebih memilih dunia bisnis sebagai Direktur CV Ganeca Kiara pada 2010. 

    Karier politiknya justru dimulai di ranah legislatif dengan bergabung ke Partai Demokrat dan terpilih sebagai Ketua DPRD Kota Bandung periode 2009—2014 dan melanjutkan menjadi Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung pada periode 2014—2019.

    Kemudian pada 2018, Erwan didapuk Donny Ahmad Munir untuk menemaninya sebagai calon wakil bupati pada Pilkada Sumedang dan menjabat hingga 2023 

    Di tengah perjalanan sebagai Wabup Sumedang, Erwan berseberangan dengan Partai Demokrat yang dipicu oleh Musda Partai Demokrat Jawa Barat. Sehingga memutuskan untuk keluar dan bergabung dengan Partai Golkar pada 2022.