Xcloud.id

kab/kota: Cimahi

  • HPSN 2025, Ini Rangkaian Kegiatan Aksi Peduli Sampah yang Bisa Diikuti

    HPSN 2025, Ini Rangkaian Kegiatan Aksi Peduli Sampah yang Bisa Diikuti

    Liputan6.com, Yogyakarta – Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) diperingati setiap 21 Februari. Tahun ini, kegiatan HPSN bertepatan dengan peringatan 20 tahun tragedi TPA Leuwigajah, Cimahi.

    Pada 21 Februari 2005, terjadi peristiwa longsor di TPA Leuwigajah yang menimpa perkampungan warga di Cilimus dan Pojok, Jawa Barat. Tragedi ini menyebabkan lebih dari 100 nyawa meninggal dunia.

    Menurut beberapa sumber, tragedi terjadi akibat tingginya curah hujan dan ledakan gas metana dari tumpukan sampah di TPA. Sebanyak 157 jiwa melayang. Sementara dua kampung, Cilimus dan Pojok, hilang dari peta karena tergulung longsoran sampah.

    Peristiwa tersebut akhirnya menjadi titik balik pengelolaan sampah di Indonesia. Setiap tahunnya, 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional.

    Tahun ini, HPSN mengangkat tema Kolaborasi untuk Indonesia Bersih. Berikut beberapa kegitan aksi bersih sampah yang bisa diikuti masyarakat seperti tertuang dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup RI tentang HPSN 2025:

    1. Aksi bersih mangrove

    Tahun ini, aksi bersih mangrove dilakukan di delapan lokasi. Kegiatan ini dilakukan bersama Pemda dan komunitas untuk membersihkan kawasan mangrove dari sampah plastik yang mengganggu ekosistem.

    2. Aksi bersih desa

    Desa merupakan tatanan awal dalam perkembangan peradaban di masyrakat. Desa dapat menjadi basis pengelolaan sampah yang baik dengan memadukan unsur kearifan lokal dan modern.

    Aksi bersih sampah dilakukan atas kerja sama Kementerian Desa dan Pedesaan yang memiliki program Desa Bersih Sampah. Salah satu desa wisata di Lombok Utara, Desa Malaka, menjadi percontohan program ini.

    3. Aksi bersih gunung

    Aksi bersih gunung dipusatkan di Gunung Rinjani. Pasalnya, gunung ini telah memiliki inisiatif zero waste mountain.

    Kegiatan ini dikoordinir oleh Direktur Kehati KLH atas kerja sama dengan Kementerian Kehutanan sebagai pengelola taman nasional atau taman wisata alam serta Kementerian Pariwisata. Adapun aksi ini dipimpin oleh Menteri LH bersama komunitas pendaki gunung, komunitas porter, elemen masyrakat, dan pemerintah daerqh setempat.

    4. Aksi bersih pantai

    Aksi bersih pantai dan laut seluruh lIndonesia akan diselenggarakan di delapan titik terpilih. Kegiatan ini melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, dan TNI AL.

    5. Aksi bersih pasar

    Pasar menjadi pusat aktivitas masyarakat berbagai kalangan. Sudah selayaknya pasar dikelola dengan konsep yang bersih sampah.

    Sama seperti aksi lainnya, aksi bersih pasar juga akan diselenggarakan di delapan titik aksi. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan.

    Penulis: Resla

  • Profil dan kekayaan Dedi-Erwan yang resmi pimpin Jabar Kamis ini

    Profil dan kekayaan Dedi-Erwan yang resmi pimpin Jabar Kamis ini

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Profil dan kekayaan Dedi-Erwan yang resmi pimpin Jabar Kamis ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 23:03 WIB

    Elshinta.com – Pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi dilantik untuk memimpin Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada Kamis ini di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan memperoleh 14.130.192 suara dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

    Suara pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan ini mengalahkan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwi Natarina, dan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja.

    Berdasarkan data dari berbagai sumber, Dedi Mulyadi lahir di Subang pada 11 April 1971, dan merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman (sekarang Universitas Purwakarta) pada 1999.

    Dedi aktif di berbagai organisasi, mulai dari kemahasiswaan yakni HMI, lalu organisasi pekerja SPSI dan KSPSI.

    Kemudian dia terjun ke dunia politik dengan menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta (2003-2008), kemudian Bupati Purwakarta selama dua periode (2008-2018), dan juga sempat menjadi Ketua DPD Golkar Jawa Barat.

    Dedi Mulyadi juga sempat maju dalam Pilgub Jabar 2018, namun gagal dan maju sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk periode 2019-2023 dari Partai Golkar, sebelum pindah ke Partai Gerindra.

    Kemudian, Erwan Setiawan, lahir di Bandung pada 29 Juli 1970, dan menamatkan pendidikan di Politeknik Industri dan Niaga Bandung (1996), serta Universitas Langlangbuana (2008).

    Erwan terlibat dalam sejumlah organisasi, termasuk sebagai Ketua Dewan Pembina DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumedang dan Wakil Ketua DPP Kosgoro.

    Dari rekam jejak politik, Erwan menjadi anggota DPRD Kota Bandung untuk periode 2009-2014 bahkan menjabat sebagai ketua di sana, kemudian dia sempat menjadi Wakil Bupati Sumedang tahun 2018.

    Harta kekayaan Dedi-Erwan

    Berdasarkan data yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dihimpun ANTARA, per tanggal 20 Agustus 2024, total kekayaannya dilaporkan mencapai Rp12.851.243.199.

    Secara rinci, harta kekayaan Dedi Mulyadi terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp7.368.000.000, yang terdiri dari 116 unit properti tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Purwakarta dan Subang yang tercatat diperoleh dari diri sendiri.

    Kekayaan dari alat transportasi dan mesin Dedi Mulyadi, senilai Rp8.004.000.000 yang meliputi: Sepeda motor Honda tahun 2003 dengan nilai Rp24.000.000, sepeda Polygon Collous T8 tahun 2017 senilai Rp20.000.000, sepeda motor Triumph Scrambler 1200 XE tahun 2019 senilai Rp440.000.000.

    Kemudian sepeda motor Vespa Sei Giorni Limited Edition tahun 2020 senilai Rp170.000.000, mobil Lexus LX 600 tahun 2022, senilai Rp3.900.000.000, mobil Mercedes Benz E 300 Coupe tahun 2018 senilai Rp1.500.000.000, dan mobil Lexus minibus/microbus tahun 2023, senilai Rp1.950.000.000. Kesemuanya tercatat diperoleh dari hasil sendiri.

    Lalu untuk harta bergerak lainnya, Dedi memiliki total kekayaan senilai Rp160.000.000, kemudian dalam pembagian kas dan setara kas memiliki total senilai Rp1.157.055.199. Dedi juga memiliki sejumlah hutang sebanyak Rp3.837.812.000.

    Sementara Erwan Setiawan, berdasarkan data LHKPN yang dilaporkannya pada 28 Agustus 2024, ia memiliki harta kekayaan total Rp22.736.849.123.

    Harta kekayaan Erwan Setiawan terdiri dari aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai Rp20.250.000.000 yang secara rinci berupa tanah dan bangunan seluas 200 m2/200 m2 di Kabupaten/Kota Bandung, yang diperoleh melalui hibah tanpa akta, senilai Rp3.000.000.000.

    Kemudian sebidang tanah dan bangunan seluas 1.655 m2/978 m2 di Kabupaten/Kota Sumedang, diperoleh melalui hibah tanpa akta, senilai Rp9.250.000.000.

    Lalu sebidang tanah dan bangunan seluas 390 m2/390 m2 di Kabupaten/Kota Bandung, diperoleh melalui hibah tanpa akta, senilai Rp6.000.000.000.

    Kemudian sebidang tanah dan bangunan seluas 328 m2/328 m2 di Kabupaten/Kota Cimahi, diperoleh dari hasil sendiri, senilai Rp2.000.000.000.

    Total harta kekayaan yang dimiliki oleh Erwan Setiawan dari alat transportasi dan mesin, senilai Rp605.000.000 yang meliputi mobil Toyota Land Cruiser 20047 4WD AT keluaran tahun 2007 senilai Rp350.000.000.

    Kemudian, mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux AT tahun 2011 senilai Rp200.000.000, sepeda motor Yamaha N-Max 2 DP tahun 2015 senilai Rp15.000.000, sepeda motor Yamaha BG6 A/T tahun 2017 senilai Rp40.000.000. Semuanya tercatat diperoleh dari hasil sendiri.

    Lalu ada harta bergerak lainnya senilai Rp1.970.000.000, kemudian ada kas dan setara kas senilai Rp11.849.123, Erwan juga tercatat memiliki hutang sejumlah Rp100.000.000.

    Sumber : Antara

  • Siswa di Bandung Barat Tewas saat Pentas Seni, Kena Tusuk Benda Tajam, Sempat Dikira Adegan Drama – Halaman all

    Siswa di Bandung Barat Tewas saat Pentas Seni, Kena Tusuk Benda Tajam, Sempat Dikira Adegan Drama – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang siswa SMK di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat berinisial MDR, meninggal dunia saat pentas seni di sekolah, Kamis (20/2/2025).

    Kejadian tragis ini terjadi saat siswa berusia 17 tahun tersebut berperan dalam sebuah drama.

    Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto, menjelaskan sebelum terjatuh, MDR terlihat berjalan sempoyongan.

    Namun, siswa lain menganggap hal itu adalah bagian dari pentas seni.

    “Memang saat itu sedang pagelaran, saksi melihat bahwa adegan itu adegan drama, jadi tidak melihat korban melakukan langsung dan meninggal di tempat. Jadi sempat korban berdiri, berjalan, sempoyongan kemudian terjatuh,” kata Tri di DPRD Kota Cimahi, Kamis (20/2/2025).

    MDR mengalami luka tusukan akibat benda tajam di bagian perut, yang menjadi penyebab kematiannya. 

    Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi kejadian secara perinci.

    Hingga saat ini, sudah ada tiga orang saksi yang dimintai keterangan.

    “udah 3 orang yang kita mintai keterangan awal, mohon waktu, agar peristiwa ini tidak sepenggal-sepenggal,” ujar Tri.

    Kapolsek Padalarang, AKP Kusmawan, juga mengonfirmasi kejadian tersebut.

    “Kejadian berlangsung sekitar jam 10 pagi saat pentas seni teater sekolah,” ungkap Kusmawan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Ngatiyana-Adhitia Resmi Pimpin Cimahi, Fokus 100 Hari Tangani Sampah dan Perluasan Wilayah

    Ngatiyana-Adhitia Resmi Pimpin Cimahi, Fokus 100 Hari Tangani Sampah dan Perluasan Wilayah

    JABAR EKSPRES – Kota Cimahi kini resmi memiliki pemimpin baru. Ngatiyana dan Adhitia Yudhistira dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi periode 2025-2030 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025.

    Pelantikan itu dilakukan bersamaan dengan 961 kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia.

    Ngatiyana menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah tersebut.

    Setelah pelantikan, ia bersama kepala daerah lain akan mengikuti program orientasi pemerintahan di Magelang selama delapan hari.

    “Alhamdulillah, kami telah dilantik oleh bapak Presiden bersama kepala daerah lainnya. Setelah ini, kami juga akan dikirim ke Magelang untuk menjalani tugas selama delapan hari,” kata Ngatiyana usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Cimahi.

    BACA JUGA: DPUPR Cimahi Targetkan Perbaikan Jalan Alun-alun Rampung Sebelum Idul Fitri: Itu untuk Pedestrian

    Menurutnya, Presiden Prabowo memberikan pesan penting bagi seluruh kepala daerah yang dilantik, yaitu mengutamakan pengabdian kepada masyarakat serta menjalankan pemerintahan dengan efisiensi anggaran.

    “Ada efisiensi yang harus kita lakukan, tetapi semuanya tetap berjalan dengan baik. Yang kurang bagus kita perbaiki, sementara untuk kepentingan masyarakat, kita akan memberikan yang terbaik,” ujar Ngatiyana.

    Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Ngatiyana menegaskan bahwa penanganan sampah akan menjadi prioritas utama.

    Dia berencana menghadirkan teknologi pengolahan sampah guna menyelesaikan persoalan limbah rumah tangga di Kota Cimahi.

    BACA JUGA: Fokus Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, DPUPR Kota Cimahi Sebut Ini Tujuannya!

    “Kita akan fokus pada penanganan sampah rumah tangga. Dalam 100 hari ini, kita harapkan ada solusi konkret, termasuk menghadirkan mesin pengolah sampah,” ujarnya.

    Selain itu, Ngatiyana mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menjajaki rencana perluasan wilayah Kota Cimahi.

    Ngatiyana juga mengaku telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kota Bandung, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membahas hal tersebut. Salah satu wilayah yang berpotensi bergabung dengan Cimahi adalah kawasan Cimindi.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati Bandung dan Pak Gubernur Jawa Barat terkait rencana perluasan wilayah. Salah satu daerah yang berpotensi bergabung dengan Kota Cimahi adalah wilayah Cimindi,” jelasnya.

  • Persoalan Sampah Pasar Induk Gedebage, Pengeloaan Masih Minim Perhatian

    Persoalan Sampah Pasar Induk Gedebage, Pengeloaan Masih Minim Perhatian

    JABAR EKSPRES – Persoalan sampah di Kota Bandung masih mencuat, kali ini sorotan pada kawasan komersial, khususnya Pasar Induk Gedebage. Sampah yang menggunung, kebijakan tak berjalan efektif, serta dualisme pengelolaan pasar menjadi benang kusut yang belum terurai.

    Padahal menurut Jefry Rohman dari Tim Advokasi Pengelolaan Sampah WALHI Jawa Barat, menyebut, Pasar Induk Gedebage sebenarnya punya lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah, tetapi tidak digunakan secara optimal.

    Adapun apabila menilik data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, produksi sampah harian di kota ini mencapai 1.222 ton atau sekitar 69 persen dari total sampah di Bandung Raya.

    Diketahui bahwa dari jumlah itu, sekitar 874 ton berasal dari kawasan komersial seperti pasar, hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan.

    BACA JUGA: DPRD Cimahi Soroti Krisis Sampah dan Infrastruktur, Minta Sinergi Semua Pihak

    “Pemerintah pun seharusnya bisa merangkul paguyuban pedagang di pasar ini untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah,” tulisnya berdasarkan policy brief ‘Urgensi Perubahan Paradigma Tata Kelola Sampah Bandung Raya’ yang dikutip Jabar Ekspres, pada Kamis (20/2).

    Pasar Induk Gedebage berada di bawah naungan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Bandung, tetapi dalam praktiknya pengelolaan sampah juga melibatkan PT Ginanjar serta Paguyuban Warga Pasar Induk Gedebage (PWPIG). Sistem ini justru menambah keruwetan, bukan solusi.

    “Ketidaksinergian antara dinas lingkungan hidup dan PD Pasar menjadi faktor utama buruknya pengelolaan sampah di sini. Bukannya berkoordinasi untuk mencari solusi, pengelola pasar justru menyerahkan urusan sampah ke pihak lain tanpa ada arahan dan pemantauan yang jelas,” ujar Jefry.

    Jenis sampah di Pasar Induk Gedebage didominasi oleh sampah organik, sekitar 85 persen dari total limbah yang dihasilkan. Setiap hari, pasar ini menghasilkan sekitar 40 meter kubik sampah yang seharusnya bisa diolah di lokasi.

    “Sayangnya, pengelolaan sampah di tingkat pasar justru minim perhatian. Bahkan, beberapa perusahaan yang sebelumnya tertarik untuk bekerja sama mengelola sampah akhirnya batal karena sistem yang tidak jelas,” tambah Jefry.

    BACA JUGA: Imbas Tumpukan Sampah Pasar Gedebage, Anak-Anak Paud Strawberry Terpaksa Belajar di Luar Kelas

  • Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Jakarta –

    Wali Kota Semarang Hevearit Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri, telah ditahan KPK. Keduanya menambah daftar panjang pasangan suami istri (pasutri) yang mendekam di Rutan KPK.

    Mbak Ita dan Alwin ditahan KPK sejak Rabu (19/2). Keduanya merupakan tersangka kasus korupsi di Pemkot Semarang.

    Penahanan Mbak Ita juga dilakukan dengan melalui sejumlah drama. KPK harus menunggu hingga panggilan keempat sebelum menahan Mbak Ita. Kader PDIP itu akhirnya hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK di hari terakhir menjabat sebagai Wali Kota Semarang.

    Dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/2), peran Mbak Ita dan Alwin diungkap KPK. Keduanya berperan dalam kasus suap proyek kursi SD, memotong tunjangan ASN dan gratifiksi.

    “Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang TA 2023, pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan TA 2023 dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang,” kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam konferensi pers.

    Dalam perkara pertama, Mbak Ita dan Alwin diduga terlibat dugaan korupsi pada proyek pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada dinas pendidikan Kota Semarang. Keduanya diduga menerima uang sebesar Rp 1,7 miliar.

    “Bahwa atas keterlibatan dari AB membantu RUD (direktur PT Deka Sari Perkasa) mendapatkan proyek tersebut, RUD telah menyiapkan uang sebesar Rp 1.750.000.000 atau sebesar 10% untuk AB,” katanya.

    Sedangkan dalam perkara kedua, Mbak Ita dan suaminya, diduga terlibat dalam pengaturan pada proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan. Alwin diduga menerima uang sebesar Rp. 2 miliar.

    “Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2022, M menyerahkan uang senilai Rp 2 miliar kepada AB sebagai commitment fee proyek PL Kecamatan,” jelasnya.

    Dan yang terakhir, perkara permintaan uang dari kepada Bapenda Kota Semarang. Keduanya menerima uang sebesar Rp 2,4 miliar.

    “IIN memberikan uang sekurang-kurangnya Rp.2.400.000.000 (Rp 2 miliar) kepada HGR dan AB yang dipotong dari iuran sukarela Pegawai Bapenda Kota Semarang dari TPP triwulan 1 sampai dengan 4 tahun 2023,” kata Ibnu.

    Jika dijumlahkan, Mbak Ita dan suaminya mendapat total uang sekitar Rp 6 miliar dalam 3 perkara tersebut. Keduanya dijerat pasal terkait suap hingga gratifikasi.

    Mbak Ita dan Alwin bukan pasutri pertama yang ditahan oleh KPK karena kompak melakukan korupsi. KPK sebelumnya telah menjerat dan menahan 13 pasutri akibat terlibat korupsi. Berikut rinciannya:

    1. Mantan Bendum Demokrat M Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni (April 2012)

    Menerima suap Rp 4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah, pemenang lelang proyek Wisma Atlet, serta kasus pencucian uang. Nazaruddin dipidana bui 13 tahun, sedangkan Neneng 6 tahun.

    2. Mantan Bupati Karawang Ade Swara dan Nurlatifah (Januari 2015)

    Menerima suap senilai Rp 5 miliar dari CEO PT Tatar Kertabumi, Aking Saputra, untuk penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR). Selain itu, keduanya dijerat pencucian uang. Ade kemudian dihukum penjara 6 tahun, sedangkan Nurlatifah 5 tahun.

    3. Mantan Wali Kota Palembang Romi Herton dan Masyitoh (Maret 2015)

    Romi menyuap Ketua MK Akil Mochtar saat itu senilai Rp 14,145 miliar dan USD 316.700, dibantu Masyitoh. Tujuannya mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil pilkada Kota Palembang. Pasutri itu juga dijerat dengan pasal pemberian kesaksian palsu di persidangan. Romi lalu dihukum 7 tahun penjara, sedangkan Masyitoh 5 tahun. Romi meninggal di Lapas Gunung Sindur pada September 2017.

    Pasutri ini menyuap 3 hakim dan panitera di PTUN Sumatera Utara. Uang suap senilai USD 15 ribu dan SGD 5.000 lewat pengacara OC Kaligis. Selain itu, Gatot kembali dijerat kasus korupsi dana hibah dan dana bantuan sosial (bansos). Gatot kini menjalani hukuman total 12 tahun, sedangkan Evy 2,5 tahun penjara dan telah bebas.

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:

    4. Mantan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan Suzanna Budi Antoni (Juli 2015)

    Menyuap Ketua MK Akil Mochtar senilai Rp 10 miliar dan USD 500 ribu agar memenangi sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang di MK. Pasutri ini juga memberikan keterangan tidak benar saat menjadi saksi di persidangan dengan terdakwa Akil Mochtar. Budi kemudian dihukum 4 tahun penjara, sedangkan Suzanna 2 tahun.

    5. Mantan Bupati Musi Banyuasin, Sumsel, Pahri Azhari dan Lucianty (Mei 2016)

    Menyuap anggota DPRD Musi Banyuasin untuk memuluskan pembahasan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin. Uang yang dibagikan ke anggota DPRD berasal dari urunan para kepala dinas. Pahri dihukum 3 tahun dan Lucianty 1,5 tahun bui.

    6. Mantan Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan Itoc Tochija (Desember 2016)

    Atty dan Itoc menerima suap Rp 500 juta terkait proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi tahap II senilai Rp 57 miliar. Duit suap tersebut diterima mereka dari pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi. Atty divonis 4 tahun penjara, sedangkan Itoc 7 tahun.

    7. Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari (Juni 2017)

    Menerima suap Rp 1 miliar dari commitment fee Rp 4,7 miliar. Suap diterima dari bos PT Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya yang memenangi dua proyek peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong. Lily berperan sebagai perantara suap itu.

    8. Eks Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati (Mei 2018)

    Dirwan Mahmud dan Hebdrati ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap. Dirwan diduga menerima suap Rp 98 juta dari Juhari selaku kontraktor. KPK menyebut uang itu merupakan bagian dari 15 persen commitment fee atas lima proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai total Rp 750 juta.

    9. Xaveriandy Sutanto dan Memi

    Pasangan suami-istri, Xaveriandy dan Memi, dijerat KPK karena diduga menyuap eks Ketua DPD Irman Gusman. Keduanya terbukti menyuap mantan Ketua DPD Irman Gusman Rp 100 juta untuk mendapatkan kuota pembelian gula impor sebanyak 1.000 ton. Hakim telah menjatuhkan hukuman 3 tahun bui untuk Xaveriandy dan penjara 2 tahun 6 bulan kepada Memi.

    10. Sekeluarga Penyuap Pejabat Kementerian PUPR

    Selain pasangan suami-istri, KPK pernah menjerat sekeluarga sebagai tersangka kasus suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR. Mereka ialah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur Keuangan PT WKE Lily Sundarsih, Dirut PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Project Manager PT TSP Yuliana Enganita Dibyo. Mereka telah divonis bersalah dan dieksekusi.

    Budi Suharto dan Lily merupakan pasangan suami-istri. Sedangkan Irene dan Yuliana adalah anak dari pasangan suami-istri itu.

    11. Ismunandar-Encek, Suami-Istri dari Kutai Timur

    Selanjutnya giliran Ismunandar dan Encek UR Firgasih, pasangan suami-istri dari Kutai Timur, yang terjerat kasus korupsi.

    Tak tanggung-tanggung, Ismunandar dan Encek merupakan orang nomor satu di eksekutif dan legislatif di kabupaten yang berada di Kalimantan Timur (Kaltim) itu. Ismunandar tercatat sebagai Bupati Kutai Timur, sedangkan istrinya, Encek, adalah Ketua DPRD Kutai Timur.

    Keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis, 2 Juli 2020. Setelah itu, KPK memproses hukum keduanya dengan sangkaan suap-menyuap terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2019-2020.

    Dalam kasus ini, istri Ismunandar, Encek, juga diduga menerima uang sejumlah Rp 200 juta. Diduga uang itu diterima Encek karena Ismunandar mengamankan anggaran proyek di Pemkab Kutai Timur agar para kontraktor tidak mendapat potongan anggaran.

    12. Bupati Probolinggo dan Suami (Agustus 2021)

    KPK juga pernah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suaminya yang merupakan anggota DPR RI, Hasan Aminuddin, menjadi tersangka korupsi. Mereka diduga menerima suap terkait jabatan kepala desa (kades).

    Total, ada 22 orang yang dijerat KPK sebagai tersangka. Mayoritas adalah ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dan memberi suap ke pasangan suami istri tersebut.

    “KPK menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (31/8/2021).

    Alexander mengungkap ada tarif jabatan kepala desa di Probolinggo yang ditetapkan oleh Puput. Menurutnya, setiap ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dipungut upeti Rp 20 juta ditambah setoran tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektare.

    13. Bupati Kapuas dan Anggota Komisi III DPR

    Terbaru ada kasus Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya yang anggota Komisi III Fraksi NasDem DPR RI, Ary Egahni Ben Bahat. Pasangan suami istri ini telah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri belum menjelaskan lebih lanjut perihal konstruksi perkara kasus yang melibatkan pasangan suami istri tersebut. Namun keduanya diduga menerima suap dari beberapa pihak.

    “Pihak penyelenggara negara dimaksud merupakan salah satu Kepala Daerah di Kalteng beserta salah seorang anggota DPR RI,” kata Ali, Selasa (28/3).

    “Para tersangka tersebut diduga pula menerima suap dari beberapa pihak terkait dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara,” ujar Ali.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ngatiyana Dilantik, Adhitia Yudisthira Jabat Plh Wali Kota Cimahi Selama Delapan Hari

    Ngatiyana Dilantik, Adhitia Yudisthira Jabat Plh Wali Kota Cimahi Selama Delapan Hari

    JABAR EKSPRES – Adhitia Yudisthira akan memegang kendali sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Cimahi selama delapan hari, setelah pelantikan Ngatiyana sebagai Wali Kota Cimahi oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025) besok.

    Pelantikan yang berlangsung di Jakarta ini diikuti oleh 480 kepala daerah lainnya. Usai dilantik, Ngatiyana dijadwalkan langsung bertolak ke Magelang untuk mengikuti retret bersama kepala daerah lain.

    Selama masa tersebut, tugas pemerintahan di Cimahi sementara akan diemban oleh Adhitia Yudisthira.

    BACA JUGA:Ngatiyana-Adhitia Resmi Ditetapkan Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi 2024-2029

    “Jadi, nanti selama Pak Wali ke Magelang, saya yang akan bertugas sebagai Plh Wali Kota Cimahi untuk delapan hari,” ujar Adhitia saat dikonfirmasi, Rabu (19/2).

    Sebagai agenda pertamanya, Adhitia akan menghadiri peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di Kampung Adat Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan.

    “Jumat itu saya langsung hadiri peringatan HPSN, karena selama HPSN diperingati itu jarang dihadiri kepala daerah. Padahal HPSN itu lahir setelah terjadi peristiwa longsor sampah di eks TPA Leuwigajah,” katanya.

    BACA JUGA::Stafsus Presiden Ingatkan Pasangan Ngatiyana-Adhitia: Harapan Masyarakat Ada Dipundak Anda Berdua

    Selain itu, kunjungannya ke Kampung Adat Cireundeu menjadi langkah awal dalam mewujudkan rencana konservasi di lahan eks TPA Leuwigajah. Adhitia berencana menjadikan lokasi tersebut sebagai ruang hijau dengan menanam berbagai jenis bambu.

    “Insyaallah di situ nanti akan kita jadikan lahan hijau dengan menanam berbagai jenis bambu, karena kan batik Cimahi itu motifnya bambu atau awi. Nah jenis-jenis bambu itu kita tanam di sana,” pungkasnya. (Mong)

  • Wacana Menteri LH akan Tutup Paksa TPA Overload, Ini Tanggapan DLH Bandung Barat

    Wacana Menteri LH akan Tutup Paksa TPA Overload, Ini Tanggapan DLH Bandung Barat

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) merespons pernyataan Menteri Lingkungan Hidup terkait wacana menutup paksa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) overload atau melebihi kapasitas.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat, Ibrahim Ajie khawatir, jika rencana itu direalisasikan, empat kabupaten/kota di Bandung Raya bakal menjadi lautan sampah.

    Pasalnya, sampai saat ini wilayah tersebut termasuk Bandung Barat masih mengandalkan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Sarimukti, Kecamatan Cipatat.

    BACA JUGA: Penambahan Ritase Pembuangan Sampah Harian Kota Bandung ke TPA Sarimukti Bukan Solusi

    “Kebijakannya ada di Pemprov Jabar yah, tapi jika itu direalisasikan pasti sampah akan menumpuk,” ujar Ibrahim Ajie saat dikonfirmasi, Rabu (19/2/2025).

    Ajie menilai, wacana kebijakan Menteri Lingkungan Hidup diambil sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk mengurangi praktik open dumping.

    Meski demikian, ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa penutupan tanpa adanya solusi konkret dapat menimbulkan dampak lingkungan yang tidak diinginkan.

    “Jika langsung ditutup tanpa solusi, masyarakat bisa membuang sampah ke sungai atau jalanan. Kami sudah menyampaikan ini dalam berbagai forum kepala dinas lingkungan hidup, baik di Jabara maupun secara nasional. Kami meminta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk meninjau ulang kebijakan ini,” paparnya.

    BACA JUGA: TPA Sarimukti Dibatasi, DLH Kota Cimahi Prioritaskan Wilayah Pemilahan Sampah

    Menurutnya, tidak semua daerah memiliki kapasitas untuk membangun tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dalam waktu singkat. Sebab, proses pembangunan TPST memerlukan kajian lingkungan yang bisa memakan waktu lebih dari satu tahun.

    “Keberadaan TPA Legok Nangka yang direncanakan sebagai pengganti TPA Sarimukti pun belum jelas. Rencana operasionalnya terus tertunda hingga 2029, sementara kapasitas TPA Sarimukti sendiri hanya mampu bertahan hingga 2026,” ucapnya.

    Sekedar diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan akan tetap melanjutkan penutupan tempat pemrosesan akhir (TPA) open dumping yang sudah tidak mampu menampung sampah sambil menjalankan sosialisasi kepada pemerintah daerah. (Wit)

  • Masuki Tahun Ketiga, Program Literasi Keuangan SparktheDream Targetkan 2.000 Siswa – Halaman all

    Masuki Tahun Ketiga, Program Literasi Keuangan SparktheDream Targetkan 2.000 Siswa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Progam literasi keuangan ke pelajar JA SparktheDream kembali dijalankan di tahun ketiga di 2025 ini dan akan menyasar 2.000 siswa sekolah menengah pertama.

    Tahun ini, program akan diperluas ke lebih banyak daerah, mencakup Jakarta, Tangerang Selatan, Depok, Bandung, Cimahi, Surabaya, Sidoarjo, serta daerah baru seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Semarang.

    Program ini pertama kali diluncurkan di tahun 2023 dan menjangkau lebih dari 3.700 siswa dan melibatkan ratusan sukarelawan. Program ini diselenggarakan FWD Insurance dan PJI.

    “Literasi keuangan adalah keterampilan esensial yang perlu ditanamkan sejak dini. Dengan semakin luasnya cakupan program ini, kami berharap dapat menjangkau lebih banyak siswa, membekali mereka dengan pemahaman keuangan yang lebih komprehensif, serta menanamkan budaya finansial yang sehat sejak sekolah,” ungkap Rudy F Manik, Chief Human Resources & Marketing Officer FWD Indonesia dikutip Selasa, 18 Februari 2025.

    Dia mengatakan, sejak awal pelaksanaan program ini antusiasme para siswa mengikuti program in meningkat dan bahkan ada yang meraih prestasi di kompetisi tingkat Asia Pasifik.

    Menurut dia, pelaksanaan tahun ketiga ini juga menjadi bagian dari upaya dalam mendukung peningkatan literasi keuangan di Indonesia, khususnya di kalangan pelajar. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 dari Otoritas Jasa Keuangan, indeks literasi dan inklusi keuangan pelajar adalah 56,42 persen dan 69 persen. Angka ini masih lebih rendah dari rata-rata indeks nasional, yaitu 65,43 persen untuk literasi dan 75,02 persen untuk inklusi keuangan.

    Pribadi Setiyanto, Ketua Dewan Pengurus Prestasi Junior Indonesia mengatakan, di program ini pihaknya terus berupaya menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan relevan bagi siswa. “Lewat program ini, ami berharap para siswa tidak hanya memahami prinsip dasar keuangan, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari serta mampu mengembangkan solusi inovatif yang berdampak sosial,” kata dia.

    Selain mengajarkan konsep dasar pengelolaan keuangan, program JA SparktheDream tahun ini menghadirkan materi baru tentang pajak. Para siswa diperkenalkan mengenai pajak dan peran pentingnya dalam membangun negara dan masyarakat. Program ini juga menghadirkan aktivitas bootcamp untuk membekali peserta dalam mempersiapkan ide sosial mereka, yang nantinya akan dikompetisikan di akhir program.(tribunnews/fin)

  • Semrawut! Kabel Udara di Alun-Alun Cimahi Akan Diturunkan ke Bawah Tanah

    Semrawut! Kabel Udara di Alun-Alun Cimahi Akan Diturunkan ke Bawah Tanah

    JABAR EKSPRES – Kesemerawutan kabel udara yang menjalar di berbagai sudut Kota Cimahi kerap menciptakan pemandangan yang tidak estetis, bahkan berpotensi menyebabkan korsleting listrik yang dapat membakar sejumlah kabel, terutama yang merembet ke perumahan warga.

    Untuk mengatasi hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi berencana menurunkan kabel udara ke bawah tanah, dimulai di kawasan Alun-Alun Cimahi pada 2025.

    Kepala Dinas PUPR Kota Cimahi, Wilman Sugiansyah, menjelaskan persiapan infrastruktur untuk penampungan kabel bawah tanah sudah dilakukan.

    Proyek ini akan dilaksanakan secara bertahap dan melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) serta Dinas Perhubungan (Dishub), yang turut melakukan penataan dekorasi dan penyesuaian untuk mendukung keselarasan kawasan.

    BACA JUGA: Jelang HPSN 2025, Pemprov Jabar Tambah Kuota Pembuangan Sampah di Cimahi

    “Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai bersamaan dengan dekorasi dari DPKP dan penyesuaian dari Dishub, agar kawasan lebih rapi,” kata Wilman saat fihubungi, Selasa (18/2/25).

    Selain Alun-Alun, lanjut Wilman, Pemkot Cimahi juga berencana menertibkan kabel udara di wilayah lainnya, namun langkah ini harus melalui koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

    Hal ini penting karena regulasi jaringan fiber optic telekomunikasi harus dipenuhi terlebih dahulu.

    “Koordinasi dengan Diskominfo sangat penting karena hampir semua jaringan fiber optic harus melalui regulasi yang jelas,” ujar Wilman.

    Sementara itu, Pemkot Cimahi akan fokus pada proyek percontohan di Alun-Alun Cimahi sebagai langkah awal sebelum melanjutkan ke wilayah lainnya.

    BACA JUGA: Jelang HPSN 2025, Pemprov Jabar Tambah Kuota Pembuangan Sampah di Cimahi

    Wilman juga menyebutkan, pihaknya tengah mengkaji penerapan sistem ducting seperti yang telah diterapkan di Kota Bandung.

    Sistem ini memungkinkan kabel-kabel tertata dengan rapi di bawah tanah melalui kerja sama dengan investor dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Opsi kerja sama dengan investor atau pembentukan Perusda akan kami tawarkan kepada Wali Kota untuk mendukung pembangunan ini,” pungkasnya. (Mong)