Xcloud.id

kab/kota: Cirebon

  • Wapres Gibran: Presiden Prabowo setuju bentuk Ditjen Pesantren

    Wapres Gibran: Presiden Prabowo setuju bentuk Ditjen Pesantren

    Ditjen Pesantren ini dibentuk sebagai bukti bahwa pemerintah hadir, hadir langsung dalam mendukung perkembangan pesantren di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat fungsi pesantren di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengatakan bahwa pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren, Kementerian Agama, telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendukung pengembangan pesantren di seluruh Indonesia.

    Hal itu disampaikan Wapres dalam Silaturahmi Nasional Alumni Buntet Pesantren, di Lapangan Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama (MANU) Putra Buntet Pesantren, Kabupaten Cirebon, Kamis (23/10).

    “Ini sebenarnya ada kabar gembira sekaligus kado istimewa dari Bapak Presiden. Jadi, Bapak Presiden sudah memberikan persetujuan untuk pembentukan Ditjen Pesantren di Kementerian Agama,” katanya melalui Sekretariat Wakil Presiden, di Jakarta, Jumat.

    Wapres mengatakan, pembentukan Ditjen Pesantren bukan sekadar langkah administratif, tetapi merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran pesantren dalam tiga bidang utama, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

    “Ditjen Pesantren ini dibentuk sebagai bukti bahwa pemerintah hadir, hadir langsung dalam mendukung perkembangan pesantren di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat fungsi pesantren di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.

    Dalam agenda menyongsong tiga abad berdirinya pesantren tertua di Cirebon tersebut, Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada para kiai, nyai, dan santri yang telah menjaga nilai-nilai Islam moderat dan memperkokoh karakter kebangsaan.

    Ia menilai, selama berabad-abad pesantren telah menjadi pilar utama pembentukan jati diri bangsa yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing.

    Sebagai pesantren tertua di Cirebon, Buntet Pesantren dinilai memiliki kontribusi besar dalam membangun fondasi keislaman dan kebangsaan.

    Wapres pun mengucapkan terima kasih kepada para pengasuh, alumni, dan santri yang terus melestarikan tradisi keilmuan serta pengabdian untuk umat.

    “300 tahun bukan waktu yang singkat. Ini adalah bukti kiprah Buntet yang besar dalam membangun fondasi bangsa,” ujarnya.

    Menutup sambutannya, Wapres mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan visi-misi Presiden Prabowo agar program pembangunan nasional dapat berjalan optimal hingga ke daerah.

    “Saya ingin nanti ke depan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa lebih bersinergi melibatkan santri-santri, melibatkan Pondok, melibatkan alumni Pondok,” pesan Wapres.

    Ia juga berharap berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

    “Dan saya ingin program-program visi-misi dari Bapak Presiden bisa tereksekusi baik di daerah, [seperti] MBG, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan minggu ini ada pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai). Saya mohon agar dapat terdistribusi dengan baik dan bisa tepat sasaran,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menilai bahwa tiga abad perjalanan Buntet merupakan bukti bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga institusi peradaban.

    Menurutnya, Buntet telah melahirkan generasi penerus bangsa yang berakidah kuat, bermoral, dan bersemangat kebangsaan.

    Sebelum menghadiri acara utama, Wapres terlebih dahulu berziarah ke makam KH Abbas Buntet, salah satu ulama besar Pesantren Buntet. Dalam ziarah tersebut, Wapres mendoakan almarhum atas jasa besar dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan di Indonesia.

    Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Bupati Cirebon Imron Rosyadi, dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Aminuddin Ma’ruf.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dinkes: Mayoritas Dapur MBG di Cirebon Belum Memenuhi Standar Higienis

    Dinkes: Mayoritas Dapur MBG di Cirebon Belum Memenuhi Standar Higienis

    Bisnis.com, CIREBON — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon mengungkan sekitar 73,5% Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Cirebon diketahui belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan belum memenuhi standar higienitas dasar. 

    Kondisi ini terungkap dari hasil evaluasi Dinkes Cirebon yang mencatat masih banyak SPPG beroperasi tanpa Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). SPPG tersebut masih menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, mengungkapkan, dari total 83 SPPG yang terdata, baru 48 unit yang mengajukan pembaruan SLHS. Dari jumlah tersebut, 26 sudah diinspeksi, dan hanya 22 SPPG yang telah memperoleh SLHS resmi. 

    Artinya, sekitar 73,5% dari total SPPG belum mengantongi izin laik higiene sebagaimana ketentuan yang berlaku.

    “Masih banyak SPPG yang belum mengajukan, padahal SLHS itu wajib. IPAL harus ada, alat sterilisasi ompreng juga harus tersedia. Kami menemukan banyak yang belum memenuhi syarat-syarat itu,” ujar Eni di Cirebon, Rabu (22/10/2025).

    Menurut Eni, masalah utama terletak pada lemahnya kesiapan sarana sanitasi. Banyak SPPG tidak memiliki IPAL, alat sterilisasi, maupun fasilitas penanganan limbah lemak (grease trap) yang menjadi komponen penting dalam standar higiene pangan. 

    Dinkes menilai, sebagian pelaku usaha belum memahami IPAL bukan sekadar tempat pembuangan air, melainkan sistem pengolahan limbah yang harus memenuhi parameter lingkungan dan kesehatan.

    Untuk mempercepat proses evaluasi, Dinkes membentuk empat tim inspeksi lapangan yang terdiri dari tenaga kesehatan lingkungan (kesling). Tim tersebut bekerja intensif, termasuk pada hari Sabtu dan Minggu, demi memastikan seluruh SPPG diperiksa sebelum batas waktu. 

    “Kami tidak libur. Tim tetap turun ke lapangan karena targetnya, semua SPPG harus selesai diinspeksi sebelum 31 Oktober,” tegas Eni.

    Meski demikian, Dinkes mengakui adanya kendala di lapangan. Jumlah tenaga kesling masih terbatas, sementara jumlah lokasi yang harus diperiksa cukup banyak. Kondisi ini menyebabkan sebagian proses inspeksi dan uji laboratorium—terutama pemeriksaan air dan makanan—memakan waktu hingga 4–7 hari.

    “Kami sedang upayakan percepatan, tapi proses laboratorium tetap memerlukan waktu. Kalau bisa, tim pemeriksa juga ditambah, karena yang memeriksa itu harus tenaga ahli kesehatan lingkungan, tidak bisa sembarang orang,” tambahnya.

    Eni menegaskan, bila sampai akhir bulan masih ada SPPG yang belum mengajukan SLHS, pemerintah akan mengambil langkah tegas berupa penutupan sementara. Langkah ini untuk memastikan tidak ada layanan gizi yang beroperasi tanpa pengawasan kesehatan yang memadai.

    Dinkes juga mengingatkan bahwa SPPG yang belum memiliki SLHS tidak memiliki jaminan keamanan jika terjadi kasus keracunan atau gangguan kesehatan masyarakat.

    “Tanpa SLHS, tanggung jawab hukum dan kesehatan tidak bisa dijamin. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegasnya.

    Menurut data Dinkes, sebagian besar SPPG yang belum memenuhi syarat beralasan belum lengkap dokumennya atau masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Namun, Dinkes menilai alasan tersebut tidak dapat menjadi pembenaran untuk menunda kewajiban administratif dan teknis.

    Ia berharap seluruh pengelola SPPG segera menyesuaikan diri dengan standar higiene yang berlaku. “Ini bukan sekadar soal izin, tapi soal kesehatan masyarakat. IPAL itu wajib, sterilisasi alat makan itu wajib, dan air yang digunakan juga harus teruji,” tandasnya.

  • HNW Puji Cara Kreatif Sosialisasi 4 Pilar MPR Lewat Lomba Cerdas Cermat

    HNW Puji Cara Kreatif Sosialisasi 4 Pilar MPR Lewat Lomba Cerdas Cermat

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) membuka babak penyisihan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Provinsi Jawa Barat, di Bandung, kemarin. Pembukaan ditandai dengan membunyikan alat musik angklung oleh HNW bersama tokoh lainnya.

    Dalam sambutannya, HNW mengatakan LCC adalah model sosialisasi yang paling disukai dan dekat dengan siswa SLTA dan generasi Z. Hal ini sudah dirasakan sejak lama, bahkan saat dirinya masih menjadi Ketua MPR 2004-2009. Oleh karena itu, digelarnya sosialisasi 4 pilar MPR RI dengan metode LCC pasca pandemi COVID-19 harus diapresiasi dan patut disyukuri.

    “Dulu saat awal sosialisasi anggaran MPR sangat terbatas, MPR juga tidak memiliki perwakilan di daerah, padahal MPR adalah satu-satunya lembaga negara yang diberikan tugas oleh UU untuk melaksanakan sosialisasi terhadap segala putusan MPR termasuk Pancasila maupun perubahan konstitusi (UUD) yang terjadi selama era reformasi beserta implikasinya. Maka, patut disyukuri jika sekarang, pimpinan MPR bersama dan pimpinan Badan Sosialisasi yang didalamnya ada Pak Agun Gunanjar Sudarsa, Pak Abidin Fikri dan Ibu Nurul Arifin, sepakat kembali menyelenggarakan kegiatan yang sangat disukai, sangat dekat dengan anak-anak muda yaitu sosialisasi Empat Pilar melalui Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR,” ungkap HMW dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025).

    HNW menambahkan, LCC hadir sebagai kegiatan yang semakin diminati oleh sekolah termasuk para guru dan murid. Pasalnya, LCC bukan hanya menghadirkan kegiatan yang atraktif, menarik, dan kompetitif, tapi juga efektif untuk menyampaikan nilai-nilai karakter bangsa sebagaimana ketentuan dalam 4 Pilar MPR RI.

    Menurutnya, penyampaian materi melalui metode Lomba Cerdas Cermat sangat disukai generasi muda/gen Z. Sebab, di zaman modern ini, para generasi muda cenderung menolak kegiatan yang sifatnya indoktrinasi, seperti yang terjadi sebelum era reformasi.

    HNW pun menilai LCC menjadi sarana yang baik karena kehadirannya diterima dengan antusias oleh para pelajar. Ia berharap melalui LCC para pelajar akan semakin mengenal karakter bangsanya sehingga muncul kecintaan terhadap bangsa dan negara.

    “Semoga peserta LCC dari provinsi Jawa Barat, ini bisa meneruskan perjuangan para pendahulunya, baik sebelum masa kemerdekaan maupun setelah merdeka. Karena para pahlawan asal Jabar sangat banyak jumlahnya, mereka berjasa besar dalam menyiapkan Indonesia merdeka maupun setelahnya,” kata HNW.

    Adapun rencananya, kedua babak penyisihan tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat, agar terpilih peserta yang mewakili masing masing provinsi di tingkat pusat. Agun menegaskan LCC merupakan metode sosialisasi kepada para siswa SMA untuk memahami, mendalami, kemudian mengimplementasikan Empat Pilar MPR RI dalam kehidupan sehari hari dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “LCC tidak dilaksanakan begitu saja. Di dalamnya terkait dengan asta cita yang ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Yaitu penguatan ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM. LCC dimaknai sebagai bagian dari karakter. Melalui empat pilar kebangsaan, ini diharapkan para siswa memiiki pola pikir, bicara dan tindakan tangan berkarakter Pancasila,” pungkas Agun.

    Sebagai informasi, pembukaan babak penyisihan LCC Empat Pilar MPR RI turut dilakukan oleh bersama Wakil Ketua Badan Sosialisasi Agun Gunanjar Sudarsa dan Abidin Fikri. Kemudian, anggota Badan Sosialisasi Nurul Arifin, Sekda Provinsi Jabar Dr Herman Suryatman, Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, Kepala Biro Persidangan MPR RI Wachid Nugroho serta Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Iis Rustiasih.

    Adapun babak penyisihan LCC Provinsi Jabar diikuti 9 SLTA, yaitu, SMAN 1 Pamijahan Kabupaten Bogor, SMAN 1 Palimanan kabupaten Cirebon, SMAN 1 Cianjur kabupaten Cianjur, SMAN 1 Bandung kota Bandung, SMAN 2 Kota Bogor, SMAN 1 Kota Sukabumi, SMAN 1 Majalengka, SMAN 3 Bekasi dan SMAN 2 Karawang.

    Setelah bertanding dengan sesama peserta, keluar sebagai pemenang dan akan mewakili Provinsi Jabar di tingkat Nasional yakni, SMAN 1 Majalengka. Di babak final, SMAN 1 Majalengka mengalahkan SMAN 1 Karawang yang duduk di peringkat kedua, dan SMAN 3 Bekasi di peringkat ketiga.

    (akn/ega)

  • BMKG: Cuaca Indonesia Jelang Akhir Pekan Jumat 17 Oktober 2025 Bakal Diguyur Hujan – Page 3

    BMKG: Cuaca Indonesia Jelang Akhir Pekan Jumat 17 Oktober 2025 Bakal Diguyur Hujan – Page 3

    Sebelumnya, berbagai wilayah di Indonesia tengah dilanda cuaca panas yang signifikan, memicu perhatian publik dan pertanyaan mengenai penyebabnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memberikan penjelasan komprehensif terkait fenomena ini, menegaskan bahwa kondisi tersebut bukanlah gelombang panas (heatwave) seperti yang terjadi di negara subtropis.

    BMKG mencatat suhu maksimum di Indonesia mencapai di atas 35°C dan menyebar luas. Pada 14 Oktober 2025, suhu bahkan menyentuh 37,6°C di Majalengka, Jawa Barat, dan Boven Digoel, Papua, menunjukkan intensitas panas yang tinggi.

    Kondisi cuaca panas ini diperkirakan akan berlanjut hingga akhir Oktober atau awal November 2025, tergantung pada waktu masuknya musim hujan di masing-masing daerah. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti imbauan kesehatan dari BMKG.

    BMKG secara tegas menyatakan bahwa cuaca panas yang dirasakan di Indonesia saat ini berbeda dengan gelombang panas atau heatwave. Meskipun suhu terasa sangat tidak nyaman, kondisi ini masih berada dalam batas wajar untuk wilayah beriklim tropis.

    Suhu maksimum yang tercatat di beberapa daerah menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 12 Oktober 2025, Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Kupang (NTT), dan Majalengka (Jawa Barat) mencatat suhu tertinggi 36,8°C. Sehari kemudian, 13 Oktober 2025, Sabu Barat (NTT) mencatat 36,6°C.

    Puncak suhu terjadi pada 14 Oktober 2025, di mana Majalengka (Jawa Barat) dan Boven Digoel (Papua) mencapai 37,6°C. Wilayah lain seperti Kalimantan, Papua, Jawa, NTB, dan NTT juga mengalami suhu maksimum antara 35–37°C, dengan Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) mencapai 37,6°C di Jatiwangi.

    BMKG memperkirakan bahwa kondisi cuaca panas ini akan terus berlangsung. Durasi fenomena ini bervariasi di setiap daerah, dengan perkiraan berakhir pada akhir Oktober atau awal November 2025, seiring dengan dimulainya musim hujan.

  • BPKH Diminta Kelola Dana Haji untuk Bangun RS di Setiap Embarkasi

    BPKH Diminta Kelola Dana Haji untuk Bangun RS di Setiap Embarkasi

    Bisnis.com, CIREBON- Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriani Gantina, mendorong pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembangunan Rumah Sakit Haji di setiap embarkasi haji di Indonesia. 

    Menurutnya, langkah ini bukan hanya kebutuhan pelayanan kesehatan bagi jamaah haji, tetapi juga dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi haji nasional yang lebih produktif dan berkelanjutan.

    Selly menilai, momentum untuk mempercepat pembangunan rumah sakit haji kini terbuka lebar setelah adanya pemindahan aset dari Kementerian Agama (Kemenag) kepada Kementerian Haji dan Umrah, serta dukungan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    “UU Nomor 8 Tahun 2019 sudah berbicara tentang ekonomi haji dan membuka peluang pengelolaan dana melalui skema Badan Layanan Umum (BLU). Maka, kami di DPR berharap pemerintah bisa memaksimalkan potensi ini dengan menggandeng Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” ujar Selly di Cirebon, Kamis (18/10/2025).

    Dia menjelaskan, BPKH memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan investasi dana haji. 

    Melalui anak perusahaannya, BPKH Limited, lembaga ini dapat berinvestasi di dalam negeri, termasuk dalam pengembangan sektor kesehatan yang berkaitan langsung dengan layanan jamaah haji.

    “BPKH Limited bisa melakukan investasi bekerjasama dengan Kementerian Haji dan Umrah. Salah satunya dengan memaksimalkan klinik-klinik haji yang sudah ada untuk dikembangkan menjadi rumah sakit haji. Kita sudah punya contoh di Pondok Gede, kenapa tidak dikembangkan di embarkasi lain?” katanya.

    Menurut Selly, rencana ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Haji dan Umrah yang tengah menyiapkan program istitoah kesehatan dan manasik haji sepanjang tahun. 

    Program tersebut akan menuntut kesiapan fasilitas kesehatan haji yang memadai di setiap daerah asal jamaah.

    “Kalau manasik haji akan dilaksanakan sepanjang tahun, maka kebutuhan rumah sakit haji di setiap embarkasi menjadi sangat mendesak. Karena di situ bukan hanya tempat pemeriksaan, tapi juga pusat pembinaan kesehatan jamaah sebelum keberangkatan,” jelasnya.

    Selly menyebut, pembangunan rumah sakit haji ini juga berpotensi menjadi model investasi sosial-keagamaan yang berorientasi pada keberlanjutan. 

    Dengan dukungan BPKH dan skema BLU, pengelolaan keuangan rumah sakit dapat dilakukan secara profesional tanpa mengandalkan pembiayaan rutin APBN.

    “Kalau investasi ini dilakukan secara prudent dan transparan, perputaran keuangannya akan lebih jelas, akuntabel, dan memberikan nilai tambah bagi jamaah maupun negara. Jadi bukan sekadar layanan, tapi juga bagian dari penguatan ekonomi syariah nasional,” tegasnya.

    Dalam waktu dekat, Komisi VIII DPR akan mendorong agar Kementerian Haji dan Umrah segera menyusun roadmap nasional pembangunan Rumah Sakit Haji. 

    Peta jalan itu diharapkan dapat memetakan kebutuhan, potensi investasi, serta tata kelola pengelolaan di setiap embarkasi, mulai dari Surabaya, Makassar, Batam, hingga Indramayu.

    “Saya akan menyampaikan dalam rapat kerja nanti agar pemerintah segera membuat roadmap pembangunan Rumah Sakit Haji di setiap embarkasi. Ini penting supaya arah kebijakan, kebutuhan anggaran, dan mekanisme investasi bisa terukur dan jelas,” kata Selly.

    Selain berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan bagi jamaah haji dan umrah, rumah sakit tersebut diharapkan bisa menjadi pusat layanan medis islami yang juga melayani masyarakat umum sepanjang tahun.

    Dengan demikian, keberadaannya tidak hanya mendukung penyelenggaraan haji, tetapi juga memperkuat sistem kesehatan nasional berbasis keumatan.

    “Kalau ini dijalankan dengan baik, rumah sakit haji bisa menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat sosial yang luas,” pungkas Selly.

  • DPR RI Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026

    DPR RI Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026

    Bisnis.com, CIREBON – Penyelenggaraan ibadah haji dinilai masih menyimpan sejumlah titik rawan korupsi yang perlu diantisipasi sejak dini.

    Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriani Gantina, menegaskan bahwa pengawasan ketat terhadap seluruh aspek pengelolaan dana haji menjadi hal mendesak agar penyimpangan tidak terjadi, terutama menjelang musim haji 2026.

    Menurut Selly, potensi penyimpangan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penggelembungan atau mark up pengadaan barang dan jasa, hingga praktik suap dalam pembagian kuota khusus kepada sejumlah penyelenggara perjalanan haji dan umrah. 

    Dia menilai, titik-titik rawan tersebut harus disikapi serius oleh semua pihak, terutama oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga pengelola dana haji.

    “Kita tahu penyelenggaraan ibadah haji ini sangat kompleks. Karena itu, potensi korupsi bisa muncul di berbagai lini. Mulai dari pengadaan hingga pembagian kuota. Maka transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan dana haji harus diperkuat,” ujar Selly dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan haji di Kota Cirebon, Kamis (16/10/2025).

    Selly mengapresiasi langkah BPKH yang selama ini telah berupaya meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik. Menurutnya, masyarakat kini mulai merasakan manfaat keberadaan lembaga tersebut, terutama dalam menjaga dan mengembangkan dana haji yang mencapai Rp171 triliun.

    Ia menambahkan, perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi dasar penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan prinsip kehati-hatian (prudent) dalam pengelolaan dana umat.

    “Dengan adanya perubahan undang-undang, pengelolaan dana haji diharapkan bisa lebih prudent dan memberikan nilai manfaat yang lebih besar bagi jamaah,” kata Selly.

    Lebih lanjut, Selly menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah, BPKH, DPR, dan masyarakat menjadi kunci utama agar dana haji benar-benar dikelola secara optimal dan sesuai prinsip syariah.

    Dia juga menekankan pentingnya partisipasi publik untuk memberikan masukan serta melakukan pengawasan sosial terhadap kebijakan yang diambil.

    “Sinergi ini tidak bisa berjalan kalau hanya dari satu pihak. Harus ada masukan dari masyarakat agar tata kelola dan kebijakan pengelolaan dana haji semakin baik,” ujarnya.

    Selly menambahkan penempatan dana haji saat ini tidak hanya dilakukan dalam bentuk deposito, tetapi juga melalui berbagai instrumen investasi yang berbasis syariah, seperti pembiayaan proyek strategis, investasi di pasar modal syariah, hingga kerja sama dengan lembaga keuangan syariah.

    Politisi asal Jawa Barat itu berharap, pengelolaan dana haji yang semakin transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi beban biaya keberangkatan di masa mendatang.

    “Kita berharap nilai manfaat yang dikembangkan oleh BPKH bisa membantu mengurangi biaya pelunasan jamaah, sehingga mereka lebih ringan secara finansial,” pungkas Selly.

  • Tersangka Korupsi Dana CSR BI Tak Kunjung Ditahan, MAKI Ancam Somasi Pimpinan KPK

    Tersangka Korupsi Dana CSR BI Tak Kunjung Ditahan, MAKI Ancam Somasi Pimpinan KPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

    Sayangnya hingga saat ini, KPK tidak kunjung menahan kedua tersangka yang telah ditetapkan tersangka itu. Hal tersebut kemudian disesalkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).

    Maki menyoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum menahan tersangka kasus CSR BI.

    MAKI bahkan menegaskan siap melayangkan somasi terhadap pimpinan KPK jika tidak segera menahan tersangka kasus CSR BI.

    Kasus tersebut mengenai dugaan korupsi terkait penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

    “Apabila KPK tidak segera melakukan penahanan tersangka kasus korupsi CSR BI, maka kami akan menyomasi KPK dan mengajukan praperadilan,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Boyamin menjelaskan langkah menyomasi KPK diupayakan sebab pihaknya menilai KPK sudah memegang cukup alat bukti untuk menahan tersangka kasus tersebut, yakni anggota DPR RI, Satori dan Heri Gunawan.

    “KPK itu sudah pegang lima alat bukti. Sementara untuk menetapkan dan menahan tersangka itu cukup dua alat bukti,” jelasnya.

    Sementara itu, KPK pada Selasa (14/10) ini masih memanggil sejumlah saksi dalam penyidikan kasus tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa, mengatakan lembaga antirasuah itu memeriksa sepuluh saksi di Polresta Cirebon.

  • Viral Begal Payudara di Jalanan Kota Cirebon, Korban Mahasiswi Lagi Jalan Sendirian

    Viral Begal Payudara di Jalanan Kota Cirebon, Korban Mahasiswi Lagi Jalan Sendirian

     

    Liputan6.com, Cirebon – Seorang perempuan menjadi korban pelecehan seksual berupa begal payudara di jalanan Kelurahan Karyamulya, Kota Cirebon, yang videonya viral di media sosial. Polisi Polres Cirebon mangaku tengah menyelidiki kasus pelecehan seksual tersebut dan terus memburu pelakunya.

    Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar, Selasa (14/10/2025) mengatakan, pihaknya telah menurunkan tim untuk mengidentifikasi serta melakukan pengejaran terhadap pelaku yang aksinya terekam dalam video berdurasi 17 detik.

    Eko juga menjelaskan, penyelidikan dilakukan dengan menelusuri rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.

    “Kami telah mengamankan rekaman CCTV, lalu meminta keterangan sejumlah saksi. Pelaku saat ini masih dalam pengejaran,” katanya.

    Eko menyampaikan peristiwa ini mencuat setelah rekaman video itu tersebar, kemudian viral di media sosial.

    Pihaknya pun mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan ulang video tersebut di media sosial, guna melindungi privasi korban dan memperlancar proses penyelidikan.

    Sementara itu, Kepala Satreskrim Polres Cirebon Kota AKP Adam Gana menuturkan aksi begal payudara tersebut terjadi pada Sabtu (12/10/2025), sekitar pukul 16.56 WIB di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.

     

  • Budiman Sudjatmiko Dorong Pengentasan Kemiskinan Lewat Industrialisasi Pertanian Digital di Cirebon Raya

    Budiman Sudjatmiko Dorong Pengentasan Kemiskinan Lewat Industrialisasi Pertanian Digital di Cirebon Raya

    Cirebon (beritajatim.com)  – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menegaskan pentingnya industrialisasi pertanian berbasis digital sebagai solusi nyata untuk menekan angka kemiskinan di pedesaan pada Sabtu (11/10/2025).

    Melalui program Koperasi Multi Pihak (KMP) Taskin, pihaknya mulai mengembangkan model industrialisasi pertanian yang berkeadilan dan berkelanjutan di wilayah Aglomerasi Cirebon Raya.

    Menurut Budiman, Indonesia hingga kini masih berstatus sebagai negara agraris karena sektor pertaniannya belum berkembang menjadi industri yang kuat.

    “Sektor pertanian memegang peran penting dalam perekonomian nasional karena menyerap lebih dari 28 persen tenaga kerja atau sekitar 40 juta orang. Namun, kesejahteraan petani masih rendah akibat berbagai tantangan seperti alih fungsi lahan dan perubahan iklim,” ujar Budiman dalam keterangan tertulis yang dikirim ke radaksi beritajatim.com, Senin (13/10/2025).

    Ia menambahkan, 33 juta petani di Indonesia adalah petani kecil dengan pendapatan rendah. “Lebih dari 70 persen petani kita berusia di atas 45 tahun, dan minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian terus menurun. Ini menjadi tantangan besar dalam regenerasi petani,” jelasnya.

    Melalui pendekatan industrialisasi pertanian berbasis digital, BP Taskin berupaya menghadirkan sistem pertanian yang lebih produktif, efisien, dan adil.

    Konsep ini mengintegrasikan seluruh rantai pasok — mulai dari petani, pengelola penggilingan padi, gudang logistik, hingga pedagang sembako dan konsumen — dalam satu kelembagaan ekonomi berbentuk Koperasi Multi Pihak dengan dukungan platform digital asupan.id.

    “Dengan sistem digital dan koperasi multi pihak, manfaat ekonomi dapat mengalir lebih merata. Petani, buruh tani, dan petani penggarap memiliki kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih baik sehingga kesejahteraan meningkat dan kemiskinan bisa dientaskan,” terang Budiman.

    Sebagai langkah awal, BP Taskin memilih Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon sebagai titik awal pelaksanaan program. Di wilayah tersebut terdapat 26 hektare lahan sawah dengan 593 keluarga miskin ekstrem yang menjadi sasaran utama pemberdayaan.

    “Kami ingin keluarga miskin ekstrem di Cirebon menjadi lebih produktif melalui inovasi teknologi budidaya T1P4K dan menjadi subyek utama dalam industrialisasi pertanian melalui KMP Taskin,” kata Budiman.

    Hingga akhir tahun ini, BP Taskin menargetkan dapat mengonsolidasikan 7.000 hektare lahan, 272.225 petani dan buruh tani, 377 penggilingan beras, 470 gudang, 8.260 pedagang sembako, serta 90.437 keluarga konsumen ke dalam ekosistem digital dan kelembagaan koperasi multi pihak.

    Program ini juga akan diperluas ke sejumlah daerah lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sebelum diterapkan secara merata di seluruh Pulau Jawa.

    “Melalui industrialisasi pertanian berbasis digital, kami ingin memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil, ketelusuran komoditas, serta kestabilan harga yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan,” pungkas Budiman.(ted)

  • Langgar Izin Tinggal, Imigrasi Cirebon Deportasi 2 WNA Asal Thailand dan China Bandung 9 Oktober 2025

    Langgar Izin Tinggal, Imigrasi Cirebon Deportasi 2 WNA Asal Thailand dan China Bandung 9 Oktober 2025

    Langgar Izin Tinggal, Imigrasi Cirebon Deportasi 2 WNA Asal Thailand dan China
    Tim Redaksi
    CIREBON, KOMPAS.com
    – Petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon mengamankan dua warga negara asing (WNA) asal Thailand dan China yang diduga melanggar izin tinggal di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
    Kepala Seksi Intelijen Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Deny Haryadi menjelaskan, tindakan pengamanan terhadap kedua WNA tersebut dilakukan setelah petugas menerima informasi mengenai aktivitas mereka yang diduga tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki.
    “Proses pendeportasian ini dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Kami berkomitmen menegakkan hukum keimigrasian serta menjaga ketertiban dan kedaulatan negara,” ujar Deny dalam konferensi pers di kantor Imigrasi pada Kamis (9/10/2025) siang.
    Deny menjelaskan, WNA pertama yang diamankan adalah CS (49) asal Thailand.
    CS ditangkap setelah tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) melakukan pengawasan di salah satu proyek pembangunan pabrik di Majalengka.
    Saat ditemukan, CS sedang memasang alat dan mengajarkan cara mengoperasikan mesin kepada pekerja pabrik.
    Setelah diperiksa, diketahui bahwa CS masuk ke Indonesia menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) atau Visa on Arrival (VoA), yang tidak sesuai dengan aktivitasnya.
    Sementara itu, WNA berinisial HH (43) asal China, diamankan tim Inteldakim di lokasi berbeda namun dalam kegiatan pengawasan yang sama.
    Berdasarkan hasil pemeriksaan, HH merupakan tenaga kerja asing pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan jabatan sebagai Research & Development Manager.
    Namun, petugas menemukan bahwa kegiatan yang dilakukan HH tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki.
    Kedua WNA tersebut dinyatakan melanggar Pasal 75 ayat (1) juncto Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
    Saat ini, keduanya ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Cirebon untuk menjalani proses tindakan administratif keimigrasian dan akan segera dideportasi.
    Pihak Imigrasi juga mengapresiasi peran masyarakat yang memberikan informasi terkait keberadaan dan aktivitas WNA di wilayah Majalengka.
    Selain dua WNA ini, sejak awal tahun hingga Oktober ini, Imigrasi Kelas I TPI Cirebon telah memberikan tindakan administratif keimigrasian terhadap 20 WNA yang melanggar aturan, yang tersebar di beberapa wilayah sesuai tempat masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.