Xcloud.id

kab/kota: Cipulir

  • Pedagang Khawatir Kantin Sekolah Dipungut Retribusi Malah Pendapatan Berkurang: Jangan Mahal-mahal

    Pedagang Khawatir Kantin Sekolah Dipungut Retribusi Malah Pendapatan Berkurang: Jangan Mahal-mahal

    TRIBUNJATIM.COM – Wacana kantin sekolah bakal ditarik retribusi tengah menjadi sorotan.

    Adapun wacana ini bakal diterapkan di Jakarta.

    Sejumlah pedagang buka suara mengenai wacana tersebut.

    Pedagang mengaku khawatir jika dipungut iuran akan berdampak pada pendapatannya.

    Meski tidak keberatan, mereka meminta untuk jumlah iuran tidak mahal-mahal.

    Ninik Sri (48), pedagang roti bakar di kantin SMP 10 Jakarta, Kramatjati, Jakarta Timur, mengaku tidak keberatan jika ada penarikan retribusi kantin sekolah.

    Namun, Ninik berharap penarikan retribusi tidak memberatkan pedagang di kantin sekolah.

    “Ya setuju saja, ikuti aturannya jika sudah ada. Asal tidak memberatkan, disesuaikan saja hitungannya,” kata Ninik saat ditemui di SMP 10 Jakarta, Jumat (22/11/2024), dikutip dari Kompas.com.

    Pasalnya, Ninik sudah membayar sewa lapak kantin sebesar Rp 4.000.000 per tahun kepada koperasi sekolah.

    Ninik menjelaskan, pendapatannya saat ini berkurang, terlebih dengan adanya kurikulum merdeka yang mengajarkan kemandirian siswa.

    “Karena kalau lagi proyek itu, anak-anak belajar berdagang, jualan makanan itu, bagus sebenarnya untuk kemandirian, tetapi kalau anak-anak dagang, kantin jadi sepi,” ungkapnya.

    Hal senada disampaikan oleh Rusmi (55), pedagang jus buah di SMP 10 Jakarta Timur.

    Ninik sri, (48) pedagang roti bakar di kantin SMP 10 Jakarta, Kramatjati, Jakarta Timur saat membuat roti untuk siswa yang membuat. Jumat (21/11/2024). (KOMPAS.com/Febryan Kevin)

    Dia tidak keberatan ada penarikan retribusi, asal jangan terlalu tinggi.

    “Asal tidak mahal-mahal saja iurannya,” kata Rusmi.

    Kendati demikian, ia belum menerima informasi terkait retribusi tersebut, karena biasanya perubahan iuran diberitahu oleh koperasi sekolah.

    “Aku malah belum tahu, ini sebetulnya wewenang koperasi sekolah. Saya ikut saja sih, kalau ada kebijakan apa, saya ikut saja, karena ini (kantin) berada di bawah koperasi,” ucap Rusmi.

    Sedangkan Tuti, pedagang kentang goreng di SMP 10 Jakarta, menyampaikan penarikan retribusi harus disesuaikan dengan kemampuan pedagang.

    Tuti khawatir dengan adanya penarikan retribusi membuat pendapatan berkurang.

    “Dulu saya saja dapat untung Rp 500.000, masih ada untungnya banyak. Sekarang Rp 500.000 dibelanjakan ya habis,” kata Tuti.

    Sebelumnya, ada wacana semua kantin sekolah di Jakarta bakal ditarik retribusi.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan rancangan payung hukum terkait hal itu.

    Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo, melalui keterangan resmi, Rabu (20/11/2024).

    “Kami sepakat akan menyiapkan rancangan payung hukum untuk mengoptimalkan potensi pendapatan retribusi daerah dari seluruh kantin sekolah,” kata Purwosusilo.

    Berdasarkan data dinasnya, saat ini ada sekitar 1.798 kantin yang tersebar di semua sekolah di Jakarta.

    Rinciannya, sebanyak 1.305 kantin di sekolah dasar (SD), sebanyak 293 di sekolah menengah pertama (SMP), sebanyak 117 di sekolah menengah atas (SMA), dan sebanyak 73 di sekolah menengah kejuruan (SMK).

    Purwosusilo melanjutkan, rencana penarikan retribusi kantin sekolah di Jakarta ini diupayakan demi mengoptimalkan pendapatan daerah.

    Selama ini, kantin membayar uang sewa ke sekolah.

    Oleh sebab itu, diperlukan payung hukum yang lebih rigid untuk mengatur agar retribusi itu dapat dikelola Pemprov DKI Jakarta.

    Sosok pengusul kantin sekolah ditarik retribusi

    Setiap kantin sekolah yang tersebar di Jakarta diwacanakan akan dikenakan retribusi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

    Rencana itu sebelumnya diusulkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Jakarta, Sutikno, kepada Pemprov setelah melihat adanya sekolah di Cipulir yang membayar tarif sewa lapak sebesar Rp 5 juta per tahun.

    “Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin. Tetapi setiap tahunnya membayar Rp 5 juta, berarti sudah Rp 70 juta di satu sekolah,” ujar Sutikno dalam keterangan resmi, Rabu (20/11/2024), dikutip dari Kompas.com.

    Sutikno menilai, pemungutan retribusi kantin sekolah ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

    Namun, untuk menjalankan aturan itu, ia menyebutkan diperlukan payung hukum dari Pemprov DKI.

    “Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli ada potensi uang masuk,” ujar Sutikno.

    Sutikno berharap agar Dinas Pendidikan Jakarta mengkaji usulan tersebut untuk membuat aturan mengenai tarif retribusi kantin sekolah.

    Ia juga telah menyampaikan usulan tersebut ke Inspektorat agar bisa segera dibentuk payung hukum yang jelas sehingga tidak melanggar aturan.

    “Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan, sehingga pendapatan retribusi bisa naik,” tuturnya.

    Menanggapi hal ini, Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Purwosusilo, menyatakan pihaknya sepakat dengan rancangan payung hukum tersebut dan akan berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah.

    “Kami sepakat akan menyiapkan rancangan payung hukum untuk mengoptimalkan potensi pendapatan retribusi daerah dari seluruh kantin sekolah,” kata Purwosusilo.

    Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI, saat ini ada sekitar 1.798 kantin di sekolah-sekolah di Jakarta, terdiri dari 1.305 kantin di SD, 293 di SMP, 117 di SMA, dan 73 di SMK.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Wacana Tarik Retribusi Kantin Sekolah Jakarta Ramai Dikritik

    Wacana Tarik Retribusi Kantin Sekolah Jakarta Ramai Dikritik

    Jakarta –

    Usulan mengenai retribusi kantin sekolah di Jakarta muncul ke permukaan. Sontak, wacana tersebut menuai banyak kritik.

    Adapun ide itu diusulkan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Sutikno. Dia bahkan meminta Dinas Pendidikan Jakarta mengkaji dan membuat payung hukum yang mengatur hal tersebut.

    Sutikno mengaku dirinya mendapatkan ide itu usai tahu bahwa kantin di sekolah mematok harga sewa Rp 5 juta per tahun. Salah satunya kantin di SMAN 32 Jakarta.

    “Sudah kita sampaikan ke Inspektorat agar ada payung hukumnya. Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan, sehingga pendapatan retribusi bisa naik,” kata Sutikno, dilansir situs web resmi DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/11).

    “Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin. Tetapi setiap tahunnya membayar Rp 5 juta, berarti sudah Rp 70 juta di satu sekolah. Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli ada potensi uang masuk,” sambungnya.

    Kritik Gerindra

    Wacana retribusi kantin sekolah di Jakarta kini mencuat. Anggota DPRD Jakarta F-Gerindra Ali Lubis menentang rencana tersebut.

    Ali menyebut payung hukum terkait wacana ini memang sedang dibahas oleh Disdik DKI Jakarta. Namun, dia menilai wacana retribusi kantin sekolah belum diperlukan karena Rancangan APBD Jakarta 2025 sudah sangat besar.

    “Menurut informasi saat ini payung hukum terkait penarikan retribusi kantin tersebut sedang dipersiapkan dan dibahas oleh Dinas Pendidikan Jakarta,” katanya.

    Ali mengungkit kelas ekonomi para pemilik kantin sekolah. Dia menyebut wacana retribusi kantin sekolah bakal memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah.

    “Para pemilik kantin di sekolah mayoritas merupakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Menurut saya sebaliknya justru kita harus mensuport mereka sebab kantin sekolah merupakan UMKM yang harus didukung agar berkembang semakin besar,” ujar dia.

    Ali pun mendorong pembahasan payung hukum retribusi kantin sekolah di Jakarta dibatalkan.

    “Secara pribadi saya berharap agar rencana penyusunan payung hukumnya agar ditunda atau dibatalkan karena Pemprov DKI Jakarta masih memiliki pendapatan yang cukup lumayan besar dari sektor lain,” ujar Ali.

    PKB: Lebih Baik Pengusaha Besar

    Fraksi PKB DPRD Jakarta merespons soal adanya wacana retribusi kantin sekolah sebagai bagian sumber pendapatan asli daerah (PAD) di APBD DKI Jakarta 2025. Pihaknya pun membantah telah menyetujui usulan retribusi tersebut.

    “F-PKB DPRD Jakarta membantah telah menyetujui adanya usulan penarikan retribusi atas seluruh kantin sekolah di Jakarta sebagai sumber pendapatan daerah,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Jakarta Fuadi Luthfi dalam keterangannya, Jumat (22/11).

    Menurutnya, ia justru mendorong Pemprov DKI Jakarta mencari sumber-sumber pendapatan daerah dari sumber lain yang berbasis ekonomi makro, bukan berasal dari sektor mikro. Ketimbang menyasar kantin-kantin sekolah, Fuadi mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta lebih tegas dalam menegakkan aturan retribusi pajak kepada para pengusaha besar.

    “Kami mendorong agar intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan memaksimalkan potensi-potensi pendapatan dari sektor makro. Lagi pula pendapatan retribusi dari kantin-kantin di sekolah tidak bakal bisa menyumbangkan sumber pendapatan yang signifikan,”ujarnya.

    “Para pengusaha besar justru mereka harus didorong untuk taat pajak sesuai regulasi yang berlaku, jangan ada celah bagi pengusaha besar untuk tidak taat bayar pajak,”lanjutnya.

    Di sisi lain, ia menyarankan agar kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk yang di sekolah-sekolah ini diberi akses permodalan, sehingga usahanya berkembang dan bisa menyerap tenaga kerja untuk mencegah pengangguran.

    Selain itu, Fuadi menyoroti agar kantin-kantin di sekolah yang belum ditata bisa dikelola dengan baik agar lebih bersih, sehat, dan nyaman.

    “Kantin-kantin di sekolah lebih didorong untuk menjual jajanan yang bersih dan sehat, sehingga anak-anak bisa mendapatkan makanan bergizi dan dengan harga terjangkau,” ucapnya.

    “Jangan sampai penarikan retribusi kepada kantin di sekolah-sekolah bisa berdampak pada kualitas jajanan dan mahalnya makanan di sekolah, sehingga merugikan anak-anak kita,” imbuhnya.

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..

  • 4 RT di Jakbar Masih Terendam Banjir, Tinggi Air Capai 70 Cm

    4 RT di Jakbar Masih Terendam Banjir, Tinggi Air Capai 70 Cm

    Jakarta –

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan ada empat RT di Jakarta Barat yang terendam banjir akibat hujan hari ini. Ketinggian air di salah satu titik banjir ini mencapai 70 cm.

    “BPBD mencatat genangan saat ini masih 4 RT atau 0.013% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/11/2024).

    Data banjir itu tercatat BPBD Jakarta per pukul 22.00 WIB malam ini. Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

    Kelurahan Joglo, Jakarta Barat

    Jumlah: 3 RT
    Ketinggian: 50 cm sampai dengan 70 cm
    Penyebab: Curah hujan tinggi

    Kelurahan Kedoya Selatan, Jakarta Barat

    Sementara banjir yang sebelumnya menggenang di sejumlah ruas jalan Jakarta dilaporkan sudah surut. Berikut datanya:
    1. Jl. Bintaro Permai, Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan
    2. Jl. Wijaya Timur Raya, Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan
    3. Jl. Ciledug Raya, Kelurahan Cipulir, Jakarta Selatan
    4. Jl. Swadarma, Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan
    5. Jl. Ciledug Raya (Segmen Alfamart Ciledug Raya Cipulir), Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan

    Isnwa menyebut BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. Menurutnya, genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat.

    (fas/aud)

  • Rizki Kena Macet Sejam dari Seskoal ke Cipulir: Banjir, Pemotor Lawan Arah

    Rizki Kena Macet Sejam dari Seskoal ke Cipulir: Banjir, Pemotor Lawan Arah

    Jakarta –

    Banjir di Jalan Ciledug Raya, Cipulir, Jakarta Selatan, bikin lalu lintas kendaraan macet parah. Ada pemotor terjebak macet di lokasi hingga satu jam.

    Seperti yang dialami oleh Muhammad Rizki Fadillah, warga Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jaksel, malam ini. Dia terjebak macet di sekitar Seskoal ke arah Cipulir.

    “Kejebak macetnya hampir 1 jam lebih dari Seskoal ke arah Cipulir, pas sebelum ITC Cipulir banyak yang lawan arah kan karena kosong kondisinya arah Seskoal, ya udah banyak motor ambil jalur kanan. Lebih stucknya lagi di depan Metro Cipulir karena motor nutup 2 arah ditambah lagi banjir udah mulai dari situ,” kata Rizki kepada detikcom, Jumat (22/11/2024).

    Pemotor bernama Muhammad Rizki Fadillah terjebak macet di Cipulir hingga sejam karena banjir Foto: dok. istimewa

    Rizki mengatakan dirinya terjebak kemacetan karena banjir di Cipulir sekitar pukul 19.00 WIB. Sejam kemudian, Rizki baru bisa terbebas dari kemacetan karena menerobos banjir.

    Dia menyebut banjir di depan Metro Cipulir membuat pengendara motor lawan arah karena menghindari banjir. Namun, lama-lama pemotor yang lawan membuat jalanan semakin padat hingga akhirnya terjadi kemacetan parah.

    “Motor yang lawan arah nutup jalan, kendaraan dari arah Ciledug ke Seskoal nggak bisa lewat jadi ke kunci. Dua unit pemadam udah turun tangan, sampe kira-kira setengah jam stuck, motor mobil bisa lewat pelan-pelan,” ucapnya.

    Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan, Jumat (22/11). Dia menyebut lokasi yang masih terdapat genangan berada di Jalan Ciledug Raya Segmen Alfamart Ciledug Raya Cipulir.

    “Saat ini petugas damkar dan SDA masih dalam proses penyedotan,” kata Yohan saat dihubungi detikcom malam ini.

    Sebelumnya, Yohan mengatakan bahwa air mulai menggenangi Jalan Cipulir Raya pada pukul 16.30 WIB sore tadi. Ketinggian air mencapai 30 cm.

    Kemudian hingga pukul 19.20 WIB malam ini, tampak ketinggian air yang menggenang jalanan masih setinggi 20 cm.

    (fas/aud)

  • DPRD dan Pemprov Jakarta Sepakat Tarik Retribusi Kantin Sekolah, untuk Apa? Megapolitan 21 November 2024

    DPRD dan Pemprov Jakarta Sepakat Tarik Retribusi Kantin Sekolah, untuk Apa? Megapolitan 21 November 2024

    DPRD dan Pemprov Jakarta Sepakat Tarik Retribusi Kantin Sekolah, untuk Apa?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta menyepakati rencana penarikan
    retribusi kantin
    sekolah se-Jakarta.
    Upaya tersebut diharapkan mampu mendongkrak pendapatan retribusi daerah dalam APBD Jakarta 2025.
    Rencana penarikan retribusi ini berawal dari Komisi C DPRD Jakarta yang menemukan kantin di salah satu sekolah Jakarta menerapkan tarif sewa lapak.
    Berdasarkan temuan, kantin tersebut menerapkan tarif sewa lapak sebesar Rp 5 juta per tahun.
    “Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin. Tetapi setiap tahunnya membayar Rp 5 juta, berarti sudah Rp 70 juta di satu sekolah,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Jakarta, Sutikno dalam keterangan resmi, Rabu (20/11/2024).
    Sutikno meyakini, penarikan retribusi kantin sekolah di Jakarta dapat mengoptimalkan pendapatan daerah.
    “Kantin sekolah dapat menggali potensi pendapatan daerah dari retribusi membutuhkan kejelian SKPD (satuan kerja perangkat daerah),” ujarnya.
    Namun, Sutikno belum menjelaskan bagaimana mekanisme penarikan retribusi dan berapa angka yang harus dibayar setiap penyewa lapak kantin sekolah.
     
    Selama ini, kantin membayar uang sewa lapak untuk bisa berjualan di sekolah. Sutikno menilai, uang sewa ini seharusnya diatur melalui kebijakan Pemprov Jakarta.
    “Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli ada potensi uang masuk,” ucap Sutikno.
    Menurutnya, diperlukan payung hukum untuk mengatur agar retribusi kantin sekolah dapat dikelola Pemprov Jakarta.
    Sutikno berharap Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta mengkaji usulan penetapan tarif retribusi kantin sekolah agar sesuai ketentuan dan tidak melanggar aturan.
    “Sudah kami sampaikan ke Inspektorat agar ada payung hukumnya. Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan, sehingga pendapatan retribusi bisa naik,” tuturnya.
    Menanggapi usulan DPRD, Pemerintah Provinsi Jakarta dalam hal ini Dinas Pendidikan, sedang menyiapkan rancangan payung hukum terkait hal itu.
    “Kami sepakat akan menyiapkan rancangan payung hukum untuk mengoptimalkan potensi pendapatan retribusi daerah dari seluruh kantin sekolah,” kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo melalui keterangan resminya, Rabu.
    Berdasarkan data yang dihimpun Disdik, saat ini ada sekitar 1.798 kantin yang tersebar di semua sekolah di Jakarta.
    Rinciannya, sebanyak 1.305 kantin di sekolah dasar (SD), 293 kantin di sekolah menengah pertama (SMP), 117 kantin di sekolah menengah atas (SMA), dan 73 kantin di sekolah menengah kejuruan (SMK).
    Purwosusilo melanjutkan, rencana penarikan retribusi kantin sekolah di Jakarta ini diupayakan demi mengoptimalkan pendapatan daerah.
    Oleh sebab itu, diperlukan payung hukum kuat untuk mengatur agar retribusi itu dapat dikelola Pemprov DKI Jakarta.
    “Perlu regulasi untuk memayungi pemanfaatan aset kantin sekolah. (Rencana penarikan retribusi kantin) ini akan kami koordinasikan dengan BPAD (Badan Pengelolaan Aset Daerah),” ujar Purwo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI siapkan payung hukum untuk optimalkan retribusi kantin sekolah

    DKI siapkan payung hukum untuk optimalkan retribusi kantin sekolah

    Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat dengan DPRD DKI Jakarta untuk menyiapkan rancangan payung hukum untuk mengoptimalkan retribusi dari seluruh kantin sekolah.

    “Memang perlu regulasi memayungi pemanfaatan aset kantin sekolah. Nanti akan kami koordinasikan ke BPAD (Badan Pengelolaan Aset Daerah) DKI Jakarta,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Purwosusilo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan saat ini terdapat sekitar 1.788 kantin tersebar di seluruh sekolah negeri. Adapun rinciannya yakni sebanyak 1.305 di sekolah dasar (SD), 293 di sekolah menengah pertama (SMP), 117 di sekolah menengah atas (SMA), dan 73 di sekolah menengah kejuruan (SMK).

    Pernyataan ini disampaikan Purwosusilo sebagai tanggapan atas pendapat Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Sutikno.

    Dia berpendapat kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.

    Hal ini dia katakan setelah mengetahui adanya kantin di sebuah sekolah yang menerapkan tarif sewa lapak sebesar Rp5 juta per tahun.

    “Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin. Tetapi setiap tahunnya membayar Rp5 juta, berarti sudah Rp70 juta di satu sekolah,” ujar Sutikno.

    Oleh karena itu, dia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mendata seluruh kantin yang terdapat di dalam sekolah. Menurut dia, untuk menggali potensi pendapatan daerah dari retribusi membutuhkan kejelian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

    “Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli ada potensi uang masuk,” ucap Sutikno.

    Dia lalu berharap, Dinas Pendidikan mengkaji dan usulan sebagai bahan membuat payung hukum mengatur tentang penetapan tarif retribusi kantin sekolah.

    “Sudah kami sampaikan ke inspektorat agar ada payung hukumnya. Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan, sehingga pendapatan retribusi bisa naik,” demikian tutur Sutikno.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemprov DKI siapkan mobil pompa di area cekungan guna atasi genangan

    Pemprov DKI siapkan mobil pompa di area cekungan guna atasi genangan

    Kami melakukan hal-hal yang bisa langsung diambil tindakan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan mobil-mobil pompa di area jalan yang cekung seperti di Jalan Fatmawati dan Cipete Utara wilayah Jakarta Selatan guna mengatasi genangan air apabila terjadi hujan deras.

    “Dinas Sumber Daya Air (SDA) sudah menyiapkan mobil-mobil pompa dan beberapa aksi lain,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Rabu.

    Teguh mengatakan kondisi jalan yang cekung atau tidak rata menyebabkan aliran air tersendat dan menimbulkan genangan.

    “Penanganan kondisi seperti itu tentunya tak bisa seketika,” ucap dia.

    Namun, imbuh dia, Pemerintah Provinsi DKI terus melakukan koordinasi lebih lanjut dengan dinas atau instansi terkait untuk mengatasi masalah genangan di lokasi cekungan.

    “Untuk Fatmawati dan Lebak Bulus itu ada saluran yang tinggi dan rendah, aliran air tidak bisa lancar. Tapi penanganan tidak bisa seketika. Anggaran baru ada 2025. Tapi kalau ada kejadian kan tidak mungkin kami diamkan? Kami harus lakukan koordinasi lebih lanjut,” jelas Teguh.

    Adapun merujuk data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta pada Selasa (5/11), Jalan Fatmawati Raya dan Cipete termasuk satu dari lima ruas jalan di Jakarta Selatan yang tergenang akibat hujan, dengan ketinggian mencapai 50 cm.

    Sementara itu, empat ruas jalan lain yang juga tergenang yakni Jalan Kemang Utara IX, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (ketinggian 30 cm), lalu Jalan Raya Ciledug, Cipulir (30 cm); Jalan Darmawangsa Raya, Pulo, Kebayoran Baru (60 cm); Jalan Haji Nawi, Gandaria Selatan, Cilandak (50 cm).

    Teguh mengatakan telah meminta dinas terkait antara lain Dinas SDA DKI, Dinas Lingkungan Hidup DKI, Dinas Perhubungan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beserta jajaran Pemerintah Kota Jakarta Selatan untuk mengambil tindakan.

    “Kami melakukan hal-hal yang bisa langsung diambil tindakan. Misalnya sekitar Tirtayasa itu ada genangan, itu ternyata ada penyempitan saluran. Juga ada terkait utilitas di saluran tersebut yang harus kami benahi. Makanya tadi malam kami turunkan ekskavator, pagi hari ini sudah bisa langsung dibongkar area tersebut yang ada penyempitan,” kata dia.

    Sementara itu, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah.

    BPBD DKI juga mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat.

    Hal ini dilakukan agar genangan dapat surut dalam waktu cepat.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemkot Jaksel bangun rumah pompa di Tebet untuk selesaikan banjir

    Pemkot Jaksel bangun rumah pompa di Tebet untuk selesaikan banjir

    jika embung ini sudah selesai  bisa mengurangi genangan yang ada di sekitar kawasan Pesanggrahan yang kerap terjadi saat terjadi hujan derasJakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) membangun rumah pompa di Jalan Kampung Melayu Kecil 2 RT 02/10, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan untuk menyelesaikan persoalan banjir di kawasan tersebut.

     

    “Hari ini kita mengecek pembangunan embung di SDN 01 Petukangan Selatan dan rumah pompa di Bukit Duri yang dikerjakan oleh Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA),” kata Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Munjirin saat  meninjau pekerjaan bangunan pengendali banjir di Jakarta, Kamis.

    Baca juga: Pemkot Jakpus kuras enam saluran untuk cegah banjir

     

    Munjirin memantau langsung progres pekerjaan embung di SDN 01 Petukangan Selatan, Komplek Shangrila Indah, Jalan Sakti Raya, Petukangan Selatan, Pesanggrahan dan rumah pompa di Jalan Kampung Melayu Kecil 2 RT 02/10, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

     

    Dia berharap jika embung ini sudah selesai  bisa mengurangi genangan yang ada di sekitar kawasan Pesanggrahan yang kerap terjadi saat terjadi hujan deras.

     

     

    Sementara, Kasudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan, Santo mengatakan, di Bukit Duri ini sedang dibangun rumah pompa dengan sistem Supervisi Pengendalian dan Data Akuisisi atau Supervisory Control and Data Acquisition (Scada) yang sanggup mensupervisi sembilan pompa yang ada di lokasi.

     

    “Jadi pengerjaan rumah pompa ini kita kerjakan siang dan malam, sejak Agustus 2024, mudah-mudahan nanti pada November 2024 rampung dan akan diresmikan pak Wali Kota,” ujar Santo.

     

     

    Sejumlah program lainnya yang dilaksanakan Suku Dinas SDA Jakarta Selatan, yakni pembangunan rumah pompa beserta kelengkapan penanganan genangan di Cipulir (Seskoal), Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama.

     

    Selanjutnya pembangunan saluran untuk penanganan genangan Cipulir (Seskoal), Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama. Lalu pengadaan dan pembangunan pompa di IKPN Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • 105 Titik Banjir di Jakarta, 5 Ruas Jalan Ikut Tergenang

    105 Titik Banjir di Jakarta, 5 Ruas Jalan Ikut Tergenang

    PIKIRAN RAKYAT – Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta pada awal Maret 2025 menyebabkan banjir di berbagai titik.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 105 titik lokasi banjir yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Selain itu, 5 ruas jalan juga ikut tergenang.

    105 Titik Banjir di Jakarta

    Berdasarkan rilis resmi BPBD DKI Jakarta yang diterima Pikiran-Rakyat.com, berikut ini 105 RT dan 5 ruas jalan yang tergenang banjir di Jakarta:

    Jakarta Barat (12 RT)

    – Kelurahan Rawa Buaya: 4 RT, ketinggian 30 cm, akibat curah hujan tinggi.

    – Kelurahan Kebon Jeruk: 2 RT, ketinggian 100 cm, akibat luapan Kali Pesanggrahan.

    – Kelurahan Kedoya Selatan: 4 RT, ketinggian 70-90 cm, akibat curah hujan tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan.

    – Kelurahan Kembangan Selatan: 2 RT, ketinggian 70 cm, akibat curah hujan tinggi.

    Jakarta Selatan (46 RT)

    – Kelurahan Lenteng Agung: 2 RT, ketinggian 100 cm, akibat luapan Kali Ciliwung.

    – Kelurahan Cipulir: 1 RT, ketinggian 200 cm, akibat luapan Kali Pesanggrahan.

    – Kelurahan Pondok Pinang: 5 RT, ketinggian 100-140 cm, akibat curah hujan tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan.

    Pasukan TNI AL membantu warga terdampak banjir di wilayah Jabodetabek.

    – Kelurahan Pengadegan: 1 RT, ketinggian 100 cm, akibat luapan Kali Ciliwung.

    – Kelurahan Rawajati: 7 RT, ketinggian 170-350 cm, akibat luapan Kali Ciliwung.

    – Kelurahan Cilandak Timur: 3 RT, ketinggian 50-110 cm, akibat curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut.

    – Kelurahan Pejaten Timur: 6 RT, ketinggian 30-120 cm, akibat luapan Kali Ciliwung.

    – Kelurahan Bintaro: 6 RT, ketinggian 200 cm, akibat luapan Kali Pesanggrahan.

    – Kelurahan Pesanggrahan: 8 RT, ketinggian 70 cm, akibat luapan Kali Pesanggrahan.

    – Kelurahan Kebon Baru: 2 RT, ketinggian 100-120 cm, akibat luapan Kali Ciliwung.

    – Kelurahan Manggarai: 5 RT, ketinggian 40-120 cm, akibat luapan Kali Ciliwung.

    Jakarta Timur (47 RT)

    – Kelurahan Bidara Cina: 3 RT, ketinggian 120-370 cm, akibat luapan Kali Ciliwung.

    – Kelurahan Cipinang Muara: 2 RT, ketinggian 80 cm, akibat curah hujan tinggi.

    – Kelurahan Kampung Melayu: 27 RT, ketinggian 200 cm, akibat luapan Kali Ciliwung.

    – Kelurahan Bale Kambang: 3 RT, ketinggian 250 cm, akibat luapan Kali Ciliwung.

    – Kelurahan Cawang: 7 RT, ketinggian 320 cm, akibat luapan Kali Ciliwung.

    – Kelurahan Cililitan: 2 RT, ketinggian 60 cm, akibat luapan Kali Ciliwung.

    – Kelurahan Gedong: 3 RT, ketinggian 300-490 cm, akibat luapan Kali Ciliwung.

    5 Ruas Jalan Tergenang

    – Jalan Basoka Raya, Kelurahan Joglo, Jakarta Barat, ketinggian 50 cm.

    – Jalan Strategi Raya, Kelurahan Joglo, Jakarta Barat, ketinggian 50 cm.

    – Jalan Puri Kembangan RT 009 RW 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Jakarta Barat, ketinggian 20 cm.

    – Jalan Puri Mutiara, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan, ketinggian 100 cm.

    – Jalan Komplek Joglo Baru RT. 07 RW Kelurahan Joglo, Jakarta Barat, ketinggian 20 cm.

       

    Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, genangan di 23 RT di Kampung Melayu, 4 RT di Tanjung Barat, 3 RT di Lenteng Agung, dan 2 RT di Srengseng Sawah diketahui sudah surut.

    Upaya Penanggulangan

    BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi banjir. Bantuan logistik disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir yang mengungsi.

    “BPBD juga memberikan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak banjir yang mengungsi,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji.

    Pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi.

    Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) mendirikan dapur umum dan menyalurkan bantuan senilai Rp815,5 juta berupa makanan siap saji, lauk pauk, kasur, selimut, dan kids ware.

    “Kami sudah menyalurkan bantuan ke area-area yang terdampak banjir Jabodetabek, khususnya Jakarta, Kabupaten Bogor dan Bekasi. Kami juga dirikan dapur umum,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Selasa, 4 Maret 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News