Xcloud.id

kab/kota: Cilincing

  • PT KCN Klaim Sudah Sosialisasi ke Nelayan soal Tanggul di Laut Cilincing

    PT KCN Klaim Sudah Sosialisasi ke Nelayan soal Tanggul di Laut Cilincing

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Karya Citra Nusantara (KCN) menyebut telah melakukan sosialisasi kepada nelayan atas keberadaan tanggul beton di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara yang menjadi polemik belakangan ini.

    Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi menyampaikan bahwa pembangunan dermaga atau pier pertama telah berlangsung sejak 2010. Pembangunan yang berlangsung saat ini merupakan pier ketiga yang ditargetkan rampung pada 2026.

    “Apakah kami sudah melakukan sosialisasi? Tentu kami lakukan. Misalnya contoh, dengan adanya undang-undang yang dalam berkala berubah, kami juga menyesuaikan,” katanya dalam konferensi pers di kawasan PT KCN, Jakarta Utara pada Jumat (12/9/2025).

    Menurutnya, hal tersebut berlaku untuk pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) hingga perizinan lainnya yang memakan waktu panjang.

    Widodo menyebut bahwa PT KCN bersama pendamping hukum turut berkomunikasi dengan nelayan hingga turut memindahkan bagan kapal kecil nelayan yang semula berada di jalur keluar-masuk kapal besar.

    “Dalam posisi kami sehari-hari, kami pun bekerja sama dengan kecamatan, biro pelatihan, tujuannya apa? Supaya kami tidak salah sasaran. Karena nelayan pun kan ada juga mungkin yang dari daerah Karawang, Bekasi, tapi kami fokus mengutamakan yang di Cilincing ini,” lanjutnya.

    Terkait tanggung jawab sosial kepada nelayan yang terdampak pembangunan dermaga, Widodo berujar sedang mencari formula yang tepat untuk bisa membantu.

    Pihaknya saat ini masih mendata nelayan bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI Jakarta agar tindak lanjut nanti dapat tepat sasaran.

    Dalam perkembangan sebelumnya, nelayan tradisional mengeluhkan keberadaan tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara yang berpotensi merugikan nelayan karena mengubah akses keluar dan masuk muara.

    Dewan Pembina DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jakarta Utara Muhammad mengatakan, saat ini nilai kerugian ekonomi belum dapat dihitung secara pasti. Namun, dampak keberadaan tanggul beton terhadap operasional harian nelayan sudah mulai terasa.

    “Kerugian secara pasti belum bisa dihitung, yang jelas nelayan pasti dirugikan karena akan lebih jauh untuk keluar/masuk muara dan itu secara otomatis menambah cost setiap pulang atau pergi melautnya,” ujar Muhammad kepada Bisnis, Rabu (10/9/2025).

  • Klarifikasi PT KCN Atas Polemik Tanggul Beton di Laut Cilincing

    Klarifikasi PT KCN Atas Polemik Tanggul Beton di Laut Cilincing

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Karya Citra Nusantara (KCN) memberikan klarifikasi terkait pembangunan tanggul beton di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara yang menjadi polemik dalam beberapa waktu terakhir.

    Widodo Setiadi selaku Direktur Utama PT KCN menyampaikan bahwa konstruksi tanggul tersebut merupakan breakwater (pemecah gelombang) untuk membangun dermaga alias pier baru.

    Konstruksi ini juga merupakan bagian dari proyek pembangunan kawasan pelabuhan yang digagas pemerintah dengan menggandeng swasta, serta disebutnya termasuk dalam proyek non-APBD maupun non-APBN.

    “Proyek ini baru jadi boleh dibilang 70%, ada pier 1 yang sebelah kiri, ada pier 2 yang di tengah ini baru akan selesai 2025, dan di pier 3 yang ini sekarang jadi ramai isunya ada tanggul beton, itu kalau kita lihat itu breakwater, bagian dari pembangunan pelabuhan,” katanya dalam konferensi pers di kawasan PT KCN, Jakarta Utara, Jumat (12/9/2025).

    Widodo lantas menjelaskan bahwa berdasarkan perjanjian dan perizinan yang ada, pihaknya telah menandatangani konsesi bahwa kawasan pelabuhan ini telah menjadi milik negara, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

    PT KCN juga menyebut telah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) hingga analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang memadai.

    “Ini sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 bahwa bumi air laut dikuasai oleh negara. Jadi ini kami bukan bikin misalnya pulau, lalu kami kaveling-kaveling, jual bikin perumahan, tidak. Kami bikin pelabuhan, kami enggak bisa jual apa pun. Ini bukan milik kami, tetapi milik pemerintah,” jelas Widodo.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah angkat bicara ihwal gegernya keberadaan tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara yang menuai protes kalangan nelayan.

    Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut KKP Fajar mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan terkait keluhan nelayan Cilincing atas proyek reklamasi di area PT KCN.

    Fajar juga mengatakan proyek milik KCN memiliki izin dokumen lengkap. Selain itu, dia menuturkan bahwa proyek tersebut tidak menutup akses nelayan.

    “Hasilnya, proyek tersebut [milik PT Karya Citra Nusantara] memiliki izin lengkap dan di lapangan pemrakarsa tidak menutup akses bagi nelayan,” kata Fajar dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Rabu (10/9/2025).

  • Viral Tanggul Beton di Cilincing, DPR Akan Panggil Kementerian Kelautan – Page 3

    Viral Tanggul Beton di Cilincing, DPR Akan Panggil Kementerian Kelautan – Page 3

    Berdasarkan laporan yang diterima komisi IV DPR, Alex menyebut pembangunan tanggul itu merupakan bagian dari rencana pengembangan pelabuhan oleh sebuah perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

    “Tanggul beton ini, rencananya akan dijadikan lokasi pelabuhan sebuah entitas perusahaan PMDN (penanaman modal dalam negeri-red),” ungkapnya.

    “Dari laporan awal yang kita terima, mereka telah mengantongi perizinan. Selain itu, lokasinya juga disebutkan sudah sesuai dengan Perda Provinsi DKI Jakarta No 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” tambah Alex.

     

  • DKI kemarin, pencairan KJP Plus hingga tanggul beton di Cilincing

    DKI kemarin, pencairan KJP Plus hingga tanggul beton di Cilincing

    Jakarta (ANTARA) –

    Beberapa peristiwa menghiasi Kota Jakarta pada Kamis (11/9), mulai dari pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus periode Juli 2025 mulai 10 September hingga tanggul beton di Cilincing yang dianggap bukan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Berikut sejumlah berita yang menarik untuk dibaca kembali.

    1. Dana KJP Plus bulan Juli 2025 mulai cair 10 September

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun 2025 bulan Juli secara bertahap mulai 10 September 2025.

    Jumlah penerima dana bantuan kali ini sebanyak 707.513 peserta didik, lebih sedikit dibandingkan penerima pada Juni lalu, yakni 707.622 peserta didik.

    Berita selengkapnya di sini

    2. Pram tegaskan tanggul beton di Cilincing bukan wewenang DKI

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa pembangunan tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara, bukan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    “Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Ini merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada swasta PT. Karya Citra Nusantara (KCN),” kata Pramono saat ditemui di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis.

    Berita selengkapnya di sini

    3. 17 truk yang gagal uji emisi terancam denda Rp50 Juta

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 17 kendaraan berat, terutama truk pengangkut barang, terjaring dalam operasi uji emisi di kawasan industri PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Cakung, Jakarta Timur, Rabu (10/9).

    Pengemudi dan pemilik kendaraan yang gagal uji tersebut terancam sanksi pidana kurungan hingga enam bulan atau denda maksimal Rp 50 juta.

    Berita selengkapnya di sini

    4. 60 pasar tradisional di Jakarta dalam kondisi kumuh dan rawan banjir

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 60 dari 153 pasar tradisional yang dikelola Perumda Pasar Jaya di Jakarta dalam kondisi kumuh dan rawan banjir.

    “Dari 153 pasar tradisional yang dikelola Perumda Pasar Jaya tersebut, 40 persen diantaranya dalam keadaan sangat memprihatinkan, kumuh, becek, bocor, rawan kebanjiran dan kebakaran,” kata Ketua Umum Pusat Koperasi Pedagang Pasar (Puskoppas) DKI Jakarta, Gusnal saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya di sini

    5. Rekayasa lalu lintas selama pembangunan saluran di Jalan DI Panjaitan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan konstruksi pembangunan saluran “jacking” dan “crossing” di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur.

    “Sehubungan dengan pembangunan saluran ‘jacking’ dan ‘crossing’ di Jalan DI Panjaitan Jakarta Timur, maka diberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar jalur yang terdampak,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tanggul Beton di Laut Cilincing Berpotensi Ganggu Nelayan, Pramono Bakal Panggil PT KCN

    Tanggul Beton di Laut Cilincing Berpotensi Ganggu Nelayan, Pramono Bakal Panggil PT KCN

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal adanya tanggul beton di perairan laut kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Munculnya tanggul ini menjadi sorotan di media sosial karena dikhawatirkan mengganggu nelayan dalam mencari ikan.

    Belakangan, tanggul ini diketahui dibangun oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN) badan usaha pelabuhan yang mengoperasikan terminal umum di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.

    PT KCN merupakan perusahaan patungan antara PT KBN (BUMN) dengan proporsi saham 15 persen dan PT KTU (swasta) sebear 85 persen. Sebanyak 25,85 persen PT KBN juga dimiliki Pemprov DKI.

    Dalam waktu dekat, Pramono menyebut Pemprov DKI akan memanggil PT KCN untuk membahas masalah ini. Pramono akan meminta ruang mata pencaharian nelayan tak diganggu dari aktivitas perusahaan.

    “Saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut,” kata Pramono di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis, 11 September.

    Pramono menegaskan bukan Pemprov DKI yang mengeluarkan izin izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk kegiatan pembangunan tanggul beton tersebut. Izin itu dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Ini merupakan kewenangan kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara,” ujar Pramono.

    Hanya saja, mantan Sekretaris Kabinet itu mengklaim Pemprov DKI akan memperhatikan keberlangsungan nelayan dari aktivitas PT KCN, sebagai badan usaha pelabuhan yang mengoperasikan terminal umum di Pelabuhan Marunda itu.

    “Bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu tidak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut,” jelasnya.

    Media sosial dihebohkan adanya tanggul beton di kawasan pesisir wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul tersebut terekam dalam video yang diunggah dalam akun Instagram @cilincinginfo.

    Video itu terekam oleh seorang nelayan dari atas perahunya. Tampak beton dengan panjang 2 hingga 3 kilometer yang seolah membelah perairan di pesisir utara Jakarta. Nelayan tersebut mengungkap harus memutar jauh untuk menuju lautan demi bisa mecari ikan.

    “Tanggul beton nih di Pesisir Cilincing, menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Ini kurang lebih ada 2–3 kilometer panjangnya. Awalnya perlintasan nelayan sehingga kesulitan mencari ikan karena harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini,” ungkap seorang nelayan dalam video.

  • Tanggul Beton di Laut Cilincing Berpotensi Ganggu Nelayan, Pramono Bakal Panggil PT KCN

    Tanggul Beton di Laut Cilincing Berpotensi Ganggu Nelayan, Pramono Bakal Panggil PT KCN

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal adanya tanggul beton di perairan laut kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Munculnya tanggul ini menjadi sorotan di media sosial karena dikhawatirkan mengganggu nelayan dalam mencari ikan.

    Belakangan, tanggul ini diketahui dibangun oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN) badan usaha pelabuhan yang mengoperasikan terminal umum di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.

    PT KCN merupakan perusahaan patungan antara PT KBN (BUMN) dengan proporsi saham 15 persen dan PT KTU (swasta) sebear 85 persen. Sebanyak 25,85 persen PT KBN juga dimiliki Pemprov DKI.

    Dalam waktu dekat, Pramono menyebut Pemprov DKI akan memanggil PT KCN untuk membahas masalah ini. Pramono akan meminta ruang mata pencaharian nelayan tak diganggu dari aktivitas perusahaan.

    “Saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut,” kata Pramono di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis, 11 September.

    Pramono menegaskan bukan Pemprov DKI yang mengeluarkan izin izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk kegiatan pembangunan tanggul beton tersebut. Izin itu dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Ini merupakan kewenangan kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara,” ujar Pramono.

    Hanya saja, mantan Sekretaris Kabinet itu mengklaim Pemprov DKI akan memperhatikan keberlangsungan nelayan dari aktivitas PT KCN, sebagai badan usaha pelabuhan yang mengoperasikan terminal umum di Pelabuhan Marunda itu.

    “Bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu tidak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut,” jelasnya.

    Media sosial dihebohkan adanya tanggul beton di kawasan pesisir wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul tersebut terekam dalam video yang diunggah dalam akun Instagram @cilincinginfo.

    Video itu terekam oleh seorang nelayan dari atas perahunya. Tampak beton dengan panjang 2 hingga 3 kilometer yang seolah membelah perairan di pesisir utara Jakarta. Nelayan tersebut mengungkap harus memutar jauh untuk menuju lautan demi bisa mecari ikan.

    “Tanggul beton nih di Pesisir Cilincing, menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Ini kurang lebih ada 2–3 kilometer panjangnya. Awalnya perlintasan nelayan sehingga kesulitan mencari ikan karena harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini,” ungkap seorang nelayan dalam video.

  • Petugas perahu eretan tenggelam usai jatuh ke sungai di Cilincing

    Petugas perahu eretan tenggelam usai jatuh ke sungai di Cilincing

    Jakarta (ANTARA) – Petugas perahu eretan, Slamet Rahardjo (23) tenggelam setelah terjatuh ke dalam sungai saat menjalankan tugasnya di aliran sungai Rawa Malang Kampung Sawah Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Kamis siang.

    “Korban ini dalam kondisi sakit dan doa jatuh sekitar pukul 12.30 WIB saat ingin mengoperasikan perahu eretan,” kata Kasiop Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan dari keterangan saksi korban terjatuh ke sungai dengan posisi kepala di bawah dan setelah terjatuh korban tidak muncul lagi ke permukaan sungai.

    “Empat orang teman korban sempat mencari di lokasi kejadian tapi tidak berhasil. Saksi langsung menghubungi petugas meminta bantuan,” kata dia.

    Ia mengatakan personel langsung menuju lokasi dan pukul 14.30 WIB dan petugas mulai melakukan evakuasi.

    “Kami mengerahkan 21 personel yang dibawa menggunakan empat unit mobil pemadam dan penyelamatan,” kata dia

    Namun hingga pukul 17.20 WIB petugas belum menemukan korban di sungai tersebut dan evakuasi dihentikan sementara waktu.

    “Sementara proses pencarian korban dihentikan dan dilanjutkan kembali pada Jumat (12/9),” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP Klaim Pagar Beton Laut Cilincing Miliki Izin Lengkap: Proyek Reklamasi!

    KKP Klaim Pagar Beton Laut Cilincing Miliki Izin Lengkap: Proyek Reklamasi!

    GELORA.CO – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim jika pagar beton di laut Cilincing, Jakarta Utara memiliki izin lengkap.

    Hal ini diketahui setelah KKP melakukan verifikasi lapangan terkait keluhan nelayan Cilincing atas proyek reklamasi di area PT Karya Cipta Nusantara (KCN).

    “Proyek tersebut memiliki izin lengkap dan di lapangan pemrakarsa tidak menutup akses bagi nelayan,” kata Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut KKP Fajar dalam keterangannya pada Kamis, 11 September 2025.

    Fajar mengatakan, bagi KKP, kepentingan nelayan dan kelestarian laut adalah prioritas utama.

    Pengembangan Terminal Umum yang dibangun oleh PT. KCN sendiri ditujukan untuk memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia dengan menyediakan infrastruktur logistik yang modern dan efisien.

    “Hal ini harus berjalan selaras sesuai dengan aturan dan penuh tanggung jawab,” pungkas Fajar.

    Sebelumnya viral di media sosial (Medsos), adanya pagar beton di kawasan perairan Cilincing.

    Keberadaan pagar beton itu dikeluhkan oleh karena menghalangi akses nelayan yang hendak melaut.

    Dalam keterangan rekaman video yang diunggah akun Instagram @arie_ngetren itu, panjang tanggul beton itu sekitar 2-3 kilometer.

    “Jadi nelayan kesulitan mencari ikan. Dia harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini,” kata pria perekam video.

    Sementara Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum mengaku telah mengetahui perihal pagar beton laut di Cilincing.

    Dia menegaskan, tanggul beton itu bukan dibangun oleh Dinas SDA DKI Jakarta.

    “Ini bukan pekerjaan Dinas SDA dan juga bukan Kementerian PU,” kata dia saat dikonfirmasi wartawan.

  • Tanggul Laut di Cilincing Terlalu Tinggi, Nelayan Minta Dibangunkan Tangga Permanen Megapolitan 11 September 2025

    Tanggul Laut di Cilincing Terlalu Tinggi, Nelayan Minta Dibangunkan Tangga Permanen Megapolitan 11 September 2025

    Tanggul Laut di Cilincing Terlalu Tinggi, Nelayan Minta Dibangunkan Tangga Permanen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah nelayan meminta dibangunkan tangga permanen menuju ke laut dari atas tanggul Drainase Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, yang memiliki ketinggian sekitar tiga meter.
    “Kalau bisa sebelah sananya (laut) juga dikasih tangga, karena enggak ada tangganya jadi pakai bambu buatan nelayan sendiri,” ucap salah satu nelayan bernama Resto (42) saat diwawancarai
    Kompas.com
    di lokasi, Rabu (10/9/2025).
    Sama seperti Resto, nelayan lain bernama Wardi (31) juga berharap ada pembangunan tangga menuju ke laut.
    “Cuma sebelah sananya juga harusnya dibikin tangga lagi, supaya nelayan kalau mau turun ke laut atau naik ke darat enggak susah naiknya, sedangkan ini kan enggak ada tangganya jadi susah,” ucap Wardi.
    Menurut Wardi, tangga kayu yang saat ini tersedia tidak cukup membantu aktivitas bongkar muat ikan.
    Tak jarang tangkapan nelayan justru jatuh ke laut ketika diangkat ke atas tanggul melalui tangga kayu tersebut.
    “Sering sih ikannya pada jatuh, udah cape-cape mencari di laut, udah nyampe darat malah kecebur semua ikannya, kan rugi,” jelas Wardi.
    Dayat (53), nelayan lainnya, juga berharap ada tangga yang memadai dari atas tanggul menuju laut.
    “Kalau yang ke darat taruh lah udah lumayan walaupun ketinggian yang penting ada pijakan, cuma kalau turun ke laut enggak ada pijakan,” ujar Dayat.
    Dayat menilai, tangga kayu yang dibuat nelayan kurang kokoh dan sering kali rusak imbas terkena air laut.
    Diberitakan sebelumnya, sejumlah nelayan mengeluhkan tingginya tanggul laut Drainase Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, untuk mencegah banjir rob.
    Sebab, tinggi tanggul yang mencapai tiga meter dianggap menyulitkan aktivitas bongkar muat nelayan.
    “Soalnya tanggul tinggi ini mempersulit nelayan, karena aktivitas bongkar muatnya susah harus naik tangga, turun tangga, jadi dua kali kerja,” jelas Resto.
    Ditambah lagi, tak ada tangga yang disediakan dari atas tanggul menuju ke laut atau perahu nelayan.
    Tangga yang ada hanya tersedia dari daratan menuju ke atas tanggul saja.
    Alhasil, nelayan hanya mengandalkan tangga darurat yang terbuat dari kayu dan bambu untuk membantunya turun ke laut atau perahunya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Heboh Tanggul Beton di Cilincing, Pemprov DKI: Itu Kewenangan KKP – Page 3

    Heboh Tanggul Beton di Cilincing, Pemprov DKI: Itu Kewenangan KKP – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan pembangunan tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, merupakan proyek pemerintah pusat.

    Hal ini disampaikan Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim merespons keluhan nelayan terkait keberadaan tanggul tersebut.

    Menurut Chico, kewenangan atas pembangunan tanggul berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Chico menyebut, perizinan terkait proyek tersebut tidak berada di ranah Pemprov DKI.

    “Iya, itu adalah kewenangan dari KKP. Perizinan terkait itu menjadi kewenangan KKP,” kata Chico saat dikonfirmasi, Selasa (10/9/2025).

    Chico mengungkapkan, karena proyek tanggul itu berada di kawasan yang bersinggungan dengan Pelabuhan Marunda, maka pengelolaannya di lapangan melibatkan otoritas pelabuhan. Meski begitu, Chico belum mau menyebut secara gamblang siapa perusahaan yang mengerjakan tanggul.

    “Karena ini adalah kewenangan pusat yang dikelola oleh Pelabuhan Marunda. Silakan pertanyakan kepada pengelola Pelabuhan,” ucapnya.