TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggunakan uang pribadi Presiden RI Prabowo Subianto.
Rocky Gerung melihat adanya kehati-hatian penyelenggara MBG terkait ketersediaan bahan mentah untuk mengolah makanan bergizi gratis tersebut.
Kemudian persoalaan distribusi serta daya sanggup APBN untuk membiayai program andalan Presiden Prabowo Subianto.
Terlebih Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis dapat mencapai Rp 420 triliun hingga Desember 2025.
Saat ini, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 71 triliun untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut sampai Juni 2025.
“Kalau kebijakan itu menyangkut semacam uji coba yang akan permanen itu kan Pak Prabowo jadikan MBG sebagai andalan legitimasi beliau. Jadi kalau proyek yang populis ini batal Itu artinya akan ada hukuman sosial pada pemerintah hari ini,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Selasa (14/1/2025).
Rocky Gerung mengandaikan bila penerima bantuan MBG ini harus tersebar secara merata maka terdapat permasalahan sumber makanan.
Selain itu, Rocky juga mengungkapkan adanya kritik yang dilayangkan publik semisal menu makanan dianggap kurang memenuhi standar gizi.
Tak hanya, anggaran proram tersebut yang akan habis pada bulan Juni 2025, Rocky juga menyoroti efek paradoks terkait Makanan Bergizi Gratis dapat berdampak pada tutupnya warung sekitar sekolah.
“Enggak ada lagi pelanggan anak-anak yang biasanya jajan mungkin. Ya jajan yang kurang sehat memang tetapi impact pada pedagang di sekitar sekolah juga segera harus diantisipasi,” katanya.
Mengenai anggaran program MBG yang berasal dari kantong Presiden Prabowo Subianto, Rocky menyebut akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi program skala nasional ini bisa berhenti suatu waktu.
KLIK SELENGKAPNYA: Ucapan Effendi Simbolon Dinilai Membuat Perang Terbuka Presiden ke-7 RI Jokowi Vs PDIP berlanjut. Pengamat Nilai Effendi Mantap Jika Masih kader PDIP.
“Karena tidak mungkin seluruh pembiayaan itu harus diandalkan sementara lewat pinjaman ersonal bagaimanapun uang Pak Prabowo itu walaupun sebanyak apapun tapi itu bukan bagian dari APBN,” katanya.
“Jadi sekali lagi ini yang jadi jadi pertaruhan apakah dana itu tercukupi dan kita selalu ingin terangkan bahwa soal makan siang ini kan sebetulnya itu tindakan voluntaristik itu Jadi kalau kemudian mulai dibuka semacam dompet-dompet di daerah itu juga harus dibaca di dalam upaya untuk menyelesaikan janji secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya,” sambungnya.
Rocky juga menyebutkan kelangsungan program tersebut juga terancam meskipun terdapat sumbangan dari pengusaha atau pemerintah daerah.
“Dana-dana sosial dari para perusahaan atau para pengusaha ini kan mesti mereka hitung jadi sekali lagi kita anggap aja bahwa agak tergesa-gesa memang makan siang ini tetapi konsekuensinya memang harus diambil karena ini janji utama dari Presiden Probowo ketika kampanye,” katanya.
Menurut Rocky, pemerintah harus melakukan audit eksternal terhadap program tersebut.
Hal itu dilaukan agar program tersebut bisa dievaluasi secara komprehensif. Ia pun menyarankan agar pemerintah menampung seluruh kritik dari publik.
Kritik itu bertujuan untuk kelangsungan program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, Rocky juga mengingatkan komunikasi politik yang harus dilakukan sejumlah menteri.
“Tolong beri kami masukan sekeras-kerasnya jadi elemen-elemen ini yang mestinya diajukan dalam sistem yang terbuka demokratis itu harusnya kritik dari orang tua murid, kritik dari pedagang-pedagang yang juga merasa mereka kehilangan pendapatan karena makan siang itu membatalkan jajan anak-anak,” katanya.
Rocky juga menyarankan agar pemerintah menerima masukan dari orangtua murid yang anaknya menerima program tersebut. Pasalnya, kata Rocky, mungkin terdapat orangtua yang menerima keluhan anaknya yang tidak terbiasa menkonsumsi menu makanan itu.
“mungkin tidak biasa dengan pencernaan baru karena dia lebih suka jajan daripada dikasih makan siang. Jangan-jangan orang tua juga menganggap bahwa anak saya itu justru tersiksa secara psikologis karena harus makan sesuatu yang baunya mungkin tidak akrab bagi anak-anak itu dan potensi anak itu menolak muntah atau mengalami mual,” katanya.
Respon Gerindra
Sedangkan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini tidak menjadi masalah.
Dasco menegaskan bahwa program tersebut masih dalam tahap uji coba, dan penggunaan dana pribadi dimaksudkan untuk menghindari pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Karena kita ingin agar begitu APBN turun, program bisa berjalan lancar tanpa ada pemborosan. Di beberapa titik, ini adalah uji coba, belum program resmi. Jadi menurut saya, tidak ada masalah jika dana pribadi digunakan untuk itu,” ujar Dasco dikutip dari laman resmi Gerindra.
Dasco juga menegaskan bahwa Prabowo tidak sepenuhnya menggunakan dana pribadi untuk mendanai program ini. Sebagian dana berasal dari para pendukung dan simpatisan yang ingin berkontribusi dalam program makan bergizi gratis.
“Tidak semua dana program ini berasal dari Pak Prabowo. Uji coba yang dilakukan di beberapa daerah juga melibatkan swadaya dari para pendukung dan simpatisan program ini,” jelas Dasco.
“Jika itu dalam batas kemampuan, tidak perlu pinjam, banyak yang gotong-royong untuk mendukung program ini,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), menyebut Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, tengah mengupayakan tambahan anggaran mulai Juli 2025.
“Kalau ditambah Rp 140 triliun mulai Juli, seluruh anak bisa mendapatkan makanan,” katanya.
“Jadi totalnya sekitar Rp 210 triliun. Kalau dari Januari sampai Desember penuh, ya lebih dari Rp 420 triliun. Bayangkan belanja makanan sebesar itu,” lanjut Zulkifli.
Ia juga meminta seluruh pihak terkait bekerja keras untuk memastikan keberhasilan program tersebut.
“Kalau kita tidak kerja keras sekarang, bagaimana soal telur, beras, ikan? Kita ini sebetulnya malu, sudah tertinggal jauh dari Thailand dan Vietnam,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) di Kendari, Sulawesi Tenggara masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Hasan program MBG di Kendari menggunakan sisa uang uji coba program yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” kata Hasan kepada wartawan Senin, (6/1/2024).
Namun, kata Hasan, setelah uang sisa uji coba habis, maka program MBG di Kendari akan menggunakan dana yang bersumber dari APBN.
“Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN,” katanya.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafidz menegaskan, anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap Rp10.000 per porsi meskipun menu setiap daerah berbeda.
“Sama. Jadi tetap anggarannya sama. Hanya untuk menu makanan kita sesuaikan. Termasuk juga lidah anak-anaknya mungkin beda ya di daerah apa. Mereka lebih suka makan apa dan lain-lain,” ujar Meutya usai meninjau program MBG di SDN Cilangkap 5 Depok Jawa Barat.
Meutya bilang, menu program MBG ini nantinya akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak setiap wilayah. Hal itu juga sejalan dengan kearifan lokal dari daerah tersebut sebab program MBG ini turut melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Jadi Indonesia ini ragam masakannya juga banyak. Dari Sabang sampai Merauke. Kita enggak mau paksakan satu rasa untuk seluruh anak-anak di Indonesia,” ujar dia.
“Jadi memang ini salah satu yang kita dorong. Untuk memang berbeda untuk kearifan lokal di daerah sesuai,” sambungnya. (TribunJakarta/Tribunnews.com/Wartakota)
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
