Foto Bisnis
Grandyos Zafna – detikFinance
Jumat, 24 Okt 2025 10:00 WIB
Jakarta – Di Cikini Gold Centre, emas tak sekadar dijual tapi juga diciptakan. Para pengrajin bekerja teliti membentuk logam mulia menjadi perhiasan bernilai tinggi.

Foto Bisnis
Grandyos Zafna – detikFinance
Jumat, 24 Okt 2025 10:00 WIB
Jakarta – Di Cikini Gold Centre, emas tak sekadar dijual tapi juga diciptakan. Para pengrajin bekerja teliti membentuk logam mulia menjadi perhiasan bernilai tinggi.

Jumat, 17 Oktober 2025 19:44 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ketiga kanan) didampingi Mensos Saifullah Yusuf (tengah), Mensesneg Prasetyo Hadi (kedua kanan), Seskab Teddy Indra Wijaya (kanan), Wamenaker Afriansyah Noor (ketiga kiri) dan Kepala BKP Angga Raka Prabowo (kedua kiri) memberikan pengumuman paket stimulus ekonomi di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025). Pemerintah mengumumkan paket stimulus tambahan berupa BLT tambahan senilai total Rp30 triliun dan perluasan program magang berbayar menjadi 80 ribu peserta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/bar
Penerima BLT menunjukan uang tunai yang diterima saat pengumuman paket stimulus ekonomi di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025). Pemerintah mengumumkan paket stimulus tambahan berupa BLT tambahan senilai total Rp30 triliun dan perluasan program magang berbayar menjadi 80 ribu peserta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/bar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2025/10/20/68f5bc3d64bfa.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Survei IPO: Seskab Teddy Jadi Menteri dengan Jabatan Paling Tepat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Lembaga survei Indonesia Political Opinion menyebut, Teddy Indra Wijaya menjadi menteri Kabinet Merah Putih yang paling tepat menduduki jabatannya.
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah mengatakan, pihaknya menanyakan kepada responden terkait siapa menteri yang dianggap paling sesuai dengan bidangnya.
“Kami tanyakan dari daftar menteri-menteri di bawah ini nama-nama siapa yang menurut bapak/ibu tepat menduduki posisinya sebagai menteri,” kata Dedi dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).
“Yang pertama adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dianggap paling tepat dengan persepsi evaluasi publik 85,1 persen,” lanjut Dedi.
Di posisi kedua, menteri kedua yang dianggap paling cocok menempati jabatannya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar 71,2 persen; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa 70,8 persen; Menteri Luar Negeri Sugiono 70,5 persen.
Lalu, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti 52,4 persen; Menteri Koordinator bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 51,7 persen; dan Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Selanjutnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Yusanto 43,9 persen; Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir 40,6 persen; serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani 35,5 persen.
Sementara itu, pada sisi kinerja menurut persepsi publik, Purbaya menempati posisi teratas dengan angka 17,5 persen.
Teddy menempati urutan kedua dengan angka 15,1 persen; Sugiono 11,8 persen; Zulkifli Hasan 9,8 persen; dan Erick Thohir 7,4 persen.
“Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dianggap paling bekerja dengan baik, 17,5 persen,” kata Dedi.
Adapun survei dilakukan pada 9 sampai 17 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden.
Sampel dipilih melalui teknik stratified multistage random sampling (SMRS).
Margin of error penelitian ini 2,90 persen dengan tingkat akurasi 95 persen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/10/20/68f624292ba56.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mahasiswa: Kampus IKJ Enak di Cikini, Tak Perlu Pindah ke Kota Tua
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Sejumlah mahasiswa Institut Kesenian Jakarta (IKJ) mempertanyakan urgensi pemindahan kampus ke Kota Tua.
Abel (21), salah seorang mahasiswa lainnya, mengaku sudah nyaman di kampus IKJ Cikini karena sejuk dan tidak terlalu panas.
Jika membutuhkan ruang yang lebih luas untuk kegiatan seni, mahasiswa bisa memanfaatkan fasilitas di Taman Ismail Marzuki (TIM).
“Sebenarnya IKJ di sini udah enak, enggak perlu pindah,” ucap Abel saat diwawancarai
Kompas.com
, Senin (20/10/2025).
Abel menambahkan saat ini IKJ hanya perlu melakukan sedikit renovasi dan memperbaiki akses menuju kampus dibandingkan relokasi.
“Enggak perlu memindahkan institusi ke sana,” tambahnya.
Senada dengan Abdel, Rivo (21) mahasiswa IKJ, mengaku heran dengan munculnya rencana relokasi tersebut karena tidak menunjukkan alasan yang kuat.
Apalagi IKJ sudah memiliki identitas dan keterikatan historis dengan kawasan Cikini dan Taman Ismail Marzuki (TIM).
“Impresi pertama kayak kenapa tiba-tiba banget? Terus kayak urgensinya apa untuk tiba-tiba di Kota Tua?,” kata Rivo.
Rivo mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan jika memang kampus di Kota Tua ditujukan hanya untuk menggelar eksebisi, bukan untuk kegiatan belajar.
“Kampus dua tuh untuk apa? Mahasiswanya juga enggak seramai itu,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengusulkan pemindahan kampus Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ke kawasan Kota Tua, Jakarta Barat.
“Kami akan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memindahkan IKJ ke tempat ini (Kota Tua),” ujar Pramono Anung saat ditemui di Kota Tua, Jakarta Barat, Sabtu (18/10/2025).
Langkah tersebut dilakukan untuk menjadikan Kota Tua yang merupakan kawasan heritage menjadi pusat aktivitas dan kreativitas para seniman.
Oleh sebab itu, kata Pramono, dibutuhkan para seniman, terutama dari IKJ, untuk dapat memperkuat atmosfer seni dan budaya di Kota Tua.
“Saya yakin ruang kreativitasnya menjadi lebih baik, lebih lebar, lebih luas,” kata Pramono.
Dalam pelaksanaannya, pihak dari pemerintah daerah dan pusat akan menyiapkan lokasi terlebih dahulu sebelum pemindahan dilakukan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/10/20/68f6179a96ff4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kampus IKJ Cikini Tetap Dipakai Mahasiswa meski Ada Rencana Relokasi ke Kota Tua
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Syamsul Maarif menegaskan kampus IKJ di Cikini tetap akan dipakai kegiatan belajar mahasiswa meski ada rencana relokasi ke Kota Tua.
“Oh, tetap dong,” ujar Syamsul saat ditemui Kompas.com pada Senin (20/10/2025).
Syamsul menjelaskan Kampus IKJ di Cikini tetap akan dipakai mengingat kegiatan seni memerlukan fasilitas yang cukup banyak.
“Perlu ada fasilitas yang cukup banyak ya kegiatan seni,” ungkapnya.
Syamsul mengatakan pihaknya akan mematangkan rencana relokasi kampus ke wilayah Kota Tua dan menyusun masterplan terlebih dahulu.
“November ini akan kita matangkan supaya ide Gubernur itu bahwa 2027 betul-betul bisa diaplikasikan,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengusulkan pemindahan kampus Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ke kawasan Kota Tua, Jakarta.
“Kami akan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memindahkan IKJ ke tempat ini (Kota Tua),” ujar Pramono Anung saat ditemui di Kota Tua, Jakarta Barat, Sabtu (18/10/2025).
Langkah tersebut dilakukan untuk menjadikan Kota Tua yang merupakan kawasan heritage menjadi pusat aktivitas dan kreativitas para seniman.
Oleh sebab itu, kata Pramono, dibutuhkan para seniman, terutama dari IKJ untuk dapat memperkuat atmosfer seni dan budaya di Kota Tua.
“Saya yakin ruang kreativitasnya menjadi lebih baik, lebih lebar, lebih luas,” kata Pramono.
Dalam pelaksanaannya, pihak dari pemerintah daerah dan pusat akan menyiapkan lokasi terlebih dahulu sebelum pemindahan dilakukan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/05/04/6816f511f2435.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Cek Penerima BLT Hari Ini, Ini Link Resmi dari Pemerintah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 300.000 per bulan selama Oktober hingga Desember 2025 akan diluncurkan pada Senin (20/10/2025).
Program BLT tersebut termasuk dalam paket stimulus ekonomi yang akan disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
“Dalam tiga bulan (masyarakat) berhak masing-masing sebulan mendapat Rp 300.000. Nanti mulai hari Senin, dapat diambil, berarti sekali ambil langsung dapat Rp 900.000,” kata Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resmi, Minggu (20/10/2025).
Lantas, bagaimana cara mengecek terdaftar atau tidaknya sebagai penerima BLT? Berikut link dan cara mengeceknya:
Penerima BLT harus warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di desil 1-4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.
Masyarakat yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), TNI, maupun Polri tidak termasuk sebagai penerima BLT.
Adapun penerima diwajibkan memiliki rekening bank yang ditunjuk pemerintah untuk memudahkan proses transfer dana.
Untuk mengecek apakah masuk sebagai daftar penerima BLT, masyarakat bisa mengunjungi situs resmi:
https://cekbansos.kemensos.go.id
.
Setelah laman situs terbuka, masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai dengan alamat penerima.
Isi nama lengkap sesuai dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah itu, masukkan kode captcha yang tertera di layar untuk verifikasi, kemudian klik tombol “Cari Data”.
Dalam peluncurannya pada Jumat (17/10/2025), sebanyak 35.046.783 keluarga penerima manfaat akan menerima BLT.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, setidaknya akan sekira 140 juta orang yang akan menerima BLT, jika mengacu dari 35.046.783 keluarga penerima manfaat.
Total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk menjalankan paket stimulus ekonomi berupa BLT tersebut mencapai Rp 30 triliun.
Airlangga menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar BLT ditambah, sehingga rakyat akan kembali menerima BLT dalam rentang Oktober-Desember 2025.
“Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025, dan akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat,” ujar Airlangga saat mengumumkan paket stimulus ekonomi di Kantor Pos Indonesia Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).
“Ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi satu KPM itu adalah ayah, ibu, dan dua orang anak,” sambungnya.
Selain itu, pemerintah juga menggulirkan paket stimulus ekonomi berupa program magang nasional dengan memberikan uang saku per bulannya.
Para peserta magang nasional akan mendapat uang saku yang jumlahnya setara dengan uang saku daerah kabupaten dan kota.
“Dan seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan uang saku daerah kabupaten dan kota. Dan di samping itu juga mendapat iuran untuk jaminan kehilangan kerja dan JKM. Dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan oleh pemerintah,” ujar Airlangga.
Airlangga menjelaskan, bantuan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja bagi para fresh graduate di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia.
Program magang nasional didukung 1.666 perusahaan dengan 26.181 lowongan magang, yang menargetkan total 100 ribu peserta hingga akhir 2025.
Nantinya, akan ada dua gelombang untuk program ini, Gelombang pertama diikuti 20 ribu peserta yang mulai bekerja pada 20 Oktober 2025.
Sementara gelombang kedua program magang nasional akan dibuka pada November dengan target tambahan 80 ribu peserta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pembentukan sejumlah lembaga baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan tanpa alasan, melainkan didasari atas kebutuhan dan evaluasi fungsi birokrasi yang terus berkembang.
Hal ini dia sampaikan saat ditemui usai acara peluncuran program stimulus keempat berupa tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program magang untuk lulusan perguruan tinggi di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
“Lembaga itu disesuaikan dengan kebutuhan. Manakala kita merasa kita memerlukan, ya itu sebagai sebuah konsekuensi pasti kita buat. Tapi kemudian juga di satu sisi ketika kita merasa ada beberapa lembaga yang fungsinya sekarang sudah tergantikan di kementerian, nah itu juga tidak ada masalah kita lebur,” ujar Prasetyo
Dia menyebutkan, selain membentuk lembaga baru, pemerintah juga melakukan pengurangan atau penggabungan lembaga yang dinilai tidak lagi relevan. “Tapi ada juga yang kita korting,” katanya.
Menanggapi kritik publik soal penunjukan orang-orang dekat Presiden untuk memimpin lembaga baru, Prasetyo menilai hal itu merupakan keputusan wajar selama berdasarkan rekam jejak dan kapasitas. “Ya masa merekrut orang jauh? Kan kita mau bekerja, harus mengerti track record-nya,” ujarnya
Prasetyo juga menegaskan bahwa perubahan struktur kabinet atau pembentukan lembaga baru bukan tanda pemerintah belum solid, melainkan bentuk penyesuaian terhadap dinamika di lapangan.
“Tidak mungkin suatu perencanaan sejak awal sudah sempurna. Dalam perjalanan kita menemukan bahwa, oh di sektor ini butuh perkuatan, di sektor ini terlalu besar jadi perlu perampingan,” jelasnya.
Dia mencontohkan, salah satu temuan penting pemerintah adalah banyaknya pondok pesantren yang belum memiliki izin bangunan, sehingga diperlukan unit atau direktorat khusus untuk menangani aspek keamanan infrastruktur pesantren.
“Ya masa kemudian enggak boleh kita menambah satu direktorat khusus menangani masalah pondok pesantren dari sisi keamanan bangunan? Jadi, cara berpikirnya itu substantif, bukan soal menambah tanpa arah,” ucapnya.
Menurutnya, proses adaptasi ini adalah hal wajar dalam pemerintahan yang berorientasi hasil. “Ibarat pemain bola, kita merasa sudah main jago semua. Tapi latihan setiap hari belum tentu menang. Begitu main, ternyata kita harus lakukan perubahan. Kita janji terus berbenah,” tandas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan proses evaluasi terhadap kinerja kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menunggu momentum satu tahun pemerintahan.
Dia menekankan bahwa evaluasi selalu dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan capaian program dan penyelesaian kendala di lapangan.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai meninjau kesiapan pelaksanaan stimulus ekonomi keempat, yang meliputi tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta program magang bagi lulusan perguruan tinggi, di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
“Kami enggak ada patokan satu tahun, enggak ada patokan enam bulan. Patokannya adalah programnya apa, sudah dikerjakan belum, ada kendala enggak. Kalau ada kendala, bagaimana kita cari jalan keluar,” ujar Prasetyo.
Prasetyo menyebut, masih banyak program prioritas yang tengah berjalan dan membutuhkan koordinasi lintas kementerian serta evaluasi teknis di lapangan. Pemerintah, kata dia, akan terus memantau pelaksanaan program agar manfaatnya tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Lebih lanjut, dia menegaskan, pendekatan evaluasi yang digunakan pemerintah lebih menekankan pada kinerja nyata dan perbaikan berkelanjutan, bukan pada tenggat waktu administratif.
“Jadi enggak ada patokan waktunya. Dan terus terang, kita merasa memang belum puas,” pungkas Prasetyo.
Dalam kesempatan terpisah, baru-baru ini Indostrategi merilis riset kinerja setahun Presiden Prabowo. Dikutip dari riset Indostrategi, Sabtu (18/10/2025), periset menuliskan bahwa data penerima bansos belum akurat, sehingga masih ditemukan warga miskin yang tidak terdata dan penerima bantuan ganda.
“Pemerintah Indonesia juga belum ada roadmap atau strategi jangka panjang untuk membuat masyarakat mandiri dan keluar dari kemiskinan,” dikutip dari riset.
Hasil riset Indostrategi merekomendasikan kepada pemerintah dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yakni perkuat integrasi data sosial nasional bersama
BPS dan BKKBN agar targeting bansos akurat dan adaptif terhadap dinamika sosial. Alihkan fokus dari bantuan sesaat ke pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama UMKM berbasis komunitas miskin dan pesisir.
Selain itu, Kemensos juga harus kembali mengkaji ulang desain sekolah rakyat dan kampung nelayan agar memiliki indikator kinerja, roadmap, dan sistem monitoring yang jelas.