Xcloud.id

kab/kota: Cilangkap

  • TNI Pidanakan Oknum Prajurit yang Gunakan Uang Satuan untuk Judi Online

    TNI Pidanakan Oknum Prajurit yang Gunakan Uang Satuan untuk Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah oknum anggota TNI dipidanakan karena menggunakan uang satuan masing-masing untuk judi online.

    “Dalam (hal) ini dia ikut judi online. Kemudian dia paksakan diri kemudian ada yang pakai uang satuan,” ucap Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto di kantor Direktorat Jendera Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024), dilansir dari Antara.

    Beberapa oknum tersebut merupakan bagian dari 4.000 prajurit TNI yang terlibat judi online. Namun, Yusri tidak mendetailkan berapa oknum prajurit yang dipidana serta berasal dari satuan mana.

    Menurutnya, ada sejumlah faktor peimcu oknum prajurit terjerat dalam aktivitas judi online. Namun, dia memastikan hal itu bukan akibat masalah kurangnya kesejahteraan.

    “Ya faktornya kan namanya TNI kan dengan seusia usia mereka ini yang hari-harinya memegang hand phone sehingga mudah untuk mereka menggunakan (aplikasi judi online) saat waktu-waktu luang. Kalau masalah kesejahteraan prajurit Alhamdulillah sudah cukup baik,” kata Yusri.

    Sanksi pidana yang dikenakan tersebut dia harapkan menimbulkan efek jera bagi prajurit untuk tidak melakukan judi online.

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya mengungkapkan telah memberikan sanksi kepada sekitar 4.000 orang prajurit yang terbukti terlibat praktik judi online.

    Data 4.000 prajurit TNI yang terlibat judi online itu diterima Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk periode tahun 2024.

    “Panglima TNI sudah memberikan sanksi kepada 4.000 prajurit TNI (yang terlibat judi online). Sanksinya ada tindakan disiplin, penahanan ringan, penahanan berat, dan ada juga yang dipidanakan,” kata Yusri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

  • 8 Danpuspom TNI Ungkap Keterlibatan 4.000 Prajurit dalam Judi "Online", Ini Penyebabnya Nasional

    8 Danpuspom TNI Ungkap Keterlibatan 4.000 Prajurit dalam Judi "Online", Ini Penyebabnya Nasional

    Danpuspom TNI Ungkap Keterlibatan 4.000 Prajurit dalam Judi “Online”, Ini Penyebabnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto mengungkapkan bahwa ribuan prajurit TNI terlibat dalam judi
    online,
    salah satu faktornya adalah kebiasaan mereka bermain gawai atau
    handphone
    saat waktu luang.
    Pernyataan ini disampaikan usai menjawab pertanyaan mengenai apakah keterlibatan prajurit dalam judi online mencerminkan ketidaksejahteraan mereka.
    “Enggak. Ya faktornya kan kita namanya TNI, dengan usia seusia mereka ini yang hari-harinya memegang HP, sehingga mudah untuk mereka menggunakan (HP untuk main judi
    online
    ) saat waktu-waktu luang,” ungkap Danpuspom di Kantor Bea Cukai, Jakarta Timur, pada Kamis (14/11/2024).
    Lebih lanjut, Danpuspom menegaskan bahwa fenomena ini tidak berkaitan dengan ketidaksejahteraan prajurit.
    “Kalau masalah kesejahteraan kita sudah Alhamdulillah, dalam arti untuk sekarang ini
    kesejahteraan prajurit
    sudah cukup baik,” tambahnya.
    Danpuspom juga menyebutkan bahwa beberapa prajurit TNI telah menggunakan uang satuan untuk bermain judi
    online
    , dan mereka telah diberikan sanksi pidana. Namun, ia tidak merinci dari satuan mana prajurit tersebut berasal.
    “Ya dalam hal ini dia karena ikut judol (judi
    online
    ), kemudian dia memaksakan diri, dan ada yang memakai uang satuan,” jelas Danpuspom.
    Atas temuan tersebut, Danpuspom menekankan kepada seluruh prajurit untuk segera menghentikan praktik judi
    online
    . Jika tidak, maka tindakan tegas dan lebih berat akan diberlakukan.
    “Ya intinya kalau mereka masih mengulangi lagi perbuatannya, maka sanksinya akan lebih berat,” ujarnya.
    Sebelumnya,
    Danpuspom TNI
    menyatakan bahwa sebanyak 4.000 prajurit TNI telah diberikan sanksi karena terlibat judi
    online
    .
    Pernyataan ini merespons data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan bahwa 97.000 personel TNI/Polri terlibat judi
    online
    .
    Menurut Danpuspom, berdasarkan data yang dimiliki TNI, jumlah prajurit TNI yang terlibat judi
    online
    tidak sebanyak itu, melainkan 4.000 personel.
    “Panglima TNI sudah memberikan sanksi kepada 4.000 prajurit TNI tadi, dan itu sudah dilaksanakan oleh anggota TNI yang datanya ada yang melakukan kegiatan judi
    online
    ,” kata Danpuspom di Lapangan Prima, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu (13/11/2024).
    Danpuspom menjelaskan bahwa sanksi yang diterima oleh prajurit TNI bervariasi. “Jadi sanksinya ada tindakan disiplin, penahanan ringan, penahanan berat dan juga ada yang dipidanakan ya,” ungkap dia
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4.000 Prajurit TNI Terjerat Judi Online, Ada yang Disanksi Pidana – Espos.id

    4.000 Prajurit TNI Terjerat Judi Online, Ada yang Disanksi Pidana – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi judi online. (freepik)

    Esposin, JAKARTA — Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto mengatakan beberapa dari 4.000 prajurit yang terlibat judi online atau daring dikenakan sanksi pidana karena menggunakan uang dari satuan masing-masing.

    “Ya dalam ini dia karena ikut judi online kemudian dia paksakan diri kemudian ada yang pakai uang satuan,” kata Yusri saat ditemui di kantor Direktorat Jendera Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024). 

    Promosi
    Jambore Nasional Tim Elang Relawan BRI, Perkuat Kapasitas Hadapi Bencana

    Namun demikian, Yusri tidak menyebut berapa jumlah pasti dan dari satuan mana oknum prajurit yang dikenakan sanksi pidana tersebut.

    Menurut Yusri, banyak faktor yang menyebabkan oknum prajurit tersebut terjerat dalam aktivitas judi online. Dari ragam penyebab itu, Yusri memastikan masalah kurangnya kesejahteraan yang didapat oknum TNI bukanlah salah satunya.

    “Ya faktornya kan namanya TNI kan dengan seusia usia mereka ini yang hari-harinya memegang handphone sehingga mudah untuk mereka menggunakan (aplikasi judi online) saat waktu-waktu luang. Kalau masalah kesejahteraan prajurit alhamdulillah sudah cukup baik,” kata Yusri sebagaimana dilansir Antara. 

    Yusri berharap pemberlakuan sanksi pidana tersebut dapat menjadi efek jera bagi prajurit untuk tidak terjerat dalam pusaran judi online.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah menjatuhkan sanksi kepada sekitar 4.000 orang prajurit yang terbukti terlibat dalam praktik judi daring atau online.

    Data 4.000 prajurit yang terlibat judi online itu diterima TNI dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk periode tahun 2024.

    “Panglima TNI sudah memberikan sanksi kepada 4.000 prajurit TNI (yang terlibat judi online). Sanksinya ada tindakan disiplin, penahanan ringan, penahanan berat, dan ada juga yang dipidanakan,” kata Yusri di Lapangan PRIMA, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Yusri menjelaskan Presiden Prabowo telah memerintahkan Panglima TNI untuk mengatasi berbagai persoalan yang merugikan negara, termasuk di antaranya judi online.

    Mengenai perintah Presiden itu, Panglima TNI langsung menginstruksikan jajarannya di Pusat Polisi Militer TNI untuk bergerak.

    Tindak lanjutnya, Yusri memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Penegakan Hukum Tahun 2024 yang diikuti sekitar 1.200 personel gabungan dari TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Bea Cukai, Imigrasi, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional, dan PPATK.

    Panglima TNI, dalam amanatnya yang dibacakan Yusri saat apel, memberikan sejumlah penekanan kepada para personel yang bertugas, di antaranya meminta mereka bekerja dengan niat tulus dan loyal, dan untuk prajurit diperintahkan memegang teguh Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan Delapan Wajib TNI.

    “Ketiga, tingkatkan kemampuan yang responsif dalam menghadapi dinamika perkembangan situasi melalui deteksi dini, cegah dini, dan reaksi cepat,” kata Yusri saat membacakan amanat Panglima.
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Ungkap Pesan Prabowo, Panglima TNI: Potensi Kerugian Negara Akibat Judol Rp981 T – Espos.id

    Ungkap Pesan Prabowo, Panglima TNI: Potensi Kerugian Negara Akibat Judol Rp981 T – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi judi online. (freepik)

    Esposin, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkap pesan Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan jajarannya soal potensi kerugian negara akibat judi online mencapai Rp981 triliun.

    Oleh karena itu, Panglima TNI pun memerintahkan jajaran prajurit untuk bersama-sama instansi pemerintah dan aparat penegak hukum memberantas judi online.

    Promosi
    Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, BRI dan Ombudsman RI Gelar Sosialisasi

    “Presiden Prabowo Subianto menyampaikan adanya potensi kebocoran negara akibat judi online sebesar Rp981 triliun atau US$65 miliar, akibat penambangan ilegal sebesar US$7 miliar, dan kebocoran APBN hingga US$7 miliar setiap tahunnya,” kata Panglima TNI dalam amanatnya yang dibacakan oleh Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto saat Apel Gelar Pasukan Penegakan Hukum Tahun 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Prabowo dalam rapat koordinasi nasional yang digelar secara tertutup minggu lalu (7/11/2024) itu pun memerintahkan jajarannya untuk bergerak menanggulangi persoalan tersebut.

    Oleh karena itu, Markas Besar TNI menggelar Apel Gelar Pasukan Penegakan Hukum Tahun 2024 di Lapangan PRIMA, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu. Gelar pasukan itu diikuti 1.200 personel gabungan dari TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Bea Cukai, Imigrasi, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional, dan PPATK.

    “Bapak Presiden memberi perintah kepada Panglima TNI terkait pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi merugikan negara. Contohnya, judi online, narkoba, penyeludupan, dan korupsi. Tidak hanya itu, TNI juga siap memberantas pelanggaran lain yang berpotensi merugikan negara sehingga Bapak Panglima memerintahkan pelaksanaan gelar pasukan penegakan hukum di TNI,” kata Danpuspom TNI sebagaimana dilansir Antara. 

    Dia melanjutkan apel gelar pasukan dalam rangka penegakan hukum itu juga bakal digelar di komando-komando utama (kotama) TNI di seluruh Indonesia.

    “Kegiatan ini akan dilaksanakan secara masif, kemudian sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini TNI membentuk satuan tugas (satgas) untuk menanggulangi ancaman-ancaman yang saya sebutkan tadi,” kata Danpuspom TNI.

    Satuan tugas yang disebut oleh Danpuspom TNI merujuk pada Satgas Pencegahan, Pemantauan, dan Penindakan Pelanggaran Prajurit. Satgas itu dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa.

    Satgas tersebut terdiri atas empat sub satgas, yaitu Sub Satgas Judi Online dipimpin oleh Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen TNI Ari Yulianto, Sub Satgas Narkoba dipimpin oleh Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Sub Satgas Penyelundupan dipimpin oleh Direktur C Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Brigjen TNI Mirza Patria Jaya, dan Sub Satgas Korupsi dipimpin oleh Kepala Pusat Keuangan (Kapusku) TNI Laksamana Muda TNI Poedji Santoso.

    Sementara dalam struktur kepemimpinannya, di bawah ketua satgas ada wakil, yang diisi oleh Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Marsekal Muda TNI M. Tawakal Syaeful Haq, kemudian sekretaris satgas diisi Wakil Inspektur Jenderal (Wairjen) TNI Mayjen TNI Alvis Anwar.

    Kerja-kerja satgas nantinya juga dibantu oleh tim hukum dan tim penerangan.

    “Kami akan memanfaatkan sumber daya yang ada di TNI, mulai dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, baik personel, teknologi, maupun peralatan yang kami punya untuk menindak dan mencegah prajurit, oknum prajurit, dan PNS TNI melakukan pelanggaran empat tadi judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi,” kata Wakil Irjen TNI selaku Sekretaris Satgas saat jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta.

    Dia juga menjelaskan kerja-kerja satgas nantinya fokus di internal TNI, tetapi pada prosesnya tetap bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, mengingat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) juga membentuk Desk Penanganan Judi Online yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

    “Tentunya secara institusi, kami berharap tidak perlu lama-lama ya, karena ini juga sudah ditangani oleh lembaga-lembaga lain, Kementerian Komunikasi dan Digital, dari Kemenko Polkam, Kepolisian, dari satuan-satuan lain atau instansi lain sudah melakukan tindakan atau langkah untuk menyelesaikan ini. Tentunya, itu akan sejalan nanti dengan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga lain,” kata Wakil Irjen TNI.

     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Kasum TNI Terima Courtesy Call Atase Pertahanan Australia

    Kasum TNI Terima Courtesy Call Atase Pertahanan Australia

    Jakarta –

    Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon menerima courtesy call Atase Pertahanan Australia Brigjen Matt Campbell. Kunjungan Campbell kali ini dalam rangka meningkatkan kerjasama yakni latihan bersama antara TNI dan Australian Defence Force (ADF).

    Untuk diketahui Latihan Bersama antara TNI dan ADF saat ini tengah berlangsung di Situbondo, Jawa Timur (Jatim). Latihan tersebut diberi nama Latihan Bersama Keris Woomera.

    Berdasarkan keterangan tertulis, Selasa (12/11/2024), pertemuan Letjen Richard dan Brigjen Campbell dilaksanakan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin (11/11). Richard didampingi oleh Asops Panglima TNI Mayjen Gabriel Lema, Wakapuskersin Kolonel Inf Yusuf Rizal, dan Paban II/Hublu Sintel TNI Kolonel Nav Yoelian B.Ariyanto.

    Richard menyambut hangat kunjungan Campbell dan mengatakan kerja sama bilateral TNI dan ADF semakin meningkat hari ke hari. Richard juga menekankan kerjasama akan terus ditingkatkan di waktu mendatang.

    “Australia merupakan mitra strategis bagi Indonesia khususnya TNI. Di mana hubungan kedua angkatan bersenjata semakin hari semakin meningkat dan hal ini harus terus ditingkatkan guna merespons tantangan di global maupun di kawasan yang semakin kompleks,” ujarnya.

    Berikut sejumlah kerja sama bilateral antara TNI dan ADF yang telah dilaksanakan:

    (aud/isa)

  • Kemarin, PP Penghapusan Piutang UMKM hingga naturalisasi Kevin Diks

    Kemarin, PP Penghapusan Piutang UMKM hingga naturalisasi Kevin Diks

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada hari Selasa (5/11) yang menjadi sorotan, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto resmi menghapus utang macet di masa lalu UMKM, petani dan nelayan di Indonesia lewat PP Nomor 47 Tahun 2024 hingga rapat paripurna DPR RI mengesahkan permohonan Kevin Diks untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI).

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

    1. Presiden Prabowo tanda tangani PP Penghapusan Piutang UMKM

    Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

    PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa sore, dengan disaksikan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM.
    ​​​​​​
    “Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usah mereka dan lebih berdaya guna,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

    Selengkapnya klik di sini.

    2. AHY perkenalkan Menteri PU sebagai kader Demokrat

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperkenalkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebagai kader partai berlambang Mercy tersebut.

    Momen tersebut terjadi saat AHY membuka kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) untuk anggota DPRD se-Indonesia dari Fraksi Partai Demokrat, di Jakarta, Senin malam.

    “Mungkin malam ini baru saja melihat memakai seragam (Partai Demokrat) dan yang bersangkutan saat ini mengemban amanah sebagai salah satu menteri di Kabinet Merah Putih,” kata AHY disambut tepuk tangan ratusan peserta yang hadir.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Mendagri apresiasi DPR raih MURI legislasi terbanyak sepanjang sejarah

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas prestasinya dalam memecahkan Museum Rekor Indonesia (MURI) dalam hal Produktivitas Penyusunan Undang-Undang (UU) Terbanyak Sepanjang Sejarah Parlemen.

    Mendagri menyebut Komisi II DPR RI telah menghasilkan sebanyak 160 UU dalam satu periode (2019—2024). Prestasi ini merupakan capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    “Ini perlu diabadikan, bukan dalam rangka kepentingan Komisi II sendiri, melainkan untuk kepentingan memancing semua pihak, terutama pembuat undang-undang. Baik dari seluruh jajaran DPR maupun DPD yang juga sekarang terlibat membuat undang-undang,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Menteri Kehutanan sowan ke Panglima minta dukungan TNI jaga hutan

    Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni sowan ke Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa, untuk bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan meminta dukungan TNI menjaga hutan Indonesia seluas 125 juta hektare.

    Selepas pertemuan itu, Menhut mengatakan bahwa Kementerian Kehutanan dan Mabes TNI bakal membentuk nota kesepahaman kerja sama (MoU) yang menjadi dasar kerja sama dan kolaborasi dua lembaga itu ke depannya.

    “Tadi kami di dalam sudah berbicara, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan ada penandatanganan MoU antara Kementerian Kehutanan dan TNI, yang kira-kira ruang lingkupnya bagaimana kami bersama-sama menjaga hutan agar tidak dijarah tangan-tangan pribadi, komunitas, maupun korporasi yang merusak hutan kita sebagai sumber air maupun oksigen,” kata Raja Juli saat jumpa pers selepas pertemuan dengan Panglima.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Rapat Paripurna DPR RI setujui naturalisasi Kevin Diks

    Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan atau naturalisasi terhadap pesepakbola keturunan Indonesia, Kevin Diks.

    Selain Kevin Diks, rapat tersebut juga menyetujui naturalisasi terhadap dua pesepakbola perempuan yakni Estella Loupattij dan Noa Leatomu. Kevin Diks maupun dua pesepakbola perempuan lainnya dinaturalisasi untuk bisa memperkuat Tim Nasional Indonesia.

    “Sehubungan itu kami meminta persetujuan apakah permohonan pertimbangan kewarganegaraan RI atas nama Kevin Diks, Noa Leatomu, Estella Loupattij, dapat disetujui,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang akhirnya disetujui oleh para peserta rapat.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • TNI AU gelar simulasi pertahanan siber dalam latihan Angkasa Yudha

    TNI AU gelar simulasi pertahanan siber dalam latihan Angkasa Yudha

    Jakarta (ANTARA) – TNI AU menggelar simulasi pertahanan siber dalam latihan Angkasa Yudha yang digelar di Seskoau, Lembang, Bandung, Jawa Barat, Senin (4/11)

    Dari siaran pers resmi TNI AU yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, dijelaskan bahwa latihan itu dilakukan guna memperkuat pertahanan siber TNI AU dari serangan asing.

    Dijelaskan dalam siaran pers tersebut, latihan itu disimulasikan dengan skenario tiga jaringan sistem Komando Operasi Udara mengalami gangguan akibat serangan siber.

    Serangan siber itu membuat terputusnya jaringan komunikasi pemberitaan antara satuan TNI AU.

    “Di samping itu, salah satu aplikasi sistem informasi TNI AU juga diserang melalui celah keamanan yang memungkinkan penyerang mengakses akun-akun pengguna tanpa otorisasi serta menguasai server sistem informasi tersebut dari jarak jauh,” seperti dikutip siaran pers tersebut.

    Dalam kondisi ini, para personel diminta untuk bertindak cepat dalam menangani serangan siber tersebut. Beragam langkah harus dilakukan dengan cepat dan tepat guna mengembalikan jaringan komunikasi internal yang sebelumnya diretas.

    Para personel juga didukung oleh teknologi yang mumpuni untuk menangkal serangan siber dari asing tersebut.

    Baca juga: TNI AU perkuat pertahanan siber melalui latihan Angkasa Yudha

    Baca juga: Budi Gunawan: Kita bangun sinergisitas untuk perkuat pertahanan siber

    Baca juga: Penguatan pertahanan siber-koordinasi lembaga mampu jaga stabilitas

    “Latihan uji siber dirancang untuk menguji kesiapan dan kemampuan dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks,” seperti dikutip siaran pers tersebut.

    Dengan beragam upaya dan dukungan teknologi, para personel pun akhirnya berhasil menanggulangi peretasan tersebut dan mengembalikan sistem jaringan TNI AU.

    Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan pihaknya akan memperkuat pertahanan siber TNI AU melalui latihan Angkasa Yudha 2024.

    “Ya jadi siber kita menggunakan semua kekuatan yang ada kita miliki, software maupun hardware yang kita miliki,” kata Tonny dalam jumpa pers usai membuka latihan bersama Angkasa Yudha di lapangan Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur.

    Menurut Tonny, pertahanan siber menjadi salah satu unsur penting lantaran saat ini peperangan bukan hanya menggunakan kekuatan fisik melainkan serangan informasi dan peretasan jaringan.

    Dengan memperkuat kekuatan siber, Tonny yakin Indonesia dapat menangkal serangan informasi dan peretasan dari negara asing.

    Tonny melanjutkan, dalam latihan tersebut pihaknya akan membuat skema penyerangan siber dan bagaimana cara untuk menanggulanginya.

    “Kita juga bekerja sama dengan BSSN, jadi nanti akan ada skenario skenario bagaimana siber kita, IT kita diserang kemudian bagaimana kita juga melatih untuk menyerang kembali,” ujar dia.

    Dengan pelatihan di bidang siber ini, Tonny yakin kekuatan siber TNI AU akan semakin kuat dalam menangkal serangan dari negara lain.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamen PPPA tinjau RPTRA Garuda Cilangkap untuk menjadi role model

    Wamen PPPA tinjau RPTRA Garuda Cilangkap untuk menjadi role model

    Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan (kedua kiri) saat meninjau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Garuda, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (5/11/2024). Peninjauan itu untuk menjadikan RPTRA sebagai \”role model\” nasional. ANTARA/Syaiful Hakim

    Wamen PPPA tinjau RPTRA Garuda Cilangkap untuk menjadi role model
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 November 2024 – 18:47 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan meninjau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Garuda di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur yang selama ini dijadikan percontohan (role model) nasional, Selasa.

    Kedatangan Veronica yang didampingi  Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum  disambut Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M Anwar, Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi DKI Jakarta Ika Octaviana, dan Ketua PKK Jakarta Timur Diah Anwar.

    Wamen PPPA diajak berkeliling di RPTRA Garuda yang memiliki fasilitas lengkap seperti taman, tempat bermain, taman lalu lintas, urban farming, hingga saung edukasi. Vero pun sempat mencicipi buah jamblang hasil panen di RPTRA Garuda.

    Usai diajak berkeliling, rombongan Wamen PPPA itu melakukan diskusi dengan sejumlah pengurus PKK tingkat provinsi, tingkat kota, dan Wali Kota Jakarta Timur M Anwar.

    “Hari ini kita sangat senang karena RPTRA Garuda dikunjungi oleh Ibu Wakil Menteri PPA Veronica Tan. Tentu Bu Wamen ini ingin bernostalgia,” kata Anwar.

    Menurut dia, kedatangan Wamen PPPA Veronica Tan ke RPTRA untuk menjadikan proyek percontohan atau role model nasional ruang interaksi warga tersebut.

    “Beliau datang ke sini untuk melihat, insyaallah ini akan jadi role model untuk nasional,” kata dia.

    Namun, RPTRA peninggalan era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu masih ada yang harus dilengkapi, terutama terkait kebijakan di tingkat Kementerian hingga tingkat Pemerintah Kota.

    “Nanti kita sempurnakan kebijakannya, mulai dari tingkat kementerian hingga tingkat daerah dan kota. Semoga ini menjadi inspirasi yang baik untuk ke depan,” paparnya.

    Menurut Anwar, keterlibatan masyarakat mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lansia sangat membantu dalam merawat RPTRA itu.

    Hingga saat ini, tambah Anwar, jumlah RPTRA di Jakarta Timur mencapai 68 RPTRA, di mana 30 persen dari program  tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)  perusahaan.

    “Kami masih mengalami kendala keterbatasan anggaran, mungkin Kementerian bisa intervensi untuk anggaran di DKI Jakarta,” ujar Anwar saat berdiskusi dengan Wamen PPPA.

    Sumber : Antara

  • Panglima berencana kerahkan babinsa bantu Kemenhut reboisasi hutan

    Panglima berencana kerahkan babinsa bantu Kemenhut reboisasi hutan

    Kami ada babinsa di lapangan nanti dengan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan menjaga hutan tersebut, dan untuk reboisasi hutan-hutan yang sudah gundulJakarta (ANTARA) – Panglima TNI berencana mengerahkan bintara-bintara pembina desa (babinsa) untuk membantu Kementerian Kehutanan RI mereboisasi hutan-hutan yang gundul.

    Panglima menegaskan TNI ikut berkomitmen membantu pemerintah menjaga kawasan hutan Indonesia yang luasnya mencapai 125 juta hektare.

    “Kami ada babinsa di lapangan nanti dengan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan menjaga hutan tersebut, dan untuk reboisasi hutan-hutan yang sudah gundul,” kata Panglima TNI selepas menerima kunjungan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa.

    Dalam kesempatan itu, Menteri Kehutanan Raja Juli menyebut Kementerian Kehutanan dan Mabes TNI dalam waktu dekat bakal membentuk nota kesepahaman kerja sama (MoU) sebagai dasar dari kerja sama dua lembaga itu ke depan.

    Raja Juli menjelaskan MoU itu bakal mencakup kerja sama bidang menjaga kawasan hutan dan rehabilitasi hutan yang rusak.

    Baca juga: Menteri Kehutanan sowan ke Panglima minta dukungan TNI jaga hutan

    Baca juga: Menhut Raja Juli ungkap pesan Presiden Prabowo untuk jaga hutan

    Menteri Kehutanan mengakui lembaganya punya keterbatasan anggaran dan personel sehingga perlu berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain, khususnya TNI yang punya personel dan kemampuan menjaga kawasan hutan.

    “Mustahil hutan dapat dijaga fungsinya kalau tidak ada bantuan dari TNI dan Polri. Ini realistis ya, dan oleh karena itu, sekali lagi saya sowan ke sini, saya datang menghadap beliau (Panglima TNI) meminta tolong,” kata Menteri Kehutanan RI.

    Dia menekankan banyak kawasan hutan berada di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau, termasuk di daerah-daerah perbatasan. Oleh karena itu, Raja Juli menilai kerja sama dengan TNI dan Polri pun krusial demi menjaga seluruh kawasan hutan Indonesia, termasuk di daerah-daerah terluar dan perbatasan.

    Menteri Kehutanan yakin kerja sama itu dapat membantu dirinya mewujudkan perintah Presiden Prabowo Subianto, yang ingin Kementerian Kehutanan menjaga fungsi kawasan hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia, sumber-sumber air, dan sumber swasembada pangan.

    Di Mabes TNI, pertemuan antara Menteri Kehutanan dan Panglima TNI berlangsung tertutup selama kurang lebih 30 menit. Menteri Kehutanan, dalam pertemuan itu didampingi jajaran pejabat utama Kemenhut, termasuk Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar.

    Sementara itu, Panglima TNI, dalam pertemuan itu didampingi sejumlah pejabat utama Mabes TNI, di antaranya Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Mayjen TNI Gabriel Lema, Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksamana Muda TNI Edwin, Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, dan Koordinator Staf Ahli Panglima TNI Mayjen TNI Maryono.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri Kehutanan sowan ke Panglima minta dukungan TNI jaga hutan

    Menteri Kehutanan sowan ke Panglima minta dukungan TNI jaga hutan

    Ada hutan seluas 125 juta hektare yang harus kita jaga agar tidak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni sowan ke Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa, untuk bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan meminta dukungan TNI menjaga hutan Indonesia seluas 125 juta hektare.

    Selepas pertemuan itu, Menhut mengatakan bahwa Kementerian Kehutanan dan Mabes TNI bakal membentuk nota kesepahaman kerja sama (MoU) yang menjadi dasar kerja sama dan kolaborasi dua lembaga itu ke depannya.

    “Tadi kami di dalam sudah berbicara, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan ada penandatanganan MoU antara Kementerian Kehutanan dan TNI, yang kira-kira ruang lingkupnya bagaimana kami bersama-sama menjaga hutan agar tidak dijarah tangan-tangan pribadi, komunitas, maupun korporasi yang merusak hutan kita sebagai sumber air maupun oksigen,” kata Raja Juli saat jumpa pers selepas pertemuan dengan Panglima.

    Dikatakan pula bahwa MoU yang bakal dibentuk dua lembaga itu juga mencakup kerja sama rehabilitasi hutan-hutan yang rusak, termasuk penanaman kembali hutan-hutan yang gundul.

    “Sekali lagi, dengan keterbatasan sumber daya manusia yang kami miliki, keberhasilan Kementerian Kehutanan menjaga hutan sangat tergantung pada kerja sama dan kolaborasi dengan TNI yang punya jaringan luas sampai pelosok-pelosok desa,” kata Menteri Kehutanan.

    Baca juga: Menhan Sjafrie tekankan pentingnya jiwa korsa saat sambangi Mabes TNI
    Baca juga: Menhan ingin ada reformasi birokrasi pertahanan

    Di lokasi yang sama, Panglima TNI menyambut baik ajakan kerja sama dari Menteri Kehutanan.

    Jenderal TNI Agus menegaskan bahwa TNI juga berkomitmen menjaga hutan Indonesia dari tangan-tangan oknum yang tak bertanggung jawab.

    “Ada hutan seluas 125 juta hektare yang harus kita jaga agar tidak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga diubah menjadi lahan-lahan tak produktif, dan bisa berakibat terjadinya bencana alam,” katanya.

    Panglima TNI bakal mengerahkan bintara pembina desa (babinsa) di seluruh penjuru tanah air untuk membantu Kementerian Kehutanan menjaga hutan seluas 125 juta hektare itu.

    Di Mabes TNI, pertemuan antara Menteri Kehutanan dan Panglima TNI berlangsung tertutup selama kurang lebih 30 menit. Menteri Kehutanan, dalam pertemuan itu didampingi jajaran pejabat utama Kemenhut, termasuk Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar.

    Sementara itu, Panglima TNI dalam pertemuan itu didampingi sejumlah pejabat utama Mabes TNI, di antaranya Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Mayjen TNI Gabriel Lema, Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksamana Muda TNI Edwin, Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, dan Koordinator Staf Ahli Panglima TNI Mayjen TNI Maryono.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024