Xcloud.id

kab/kota: Cimahi

  • Tertahan Kabel Listrik, Pohon Raksasa Hampir Tumbang di Cimahi

    Tertahan Kabel Listrik, Pohon Raksasa Hampir Tumbang di Cimahi

    JABAR EKSPRES – Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Cimahi pada Jumat sore (18/4/2025) nyaris menimbulkan bencana. Sebuah pohon berukuran besar di Jalan Kolonel Masturi, Kecamatan Cimahi Tengah, hampir tumbang akibat cuaca ekstrem.

    Beruntung, dahan dan ranting pohon tersangkut pada kabel listrik yang melintang di atas jalan, sehingga batang pohon tidak sampai jatuh ke permukaan jalan.

    Yayat (71), warga sekitar, mengaku terkejut dengan suara tumbangnya pohon tersebut. Meski tidak terlalu keras karena tertutup suara hujan, ia tetap merasa was-was melihat pohon besar itu nyaris tercabut dari akar.

    “Sekitar jam empat sore, saya dengar suara aneh, tapi karena bersamaan dengan hujan deras dan angin, suaranya jadi tidak terlalu jelas,” ujar Yayat saat ditemui pada Sabtu (19/4/2025).

    Ia pun bersyukur karena pohon itu tertahan kabel listrik, sehingga tidak langsung roboh ke jalan.

    “Untungnya tertahan kabel, jadi enggak sampai jatuh ke tengah jalan,” tambahnya.

    Heriyana (35), pengendara yang melintas saat kejadian, mengatakan dirinya sempat menghentikan kendaraannya ketika melihat pohon sudah dalam posisi miring.

    “Saya lihat pohonnya sudah miring, jadi langsung berhenti. Untung belum jatuh waktu saya lewat,” katanya.

    Menurut Heriyana, sejumlah pohon lain di sepanjang jalan tersebut juga tampak rawan tumbang, terutama di tengah kondisi cuaca yang tak menentu.

    “Takutnya ada pohon lain yang ikut roboh, bisa bahaya buat pengendara atau rumah warga,” ujarnya.

    Ia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali, mengingat sebelumnya juga pernah terjadi insiden pohon tumbang yang merusak fasilitas publik seperti sekolah.

    “Saya jadi takut kalau pulang kerja hujan-hujanan, khawatir tiba-tiba pohon tumbang di jalan,” ungkapnya.

    Meski demikian, ia mengapresiasi kecepatan petugas dalam menangani insiden tersebut.

    “Syukurlah, petugas cepat tanggap. Pohon yang nyangkut di kabel langsung ditangani, jadi enggak sampai membahayakan pengendara,” pungkasnya.

    Akibat bobot pohon yang besar, trotoar di sekitar akar pohon terlihat rusak dan terangkat. Petugas dari Polsek Cimahi bersama BPBD, Tagana, dan sejumlah relawan segera turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi.

  • Tampilkan Seni Tradisi, Sanggar Mutiara Wakili Cimahi di World Dance Day Bali Meski Persiapan Mepet

    Tampilkan Seni Tradisi, Sanggar Mutiara Wakili Cimahi di World Dance Day Bali Meski Persiapan Mepet

    JABAR EKSPRES Nama Sanggar Tari Mutiara Kota Cimahi bukan nama baru lagi, dengan sederet prestasi membanggakan yang mereka raih, dari tingkat kota hingga nasional.

    Mereka akan kembali unjuk gigi di kancah nasional. Kali ini, Sanggar Tari Mutiara Cimahi akan tampil dalam event World Dance Day (WDD) 2025 yang digelar di Denpasar, Bali.

    Namun, di balik antusiasme itu, ada tantangan besar yang harus dihadapi: waktu persiapan yang sangat terbatas. Owner sekaligus koreografer dan pelatih utama Sanggar Tari Mutiara, Syntya Marlina, mengaku hanya punya waktu sekitar tiga minggu untuk mematangkan penampilan mereka.

    “Kalau bikin garapan supaya bisa maksimal dan sampai ke hati penonton, biasanya butuh tiga bulan. Tapi sekarang cuma tiga minggu. Jadi ya, kita harus ekstra latihan,” ungkap Syntya saat ditemui Jabar Ekspres di sela-sela latihan di Cimahi Mall, Sabtu (19/4/25).

    Dibanding penampilan mereka sebelumnya di Solo yang disiapkan nyaris tiga bulan, kali ini waktu benar-benar mepet. Tapi semangat tak surut, latihan digelar intens setiap malam usai Magrib.

    Syntya menyebut, mereka kini tak bisa santai lagi, stamina dan kekompakan jadi kunci.

    “Dulu seminggu tiga kali latihan masih oke. Sekarang? Setiap hari. Karena tinggal hitungan hari lagi. Kita berangkat tanggal 27 April, dan persiapan baru 50 persen,” katanya.

    Ia menekankan, perjuangan ini bukan hanya tanggung jawab pelatih atau koreografer, tapi seluruh tim.

    “Harus saling menguatkan. Karena di Sanggar Mutiara ini, meskipun kita dikenal sebagai sanggar ‘tahu bulat’ alias dadakan, hasilnya tetap luar biasa,” ucap Syntya sambil tertawa.

    Sanggar Mutiara diundang langsung oleh Naluri Manca Denpasar Bali dan acara ini juga didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Denpasar. Bukan kali pertama, tahun lalu mereka juga tampil dalam acara serupa di Surakarta, Solo.

    “Kalau di Bali, audiensnya dari nasional dan internasional. Mungkin ada warga asing juga yang nonton. Tapi masih nunggu Technical Meeting buat tahu detailnya,” jelasnya.

    Untuk World Dance Day kali ini, Sanggar Mutiara bakal menurunkan sekitar 50 member. Mereka akan membawakan Sendra Tari ‘Dangyang Ki Sunda’, yang mengangkat kisah tokoh Sulanjana, penjaga dan pelindung padi (Nyi Pohaci).

  • Istana Klaim 85% Anggaran Makan Bergizi Gratis Terserap UMKM Lokal

    Istana Klaim 85% Anggaran Makan Bergizi Gratis Terserap UMKM Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai mulai menunjukkan dampak positif terhadap sektor peternakan rakyat. 

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menilai keberhasilan program MBG sebagai wujud nyata dari ekonomi sirkuler yang memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Uki menyebutkan dari total anggaran Program MBG sebesar Rp71 triliun, sekitar 85% dialokasikan untuk pembelian bahan baku, yang mayoritas diproduksi oleh UMKM lokal. 

    Hal ini membuat ekosistem produksi pangan lokal kembali bergeliat, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya mengalami stagnasi akibat tidak adanya off taker hasil pertanian atau peternakan.

    “Di sini koperasi berfungsi sebagai off taker pertama, sebagai pengepul, tidak ada tengkulak, tidak ada perantara-perantara yang sifatnya bisa menekan para peternak atau petani, tetapi langsung ke koperasi yang itu milik masyarakat juga,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (19/4/2025). 

    Melalui model ini, pemerintah berharap Program MBG tidak hanya memberi manfaat bagi siswa penerima, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui koperasi dan UMKM sebagai pilar utama ekonomi lokal.

    Dia mencontohkan bahwa salah satu peternakan yang merasakan dampaknya adalah Nusa Dairy Indonesia. Peternakan ini bekerja sama dengan Koperasi Jagri dalam menyuplai susu ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Cimahi – Cimahi Utara / SPPG Yayasan Arara Visi Hijau.

    Dari segi ekonomi jelas ada penambahan, terutama harga penerimaan sebelum MBG di kisaran Rp7.000 per liter, setelah ada program MBG harga penerimaan susu jadi Rp10.000 per liter.

    Saat ini, SPPG Kota Cimahi melayani sekitar 3.500 siswa penerima manfaat dengan distribusi susu sebanyak tiga kali dalam sepekan. Setiap kali distribusi, kebutuhan susu mencapai 370 liter.

    Namun, produksi susu dari peternakan sapi perah yang tergabung dalam koperasi baru mampu mencukupi sekitar 150 liter per hari.

  • Pemprov Jabar Tegaskan Pergeseran Anggaran Berjalan Akuntabel, Pangkas Perjalanan Dinas Sampai Rp390 Miliar

    Pemprov Jabar Tegaskan Pergeseran Anggaran Berjalan Akuntabel, Pangkas Perjalanan Dinas Sampai Rp390 Miliar

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar telah tuntas melakukan efisiensi atau pergeseran anggaran 2025. Setidaknya, perjalanan dinas bisa diefisiensi sampai Rp390 miliar.

    Sekda Jabar Herman Suryatman menegaskan bahwa proses pergeseran anggaran yang dilakukan itu tidak sembarangan. Prosesnya dilakukan secara akuntabel sesuai dengan kaidah yang ada.

    Termasuk berpedoman pada diamanatkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Kalau secara porsi anggaran cukup signifikan, itu mencapai Rp5,1 triliun. Dan itu dipimpin langsung Pak Gubernur,” tegasnya.

    BACA JUGA:Dampak Pergeseran Anggaran 2025, Hibah ke Pesantren di Jabar Terpotong

    Herman menjabarkan, anggaran itu direalokasi kepada sejumlah program strategis sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Termasuk program prioritas nasional.

    Di antaranya, pembangunan infrastruktur yang menyentuh perbaikan jalan, jembatan, irigasi perhubungan hingga sanitasi yang tebus Rp3,6 triliun. Lalu pendidikan Rp1,3 triliun, kesehatan sebesar Rp122,9 miliar, penyediaan cadangan pangan sebesar Rp46,1 miliar, serta prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp35,5 miliar.

    Herman menerangkan, dalam pergeseran anggaran itu setidaknya telah dilakukan efisiensi perjalanan dinas sampai dengan Rp390 miliar atau berkurang lebih dari 51 persen dari otal perjalanan dinas. “Pemda Provinsi Jawa Barat terdepan dan tercepat dalam melaksanakan Intruksi Bapak Presiden terkait efisiensi ini,” tuturnya.

    Pergeseran APBD 2025 Jawa Barat disusun secara transparan, serta mengikuti prosedur dan mekanisme, termasuk konsultasi ke Kemendagri sebanyak 2 kali, yakni tanggal 7 dan 14 Maret 2025, dan hasilnya telah didokumentasikan dalam risalah rapat. Setelah ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2025, hasil efisiensi dan realokasi ini telah dilaporkan kepada DPRD sesuai ketentuan pada tanggal 27 Maret 2025.

    BACA JUGA:Siap Jalankan Inpres Efisiensi Anggaran, Pemkot Cimahi: Kita Sudah Tandai!

    Dalam kesempatan itu, Herman juga menyangkal terkait pengkhususan program terhadap Lembur Pakuan. Ia menjelaskan, seluruh proses efisiensi dan realokasi anggaran dilakukan secara akuntabel, termasuk untuk bidang pariwisata dan kebudayaan. Antara lain penataan kawasan wisata, penyelenggaraan pentas seni, hingga penerbitan buku budaya. “Ini lokasinya tersebar di wilayah Jabar,” terangnya.

  • Dampak Pergeseran Anggaran 2025, Hibah ke Pesantren di Jabar Terpotong

    Dampak Pergeseran Anggaran 2025, Hibah ke Pesantren di Jabar Terpotong

    JABAR EKSPRES – Sejumlah yayasan pesantren di Jawa Barat nampaknya harus ikut mengencangkan ikat pinggang di 2025. Karena, kucuran dana hibah terpotong. Itu juga dampak dari kebijakan pergeseran anggaran 2025.

    Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Pemprov Jabar Andrie Kustria Wardana turut mengkonfirmasi terkait pergeseran anggaran hibah tersebut. “Kami di Biro Kesra tentu menyesuaikan pagu anggaran. Memang di Pergeseran Anggaran, hibah dikurangi,” jelasnya saat ditemui Jabar Ekspres, Kamis (17/4).

    Andrie melanjutkan, perihal anggaran, pihaknya tentu mengikuti atas apa yang telah diputuskan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Kami ini kan posisinya Sub OPD. Jadi anggaran sudah ditetapkan. Kami mengikuti saja,” terangnya.

    BACA JUGA:Siap Jalankan Inpres Efisiensi Anggaran, Pemkot Cimahi: Kita Sudah Tandai!

    Andrie menambahkan, porsi anggaran yang mengalir ke Bironya pada 2025 ini memang berkurang dari pada tahun sebelumnya. Termasuk adanya kebijakan pergeseran anggaran. “Anggaran di kami itu sekarang jadi Rp160 miliar dari sebelumnya sekitar Rp200 miliar. Itu di dalamnya kan ada untuk hibah,” katanya.

    Di sisi lain, kucuran dana hibah Pemprov Jabar pada beberapa tahun anggaran sebelumnya memang cukup deras. Misalnya pada tahun anggaran 2023.

    Berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, tercatat realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2023 adalah Rp 4,779 triliun. Atau 99,54 persen dari yang dianggarkan dalam APBD Perubahan.

    Hibah itu mengalir ke beberapa pos anggaran. Di antaranya untuk belanja hibah ke pemerintah pusat. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Belanja hibah BOS. Hingga belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

    BACA JUGA:Hasil Efisiensi Anggaran, Pemkot Banjar Alokasikan Rp15,3 Miliar ke 7 Program Prioritas

    Misalnya belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia itu realisasinya tembus Rp1,987 triliun. Itu terdistribusi melalui sejumlah OPD.

    Mulai dari Badan Penelitian dan Pengembangan, hingga Sekretariat Daerah yang di dalamnya ada Biro Kesra. Salah satu contoh aliran dana hibah ke yayasan adalah ke pada STAI AR yang mendapat kucuran sampai Rp30 miliar.(son)

  • Peternak Sapi Perah Sumedang Pasok Susu untuk Program Makan Bergizi Gratis di Cimahi  – Halaman all

    Peternak Sapi Perah Sumedang Pasok Susu untuk Program Makan Bergizi Gratis di Cimahi  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Sandi Andriana, peternak sapi di Jatinangor, Sumedang, Jaw Barat, terlibat menyediakan susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Sandi mengisahkan dirinya sudah terlibat dengan ekosistem ternak sapi sejak masih kelas 4 Sekolah Dasar (SD). 

    Latar belakang keluarganya adalah peternak sapi perah dan ia menempuh pendidikan di Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran Angkatan tahun 2006 dan lulus tahun 2011.

    “Perasaannya sih senang bisa ikut serta, salah satunya mencerdaskan anak-anak terutama  ini program pemberian susunya, gitu salah satunya ya senang,” kata Sandi kepada wartawan di peternakan tempatnya bekerja, Nusa Dairy Indonesia di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat (18/8).

    Sandi mengatakan dirinya pun gembira bahwa sejak ada program MBG di daerahnya, susu yang dihasilkan peternak lokal pasti terserap. Susu dibeli dengan harga Rp10.000 per liter. 

    “Otomatis kan ada nilai harga jual, nilai tambah lebih dari yang sebelum ini. Bangga jadi lulusan peternakan sih, walaupun banyak teman-teman lainnya memilih kerja kantoran,” kata Sandi.

    Saat ini ia bekerja bersama dua orang peternak lainnya di peternakan tersebut. Sebelumnya, dua peternak itu adalah petani serabutan dan saat ini bisa menjadi tenaga kerja dengan pendapatan yang jelas.

    “Di sini tenaga kerja salah satunya ada dua orang lagi. Mereka awalnya petani serabutan karena bekerja juga di sini dari pendapatannya sudah jelas. Kemungkinan kedepannya seiring sapi bertambah juga tenaga kerja kita nambah lagi,” kata Sandi.

    Susu yang dihasilkan peternakan tempat Sandi bekerja diserap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Cimahi bekerja sama dengan Koperasi Jagri.

    SPPG Kota Cimahi sendiri melayani 3.500 siswa penerima manfaat. Dalam sepekan, ada tiga kali pemberiaan susu. Per sekali pemberian, SPPG butuh 370 liter susu.

    Sejauh ini, peternakan sapi perah yang bekerja sama dengan Koperasi Jagri baru mampu memproduksi 150 liter susu per hari. Peluang untuk menambah produksi masih sangat besar.

    “Untuk 3.500 siswa itu yang dibutuhkan 370 liter, sedangkan populasi susu yang diproduksi dari sapi di daerah sini hampir 150 liter.”

    “Melihat peluang ini, kita akan berusaha untuk menambah populasi sapi sesuai kapasitas kandang, agar menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak dan pemenuhan kebutuhan koperasi yang berkelanjutan,” ujar Sandi. 

    Menurut Sandi, kerja sama SPPG dengan koperasi dalam menyerap hasil peternakan untuk kebutuhan Program MBG sangat positif terhadap pengembangan UMKM sekitar. Karena UMKM berkembang, kebutuhan akan tenaga kerja pun meningkat.

    “Warga di sini awalnya petani serabutan. Setelah ada program ini, kami rekrut bekerja di sini. Dampak (Program MBG) ada peningkatan tenaga kerja dan perekonomian masyarakat,” kata Sandi.

  • Pemkot Cimahi Gelar Retret ASN Pertama di Jawa Barat

    Pemkot Cimahi Gelar Retret ASN Pertama di Jawa Barat

    JABAR EKSPRES – Sebanyak 70 Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon 2 dan 3 Pemkot Cimahi mengikuti jurit malam di tengah rintik hujan, Jumat (18/4) malam.

    Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian retret selama tiga hari ini berlangsung di Dodik Bela Negara, Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

    Para ASN mulai memadati area jurit malam sejak pukul 20.00 WIB. Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, bersama wakilnya Adhitia Yudisthira, turut hadir dan memantau langsung kegiatan di lapangan.

    Jurit malam dipandu langsung oleh Pelda Iwan Kartiwa dari Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi. Dalam pembekalannya, Iwan menjelaskan bahwa jurit malam ini dirancang layaknya misi seorang prajurit Caraka Malam, lengkap dengan tantangan dan kode sandi.

    “Jadi yang laki-laki sendiri, yang ibu-ibu berdua. Bapak ibu akan menerima berita (informasi) berisi 10 baris beritanya, yang dibikin oleh Wali Kota, dibaca dan dihafalkan. Yang sudah hafal distartkan,” ujar Iwan pada awak media.

    BACA JUGA:Retret Kades Belum Jadi Prioritas, Bupati Rudy Susmanto Fokus Perbaiki Jalan Rusak

    Selama perjalanan menuju garis akhir, peserta diminta menjaga kerahasiaan informasi yang dihafalkan. Mereka dibekali sandi malam berupa kode suara dan angka.

    “Di perjalanan tidak boleh bocor beritanya. Sandi malam ini ada sandi suara ‘Bela Nusa’, dan sandi angka jumlah angkanya lima,” jelasnya.

    Rute jurit malam ditempuh sekitar 50 menit. Meski tergolong singkat, Iwan mengingatkan bahwa suasana gelap dan medan tak terduga jadi bagian dari ujian.

    “Normalnya satu jam kurang 10 menit. Tapi di perjalanan tidak ada yang tahu, apalagi gelap. Ikuti aja rutenya, ada tali putih yang telah dipasang, ikuti aturan,” tandas Iwan.

    Kegiatan retret ASN ini digelar oleh Pemkot Cimahi dari tanggal 18 hingga 20 April 2025. Pesertanya merupakan para pejabat eselon 2 dan 3, mulai dari kepala dinas, sekretaris dinas, hingga kepala badan.

    BACA JUGA:Jadwalkan Retret ASN pada April 2025, Pemkot Cimahi Sebut Ini Tujuannya!

    Kegiatan ini meliputi pembekalan materi dari Lemhanas, Kemendagri, hingga IPDN, serta aktivitas fisik dan mental yang langsung dilatih oleh anggota TNI.

  • Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah, Tasikmalaya Hari Ini 19 April 2025

    Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah, Tasikmalaya Hari Ini 19 April 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Setelah melalui serangkaian sengketa hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga penjaga konstitusi tersebut memutuskan untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah yang tersebar di berbagai penjuru Tanah Air.

    Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap berbagai temuan pelanggaran dan kecurangan yang dinilai dapat memengaruhi legitimasi hasil pemilihan.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu telah menyusun jadwal simulasi PSU berdasarkan tenggat waktu yang ditetapkan oleh MK, dengan pembagian pelaksanaan dalam beberapa klaster waktu yang berbeda.

    Hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi hari krusial bagi salah satu daerah, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, yang dijadwalkan menggelar PSU seluruh wilayah.

    Berikut ini jadwal lengkap PSU di 24 daerah tersebut, implikasi hukum dan politiknya, serta persiapan yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah daerah terkait.

    Pembagian Klaster Waktu PSU

    Menindaklanjuti putusan MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bergerak cepat untuk menyusun jadwal pelaksanaan PSU di 24 daerah yang diperintahkan.

    Mengingat tenggat waktu yang berbeda-beda yang diberikan oleh MK untuk setiap kasus, KPU menerapkan strategi pembagian pelaksanaan PSU dalam beberapa klaster waktu.

    Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses PSU dapat diselenggarakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dan tidak mengganggu tahapan pilkada di daerah lain yang tidak mengalami sengketa.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengumumkan secara resmi daftar 24 daerah yang akan menggelar PSU, yang terdiri dari 1 provinsi, 20 kabupaten, dan 3 kota.

    Pembagian jadwal PSU berdasarkan tenggat waktu dari putusan MK adalah sebagai berikut:

    Tenggat Waktu 30 Hari (Batas Akhir 22 Maret 2025)

    Klaster pertama ini meliputi daerah-daerah yang mendapatkan tenggat waktu paling singkat dari MK, yaitu 30 hari sejak putusan dibacakan. Daerah-daerah yang termasuk dalam klaster ini dan melaksanakan PSU sebagian wilayah adalah:

    Kabupaten Barito Utara

    Kabupaten Magetan

    Kabupaten Bangka Barat

    Kabupaten Siak Selain itu, Kabupaten Puncak Jaya juga masuk dalam klaster ini dengan agenda rekapitulasi ulang hasil suara.

    Tenggat Waktu 45 Hari (Batas Akhir 5 April 2025)

    Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan di TPS 5 Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Minggu (1/12/2024).* Herlan Heryadie/PR

    Klaster kedua memiliki waktu persiapan yang sedikit lebih panjang, yaitu 45 hari. Daerah-daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Bengkulu Selatan

    Sementara itu, daerah-daerah yang melaksanakan PSU sebagian wilayah adalah:

    Kabupaten Buru

    Kota Sabang

    Kabupaten Kepulauan Talaud

    Kabupaten Banggai

    Kabupaten Bungo

    Kabupaten Pulau Taliabu

    Tenggat Waktu 60 Hari (Batas Akhir 19 April 2025)

    Klaster ketiga memiliki waktu persiapan 60 hari, dan hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi tanggal penting bagi daerah-daerah dalam klaster ini yang melaksanakan PSU seluruh wilayah:

    Kota Banjarbaru

    Kabupaten Pasaman

    Kabupaten Tasikmalaya

    Kabupaten Empat Lawang

    Kabupaten Serang

    Kabupaten Kutai Kartanegara

    Kabupaten Gorontalo Utara

    Kabupaten Parigi Moutong

    Tenggat Waktu 90 Hari (Batas Akhir 25 Mei 2025)

    Klaster keempat memiliki waktu persiapan yang lebih lama, yaitu 90 hari. Daerah-daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Mahakam Ulu

    Kabupaten Pesawaran

    Kota Palopo

    Tenggat Waktu 180 Hari (Batas Akhir 6 Agustus 2025)

    Klaster terakhir memiliki waktu persiapan paling lama, yaitu 180 hari. Daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Boven Digoel

    Provinsi Papua (PSU seluruh provinsi menunjukkan skala pelanggaran yang sangat signifikan)

    Menjelang pelaksanaan PSU, KPU di tingkat daerah yang bersangkutan melakukan berbagai persiapan teknis dan logistik.

    Hal ini meliputi pemutakhiran data pemilih, pencetakan surat suara baru, penyiapan tempat pemungutan suara (TPS), serta pelatihan kembali bagi petugas penyelenggara pemilu di tingkat TPS.

    KPU juga harus memastikan bahwa seluruh tahapan PSU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

    Pemungutan suara ulang dan lanjutan akan digelar di Cimahi.

    Pelaksanaan PSU di Kabupaten Tasikmalaya

    Hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi perhatian khusus karena Kabupaten Tasikmalaya termasuk dalam klaster PSU dengan tenggat waktu 60 hari dan melaksanakan PSU seluruh wilayah.

    Pelaksanaan PSU di Tasikmalaya akan menjadi barometer bagi daerah-daerah lain yang juga akan menggelar PSU dalam waktu dekat.

    Kesiapan KPU Kabupaten Tasikmalaya, partisipasi aktif dari masyarakat, serta pengamanan dari aparat keamanan akan menjadi faktor penentu keberhasilan PSU di daerah ini.

    Hasil PSU di Tasikmalaya juga akan memberikan gambaran mengenai dinamika politik pasca putusan MK dan preferensi pemilih setelah adanya temuan pelanggaran pada pemilihan sebelumnya.

    Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia.

    PSU menjadi momentum koreksi terhadap proses pemilihan yang dinilai cacat hukum, dengan tujuan untuk mengembalikan legitimasi hasil pemilihan dan memastikan kedaulatan rakyat benar-benar terwujud.

    Dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, diharapkan seluruh proses PSU dapat berjalan lancar dan menghasilkan kepala daerah yang benar-benar mendapatkan mandat yang sah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dilarang Berjualan di Jalan Sriwijaya Kota Cimahi, PKL Bakal Direlokasi

    Dilarang Berjualan di Jalan Sriwijaya Kota Cimahi, PKL Bakal Direlokasi

    Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi melakukan revitalisasi terhadap kawasan trotoar di Jalan Sriwijaya, Kota Cimahi, Jawa Barat. Termasuk melarang pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan di sepanjang bahu jalan tersebut.

    Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan mengeklaim pihaknya sudah menyiapkan solusi untuk merelokasi para pedagang tersebut.

    “Penataan jalan pedestrian nanti para PKL juga kita masukan, bukan menghilangkan mata pencaharian mereka, tapi nanti kita akomodir, akan direlokasi,” kata Erwan dalam keterangannya, dikutip pada Rabu, 16 April 2025.

    Selain melarang PKL berjualan, pemerintah juga melakukan pembongkaran terhadap trotoar yang sudah lapuk di sepanjang Jalan Sriwijaya.

    Erwan mengatakan, pembongkaran pagar itu merupakan bagian dari rangkaian penataan trotoar Jalan Sriwijaya. Nantinya, kawasan tersebut diklaim akan dibuat lebih nyaman bagi para pejalan kaki.

    “Kita merevitalisasi pedestrian dan juga pagar-pagar yang sudah tidak laik, lapuk dimakan usia,” ucapnya.

    Di sisi lain, Erwan menilai pagar tersebut bukan hanya tak indah dipandang dari segi tata kota, melainkan juga berpotensi menyebabkan kecelakaan.

    “Ini bersih-bersih di sekitaran Pasar Antri Cimahi, kita merevitalisasi jalan pedestrian dan juga pagar-pagar yang sudah lapuk dan tidak laik yang bisa menyebaban kecelakaan dan dari tata kota sudah tidak indah saat ini dibongkar oleh Pemkot Cimahi untuk ditata,” ucapnya.

    Menurut Erwan, Cimahi merupakan daerah penyangga Kota Bandung. Maka dari itu, konsep penataan di kawasan tersebut dinilainya sudah cukup baik.

    “Cimahi ini sebagai penyangga ibu kota provinsi, sebagai etalase pintu gerbang menuju ibu kota Jawa Barat, ini harus betul-betul indah. Ketika orang dari luar kota yang akan masuk ke Kota Bandung ke ibu kota provinsi melalui Kota Cimahi kesannya sangat indah,” tuturnya.

    Sementara itu, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana menambahkan penataan trotoar di kawasan Jalan Sriwijaya akan dimulai. Pihanya pun mengeklaim sudah mempersiapkan kawasan yang ramah bagi pejalan kaki, juga didukung dengan kegiatan perekonomian.

    “Jadi begini, pagar ini kita bongkar sehingga nanti pedestrian ini kita perbaiki, pedagang di pinggir jalan jadi mengganggu perjalanan lalu lintas,” kata Ngatiyana.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Program MBG Bukan Sekadar Tambah Gizi tapi Bangun Ekonomi Masyarakat

    Program MBG Bukan Sekadar Tambah Gizi tapi Bangun Ekonomi Masyarakat

    JABAR EKSPRES – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat ternyata punya dampak lebih luas dari sekedar menambah asupan gizi untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan RI (PCO), Dedek Prayudi menjelaskan, MBG adalah bagian dari strategi besar membangun ekonomi sirkular dari sektor pangan. Artinya, program ini dirancang untuk menggerakkan ekosistem ekonomi dari hulu ke hilir, bukan hanya urusan isi piring.

    “MBG itu mengalokasikan 85 persen dari seluruh anggaran yang sudah dialokasikan APBN, yaitu sekitar Rp71 triliun untuk membeli bahan baku,” terang Agus saat ditemui di SPPG Pasirkaliki Cimahi, Jumat (18/4/25).

    Menurut Dedek, dari pembelian bahan baku pangan tersebut, tercipta ekosistem yang saling mendukung mulai dari peternak, pekerja di peternakan, penjual pakan ternak, sampai koperasi yang jadi jalur distribusi hasil produksi makanan bergizi.

    BACA JUGA: Usai Pelajar Sebrangi Sungai di Kecamatan Dramaga, Bupati Bogor Bakal Bangun Jembatan

    “Serapan pekerjanya juga ada 50 orang per satu SPPG nya. Jadi bukan hanya peningkatan kualitas gizi, tapi juga menghidupkan perekonomian masyarakat yang bersentuhan langsung dengan sektor pangan,” jelasnya.

    Dedek mencontohkan daerah seperti Sukabumi, di mana lahan pertanian yang sebelumnya mati suri kini kembali produktif karena hasilnya diserap langsung oleh program MBG.

    “Di Sukabumi contohnya, di sana warung Kiara ada sawah yang sudah diirigasi tapi sudah kering dan nganggur karena tidak ada yang beli. Tapi sejak ada program MBG, hasil pertaniannya dibeli oleh SPPG,” ujarnya.

    BACA JUGA: MBG Dinilai Belum Berdampak Signifikan pada Nilai Siswa tapi Bangun Kebiasaan Makan Sehat Sejak Dini

    Dedek juga menegaskan, program MBG tidak mematok harga makanan secara nasional. Harga disesuaikan dengan kondisi dan indeks kemahalan masing-masing daerah.

    “MBG tidak pernah mematok harga, MBG itu disesuaikan dengan harga-harga di daerah masing-masing,” katanya.

    “Di setiap daerah kami miliki indeks kemahalan, jadi ada yang bilang MBG itu Rp10 ribu atau Rp15 ribu, itu adalah harga rata-rata. Bukan harga yang dipatokkan atau diturunkan. MBG tetap Rp71 triliun, harga-harga itu adalah hasil dari serangkaian uji coba,” lanjutnya.