Xcloud.id

kab/kota: Cimahi

  • 13 Sekolah Rakyat di Jawa Barat Siap Beroperasi Mulai 14 Juli 2025

    13 Sekolah Rakyat di Jawa Barat Siap Beroperasi Mulai 14 Juli 2025

    Liputan6.com, Bandung – Sebanyak 13 Sekolah Rakyat rintisan di Jawa Barat siap beroperasi mulai Senin, 14 Juli 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengungkap Sekolah Rakyat itu tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.

    Di antaranya Sentra Terpadu Galih Pakuan Ciseeng dan Sentra Terpadu Inten Suweno Cibinong di Kabupaten Bogor, Sentra Pangudi Luhur di Kota Bekasi, Sentra Phalamarta di Kabupaten Sukabumi, Sentra Wyata Guna dan BPPKS Kemensos di Kabupaten Bandung Barat.

    Selain itu, Kompleks Stadion Si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung, Pokteksos dan Sentra Wyata Guna di Kota Bandung, BLK di Kabupaten Sumedang, SMPN 18 di Kota Cirebon, serta Sentra Abiyoso dan Dinsos Jawa Barat di Kota Cimahi.

    “Pemda Jabar sinergi dengan Kemensos menyiapkan 13 titik Sekolah Rakyat rintisan,” ujar Herman Suryatman di Bandung pada Sabtu, 12 Juli 2025.

    Angkatan pertama Sekolah Rakyat di Jawa Barat terdiri dari 75 siswa SD, 675 siswa SMP, dan 640 siswa SMA. Adapun tenaga pengajar, sarana dan prasarana, hingga pengelolaan akan menjadi kewenangan Kemensos.

    Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat atas antusiasme dalam mendukung penyelenggaraan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini. 

    “Luar biasa itu 1.000 siswa lebih. Jawa Barat luar biasa, terima kasih,” katanya dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

    Saifullah mengatakan, Kemensos akan bergandengan tangan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. 

    “Tentu nanti secara bertahap kita akan realisasikan dengan bergandeng tangan Kementerian Sosial bersama Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” tutur Saifullah.

    Penulis: Arby Salim

    Perasaan Jokowi Menikahkan Anak Bungsu

  • Hari Pertama Sekolah Rakyat di Bandung, Siswa Bakal Jalani Pemeriksaan Kesehatan

    Hari Pertama Sekolah Rakyat di Bandung, Siswa Bakal Jalani Pemeriksaan Kesehatan

    Sebanyak 13 Sekolah Rakyat rintisan di Jawa Barat siap beroperasi mulai Senin, 14 Juli 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengungkap Sekolah Rakyat itu tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.

    Di antaranya Sentra Terpadu Galih Pakuan Ciseeng dan Sentra Terpadu Inten Suweno Cibinong di Kabupaten Bogor, Sentra Pangudi Luhur di Kota Bekasi, Sentra Phalamarta di Kabupaten Sukabumi, Sentra Wyata Guna dan BPPKS Kemensos di Kabupaten Bandung Barat.

    Selain itu, Kompleks Stadion Si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung, Pokteksos dan Sentra Wyata Guna di Kota Bandung, BLK di Kabupaten Sumedang, SMPN 18 di Kota Cirebon, serta Sentra Abiyoso dan Dinsos Jawa Barat di Kota Cimahi.

    “Pemda Jabar sinergi dengan Kemensos menyiapkan 13 titik Sekolah Rakyat rintisan,” ujar Herman Suryatman di Bandung pada Sabtu, 12 Juli 2025.

    Angkatan pertama Sekolah Rakyat di Jawa Barat terdiri dari 75 siswa SD, 675 siswa SMP, dan 640 siswa SMA. Adapun tenaga pengajar, sarana dan prasarana, hingga pengelolaan akan menjadi kewenangan Kemensos.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Soroti Kesehatan Mental Pekerja, Pemkot Cimahi Gagas Mental Health School

    Soroti Kesehatan Mental Pekerja, Pemkot Cimahi Gagas Mental Health School

    Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menaruh perhatian serius terhadap isu kesehatan mental bagi pekerja di Kota Cimahi, Jawa Barat. Hal itu menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendorong produktivitas.

    Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira mengatakan, pendampingan kesehatan mental bagi pekerja perlu segera dilaksanakan.

    “Pendampingan tentang mental health pekerja Cimahi, kalau enggak diaping ini bisa menjadi sebuah problem,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu, 12 Juli 2025.

    Maka dari itu, Pemkot Cimahi akan menyediakan ruangan aman, layanan konseling, dan edukasi psikologis untuk para pekerja.

    “Kami ingin pemerintah hadir, bukan hanya saat upah dibahas tapi juga saat mereka butuh tempat bernaung secara batin,” ungkapnya.

    Adhitia mengatakan, pihaknya berharap program tersebut dapat terlaksanakan pada 2026 mendatang.

    “Program ini tahun depan bisa dilaksanakan. Hal ini akan menarik dan bahkan mungkin pertama di Indonesia, bahwa pemerintah daerah hadir memikirkan kesehatan mental bagi para pekerja,” ucap dia.

    Selain itu, Pemkot berencana menggelar Cimahi Mental Health School yang juga menargetkan anak-anak usia sekolah.

    “Kami ingin digelar program Cimahi Mental School. Jadi artinya mental anak-anak sejak pelajar SD-SMP kita perhatikan,” tuturnya.

    Penulis: Arby Salim

     

    Hubungan Terlarang Bapak-Anak di Balik Temua Tulang Belulang 4 Bayi di Purwokerto Banyumas

  • Beroperasi Mulai Hari Ini 14 Juli 2025, Mensos Tinjau Sekolah Rakyat di Kota Cimahi

    Beroperasi Mulai Hari Ini 14 Juli 2025, Mensos Tinjau Sekolah Rakyat di Kota Cimahi

    Liputan6.com, Bandung – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf meninjau langsung persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 8 Abiyoso, Kota Cimahi, Jawa Barat.

    Diketahui, MPLS sekaligus operasional Sekolah Rakyat akan dimulai secara serentak di 63 titik. Sementara 37 titik lainnya menyusul pada akhir Juli 2025.

    “Ada 63 titik yang sudah siap, salah satunya di Sentra Abiyoso,” kata Saifullah Yusuf di Sentra Abiyoso Cimahi, Jawa Barat pada Sabtu, 12 Juli 2025.

    Untuk tahun ajaran 2025/2026, Sekolah Rakyat Sentra Abiyoso memiliki jumlah siswa sebanyak 100 anak atau 4 rombongan belajar. Rinciannya terdiri dari 50 anak laki dan 50 anak perempuan.

    Saifullah menuturkan, kegiatan belajar mengajar pun hanya sementara di bangunan tersebut. Sebab, gedung sekolah permanen akan segera dibangun. 

    “Ini gedung sementara hanya sampai 1 tahun, setelah itu Presiden akan bangun di Kabupaten Cimahi gedung Sekolah Rakyat yang permanen,” ucap dia.

    Dalam kesempatan itu, Saifullah turut berdialog dengan para orangtua dan siswa. Dia juga memastikan kepala sekolah, guru, hingga siswa telah siap.  

    “Kami datang ke sini untuk bicara dari hati ke hati. Karena ini penting. Kalau kita mulai dengan kejujuran, berikut akan enak dan lancar,” imbunya.

    Dia menjelaskan, Sekolah Rakyat hadir untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang putus atau bahkan belum pernah besekolah. 

    “Presiden Prabowo ingin agar anak-anak kita memiliki pendidikan yang baik sehingga ke depan lebih baik dari orangtuanya,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sentra Abiyoso, Muhammad Ikhsan Ramadhan mempersilakan para orangtua untuk menjenguk anaknya. Jadwal jenguk pun akan diatur sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. 

    “Alhamdulillah bapak ibu didukung sepenuhnya oleh pemerintah dari mulai sepatu, pakaian, pakaian tidur, sampai juga alat makannya,” ujarnya.

     

    Viral! Banjir Luapan di Objek Wisata Curug Bayan Baturraden Banyumas

  • Uji Coba Sekolah Rakyat di Cibinong Senin Besok 14 Juli 2025, Cak Imin: Yang Belum Dijemput Harap Sabar – Page 3

    Uji Coba Sekolah Rakyat di Cibinong Senin Besok 14 Juli 2025, Cak Imin: Yang Belum Dijemput Harap Sabar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan uji coba kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada Senin 14 Juli 2025 besok.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, targetnya, 100 titik Sekolah Rakyat bakal aktif penuh akhir bulan ini dan langsung diresmikan Presiden Prabowo Subianto awal Agustus 2025.

    “Ya, besok itu uji coba pembelajaran di Cibinong. Kita akan mulai uji coba Sekolah Rakyat di Cibinong, pembelajaran simulasi, yang insya Allah pada akhir bulan ini 100 titik sudah siap,” ujar Cak Imin usai main padel bareng dalam turnamen ‘Padel Kali Bos’ di Republic Padel, TB Simatupang, Minggu (13/7/2025).

    “Sehingga awal Agustus akan diresmikan oleh Presiden secara langsung,” ucap dia.

    Cak Imin mengatakan, semua kebutuhan pokok sudah disiapkan, termasuk soal tenaga pengajar.

    “Semua sudah siap. Tenaga pengajar, kalau 100, saya tidak hafal persis ya, tapi terpenuhi semuanya,” terang dia.

    Yang perlu diketahui, lanjut Cak Imin, Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran seperti sekolah pada umumnya. Anak-anak yang masuk desil 1 langsung dijemput dari rumah.

    “Anak didiknya kita jemput, semua terdaftar berdasarkan data desil 1, jadi tidak ada pendaftaran. Tapi kita jemput. Yang memang membutuhkan,” ucap dia.

    Kendati, Cak Imin mengakui belum semua anak terjangkau.

    “Kepada yang belum dijemput, ya sabar,” tandas dia.

    Sebelumnya, sebanyak 100 anak dari keluarga miskin di Kota Cimahi, Jawa Barat telah terdaftar sebagai siswa Sekolah Rakyat jenjang SMP. Diketahui, proses pembelajaran sekolah yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini akan dimulai pada 14 Juli 2025.

    “Ada 100 orang yang diterima dan sudah melalui surat keputusan (SK) Wali Kota,” ucap Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cimahi, Supijan Malik dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat, 11 Juli 2025.

     

    Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penyelesaian pembangunan fisik tahap pertama Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program nasional untuk memutus rantai kemiskinan. Pada tahap 1A, sebanyak 63 hingga 64 sekolah ditargetkan selesai paling lambat …

  • 100 Anak Miskin di Kota Cimahi Terdaftar Jadi Siswa Sekolah Rakyat

    100 Anak Miskin di Kota Cimahi Terdaftar Jadi Siswa Sekolah Rakyat

    Liputan6.com, Bandung – Sebanyak 100 anak dari keluarga miskin di Kota Cimahi, Jawa Barat telah terdaftar sebagai siswa Sekolah Rakyat jenjang SMP. Diketahui, proses pembelajaran sekolah yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini akan dimulai pada 14 Juli 2025. 

    “Ada 100 orang yang diterima dan sudah melalui surat keputusan (SK) Wali Kota,” ucap Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cimahi, Supijan Malik dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat, 11 Juli 2025.

    Supijan mengungkap, nantinya akan ada 4 rombongan belajar dengan satu kelas terdiri dari 25 peserta didik.

    Adapun anak-anak terdaftar sebagai siswa Sekolah Rakyat di Kota Cimahi, kata dia, masuk dalam kategori desil 1 atau sangat miskin dan desil 2 atau miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Ada juga desil 5, 6, 7 (mendaftar), kita verifikasi sampai betul-betul laik di sekolahkan di sekolah rakyat,” tutur Supijan.

    Dia mengungkap, anak-anak tersebut mulai mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat yang sementara bertempat di gedung milik Sentra Abiyoso, Leuwigajah.

    Nantinya, para siswa itu akan berada di asrama hingga mengikuti berbagai pembelajaran secara grati. Sebab, biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah.

    “Ada kesampataan kedisiplinan agama olahraga, semua lengkap yang ada di kurikulum berasrama jadi pola sekolah berasrama. Fasilitas yang didapat anak sekolah mulai makan baju alat tulis tas sudah disediakan sudah ada anggarannya semuanya dibiayai oleh pemerintah,” jelas Supijan.

    Sementara untuk tenaga kependidikannya, kata dia, saat ini masih dalam proses oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Sementara Dinas Sosial Kota Cimahi hanya memiliki wewenang untuk menyiapkan siswanya saja.

    “Tenaga guru informasinya masih dalam tahap seleksi di Kemensos,” ujar dia.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Komcad SPPI Batch-3 TA 2025 Ditetapkan, Diminta Beri Kontribusi Nyata – Page 3

    Komcad SPPI Batch-3 TA 2025 Ditetapkan, Diminta Beri Kontribusi Nyata – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Anton Nugroho memimpin Upacara Penutupan Pendidikan Dasar Militer (Diksarmil) dan Pelatihan Manajerial, serta Penetapan Komponen Cadangan (Komcad) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch-3 TA 2025.

    Acara tersebut berlangsung di Lapangan Brigif 15/Kujang II Cimahi, Jawa Barat, pada Sabtu, 12 Juli 2025.

    Upacara ini dihadiri lebih dari 5.000 peserta yang merupakan bagian dari total 30.000 peserta dari berbagai Komando Latihan (Kolat) di seluruh Indonesia. Diksarmil sendiri telah dilaksanakan sejak 14 April hingga 11 Juni 2025, dilanjutkan dengan pelatihan manajerial dari 12 Juni hingga 12 Juli 2025. Demikian dikutip dari Kemhan.go.id, Minggu (13/7/2025).

    Rektor Unhan secara resmi menutup Pendidikan Dasar Militer dan Pelatihan Manajerial SPPI Batch-3 Tahun 2025. Dia menyatakan bahwa seluruh peserta ditetapkan sebagai bagian dari Komcad yang dibentuk pada tahun 2025.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Sabtu tanggal 12 Juli 2025 pukul 08.20 WIB, Pendidikan Dasar Militer dan Pelatihan Manajerial SPPI Batch-3 Tahun 2025 saya nyatakan, ditutup, dan secara resmi saya nyatakan ditetapkan sebagai bagian dari Komponen Cadangan yang dibentuk tahun 2025,” tegas Rektor Unhan.

  • Bangunan Liar ‘Biang Kerok’ Banjir di Kota Cimahi Bakal Ditertibkan

    Bangunan Liar ‘Biang Kerok’ Banjir di Kota Cimahi Bakal Ditertibkan

    Liputan6.com, Bandung – Wilayah Cigugur Tengah dan Mahar Martanegara hingga hilir Melong kerap menjadi kawasan langganan banjir di Kota Cimahi, Jawa Barat. Terkait itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi akan menertibkan sejumlah bangunan liar yang berdiri di atas sungai.

    Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira mengatakan, penertiban bangunan liar yang dinilai menyumbang penyebab banjir akan dilakukan dengan melayangkan surat peringatan (SP) 1 hingga 3 terlebih dahulu.

    “Beberapa sudah terdata list bangunan liar atau yang menyalahi aturan. Beberapa juga sudah kirim surat peringatan karena aturannya ada SP 1, 2, dan 3 lalu ada pemberitahuan untuk membongkar secara mandiri,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat, 11 Juli 2025.

    Apabila SP itu tak diindahkan, maka Pemkot Cimahi akan melakukan penertiban secara paksa. “Jika tidak dilakukan (pembongkaran) mandiri, maka kami akan melakukan penertiban,” tutur Adhitia.

    Selain membongkar bangunan liar, Pemkot Cimahi juga akan melakukan membongkar pintu air yang semula berfungsi sebagai pembagi aliran air ke area persawahan. Kendati demikian, opsi pembongkaran perlu melalui kajian terlebih dulu. 

    “Pintu air itu dulu dibuat karena adanya jaringan irigasi lahan pertanian. Hari ini karena sudah tidak ada lagi lahan pertaniannya maka kami berencana untuk membongkarnya sehingga ketika ada kiriman air maka akan terbagi dua,” ucap Adhitia.

    Kemudian, Pemkot Cimahi akan melakukan normalisasi aliran Sungai Cimindi. Sebab selain mengalami penyempitan, sungai juga mengalami pendangkalan sehingga daya tampungnya sudah tidak ideal lagi.

    “Kami akan melakukan normalilasi berupa pengerukan material sedimen sepanjang sungai. Semoga bisa mengurangi limpasan air ke jalan,” pungkasnya.

    Realisasi pelebaran sungai, kata Adhitia, sudah direncanakan sejak lama. Pemkot Cimahi sesuai tugasnya juga telah melakukan pembebasan lahan, sementara eksekusi pelebarannya akan dilakukan Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS).

    Apabila kawasan di Cigugur Tengah itu telah diselesaikan, maka Pemkot Cimahi hanya tinggal menuntaskan masalah di wilayah hilir yakni Melong. Sebab, air dari Sungai Cimindi mengalir ke Melong.

    “Tinggal kuncian akhirnya di daerah selatan Melong sebagai penyelesaian yang lebih rumit lagi. Karena harus berkoordinasi dengan lintas regional juga lintas sektoral,” tandas Adhitia.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Khawatir Lowongan Kerja Fiktif, Pemkot Cimahi Tak Lagi Gelar Job Fair

    Khawatir Lowongan Kerja Fiktif, Pemkot Cimahi Tak Lagi Gelar Job Fair

    Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi tidak akan lagi menyelenggarakan job fair atau bursa kerja yang dilakukan secara tatap muka.

    Sebagai gantinya, Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi mengembangkan Sistem Data Ketenagakerjaan dan Pelatihan Terintegrasi atau SIDAKEPTri, yakni sistem pencarian kerja secara online yang menyediakan informasi lowongan kerja hingga peluang bagi pencari kerja. 

    Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, Asep Jayadi mengatakan, perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dapat memasang iklan lowongan tanpa tekanan untuk pura-pura membuka rekrutmen.

    “Job fair itu sebetulnya tidak efektif. Job fair itu adalah ketika ada pekerjaan yang akan dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, ketika kita minta ke perusahaan dan ternyata tidak ada (lowongan), job-nya apa yang mau kita sajikan?” kata Asep dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat, 11 Juli 2025.

    Selain itu, Asep mengeklaim platform tersebut tidak hanya sebagai langkah untuk efisiensi biaya, tetapi juga untuk akurasi kebutuhan kerja dan kenyamanan bagi perusahaan maupun pencari kerja. 

    “Di samping ruang lingkupnya juga, situasi dan kondisinya seperti itu. Lebih efektif, lebih bagus pakai sistem aplikasi atau online saja,” kata Asep. 

    Menurut Asep, job fair hanya akan menimbulkan tekanan besar bagi penyelenggara maupun perusahaan yang diharapkan membuka lowongan kerja. Padahal, realitanya tidak semua perusahaan sedang membuka rekrutmen.

    Di sisi lain, kekhawatiran terbesar juga datang dari potensi perusahaan mengirimkan lowongan kerja fiktif hanya demi memenuhi permintaan program pemerintah.

    Dampaknya, ungkap Asep, ribuan pelamar bisa datang, tetapi tak satu pun yang diterima kerja karena memang lowongan tersebut tidak nyata.

    “Nah, yang akhirnya ditakutkan itu oleh perusahaan adalah mengirim lowongan palsu,” ucap Asep.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Kunjungi Keluarga Pasien BPJS yang Meninggal, Pemkot Cimahi Janji Evaluasi Layanan RSUD Cibabat

    Kunjungi Keluarga Pasien BPJS yang Meninggal, Pemkot Cimahi Janji Evaluasi Layanan RSUD Cibabat

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti adanya kasus pasien BPJS diduga meninggal dunia karena diterlantarkan di RSUD Cibabat.

    Jika kasus tersebut benar adanya, Dedi mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada pihak RSUD Cibabat.

    “Jadi kalau kemudian bener tidak dilayani, berarti direktur rumah sakitnya itu mengabaikan surat gubernur dan kita akan berikan sanksi,” katanya di Bandung, pada Rabu, 2 Juni 2025.

    Untuk saat ini, Dedi mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan melakukan investigasi terlebih dahulu. “Nanti kita investigatif ya,” tutur dia.

    Di sisi lain, Dedi mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran agar rumah sakit tetap melayani pasien tanpa terkecuali, bahkan meski terkendala biaya sekalipun.

    “Gubernur sudah membuat surat edaran loh ke seluruh rumah sakit bahwa tidak boleh ada pasien yang tidak terlayani,” ucapnya.

    Dia menegaskan, rumah sakit harus melayani seluruh pasien, baik pasien yang memiliki BPJS maupun tidak. Apabila pasien tersebut tidak memiliki BPJS, Dedi mengeklaim tagihan dapat ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

    “Kalau dia punya BPJS, maka pakai BPJS. Kalau tidak punya BPJS, dilayani kemudian tagihannya nanti dikirim ke Dinas Kesehatan provinsi, karena di Dinas Kesehatan provinsi sudah ada plot anggaran untuk membantu masyarakat yang tidak punya BPJS,” kata Dedi.

    Menurut Dedi, rumah sakit tidak boleh menolak untuk melayani pasien, apa pun alasannya. “Bagi saya, rakyat kecil harus dilayani,” ucap dia.

     

    Penulis: Arby Salim