kab/kota: Cilandak Barat

Jakarta –

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta melakukan perjanjian pinjam pakai barang milik negara. Objek dalam perjanjian pinjam pakai ini adalah barang milik negara (BMN) Sekretariat Jenderal MPR berupa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai Puskesmas Pembantu Kelurahan Cilandak Barat.

Perjanjian pinjam pakai barang milik negara ini ditandatangani Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah dan Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, di Ruang Delegasi, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, hari ini.

Adapun tanah dan bangunan yang dipinjamkan dengan rincian tanah seluas 269 m2 dan bangunan seluas 50 m2.

Siti Fauziah mengungkapkan pemanfaatan BMN milik MPR yang berlokasi di Komplek MPR Cilandak Barat, pada awalnya digunakan sebagai Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) berdasarkan Keputusan Sekretaris Umum MPRS No. 081/7SM/71 tentang Pinjaman Guest-House Pimpinan MPRS untuk Madrasah dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA).

“BKIA ini kemudian beralih fungsi menjadi Puskesmas Pembantu Kelurahan Cilandak Barat. Keberadaan Puskemas Pembantu tentu sangat membantu keluarga besar pegawai Sekretariat Jenderal MPR dan warga yang tinggal di kelurahan Cilandak Barat,” ujar Siti Fauziah dalam keterangannya, Kamis (6/11/2025).

Namun, lanjut Siti Fauziah, aset tanah dan bangunan milik MPR yang digunakan sebagai Puskesmas tersebut tercatat pula sebagai aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Temuan lainnya adalah penggunaan BMN milik MPR oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak disertai dengan perjanjian pemanfaatan berupa pinjam pakai antara Sekretariat Jenderal MPR RI dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perjanjian tersebut merupakan syarat tertib administrasi dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMN yang efisien, efektif dan optimal.

“Karena itu, penandatanganan perjanjian pinjam pakai yang kita laksanakan hari ini merupakan tindak lanjut dari temuan BPK, yang sejak tahun 2020 terus menjadi temuan, dan terus terang cukup mengganggu Sekretariat Jenderal MPR dalam pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian. Saya bersyukur, berkat niat baik kita bersama, pada hari ini kita dapat menuntaskan persoalan yang selama ini selalu saja menjadi temuan BPK,” sebutnya.

“Kesepakatan ini tentu saja tidak kaku. Jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum tersedia tempat yang baru guna melanjutkan pelayanan terhadap masyarakat, pintu kami selalu terbuka untuk mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai, sesuai dengan prosedur yang telah disepakati dalam perjanjian pinjam pakai,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Jakarta Marullah Matali mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal yang telah memberikan kesempatan memanfaatkan tanah dan bangunan untuk Puskesmas.

“Ini sangat bermakna dan bermanfaat sekali bagi masyarakat di sekitar Komplek MPR Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak. Warga masyarakat di situ memang betul-betul membutuhkan fasilitas Puskesmas,” ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta, kata Marullah Matali, berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagai sebuah basic need, kebutuhan dasar masyarakat.

“Sejak tahun 1971 Pemprov DKI Jakarta sudah bekerjasama dengan MPR RI untuk dapat memanfaatkan aset lahan dan bangunannya sebagai Balai Kesehatan Ibu dan Anak, yang kemudian menjadi Puskesmas Pembantu di Cilandak Barat,” tuturnya.

Marullah Matali menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang diberikan MPR RI dalam memastikan tersedianya pelayanan kesehatan yang baik dan memadai bagi masyarakat di Kelurahan Cilandak Barat.

“Harapan kami, MPR dapat melanjutkan kerjasama atas pemanfaatan aset lahan dan bangunan sebagai Puskesmas Pembantu dalam rangka menunjang pelayanan publik di bidang Kesehatan bagi masyarakat sekitar,” katanya.

(anl/ega)