Xcloud.id

kab/kota: Cilangkap

  • Waswas Gara-gara Lahan Makam di Jakarta Terbatas

    Waswas Gara-gara Lahan Makam di Jakarta Terbatas

    Jakarta –

    Tempat pemakaman di sejumlah wilayah Jakarta semakin penuh dan menjadi masalah. Bahkan ada pemakaman yang tidak menerima makam baru dan hanya menerima sistem tumpang.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menggelar rapat khusus membahas persoalan pemakanan yang kian penuh. Rapat rencananya digelar pekan depan.

    “Kami sudah berkomunikasi, dan saya sudah minta untuk diagendakan minggu depan kita akan rapat khusus mengenai pemakaman di Jakarta,” ujar Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    Pemprov DKI Jakarta, kata Pramono, kini tengah mengumpulkan data mengenai kapasitas dan ketersediaan lahan di seluruh TPU dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Langkah tersebut diambil agar pihaknya dapat menentukan arah kebijakan ke depan.

    “Mengenai angkanya nanti Dinas Pertamanan yang akan sampaikan. Nanti kalau sudah detail saya akan jawab lagi,” ungkapnya.

    Opsi Pemakaman Bertingkat

    Pemprov DKI Jakarta diketahui tengah mengkaji berbagai opsi, termasuk wacana pembangunan pemakaman bertingkat untuk mengatasi keterbatasan lahan di Ibu Kota. Pramono menilai persoalan ketersediaan lahan pemakaman menjadi salah satu tantangan yang kini dihadapi Jakarta.

    “Memang ini sekarang menjadi masalah dan sedang dikaji. Ada usulan, tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan dilakukan pemakaman bertingkat,” ujar Pramono.

    Pemprov DKI juga tengah mempertimbangkan opsi membuka lahan pemakaman baru di luar wilayah Jakarta. Namun, keputusan akhir mengenai kebijakan tersebut akan ditentukan setelah kajian teknis dan hukum selesai dilakukan.

    “Beberapa mengusulkan untuk membuat pemakaman di luar Jakarta. Sekarang sedang kami pikirkan, dan sebentar lagi akan saya putuskan,” jelasnya.

    69 dari 80 TPU di Jakarta Penuh

    Terpisah, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan (Distamhut) DKI Jakarta Fajar Sauri mengungkapkan 69 dari 80 TPU di Jakarta penuh. Sebagian besar menerapkan sistem pemakaman tumpang atau makam keluarga.

    “Dari 80 lokasi TPU yang tersebar di 5 wilayah DKI, 69 TPU sudah penuh dan hanya menerima pelayanan makam tumpang,” ujar Fajar saat dimintai konfirmasi, Rabu (22/10/2025).

    Fajar menjelaskan, sistem makam tumpang dilakukan dalam satu liang lahad keluarga. Menurutnya, makam tumpang dinilai cukup efektif menjadi solusi sementara di tengah keterbatasan lahan pemakaman di Ibu Kota.

    Jakarta memiliki sekitar 118.348 petak makam yang tersebar di 11 TPU dengan kapasitas tersisa. Dengan rata-rata pemakaman mencapai 100 jenazah per hari, Fajar memperkirakan ketersediaan lahan tersebut hanya akan bertahan sekitar tiga tahun ke depan.

    Adapun TPU yang masih memiliki lahan makam antara lain TPU Rawa Terate, Cipayung, Cilangkap, Bambu Apus, Cipinang Besar (Jakarta Timur), Rorotan (Jakarta Utara), Tanah Kusir dan Srengseng Sawah (Jakarta Selatan), Kampung Kandang (Jakarta Selatan), serta Tegal Alur dan Pengadungan (Jakarta Barat).

    Di sisi lain, Fajar menjelaskan, kendala utama menambah lahan makam di Jakarta adalah penolakan warga terhadap keberadaan TPU di lingkungan tempat tinggal mereka.

    “Kita sudah memiliki beberapa rencana pembebasan lahan, namun sering terkendala karena adanya penolakan masyarakat,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 3

    (dek/dek)

  • Pimpinan DPRD Usul Tanah Milik DKI Dibangun TPU Baru Atasi Krisis Lahan

    Pimpinan DPRD Usul Tanah Milik DKI Dibangun TPU Baru Atasi Krisis Lahan

    Jakarta –

    Sebagian besar pemakaman di Jakarta penuh dan hanya melayani sistem makam tumpang atau keluarga. Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani mendorong agar Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan lahan yang dimiliki.

    “Gerindra mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap kapasitas seluruh TPU di Jakarta dan memetakan tingkat keterisian aktualnya. Mengoptimalkan lahan milik Pemprov yang belum termanfaatkan secara maksimal untuk dijadikan TPU baru atau perluasan dari TPU yang sudah ada,” kata Rani kepada wartawan, Kamis (23/10/2025).

    Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI ini juga mendorong dilakukannya pemakaman vertikal sebagai alternatif atas keterbatasan lahan. Dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta perlu meningkatkan kerja sama untuk penyediaan lahan pemakaman di daerah penyangga.

    “Membangun sistem pemakaman vertikal atau modern sebagai alternatif inovatif yang efisien terhadap keterbatasan lahan, tanpa mengurangi nilai-nilai religius dan sosial masyarakat. Meningkatkan kerja sama dengan daerah penyangga, seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang, dalam penyediaan lahan pemakaman regional bagi warga Jakarta,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Rani berharap pengelolaan lahan pemakaman nantinya dilakukan secara transparan dan adil sehingga masyarakat Jakarta memiliki akses terhadap fasilitas pemakaman. Dia tidak ingin masyarakat dibebani biaya yang tinggi.

    “Gerindra juga berharap kebijakan terkait pengelolaan lahan pemakaman dapat dilakukan secara transparan dan berkeadilan, agar seluruh warga memiliki akses yang layak terhadap fasilitas pemakaman, tanpa terbebani oleh biaya tinggi atau keterbatasan lokasi,” ucapnya.

    “Kami siap mendukung langkah-langkah Pemprov DKI yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan menjaga martabat warga Jakarta, baik semasa hidup maupun setelah meninggal dunia,” imbuhnya.

    Sementara, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Ali Lubis menilai perlu adanya pengadaan lahan untuk pemakaman. Ali menuturkan lahan di Jakarta terbatas, untuk itu, dia mendorong agar Pemprov membeli lahan di luar Jakarta untuk dijadikan pemakaman khusus warga Jakarta.

    “Tapi kendala saat ini lokasi lahan yang terbatas di Jakarta dan terlebih saat ini adanya pengurangan dana Transfer Daerah dari pusat sehingga anggaran pengadaan tanah tentu dikurangi,” kata Ali.

    “Oleh sebab itu saya akan mendorong pihak Distamhut untuk membeli lahan di luar Jakarta seperti Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor untuk pemakaman khusus warga Jakarta walaupun jauh, tapi apa boleh buat ditengah minimnya lahan pemakaman di Jakarta sebagai salah satu solusi krisis lahan pemakaman,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan (Distamhut) DKI Jakarta Fajar Sauri mengungkapkan, dari 80 tempat pemakaman umum (TPU) yang tersebar di lima wilayah Jakarta, 69 di antaranya sudah penuh. Kondisi ini membuat sebagian besar TPU hanya melayani sistem pemakaman tumpang atau makam keluarga.

    “Dari 80 lokasi TPU yang tersebar di 5 wilayah DKI, 69 TPU sudah penuh dan hanya menerima pelayanan makam tumpang,” ujar Fajar saat dimintai konfirmasi, Rabu (22/10/2025).

    Fajar menjelaskan, sistem makam tumpang dilakukan dalam satu liang lahad keluarga sehingga dinilai cukup efektif menjadi solusi sementara di tengah keterbatasan lahan pemakaman di Ibu Kota. Saat ini Jakarta masih memiliki sekitar 118.348 petak makam yang tersebar di 11 TPU dengan kapasitas tersisa.

    Dengan rata-rata pemakaman mencapai 100 jenazah per hari, Fajar memperkirakan ketersediaan lahan tersebut hanya akan bertahan sekitar tiga tahun ke depan.

    Adapun TPU yang masih memiliki lahan makam antara lain TPU Rawa Terate, Cipayung, Cilangkap, Bambu Apus, Cipinang Besar (Jakarta Timur), Rorotan (Jakarta Utara), Tanah Kusir dan Srengseng Sawah (Jakarta Selatan), Kampung Kandang (Jakarta Selatan), serta Tegal Alur dan Pengadungan (Jakarta Barat).

    Halaman 2 dari 2

    (dek/idn)

  • Kisah Kemiskinan di Depok: Juru Parkir Pasrah Tinggal di Rumah Rawan Ambruk

    Kisah Kemiskinan di Depok: Juru Parkir Pasrah Tinggal di Rumah Rawan Ambruk

    Firman telah berusaha untuk menyisihkan sebagian uang hasil dari juru parkir. Namun mengingat kebutuhan cukup besar, maka asa untuk memperbaiki rumah harus kalah dengan kejamnya kebutuhan hidup di era modern seperti sekarang.

    “Saya sudah coba menyisihkan uang untuk memperbaiki rumah, namun anak butuh sekolah dan makan, jadi uang itu digunakan untuk makan dan sangu anak sekolah,” ungkap Firman.

    Liputan6.com melihat dari raut wajah Firman dengan usia yang sudah tidak lagi muda, menyimpan sejumlah asa untuk membahagiakan keluarganya. Namun kerasnya hidup hanya kepasrahan dan upaya yang menguatkan Firman dan keluarganya tinggal dengan kondisi atap rumah yang rusak.

    “Kalau hujan, pernah banjir setinggi 10 sentimeter, saya harus buangin air yang menggenangi rumah bersama anak saya yang pria,” tutur Firman.

    saat terjadi hujan pada malam hari, Firman dan anak pertamanya yang pria, harus berjibaku membuang air menetes dari atap rumah sampai ke lantai dalam rumah.

    “Anak saya yang kecil saya suruh tidur, tiga anak saya lainnya bantuin buangin air pada basah-basahan, lalu istri dan anak saya yang perempuan saya suruh istirahat kasian pasti capek,” kata Firman.

    Sejauh mata memandang, Liputan6.com melihat rumah Firman jauh dikatakan layak. Terdapat dua ruangan yang bisa dijadikan kamar dan ruangan lainnya berupa dapur yang bersebelahan dengan kamar mandi.

    Untuk kamar, kondisinya sudah tidak layak karena bagian atap kamar telah hancur, serta bagian temboknya terdapat bekas air yang meresap sehingga menimbulkan bercak. Tidak jauh berbeda dengan kondisi dapur dan kamar mandi, sudah tidak layak untuk digunakan.

    “Kamar kalau dipakai untuk tidur, khawatir saat hujan malam hari, tiba-tiba ambruk saat hujan, jadi pada kumpul di bagian depan rumah,” kata Firman saat menunjukan sejumlah barang yang menumpuk.

    Firman mengaku sudah mengajukan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Kota Depok. Pengajuan sudah dilakukan pada 2024 sampai 2025 namun tidak bantuan tidak kunjung didapatinya.

    “Katanya 2024 dan 2025 sudah tutup, ada lagi 2026 itu pasti lama lagi sedangkan kondisi rumah saya sudah seperti ini,” ujar Firman sambil sesekali merapikan pakaian yang menumpuk.

    Firman hanya dapat pasrah dan dukungan dari anak dan istri menjadi penguat Firman bertahan di rumah yang mengalami kerusakan mencapai 80 persen.

    “Kekuatannya hanya doa dan puasa yang dijalani anak dan istri saya, itu kekuatan saya sekarang,” terang Firman.

    Firman mengaku, beberapa hari lalu kondisi rumahnya sempat dilihat langsung Lurah Cilangkap, Galih Catur Prasatya. Bahkan, lurah dan Camat setempat berjanji akan berusaha melaporkan kondisi rumah Firman kepada dinas terkait untuk segera dilakukan perbaikan.

    “Semoga saja Pemerintah Kota Depok dapat membantu warganya yang perlu mendapatkan bantuan, salah satunya seperti saya,” tutur Firman.

     

  • Jaktim gencarkan penghijauan

    Jaktim gencarkan penghijauan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur menggencarkan program penghijauan sekaligus mendorong peningkatan ekonomi warga melalui kegiatan bercocok tanam untuk memperkuat ketahanan pangan.

    “Pemkot bersama jajaran memang selalu menggaungkan untuk membuat suatu kawasan ketahanan pangan, sekaligus mendorong perekonomian dan penghijauan,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kusmanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Kusmanto menyebutkan, penghijauan rutin dilakukan dalam agenda “Jumat Menanam”. Salah satunya menanam pohon di kolong Tol Becakayu, Kelurahan Cipinang Muara, Jatinegara, pada Jumat (10/10).

    Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 20 pohon tabebuya dan bibit sayur kangkung ditanam sebagai upaya penghijauan kawasan padat perkotaan.

    “Ada 20 pohon tabebuya dan bibit sayur kangkung yang kita tanam untuk penghijauan. Selain itu, penanaman digunakan untuk mengontrol polusi udara, khususnya di Jakarta Timur,” ujar Kusmanto.

    Arsip foto – Petani merawat tanaman melon di kawasan Agro Edu Wisata (AEW) Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (29/1/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

    Penanaman tersebut juga melibatkan TNI/Polri serta mengajak warga setempat guna memberikan edukasi dalam memanfaatkan lahan kosong dan menjaga lingkungan sekitar.

    Diharapkan dengan pemanfaatan lahan ini, wilayah Jakarta Timur akan semakin teduh akan asri. “Kita memberikan edukasi juga kepada masyarakat pentingnya menanam untuk mengurangi polusi udara yang ada di Jakarta,” katanya.

    Pemerintah Kota Jakarta Timur juga sudah melakukan panen buah melon varietas kirani dan fujisawa di Swara Hijau Farm RW 013 Kelurahan Klender, Duren Sawit.

    Budidaya buah melon tersebut hasil kerja sama dengan Kelompok Tani Swara Hijau Farm yang anggota kelompoknya merupakan warga setempat.

    Wali Kota Jakarta Timur Munjirin menanam bibit cabai dalam acara tanam serentak Provinsi DKI Jakarta di RPTRA Rawa Jaya, Jalan Rawa Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (18/7/2025). (ANTARA/HO-Pemerintah Kota Jakarta Timur.)

    Tujuan dari pembentukan kelompok tani tersebut, yakni meningkatkan ekonomi warga. “Ini salah satu kolaborasi masyarakat sekitar dengan kelompok tani, ini menjadi suatu kebanggaan kita,” katanya.

    Ketua Kelompok Tani (Poktan) Swara Hijau Farm, Endang Mintarja menjelaskan, panen melon hidroponik tersebut kurang lebih 160 pohon.

    Budidaya melon tersebut dilaksanakan oleh 35 anggota Kelompok Tani Swara Hijau Farm yang dibentuk pada 2021. Hal tersebut sebagai bentuk pemberdayaan, meningkatkan perekonomian dan meningkatkan ketahanan pangan.

    “Kalau untuk siklus satu periode tanam itu sekitar 2,5 bulan mulai dari semai sampai ke panen. Tujuannya adalah terciptanya ketahanan pangan juga menambah penghasilan untuk warga di sini,” kata Endang.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BUMN gandeng TNI bangun Koperasi Merah Putih

    BUMN gandeng TNI bangun Koperasi Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Agrinas Pangan Nusantara menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membangun Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan di seluruh wilayah Indonesia.

    Kerja sama itu ditandai dengan penandatangan nota kerja sama yang dilakukan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dengan Direktur Utama PT. Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.

    “Kerja sama ini kita lakukan untuk bisa menghidupkan bagaimana atau merealisasikan Koperasi Desa Merah Putih ini dalam waktu sesingkat-singkatnya waktu untuk bisa beroperasional,” kata Tandyo saat ditemui di Mabes TNI.

    Tandyo menjelaskan, pihaknya akan mendukung dari segi proses pembangunan koperasi secara fisik dan pengamanan selama proses pembangunan.

    Di tempat yang sama, Joao Mota mengaku pihaknya merasa bangga bisa dilibatkan pemerintah dalam upaya membangun ekonomi rakyat di desa-desa.

    Menurut Joao, koperasi bisa menjadi salah satu motor pendorong perekonomian desa, terutama untuk para petani.

    Peran koperasi sangatlah krusial karena dapat menjadi penyuplai bahan pertanian berkualitas untuk para petani hingga menjadi pintu mempromosikan hasil tani masyarakat.

    “Kita punya suatu tekad yang sama bagaimana tujuan negara adalah menyejahterakan negara dan inilah saatnya kita mewujudkan kesejahteraan rakyat, khususnya di desa-desa,” kata Joao.

    Menteri Koperasi Ferry Julianto yang juga hadir di Mabes TNI mengatakan, apa yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara sangat membantu pemerintah dalam mengejar target pembangunan Koperasi Merah Putih.

    “Kerja sama ini sesuai dengan arahan Presiden bahwa 80 ribu kooperasi desa/kelurahan merah putih ini akan segera dibangun,” jelas Ferry.

    Ferry memastikan proses pembangunan koperasi akan dimulai Oktober, tahun ini. Dia berharap pembangunan koperasi dapat berjalan tanpa kendala sehingga dapat selesai tepat waktu.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jawaban TNI dan Pemerintah atas Kekhawatiran Prajurit Jadi Penyidik dalam RUU Ketahanan Siber Nasional 10 Oktober 2025

    Jawaban TNI dan Pemerintah atas Kekhawatiran Prajurit Jadi Penyidik dalam RUU Ketahanan Siber Nasional 10 Oktober 2025

    Jawaban TNI dan Pemerintah atas Kekhawatiran Prajurit Jadi Penyidik dalam RUU Ketahanan Siber
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Isu keterlibatan TNI sebagai penyidik tindak pidana siber mencuat setelah beredarnya draf Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).
    Koalisi masyarakat sipil pertama kali mengungkapkan bahwa dalam draf RUU tersebut terdapat pasal yang mengatur peran TNI sebagai penyidik.
    Temuan itu lantas menuai kritik karena dinilai berpotensi memperluas kewenangan militer ke ranah penegakan hukum sipil.
    Lantas, bagaimana posisi penyidik TNI dalam RUU KKS?
    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa keberadaan penyidik TNI dalam RUU KKS semata-mata ditujukan untuk menangani kasus pidana yang melibatkan anggota militer.
    “Ya kalau perkara koneksitas, kalau pelakunya TNI, penyidiknya siapa kan enggak perlu disebut dong. Kalau pelakunya (kejahatan siber) bukan anggota TNI, tidak mungkin disidik,” kata Supratman saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (8/10/2025).
    Supratman juga menegaskan, penyusunan RUU ini tidak dilakukan oleh Kementerian Hukum saja, melainkan melalui pembahasan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
    “Masih proses harmonisasi atau pembahasan antar kementerian, jadi draf itu tidak berasal dari Kementerian Hukum. Sekarang kita lagi melakukan proses harmonisasi,” ujarnya.
    Senada, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan bahwa peran TNI dalam RUU KKS hanya sebatas menjaga kedaulatan dan pertahanan ruang siber nasional, bukan menegakkan hukum terhadap masyarakat sipil.
    “Ranahnya siber TNI jelas ya, jadi kita menjaga kedaulatan ruang siber dari sisi pertahanannya. Jadi, kita enggak ada nanti, misalnya memeriksa terkait dengan sipil,” beber Freddy ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/10/2025).
    Freddy menambahkan, TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap warga sipil sebagaimana dikhawatirkan sejumlah pihak.
    Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil menyoroti potensi perluasan kewenangan militer di ranah siber.
    Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Raksha Initiatives, Centra Initiative, Imparsial, dan De Jure menilai bahwa pelibatan TNI sebagai penyidik pidana siber, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d draf RUU KKS, berpotensi mengancam Hak Asasi Manusia (HAM).
     
    “Pelibatan TNI sebagai penyidik tindak pidana keamanan dan ketahanan siber justru akan semakin mengancam hak asasi manusia dan negara hukum,” kata Koalisi dalam siaran pers, Sabtu (4/10/2025).
    Koalisi menilai, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa TNI bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara, bukan menegakkan hukum.
    Koalisi sipil mengkhawatirkan bahwa pelibatan TNI dalam RUU KKS akan melemahkan supremasi sipil.
    Mereka menilai, penegakan hukum pidana seharusnya menjadi ranah lembaga sipil seperti kepolisian dan kejaksaan, bukan militer.
    “Keterlibatan militer dalam proses penyidikan perkara pidana—termasuk pidana keamanan dan ketahanan siber—tidak hanya bertentangan dengan konstitusi dan UU TNI, tetapi juga mengancam kebebasan sipil dan demokrasi,” ucap Koalisi.
    Koalisi juga menilai, jika pasal tersebut tetap dipertahankan, hal itu bisa membuka ruang bagi praktik militerisasi di ruang siber.
    Dalam pandangan koalisi, rumusan yang melibatkan TNI dalam penegakan hukum siber menunjukkan adanya langkah sistematis menuju militerisasi ruang siber.
    Mereka menyoroti bahwa sejak revisi Undang-Undang TNI yang menambahkan tugas operasi militer selain perang, aspek pertahanan siber semakin luas tanpa kejelasan batasan antara ancaman pertahanan dan ancaman hukum.
    Menurut mereka, tugas pertahanan siber semestinya fokus pada tindakan defensif, baik aktif maupun pasif, untuk melindungi aset dan sistem pertahanan negara, bukan untuk melakukan penegakan hukum.
    Koalisi juga menyinggung soal akuntabilitas hukum jika TNI dilibatkan dalam penyidikan kasus siber.
    Hingga kini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum direvisi.
    Hal itu berarti, anggota TNI yang diduga melanggar hukum, termasuk di bidang keamanan siber, masih akan diadili di peradilan militer.
    “Akibatnya, setiap pelanggaran pidana, baik pidana militer maupun pidana umum, termasuk pidana keamanan dan ketahanan siber, yang dilakukan oleh anggota TNI, penuntutannya harus melalui peradilan militer,” tulis Koalisi.
    Koalisi menilai kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan atau
    abuse of power
    karena belum ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai di luar sistem militer.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden beri santunan kepada keluarga prajurit yang gugur jelang HUT TNI

    Presiden beri santunan kepada keluarga prajurit yang gugur jelang HUT TNI

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Jakarta, Kamis, memberikan santunan kepada keluarga prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugasnya menjelang peringatan HUT ke-80 TNI.

    Tiga prajurit TNI, yaitu almarhum Praka (Mar) Zainal Muttaqin, Kelasi Dua (Kld) Pom. Lingga Surya Permana, dan Pratu Johari Alfarizi gugur dalam tiga lokasi dan waktu terpisah dalam rangkaian acara dan latihan menjelang peringatan HUT ke-80 TNI.

    Seskab Teddy mendatangi langsung keluarga almarhum Praka (Mar) Zainal Muttaqin dan Kld Pom. Lingga Surya di Wisma Elang Laut, Jakarta, Kamis, dan menyampaikan ucapan duka kepada keluarga. Di Wisma Elang Laut, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dan Seskab Teddy Indra Wijaya, didampingi oleh Panglima Korps Marinir TNI AL Letnan Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi, menyerahkan santunan dari Presiden Prabowo itu kepada keluarga dua prajurit TNI AL yang gugur, yaitu Praka (Mar) Zainal Muttaqin dan Kld. Pom. Lingga Surya Permana.

    Teddy, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan santunan yang sama juga diberikan oleh Presiden Prabowo kepada keluarga Pratu Johari Alfarizi, prajurit Kostrad yang juga jujur saat menjalankan tugasnya setelah kegiatan geladi upacara peringatan HUT ke-80 TNI.

    Di Wisma Elang Laut, KSAL Laksamana Ali menyampaikan santunan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap keluarga besar TNI, khususnya para prajurit yang telah berjuang dengan penuh dedikasi. KSAL melanjutkan semangat, pengabdian, dan pengorbanan para prajurit yang gugur terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus TNI.

    Dalam kesempatan yang sama, Panglima Korps Marinir Letjen TNI (Mar) Endi juga menyampaikan ucapan duka kepada keluarga, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga prajurit yang ditinggalkan. Endi kemudian menegaskan Korps Marinir TNI AL terus melanjutkan pengabdian dengan semangat juang yang tinggi dalam menjaga kedaulatan bangsa.

    Tidak hanya santunan dari Presiden, keluarga tiga prajurit TNI yang gugur itu juga mendapatkan santunan dari PT Asabri (Persero), dan dari beberapa bank untuk keluarga. Santunan itu secara simbolis diserahkan kepada keluarga oleh Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Laksamana Madya TNI Hersan, yang mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Aula Selasar Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

    “Atas nama keluarga besar Tentara Nasional Indonesia, kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya saudara-saudara kita yang telah memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” kata Laksdya Hersan kepada keluarga para prajurit.

    “Saya sungguh memahami bahwa tidak ada kata-kata yang cukup untuk menghapus kesedihan Bapak dan Ibu alami saat ini. Namun, percayalah bahwa almarhum telah meninggalkan warisan terbaik, yaitu nama baik, kehormatan, dan kebanggaan bagi keluarga, kesatuan, serta Negara,” sambung Hersan.

    Santunan yang diterima oleh keluarga para prajurit itu sekitar Rp350 juta lebih untuk per keluarga, ditambah dengan tali asih sebesar Rp10 juta untuk per keluarga dari dua bank Himbara dan satu bank daerah.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI sebut Praka Zaenal sempat bertabrakan di udara sebelum meninggal

    TNI sebut Praka Zaenal sempat bertabrakan di udara sebelum meninggal

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Adianzah menjelaskan Praka Zaenal Mutaqim, prajurit yang meninggal dalam insiden sailing pass HUT TNI di Teluk Jakarta, Kamis (2/10) sempat mengalami tabrakan di udara dengan penerjun lain ketika terjun payung dalam simulasi operasi Rubber Duck Operation (RDO).

    “Proses pada pada saat exit dari pesawat kemudian opening parasut, kemudian terjadilah tabrakan,” kata Freddy saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

    Freddy menilai tabrakan tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor, dari mulai kondisi angin saat terjun payung hingga permasalahan teknis di penerjunan dan pembukaan parasut.

    Usai tertabrak, lanjut Freddy, Praka Zaenal masih sempat membuka parasut hingga akhirnya mendarat di permukaan laut. Namun demikian, kondisi Zaenal saat mendarat dalam keadaan setengah sadar.

    “Kondisi pada saat itu sadar tapi memang kondisi yang mengigau seperti itu,” jelas Freddy.

    Zaenal pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto untuk menjalani perawatan medis. Zaenal pun dinyatakan meninggal dua hari kemudian, tepatnya Sabtu (4/10).

    Berkaca dengan peristiwa itu, Freddy memastikan jajarannya akan mengevaluasi seluruh rangkaian cara HUT TNI, termasuk sistem keselamatan prajurit.

    Dengan adanya evaluasi ini, Freddy berharap HUT TNI tahun depan dapat berjalan lebih baik dan tidak memakan korban jiwa.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lokasi dan Kendala Lapangan dalam HUT TNI Akan Dievaluasi Nasional 9 Oktober 2025

    Lokasi dan Kendala Lapangan dalam HUT TNI Akan Dievaluasi Nasional 9 Oktober 2025

    Lokasi dan Kendala Lapangan dalam HUT TNI Akan Dievaluasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – TNI memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI yang digelar di kawasan Monas dan Teluk Jakarta pada 5 Oktober 2025.
    Evaluasi mencakup aspek perencanaan, penyiapan, hingga pelaksanaan kegiatan, termasuk kemungkinan perubahan lokasi dan kendala lapangan untuk tahun berikutnya.
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan, evaluasi dilakukan langsung sehari setelah peringatan HUT ke-80 TNI, menyusul sejumlah catatan, termasuk insiden gugurnya dua prajurit saat persiapan kegiatan.
    “Kemudian evaluasi lain ya terkait dengan lokasi pelaksanaan, kemudian beberapa kendala-kendala di lapangan yang diharapkan nanti pada saat HUT berikutnya bisa kita laksanakan lebih baik lagi, meminimalkan kecelakaan sehingga bisa berjalan baik,” kata Freddy, saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/10/2025).
    Untuk pelaksanaan HUT ke-81 TNI tahun depan, Mabes TNI masih membuka kemungkinan perubahan lokasi dan konsep acara.
    Menurut Freddy, setelah dua kali digelar di Monas, pimpinan TNI menimbang opsi menampilkan kekuatan, misalnya di laut.
    Hal itu, kata Freddy, juga pernah dilaksanakan sebelumnya di Pelabuhan Perak, Surabaya, atau di Cilegon pada tahun-tahun sebelumnya.
    “Hanya memang dengan dua kali pelaksanaan di Monas mungkin nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain masukan-masukan lain terkait dengan lokasi. Kemudian tampilan-tampilan mungkin di Monas lebih kuat, apa itu, kekuatan darat yang ditampilkan di situ mungkin ada keinginan pimpinan untuk menampilkan di mana,” ujar dia.
    “Di media laut ataupun kekuatan lautnya ditampilkan, ditonjolkan seperti yang beberapa tahun lalu di Perak ya kan, ataupun di Cilegon ya kan, beberapa kali kita di laut juga bisa,” tambah dia.
    Freddy menuturkan, seluruh demonstrasi keterampilan militer yang ditampilkan dalam rangkaian HUT TNI memang berisiko tinggi.
    Mulai dari
    sailing pass
    puluhan kapal perang, atraksi udara menggunakan pesawat dan helikopter, hingga latihan tempur laut.
    “Tapi memang mengingat semua aksi unjuk keterampilan kemampuan prajurit itu memiliki tingkat risiko tinggi,” tutur Freddy.
    Diberitakan sebelumnya, TNI kehilangan dua prajuritnya dalam dua kejadian terpisah yang masih terkait dengan persiapan dan pelaksanaan kegiatan HUT ke-80 TNI.
    Korban pertama adalah Prajurit Kepala Marinir (Praka Mar) Zaenal Mutaqim, personel Detasemen Intai Para Amfibi 1 (Denipam 1) Korps Marinir.
    Dia meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat melaksanakan penerjunan Rubber Duck Operations (RDO), di Teluk Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan, insiden terjadi ketika Praka Zaenal mengalami kendala pada saat pembukaan parasut.
    “Insiden tersebut terjadi saat Praka Mar Zaenal Mutaqim mengalami kecelakaan di udara saat proses
    opening parachute
    . Parasut tetap mengembang hingga mendarat di air. Tim pengaman segera mengevakuasi dan membawanya ke RSPAD Gatot Subroto,” kata Tunggul, kepada Kompas.com, Minggu (5/10/2025).
    Meski sempat sadar dan mendapat perawatan intensif selama dua hari, Praka Zaenal akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu (4/10/2025) pukul 03.01 WIB.
    Sementara itu, korban kedua adalah Prajurit Satu (Pratu) Johari Alfarizi, anggota Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat (Kostrad).
    Johari meninggal dunia setelah terjatuh dari atas tank di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10/2025) malam.
    “Betul. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun,” kata Pangkostrad Letjen Mohammad Fadjar, kepada wartawan, Senin (6/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TNI sebarkan seragam dinas baru ke seluruh prajurit secara bertahap

    TNI sebarkan seragam dinas baru ke seluruh prajurit secara bertahap

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Freddy Ardianzah memastikan pihaknya akan menyebarkan seragam dinas baru berwarna sage green secara bertahap ke seluruh prajurit.

    Hal tersebut menurut Freddy, harus dilakukan lantaran saat ini beberapa prajurit TNI masih menggunakan segaram lama bercorak malvinas dalam menjalankan tugas.

    “Sebagai sebuah keputusan pimpinan bahwa itu nanti akan menjadi pakaian dinas lapangan terbaru dari TNI, akan didistribusikan,” kata Freddy saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

    Freddy mengaku, sejauh ini pihaknya baru menyebarkan seragam tersebut secara terbatas, terutama kepada pasukan dan pejabat tinggi yang mengikuti perayaan HUT ke-80 TNI beberapa hari lalu.

    Ke depan, dia memastikan seluruh pejabat tinggi, menengah hingga prajurit di lapangan akan mengenakan seragam baru demi menciptakan kesan keseragaman, disiplin dan kekompakan dalam bertugas.

    Sebelumnya, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menjelaskan penggantian seragam pakaian dinas lapangan (PDL) baru TNI dilakukan karena jenis loreng yang sudah sangat lama, yakni Loreng Malvinas dari tahun 1982.

    “Dari segi vegetasinya juga, dengan loreng dan warna yang baru ini kalau kami masuk ke hutan dan sebagainya, ini lebih tersamar,” ucap Tandyo saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    Adapun seragam baru tersebut memiliki loreng yang lebih kecil dengan warna hijau yang lebih muda dibanding PDL lama. Tandyo membeberkan nantinya semua matra TNI akan menggunakan seragam tersebut.

    Dia menuturkan perubahan warna ataupun loreng pada PDL TNI pun telah seiring dengan keputusan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    “Keputusan Panglima-nya sudah keluar pada 27 September 2025 kemarin,” tuturnya.

    Untuk itu, dia mengatakan beberapa pejabat TNI sudah mulai memakai seragam tersebut, di antaranya dirinya bersama Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.