Xcloud.id

kab/kota: Cilangkap

  • Pemprov Sebut Hunian Vertikal Jadi Solusi Keterbatasan Lahan di Jakarta – Page 3

    Pemprov Sebut Hunian Vertikal Jadi Solusi Keterbatasan Lahan di Jakarta – Page 3

    Sementara itu, Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menempatkan sektor perumahan sebagai mandat utama sekaligus prioritas pembangunan.

    Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Andira Reoputra menegaskan, fokus utama BUMD ini diarahkan pada empat lini bisnis strategis, yakni housing (perumahan), properti komersial, properti sewa (perkantoran, pusat perbelanjaan, dan hotel), serta infrastruktur.

    “Tugas kami adalah memastikan penyediaan hunian dan kawasan komersial yang terpadu agar warga memiliki kualitas hidup yang lebih baik,” kata Andira.

    Dia melanjutkan, di sektor hunian terjangkau, Sarana Jaya telah menyelesaikan berbagai proyek strategis. Misalnya, di kawasan Pondok Kelapa, program Hunian Terjangkau Milik (HTM) yang sebelumnya dikenal DP 0 persen sudah mencapai 98 persen penyelesaian.

    “Tercatat, ada sebanyak 740 unit komersial yang dijual dengan harga Rp500-600 juta per unit dengan tipe dua kamar,” ucap Andira.

    Kemudian, lanjut dia, di kawasan Cilangkap, Sarana Jaya juga menyiapkan 1 tower dengan sekitar 700 unit, ditambah pembangunan baru sebanyak 480 unit. Dengan begitu, tersedia lebih dari 1.100 unit hunian terjangkau yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Di sisi lain, Pemprov Jakarta sebelumnya menargetkan penyediaan 19.800 unit hunian terjangkau. Memang, sebagian besarnya merupakan tanggung jawab dari Sarana Jaya.

    Keberhasilan ini turut diperkuat oleh portofolio aset strategis perusahaan yang tersebar di Kuningan, Sudirman, hingga Pondok Kelapa, dengan nilai aset mencapai Rp 7 triliun.

  • 7 Ini Respons TNI, Polri, DPR, dan Pemerintah atas Tuntutan 17+8 dari Rakyat Nasional

    7 Ini Respons TNI, Polri, DPR, dan Pemerintah atas Tuntutan 17+8 dari Rakyat Nasional

    Ini Respons TNI, Polri, DPR, dan Pemerintah atas Tuntutan 17+8 dari Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Usai ragam aksi di beberapa wilayah, Polri dan TNI merespons berbagai tuntutan dari rakyat yang tertuang dalam tuntutan 17+8.
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen (Marinir) Freddy Adrianzah menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat yang meminta tentara kembali ke barak dan menarik diri dari urusan pengamanan sipil.
    “TNI sangat mengapresiasi beberapa tuntutan maupun masukan 17+8 yang tiga untuk TNI,” kata Freddy dalam konferensi pers, Jumat (5/9/2025).
    Hari ini, Freddy mengatakan bahwa tuntutan yang diminta dalam waktu tertentu itu akan dihormati TNI sebagai institusi pertahanan negara.
    Dalam kerangka hukum dan demokrasi, TNI juga sangat menjunjung tinggi dan menghormati supremasi sipil yang berlaku di Indonesia.
    “Apa pun yang diputuskan, apa pun kebijakan yang diberikan pada TNI, itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehormatan,” kata Freddy.
    Sementara itu, Polri memastikan bahwa pihaknya tidak anti kritik.
    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko turut merespons tuntutan 17+8 yang dilayangkan masyarakat pasca aksi demonstrasi yang terjadi akhir Agustus 2025.
    “Terkait apa yang menjadi tuntutan dalam era demokrasi, tentu Bapak Kapolri selalu menegaskan, Polri diharapkan menjadi organisasi yang modern,” kata Trunoyudo dalam konferensi pers yang digelar di Puspen Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (5/9/2025).
    “Dan salah satunya adalah ciri dari organisasi menuju modern adalah menerima kritikan. Polri tidak antikritik,” ucap dia.
    Trunoyudo mengatakan bahwa harapan masyarakat tentu ada rasa memiliki institusi Polri.
    “Namun, konteks untuk hal ini kami menyerahkan dalam tuntutan tersebut dan pada prinsipnya Kapolri juga menyampaikan tidak antikritik,” kata dia.
    DPR juga sudah menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat dengan enam poin pernyataan.
    Pertama, menyepakati dihentikannya tunjangan perumahan untuk anggota DPR.
    “Poin pertama, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025,” ujar Dasco dalam konferensi pers, Jumat (5/9/2025) malam.
    Kedua, DPR melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri terhitung sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
    Ketiga, lembaga legislatif itu akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi, meliputi biaya listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi.
    Selanjutnya, anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.
    “Lima, Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud,” ujar Dasco.
    DPR juga akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.
    “Adapun sebagai bentuk transparansi, apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan, serta hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media,” ujar Dasco.
    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut menanggapi sejumlah poin dalam 17+8 Tuntutan Rakyat berkaitan dengan isu ketenagakerjaan.
    Salah satunya adalah poin 16 yang tuntutannya meminta pemerintah mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
    “Ada mencegah PHK massal itu sudah menjadi bagian daripada tugas pemerintah,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
    Airlangga memastikan pemerintah akan terus mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan.
    “Tadi kami sampaikan kalau deregulasi dilanjutkan di beberapa industri di Jawa, itu akan bisa meningkatkan 100.000 lebih tenaga kerja, ini sedang kita siapkan,” ucap Airlangga.
    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imigrasi dan Pemasyarakatan) Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah merespons positif 17+8 Tuntutan Rakyat tersebut.
    Yusril memandang tuntutan tersebut sebagai amanat dari rakyat.
    “Sebagai tuntutan rakyat, pemerintah yang mendapat amanat rakyat tentu akan merespons positif apa yang menjadi tuntutan dan keinginan rakyatnya. Mustahil pemerintah mengabaikan tuntutan itu,” kata Yusril.
    Senada, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, mengatakan bahwa tuntutan para pedemo sudah didengar Presiden RI Prabowo Subianto.
    Meski begitu, menurutnya, tidak semua tuntutan bisa dipenuhi dalam sekejap mata.
    “Sebagian apa yang diminta oleh para pedemo, oleh masyarakat ya tentu selalu didengar oleh Presiden dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu kemudian memenuhi apa yang diminta, tentunya tidak serentak ya semua dipenuhi, kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya,” kata Wiranto di Kompleks Istana.
    Adapun 17+8 tuntutan rakyat tersebut memiliki tenggat waktu hingga 5 September 2025, yaitu:
    Sementara itu, 8 Tuntutan Tambahan dengan Deadline 31 Agustus 2026, yaitu:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TNI bantah lima informasi viral yang menyebut TNI terlibat aksi demo

    TNI bantah lima informasi viral yang menyebut TNI terlibat aksi demo

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah membantah lima informasi yang menyebutkan anggota TNI terlibat dalam aksi demonstrasi berujung anarkis beberapa waktu lalu.

    “Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan saya berupaya meluruskan beberapa hal yang kami anggap sebagai hoaks,” kata Freddy saat jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.

    Freddy menjelaskan, berita hoaks pertama yang dibantah yakni anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) yakni Mayor SS yang dituduh jadi peserta aksi demo di Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).

    Freddy menjelaskan, SS hanya menjalankan tugasnya mencari informasi tentang aksi demonstrasi.

    Berita hoaks ke dua yakni viralnya video yang menunjukkan seorang anggota TNI Pratu Handika Novaldo ditahan oleh polisi karena dituduh terlibat aksi demonstrasi di Sumatera Selatan, Minggu (31/8)

    Freddy membantah keterlibatan Handika dalam aksi demo karena prajuritnya itu ditangkap saat sedang ingin mencari makan dan ingin membeli bensin di pom bensin dekat area demonstran.

    Selanjutnya, Freddy membantah berita hoaks tentang seorang pria yang mengaku anggota TNI bernama Fajri Buhang di Sumatera Utara, Senin (1/9).

    Menurut Freddy, petugas polisi sempat menangkap Fajri saat aksi demo berlangsung. Ketika diperiksa, Fajri mengaku sebagai anggota TNI namun tidak bisa menyebutkan asal satuan kartu tanda anggota.

    “Dengan demikian, dipastikan pria tersebut bukanlah anggota TNI melainkan warga sipil yang berprofesi di bidang transportasi,” jelas Freddy.

    Berita hoaks selanjutnya datang dari Ternate yakni seorang demonstran bernama Pascal Mamangkey ditangkap dan dituduh sebagai anggota TNI yang memprovokasi aksi anarkis, Senin (1/9). Setelah ditelusuri, lanjut Freddy, Pascal hanyalah seorang pelajar berusia 16 tahun yang mengaku sebagai anggota TNI.

    Terakhir yakni informasi hoaks tentang seorang demonstran yang mengaku disuruh anak seorang TNI untuk menyerang Mako Brimob Cikeas. Saat ditelusuri petugas, pria tersebut ternyata hanya mengaku – ngaku disuruh anggota TNI agar bisa lolos dari pemeriksaan petugas.

    Freddy melanjutkan, dirinya sangat menyayangkan berita tersebut viral media sosial dan berhasil membentuk opini masyarakat bahwa TNI merupakan dalang dari kerusuhan.

    Dengan adanya jumpa pers ini, diharapkan masyarakat bisa teredukasi dan tidak lagi termakan lima berita hoaks tersebut.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 2 Anggotanya Dipiting Brimob dan Disangka Pendemo, TNI: Prajurit Tersebut Sedang Cari Makan Nasional

    2 Anggotanya Dipiting Brimob dan Disangka Pendemo, TNI: Prajurit Tersebut Sedang Cari Makan Nasional

    Anggotanya Dipiting Brimob dan Disangka Pendemo, TNI: Prajurit Tersebut Sedang Cari Makan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen (Marinir) Freddy Adrianzah menegaskan bahwa anggota TNI yang dituduh pengunjuk rasa hingga dipiting Brimob di Sumatera Selatan tidak pernah menjadi bagian dari aksi demonstrasi tersebut.
    Freddy mengatakan, anggota TNI Pratu Handika Novaldo saat rusuh di depan DPRD Sumatera Selatan sedang mencari makan.
    Namun, ia dituduh sebagai perusuh hingga dipiting oleh anggota Brimob.
    Video pemitingan anggota TNI oleh Brimob yang memperlihatkan kartu identitas Pratu Handika itu kemudian viral.
    Menurut Freddy, aksi pemitingan tersebut sangat mudah untuk di-
    framing
    menjadi nada negatif untuk lembaga TNI.
    “Ya, dengan agak dipiting gitu ya, jadi wajar kalau misalnya di-
    framing
    cepat sekali sebarannya,” tutur Freddy, dalam konferensi pers di Kantor Pusat Penerangan TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (5/9/2025).
    Setelah dijelaskan terkait keperluan Pratu Handika yang hanya ingin mencari makan dan mengisi bahan bakar kendaraannya, Brimob Polda Sumsel meminta maaf.
    “Dari video tersebut telah dilaksanakan klarifikasi oleh Dansat Primobolda Sumsel. Memohon maaf atas penindakan yang berlebihan dan kesalahpahaman yang terjadi pada anggota TNI AD Pratu Handika Novaldo saat aksi berujung rusuh di kantor DPRD Sumsel,” kata Freddy.
    Brimob Sumsel juga menegaskan bahwa Pratu Handika sedang mencari makan saat peristiwa terjadi.
    “Ditegaskan oleh Kapendam, bahwa prajurit tersebut sama sekali tidak terlibat aksi unjuk rasa maupun provokasi, melainkan sedang mencari makan dan mengisi BBM motor saat peristiwa terjadi di SPBU,” ujar Freddy.
    Freddy juga sempat menyinggung terkait anggota BAIS TNI, Mayor SS, yang fotonya beredar sedang bersama Brimob di Mabes Polri.
    Secara tegas, Freddy mengatakan bahwa Mayor SS sedang menjalankan tugas intelijen, bukan sebagai provokator seperti narasi yang beredar.
    Namun, sempat ada percakapan dengan bentakan dari anggota Brimob yang menyebut Mayor SS ikut dalam demonstrasi.
    Mayor SS juga dipaksa mengeluarkan dokumen kartu anggota BAIS TNI dan difoto oleh anggota Brimob.
    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan respons setelah beragam informasi keliru terkait anggota TNI.
    Dia mengatakan, media massa adalah saluran utama informasi yang kredibel, dan bantahan yang disampaikan TNI menjadi bagian penting untuk memperbaiki informasi tersebut.
    “Tentu kita ketahui dalam perkembangan informasi, informasi kita sama-sama, dan saya selalu mengimbau teman-teman media lah yang menjadi saluran utama informasi yang kredibel. Maka dari itu, apa yang disampaikan oleh Pak Kapuspen TNI ini menjadi bagian penting,” kata dia.
    Dia mengatakan, saat ini kedua instansi terus bekerja sama untuk melakukan pemulihan dan keamanan pasca unjuk rasa yang terjadi.
    Hal ini, kata Trunoyudo, sebagai bentuk negara hadir dan soliditas kedua instansi memberikan rasa aman.
    “Dan terima kasih kepada Pak Kapuspen TNI atas undangan kepada kami dalam kesempatan yang berbahagia ini,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TNI jelaskan kronologi anggota BAIS ditangkap dan dituduh provokator

    TNI jelaskan kronologi anggota BAIS ditangkap dan dituduh provokator

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI (Kapuspen) Mabes TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menjelaskan kronologi anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) ditangkap anggota Brimob karena dituduh sebagai provokator aksi demo.

    Freddy mengatakan, anggota BAIS itu memang ditugaskan untuk memantau situasi dan menggali informasi terkait aksi demonstrasi tersebut.

    “Anggota BAIS TNI memang harus melaksanakan deteksi dini, kemudian cegah dini terhadap segala upaya-upaya ancaman, karena itu dimanapun situasi yang sekiranya mengancam, pasti akan ada rekan-rekan kita di situ,” kata Freddy dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.

    Freddy mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis (28/8) ketika massa aksi bentrok dengan anggota Brimob di kawasan Fly over Slipi, Jakarta Barat.

    Kala itu pasukan Brimob memukul massa hingga terbagi ke dua wilayah yakni Pejompongan dan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

    Saat pasukan Brimob yang di wilayah Bendungan Hilir ingin pindah ke wilayah Pejompongan untuk bergabung dengan pasukan lain, anggota BAIS yakni Mayor SS mengikuti pergerakan rombongan Brimob tersebut.

    “Pukul 23.25 WIB, Mayor SS dan rekannya memonitor unjuk rasa di area pom bensin, namun Mayor SS dan rekannya berbagi jarak di area pom bensin sekitar 50 meter terpisah karena adanya asap gas air mata,” kata Freddy.

    Saat dalam posisi terpisah itulah Mayor SS ditangkap oleh satu anggota Brimob yang sedang bertugas.

    “Nah di sini ada percakapan dari rekan Brimob dan Mayor SS. Percakapan itu yaitu, dari Brimob menyampaikan ‘kamu itu ikut-ikutan demo?’ dengan nada surat tinggi. Kemudian dijawab oleh Mayor, ‘saya tidak ikut demo pak’ Lanjut, ‘kamu ngapain kamu disini kalau tidak ikut demo?’ kata Mayor SS,” ujar Freddy menirukan percakapan antara anggota Brimob dan Mayor SS.

    Mayor SS pun pada akhirnya menjelaskan bahwa dirinya adalah anggota BAIS yang sedang bertugas mencari data di lapangan, namun anggota Brimob itu tidak sepenuhnya percaya dengan pengakuan Mayor SS.

    Setelah menunjukkan identitas berupa kartu anggota TNI, anggota Brimob itu lalu memfoto wajah dan kartu anggota milik Mayor SS. Anggota Brimob itu akhirnya melepaskan Mayor SS di tengah massa aksi.

    Freddy pun menyangka foto Mayor SS berikut kartu anggotanya menyebar di media sosial dengan narasi TNI sebagai provokator aksi anarkis saat demonstrasi.

    Dia berharap masyarakat jeli dalam menerima info dan tidak termakan berita hoaks yang berpotensi mengadu domba dua instansi seperti ini.

    Sebelumnya, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita merespons soal beredarnya informasi anggota BAIS yang ditangkap anggota Brimob di tengah kerumunan massa aksi demonstran.

    Menurut Tandyo, pihak terkait seharusnya tidak membongkar identitas anggota intelijen yang tertangkap.

    “Begitu ini ditangkap kemudian keluar seperti itu, harusnya yang menangkap itu tidak menyebarkan itu, karena kan intelijen,” kata Tandyo kepada awak media di gedung DPR, Jakarta Pusat.

    Menurut Tandyo, anggota intelijen memang bertugas untuk mencari informasi tertentu. Salah satu upaya yang lumrah dilakukan seorang intelijen yakni menyamar dan masuk ke dalam kelompok tertentu untuk mendapatkan informasi yang diincar.

    Bila ada informasi yang mencurigakan silahkan konfirmasi langsung ke pihak kepolisian terdekat,” ujarnya.

    Dalam konteks ini, Tandyo menilai seorang intelijen lumrah bergabung dengan para peserta demonstran demi mencari informasi yang diinginkan.

    “Saya sampaikan ya, namanya orang memberikan informasi itu kan kita harus masuk di dalam ya, itu kita ikut mereka, kegiatan mereka,” kata Tandyo.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panglima lantik pejabat Irjen TNI hingga Kapuspen Mabes TNI baru

    Panglima lantik pejabat Irjen TNI hingga Kapuspen Mabes TNI baru

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. ANTARA/Rio Feisal

    Panglima lantik pejabat Irjen TNI hingga Kapuspen Mabes TNI baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 06:30 WIB

    Elshinta.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melantik beberapa pejabat tinggi (pati) untuk menempati jabatan strategis dari mulai Irjen TNI, Assisten Operasi (Asops) Pangima TNI hingga Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI.

    Pelantikan itu dilakukan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur dan dipimpin langsung oleh Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    “Saya yakin dan percaya para pejabat baru mampu mencurahkan segenap daya dan upaya dalam mendukung terwujudnya TNI yang Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif, sehingga mampu menjawab tantangan tugas TNI yang semakin kompleks,” kata dia saat memberikan sambutan di acara pelantikan seperti dikutip siaran pers Mabes TNI, Jakarta Pusat, Senin.

    Dalam siaran pers tersebut, dijelaskan beberapa pejabat yang dilantik dalam jabatan baru diantaranya Inspektur Jenderal (Irjen) TNI kini dijabat Laksda TNI Hersan menggantikan Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa.

    Posisi Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI beralih dari Letjen TNI Gabriel Lema ke Letjen TNI Bobby Rinal Makmun yang sebelumnya menjabat Dankodiklat TNI.

    Pergantian lainnya meliputi jabatan Asrenum Panglima TNI yang kini dijabat Letjen TNI Candra Wijaya menggantikan Mayjen TNI Harvin Kidingallo.

    Sementara jabatan Aslog Panglima TNI diserahkan kepada Mayjen TNI Rudi Puruwito. Lalu jabatan Kabalog TNI dipercayakan kepada Mayjen TNI Lin Nofrianto.

    Kapusminpers TNI resmi dijabat Brigjen TNI Hanryan Indrawira. Selanjutnya ada jabatan Kapuspen TNI yang sebelumnya diemban Mayjen TNI Kristomei Sianturi kini diserahkan ke Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah.

    Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI juga menerima laporan 31 perwira mendapatkan kenaikan pangkat berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1706/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025, yang terdiri dari 23 Pati TNI AD 7 Pati TNI AL, dan 1 Pati TNI AU.

    Agus berharap seluruh pejabat yang menempati posisi baru dapat memberikan kinerja terbaiknya untuk menjalankan tugas pertahanan TNI.

    Sumber : Antara

  • Cegah banjir, Sudin SDA Jaktim bangun turap 350 meter di Cililitan

    Cegah banjir, Sudin SDA Jaktim bangun turap 350 meter di Cililitan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas (Sudin) Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur (Jaktim) membangun turap Kali Item di RW 06 dan RW 07, Kelurahan Cililitan, Kramat Jati sepanjang 350 meter.

    “Turap dibangun sepanjang 350 meter di sisi kiri dan kanan Kali Item yang melintasi RT 04, 07, dan 09 di RW 06 serta di RT 08 dan 10, RW 07,” kata Kepala Seksi Pembangunan Sudin SDA Jakarta Timur Tengku Saugi Zikri di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa.

    Pembangunan turap itu merupakan aspirasi warga yang disampaikan melalui reses anggota dewan maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) karena daerah tersebut kerap dilanda banjir saat hujan deras.

    “Jadi pembangunan ini usulan warga, karena setiap hujan deras dan debit air tinggi, air selalu melimpas ke permukiman warga,” ujar Saugi.

    Dia menjelaskan turap tersebut dibangun dengan menggunakan batu bronjong yang disusun tiga trap. Pengerjaannya sudah dimulai sejak 23 Juli 2025 dan ditargetkan rampung pada 15 Desember mendatang.

    Selain mencegah limpasan air ke permukiman, turap itu juga akan dilengkapi jalur atau lintasan untuk lari santai (jogging track).

    “Turap ini juga akan dilengkapi jogging track. Proyek pembangunan turap dilakukan pihak ketiga melalui proses lelang e-Katalog,” ucap Saugi.

    Sementara itu, Wakil Camat Kramat Jati Diman mengungkapkan warga mendukung penuh pembangunan turap tersebut.

    “Kita sudah adakan sosialisasi terkait rencana pembangunan itu. Tentu saja nantinya akan dirasakan manfaatnya oleh warga,” tutur Diman.

    Selain Kelurahan Cililitan, Sudin SDA Jaktim juga mengebut pembangunan Waduk Giri Kencana di Jalan Giri Kencana RW 03 dan RW 06 Kelurahan Cilangkap, Cipayung, untuk mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah RW 02, 03, 04 dan 06 Kelurahan Cilangkap.

    Pembangunan itu dilakukan oleh pihak ketiga pemenang lelang e-katalog sejak awal Juni lalu dengan anggaran dari APBD DKI Jakarta sebesar Rp56,1 miliar, dan ditargetkan rampung pada 15 Desember 2025.

    Pembangunan tersebut meliputi pengerukan lahan pada permukaan basah, pembuatan turap menggunakan konstruksi anyaman kawat baja yang diisi dengan batu-batuan (bronjong) dan berbagai kelengkapannya.

    Dalam revitalisasi itu juga dilakukan pengerukan lahan sehingga nantinya kedalaman waduk Giri Kencana mencapai lima meter.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Silang Pendapat Pengusaha & BGN soal Impor Food Tray untuk MBG

    Silang Pendapat Pengusaha & BGN soal Impor Food Tray untuk MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah melonggarkan impor food tray atau nampan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai penolakan dari kalangan pengusaha di dalam negeri.

    Pengusaha menilai kebijakan tersebut tidak tepat karena dapat mengancam nasib industri lokal. Apalagi, para pelaku industri lokal disebut telah mengucurkan investasi yang cukup besar untuk bisa memproduksi food tray.

    Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (APMAKI) mengatakan industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan food tray program MBG untuk 82,9 juta penerima di 2025.

    Pengurus APMAKI Robert Susanto menyampaikan, anggota APMAKI sendiri sudah mampu memproduksi hingga 10 juta food tray per bulannya. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan pemerintah yang menyebut bahwa produksi dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan food tray untuk program MBG.

    “Itu pun belum dalam kondisi digas [produksi] secara maksimum. Dengan kondisi yang sedang-sedang saja, sudah mampu produksi 10 juta [food tray] per bulan,” kata Robert dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (31/7/2025).

    Menurutnya, adanya perbedaan pandangan terkait dengan produksi food tray ini terjadi lantaran tidak ada koordinasi antara produsen dengan pemerintah. 

    Selama ini, Robert mengaku bahwa produsen dalam negeri berjalan sendiri tanpa adanya pendampingan dari kementerian terkait. “…sehingga seolah-olah produsen dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan food tray untuk program MBG ini,” ujarnya.

    Di sisi lain, asosiasi keberatan dengan hadirnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.22/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu. Regulasi itu memberikan kelonggaran impor food tray untuk kebutuhan program MBG. 

    Hapus Izin Impor

    Sekretaris Jenderal APMAKI Alie Cendrawan mengatakan, kebijakan itu dapat merugikan produsen lokal lantaran produk impor yang masuk kemungkinan memiliki harga yang lebih rendah dari produksi dalam negeri. Kendati begitu, dia tidak mengungkap negara asal impor food tray yang dimaksud.

    Agar produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk impor, Alie mengharapkan agar pemerintah dapat melonggarkan bahkan menghapus izin impor untuk kepentingan industri dalam negeri, khususnya bahan baku.

    “Kalau bisa peraturan itu dihapus. Itu lebih penting daripada [impor] barang jadi, sedangkan kami ini pengusaha kesulitan untuk cari bahan baku dan bahan baku lokal masih mahal, terlalu mahal,” tuturnya.

    Pekerja menyiapkan menu makanan sebelum didistribusikan ke sekolah, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kebayunan, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Badan Gizi Nasional (BGN) mengoperasikan 190 SPPG atau dapur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). -JIBI/Bisnis/Arief Hermawan

    Lebih lanjut, Alie juga mengungkapkan bahwa pengusaha saat ini memilih untuk menahan investasinya dalam program MBG imbas kebijakan pemerintah membuka keran impor food tray.

    Alie menjelaskan sejak pemerintah memperkenalkan program MBG, sejumlah pengusaha di sektor wadah makanan turut terlibat dengan berinvestasi langsung dalam program tersebut.

    “Kami ini berangkat dari ingin membantu pemerintah mensukseskan program makan bergizi gratis, itu awalnya,” ujarnya.

    Alie mengungkap, investasi ini berangkat dari pernyataan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan melalui keterangannya yang sempat mengajak pengusaha dalam negeri untuk membangun pabrikan food tray atau peralatan makan lainnya guna mendukung program MBG, sehingga Indonesia tidak perlu melakukan impor.

    Diharapkan, pembangunan pabrik-pabrik baru dapat berkontribusi terhadap ekonomi nasional hingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya.

    “Berangkat dari situ, maka kami-kami ini berinvestasilah di pabrikan. Dalam investasi pabrikan ini tidak satu perak dua perak, miliar, Rp300-an miliar,” ungkapnya.

    Namun dalam perjalanannya, para pengusaha menahan investasinya, usai pemerintah melonggarkan impor food tray untuk program MBG.

    “Tiba-tiba datanglah regulasi [Permendag No.22/2025] sehingga terbukalah semua pihak bisa mengimpor food tray,” ujarnya.

    Respons BGN

    Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara usai pengusaha lokal keberatan terhadap kebijakan pemerintah yang melonggarkan importasi food tray untuk program MBG.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, pemerintah sejak tahun lalu telah meminta produsen yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Alat Dapur dan Makanan (ASPRADAM) dalam negeri meningkatkan produksi food tray guna memenuhi kebutuhan MBG.

    Namun, Dadan mengungkap bahwa permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh para pengusaha.

    “Saya sudah meminta kepada ASPRDAM sejak Juni 2024 untuk produksi dan mereka tidak bergeming untuk menindaklanjuti,” ungkap Dadan kepada Bisnis, Minggu (3/8/2025).

    Sejumlah murid menyantap menu makanan di SDN Cilangkap 5, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Pemerintah resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan serentak di 26 Provinsi di Indonesia. JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P

    Menurutnya, pengusaha dalam negeri baru mulai bergerak ketika program MBG berjalan dan animo mitra mengalami peningkatan. Dia menilai, jika pengusaha sejak awal memenuhi permintaan food tray untuk kebutuhan MBG, kebijakan pelonggaran impor food tray mungkin tidak akan dilakukan.

    Dadan menuturkan, BGN setidaknya membutuhkan sekitar 70 juta unit food tray untuk November 2025. Dengan produksi dalam negeri yang diklaim mencapai 10 juta unit per bulan, artinya kata dia, hanya 40 juta unit food tray yang dapat disiapkan oleh pengusaha lokal hingga November 2025.

    “Andaikan, ASPRADAM lebih awal memenuhi permintaan, pemerintah tidak perlu membuka keran impor,” katanya.

    Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.22/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu.

    Melalui beleid itu, pemerintah memberikan kelonggaran impor food tray untuk kebutuhan program MBG. Keputusan ini diambil lantaran pemerintah menilai produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan food tray untuk program MBG yang ditargetkan mencapai 82,9 juta orang tahun ini.

    Kala itu, Dadan mengungkap bahwa industri dalam negeri hanya mampu memproduksi 2 juta unit food tray.

    “Kalau 2 juta [food tray] per bulan dikalikan sisa bulan ini, 6 [bulan]. Berarti kan 12 juta [food tray]. Sementara kita kan pasti akan masih membutuhkan lebih dari itu,” kata Dadan ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

  • Keuskupan Militer Indonesia peringati 75 tahun pelayanan di TNI/Polri

    Keuskupan Militer Indonesia peringati 75 tahun pelayanan di TNI/Polri

    Misa Syukur yang dipimpin langsung oleh Uskup Ordinariat Militer Indonesia, Kardinal Prof. Dr. Ignatius Suharyo di Kapel Santa Maria Fatima, Kawasan Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada pada Rabu (23/7/2025) (ANTARA/Ho-Humas Kemhan)

    Keuskupan Militer Indonesia peringati 75 tahun pelayanan di TNI/Polri
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 17:13 WIB

    Elshinta.com – Keuskupan Militer Indonesia atau Ordinariat Castrense Indonesia (OCI) memperingati 75 tahun pelayanan sebagai Keuskupan bagi umat Katolik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, Kementerian Pertahanan melaporkan upacara peringatan diawali dengan Misa Syukur yang dipimpin langsung oleh Uskup Ordinariat Militer Indonesia, Kardinal Prof. Dr. Ignatius Suharyo di Kapel Santa Maria Fatima, Kawasan Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur (23/7).

    Kepala Biro Informasi Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menyampaikan peringatan ini merupakan momentum spiritual dan historis untuk merefleksikan kiprah OCI yang telah hadir sejak 25 Juli 1949, sebagai hasil inisiatif Menteri Pertahanan saat itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dalam membentuk unit pelayanan rohani bagi angkatan perang.

    Seiring berjalannya waktu, kini, OCI merupakan satu dari hanya tiga keuskupan militer di Asia, dengan mandat mendampingi kebutuhan rohani umat Katolik di lingkungan pertahanan dan keamanan. Frega melanjutkan, dalam homili Misa Syukur, Kardinal Ignatius Suharyo menegaskan bahwa sejarah keuskupan ini hidup dalam diri para prajurit dan anggota Polri yang mengabdi dengan iman dan cinta tanah air.

    Terkhusus, pengabdian dalam dunia militer dan kepolisian merupakan bagian dari karya agung Tuhan, serta pentingnya membentuk hati yang digerakkan oleh kasih. Tak hanya itu, peringatan ini sekaligus menjadi refleksi atas kepemimpinan Kardinal Ignatius Suharyo selama hampir dua dekade sebagai Uskup Ordinariat Militer.

    Dengan semangat Serviens Domino cum omni humilitate (Melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati), kehadiran Uskup Ordinariat Militer Indonesia telah membimbing umat di barak, pos jaga, dan wilayah-wilayah terpencil dengan keteguhan dan kasih Injil.

    Frega menjelaskan, momentum 75 tahun OCI ini tidak hanya menjadi perayaan institusional, tetapi juga peneguhan semangat pelayanan lintas generasi. Sebuah pengingat bahwa pertahanan negara tidak hanya dibangun oleh senjata dan strategi, melainkan juga oleh iman yang hidup dan nilai-nilai kemanusiaan yang kokoh.

    Suasana peringatan ini semakin hangat dengan peluncuran buku “75 Tahun Ordinariat Militer Indonesia”, yang ditandai dengan penyerahan simbolis kepada perwakilan umat dan pimpinan TNI-Polri Katolik. Buku ini diprakarsai oleh Wakil Uskup Militer Indonesia, Romo Kolonel (Sus) Yos Bintoro, Pr dari TNI Angkatan Udara (AU) sebagai dokumentasi naratif dan reflektif atas perjalanan panjang OCI.

    “Buku ini menyimpan jejak bagaimana Gereja Katolik tidak hanya hadir secara spiritual, tetapi menjadi bagian nyata dari perjuangan dan pembangunan nasional. Ini adalah warisan iman dan pengabdian,” ujar Romo Yos dalam siaran pers yang sama.

    Dimana, buku tersebut memuat arsip sejarah, foto-foto eksklusif, kutipan tokoh-tokoh militer dan gereja, serta kisah inspiratif umat Katolik dari berbagai generasi. Masih dalam buku yang sama, juga diceritakan peran OCI di krisis nasional maupun tugas negara di perbatasan yang selalu memainkan peran dalam membina mental rohani prajurit dan aparat negara.

    Romo Yos berharap kehadiran buku ini dapat menjadi momentum semangat OCI dalam memberikan pelayanan kerohaniawan kepada prajurit.

    Sumber : Antara

  • Beri Pembekalan Kepada 2.000 Capaja, Kapolri: Sinergitas Modal Hadapi Tantangan – Page 3

    Beri Pembekalan Kepada 2.000 Capaja, Kapolri: Sinergitas Modal Hadapi Tantangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya menjaga sinergi antara TNI dan Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

    Pesan tersebut disampaikan Listyo Sigit saat memberikan pembekalan kepada 2.000 calon perwira remaja (Capaja) di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (18/7/2025).

    Dalam pembekalan tersebut, Listyo Sigit mengingatkan tantangan ke depan semakin kompleks, baik di bidang keamanan, pertahanan, maupun dinamika sosial yang menuntut kerja sama lintas institusi.

    “Oleh karena itu penting, sekali lagi, saya selalu mengingatkan pentingnya menjaga sinergitas, karena apa? Kalau TNI-Pori terpecah, maka negaranya dalam keadaan bahaya,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).

    Sebanyak 2.000 Capaja yang mengikuti pembekalan terdiri dari 827 Capaja Matra Darat, 443 Capaja Matra Laut, 293 Capaja Matra Udara, dan 447 Capaja Kepolisian. Seluruh Capaja akan mengikuti upacara Prasetya Perwira (Praspa) pada 23 Juli 2025 mendatang.

    Listyo juga menyampaikan kekuatan utama dalam menjaga pilar kebangsaan terletak pada soliditas TNI dan Polri. Hal itu, menurutnya, juga menjadi penekanan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran.

    “Presiden Prabowo menekankan, TNI dan Polri adalah realisasi dari negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, TNI dan Polri menjadi wujud dari perdamaian, kedaulatan, dan wujud dari eksistensi negara,” ucap dia.