kab/kota: Cirebon

BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem di Jawa Barat 10-16 Februari 2025, Berikut Daftarnya Bandung 10 Februari 2025

BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem di Jawa Barat 10-16 Februari 2025, Berikut Daftarnya
Editor
KOMPAS.com
– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
BMKG
) merilis prakiraan cuaca sepekan ke depan untuk periode 10-16 Februari 2025.
BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, disertai petir dan angin kencang, berpotensi terjadi di sejumlah wilayah
Jawa Barat
.
Kepala BMKG Stasiun Bandung, Teguh Rahayu, menjelaskan bahwa peningkatan suplai uap air serta aktivitas Gelombang Low Equatorial dan Gelombang Kelvin turut mendukung pembentukan awan konvektif yang memicu hujan deras.
Selain itu, meskipun Siklon Tropis Taliah telah menjauh, dampaknya masih terasa dengan peningkatan kecepatan angin di pesisir Jawa Barat hingga pertengahan pekan depan.
“Labilitas atmosfer lokal diperkirakan bervariasi pada kategori ringan hingga sedang, yang turut mendukung proses konvektif di sebagian wilayah Jawa Barat,” ujar Teguh pada Minggu (9/2/2025).
BMKG mencatat bahwa beberapa daerah memiliki potensi hujan lebat hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang, dengan dampak skala lokal dan durasi singkat.
Berikut wilayah yang perlu diwaspadai setiap harinya:
– Senin (10/2/2025): Purwakarta, Majalengka, Kuningan, Sumedang, Ciamis, Kabupaten Cirebon, Garut, Cianjur, dan Kabupaten Bogor.
– Selasa (11/2/2025): Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Sumedang, Majalengka, Kuningan, dan Subang.
– Rabu (12/2/2025): Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta, Sumedang, Majalengka, Garut, Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, dan Pangandaran.
– Kamis (13/2/2025): Kabupaten Bekasi, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Garut, dan Subang.
– Jumat (14/2/2025): Kabupaten Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Ciamis, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Pangandaran, dan Garut.
– Sabtu (15/2/2025): Kabupaten dan Kota Bogor, Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Cianjur, Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Kuningan, Subang, dan Purwakarta.
– Minggu (16/2/2025): Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Sumedang, Majalengka, Pangandaran, Ciamis, Banjar, dan Kuningan.
BMKG mengimbau masyarakat dan instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologis akibat
cuaca ekstrem
, seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.
Teguh Rahayu juga menekankan pentingnya mengenali potensi bencana di lingkungan masing-masing serta menerapkan langkah-langkah mitigasi.
“Misalnya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, bergotong royong menjaga kebersihan, dan menata lingkungan sekitar,” tuturnya.
(Penulis: Kontributor Bandung Kompas.com: Agie Permadi)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/02/2025 06:06
Dua Jenazah ABK WNI Kecelakaan Kapal di Jeju, Korsel Dipulangkan ke Tanah Air

Bisnis.com, JAKARTA – Dua jenazah anak buah kapal (ABK) warga Indonesia yang menjadi korban kecelakaan kapal nelayan di perairan dekat pulau Jeju, Korea Selatan, dipulangkan ke daerah asal pada Minggu (9/2/2025).

Sebagai informasi, penjaga pantai Korea Selatan sebelumnya melaporkan menerima laporan sebuah kapal nelayan seberat 32 ton yang membawa tujuh orang dan kapal seberat 29 ton dengan delapan awak terdampar di bebatuan di perairan sekitar Pulau Jeju pukul 09.24 waktu setempat.

Dilansir dari Antara, kedua jenazah ABK itu diketahui bernama Agus Muslim (34), warga Kapetakan, Cirebon, Jawa Barat dan Moehammad Farukeffero (44), warga Arosbaya, Bangkalan, Jawa Timur (Jatim).

“Untuk kedua jenazah ABK ini kami akan langsung menyerahkan ke keluarganya masing-masing pada hari ini,” kata Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI Moh Fachri di Tangerang, Minggu (9/2/2025).

Dia menjelaskan pemulangan kedua jenazah ABK ini melalui Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Korea Selatan dengan diterbangkan ke Tanah Air dan tiba sekitar pukul 17.45 WIB di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

Dari kedua jenazah tersebut, jenazah Agus Muslim saat ini telah dikembalikan dan diserahkan kepada keluarga dengan keberangkatan pada pukul 18.00 WIB.

Sementara, jenazah Moehammad Farukeffero (44), warga Arosbaya, Bangkalan, Jawa Timur (Jatim) akan langsung diserahkan ke keluarganya pada malam ini yang langsung ditangani pihak BP3MI daerah setempat.

“KP2MI sudah melalui BP3MI Banten sudah koordinasi dengan BP3MI Jateng untuk memastikan bahwa seluruh kepulangan jenazah sampai ke rumah keluarga,” ujarnya.

Dia mengatakan berdasarkan informasi dari KBRI Seoul, Korea Selatan bahwa jenazah ABK warga Indonesia ini bagian dari hasil temuan tim evakuasi kecelakaan kapal nelayan di pulau wisata Jeju.

Saat itu, terdapat 10 ABK dilaporkan menghilang dan kemudian tujuh orang di antaranya ditemukan dengan kondisi selamat, dua meninggal dunia, dan satu masih dalam pencarian.

“Dalam kedua kapal itu terdapat 10 PMI status ABK, di mana tiga di antaranya di kapal dan tujuh lainnya di kapal Man Seo Kho. Kemudian dari 10 ABK diberitakan tujuh orang selamat , dua orang meninggal dan satu belum ditemukan,” katanya.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia melalui KBRI terus berkoordinasi dengan pemerintah Korea Selatan melalui tim pencarian dan penyelamatan agar mengupayakan pencarian kepada satu ABK yang hilang karena tenggelam kapal penangkap ikan tersebut.

“Dari pihak Indonesia terutama perwakilan kita Kemlu dan pihak terkait sedang komunikasi dengan pemerintah Korsel untuk proses pencarian kepada satu PMI kita belum ditemukan,” kata dia.

Adapun, hingga pukul 15.00 waktu setempat, 13 awak telah diselamatkan, tetapi dua di antaranya ditemukan tewas. Operasi pencarian masih berlangsung untuk menyelamatkan dua awak lainnya yang hilang.

Di antara korban yang diselamatkan, kapten kapal 32 ton yang berusia 50-an tahun ditemukan dalam kondisi henti jantung dan dibawa ke rumah sakit. Namun, dia kemudian dinyatakan meninggal dunia.

Seorang awak kapal Indonesia ditemukan sekitar empat jam setelah kecelakaan selama operasi pencarian di sepanjang pantai. Dia ditemukan dalam kondisi henti jantung dan kemudian meninggal dunia.

Di antara awak yang diselamatkan, satu orang dipindahkan ke rumah sakit setelah didapati pingsan, tetapi tidak mengalami masalah kesehatan yang serius. Sementara itu, 10 orang lainnya dilaporkan mengalami hipotermia tetapi kasusnya diyakini ringan.

10/02/2025 01:12
Berpangkat AKBP, Ini Sosok Ayah Valyano Boni Raphael Bintara yang Dipecat 6 Hari Jelang Pelantikan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Berikut sosok AKBP Bonifacius Surano yang namanya disebut-sebut dalam karena anaknya, Valyano Boni Rapahael dipecat dari Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jabar.

Nama AKBP Bonifasius disampaikan oleh ibunda Valyano, Veronica Amalia Putri saat Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Komisi III DPR RI, Kamis (6/2/2025).

Dalam kesempatan itu, Veronica mengatakan bahwa anaknya dianiaya sambil disinggung soal sosok ayahnya.

Veronica Amalia Putri mengatakan bahwa anaknya didiagnosa Narcissistic Personality Disorder (NPD) yaitu gangguan kepribadian narsistik.

“Anak saya dikatakan mengalami gangguan jiwa, NPD, psikopat,” kata Veronica.

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli kejiwaan, kata dia, Valyano dinyatakan sehat.

“Hasilnya sehat secara pemeriksaan psikolog dan kesehatan jiwa di mana dilakukan oleh dokter,” kata dia lagi.

Veronica juga melaporkan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan terhadap anaknya.

Pada Kamis dini hari anak kami dibawa keluar dari barak oleh orang berbaju hitam-hitam dengan hoodie, anak kami diminta mengikuti selasar SPN. Sesampainya di selasar anak kami ditutup dengan penutup kepala hitam,” kata dia.

Kemudian menurut dia, Valyano mengalami penganiayaan berupa tamparan yang membuat jahitan di giginya copot.

Valyano juga mengaku dicambuk menggunakan lidi.

Saat itulah, Valyani Boni Raphael mendengar orang tersebut menyebutkan nama ayahnya.

“Yang paling anak saya ingat adalah, kamu anak AKBP Bonifacius ya? Anak saya bingung, kenapa harus ada nama bapaknya disebut,” kata Veronica.

Veronica juga mengaku heran kenapa suaminya dilibatkan dalam hal itu.

“Yang jadi pertanyaan saya, kenapa dia bawa nama ayahnya,” tandasnya.

AKBP Bonifacius Surano merupakan perwira polisi yang pernah menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Metro Depok.

Ia resmi menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Metro Depok pada 24 Oktober 2022 sampai 11 Agustus 2023.

Jabatan Kasat Latas Polres Metro Depok saat itu kemudian digantikan oleh Kompol Multazam Lisendra.

Sementara AKBP Bonifacius Surano tidak diinformasikan pindah ke mana.

Sebelum menjabat sebagai Kasat Lantas Polrestro Depok, AKBP Bonifacius Surano bertugas di Analis Utama Ditlantas Polda Metro Jaya.

Nama Bonifacius Surano mulai muncul dalam pencarian sejak menjabat sebagai Wakapolres Cirebon.

Tahun 2016 lalu, Boni menjabat Wakapolres Cirebon dengan pangkat Kompol.

Lalu Mei 2017, Bonifacius Surano menjadi Wakapolres Bandung.

Diberitakan sebelumnya, Valyano Boni Raphael dikeluarkan sebagai siswa Bintara Sekolah Polisi Negara (SPN) pada 3 Desember 2024.

Tepatnya enam hari sebelum dilantik menjadi anggota Polri.

Berdasarkan keterangan Kepala SPN Polda Jabar Kombes Dede Yudi Ferdiansyah, ada dua alasan Valyano Boni Raphael dikeluarkan.

Alasan pertama yaitu Valyano Boni Raphael tidak ikut dalam jam pelajaran lebih dari ketentuan SPN Polda Jabar.

Sementara alasan kedua, ternyata Valyano Boni Raphael pernah mengikuti pendidikan Kodiklat TNI AL tahun 2023 lalu.

Namun Valyano Boni Raphael dikeluarkan karena terindikasi mengidap sakit.

Valyano Boni Raphael dinilai sudah berbohong lantaran dia tidak mengaku pernah mengikuti pendidikan militer saat penelusuran mental kepribadian (PMK).

NPD

Valyano Boni Raphael disebut-sebut mengalami gangguan jiwa.

Hal tersebut disampaikan oleh seorang Polwan bernama Ipda Ferren Azzahra Putri.

Dilansir Tribunnews Bogor, Ipda Ferren Azzahra Putri mengaku telah ditugaskan memeriksa Valyano.

Ipda Ferren Azzahra Putri juga menjelaskan alasan menyatakan Valyano Boni Raphael mengalami NPD.

Satu di antara kriterianya karena Valyano Boni Raphael berteriak berbeda dengan siswa lain ketika berlari.

Ferren menerangkan Valyano siswa SPN Polda Jabar memenuhi 3 dari 9 kriteria NPD.

Pertama kata Ferren, Valyano Boni Raphael meminta fasilitas yang tak sesuai dengan aturan SPN Polda Jabar.

Menurut Ferren, Valyano juga sengaja menyuruh teman memukul punggungnya agar supaya seolah telah dipukul pengasuh di SPN Polda Jabar.

Ia juga menyebut Valyano memiliki sikap arogan dan angkuh.

Namun pernyataan Ipda Ferren Azzahra Putri ditimpali oleh Ahmad Sahroni.

Ahmad Sahroni bahkan sampai menunjuk-nunjuk Ipda Ferren Azzahra Putri.

Ahmad Sahroni memberikan penegasan bahwa analisis yang dilakukan Polwan terhadap siswa SPN tersebut dicampuri dengan rasa kebencian.

Ahmad Sahroni berpandapat bahwa penilaian tersebut hanyalah sebuah asumsi lantaran Kabidokkes menyampaikan hasilnya berbeda dengan pernyataan Ipda Ferren Azzahra Putri.

Sebelumnya, Kabid Dokkes Polda Jabar Kombes Dr. Nariyana menyatakan Valyano tidak mengalami gangguan jiwa.

Sampai kemudian Kabid Dokkes meminta rekomendasi dari sub spesialis Dr Adi Kurnia bersama timnya.

Ia menjelaskan kesimpulannya pada terperiksa Valyano saat ini tidak ditemukan adanya tanda atau gejala gangguan jiwa yang cukup bermakna yang dapat menggangu aktifitas sehari-hari.

Bahkan berdasar hasil pemeriksaan, Valyano Boni Raphael memiliki kecerdasan di atas rata-rata.

Memang Valyano Boni Raphael memiliki kemampuan menyampaikan ide pikiran, namun cara berpikirnya kurang matang.

Selain Valyano Boni Raphael memiliki kebutuhan besar dalam menonjolkan diri serta validasi dari orang lain.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan penulis Vivi Febrianti.

09/02/2025 15:40
Anggaran BMKG Dipangkas, Bagaimana Nasib Info Gempa, Tsunami, dan Cuaca?

PIKIRAN RAKYAT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tengah menghadapi tantangan baru akibat pemangkasan anggaran yang signifikan pada tahun 2025. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran negara.

Efisiensi Anggaran BMKG

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, BMKG harus menerima kenyataan bahwa anggarannya dipotong hingga 50,35%, yang semulai Rp2,826 triliun menjadi Rp1,423 triliun.

Hal ini tentu saja berdampak pada operasional dan program-program yang telah direncanakan sebelumnya.

Pemangkasan anggaran ini dilakukan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.2025 dan telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Tujuannya adalah untuk melakukan efisiensi anggaran negara dalam rangka mendukung program-program pembangunan nasional lainnya.

Dampak Efisiensi Anggaran

Pemangkasan anggaran BMKG berpotensi menimbulkan beberapa dampak, antara lain:

– Beberapa kegiatan operasional BMKG, seperti pemeliharaan peralatan dan pengembangan sistem, mungkin harus dikurangi.

FORECASTER BMKG Jatiwangi, Majalengka menunjukan arah angin dan kecepatan angin yang terjadi di Majalengka dalam layar monitor, di kantor BMKG Jatiwangi, Kamis 15 Agustus 2019.*/TATI PURNAWATI/KABAR CIREBON

– Pembelian peralatan baru untuk meningkatkan akurasi data cuaca, iklim, dan gempa bumi mungkin akan tertunda.

– Dalam jangka panjang, pemangkasan anggaran dapat berdampak pada jumlah pegawai BMKG.

– Meskipun BMKG berkomitmen untuk tetap memberikan layanan terbaik, namun kualitas layanan yang diberikan dapat terpengaruh jika anggaran terus berkurang.

Upaya BMKG Pasca Efisiensi Anggaran

Meskipun menghadapi tantangan akibat pemangkasan anggaran, BMKG tetap berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan BMKG antara lain:

– BMKG akan melakukan efisiensi anggaran pada kegiatan yang tidak terlalu mendesak, seperti perjalanan dinas dan pengadaan barang dan jasa.

– BMKG akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk tetap memberikan layanan yang maksimal, dengan menerapkan WFO dan WFA.

– BMKG akan memperkuat kerja sama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.

Pastikan Informasi Tetap 24 Jam

Meski mendapatkan efisiensi anggaran, BMKG memastikan pihaknya tetap akan memberikan informasi layanan seperti cuaca, gempa bumi, iklim, dan potensi tsunami selama 24 jam.

“Meskipun dilakukan efisiensi anggaran, BMKG menjamin terlaksananya operasional layanan informasi 24 jam dan secara terus menerus,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Pentingnya Peran BMKG

BMKG memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi yang akurat sangat dibutuhkan untuk berbagai sektor, seperti pertanian, transportasi, dan kebencanaan. Oleh karena itu, pemangkasan anggaran BMKG perlu menjadi perhatian bersama.

Sebagai informasi tambahan, sebelumnya sejumlah netizen mengungkapkan kekecewaan pasca Perpustakaan Nasional (Perpusnas) harus memangkas jam operasionalnya.

Hal itu disampaikan di akun media sosial resm Perpusnas, di mana penyesuaian tersebut efek dari pemangkasan anggaran sesuai nstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.

Adapun jam opersional Perpusnas baru mulai 10 Februari 2025, yakni Senin – Kamis 08.00 – 16.00 WIB, Jumat 08.00 – 16.30 WIB, Sabtu 09.00 – 15.00 WIB, serta Minggu, Libur Nasional dan Cuti Bersama TUTUP.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

09/02/2025 00:56
Mengejutkan, Puluhan Warga Binaan Lapas Kelas I Cirebon Sudah Lansia Hingga Gangguan Jiwa

Liputan6.com, Cirebon Lapas Kelas I Cirebon dikejutkan dengan sejumlah temuan yang harus ditindaklanjuti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Selain jumlah warga binaannya banyak, beberapa diantara mereka disinyalir mengidap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Kepala Lapas Kelas I Cirebon Nanang Syamsudin menyebutkan, secara keseluruhan jumlah warga binaan di lapas sebanyak 964 orang. Dari jumlah tersebut, 31 orang sudah berusia lanjut, sementara 13 orang diduga ODGJ.

Ia mengaku belum bisa memastikan 13 orang tersebut adalah Napi ODGJ karena harus ada pemeriksaan dari tenaga medis. Namun, katanya, mereka tengah menjadi salah satu yang akan menjadi fokus kerja kementerian untuk mendapat perhatian.

“Warga binaan yang disinyalir ODGJ akan kami koordinasikan dengan psikiater apakah benar dinyatakan ODGJ jika iya akan ditangani lebih lanjut. Sejauh ini mereka (ODGJ) ditempatkan di ruang terpisah,” ujar Nanang usai mendampingi Wamenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jumat (7/2/2025).

Ia mengatakan, sebagian besar napi yang diduga mengidap ODGJ kasusnya adalah narkoba. Namun, ia akan menelusuri asal muasal para napi ODGJ bisa masuk ke lapas.

Sementara itu, terkait napi yang berusia lanjut, ia mengaku berupaya menyampaikan kepada kementerian untuk mendapatkan amnesti atay penguragan pidana.

08/02/2025 13:36
ESDM Ungkap Nasib Proyek Pipa Gas Cisem Rp2,7 Triliun di Tengah Efisiensi Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan pemotongan anggaran untuk kementerian/lembaga tak berdampak pada pembangunan proyek infrastruktur pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II maupun Dumai-Sei Mangkei (Dusem).

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memotong anggaran belanja kementerian/lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total Rp306 triliun tahun ini.

Menurut Yuliot, efisiensi anggaran yang tengah dijalankan oleh pemerintah itu tak akan berpengaruh pada pembangunan infrastruktur. Sebab, penghematan hanya dilakukan terhadap anggaran belanja kementerian/lembaga, termasuk Kementerian ESDM.

Sementara, proyek pipa gas bumi Cisem Tahap II maupun Dumai-Sei Mangkei sebagian besar bakal berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM.

“Rencana dari penerimaan negara bukan pajak itu sebagian bisa dimanfaatkan kembali. Jadi, untuk pemanfaatan itu adalah pembangunan infrastruktur,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (7/2/2025).

Dia menuturkan, ketersediaan gas, terutama di Sumatera dan Batam sangat tinggi. Karenanya, harus ada percepatan proyek infrastruktur pipa supaya bisa gas termanfaatkan.

Yuliot mengatakan sudah ada penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN untuk membangun pipa gas ruas Dumai-Sei Mangkei. Namun, proyek itu masih belum tereksekusi.

“Kalau tidak dilakukan percepatan, biaya listrik yang ditanggung oleh industri kan semakin tinggi, jadi daya saing kita akan semakin tergerus,” sebut dia.

Oleh karena itu, Yuliot mengatakan bahwa pemerintah bakal mempercepat proyek instalasi pipa gas bumi Dusem dan Cisem. Dengan begitu, ketersediaan gas di hulu bisa termanfaatkan secara optimal, terutama oleh sektor industri.

“Jadi, pemerintah berusaha bagaimana percepatan pembangunan jaringan gas yang ada di Sumatra, termasuk aliran ke Batam. Untuk di Jawa juga sama, kita lakukan percepatan untuk Cisem,” tutur Yuliot.

Pemerintah memulai proyek Pipa Gas Cisem Tahap II (Batang-Kandang Haur Timur) pada September 2024 lalu. Hal tersebut ditandai dengan pengelasan perdana (first welding) oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah.

Penandatanganan kontrak Cisem II yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) itu telah dilakukan pada Agustus 2024. Adapun, kontrak senilai Rp2,8 triliun itu telah ditandatangani oleh pemenang lelang yaitu KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung.

Proyek tahap kedua Pipa Cisem yang sudah diresmikan itu bakal membentang sepanjang 245 km dari Batang hingga Kandang Haur Timur.

08/02/2025 12:29
Legislator Jabar Dorong Sanksi Tegas dan Solusi Cepat Kisruh SNBP

JABAR EKSPRES – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jabar Zaini Shofari mendorong Penjabat (Pj) Gubernur Jabar untuk melobi pemerintah pusat. Dalam hal ini Kemendikti Saintek, yang berkaitan dengan kisruh ratusan siswa di sejumlah sekolah yang terancam gagal pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Pria yang juga anggota Komisi V DPRD Jabar itu menyayangkan kondisi tersebut, mestinya kelalaian bisa diminimalisir mengingat hal itu demi keberlangsungan para siswa.

Ia menegaskan, pihaknya akan meyakinkan Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin agar turut bergerak cepat untuk menuntaskan masalah tersebut.

BACA JUGA: KJP Plus Cair 4 Februari 2025, Apakah Akan Cair bagi Siswa yang Mengajukan Penyanggahan?

“Kami akan sama-sama berjuang, Pak Pj mudah-mudahan bisa cepat meloby kementerian agar ada solusi terkait keterlambatan itu,” jelasnya, Sabtu (8/2).

Dalam waktu dekat, pihaknya bersama jajaran Komisi V juga bakal memanggil dinas terkait maupun sekolah untuk membahas persoalan itu lebih lanjut. Tujuannya agar hal serupa tidak terulang di kemudian hari.

Zaini menegaskan, untuk pihak sekolah yang lalai tentu harus mendapatkan sanksi.

“Baik tertulis ataupun teguran. Bahkan jika parah sanksinya bisa sampai mutasi. Jika benar-benar lalai,” terangnya.

BACA JUGA: Gaji PPPK Paruh Waktu untuk Tenaga Honorer Telah Ditetapkan, Benarkah? Ini Syaratnya

Pihak sekolah bakal dihadirkan, untuk memastikan duduk perkara dan sebab kejadian itu. Mengingat peristiwa itu tidak hanya terjadi di satu sekolah.

Di Jabar sendiri ada di beberapa sekolah. Dengan berbagai persoalan teknisnya.

Seperti di SMAN 7 Kota Cirebon, SMAN 4 Karawang, maupun di SMAN 1 Cileunyi. Bahkan para siswa sampai demo terkait permasalahan itu.

SNBP merupakan kesempatan emas bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Utamanya adalah para siswa yang berprestasi. Karena itu pihak sekolah juga perlu memfasilitasi dengan maksimal sebagaimana tanggung jawab yang ada.(son)

08/02/2025 09:17
Kenapa Angin di Jabar Terasa Lebih Kencang dari Biasanya? Ini Penjelasan BMKG

Sebelumnya, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di Jawa Barat. Berdasarkan surat edaran nomor ME.01.02/PDGT/01/KTJP/II/BMKG-2025, gelombang tinggi berpotensi mencapai 4 meter pada 2-5 Februari 2025 pukul 07.00 WIB.

Prakirawan BMKG, Dini Istihanah mengatakan pola angin di wilayah Jakarta dan Jawa Barat bagian utara umumnya bergerak dari Barat-Barat Laut dengan kecepatan angin berkisar 8 hingga 25 knot.

“Sedangkan di wilayah Jawa Barat umumnya bergerak dari Barat-Barat Laut dengan kecepatan berkisar 10 sampai 30 knot,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu, 2 Februari 2025.

Dini mengatakan, berdasarkan pantauan BMKG, kecepatan angin yang dapat berkontribusi terhadap gelombang tinggi terpantau di sejumlah perairan.

Gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di Perairan Kepulauan Seribu, Perairan Bekasi-Karawang, Perairan Subang, Perairan Indramayu, dan Perairan Cirebon.

Sementara gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Perairan Sukabumi, Perairan Cianjur, Perairan Garut, Perairan Tasikmalaya, dan Perairan Pangandaran.

Dini memberi saran keselamatan. Untuk perahu nelayan, disarankan tidak melaut jika kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter.

“Kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter,” katanya.

Apabila kecepatan angin mencapai lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter, maka kapal ferry disarankan tidak berangkat.

Penulis: Arby Salim

08/02/2025 09:00
Jadwal Resmi Masuk dan Libur Sekolah Siswa SD, SMP, SMA Selama Ramadan 2025

TRIBUNJATIM.COM – Pada bulan Ramadan 2025 nanti, siswa tetap akan masuk sekolah.

Lantas seperti apa jadwal sekolah selama bulan puasa?

Diketahui Pemerintah resmi menetapkan libur bagi para siswa jatuh pada awal dan akhir bulan Ramadan 2025.

Hal ini sesuai dengan isi Surat Edaran Bersama yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.

Surat Edaran ini juga mengatur kegiatan pembelajaran yang akan berlangsung selama bulan Ramadhan.

Dalam Surat Edaran Bersama itu disebutkan pembelajaran pada tanggal 27 dan 28 Februari 2025, serta 3, 4, dan 5 Maret 2025, akan dilakukan secara mandiri di lingkungan keluarga.

Sementara itu, pembelajaran di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan akan dimulai pada tanggal 6 Maret 2025 dan berlangsung hingga 25 Maret 2025.

Selanjutnya, tanggal 26, 27, dan 28 Maret, serta 2, 3, 4, 7, dan 8 April 2025, merupakan libur bersama Idul Fitri bagi siswa di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan.

Kegiatan pembelajaran akan kembali dilanjutkan seperti biasa mulai tanggal 9 April 2025 atau setelah libur Hari Raya Idul Fitri.

Ramadan 2025 sendiri kurang dari sebulan lagi.

Meski pemerintah belum mengeluarkan ketentuan, namun Muhammadiyah telah menetapkan tanggal berapa awal puasa Ramadan 2025.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan awal puasa Ramadan 2025 atau 1 Ramadan 1446 H akan jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025.

Dikutip dari unggahan Instagram @pwmjateng, Muhammadiyah telah menentukan jatuhnya awal Ramadan 2025 dan Idul Fitri 2025 melalui Maklumat PP Muhammadiyah tentang awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah 1446 H.

Adapun penentuan awal puasa Ramadan 2025 berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KGHT) yang mulai diberlakukan pada 1 Muharram 1446 Hijriah.

RAMADAN KAREEM – Grafis Ramadan 1446 H/2025. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan awal puasa Ramadan 2025 atau 1 Ramadan 1446 H akan jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. (PIXABAY via kompas.tv)

Jadwal Puasa Ramadhan 2025 Versi Muhammadiyah

Sementara merujuk padai Kalender Hijriah Global Tunggal (KGHT) yang mulai diberlakukan pada 1 Muharram 1446 Hijriah, berikut adalah jadwal puasa Ramadan 2025 versi Muhammadiyah, dikutip dari Tribun Cirebon, Senin (3/2/2025).

1 Ramadhan 1446 H: Sabtu, 1 Maret 2025

2 Ramadhan 1446 H: Minggu, 2 Maret 2025

3 Ramadhan 1446 H: Senin, 3 Maret 2025

4 Ramadhan 1446 H: Selasa, 4 Maret 2025

5 Ramadhan 1446 H: Rabu, 5 Maret 2025

6 Ramadhan 1446 H: Kamis, 6 Maret 2025

7 Ramadhan 1446 H: Jumat, 7 Maret 2025

8 Ramadhan 1446 H: Sabtu, 8 Maret 2025

9 Ramadhan 1446 H: Minggu, 9 Maret 2025

10 Ramadhan 1446 H: Senin, 10 Maret 2025

11 Ramadhan 1446 H: Selasa, 11 Maret 2025

12 Ramadhan 1446 H: Rabu, 12 Maret 2025

13 Ramadhan 1446 H: Kamis, 13 Maret 2025

14 Ramadhan 1446 H: Jumat, 14 Maret 2025

15 Ramadhan 1446 H: Sabtu, 15 Maret 2025

16 Ramadhan 1446 H: Minggu, 16 Maret 2025

17 Ramadhan 1446 H: Senin, 17 Maret 2025

18 Ramadhan 1446 H: Selasa, 18 Maret 2025

19 Ramadhan 1446 H: Rabu, 19 Maret 2025

20 Ramadhan 1446 H: Kamis, 20 Maret 2025

21 Ramadhan 1446 H: Jumat, 21 Maret 2025

22 Ramadhan 1446 H: Sabtu, 22 Maret 2025

23 Ramadhan 1446 H: Minggu, 23 Maret 2025

24 Ramadhan 1446 H: Senin, 24 Maret 2025

25 Ramadhan 1446 H: Selasa, 25 Maret 2025

26 Ramadhan 1446 H: Rabu, 26 Maret 2025

27 Ramadhan 1446 H: Kamis, 27 Maret 2025

28 Ramadhan 1446 H: Jumat, 28 Maret 2025

29 Ramadhan 1446 H: Sabtu, 29 Maret 2025

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

07/02/2025 20:31
Lapas Sesak, Otto Tawarkan Rehabilitasi hingga Amnesti Napi Narkoba Bandung 7 Februari 2025

Lapas Sesak, Otto Tawarkan Rehabilitasi hingga Amnesti Napi Narkoba
Tim Redaksi
CIREBON, KOMPAS.com
– Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,
Otto Hasibuan
, menyebut penghuni seluruh lapas di Indonesia sudah over kapasitas.
Pihaknya tengah mengevaluasi untuk menurunkan tingkat kriminalitas dengan berbagai opsi.
Salah satu fakta yang dia dapati, usai dilantik pada 21 Oktober 2024 lalu, sekitar 55 persen dari penghuni lapas adalah kasus narkoba.
Sebagian besar di antaranya adalah pelaku dengan kategori pengguna baru yang coba-coba, lalu masuk penjara dihukum lama, dan keluar malah jadi bandar.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan, kata Otto, adalah upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba, terutama mereka yang baru pertama kali terjerat kasus.
Atas dasar itu, kebijakan rehabilitasi perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan aspek hukum serta ketersediaan anggaran negara.
“Kita hitung-hitung, kalau mereka dipenjara, negara harus menanggung makan dan minum mereka. Bisa jadi kalau dialokasikan untuk rehabilitasi, biayanya malah lebih efisien,” kata Otto saat ditemui Kompas.com dalam kunjungannya ke Lapas Kelas 1 Kesambi Kota Cirebon pada Jumat (7/2/2025) siang.
Opsi ini adalah salah satu langkah dan pendekatan baru dalam penegakan hukum, terutama terkait kasus narkoba.
Hal ini terutama mempertimbangkan solusi agar jumlah penghuni lapas tidak terus meningkat.
Baginya, bila tidak ada opsi dan pendekatan baru, hal ini akan terus menjadi masalah besar dalam penanganan hukum, utamanya lembaga pemasyarakatan.
Otto tidak ingin menambah lapas, karena sama saja membiarkan potensi kejahatan terus terjadi.
Otto juga menyoroti soal opsi amnesti bagi 44 ribu warga binaan lapas di Indonesia dengan kategori tertentu, namun tidak melanggar ketentuan hukum.
Beberapa di antaranya adalah narapidana yang sudah berusia 95 tahun, narapidana dengan gangguan jiwa, dan lainnya.
Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian khusus karena sudah tidak mampu secara fisik untuk menjalani hukuman.
Bahkan, orang dengan gangguan jiwa berpotensi membahayakan lingkungan sekitarnya.
Otto juga menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil kebijakan yang lebih baik dalam sistem pemasyarakatan.
“Kita tidak lagi berpikir soal balas dendam terhadap orang. Makanya sekarang disebut lembaga pemasyarakatan, bukan lagi penjara,” tambah Otto.
Evaluasi ini masih terus berjalan.
Sejak beberapa hari lalu, dirinya bersama tim kementerian melakukan kunjungan kerja ke beberapa lapas, antara lain Grobogan, Bangli, dan lainnya.
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk melihat masalah secara luas guna menemukan formula dan opsi yang tepat dalam penegakan hukum dengan pendekatan terbaru.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/02/2025 19:02