Xcloud.id

kab/kota: Cipayung

  • 4 Pelaku Perusakan di Polres-Polsek di Jaktim Ditangkap

    4 Pelaku Perusakan di Polres-Polsek di Jaktim Ditangkap

    Jakarta –

    Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim) menangkap empat terduga pelaku perusakan sejumlah kantor polisi di wilayahnya. Aksi anarkis itu terjadi pada saat aksi demo pekan lalu.

    “Polsek Jatinegara dua orang, Polsek Cipayung satu orang, Polres Metro Jaktim satu orang,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan saat dikonfirmasi di Jakarta, dilansir Antara, Jumat (5/9/2025).

    Dicky menyebut pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap peran terduga pelaku. Polisi juga masih memburu kelompok lain yang turut terlibat.

    “Perannya tidak saya sampaikan karena masih kami kejar kelompok-kelompoknya,” ujar Dicky.

    Sebelumnya, ratusan massa menyerang Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim) sehingga puluhan kendaraan berupa mobil dan sepeda motor yang terparkir di depan gedung hangus terbakar, Sabtu (30/8) dini hari.

    Tindakan anarkis itu membuat situasi di sekitar Markas Polres Metro Jaktim sempat mencekam. Massa disebut melemparkan molotov berkali-kali ke area dalam Polres Metro Jaktim.

    Selain Polres Metro Jaktim, ada lima Polsek di Jakarta Timur yang juga diserang massa, yakni Polsek Matraman, Makasar, Ciracas, Jatinegaradan Cipayung.

    Massa mulai dari masyarakat di kalangan buruh, pekerja kantoran, hingga pelajar dan mahasiswa berbondong-bondong meramaikan gedung DPR RI dan beberapa titik di Jakarta.

    Aksi tersebut berujung ricuh ketika polisi membubarkan massa dengan menyemprotkan gas air mata. Mereka terpencar ke berbagai ruas jalan di Jakarta.

    Aksi berikutnya datang dari ribuan buruh pada Kamis (28/8) di Gedung DPR RI sejak pagi hingga siang hari. Namun, pada sore harinya kericuhan pecah di sejumlah titik, termasuk Pejompongan dan Jalan Asia Afrika.

    Hari itu bersamaan dengan terjadinya insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21) hingga tewas di kawasan Pejompongan.

    Aksi tersebut meluas ke beberapa titik di Jakarta hingga massa nekat merusak sejumlah fasilitas umum mulai dari pos polisi, rambu lalu lintas, hingga pembatas jalan. Bahkan, kendaraan yang berada di gedung rawan pun menjadi tumbal massa karena dibakar.

    (azh/fas)

  • Polres Jaktim tangkap empat pelaku perusakan sejumlah kantor polisi

    Polres Jaktim tangkap empat pelaku perusakan sejumlah kantor polisi

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Timur menangkap empat terduga pelaku perusakan sejumlah kantor polisi di wilayahnya pada aksi kericuhan yang terjadi pada Jumat (29/8) malam dan Sabtu (30/8) dini hari.

    “Polsek Jatinegara dua orang, Polsek Cipayung satu orang, Polres Metro Jaktim satu orang,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat

    Dicky menyebut, pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap peran terduga pelaku dan memburu kelompok lain yang turut terlibat.

    “Perannya tidak saya sampaikan karena masih kami kejar kelompok-kelompoknya,” ujar Dicky.

    Sebelumnya, ratusan massa menyerang Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim) sehingga puluhan kendaraan berupa mobil dan sepeda motor yang terparkir di depan gedung hangus terbakar, Sabtu (30/8) dini hari.

    Saat itu massa datang berbondong-bondong dan langsung melempari gedung Polres dengan batu serta benda keras lainnya.

    Tindakan anarkis itu membuat situasi di sekitar Markas Polres Metro Jaktim sempat mencekam. Massa disebut melemparkan molotov berkali-kali ke area dalam Polres Metro Jaktim.

    Selain Polres Metro Jaktim, ada lima Polsek di Jakarta Timur yang juga diserang massa, yakni Polsek Matraman, Makasar, Ciracas, Jatinegara dan Cipayung.

    Adapun gelombang aksi yang dimulai sejak Senin (25/8) di Gedung DPR RI berawal dari keinginan massa membubarkan parlemen, dan menyoroti beberapa kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

    Massa mulai dari masyarakat di kalangan buruh, pekerja kantoran, hingga pelajar dan mahasiswa berbondong-bondong meramaikan gedung DPR RI dan beberapa titik di Jakarta.

    Aksi tersebut berujung ricuh ketika polisi membubarkan massa dengan menyemprotkan gas air mata. Mereka terpencar ke berbagai ruas jalan di Jakarta.

    Aksi berikutnya datang dari ribuan buruh pada Kamis (28/8) di Gedung DPR RI sejak pagi hingga siang hari. Namun, pada sore harinya kericuhan pecah di sejumlah titik, termasuk Pejompongan dan Jalan Asia Afrika.

    Hari itu bersamaan dengan terjadinya insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21) hingga tewas di kawasan Pejompongan.

    Aksi tersebut meluas ke beberapa titik di Jakarta hingga massa nekat merusak sejumlah fasilitas umum mulai dari pos polisi, rambu lalu lintas, hingga pembatas jalan. Bahkan, kendaraan yang berada di gedung rawan pun menjadi tumbal massa karena dibakar.

    Tak hanya itu, kemarahan berujung pada penjarahan yang terjadi di beberapa rumah politisi mulai dari Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Surya Utama alias Uya Kuya, Nafa Urbach, hingga kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Barang-barang di rumah tersebut digasak habis, bahkan massa juga meninggalkan jejak berupa coretan di tembok kediaman Anggota DPR RI.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 4 Terduga Perusak Polsek Jatinegara, Cipayung, dan Polres Jaktim Ditangkap Megapolitan 5 September 2025

    4 Terduga Perusak Polsek Jatinegara, Cipayung, dan Polres Jaktim Ditangkap Megapolitan 5 September 2025

    4 Terduga Perusak Polsek Jatinegara, Cipayung, dan Polres Jaktim Ditangkap
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Polres Metro Jakarta Timur menangkap empat terduga pelaku perusakan sejumlah Markas Komando (Mako) di wilayah Jakarta Timur pada Jumat (29/8/2025) malam.
    “(Pelaku perusakan) Polsek Jatinegara dua orang, Polsek Cipayung satu orang, Polres (Metro Jakarta Timur) satu orang,” ucap Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan, Jumat (5/9/2025).
    Dicky menegaskan, pihaknya masih melakukan pendalaman dan memburu kelompok lain yang diduga terlibat.
    “Perannya tidak saya sampaikan karena masih kami kejar kelompok-kelompoknya,” tuturnya.
    Kantor Polres Metro Jakarta Timur di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, tampak hangus terbakar pada Sabtu (30/8/2025) pagi. Api sebelumnya membakar bagian
    basement
    yang digunakan sebagai area parkir mobil dinas.
    Puluhan kendaraan dinas terbakar habis, hanya menyisakan rangka hitam yang sulit dikenali. Beberapa mobil lain yang terparkir di halaman depan dan sisi jalan juga ikut terbakar.
    Bau logam dan plastik yang meleleh masih menyengat di udara. Di lantai satu, kaca-kaca jendela pecah dan puing-puing berupa kayu serta serpihan kaca berserakan.
    Hingga Sabtu pagi, belum terlihat aktivitas pembersihan ataupun pemadaman lanjutan di lokasi. Meski sisa gas air mata masih terasa menyengat, sejumlah warga tetap mendatangi lokasi untuk melihat kondisi kantor polisi.
    “(Dibakar) tadi malam, setengah dua,” ujar seorang petugas parkir di sekitar lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polda Metro Jaya Tetapkan 43 Tersangka Aksi Demo Ricuh di Jakarta – Page 3

    Polda Metro Jaya Tetapkan 43 Tersangka Aksi Demo Ricuh di Jakarta – Page 3

    Selain itu, 37 orang lainnya dijerat karena melakukan aksi perusakan dan penyerangan. Mereka diduga terlibat dalam pembakaran motor, perusakan mobil, penghancuran Mapolsek Cipayung dan Matraman, pelemparan bom molotov, pembakaran halte TransJakarta dan gerbang tol, hingga aksi perampasan barang milik warga.

    “Rangkaian aksi anarkis tersebut terjadi sejak 25 hingga 31 Agustus. TKP di antaranya sekitar Gedung DPR/MPR, Gelora Senayan, halte bus TransJakarta, sebuah mal, serta Mapolsek Cipayung dan Mapolsek Matraman,” jelas Ade Ary.

    Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal pidana, di antaranya Pasal 160 KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 363 KUHP, Pasal 365 KUHP, Pasal 187 KUHP, hingga Pasal 406 KUHP. Selain itu, aparat juga menggunakan pasal dari UU Perlindungan Anak dan UU ITE terkait provokasi melalui media sosial.

     

  • Mendikti Jamin Aspirasi Mahasiswa Diteruskan ke Prabowo dan Kementerian Nasional 5 September 2025

    Mendikti Jamin Aspirasi Mahasiswa Diteruskan ke Prabowo dan Kementerian Nasional 5 September 2025

    Mendikti Jamin Aspirasi Mahasiswa Diteruskan ke Prabowo dan Kementerian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Brian Yuliarto, memastikan aspirasi yang disuarakan perwakilan mahasiswa di Istana akan diteruskan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
    Sejumlah perwakilan mahasiswa telah diterima oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Mendikti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam.
    “Oh iya iya. Tentu akan disampaikan. Sesneg tentu dilanjutkan tidak hanya ke Bapak Presiden, tapi ke kementerian-kementerian mana yang perlu kita perbaiki, hal-hal mana yang perlu kita tingkatkan,” kata Brian usai menerima aspirasi perwakilan mahasiswa.
    Brian mengungkapkan bahwa para mahasiswa yang diterima pemerintah di Istana di antaranya berasal dari BEM SI Kerakyatan, GMNI, hingga Cipayung Plus.
    Salah satu aspirasi yang dibawa adalah soal 17+8 Tuntutan Rakyat.
    “Oh iya itu (17+8) pasti juga disampaikan. Banyak hal sekali, tadi banyak sekali tuntutan,” ucap dia.
    Semua aspirasi, lanjut Brian, dicatat demi membenahi sektor-sektor yang perlu diperbaiki.
    “Tentu kita berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa dan kita juga tadi ingin diskusi ini bisa berlangsung terus secara berkelanjutan, tidak hanya ketika kondisi begini,” tuturnya.
    Lebih lanjut, Brian menambahkan bahwa para perwakilan mahasiswa juga memberikan masukan dan ide mereka untuk membangun Indonesia agar lebih maju.
    “Jadi kita ngobrol dari hati ke hati, saya kira, seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa untuk kita bisa memperbaiki hal-hal yang kurang,” jelasnya.
    BEM SI Kerakyatan juga mendesak Presiden RI Prabowo Subianto membentuk tim investigasi terkait dugaan makar yang terjadi saat aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025.
    “Kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujar Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap usai pertemuan, Kamis malam.
     
    Selain mendesak itu, BEM SI Kerakyatan juga meminta dengan keras agar pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
    Menurutnya, aspirasi yang disampaikan BEM SI Kerakyatan juga sudah disampaikan kepada DPR RI pada Rabu (4/9/2025) kemarin.
    “Artinya, memang kemarin Pak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR) menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Temui Mensesneg, BEM SI dan Cipayung Plus Minta Investigasi Dugaan Makar

    Temui Mensesneg, BEM SI dan Cipayung Plus Minta Investigasi Dugaan Makar

    Jakarta –

    Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan Cipayung Plus menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini. Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi, termasuk meminta investigasi dugaan makar pascademo besar-besaran di berbagai daerah.

    “(Aspirasi) Kurang lebih sama dengan apa yang kami sampaikan kemarin di DPR. Artinya memang kemarin Pak Sufmi Dasco menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif, seperti itu,” kata Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap usai audiensi.

    Pasha mengatakan pihaknya mendesak pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI dan pemerintah. Selain itu, lanjut dia, BEM SI Kerakyatan meminta Prabowo agar membentuk tim investigasi dugaan makar.

    “Pertama, mungkin kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini, kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” katanya.

    Ketua BEM UPNVJ Kaleb Otniel Aritonang mengatakan tuntutan 17+8 yang viral bergema di media sosial juga disampaikan ke Istana. Kaleb menyebut Mensesneg Prasetyo telah menerima aspirasi tersebut.

    “Tadi sudah sampaikan oleh kawan-kawan yang masuk dalam dengan Pak Mensesneg dan Pak Mendikti bahwasannya 17+8 harus bisa diakomodir dan Pak Mendikti dan Pak Mensesneg pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini 17+8,” ujar Kaleb.

    “Dan kami, sekali lagi BEM SI kerakyatan, juga menekankan bahwasannya pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak, seperti itu,” imbuhnya.

    Ketum GMNI Risyad Fahlefi mengatakan pihaknya menyampaikan aspirasi mengenai kriminalisasi terhadap para aktivis mahasiswa yang melakukan demo di berbagai daerah. Risyad meminta para aktivis mahasiswa segera dibebaskan.

    “Beberapa yang menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kawan-kawan aktivis di seluruh daerah dan seluruh kabupaten/kota bisa tidak ada yang dilakukan kriminalisasi. Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami,” katanya.

    Ketum PB-HMI Bagas Kurniawan menegaskan pemerintah harus bersungguh-sungguh membenahi seluruh institusi. Dia mendorong m institusi pemerintah berjalan secara inklusif dengan melibatkan masyarakat.

    “Dan yang kedua, tentunya kami dari organisasi mahasiswa juga menekankan serius kepada pemerintah untuk bersungguh-sungguh melakukan perbaikan institusi publik dan membuat institusi publik yang inklusif, yaitu institusi publik yang menyerap aspirasi masyarakat dan mendistribusikan hak,” kata Bagas.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/maa)

  • Viral Sopir Angkot Ciputat Aniaya Penumpang Wanita, Polisi Selidiki

    Viral Sopir Angkot Ciputat Aniaya Penumpang Wanita, Polisi Selidiki

    Tangerang Selatan –

    Rekaman video beredar memperlihatkan seorang sopir angkot D01 Ciputat-Kebayoran Lama melakukan penganiayaan kepada seorang penumpang wanita. Polisi turun tangan menyelidiki kejadian tersebut.

    Dalam rekaman video yang beredar viral di media sosial memperlihatkan sopir angkot tersebut menjambak seorang penumpang perempuan yang berada di jok depan. Peristiwa itu terekam video amatir warga yang melintas di jalan.

    Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq mengaku telah menurunkan anggota untuk mengecek kejadian tersebut. Hasil pengecekan, peristiwa itu terjadi di Jalan Ciputat Raya-Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Kamis (4/9) siang.

    “Kejadiannya masuk wilayah Polsek Kebayoran Lama, tetapi kami sudah mengecek ke pool angkot di Cipayung, Kecamatan Ciputat, Tangsel,” ujar Kompol Bambang saat dihubungi, Kamis (4/9/2025).

    Polsek Ciputat mendatangi pool Angkot D01 untuk mengumpulkan informasi terkait si sopir tersebut. Berdasarkan keterangan pemilik angkot, diketahui angkot tersebut dibawa oleh sopir batangan.

    Saat ini Polsek Ciputat tengah menelusuri korban beserta sopir tersebut. Kompol Bambang menyarankan agar korban membuat laporan polisi.

    “Yang diduga pelaku maupun korban masih proses penyelidikan Unit Reskrim Polsek Ciputat Timur. Kami sarankan agar korban melapor supaya jelas duduk perkaranya,” pungkasnya.

    (mei/imk)

  • Puluhan Mahasiswa Cipayung Pasuruan Demo Damai, Usung Isu Sampah, Infrastruktur hingga Tenaga Kerja

    Puluhan Mahasiswa Cipayung Pasuruan Demo Damai, Usung Isu Sampah, Infrastruktur hingga Tenaga Kerja

    Pasuruan (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi turun ke jalan dan mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (3/9/2025). Mereka menyampaikan sejumlah isu strategis yang belakangan ramai diperbincangkan di masyarakat.

    Aksi tersebut diikuti oleh HMI, GMNI, PMII, dan IMM yang tergabung dalam Cipayung Pasuruan Raya. Dengan duduk bersama di depan kantor DPRD, mereka menegaskan bahwa demo kali ini dilakukan secara damai dan tertib.

    Koordinator lapangan aksi, Dandy yang juga Ketua DPC GMNI Pasuruan, menuturkan mahasiswa tidak ingin gerakan mereka menimbulkan keresahan. Hal ini mengingat banyaknya kawasan industri di Kabupaten Pasuruan dan agar para investor tak takut jika berinvestasi di pasuruan

    Menurut Dandy, ada lima isu utama yang mereka suarakan dalam kesempatan tersebut. Isu itu meliputi sampah, infrastruktur jalan, transportasi umum, narkoba, penyerapan tenaga kerja, pelanggaran HAM di Alas Tlogo, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    “Kami ingin aspirasi ini didengar langsung oleh DPRD dan pemerintah daerah, serta diteruskan ke pusat. Harapan kami agar masalah-masalah ini segera mendapat perhatian serius,” tegasnya.

    Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyambut baik aspirasi mahasiswa yang datang. Ia berjanji akan menindaklanjuti isu-isu yang menjadi rekomendasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD.

    “Kami siap mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini, bukan hanya di depan gedung ini saja. Jika ada rekomendasi yang bersifat nasional, tentu akan kami bawa ke pusat,” katanya.

    Samsul juga mengakui bahwa komunikasi DPRD dengan masyarakat terkadang kurang maksimal. “Kami minta maaf apabila selama ini belum banyak turun ke bawah dan berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat,” ungkapnya.

    Bupati Pasuruan, Rusdi Sutedjo, juga hadir dalam aksi damai tersebut dan memberikan tanggapan langsung. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata atas masukan yang diberikan mahasiswa.

    “Beberapa isu memang nyata terjadi setiap tahun, misalnya kekurangan air. Itu bukan isu lagi, melainkan realita yang memang harus kita selesaikan bersama,” ujar Rusdi.

    Ia menambahkan, permasalahan sampah juga sedang menjadi prioritas pemerintah daerah. “Tahun ini kami akan fokus menangani persoalan sampah agar Pasuruan lebih bersih dan sehat,” jelasnya.

    Terkait isu tenaga kerja, Rusdi menyebut pihaknya sudah melakukan pemetaan kebutuhan lapangan kerja. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Pasuruan punya peluang kerja yang luas, khususnya di sektor industri,” ungkapnya.

    Ia juga menegaskan keseriusan Pemkab Pasuruan dalam pengawasan lingkungan hidup, terutama tambang. “Kalau ada masyarakat menemukan aktivitas tambang yang tidak sesuai aturan, segera laporkan, nanti akan kami tindaklanjuti ke Satgas Tambang,” tegas Rusdi.

    Rusdi menambahkan bahwa pelayanan publik juga menjadi sorotan yang akan dibenahi. “Jika ada layanan yang tidak humanis, segera laporkan, saya tidak akan ragu menindak dan bahkan memindahkan petugas yang bermasalah,” tegasnya.

    Terakhir, Rusdi menyampaikan apresiasinya kepada mahasiswa yang menggelar aksi damai. “Terima kasih kepada para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan tertib, semoga langkah ini membawa kebaikan untuk masyarakat Pasuruan yang makmur dan sejahtera,” pungkasnya. (ada/kun)

  • Mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi Pilih Jalur Dialog, Sampaikan 13 Tuntutan ke Bupati dan DPRD

    Mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi Pilih Jalur Dialog, Sampaikan 13 Tuntutan ke Bupati dan DPRD

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi memilih jalur dialog untuk menyalurkan aspirasi secara terbuka. Cipayung plus yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa tersebut berdialog langsung kepada eksekutif dan legislatif demi menjaga kondusifitas daerah di Gedung DPRD Banyuwangi, Rabu (3/9/2025).

    Organisasi mahasiswa yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), audiensi bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran DPRD. Dalam audiensi tersebut mereka sepakat bersama-sama menjaga kedamaian Banyuwangi.

    Turut hadir dalam kegiatan audiensi Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825/Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo, dan Danlanal Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso.

    Ketua PC PMII Banyuwangi, Muhammad Haddad Alwi Nasyafiallah mengatakan, langkah ini merupakan sikap intelektual mahasiswa. Mereka ingin tetap kritis namun menjaga stabilitas daerah.

    “Sebagai organisasi intelektual, kami Cipayung Plus Banyuwangi bersepakat ini adalah cara-cara intelektual yang kami lakukan, dan semangat kami menjaga Banyuwangi, kabupaten yang kami cintai,” kata Nasya.

    Dalam audiensi terdapat 13 tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aspirasi. Beberapa di antaranya meminta pemerintah pusat mengesahkan RUU Perampasan Aset, meminta reformasi Polri, reformasi birokrasi, menuntut pembatasan periodisasi DPR, penghapusan tunjangan DPR, serta berbagai isu lain di daerah. Semuanya disampaikan secara tertulis kepada Pemkab dan DPRD Banyuwangi.

    Bupati Ipu pun mengapresiasi sikap mahasiswa yang lebih memilih jalur dialog. “Semua ini demi kebaikan dan masyarakat Banyuwangi. Kami atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang diusulkan oleh teman-teman semuanya dari kelompok Cipayung Plus ini,” kata Ipuk.

    Dari 13 tuntutan mahasiswa yang disuarakan, sebagian bisa langsung dieksekusi di tingkat Banyuwangi. Beberapa usulan berkaitan dengan pendidikan dan pelayanan publik yang telah berjalan sebelumnya.

    Sementara Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara mengucapkan terimakasih kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya dengan cara yang elegan dan santun. Pihaknya berjanji akan meneruskan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat.

    “Kami berkomitmen menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, mana yang menjadi bagian kewenangan kita di daerah maupun yang harus diteruskan ke pemerintah pusat,” jelas Made. [kun]

  • Mahasiswa Cipayung Tuban Gelar Aksi Damai, Bawa 6 Tuntutan

    Mahasiswa Cipayung Tuban Gelar Aksi Damai, Bawa 6 Tuntutan

    Tuban (beritajatim.com) – Massa aksi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Tuban dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Tuban, Rabu (3/9/2025). Aksi tersebut berlangsung damai setelah para mahasiswa ditemui langsung oleh Ketua DPRD Tuban Sugiantoro, didampingi para Wakil Ketua DPRD I, II, III serta Ketua Komisi.

    Ketua HMI Tuban, Agus Siswanto, menyampaikan enam tuntutan utama mahasiswa, yaitu:

    1. Menuntut DPRD Tuban hingga DPR RI segera membatalkan kenaikan tunjangan dan fasilitas anggota DPR, sejalan dengan keputusan Presiden pada 31 Agustus.

    2. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.

    3. Mengusut tuntas dan membuka transparansi kasus Affan Kurniawan.

    Massa aksi Cipayung Tuban saat ditemui Ketua DPRD Tuban. [foto: Diah Ayu/beritajatim.com]4. Mendesak DPRD mengkaji ulang pasal 7a dan 7b terkait pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.

    5. Meminta wakil rakyat yang dianggap toxic segera diberhentikan.

    6. Mendesak pembenahan serius terhadap seluruh institusi publik.

    Selain tuntutan nasional, mahasiswa juga mengangkat dua isu lokal: anggaran pengadaan mobil dinas Inspektorat senilai Rp2,2 miliar di tengah kebijakan efisiensi, serta evaluasi tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Tuban.

    “Sebetulnya kami juga membawa dua tuntutan lokal tentang anggaran mobil dinas Inspektorat yang mencapai Rp2,2 miliar di tengah efisiensi, serta evaluasi kembali tunjangan perumahan DPRD Tuban,” tegas Agus.

    Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menyampaikan apresiasi atas jalannya aksi yang tertib tanpa tindakan anarkis.

    “Kami berterima kasih kepada massa aksi yang hari ini berjalan damai, juga kepada aparat yang mengamankan serta rekan media yang menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

    Sugiantoro menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. DPRD Tuban berkomitmen mengirimkan surat ke DPR RI terkait enam tuntutan mahasiswa, sekaligus mengevaluasi kebijakan tunjangan di tingkat daerah.

    “Pada intinya, tunjangan yang sudah melekat kepada kami akan dievaluasi secara betul-betul. Sedangkan untuk Inspektorat, dalam pelaksanaannya seharusnya memperhatikan kondisi efisiensi. Maka hal ini juga akan kami evaluasi,” pungkasnya. [dya/but]