kab/kota: Cipayung

Kapolres Tuban Pimpin Pengamanan Aksi Damai HMI–GMNI di DPRD

Tuban (beritajatim.com) – Jaga kondusifitas, Kapolres Tuban AKBP William Cornelis Tanasale, S.I.K., pimpin pelaksanaan pengamanan aksi damai dari mahasiswa Cipayung Tuban gabungn dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tuban di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.

Adapun menurut Kapolres Tuban, pengamanan aksi damai ini pihaknya menurunkan sebanyak 470 personel Polres Tuban dibantu satuan Brimob Polda Jatim dengan pola pengamanan terbuka dan tertutup. “Kita hadir disini merupakan perwujudan negara hadir ditengah masyarakat,” ujar AKBP Tanasale sapanya. Rabu (03/09/2025).

Lanjut, masih kata Kapolres, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pihak yang tidak bertanggungjawab yang ingin menunggangi aksi ini, sehingga ada beberapa petugas yang ditempatkan di beberapa titik strategis untuk memastikan kelancaran lalu lintas dan keamanan peserta aksi. “Alhamdulilah aksi dari teman-teman mahasiswa HMI dan GMNI berjalan lancar, aman dan damai,” imbuhnya.

Selain itu, untuk memastikan situasi kondusif usai pelaksanaan aksi damai, petugas gabungan Satbrimob, Satreskrim dan Sat Samapta melaksanakan patroli keliling kota Tuban. [dya/kun]

03/09/2025 18:25
Audiensi dengan Mahasiswa, Ketua DPRD Banyuwangi Meminta Maaf Surabaya 3 September 2025

Audiensi dengan Mahasiswa, Ketua DPRD Banyuwangi Meminta Maaf
Tim Redaksi
BANYUWANGI, KOMPAS.com
– Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, menyampaikan permintaan maaf saat audiensi dengan sejumlah mahasiswa di Kantor DPRD Banyuwangi, Rabu (3/9/2025).
Audiensi ini dihadiri perwakilan aliansi mahasiswa Cipayung Plus yang mengajukan 13 tuntutan.
“Kami meminta maaf atas apabila belum maksimal dalam melaksanakan tugas di pemerintah,” kata Made kepada mahasiswa.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi dengan baik dan berperan dalam menjaga kondusivitas Banyuwangi.
Perwakilan aliansi mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi, Hadad Alwi Nasyafiallah, menegaskan bahwa tidak adanya demonstrasi oleh mahasiswa bukan disebabkan oleh rasa takut atau tekanan.
Mereka melakukan aksi damai sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga Banyuwangi dari aksi anarkistis.
“Gerakan mahasiswa lahir untuk menjaga Banyuwangi tetap damai dengan cara-cara intelektual, agar tidak ada lagi korban di masa depan,” ungkapnya.
Dalam audiensi tersebut, Nasal, perwakilan mahasiswa, menguraikan 13 tuntutan yang mencakup disahkannya RUU Perampasan Aset, reformasi Polri dan birokrasi, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami menuntut dihapusnya tunjangan anggota DPRD Banyuwangi,” tambah Nasal.
Mahasiswa juga menekankan pentingnya reforma agraria, dengan mengembalikan Tumpang Pitu sebagai hutan lindung dan menghentikan wacana eksploitasi Gunung Salakan.
Selain itu, mereka meminta pemerintah mendorong pelaku investasi agar mengoptimalkan kampus lokal dalam setiap program yang dilaksanakan di Banyuwangi, mulai dari program mahasiswa hingga penelitian.
“Reformasi partai politik serta sahkan RUU dan kebijakan yang pro terhadap rakyat dan permudah akses pelayanan masyarakat,” ucap Nasal.
Ia juga mendesak evaluasi aktivitas industrialisasi pesisir dan pantai serta meminta pemerintah memulihkan ekonomi masyarakat dengan memenuhi janji penyediaan lapangan kerja, mendukung pertumbuhan UMKM, dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Terakhir, mahasiswa meminta kepada aparat agar menjamin masyarakat dari tindakan represif saat pengamanan demokrasi.
“Hentikan arogansi dan gaya hedonisme elite politik di atas penderitaan rakyat,” tutup Nasal.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/09/2025 18:01
Polisi Ungkap Peran 38 Tersangka Kericuhan di Jakarta Megapolitan 2 September 2025

Polisi Ungkap Peran 38 Tersangka Kericuhan di Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Polisi mengungkapkan peran 38 tersangka yang ditangkap terkait kericuhan di Jakarta, salah satunya di sekitar Gedung DPR RI.
Para tersangka itu diduga melakukan berbagai aksi anarkistis, mulai dari pelemparan bom molotov hingga pembakaran fasilitas umum.
“Apa peran mereka dalam melakukan kegiatan anarkistis? Yang pertama, melempar bom Molotov ya kepada petugas. Kemudian melempar batu, melempar bambu, memukul dengan bambu,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Selain melakukan tindakan anarkis, merwka juga melawan petugas, menghalang-halangi petugas yang saat itu tengah melakukan pengamanan.
Tidak hanya itu, sebagian tersangka juga diketahui merusak mobil milik seorang pejabat kementerian, membakar motor di belakang Gedung DPR, hingga melakukan penyerangan ke Polsek Cipayung, Jakarta Timur.
Selain itu, ada pula tersangka yang menghasut pelajar untuk ikut melakukan tindakan anarkis.
“Yang diduga menghasut, melakukan ajakan, memprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis, baik kepada pelajar maupun anak, juga sudah ditahan,” kata dia.
Akibat perbuatannya, 38 tersangka dijerat dengan berbagai pasal, di antaranya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama di muka umum, Pasal 406 KUHP tentang pengrusakan, serta Pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP tentang melawan atau menghalangi petugas.
Ancaman hukumannya bervariasi, mulai dari dua tahun delapan bulan hingga enam tahun penjara.
Kini, penyidik masih terus mendalami kasus untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain.
“Ini kami kembangkan terus, tidak hanya 38 tersangka. Masih akan kami kejar pihak-pihak yang terlibat,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/09/2025 17:50
Kapolres Sumenep Tandatangani Tuntutan Mahasiswa Cipayung Plus

Sumenep (beritajatim.com) – Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda akhirnya keluar menemui mahasiswa Cipayung Plus yang menggelar aksi solidaritas di depan Mako Polres, Jl. Urip Sumoharjo Sumenep, Senin (01/09/2025).

Saat keluar dari Mako, para mahasiswa meminta agar Kapolres naik ke atas mobil pick up berisi sound yang digunakan untuk orasi. Ketika Kapolres memenuhi keinginan mahasiswa dan naik ke bak belakang pick up, spontan tepuk tangan dari para pendemo riuh bergema.

Korlap aksi pun membacakan beberapa poin tuntutan mereka di hadapan Kapolres. Diantaranya, kepolisian harus bertanggungjawab terhadap keluarga Affan, pengemudi ojek online yang meninggal akibat dilindas ‘rantis’ Brimob.

Selain itu, mahasiswa meminta agar Kapolres melakukan reformasi di tubuh jajaran Polres Sumenep. Tuntutan lain, Kapolres harus menjamin tidak ada upaya kekerasan terhadap aktivis yang menyuarakan aspirasi melalui aksi unjuk rasa.

Menanggapi itu, Kapolres Sumenep mengaku pada intinya sepakat dengan tuntutan mahasiswa. Untuk tuntutan agar polisi bertanggungjawab terhadap kehidupan keluarga Affan, menurut Kapolres, sudah ada janji dari Kapolri dan Presiden Prabowo, akan bertanggungjawab terhadap keluarga Affan.

Sedangkan untuk reformasi di tubuh Polres Sumenep, Kapolres mengaku selalu menekankan pada anggota agar bersikap profesional dan melayani masyarakat dengan baik.

“Setiap apel, saya selalu bilang ke anggota, berbuat baiklah di setiap kesempatan. Biar saja orang menilai sendiri,” ujarnya.

Sedangkan untuk penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa, menurut Kapolres, selama ini pihaknya tidak pernah tidak memberikan ijin bagi yang mengajukan surat pemberitahuan untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi.

“Kami selalu memberi ijin. Kami kawal. Kami jaga. Bahkan kalau ada yang menyampaikan aspirasi, kami cari sampai ada yang bersedia menerima atau menemui. Misalnya seperti kemarin, ada aksi ke DPRD. Kami berusaha menghubungi supaya anggota dewan ada yang menemui. Akhirnya kemarin Ketua Dewan datang, menemui pendemo,” paparnya.

Karena merasa sepakat dengan tuntutan mahasiswa, Kapolres pun bersedia membubuhkan tanda tangan dukungan tuntutan tersebut, disambut tepuk tangan para pengunjuk rasa. Usai Kapolres menandatangani tuntutan, mahasiswa pun membubarkan diri dengan tertib.

Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen berunjuk rasa ke Polres Sumenep. Mereka menyebut melalukamln atas nama Cipayung Plus Kabupaten Sumenep, Madura.

Aliansi Cipayung Plus tersebut terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU).

Korlap aksi, Khoirus Sholeh, mengatakan aksi itu merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan salah satunya atas kematian afan kurniawan, pengemudi ojek online. (tem/ian)

01/09/2025 22:20
Tak Jaga Jarak, Ketua dan Anggota DPRD Kalteng Duduk Lesehan Dengarkan Tuntutan Mahasiswa Regional 1 September 2025

Tak Jaga Jarak, Ketua dan Anggota DPRD Kalteng Duduk Lesehan Dengarkan Tuntutan Mahasiswa
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com –
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) Arton S Dohong menyambangi langsung ratusan massa yang tergabung aliansi mahasiswa ketika melangsungkan demonstrasi di depan Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Senin (1/9/2025).
Arton S Dohong bersama dengan jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kalteng duduk lesehan bersama dengan ratusan mahasiswa dari Aliansi Gerakan September Hitam dan Aliansi Cipayung Plus.
Mereka mendengarkan langsung berbagai orasi yang disampaikan oleh para mahasiswa dari berbagai organisasi kepemudaan, mulai dari HMI, GMNI, organisasi Cipayung lainnya, BEM Universitas, hingga BEM Fakultas.
Usai aksi berlangsung, Ketua DPRD Kalteng Arton mengapresiasi para mahasiswa yang sudah berorasi menyampaikan berbagai kritik dan evaluasi terhadap kinerja lembaga legislatif.
“Secara umum aspirasi yang disampaikan cukup to the point dan dapat dipahami,” ujarnya saat diwawancarai awak media.
Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berjanji akan menyampaikan tuntutan-tuntutan yang dilayangkan mahasiswa akan pihaknya tindaklanjuti ke pemerintah pusat.
“Kami dari DPRD Kalteng berjanji akan menyampaikan tuntutan ini kepada pemerintah pusat,” tuturnya.
Mengenai apa saja tuntutan-tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat, Arton menyatakan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan massa aksi akan pihaknya teruskan.
“Segala tuntutan itu sudah saya tanda tangan, karena itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat,” tuturnya.
Diketahui, demonstrasi di depan Kantor DPRD Kalteng hari ini terdiri dari dua aliansi, yakni Aliansi Gerakan September Hitam dan Aliansi Cipayung Plus. Seluruhnya melebur menjadi satu, tetapi masing-masing mengajukan poin tuntutan yang berbeda.
Aliansi Gerakan September Hitam menuntut DPRD Kalteng untuk:
Lalu, terdapat 7 tuntutan yang dilayangkan oleh massa aksi Cipayung Plus Kalteng. Ketujuh tuntutan itu terdiri dari tiga poin isu nasional dan sisanya isu daerah, di antaranya:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/09/2025 21:56
Mahasiswa Cipayung Plus Tuding Ada Upaya Pemberian Uang untuk Ojol Sumenep Agar Tak Demo

Sumenep (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Sumenep, Madura saat menggelar aksi solidaritas ke Polres setempat menuding ada upaya ‘suap’ untuk membungkam suara para pengemudi ojek online (ojol).

“Ada temuan dari pengakuan ojol, dirinya diberi sejumlah uang dengan catatan tidak boleh ikut aksi unjuk rasa,” kata Korlap aksi, Khoirus Sholeh, Senin (1/9/2025).

Ia mengaku sangat kesal dan tidak terima dengan temuan itu. Menurutnya, itu termasuk upaya penyuapan dan pembungkaman terhadap ojol dalam menyuarakan aspirasinya.

“Kami sangat kesal. Dan kami tidak akan tinggal diam. Jangan sampai kasus ini terulang. Karena itu, tadi kami sudah menyampaikan ke Kapolres Sumenep,” ujarnya.

Sementara Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda saat menemui para mahasiswa mengaku tidak tahu tentang upaya suap kepada ojol berupa pemberian sejumlah uang.

“Tidak ada upaya suap seperti itu. Kalau ingin menyampaikan aspirasi, silahkan saja. Kami tidak pernah melarang. Asalkan disampaikan dengan santun dan tertib,” tandasnya.

Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen berunjukrasa ke Polres Sumenep. Mereka menyebut melakukan aksi atas nama Cipayung Plus Kabupaten Sumenep, Madura, yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU).

Aksi tersebut merupakan aksi solidaritas atas kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dilindas rantis milik Brimob saat ada demonstrasi di Jakarta pada Kamis, 28 Agustus 2025. [tem/suf]

01/09/2025 20:36
Mahasiswa Bubar, Petugas Langsung Bersihkan Area Depan Gedung DPR RI Megapolitan 1 September 2025

Mahasiswa Bubar, Petugas Langsung Bersihkan Area Depan Gedung DPR RI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
— Sejumlah petugas kebersihan langsung membersihkan area di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat usai demo mahasiswa, Senin (1/9/2025) sore bubar.
Pantauan Kompas.com di lokasi, sejak sekitar pukul 18.15 WIB, para petugas langsung berkumpul dan membersihkan sisa-sisa sampah hingga coretan di dinding gerbang.
Sampah pelastik yang berserakan dengan segera dibereskan oleh petugas dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat, lengkap dengan mobil pengangkut sampahnya.
Coretan-coretan berisi kalimat makian kepada DPR RI yang terpampang di dinding sekitar gerbang juga langsung dihapus menggunakan thinner.
Sementara, coretan yang terletak di barikade beton setinggi 1,65 meter di bagian depan gerbang juga segera ditutup dengan cat abu-abu.
Sejumlah petugas juga terlihat menaiki tangga untuk menghapus sejumlah coretan yang letaknya cukup tinggi.
Spanduk-spanduk dan poster berisi tuntutan yang dipasangkan ke pagar dan ditempel di dinding bagian depan juga segera menjadi target pembersihan oleh petugas.
Hingga pukul 19.15 WIB di lokasi, para petugas telah selesai melakukan pembersihan sampah area gerbang Gedung DPR RI.
Pagar, tembok, dan barikade yang menjadi sasaran vandalisme juga telah terlihat kembali normal seperti sebelumnya.
Sebelumnya diberitakan, gabungan dari sejumlah organisasi mahasiswa dalam kelompok Cipayung Plus menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Mahasiswa masih melanjutkan tuntutan-tuntutan dari rangkaian aksi yang digelar sebelumnya.
Tuntutan utamanya ialah membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota DPR RI, serta menuntut keadilan atas tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob.
Massa aksi pun telah membubarkan diri dan mengosongkan area di depan Gedung DPR RI pada pukul 18.00 WIB.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/09/2025 19:50
Aksi demo mahasiswa di Papua berjalan aman dan kondusif

“Kami di DPR Papua berkomitmen untuk mengawal dan menindaklanjuti semua aspirasi yang telah disampaikan,”

Jayapura (ANTARA) – Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus di Kota Jayapura, Papua berjalan aman dan kondusif, Senin.

Ketua DPR Papua, Denny Hennri Bonay saat menerima para demonstrasi di Jayapura, Senin, mengatakan pihaknya memberikan apresiasi atas sikap damai yang ditunjukkan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi.

“Kami di DPR Papua berkomitmen untuk mengawal dan menindaklanjuti semua aspirasi yang telah disampaikan,” katanya.

Organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Jayapura meliputi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

Dalam aksi demo di halaman DPR Papua tersebut Kelompok Cipayung Plus Kota Jayapura menyampaikan 11 aspirasi terkini isu kemanusiaan, keadilan, dan penegakan hukum.

Setelah melakukan aksi demo di DPR Papua pada pukul 11.22 WIT, Kelompok Cipayung Plus Kota Jayapura melanjutkan ke Polda Papua.

Waka Polda Papua Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan pihaknya akan menerima apapun aspirasi yang disampaikan sehingga diharapkan ke depan kepolisian daerah setempat bersama para mahasiswa terus beriringan guna menciptakan Papua aman dan sejahtera.

“Sementara untuk situasi keamanan di Papua secara keseluruhan aman dan kondusif,” katanya.

Aksi demonstrasi di Kantor DPR Papua dan Polda Papua dikawal oleh aparat keamanan TNI-Polri.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

01/09/2025 14:14
Aktivitas pedagang Matraman normal usai kericuhan di Mapolres Jaktim

Jakarta (ANTARA) – Aktivitas pedagang di kawasan Matraman, Jakarta Timur (Jaktim), berangsur normal setelah kericuhan yang terjadi di sekitar Markas Polres (Mapolres) Metro Jaktim, Sabtu (30/8) dini hari.

Sejumlah pedagang yang sebelumnya sempat menutup lapak mereka kini sudah kembali berjualan seperti biasa. Kios makanan, pakaian, warung kelontong, dan pedagang kaki lima tampak menjajakan dagangan mereka.

Salah satu pedagang kaos kaki dan pakaian, Arman (59), mengaku lega dapat membuka kiosnya kembali tanpa khawatir.

“Toko ini buka setiap hari, dari pagi sampai jam 17.00 WIB. Tapi pas ricuh sampai besoknya saya tutup, kemarin Minggu (31/8) sudah mulai buka, sekarang juga buka. Tutupnya hanya sehari aja,” kata Arman saat ditemui di kiosnya di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin.

Dia mengaku sempat khawatir saat terjadi kericuhan di sekitar Mapolres Metro Jaktim, namun kemudian berusaha untuk tetap tenang dan tidak terbawa suasana.

“Khawatir, ya, ada, tapi kan kita tahu sasarannya di polres. Saya tau ricuh juga dari media sosial, berita juga kan ramai, keliatan massa mengarah ke Polres Jakarta Timur,” ujar Arman.

Kekhawatiran Arman muncul ketika massa, mulai dari pelajar hingga warga, mengarah ke polres. Namun, menurut dia, kekhawatiran itu tidak boleh berlebihan.

Di sisi lain, dia mengakui pendapatan dari hasil jualannya menjadi berkurang karena harus menutup kios saat kericuhan itu terjadi.

“Pasti berkurang (penghasilan). Makanya kita sebagai warga sudah seharusnya tidak gampang menerima informasi, tidak mudah terprovokasi, harus tau dulu arahnya kemana,” jelas Arman.

Apalagi, pengalamannya menghadapi kerusuhan pada 1998 membuatnya lebih siap menghadapi situasi seperti ini.

“Kalau dibandingkan 1998, jauh lebih parah. Sekarang yang asli menyampaikan pendapat dan yang tidak benar juga sudah tidak kelihatan, jadi kita harus hati-hati,” tegas Arman.

Hal serupa dikatakan pedagang kopi di Matraman, Raka (42). Kericuhan di Mapolres Metro Jaktim itu membuat dia terpaksa libur berdagang demi keselamatan diri.

“Kalau dipaksain bahaya juga, ngeri saya jadi kena sasaran, malah bikin saya kenapa-kenapa, gak aman nanti dagangan rusak kena lempar batu,” tutur Raka.

Dia pun berharap masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka dengan cara-cara yang lebih damai, tanpa merusak gedung ataupun hal-hal yang merugikan sesama manusia.

“Kalau semua rusak, ricuh dimana-mana, kita juga sesama warga jadinya yang rugi. Semoga tidak ada lagi ricuh-ricuhnya,” ucap Raka.

Seperti diketahui, ratusan massa menyerang Mapolres Metro Jaktim sehingga puluhan kendaraan berupa mobil dan sepeda motor yang terparkir di depan gedung tersebut hangus terbakar pada Sabtu (30/8) dini hari.

Saat itu, massa datang berbondong-bondong dan langsung melempari gedung polres dengan batu serta benda keras lainnya.

Tindakan anarkis itu membuat situasi di sekitar Mapolres Metro Jaktim mencekam. Massa disebut melemparkan molotov berkali-kali ke area dalam Polres Metro Jaktim.

Selain Mapolres Metro Jaktim, ada lima Polsek di Jaktim yang juga diserang massa, yakni Polsek Matraman, Makasar, Ciracas, Jatinegara dan Cipayung.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

01/09/2025 12:55
Kapolres Sampang Tolak Tanda Tangan Tuntutan Aksi Demonstrasi

Sampang (beritajatim.com) – Aksi demonstrasi yang digelar aliansi Cipayung Plus Sampang berlangsung panas. Massa turun ke jalan untuk menuntut keadilan atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online yang diduga menjadi korban tindakan represif aparat kepolisian saat aksi sebelumnya.

Sejak pagi, ratusan massa telah berkumpul di depan Mapolres Sampang untuk menyampaikan tuntutan mereka. Suasana semakin tegang ketika Kapolres Sampang AKBP Hartono menolak menandatangani surat tuntutan yang diserahkan perwakilan demonstran.

Merasa kecewa, massa kemudian bergerak menuju Jalan Jaksa Agung Suprapto dan melakukan blokade di perempatan utama Kota Sampang. Mereka membentangkan spanduk dan menggelar orasi, mendesak transparansi serta keadilan dari aparat. Aksi ini membuat arus lalu lintas di kawasan strategis kota lumpuh total.

Dalam keterangan resminya, Cipayung Plus Sampang menegaskan tiga poin tuntutan:

Kepolisian diminta bertanggung jawab penuh atas kematian Affan Kurniawan.
Mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan.
Menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap rakyat kecil.

Ahmad Dahlan, koordinator lapangan aksi, menegaskan bahwa tragedi ini bukan insiden biasa.

“Kematian Affan adalah cerminan ancaman serius terhadap keselamatan rakyat sipil dari aparat yang seharusnya melindungi. Kapolres Sampang menolak menandatangani tuntutan kami, ini menunjukkan ketidakseriusan aparat dalam melindungi rakyat,” ujarnya, Minggu (31/8/2025).

Sementara itu, Bung Saifi, Ketua Cabang GMNI Sampang, menilai tindakan represif terhadap rakyat tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apa pun, apalagi ketika masyarakat sedang menyalurkan aspirasi secara damai.

“Kami turun ke jalan sebagai wujud solidaritas untuk korban sekaligus seruan moral agar aparat penegak hukum bertindak profesional, adil, dan berpihak pada keadilan sosial,” tegasnya. (sar/ted)

01/09/2025 03:53