Xcloud.id

kab/kota: Cilacap

  • Pemprov Jateng: Realisasi investasi sudah 58,19 persen dari target

    Pemprov Jateng: Realisasi investasi sudah 58,19 persen dari target

    Semarang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa realisasi investasi di wilayah tersebut sampai semester pertama tahun ini sudah mencapai Rp45,58 triliun atau 58,19 persen dari target.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng Sakina Rosellasari, di Semarang, Rabu, mengatakan bahwa penanaman modal asing (PMA) masih mendominasi.

    Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi Gubernur Jateng Ahmad Luthfi yang menerima audiensi dari Chief Operating Officer Integrated Urban Solutions Sembcorp Industries Ltd Gareth Wong.

    Sakina menyebutkan bahwa investasi PMA masih mendominasi dengan nilai Rp25,63 triliun atau 56 persen, sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp19,95 triliun atau 44 persen.

    Menurut dia, Singapura menjadi negara dengan investasi terbesar di Jateng dengan nilai Rp15,87 triliun, sedangkan Kendal termasuk dalam lima besar lokasi primadona investasi dengan angka menyentuh Rp5,73 triliun.

    “Potensi jangka panjang investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal dapat menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja,” katanya.

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan terima kasih atas kerja sama dari Sembcorp Industries dan PT Jababeka Jawa Tengah yang sudah berkontribusi dalam pengembangan Kawasan Industri Kendal hingga saat ini.

    Ke depan, lanjut dia, Kawasan Industri Kendal akan diperluas, sedangkan sejumlah wilayah seperti di Cilacap dan Kebumen tercatat sudah menyiapkan lahan peruntukan kawasan industri.

    “Kemarin seluruh kepala daerah di Jawa Tengah sudah dikumpulkan untuk membuat kawasan industri mengingat potensinya yang masih besar,” katanya.

    Sementara itu, Chief Operating Officer Integrated Urban Solutions Sembcorp Industries Ltd Gareth Wong menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Jateng terhadap investasi.

    Sembcorp Industries Ltd merupakan perusahaan yang berpusat di Singapura, dan telah menjadi mitra strategis dengan prioritas pembangunan industri, energi, dan kawasan berkelanjutan Jateng, khususnya terkait pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri Kendal (KIK) mulai tahun 2016.

    “Kami berdiskusi dengan baik tentang investasi di Kendal dan merayakan keberhasilan kami sejauh ini. Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Jawa Tengah atas dukungan kuat yang diberikan,” katanya.

    Ia berharap dukungan Gubernur Jateng dalam pengembangan Kawasan Industri Kendal terus meningkatkan investasi di kawasan tersebut.

    Menurut dia, potensi pengembangan industri di Jateng masih cukup besar, seperti di Kawasan Industri Kendal, apalagi ada beragam industri yang berkembang di sana seperti tekstil, elektronik, panel surya, dan bahan baku baterai.

    “Saya pikir ini terus menarik berbagai investasi, dan banyak investasi asing juga tertarik di area ini,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Jateng: Realisasi investasi sudah 58,19 persen dari target

    Pemprov Jateng: Realisasi investasi sudah 58,19 persen dari target

    Semarang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa realisasi investasi di wilayah tersebut sampai semester pertama tahun ini sudah mencapai Rp45,58 triliun atau 58,19 persen dari target.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng Sakina Rosellasari, di Semarang, Rabu, mengatakan bahwa penanaman modal asing (PMA) masih mendominasi.

    Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi Gubernur Jateng Ahmad Luthfi yang menerima audiensi dari Chief Operating Officer Integrated Urban Solutions Sembcorp Industries Ltd Gareth Wong.

    Sakina menyebutkan bahwa investasi PMA masih mendominasi dengan nilai Rp25,63 triliun atau 56 persen, sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp19,95 triliun atau 44 persen.

    Menurut dia, Singapura menjadi negara dengan investasi terbesar di Jateng dengan nilai Rp15,87 triliun, sedangkan Kendal termasuk dalam lima besar lokasi primadona investasi dengan angka menyentuh Rp5,73 triliun.

    “Potensi jangka panjang investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal dapat menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja,” katanya.

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan terima kasih atas kerja sama dari Sembcorp Industries dan PT Jababeka Jawa Tengah yang sudah berkontribusi dalam pengembangan Kawasan Industri Kendal hingga saat ini.

    Ke depan, lanjut dia, Kawasan Industri Kendal akan diperluas, sedangkan sejumlah wilayah seperti di Cilacap dan Kebumen tercatat sudah menyiapkan lahan peruntukan kawasan industri.

    “Kemarin seluruh kepala daerah di Jawa Tengah sudah dikumpulkan untuk membuat kawasan industri mengingat potensinya yang masih besar,” katanya.

    Sementara itu, Chief Operating Officer Integrated Urban Solutions Sembcorp Industries Ltd Gareth Wong menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Jateng terhadap investasi.

    Sembcorp Industries Ltd merupakan perusahaan yang berpusat di Singapura, dan telah menjadi mitra strategis dengan prioritas pembangunan industri, energi, dan kawasan berkelanjutan Jateng, khususnya terkait pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri Kendal (KIK) mulai tahun 2016.

    “Kami berdiskusi dengan baik tentang investasi di Kendal dan merayakan keberhasilan kami sejauh ini. Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Jawa Tengah atas dukungan kuat yang diberikan,” katanya.

    Ia berharap dukungan Gubernur Jateng dalam pengembangan Kawasan Industri Kendal terus meningkatkan investasi di kawasan tersebut.

    Menurut dia, potensi pengembangan industri di Jateng masih cukup besar, seperti di Kawasan Industri Kendal, apalagi ada beragam industri yang berkembang di sana seperti tekstil, elektronik, panel surya, dan bahan baku baterai.

    “Saya pikir ini terus menarik berbagai investasi, dan banyak investasi asing juga tertarik di area ini,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komut Pertamina meminta RDMP Kilang Balikpapan segera dituntaskan

    Komut Pertamina meminta RDMP Kilang Balikpapan segera dituntaskan

    Saya sampai sekarang masih kecewa. RDMP di Balikpapan yang janjinya akhir tahun akan diresmikan oleh Pak Presiden, sampai sekarang masih batuk-batuk.

    Cilacap, Jawa Tengah (ANTARA) – Komisaris Utama dan Independen Pertamina Mochammad Iriawan meminta proyek Revamping Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, segera dituntaskan agar dapat diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada akhir tahun 2025.

    “Saya sampai sekarang masih kecewa. RDMP di Balikpapan yang janjinya akhir tahun akan diresmikan oleh Pak Presiden, sampai sekarang masih batuk-batuk,” ujar Iwan, sapaan akrab Iriawan, dalam acara Jejak Keberlanjutan Series, di Kilang Cilacap, Jawa Tengah, Rabu.

    Padahal, kata dia lagi, seharusnya RDMP di Balikpapan sudah tuntas pada September atau Oktober.

    Oleh karena itu, untuk mempercepat proyek RDMP Balikpapan, Iwan menugaskan Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono untuk segera bertandang ke Balikpapan dan meminta percepatan penyelesaian proyek.

    “Bapak Agung, tolong berangkat ke sana. Tekan lagi mereka di Kilang Balikpapan, kapan mau selesai? Dari tahun ke tahun begitu saja, kita malu,” ujar Iwan.

    Ia menegaskan berulangkali bahwasanya penyelesaian proyek RDMP Balikpapan adalah bagian penting dari upaya Pertamina untuk mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya soal ketahanan energi.

    “Beliau (Presiden) bicara berapi-api bahwa 2030 kita bisa swasembada energi. Oleh sebab itu, Pertamina harus punya peta jalan untuk bisa mencapai target Net Zero Emission,” kata Iwan lagi.

    Sebelumnya, Senior Officer I Media Communication PT Pertamina (Persero) Bagja Mahendra mengatakan, pihaknya optimistis proses pembangunan proyek RDMP Balikpapan bisa rampung pada kuartal IV (Q4) 2025.

    Per pekan pertama Agustus 2025, PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) mencatat progres proyek kilang ini telah mencapai 96,15 persen.

    Lebih lanjut, Bagja mengatakan KPB pun kini tengah mempercepat progres pembangunan, seperti penyelesaian scope secondary process unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC), RFCC-LPG, Propylene Recovery Unit (PRU), dan fasilitas pendukungnya.

    PT KPB menargetkan RFCC dapat selesai dan bisa beroperasi pada November tahun ini.

    RDMP, yang memiliki nilai proyek sebesar 7,4 miliar dolar AS, diharapkan bisa meningkatkan kapasitas pengolahan crude atau produksi kilang menjadi 360 ribu barel per hari (kbpd) dari yang sebelumnya 260 kbpd.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Garuda Indonesia disebut berencana pakai avtur dari minyak jelantah

    Garuda Indonesia disebut berencana pakai avtur dari minyak jelantah

    Cilacap, Jawa Tengah (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) mengungkapkan telah menjalin komunikasi dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ihwal ketertarikan maskapai penerbangan itu menggunakan Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur ramah lingkungan yang berbahan baku minyak jelantah sebagai bahan bakar.

    “Sudah ada beberapa maskapai penerbangan yang berkomunikasi dengan Dirut Pelita Air, termasuk Garuda,” ucap Komisaris Utama dan Independen Pertamina Mochammad Iriawan di sela-sela acara Jejak Keberlanjutan Series di Kilang Cilacap, Jawa Tengah, Rabu.

    Keberhasilan uji coba penerbangan Pelita dari Jakarta menuju Denpasar, Bali, dinilai menunjukkan keandalan avtur berbahan baku minyak jelantah tersebut.

    Iwan, sapaan akrab Iriawan, menyampaikan inovasi avtur berbahan baku minyak jelantah merupakan upaya Pertamina melakukan dekarbonisasi.

    Ia pun berusaha agar pasokan bahan baku berupa minyak jelantah aman dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan memerintahkan jajarannya untuk membuka lebih banyak lagi stasiun pengumpulan minyak jelantah.

    Saat ini, terdapat 35 SPBU yang menerima minyak jelantah dari masyarakat. Iwan memberi arahan agar jumlah SPBU yang menerima minyak jelantah dapat ditambah.

    “Kami sudah melihat beberapa SPBU mengumpulkan minyak jelantah, dan saya meminta kepada manajemen untuk bisa menambah (titik pengumpulan),” kata Iwan.

    Terkait ketertarikan Garuda untuk menggunakan avtur yang ramah lingkungan, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa sebelumnya Garuda sudah menguji coba avtur ramah lingkungan yang berbahan baku minyak kelapa sawit.

    “Nanti kami tunggu, kalau pemerintah mulai mengikuti regulasi internasional, misalnya sudah ada kewajiban sekian persen di SAF (avtur ramah lingkungan), tentu itu akan menjadi peluang juga untuk Pertamina sebagai pemasok utama SAF,” kata Fadjar.

    Untuk diketahui, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) berencana untuk memperluas produksi Pertamina Sustainable Aviation Fuel (PertaminaSAF) atau avtur yang diolah dari bahan baku Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah.

    “Ke depan, PertaminaSAF juga akan diujicobakan untuk diproduksi di Kilang Dumai dan Kilang Balongan,” ujar Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman.

    Saat ini, avtur dari minyak jelantah tersebut hanya diproduksi di Kilang Cilacap, Jawa Tengah. Adapun kapasitas produksi avtur dari minyak jelantah tersebut sebesar 8.700 barel per hari.

    Pertamina juga telah melakukan penerbangan komersial perdana maskapai Pelita Air menggunakan PertaminaSAF dengan rute Jakarta-Denpasar pada Rabu (20/8).

    Menurut Taufik, penerbangan itu bukan sekadar perjalanan udara biasa, melainkan tanda transisi energi yang semakin nyata di Indonesia.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina berencana mengekspor avtur dari minyak jelantah

    Pertamina berencana mengekspor avtur dari minyak jelantah

    Tentunya harganya nanti harus bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Yang jelas, di ASEAN ini kita yang pertama (mengolah minyak jelantah jadi avtur).

    Cilacap, Jawa Tengah (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) berencana mengekspor Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur ramah lingkungan yang berbahan baku minyak jelantah.

    “Kami akan komunikasikan (rencana ekspor) nanti, untuk bisa menjajaki ekspor. Kalau sudah melihat hasil daripada SAF kita, pasti negara lain akan melirik (SAF) kita,” ujar Komisaris Utama dan Independen Pertamina Mochammad Iriawan dalam acara Jejak Keberlanjutan Series, di Kilang Cilacap, Jawa Tengah, Rabu.

    Iwan, sapaan akrab Iriawan, belum merinci negara mana saja yang akan menjadi sasaran ekspor dari avtur berbahan minyak jelantah tersebut.

    Meskipun demikian, Iwan berpesan agar harga dari avtur berbahan baku minyak jelantah dapat bersaing dengan harga avtur lainnya di kawasan Asia Tenggara.

    “Tentunya harganya nanti harus bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Yang jelas, di ASEAN ini kita yang pertama (mengolah minyak jelantah jadi avtur),” kata Iwan.

    VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa hal-hal terkait penggunaan avtur berbahan minyak jelantah akan menyesuaikan kapasitas produksi.

    Saat ini, avtur dari minyak jelantah tersebut hanya diproduksi di Kilang Cilacap, Jawa Tengah. Adapun kapasitas produksi avtur dari minyak jelantah tersebut sebesar 8.700 barel per hari.

    “Jadi targetnya tentu selain untuk maskapai kami (Pelita), kami juga targetkan untuk ekspor,” ujar Fadjar.

    Fadjar juga menyampaikan penggunaan avtur dari minyak jelantah nantinya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar penerbangan internasional, sebab mengikuti standar yang sudah ditetapkan.

    Oleh karena itu, selain dipilih berdasarkan kesiapan teknis, Kilang Cilacap juga dipilih karena berlokasi dekat dengan bandara internasional, seperti Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, dan Bandara Ngurah Rai di Bali.

    “Karena untuk logistiknya juga supaya dekat ke bandara-bandara internasional, seperti Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai,” kata Fadjar.

    PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) berencana untuk memperluas produksi Pertamina Sustainable Aviation Fuel (PertaminaSAF) atau avtur yang diolah dari bahan baku Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah.

    “Ke depan, PertaminaSAF juga akan diujicobakan untuk diproduksi di Kilang Dumai dan Kilang Balongan,” ujar Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman.

    Pertamina juga telah melakukan penerbangan komersial perdana maskapai Pelita Air menggunakan PertaminaSAF dengan rute Jakarta-Denpasar pada Rabu (20/8).

    Menurut Taufik, penerbangan itu bukan sekadar perjalanan udara biasa, melainkan tanda transisi energi yang semakin nyata di Indonesia.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Delegasi Bangladesh pelajari efisiensi batu bara PLTU di Indonesia

    Delegasi Bangladesh pelajari efisiensi batu bara PLTU di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Delegasi Indonesia–Bangladesh Working Group on Energy meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumber Segara Primadaya (S2P) Cilacap, Jawa Tengah, untuk mempelajari pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia, termasuk penerapan teknologi dan efisiensi operasional.

    “Untuk teknologi ultra super kritis, bisa mencapai efisiensi penggunaan baru bara sekitar 40–42 persen. Dan untungnya, teknologi ultra super kritis (PLTU S2P Cilacap -red) adalah yang pertama di Indonesia,” ujar Direktur Teknik dan Operasi PT S2P Irvan Rahmat dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.

    Irvan mengatakan mereka telah mengembangkan teknologi ultra super critical (USC) yang menghasilkan efisiensi energi lebih tinggi, sehingga memerlukan lebih sedikit bahan bakar batu bara untuk menghasilkan jumlah listrik yang sama sekaligus mengurangi emisi.

    Dalam kesempatan tersebut, Director General Ministry of Foreign Affairs Bangladesh Nayem Uddin Ahmed mengatakan pemerintah Bangladesh dan Indonesia memiliki rencana pengembangan energi yang serupa, sehingga dirinya berharap akan ada bentuk kerja sama energi yang baru antarkedua belah pihak.

    “Kami sudah duduk bersama dan berbicara tentang masa depan kerja sama energi antara Bangladesh dan Indonesia. Jadi, ini baik bagi kami untuk memiliki bentuk kerja sama baru dalam energi, sektor ketenagalistrikan, terutama energi,” ujar Nayem.

    Nayem menjelaskan, mereka telah membentuk komite gabungan dalam rangka kerja sama bilateral Pemerintah Bangladesh dan Indonesia. Komite itu berangkat dari ketentuan Nota kesepahaman yang telah disepakati kedua belah pihak.

    Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Ministry of Power, Energy and Mineral Resources Bangladesh di Sektor Energi telah ditandatangani 4 September 2023 di Jakarta.

    Selain mengunjungi PLTU S2P Cilacap, Delegasi Indonesia dan Bangladesh, pada waktu yang sama juga mengunjungi PT Kilang Pertamina Internasional RU-IV Cilacap.

    Untuk diketahui, Indonesia dan Bangladesh berkomitmen untuk memperkuat kemitraan strategis dalam rangka mencapai ketahanan sektor energi di masing-masing negara Asia tersebut.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan Indonesia dan Bangladesh selama ini memiliki hubungan ekonomi yang erat, dengan nilai perdagangan bilateral pada 2024 mencapai 2,94 miliar dolar AS.

    Dari angka tersebut, ekspor batu bara Indonesia mendominasi dengan nilai 1,05 miliar dolar AS atau setara 13,2 juta ton.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pendaki Gunung Slamet Asal Jakarta Alami Hipotermia hingga Tak sadarkan Diri, Berakhir Dievakuasi

    Pendaki Gunung Slamet Asal Jakarta Alami Hipotermia hingga Tak sadarkan Diri, Berakhir Dievakuasi

     

    Liputan6.com, Cilacap – Seorang pendaki asal Jakarta mengalami hipotermia di Gunung Slamet dan terpaksa harus dievakuasi. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi pendaki atas nama Syayid Zahfat Murtado (26), warga Gambir, Jakarta. Pendaki tersebut dievakuasi dalam kondisi selamat pada hari Selasa, pukul 12.15 WIB, dan selanjutnya dibawa ke pos pendakian di Dukuh Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga.

    “Pendaki tersebut selanjutnya dibawa ke RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata, Purbalingga, untuk penanganan lebih lanjut,” kata Kepala Basarnas Cilacap M Abdullah.

    Abdullah juga mengatakan, informasi mengenai adanya seorang pendaki yang mengalami hipotermia hingga tidak sadarkan diri itu diterima Basarnas Cilacap dari salah seorang anggota keluarga korban, Alif, melalui saluran telepon pada hari Selasa (26/8/2025), pukul 02.15 WIB.

    Dalam hal ini, pendaki tersebut dilaporkan mengalami hipotermia dan tidak sadarkan diri saat berada di Pos 5 Jalur Pendakian Gunung Slamet via Bambangan sekitar pukul 01.00 WIB.

    Atas dasar informasi tersebut, pihaknya langsung memberangkatkan satu regu Basarnas dari KPP Cilacap serta Unit Siaga SAR Banyumas menuju lokasi kejadian.

    Sesampainya di Pos Pendakian Gunung Slamet, Dukuh Bambangan, pihaknya segera berkoordinasi dengan potensi SAR setempat dan mengirim tiga regu menuju Pos 5 Jalur Pendakian Gunung Slamet untuk melakukan pertolongan.

    “Tim membawa peralatan evakuasi serta perlengkapan medis untuk penanganan awal korban sebelum dibawa turun ke pos pendakian di Dukuh Bambangan,” katanya menjelaskan.

    Terkait dengan hal itu, Abdullah mengimbau para pendaki Gunung Slamet maupun gunung lainnya agar selalu memerhatikan kondisi cuaca, kesehatan, serta kelengkapan peralatan sebelum mendaki untuk meminimalkan risiko kecelakaan.

  • Terseret Dugaan TPPU Rp237 Miliar di Cilacap, Gus Yazid: Saya Siap Dipenjara Kalau Terbukti Korupsi

    Terseret Dugaan TPPU Rp237 Miliar di Cilacap, Gus Yazid: Saya Siap Dipenjara Kalau Terbukti Korupsi

    Liputan6.com, Jakarta – Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan oleh BUMD Kabupaten Cilacap yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah kian melebar. Tiga orang telah ditetapkan tersangka, yakni mantan Direktur PT Rumpun Sari Antan, Pj Bupati Cilacap, dan Komisaris PT Cilacap Segar Artha.

    Nama KH Ahmad Yazid atau Gus Yazid, turut terseret dalam pusaran kasus yang ditaksir meerugikan negara Rp237 miliar ini. Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya itu dimintai keterangan sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), lantaran ada aliran dana masuk ke rekeningnya.

    “Saya diminta keterangan oleh Kejati Jawa Tengah, termasuk aliran dana yang diberikan oleh Pak Andi yang ternyata Andi Nurhuda (AN), salah satu tersangka. Pak Andi yang memberikan uang tersebut untuk digunakan pengobatan gratis, saat itu saya menjadi tim pemenangan Presiden Prabowo,” ujarnya di Bekasi, Selasa (26/8/2025).

    Merasa namanya dicemari, Gus Yazid tidak terima dan menegaskan siap untuk melawan. Ia sangat yakin tidak terlibat dalam skandal TPPU. Gus Yazid, bahkan secara gamblang menyebut kasus ini kental dengan aroma politik. 

    “Sampai saat ini istana tidak menyanggah ucapan saya di media saat dimintai keterangan di Kejati Jawa Tengah,” ucapnya.

    Kerugian Rp237 Miliar Dibesar-besarkan

    Menurut Gus Yazid, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyatakan, bahwa transaksi jual beli lahan tersebut sah secara hukum. Karenanya, ia menilai narasi kerugian negara sebesar Rp237 miliar terlalu dibesar-besarkan.

    “Itu kan nilai pembelian lahan, bukan kerugian negara. Memang ada sebagian lahan yang belum bisa dikelola Pemda Cilacap hingga 2025 karena masih dikuasai Kodam (IV Diponegoro), tapi tidak seluruhnya,” jelasnya.

    “Dasarnya apa Kodam IV Diponegoro Jawa Tengah menguasai lahan tersebut? Banyak juga daerah lain yang mengaku seperti ini, tapi saat di sidang tidak memiliki keabsahannya, akhirnya kalah di pengadilan,” tegasnya.

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mendorong semua pihak terkait melakukan terobosan menghadapi berkembangnya modus operandi kejahatan pencucian uang. Satu hal yang terpenting adalah agar alat bukti transaksi keuangan digital dapat dijad…

  • Video: Strategi Bupati Cilacap Tingkatkan PAD Tanpa Bebani Rakyat

    Video: Strategi Bupati Cilacap Tingkatkan PAD Tanpa Bebani Rakyat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Kabupaten Cilacap tengah menyiapkan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat dengan pajak. Kontribusi industri di wilayah ini terhadap PAD tergolong relatif kecil, meski Cilacap merupakan salah satu pusat pengolahan, terutama minyak dan batu bara.

    Menurut Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, pihaknya berencana mengoptimalkan sisi bisnis dengan melibatkan BUMD agar bisa masuk ke industri yang ada. Setiap industri yang masuk ke Cilacap diwajibkan bekerja sama dengan BUMD. Pendekatan ini dilakukan untuk memperkuat peran BUMD sekaligus meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

    Selain strategi tersebut, Cilacap juga menargetkan memaksimalkan potensi industri lokal, termasuk UMKM hingga pariwisata. Selengkapnya saksikan dialog Bunga Cinka bersama Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (22/08/2025).

  • Belajar dari Blora, Bagaimana Seharusnya Sumur Minyak Rakyat Beroperasi?

    Belajar dari Blora, Bagaimana Seharusnya Sumur Minyak Rakyat Beroperasi?

    Liputan6.com, Blora – Sudah enam hari berlalu, semburan api di sumur minyak ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, masih terus berkobar. Sudah beragam upaya pemadaman dilakukan, namun tak jua berhasil. Kebakaran sumur minyak ilegal bukan pertama kali terjadi, di banyak daerah penghasil minyak, sumur-sumur minyak ilegal kerap mendatangkan malapetaka. Tapi di sisi lain, sumur-sumur minyak rakyat itu menjadi penopang ekonomi bagi warga sekitar. Lalu bagaimana seharusnya sumur minyak rakyat beroperasi?

    Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar, mendesak pemerintah melegalkan keberadaan sumur minyak rakyat secepatnya. Mengingat kondisi sumur ilegal rakyat sudah diambang batas kewajaran. Apalagi menurutnya, regulasi berupa Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 telah diterbitkan sebagai payung hukum untuk legalisasi sumur rakyat, termasuk yang jumlahnya cukup besar di Provinsi Sumatera Selatan.

    “Pemerintah jangan hanya berhenti pada tataran regulasi. Langkah konkret untuk melegalisasi sumur minyak rakyat harus segera dilakukan. Data terakhir perwakilan SKK Migas Sumsel saja, ada sekitar 21 ribu sumur minyak rakyat di Sumsel, dan itu sudah diajukan ke pusat untuk dilegalisasi,” ungkap Yulian Gunhar dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Gunhar juga mengatakan, legalisasi ini penting untuk menjaga ketahanan energi nasional dan mewujudkan swasembada energi. Selama ini, produksi minyak dari sumur rakyat tidak jelas arahnya, meski jumlahnya fantastis. Di Kabupaten Musi Banyuasin misalnya, sumur rakyat dengan kedalaman 100–200 meter dan modal Rp80–200 juta bisa menghasilkan sekitar 20 ribu barel per hari. Sementara itu, produksi dari sumur resmi hanya sekitar 3 ribu barel per hari.

    “Kalau ini diserap secara resmi, jelas akan menambah produksi nasional untuk mencapai target lifting sekaligus mengurangi ketergantungan impor. Negara juga akan mendapatkan tambahan penerimaan yang signifikan,” ujar legislator asal Sumsel ini.

    Gunhar menekankan, pengawasan atas sumur rakyat nanti tidak cukup hanya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Dengan aturan baru ini, SKK Migas turut diberi mandat untuk mengawasi, bahkan bisa melibatkan koperasi, BUMD, maupun UMKM, asalkan dengan mekanisme yang tidak merusak lingkungan.

    Selain itu, Gunhar menyinggung berbagai hambatan teknis di sektor hulu migas yang harus segera dicarikan solusi. Misalnya aturan daerah yang sudah tidak sesuai kondisi lapangan, persoalan pembebasan lahan, hingga tumpang tindih status tanah dengan kawasan hutan atau tanah adat.

    “Produksi minyak nasional saat ini sekitar 605 ribu barel per hari. Karena sifatnya tidak terbarukan, jelas sulit dipertahankan tanpa eksplorasi dan pengeboran baru. Tapi kalau aturan dan masalah di lapangan tidak dibenahi, upaya peningkatan produksi akan terus terganjal,” jelasnya.

    Gunhar menegaskan bahwa keberadaan Permen ESDM No 14/2025 harus menjadi momentum penting untuk menata kembali sektor energi nasional dengan lebih berpihak pada rakyat.

    “Legalisasi sumur rakyat adalah pintu masuk untuk menjaga kedaulatan energi, sekaligus memperkuat peran rakyat dalam sektor strategis ini. Pemerintah harus memastikan kebijakan ini berjalan, bukan hanya berhenti di atas kertas,” pungkasnya.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengatakan, setelah terbit Undang-Undang serta Permen ESDM No 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Migas, Pemprov Jateng telah membentuk Satgas khusus untuk mengatur pengelolaan pengeboran, terutama pada sumur tua.

    “Banyak yang mengira setiap sumur baru otomatis akan dilegalkan. Padahal aturan itu mengatur sumur tua yang sudah ada, dengan syarat harus ditinjau dan disurvei agar tidak membahayakan warga sekitar. Tapi, kami berupaya api segera terkendali,” katanya, Jumat (22/8/2025).

    Selain Blora, potensi kasus serupa juga ada di Cilacap dan daerah lain. Karena itu, pemerintah provinsi bersama Pertamina dan para ahli akan menertibkan sumur-sumur tak berizin. Terkait relokasi, pihaknya belum ada rencana relokasi warga, namun penertiban akan dilakukan.

    “Untuk rumah warga yang rusak, Pemprov akan melakukan pendataan dan memastikan bantuan segera diberikan. Semua laporan tetap kami kaji, termasuk dokumen pendukungnya. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten terus berkoordinasi agar kasus serupa bisa dicegah,” katanya.

    Siapa yang Bertanggung Jawab?

    Terkait jatuhnya korban jiwa di kalangan masyarakat, Praktisi Hukum di Blora, Zaenul Arifin, menilai kejadian ini tidak bisa dianggap sebagai peristiwa biasa. Perlu dicarikan solusinya.

    “Perlu mencari solusinya mengingat potensi dan dampaknya, serta perlu dimintai pertanggungjawaban bagi pelakunya, karena sebab dan korbannya,” ungkap Zaenul kepada Liputan6.com, Jumat (22/8/2025).

    Menurut Zaenul, khusus terkait dengan sebab dan akibat, karena penambangan, eskplorasi, eksploitasi tersebut dilakukan secara ilegal dan mengakibatkan adanya korban, baik luka maupun kematian di dunia, maka pihak-pihak terkait harus mendapatkan hukuman yang setimpal.

    “Sudah sepatutnya untuk dikenai pertanggungjawaban, sesuai aturan hukum yang berlaku,” ucapnya.

    Sejauh ini, penyidik ​​​​Polres Blora telah memintai keterangan 12 orang Saksi. Sedikitnya, mereka mendapat sekitar 15 pertanyaan untuk masing-masing Saksi.

    Karena tragedi ini sudah menjadi ketegangan nasional bahkan internasional, penyidik ​​​​Polri mengamati penting untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam peta, serta menganalisis permasalahan.

    Hal ini agar pihak-pihak yang berkepentingan, antara investor lain, pengelola minyak dan pemilik lahan, nantinya dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

    “Kepada masing-masing pihak yang terlibat, turut terlibat potensi untuk dijatuhi hukuman pidana oleh Aparat Penegak Hukum (APH),” ujar Zaenul.