kab/kota: Cipayung

  • Residivis di Depok Mengaku Ditipu, Dijanjikan Kerja Tukang Las Malah Jadi Kurir Narkoba
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        30 Mei 2025

    Residivis di Depok Mengaku Ditipu, Dijanjikan Kerja Tukang Las Malah Jadi Kurir Narkoba Megapolitan 30 Mei 2025

    Residivis di Depok Mengaku Ditipu, Dijanjikan Kerja Tukang Las Malah Jadi Kurir Narkoba
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com 
    – Warga Depok berinisial MA (30) alias Tempe mengaku dibohongi sehingga terpaksa menjadi
    kurir narkoba
    .
    Residivis kasus narkoba itu bilang, awalnya ia dijanjikan pekerjaan oleh temannya ketika dahulu ditahan di lapas. Namun, MA ternyata diminta mengirimkan ganja. 
    “Awalnya tuh disuruh kerja (jadi) tukang las aluminium, enggak tahunya ambil barang (kirim ganja),” kata MA kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).
    MA mengaku tidak sempat menolak karena sudah terlanjur dalam perjalanan. Ia pun memutuskan tetap mengirim paket narkoba siap edar itu.
    “Ya sudah terlanjur di jalan,” ungkap MA.
    MA juga mengaku tidak pernah bertemu langsung dengan rekan yang memberinya pekerjaan itu. Katanya, komunikasi hanya mengandalkan pesan singkat WhastsApp.
    Adapun dari pengakuan MA, ia ditugaskan sebagai kurir atas perintah temannya bernama Mamei, yang disebut mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas.
    “Jadi dia tempel paket, dia kirim foto ke yang menyuruhnya, yang (diduga) di dalam (lapas). Jadi dia tidak pernah komunikasi sama korban-korban,” ujar Kapolsek Tajur Halang Iptu Tamar Bekti, Jumat.
    MA dijanjikan Rp 4,5 juta untuk menjadi kurir narkoba dan mengedarkannya ke beberapa titik.
    Namun, belum selesai menjalankan aksinya, MA diciduk Polsek Tajur Halang, Kabupaten Bogor.
    “(Dijanjikan upah) Rp 4.500.000. Tapi kemarin dia baru keluar dari lapas, dia baru mau coba lagi. Belum sampai mengedarkan, dia sudah ketangkap sama kita,” ujar Tamar.
    MA ditangkap di rumah kontrakannya wilayah Kampung Bulak Cipinang, Cipayung, Kota Depok, Jumat (16/5/2025).
    Tamar menjelaskan, penangkapan MA bermula dari informasi yang menyebutkan adanya aktivitas pengiriman narkoba di wilayah Kampung Bulak Cipinang.
    Saat menggerebek rumah kontrakan MA, ditemukan sejumlah sabu dan ganja yang disimpan di rak piring serta kulkas.
    “Sabunya itu totalnya ada 125 gram. Ada beberapa paket, ada yang 7, ada yang 1, ada yang 25. Totalnya ganjanya ada 919 gram. Mungkin dari sananya isinya mencapai satu kilogram kali ya. Tapi sampai sini enggak sampai segitu karena sudah kering,” jelas Tamar.
    Polisi kini masih memburu sosok Mamei yang diduga merupakan tahanan di Lapas Tangerang.
    “Informasi yang kami dapat dari Tempe ini ada temannya bernama Mamei, dia DPO. Pelaku bilang, Mamei ini memang di Lapas Tangerang,” ucap Tamar.
    Atas perbuatannya, MA dikenakan Pasal 114 Ayat 2 Pasal 112 Ayat 2, Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara paling lama seumur hidup.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kurir Narkoba yang Diduga Jaringan Lapas Dijanjikan Upah Rp 4,5 Juta
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        30 Mei 2025

    Kurir Narkoba yang Diduga Jaringan Lapas Dijanjikan Upah Rp 4,5 Juta Megapolitan 30 Mei 2025

    Kurir Narkoba yang Diduga Jaringan Lapas Dijanjikan Upah Rp 4,5 Juta
    Tim Redaksi

    DEPOK, KOMPAS.com
    – Warga Depok berinisial MA (30) alias Tempe, dijanjikan Rp 4,5 juta untuk menjadi
    kurir narkoba
    dan mengedarkannya ke beberapa titik.
    Namun, belum sempat menjalankan aksinya, MA telah diciduk Polsek Tajur Halang, Kabupaten Bogor.
    “(Dijanjikan upah) Rp 4.500.000. Tapi kemarin dia baru keluar dari lapas, dia baru mau coba lagi. Belum sampai mengedarkan, dia sudah ketangkap sama kita,” ujar Kapolsek Tajur Halang Iptu Tamar Bekti dalam keterangannya, Jumat (30/5/2025).
    MA ditangkap di rumah kontrakannya wilayah Kampung Bulak Cipinang, Cipayung, Kota Depok, Jumat (16/5/2025).
    Tamar menjelaskan, penangkapan MA bermula dari informasi yang menyebutkan adanya aktivitas pengiriman narkoba di wilayah Kampung Bulak Cipinang.
    Saat menggerebek rumah kontrakan MA, ditemukan sejumlah sabu dan ganja yang disimpan di rak piring serta kulkas.
    “Sabunya itu totalnya ada 125 gram. Ada beberapa paket, ada yang 7, ada yang 1, ada yang 25. Totalnya ganjanya ada 919 gram. Mungkin dari sananya isinya mencapai satu kilogram kali ya. Tapi sampai sini enggak sampai segitu karena sudah kering,” jelas Tamar.
    Dari pengakuan MA, ia ditugaskan sebagai kurir atas perintah temannya bernama Mamei, yang disebut mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas.
    MA mengaku tidak pernah menghubungi langsung Mamei karena koordinasi dilakukan melalui pesan singkat di WhatsApp.
    “Jadi dia tempel paket, dia kirim foto ke yang menyuruhnya, yang (diduga) di dalam (lapas). Jadi dia tidak pernah komunikasi sama korban-korban,” ucap Tamar.
    Polisi kini masih memburu sosok Mamei yang diduga merupakan tahanan di Lapas Tangerang.
    “Informasi yang kami dapat dari Tempe ini ada temannya bernama Mamei, dia DPO. Pelaku bilang, Mamei ini memang di Lapas Tangerang,” ucap Tamar.
    Sementara, MA sendiri merupakan residivis kasus yang sama.
    Atas perbuatannya, MA dikenakan Pasal 114 Ayat 2 Pasal 112 Ayat 2, Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara paling lama seumur hidup.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPBD Jaktim siagakan 50 personel untuk mitigasi bencana selama libur

    BPBD Jaktim siagakan 50 personel untuk mitigasi bencana selama libur

    personel yang mendapat tugas jaga ini masing-masing mengkoordinasikan satu sampai dua kelurahan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jakarta Timur menyiagakan 50 personel untuk memitigasi adanya bencana selama libur dan cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus dan libur akhir pekan yang berlangsung pada 29 Mei-1 Juni.

    “Kami menyiagakan sebanyak 50 personel untuk mengantisipasi adanya bencana selama libur panjang ” kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinator Wilayah BPBD Jakarta Timur Sukendar saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Sukendar menyebut 50 personel itu dibagi dalam tiga kategori, yakni ada yang sifatnya bekerja kapan saja serta memantau dari rumah jika ada panggilan darurat (on call) terkait bencana sebanyak 15 orang. Lalu, 15 orang piket selama 24 jam, 15 orang lepas piket, dan lima orang lainnya sebagai tenaga admin dan berjaga di markas.

    Menurut Sukendar, personel yang mendapat tugas jaga ini masing-masing mengkoordinasikan satu sampai dua kelurahan. Khususnya untuk kelurahan yang tidak rawan seperti Pisangan Timur, Kramat Jati, Cilangkap, Ceger, dan Cipayung bisa ditangani satu orang.

    “Karena minimnya jumlah sumber daya manusia (SDM), maka 65 kelurahan ditangani oleh 50 orang,” ucap Sukendar.

    Lebih lanjut, Sukendar menjelaskan para personel ini diberi kewenangan jika terjadi bencana bisa langsung melakukan penanganan awal.

    Kemudian, personel juga diberi tugas untuk memonitor wilayah melalui WhatsApp grup, berkoordinasi dengan kelurahan, memeriksa wilayah, dan mengecek kondisi sarana dan prasarana yang ada di kelurahan seperti perahu Polyethylene (PE), tenda, dan lainnya.

    “Jika terjadi bencana maka masyarakat disarankan melaporkan ke nomor panggilan darurat 112 dan pasti akan kita tindak lanjuti,” ucap Sukendar.

    Sementara itu, berdasarkan data saat ini, sarana prasarana milik BPBD Kota Jakarta Timur yang tersebar di 65 kelurahan ini masing-masing yakni, perahu karet delapan unit, perahu PE 63 unit, perahu jerigen dua unit, perahu aluminium dua unit, dan dayung 140 unit.

    Kemudian tenda pengungsi 33 unit, tenda posko tujuh unit, baju pelampung (life jacket) 14 unit, pelampung cincin 160 unit, senter 446 unit, senter CSR tiga unit.

    Selain itu, ban dalam truk 124 unit, megafon (toa) 174 unit, tempat tidur lipat 214 unit, tangga aluminium 19 unit, bilik isolasi 190 unit, dan tali tambang empat unit.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video Badut Pengemis Bawa Anak Viral, Pemkot Jaktim Tertibkan PMKS hingga Dini Hari
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        27 Mei 2025

    Video Badut Pengemis Bawa Anak Viral, Pemkot Jaktim Tertibkan PMKS hingga Dini Hari Megapolitan 27 Mei 2025

    Video Badut Pengemis Bawa Anak Viral, Pemkot Jaktim Tertibkan PMKS hingga Dini Hari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur kembali menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Senin (26/5/2025) malam hingga Selasa dini hari.
    Langkah ini merupakan tindak lanjut dari video viral yang memperlihatkan seorang pengemis berkostum badut membawa anak kecil yang selalu tertidur di kawasan Stasiun Klender Baru, Jakarta Timur.
    “Penertiban dilakukan oleh petugas gabungan dari Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial (P3S) Dinas Sosial, Satpol PP Kecamatan Duren Sawit, dan pihak kepolisian,” ujar Kepala Satpol PP Kecamatan Duren Sawit Jamal kepada wartawan, Selasa (27/5/2025).
    Jamal menyebutkan, dalam operasi tersebut, tiga PMKS berhasil ditangkap dan langsung dibawa ke Panti Sosial Cipayung untuk dibina lebih lanjut.
    “Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak mendukung keberadaan PMKS karena ini merupakan salah satu keluhan warga,” tambahnya.
    Sebelumnya, pada Minggu sore, petugas P3S sempat gagal menertibkan pengemis perempuan berkostum badut di Stasiun Klender Baru.
    Saat hendak diamankan, pengemis tersebut berteriak histeris dan mengundang perhatian.
    Aksi tersebut memicu reaksi dari sejumlah preman di sekitar lokasi yang diduga membela si pengemis dan menghalangi petugas.
    “Petugas sudah mau bawa, tapi akhirnya dilepas karena dihalangi. Dinas Sosial akhirnya hanya memberikan edukasi di tempat,” ujar Saipul (40), warga sekitar yang menjadi saksi mata.
    Setelah kejadian itu, menurut keterangan Saipul, pengemis tersebut tidak terlihat lagi di area Stasiun Klender Baru.

     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD usulkan pemerataan sekolah di Jakarta

    DPRD usulkan pemerataan sekolah di Jakarta

    Kami usul untuk dinas pendidikan agar dibangun sekolah SMP, SMA atau SMK di beberapa kelurahan,

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengusulkan agar ada pemerataan sekolah, terutama untuk jenjang SMP dan SMA karena tidak sebanding dengan jumlah SD.

    “Kami usul untuk dinas pendidikan agar dibangun sekolah SMP, SMA atau SMK di beberapa kelurahan,” kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) masih kalah jauh jumlahnya dengan sekolah dasar (SD).

    Thamrin mengaku, banyak menerima keluhan orang tua murid yang kesulitan mendapat sekolah, khususnya setelah peserta didik lulus dari SD.

    Sementara beberapa orang tua murid juga mengeluhkan kurangnya sekolah untuk jenjang SMA dan SMK di wilayah Jakarta Timur.

    Ia menyatakan bahwa banyak usulan dari masyarakat untuk dibangun SMP Negeri di Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cawang, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Kebon Bawang, Kelurahan Pademangan Barat, Kelurahan Duri Kosambi, dan Kelurahan Kamal.

    “Untuk tingkat SMA, di Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung, Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung, Kelurahan Pondok Kopi dan Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas,” kata Thamrin.

    Selain di wilayah Jakarta Timur, dia juga meminta adanya SMA dan SMK di wilayah lain, seperti Kelurahan Pademangan Timur, Kelurahan Kamal Muara, dan Kelurahan Ancol.

    Sementara itu, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengimbau agar dinas pendidikan juga memperhatikan jurusan yang tersedia di SMK.

    Justin berharap jurusan-jurusan di SMK harus sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

    “SMK ini harus ada link and match antara kebutuhan industri yang masih bisa berkembang di Jakarta,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Wali Kota Kediri Ajak PMII Ambil Peran Strategis di Harlah ke-65

    Wakil Wali Kota Kediri Ajak PMII Ambil Peran Strategis di Harlah ke-65

    Kediri (beritajatim.com) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merayakan hari lahir (Harlah) ke-65 di Ruang Joyoboyo, Kota Kediri,  Sabtu (10/5/2025), dengan tema “Generasi Hebat, Penggerak Perubahan”. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin Thoha, yang mengajak seluruh kader PMII untuk mengambil peran besar dalam pembangunan Kota Kediri.

    Dalam sambutannya, Qowimuddin atau yang akrab disapa Gus Qowim, mengapresiasi kontribusi PMII selama enam dekade lebih dalam mencetak generasi muda yang unggul dan berkomitmen terhadap kemajuan bangsa.

    “Hari ini kita tidak hanya mengenang perjalanan panjang PMII selama 65 tahun. Tetapi juga untuk menegaskan kembali peran kita semua sebagai generasi hebat, penggerak perubahan sesuai dengan tema. Saya mengapresiasi kehadiran PMII yang telah konsisten menjadi organisasi yang melahirkan kader-kader unggul, berwawasan keislaman, dan juga berkomitmen tinggi terhadap kemajuan bangsa,” ujar Gus Qowim.

    Ia menyampaikan bahwa PMII diharapkan mampu bersinergi dalam mendukung visi “Kota Kediri MAPAN” (Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni), yang dijabarkan melalui tujuh program unggulan Sapta Cita.

    “Semua cita ini tidak mungkin terwujud tanpa peran serta semua elemen. Termasuk sahabat-sahabat PMII. Mohon dukungan agar Mbak Wali dan saya dapat mewujudkan Kota Kediri MAPAN,” tambahnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Gus Qowim juga menyampaikan empat isu strategis yang dapat menjadi ruang kolaborasi antara PMII dan Pemerintah Kota Kediri. Pertama, penguatan sumber daya manusia muda yang melek teknologi dan berkarakter kebangsaan. Kedua, moderasi beragama dan ketahanan sosial. Ketiga, peran alumni PMII dalam tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan akuntabel. Keempat, peran kader sebagai penggerak sosial dan ekonomi kerakyatan.

    “Perubahan tidak akan terjadi tanpa keberanian, dan keberanian tidak akan berarti tanpa ilmu dan akhlak. Saya berharap dengan tradisi keilmuannya yang kuat PMII bisa terus menjadi garda terdepan dalam melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan. Tentunya yang berintegritas, visioner, dan berakar pada nilai-nilai luhur bangsa,” tegas Gus Qowim.

    Acara Harlah ke-65 PMII ini juga dihadiri oleh perwakilan Forkopimda, Majelis Dewan Kehormatan Ahmad Subakir, Ketua Majelis Cabang Zaini, Ketua GP Ansor Baihaqi, Ketua Pengurus Cabang PMII Kediri Novikha Istyana, jajaran Cipayung Plus, serta tamu undangan lainnya. [nm/suf]

  • MBG di SDN Utan Jaya Depok Disebut Macet Selama Sekolah Disegel Ahli Waris 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Mei 2025

    MBG di SDN Utan Jaya Depok Disebut Macet Selama Sekolah Disegel Ahli Waris Megapolitan 9 Mei 2025

    MBG di SDN Utan Jaya Depok Disebut Macet Selama Sekolah Disegel Ahli Waris
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut tak terdistribusi ke
    SDN Utan Jaya
    , Cipayung, Kota Depok selama beberapa hari lantaran bangunan sekolah sempat disegel terduga ahli waris. 
    Hal ini disampaikan salah seorang wali murid bernama Alifah (57) yang menyebut MBG tak terdistribusi sejak Selasa (6/5/2025).
    “Pas Selasa itu gerbang (sekolah) sudah dikunci, tapi yang pintu kecil masih kebuka, jjadi cucu masih sempat sekolah. Itu dia mulai enggak dapat MBG,” kata Alifah kepada
    Kompas.com
    di lokasi, Jumat (9/5/2025). 
    Sehari setelahnya atau Rabu (7/5/2025), Alifah kembali mengantar cucunya ke SDN Utan Jaya. Pagi itu, akses masuk gedung sekolah sepenuhnya terblokir karena gerbang disegel. 
    Pihak sekolah pun terpaksa meliburkan aktivitas belajar mengajar hari itu. Siswa diminta belajar dan mengerjakan tugas dari rumah melalui grup WhatsApp.
    “Rabu kan diliburkan ya karena pagarnya tertutup rapat, terus dilas juga. Jadi sekolah diliburkan sampai kemarin hari Kamis (8/5/2025),” tutur Alifah.
    Meski segel telah dibuka dan aktivitas belajar mengajar kembali normal pada Jumat hari ini, MBG disebut belum terdistribusi lagi.
    “Mungkin masih berisiko atau memang lagi ada masalah,” ujar Alifah.
    Oleh karena penyegelan bukan kali pertama terjadi, Alifah khawatir hal serupa terulang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah.
    “Bikin khawatirlah, apalagi bukan sekalinya kejadian. Kalau masih belum selesai (urusannya), kepikiran pindahin cucu ke sekolah lain,” lanjutnya.
    Sebagaimana diketahui, SDN Utan Jaya kembali disegel oleh terduga ahli waris pada Rabu (7/5/2025). Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, gerbang sisi paling kiri sekolah tampak digembok menggunakan rantai besi.
    Namun, sehari setelahnya atau Kamis (8/5/2025), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membongkar segel tersebut.
    Adapun penyegelan pertama terjadi saat hari pertama masuk sekolah, Senin (6/1/2025). Saat itu, gerbang utama SDN Utan Jaya ditutup menggunakan bambu.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, Rabu (8/1/2025), bambu menyilang dan kayu menutup gerbang utama sekolah tersebut.
    Namun, di samping gerbang berwarna hitam itu ada akses jalan kecil yang tak ditutup, sehingga bisa diakses para murid dan guru. Tampak siswa-siswi SDN Utan Jaya keluar melalui akses jalan tersebut.
    Sementara, di bagian depan gerbang utama yang terpasang bambu menyilang, terdapat spanduk putih besar bertuliskan “Stop kegiatan sekolah sebelum tanah ini kompen (dibayar). Ngontrak tanah= X, Bayar tanah= X”. Tulisan itu dibuat menggunakan cat semprot.
    Tepat di atas gerbang utama juga terdapat dua spanduk yang memuat keterangan bahwa lahan sekolah tersebut bukan milik pemerintah Kota Depok.
    “Perhatian. Tanah dan bangunan ini dari tahun 1970 s/d 2024 bukan kepemilikan pemerintah Kota Depok. Masih murni kepemilikan tanah dan bangunan milik H Namid bin M Sairan pendiri yayasan SD swasta dari tahun 1970 s/d tahun 2024. Demi hukum belum pernah dihibahkan yang berbentuk apa pun kepada pemerintah,” bunyi spanduk tersebut.
    Di samping spanduk itu, terdapat spanduk lain yang memuat permohonan maaf ke seluruh siswa dan warga SDN Utan Jaya.
    “Kami tidak menyegel! Tapi menyatakan kembali kebenaran hak waris kami sesuai letter C No 603/836 Persil 156, atas nama H Namid bin Sairan yang tercatat dalam buku C desa/kelurahan Pondok Jaya Cipayung Depok”.
    “Kami harapkan pemerintah dapat secepatnya menyelesaikan hal ini dengan lebih arif bijaksana dan keadilan restoratif. Dan permohonan maaf kepada seluruh siswa dan warga sekolah atas keadaan ini. Dan mohon dibantu suarakan kebeneran ini demi keadilan yang hakiki,” bunyi spanduk itu.
    Adapun Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Sutarno, mengatakan, lahan SDN Utan Jaya awalnya milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
    Semula, sebelum Kota Depok lahir, wilayah tersebut masuk Kabupaten Bogor. Sejak dulu, lahan tersebut disebut sudah digunakan sebagai sekolah.
    Hal ini disampaikan Sutarno usai menggelar mediasi terkait sengketa lahan SDN Utan Jaya yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Depok, terduga ahli waris pemilik lahan, pihak sekolah, dan stakeholder terkait.
    “Hasil rapat tersebut adalah Bu Sekda memberi penjelasan kaitannya dengan sejarah sekolah tersebut,” ucap Sutarno kepada
    Kompas.com
    , Kamis (9/1/2025).
    Pada tahun 1999, Depok berdiri sendiri sebagai kota, hasil pemekaran dari Kabupaten Bogor. Kecamatan Cipayung pun masuk wilayah Kota Depok.
    Menyusul pemekaran ini, lahan SDN Utan Jaya dilimpahkan dari pemerintah Kabupaten Bogor ke pemerintah Kota Depok.
    “Maka status aset itu kan dilimpahkan ke Depok, hanya untuk status surat tanahnya itu kan dalam bentuk girik (letter C),” terang Sutarno.
    Menurut Sutarno, terjadi salah paham antara Pemkot Depok dengan pihak H Namid Bin M Sairan yang mengeklaim memiliki lahan tersebut.
    Dalam mediasi, pihak yang mengeklaim sebagai ahli waris masih bersikukuh mereka memiliki lahan tersebut.
    Meski begitu, terduga ahli waris tersebut bersedia untuk mencabut bambu yang menyegel gerbang SDN Utan Jaya, termasuk menurunkan atribut protes yang terpasang di gerbang sekolah.
    “Selanjutnya, kalau memang masih ada hal-hal yang belum clear, silahkan saja nanti ahli waris mengajukan gugatan,” jelas Sutarno.
    “Nanti bukan dari kita yang memutuskan, berarti nanti yang memutuskan adalah pengadilan,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tekan Penyebaran Tuberkulosis, Pemkot Jaktim Gencarkan Kampung Siaga TBC
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Mei 2025

    Tekan Penyebaran Tuberkulosis, Pemkot Jaktim Gencarkan Kampung Siaga TBC Megapolitan 9 Mei 2025

    Tekan Penyebaran Tuberkulosis, Pemkot Jaktim Gencarkan Kampung Siaga TBC
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota (Pemkot)
    Jakarta Timur
    akan menggencarkan
    Kampung Siaga

    Tuberkulosis
    (
    TBC
    ) untuk menekan tingginya angka TBC di wilayah tersebut.
    “Jadi sebenernya untuk provinsi DKI Jakarta, tak terkecuali Jakarta Timur, sudah memulai satu tahun yang lalu untuk peluncuran
    kampung siaga
    atau bebas TBC, dan salah satunya di Kampung Rambutan ini adalah yang dinilai terbaik dalam penanganan pengentasan TBC tersebut,” ujar Wali Kota Jakarta Timur Munjirin di Kantor kelurahan Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Jumat (9/5/2025).
    Munjirin menjelaskan, Pemkot Jakarta Timur dan Kementerian Kesehatan akan terus berupaya menekan penyebaran TBC.
    “Jadi nanti ke depannya mungkin dengan ada Kementerian ke sini, sudah disampaikan nanti kita akan lebih masif lagi (mengurangi penyebaran TBC) karena ini gerakan bisa sukses bisa selesai tidak hanya mengandalkan SKPD saja, tapi dari Pemda juga,” ungkap Munjirin.
    Selain itu, Munjirin berencana mengadakan lomba untuk mendukung pengurangan angka TBC di Jakarta Timur.
    “Ya nanti kita sampaikan untuk memacu itu, nanti mungkin masing-masing kampus yang diusulkan oleh Pak Lurah akan kita lombakan untuk mencari berlomba-lomba mengentaskan TBC ini. Jadi nanti Pak Lurah akan menggandeng seluruh masyarakat dan
    stakeholder
    ,” ucapnya.
    Sebelumnya, Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Jakarta Timur mencatat ada 2.645 warga Jakarta Timur yang terjangkit
    tuberkulosis
    (TBC) selama periode Januari-Maret 2025.
    Berdasarkan data, 2.645 warga yang terjangkit TBC berasal dari 10 kecamatan di Jakarta Timur, yakni Cakung (225), Cipayung (90), Ciracas (132), Duren Sawit (141), Jatinegara (206), Kramatjati (106), Makasar (82), Matraman (84), Pasar Rebo (83), Pulogadung (193), dan rumah sakit (1.303).
    Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Timur Herwin Meifendy menyampaikan, ribuan pasien yang terjangkit TBC akan diberikan pengobatan selama beberapa bulan ke depan untuk proses penyembuhan.
    Herwin berujar, tingkat keberhasilan pengobatan pasien TBC mencapai 65 persen. Jika pasien TBC terputus pengobatannya, mereka harus memulai kembali pengobatan dari awal.
    “Untuk masyarakat Jakarta Timur untuk datang ke puskesmas ke klinik atau rumah sakit untuk memeriksakan diri, pemeriksaan gratis, pengobatan gratis,” ungkap Herwin. Lebih lanjut, Herwin menjelaskan penyebab kecamatan Cakung dan Pulogadung menjadi wilayah dengan kasus TBC tertinggi di Jakarta Timur.
    “Karena Cakung terbanyak (warganya) di Jakarta Timur. Kemudian juga kalau di Pulogadung itu migrasi orang, karena ada terminal dan sebagainya, berdekatan dengan daerah-daerah penyelenggara lainnya,” ucap Herwin.
    Herwin menyebutkan bahwa dari 2.645 kasus yang tercatat, sebanyak 324 di antaranya adalah anak-anak. Dia menjelaskan, penyebaran TBC pada anak sering kali terjadi akibat kontak erat dengan orang terdekat.
    “Bisa juga dari orang kontak terdekat, orang kontak terdekat itu orang serumah. Artinya mereka yang erat ya kontak erat dengan orang yang serumah, bisa juga teman bermain atau tetangga,” ujar Herwin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SDN Utan Jaya Disegel Ahli Waris, Wali Murid Akan Pindahkan Anaknya ke Sekolah Lain
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Mei 2025

    SDN Utan Jaya Disegel Ahli Waris, Wali Murid Akan Pindahkan Anaknya ke Sekolah Lain Megapolitan 9 Mei 2025

    SDN Utan Jaya Disegel Ahli Waris, Wali Murid Akan Pindahkan Anaknya ke Sekolah Lain
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –

    Wali murid
    berencana memindahkan anaknya ke sekolah lain imbas 
    SDN Utan Jaya
    ,
    Cipayung
    , Kota Depok diduga disegel ahli waris. 
    Salah satu
    wali murid
    Alifah (57) mengatakan
    SDN Utan Jaya disegel
    terduga ahli waris bukan pertama kali. Penyegelan tersebut juga membuat kegiatan belajar mengajar siswa terganggu. 
    “Bikin khawatir lah ibu, apalagi bukan sekalinya kejadian. Kalau masih belum selesai (urusannya), kepikiran pindahin cucu ke sekolah lain,” kata Alifah kepada Kompas.com di lokasi, Jumat.
    Dirinya mengaku sudah mendiskusikan rencana pindah sekolah bersama orangtua anak tersebut. 
    Saat gerbang utama SDN Utan Jaya disegel pada Selasa (6/5/2025), sang anak bertanya alasan masuk sekolah lewat pintu kecil.
    “Cucu saya juga nanya ‘kenapa sih kita pintunya masuk dari gerbang yang kecil?’. Saya cuma bisa jawab kalau motor lagi enggak bisa masuk ke sekolah,” jelasnya.
    Selain itu, menurut dia, Pemerintah Kota Depok juga tidak serius menyelesaikan konflik lahan tersebut dengan ahli waris. 
    “Sudah kejadian dua kali, tapi ya saya mikirnya sebagai orang awam kenapa pemerintah enggak bisa menyelesaikannya,” tutur Alifah.
    Kegiatan belajar mengajar siswa-siswi SDN Utan Jaya di Jalan Utan Jaya, Cipayung, Kota Depok sempat terhambat pada hari pertama masuk sekolah, Senin (6/1/2025).
    Pasalnya, gerbang utama akses masuk sekolah tersebut sempat ditutup menggunakan bambu.
    Pengamatan Kompas.com di lokasi, Rabu (8/1/2025), bambu menyilang dan kayu menutup gerbang utama sekolah tersebut.
    Namun, di samping gerbang berwarna hitam itu ada akses jalan kecil yang tak ditutup, sehingga bisa diakses para murid dan guru.
    Tampak siswa-siswi SDN Utan Jaya keluar melalui akses jalan tersebut.
    Sementara, di bagian depan gerbang utama yang terpasang bambu menyilang, terdapat spanduk putih besar bertuliskan “Stop kegiatan sekolah sebelum tanah ini kompen (dibayar). Ngontrak tanah= X, Bayar tanah= X”. Tulisan itu dibuat menggunakan cat semprot.
    Tepat di atas gerbang utama juga terdapat dua spanduk yang memuat keterangan bahwa lahan sekolah tersebut bukan milik pemerintah Kota Depok.
    “Perhatian. Tanah dan bangunan ini dari tahun 1970 s/d 2024 bukan kepemilikan pemerintah Kota Depok. Masih murni kepemilikan tanah dan bangunan milik H Namid bin M Sairan pendiri yayasan SD swasta dari tahun 1970 s/d tahun 2024. Demi hukum belum pernah dihibahkan yang berbentuk apa pun kepada pemerintah,” bunyi spanduk tersebut.
    Di samping spanduk itu, terdapat spanduk lain yang memuat permohonan maaf ke seluruh siswa dan warga SDN Utan Jaya.
    “Kami tidak menyegel! Tapi menyatakan kembali kebenaran hak waris kami sesuai letter C No 603/836 Persil 156, atas nama H Namid bin Sairan yang tercatat dalam buku C desa/kelurahan Pondok Jaya Cipayung Depok”.
    Adapun Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Sutarno, mengatakan, lahan SDN Utan Jaya awalnya milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
    Semula, sebelum Kota Depok lahir, wilayah tersebut masuk Kabupaten Bogor.
    Sejak dulu, lahan tersebut disebut sudah digunakan sebagai sekolah.
    Hal ini disampaikan Sutarno usai menggelar mediasi terkait
    sengketa lahan
    SDN Utan Jaya yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Depok, terduga ahli waris pemilik lahan, pihak sekolah, dan stakeholder terkait.
    “Kami harapkan pemerintah dapat secepatnya menyelesaikan hal ini dengan lebih arif bijaksana dan keadilan restoratif. Dan permohonan maaf kepada seluruh siswa dan warga sekolah atas keadaan ini. Dan mohon dibantu suarakan kebenaran ini demi keadilan yang hakiki,” ucap Sutarno kepada Kompas.com, Kamis (9/1/2025).
    Pada tahun 1999, Depok berdiri sendiri sebagai kota, hasil pemekaran dari Kabupaten Bogor. Kecamatan Cipayung pun masuk wilayah Kota Depok.
    Menyusul pemekaran ini, lahan SDN Utan Jaya dilimpahkan dari pemerintah Kabupaten Bogor ke pemerintah Kota Depok.
    “Hasil rapat tersebut adalah Bu Sekda memberi penjelasan kaitannya dengan sejarah sekolah tersebut,” terang Sutarno.
    Menurut Sutarno, terjadi salah paham antara Pemkot Depok dengan pihak H Namid Bin M Sairan yang mengeklaim memiliki lahan tersebut.
    Dalam mediasi, pihak yang mengeklaim sebagai ahli waris masih bersikukuh mereka memiliki lahan tersebut.
    Meski begitu, terduga ahli waris tersebut bersedia untuk mencabut bambu yang menyegel gerbang SDN Utan Jaya, termasuk menurunkan atribut protes yang terpasang di gerbang sekolah.
    “Maka status aset itu kan dilimpahkan ke Depok, hanya untuk status surat tanahnya itu kan dalam bentuk girik (letter C),” jelas Sutarno.
    “Selanjutnya, kalau memang masih ada hal-hal yang belum clear, silakan saja nanti ahli waris mengajukan gugatan,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SDN Utan Jaya Disegel Ahli Waris, Wali Murid Akan Pindahkan Anaknya ke Sekolah Lain
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Mei 2025

    Segel SDN Utan Jaya Depok Dibuka, Gembok Dibongkar dan Spanduk Protes Dicopot Megapolitan 9 Mei 2025

    Segel SDN Utan Jaya Depok Dibuka, Gembok Dibongkar dan Spanduk Protes Dicopot
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Aktivitas di
    SDN Utan Jaya
    , Cipayung, Kota Depok, kembali normal, Jumat (9/5/2025), usai bangunan sempat disegel terduga ahli waris. 
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, dua gembok yang semula digunakan untuk menyegel pagar sekolah kini hanya dibiarkan menggantung di jeruji pagar besi. Terlihat bekas pengelasan di sekitar gembok yang digantung.
    Lalu, dua spanduk protes yang diduga dipasang ahli waris sejak penyegelan pertama pada Januari 2025 juga sudah dicopot dari dinding depan sekolah.
    Para murid pun terlihat berlalu-lalang di halaman sekolah. Beberapa di antaranya keluar masuk sekolah untuk membeli camilan dari pedagang kaki lima (PKL) di depan SDN Utan Jaya. 
    Alifah (57), salah seorang wali murid bercerita, aktivitas belajar mengajar di SDN Utan Jaya baru kembali normal pada hari ini.
    Sebelumnya, selama dua hari yakni Rabu dan Kamis, 7-8 Mei 2025, siswa hanya mendapat tugas untuk dikerjakan di rumah. 
    “Dari hari Rabu (7/5/2025) sudah diliburkan sekolahnya karena pagarnya dilas, terus pagar yang kecil juga digembok,” kata Alifah kepada
    Kompas.com
    di lokasi. 
    Oleh karena penyegelan ini tak sekali terjadi, Alifah sempat berpikir untuk memindahkan cucunya itu ke sekolah lain.
    “Cucu saya juga nanya ‘Kenapa sih kita pintunya masuk dari gerbang yang kecil?’. Saya cuma bisa jawab kalau motor lagi enggak bisa masuk ke sekolah,” terangnya.
    Sebagaimana diketahui, SDN Utan Jaya kembali disegel oleh terduga ahli waris pada Rabu (7/5/2025). Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, gerbang sisi paling kiri sekolah tampak digembok menggunakan rantai besi.
    Namun, sehari setelahnya atau Kamis (8/5/2025), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membongkar segel tersebut.
    Adapun penyegelan pertama terjadi saat hari pertama masuk sekolah, Senin (6/1/2025). Saat itu, gerbang utama SDN Utan Jaya ditutup menggunakan bambu.
    Pengamatan Kompas.com di lokasi, Rabu (8/1/2025), bambu menyilang dan kayu menutup gerbang utama sekolah tersebut.
    Namun, di samping gerbang berwarna hitam itu ada akses jalan kecil yang tak ditutup, sehingga bisa diakses para murid dan guru. Tampak siswa-siswi SDN Utan Jaya keluar melalui akses jalan tersebut.
    Sementara, di bagian depan gerbang utama yang terpasang bambu menyilang, terdapat spanduk putih besar bertuliskan “Stop kegiatan sekolah sebelum tanah ini kompen (dibayar). Ngontrak tanah= X, Bayar tanah= X”. Tulisan itu dibuat menggunakan cat semprot.
    Tepat di atas gerbang utama juga terdapat dua spanduk yang memuat keterangan bahwa lahan sekolah tersebut bukan milik pemerintah Kota Depok.
    “Perhatian. Tanah dan bangunan ini dari tahun 1970 s/d 2024 bukan kepemilikan pemerintah Kota Depok. Masih murni kepemilikan tanah dan bangunan milik H Namid bin M Sairan pendiri yayasan SD swasta dari tahun 1970 s/d tahun 2024. Demi hukum belum pernah dihibahkan yang berbentuk apa pun kepada pemerintah,” bunyi spanduk tersebut.
    Di samping spanduk itu, terdapat spanduk lain yang memuat permohonan maaf ke seluruh siswa dan warga SDN Utan Jaya.
    “Kami tidak menyegel! Tapi menyatakan kembali kebenaran hak waris kami sesuai letter C No 603/836 Persil 156, atas nama H Namid bin Sairan yang tercatat dalam buku C desa/kelurahan Pondok Jaya Cipayung Depok”.
    “Kami harapkan pemerintah dapat secepatnya menyelesaikan hal ini dengan lebih arif bijaksana dan keadilan restoratif. Dan permohonan maaf kepada seluruh siswa dan warga sekolah atas keadaan ini. Dan mohon dibantu suarakan kebeneran ini demi keadilan yang hakiki,” bunyi spanduk itu.
    Adapun Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Sutarno, mengatakan, lahan SDN Utan Jaya awalnya milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
    Semula, sebelum Kota Depok lahir, wilayah tersebut masuk Kabupaten Bogor. Sejak dulu, lahan tersebut disebut sudah digunakan sebagai sekolah.
    Hal ini disampaikan Sutarno usai menggelar mediasi terkait sengketa lahan SDN Utan Jaya yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Depok, terduga ahli waris pemilik lahan, pihak sekolah, dan stakeholder terkait.
    “Hasil rapat tersebut adalah Bu Sekda memberi penjelasan kaitannya dengan sejarah sekolah tersebut,” ucap Sutarno kepada Kompas.com, Kamis (9/1/2025).
    Pada tahun 1999, Depok berdiri sendiri sebagai kota, hasil pemekaran dari Kabupaten Bogor. Kecamatan Cipayung pun masuk wilayah Kota Depok.
    Menyusul pemekaran ini, lahan SDN Utan Jaya dilimpahkan dari pemerintah Kabupaten Bogor ke pemerintah Kota Depok.
    “Maka status aset itu kan dilimpahkan ke Depok, hanya untuk status surat tanahnya itu kan dalam bentuk girik (letter C),” terang Sutarno.
    Menurut Sutarno, terjadi salah paham antara Pemkot Depok dengan pihak H Namid Bin M Sairan yang mengeklaim memiliki lahan tersebut.
    Dalam mediasi, pihak yang mengeklaim sebagai ahli waris masih bersikukuh mereka memiliki lahan tersebut.
    Meski begitu, terduga ahli waris tersebut bersedia untuk mencabut bambu yang menyegel gerbang SDN Utan Jaya, termasuk menurunkan atribut protes yang terpasang di gerbang sekolah.
    “Selanjutnya, kalau memang masih ada hal-hal yang belum clear, silahkan saja nanti ahli waris mengajukan gugatan,” jelas Sutarno.
    “Nanti bukan dari kita yang memutuskan, berarti nanti yang memutuskan adalah pengadilan,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.