kab/kota: Cikarang

  • Layanan Endoskopi Jadi Solusi Diagnosis Minimal Invasif yang Lebih Akurat dan Aman – Halaman all

    Layanan Endoskopi Jadi Solusi Diagnosis Minimal Invasif yang Lebih Akurat dan Aman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Asosiasi Gastroenterologi Indonesia menunjukkan sekitar 1 hingga 1,5 juta prosedur endoskopi dilakukan setiap tahun di Indonesia.

    Endoskopi adalah prosedur medis yang menggunakan alat bernama endoskop, yaitu selang tipis dan panjang yang dilengkapi kamera, yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien melalui mulut atau dubur.

    Prosedur medis ini telah terbukti meningkatkan akurasi diagnosis hingga lebih dari 90 persen dalam mendeteksi penyakit saluran cerna, sekaligus mengurangi risiko komplikasi dan mempercepat pemulihan pasien.

    Hospital Director RS Siloam Lippo Cikarang, dr. Sandra Adityavarna, menyatakan bahwa prosedur ini memungkinkan dokter melihat kondisi organ dalam secara rinci, sehingga diagnosis penyakit dapat dilakukan dengan lebih tepat.

    “Selain untuk diagnosis, endoskopi juga memungkinkan tindakan intervensi medis seperti operasi kecil, terapi laser, atau ablasi gelombang mikro,” kata Sandra dalam keterangannya di sela-sela peluncuran layanan endoskopi terkini, Kamis (27/2/2025).

    Dikatakannya, dengan teknologi canggih yang digunakan RS Siloam Lippo Cikarang, prosedur endoskopi menjadi lebih cepat, aman, dan menghasilkan gambar berkualitas tinggi.

    “Hal ini meminimalkan risiko bagi pasien dan memungkinkan pemeriksaan mendalam terhadap organ dalam,” katanya.

    Sandra membeberkan bahwa endoskopi membantu menelusuri keluhan seperti mual, muntah, kesulitan menelan, dan pendarahan pada saluran cerna. Dengan begitu, dokter dapat menentukan penanganan yang tepat sesuai dengan kondisi pasien.

    Prosedur ini juga memungkinkan dokter mengambil sampel jaringan (biopsi) dari area yang mencurigakan. Sampel tersebut kemudian diperiksa di laboratorium untuk memastikan jenis penyakit yang mendasarinya, sehingga diagnosis menjadi lebih akurat.

    “Endoskopi tidak hanya untuk diagnosis, tetapi juga memungkinkan tindakan medis seperti terapi laser, ablasi gelombang mikro untuk menghancurkan sel kanker, atau pembedahan kecil pada saluran cerna,” katanya.

    Biopsi yang diambil melalui endoskopi membantu mendeteksi sel abnormal sejak dini. Hal ini memungkinkan intervensi cepat untuk mencegah perkembangan atau penyebaran sel kanker.

    Yooseplin, Executive Director RS Siloam Lippo Cikarang, menambahkan bahwa inovasi ini merupakan langkah penting dalam perjalanan rumah untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan pasien. 

     

  • Banyak Investor Asing Hengkang dari RI, Pakar Singgung Industri Tak Nyaman

    Banyak Investor Asing Hengkang dari RI, Pakar Singgung Industri Tak Nyaman

    Bisnis.com, JAKARTA – Fenomena investasi asing yang hengkang dari Indonesia maupun penutupan pabrik lokal dinilai menjadi pertanda industri dalam negeri tak baik-baik saja. Hal ini juga menandakan perlunya perbaikan tata kelola dan pembenahan investasi Tanah Air. 

    Hal ini diungkapkan oleh Guru Besar Universitas Paramadina Ahmad Badawi Saluy. Dia melihat sejumlah industri asing yang sebelumnya memproduksi barang industri di Indonesia kabur ke negara tetangga, seperti Vietnam, Thailand, hingga India. 

    “Kalau ditanya ini pertanda bahwa negara kita tidak baik-baik saja? Oh iya, kalau Indonesia baik-baik saja tidak mungkin mereka hengkang, kalau mereka nyaman mendapatkan keuntungan gak mungkin mereka lari,” kata Badawi dalam Diskusi Indef, Kamis (27/2/2025). 

    Dia tak memungkiri bahwa hengkangnya sejumlah industri keluar Indonesia tak lepas dari kondisi dan situasi iklim usaha dalam negeri. Menurut dia, investor melihat Indonesia prospektif. Namun, terdapat ketidaknyamanan dalam berusaha. 

    Dalam hal ini, Badawi menyoroti berbagai pertimbangan investor dari sisi perhitungan bisnis, utamanya terkait kemudahan pembiayaan dan risiko keuangan lainnya. 

    “Investasi itu kan bukan uang pribadi, uangnya datang dari lembaga keuangan yang punya risiko artinya dia harus kembalikan tepat waktu, dan menghitung suku bunga, kalau misalkan birokrasi kita sangat tidak menguntungkan bagi mereka, pajaknya dan sebagainya kemudian ada perlakuan diskriminatif itu juga sangat menjadi bahan pertimbangan mereka,” terangnya. 

    Tak hanya itu, dia juga menilai kebijakan terkait ketenagakerjaan yang membuat investor maju mundur. Sebab, belanja tenaga kerja juga menjadi pertimbangan besar sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia. 

    Badawi menuturkan bahwa pemerintah harus memiliki perhatian besar terhadap investasi-investasi yang datang dari asing maupun dari dalam negeri, utamanya terkait dengan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam berusaha. 

    “Misalkan Vietnam, di sana itu pemerintahnya kan lebih memberikan rasa nyaman, perlindungan kepada investasi asing, kemudian aturan main tentang perburuhan kemudian birokrasi yang humanis yang bisa diterima dan membuat mereka nyaman di situ,” terangnya. 

    Lebih lanjut, hengkangnya inevstasi industri asing dari Indonesia dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja manufaktur. Apalagi, dalam catatannya, serapan tenaga kerja industri pengolahan stagnan di kisaran 13,83% pada 2024 dari total penduduk bekerja 144,64 juta orang. 

    Di sisi lain, Badawi juga menyoroti perkembangan industri dalam negeri yang butuh perubahan, khususnya terkait pemanfaatan teknologi industri di Indonesia yang masih rendah di kisaran 4,5%, sementara di Vietnam penggunaan teknologi tinggi telah mencapai 41%, Malaysia juga unggul 43,2%, dan Thailand 25%.

    Baru-baru ini, pabrikan peralatan listrik PT Sanken Indonesia yang merupakan produsen asal Jepang yang berlokasi di Cikarang memutuskan untuk hengkang pada Juni 2025. Setidaknya 457 buruh terdampak dari penutupan pabrik tersebut. 

    Adapun, penutupan pabrik Sanken Indonesia yang berlokasi di Cikarang itu dilakukan lantaran terjadi peralihan bisnis yang dilakukan perusahaan pusatnya di Jepang dari produsen alat listrik ke semikonduktor.  

    Fenomena penutupan pabrik kembali terjadi awal tahun ini yang menimpa lini produksi pabrik piano milik Yamaha. Adapun, penutupan produksi pabrik ini akan berakibat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berdampak ke 1.100 pekerja.  

    Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengatakan, dua pabrikan alat musik Yamaha akan menutup fasilitas produksinya secara bertahap.  

    “Saat ini sedang negosiasi [manajemen dan buruh]. Kedua-duanya pabrik divisi piano karena order menurun diputuskan di produksi di China dan Jepang,” kata Riden kepada Bisnis, Kamis (27/2/2025).  

    Adapun, pabrik pertama yang akan tutup yaitu PT Yamaha Music Product Asia MM 2100 di Bekasi pada akhir Maret 2025. Jumlah tenaga kerja yang ada dan berpotensi terkena PHK yaitu sebanyak 400 orang. 

  • Jasamarga dukung operasi penertiban ODOL Tol Trans Jawa

    Jasamarga dukung operasi penertiban ODOL Tol Trans Jawa

    Operasi dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan sekaligus memastikan infrastruktur tetap dalam kondisi optimal

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mendukung penuh operasi penertiban kendaraan ‘Over Dimension Over Load’ (ODOL) bersama Direktorat Perhubungan Darat, Patroli Jalan Raya serta instansi terkait di sejumlah ruas Tol Trans Jawa.

    “Operasi dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan sekaligus memastikan infrastruktur tetap dalam kondisi optimal,” kata Senior Manager Representative Office 1 PT JTT Jalan Tol Jakarta-Cikampek Amri Sanusi di Bekasi, Kamis.

    Dia menjelaskan, operasi penertiban ini dilaksanakan di berbagai titik penting yaitu Ruas Jalan Tol Palimanan-Kanci pada 24 Februari, Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek 25-27 Februari dan Ruas Tol Surabaya-Gempol pada 25 Februari.

    “Operasi ini merupakan langkah strategis dalam mengurangi potensi kecelakaan dan kerusakan jalan akibat kendaraan yang melebihi kapasitas muatan dan dimensi yang telah ditetapkan,” ucapnya.

    Ia mengatakan, pelaksanaan operasi ODOL pada Ruas Tol Jakarta-Cikampek dilakukan di titik Kilometer 29 A arah Cikampek atau bekas Gerbang Tol Cikarang Utama selama tiga hari berturut-turut.

    Pihaknya bersama Kemenhub, Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi serta Polisi Militer Angkatan Darat (POM AD) pada operasi tersebut mencatat beberapa kendaraan besar terdeteksi melanggar kapasitas berat.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam perjalanan tinjauan jalan tol juga terlihat ikut memantau operasi secara langsung di lokasi dan mendukung kolaborasi yang dilakukan oleh seluruh pihak dalam pelaksanaan operasi ODOL di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

    “PT JTT menegaskan komitmen untuk terus mendukung pelaksanaan operasi serupa secara berkala demi menciptakan lingkungan jalan tol yang lebih aman, nyaman dan tertib,” katanya.

    Amri pun berharap sinergi dengan berbagai pihak ini mampu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi lalu lintas sehingga seluruh pengguna jalan dapat menikmati perjalanan yang lebih lancar dan selamat.

    VP Corporate Secretary & Legal PT JTT Ria Paallo menjelaskan pelaksanaan operasi ini merupakan dukungan penuh perseroan kepada stakeholder terutama pengguna jalan tol guna memastikan kenyamanan dan keamanan serta mendukung tercipta keselamatan berlalu lintas di jalan tol.

    “Kami memastikan PT Jasamarga Transjawa Tol akan terus melakukan optimalisasi layanan operasional jalan tol sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan,” katanya.

    Ia juga tak lupa mengimbau pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik dengan memastikan saldo uang elektronik mencukupi serta mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan dan kelancaran perjalanan.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nusron Wahid: Dua Perusahaan Akan Sukarela Cabut SHGB dalam Kasus Pagar Laut di Bekasi
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        27 Februari 2025

    Nusron Wahid: Dua Perusahaan Akan Sukarela Cabut SHGB dalam Kasus Pagar Laut di Bekasi Regional 27 Februari 2025

    Nusron Wahid: Dua Perusahaan Akan Sukarela Cabut SHGB dalam Kasus Pagar Laut di Bekasi
    Tim Redaksi

    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),
    Nusron Wahid
    , mengklaim bahwa dua perusahaan segera mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) mereka dalam kasus pemasangan
    pagar laut
    di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
    Dua perusahaan tersebut adalah PT Mega Agung Nusantara (MAN) dan PT Cikarang Listrindo (CL).
    “Baik PT MAN maupun PT CL sudah kirim surat kepada kami akan membatalkan semua sertifikatnya, diserahkan ke BPN secara sukarela bagi yang ada di luar garis pantai,” ujar Nusron usai mengisi materi dalam retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).
    Nusron menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN hanya memiliki kewenangan membatalkan SHGB yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
    Namun, berdasarkan aturan dalam PP 18/2021, SHGB yang telah berusia lebih dari lima tahun tidak bisa dibatalkan oleh pemerintah secara sepihak.
    “Mereka harus dengan kesadaran untuk membatalkan (sendiri),” lanjutnya.
    Nusron juga membantah bahwa pihaknya telah membatalkan pencabutan SHGB milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.
    Ia menjelaskan, sejak awal Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi 280 sertifikat tanah, terdiri dari 263 SHGB dan 17 Sertifikat Hak Milik (SHM).
    Dari total tersebut:
    “Dari yang 222 bidang itu semua ada di garis pantai. Kebijakannya adalah semua yang ada di luar garis pantai dibatalkan,” tegasnya.
    209 Sertifikat Sudah Dibatalkan
    Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN telah membatalkan 209 sertifikat, baik melalui keputusan resmi maupun melalui penyerahan sukarela dari pemilik tanah.
    “Update terakhir sudah 192 dibatalkan dan 17 SHM dibatalkan sehingga totalnya ada 209. Sisanya 58 memang ada di dalam garis pantai,” ungkap Nusron.
    Nusron menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membatalkan sertifikat yang berada di dalam garis pantai jika lahan tersebut memiliki pemilik sah.
    “Yang 58 karena di dalam garis pantai tidak dibatalkan. Sementara yang 13 ini sedang ditelaah,” paparnya.
    Sebanyak 13 sertifikat masih dalam tahap kajian lebih lanjut karena lokasinya sebagian berada di dalam dan sebagian di luar garis pantai.
    “Yang separuh di dalam pantai yang separuh di luar garis pantai. Ini sedang ditelaah bersama-sama dengan tim,” terangnya.
    Nusron menegaskan bahwa sejak awal Kementerian ATR/BPN tetap konsisten dalam menangani kasus ini dan memastikan bahwa semua sertifikat yang berada di luar garis pantai akan dibatalkan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Akrab Dedi Mulyadi Rangkul Bupati Bekasi Ade Kunang, Sebut Sosok Adik yang Kaya
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        27 Februari 2025

    Momen Akrab Dedi Mulyadi Rangkul Bupati Bekasi Ade Kunang, Sebut Sosok Adik yang Kaya Megapolitan 27 Februari 2025

    Momen Akrab Dedi Mulyadi Rangkul Bupati Bekasi Ade Kunang, Sebut Sosok Adik yang Kaya
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    tampak akrab dengan
    Bupati Bekasi

    Ade Kuswara Kunang
    saat menghadiri retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
    Dedi sempat merangkul Ade dan menyebut politikus PDI Perjuangan itu sebagai sosok adik.
    Momen keakraban tersebut terekam dalam video yang diunggah akun Instagram Dedi, @dedimulyadi71, Rabu (26/2/2025).
    “Ini dengan adik saya ini, yang tidak pernah lepas dari peci, ganteng, kaya, tapi setia sama istrinya,” kata Dedi dalam video tersebut.
    Dalam video itu, Ade tampak tersipu sambil mengucap kata “amin”.
    Selanjutnya, Dedi bertanya perihal retreat kepala daerah yang diikuti Ade dan kepala daerah lain se-Indonesia di Akmil sejak 21 Februari 2025.
    “Betah
    ieu di dieu
    (betah enggak di sini)?” tanya Dedi kepada Ade.
    “Betah, betah,” jawab Ade.
    “Betah
    pisan
    (betah banget)?” tanya Dedi lagi.
    “Alhamdulillah,” jawab Ade. 
    Mantan Bupati Purwakarta itu lantas mewanti-wanti Ade jangan sampai ada akses jalan rusak di Bekasi.
    “Awas! Nanti di Bekasi jangan sampai ada jalan jelek, jangan sampai ada sekolah jelek, jangan ada puskesmas jelek, rumah rakyat miskinnya harus hebat. Bupatinya kaya, rakyatnya harus sejahtera, betul tidak?” kata Dedi dalam video tersebut.
    “Betul-betul,” ujar Ade.
    Kemudian, Dedi langsung mencecar Ade terkait jalan provinsi yang rusak di Bekasi.
    Ade pun mengungkapkan bahwa jalan provinsi yang rusak tersebar di Kecamatan Cibarusah, Sentra Grosir Cikarang (SGC), dan Kecamatan Cibitung.
    Mendengar jawaban tersebut, Dedi meminta Ade untuk mengirim data lengkap jalan provinsi di Bekasi yang rusak.
    Berikutnya, Dedi mencecar Ade mengenai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk jalan Bekasi.
    “Jalan kabupaten berapa alokasi sekarang?” ujar Dedi.
    “Banyak Pak, ada nanti,” kata Ade.
    “Berapa?” cecar Dedi.
    “Alokasinya nanti ada datanya,” tutur Ade.
    “Bisa sampai Rp 1 triliun jalan kabupaten?” tanya Dedi lagi.
    “Bisa-bisa,” jawab Ade singkat.
    “Bisa, oh keren,” kata Dedi.
    Ade lantas mengungkap bahwa total APBD Kabupaten Bekasi sebesar Rp 8,3 triliun.
    “Wah sudah Rp 8,3 triliun, Rp 1 triliun untuk jalan. Beres deh,” jelas Dedi.
    Dedi kemudian menutup percakapan tersebut dengan pantun yang menurutnya khusus dia berikan untuk Ade.
    “Pantun. Ke Bekasi ke Cibarusah, kalau berterima kasih, hidup tidak gelisah,” tutup Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebutuhan Darah saat Ramadan Tinggi, Jusuf Kalla Imbau Warga Lakukan Donor Usai Berbuka – Halaman all

    Kebutuhan Darah saat Ramadan Tinggi, Jusuf Kalla Imbau Warga Lakukan Donor Usai Berbuka – Halaman all

    Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI)  Jusuf Kalla mengungkapkan, stok darah selama Ramadan hingga Lebarab terjamin.

    Tayang: Kamis, 27 Februari 2025 09:32 WIB

    Tribunnews.com/Rina Ayu

    KETUA UMUM PMI – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI)  Jusuf Kalla mengungkapkan, stok darah selama Ramadan hingga Lebaran terjamin. Hal itu disampaikan JK saat ditemui di pabrik Oneject, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (27/2/2025). Ia mengimbau agar warga melakukan donor darah pasca berbuka puasa atau selesai tarawih. 

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI)  Jusuf Kalla mengungkapkan, stok darah selama Ramadan hingga Lebarab terjamin.

    Pihaknya sudah menyiapkan, sejumlah strategi agar ketersediaan darah tetap aman meski di bulan puasa.

    “Insyallah aman stok darah selama Ramadan ini,” ujar JK saat ditemui di pabrik Oneject, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (27/2/2025).

    JK mengatakan, kebutuhan darah di bulan Ramadan justru meningkat.

    Hal ini dikarenakan, aktivitas perjalanan masyarakat tinggi dimana sering terjadi kecelakaan dan membuat suplai darah meningkat.

    Karena PMI berupaya selalu menyiapkan stok darah.

    “Kami mengadakan donor darah biasanya setelah buka puasa atau tarawaih itu di masjid, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi. Juga mendatangi asrama-asrama militer pada siang hari untuk pendonor yang sehat,” kata Wakil Presiden ke X dan XII ini.

    Dikesempatan yang sama JK mengapresiasi bahwa kantong darah kini sudah bisa diproduksi dalam negeri.

    Harapannya kebutuhan kantong darah di Indonesia bisa dipenuhi tanpa tergantung pada impor.

    Setiap tahun, Indonesia setidaknya membutuhkan kantong darah sebanyak 5,5 juta, dimana sebelumnya mayoritas dipenuhi dari impor.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’61’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Dedi Mulyadi Wanti-wanti Bupati Bekasi Ade Kunang: Awas, Jangan Sampai Ada Jalan Jelek!
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        27 Februari 2025

    Dedi Mulyadi Wanti-wanti Bupati Bekasi Ade Kunang: Awas, Jangan Sampai Ada Jalan Jelek! Megapolitan 27 Februari 2025

    Dedi Mulyadi Wanti-wanti Bupati Bekasi Ade Kunang: Awas, Jangan Sampai Ada Jalan Jelek!
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    mewanti-wanti Bupati Bekasi
    Ade Kuswara Kunang
    agar jangan sampai ada jalan rusak di kabupaten tersebut.
    Pesan itu disampaikan Dedi dalam sebuah rekaman video bersama Ade yang diunggah di akun Instagram-nya, @dedimulyadi71, Rabu (26/2/2025).
    “Awas! Nanti di Bekasi jangan sampai ada jalan jelek, jangan sampai ada sekolah jelek, jangan ada puskesmas jelek, rumah rakyat miskinnya harus hebat. Bupatinya kaya, rakyatnya harus sejahtera, betul tidak?” kata Dedi dalam video tersebut.
    “Betul-betul,” ujar Ade.
    Kemudian, Dedi langsung mencecar Ade terkait jalan provinsi yang rusak di Bekasi.
    Ade pun mengungkapkan bahwa jalan provinsi yang rusak tersebar di Kecamatan Cibarusah, Sentra Grosir Cikarang (SGC), Kecamatan Cibitung.
    Mendengar jawaban tersebut, Dedi meminta Ade untuk mengirim data lengkap jalan provinsi di Bekasi yang rusak.
    Berikutnya, Dedi mencecar Ade mengenai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk jalan Bekasi.
    “Jalan kabupaten berapa alokasi sekarang?” ujar Dedi.
    “Banyak Pak, ada nanti,” kata Ade.
    “Berapa?” cecar Dedi.
    “Alokasinya nanti ada datanya,” tutur Ade.
    “Bisa sampai Rp 1 triliun jalan kabupaten?” tanya Dedi lagi.
    “Bisa-bisa,” jawab Ade singkat.
    “Bisa, oh keren,” kata Dedi.
    Ade lantas mengungkap bahwa total APBD Kabupaten Bekasi senilai Rp 8,3 triliun.
    “Wah sudah Rp 8,3 triliun, Rp 1 triliun untuk jalan. Beres deh,” jelas Dedi.
    Dalam video yang sama, Dedi juga menyebut Ade sebagai sosok adik. 
    “Ini dengan adik saya ini, yang tidak pernah lepas dari peci, ganteng, kaya, tapi setia sama istrinya,” kata Dedi.
    Selanjutnya, Dedi bertanya perihal retreat kepala daerah yang diikuti Ade dan kepala daerah lain se-Indonesia di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah sejak 21 Februari 2025.
    “Betah
    ieu di dieu
    (betah enggak di sini)?” tanya Dedi kepada Ade.
    “Betah, betah,” jawab Ade.
    “Betah pisan (betah banget)?” tanya Dedi lagi.
    “Alhamdulillah,” jawab politikus PDI Perjuangan itu.
    Dedi kemudian menutup percakapan tersebut dengan pantun yang menurutnya khusus dia berikan untuk Ade.
    “Pantun. Ke Bekasi ke Cibarusah, kalau berterima kasih hidup tidak gelisah,” tutup Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buka-bukaan Korban Salah Gusur Tambun, Ungkap Kepala PN Arogan hingga Dugaan Suap
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        27 Februari 2025

    Buka-bukaan Korban Salah Gusur Tambun, Ungkap Kepala PN Arogan hingga Dugaan Suap Megapolitan 27 Februari 2025

    Buka-bukaan Korban Salah Gusur Tambun, Ungkap Kepala PN Arogan hingga Dugaan Suap
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Sejumlah pemilik rumah korban
    salah gusur Pengadilan
    Negeri (PN) Cikarang di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengadu ke Komisi III DPR RI.
    Warga hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
    Di hadapan legislator, mereka buka-bukaan mengenai Kepala PN Cikarang, HA, yang dinilai arogan terhadap korban salah gusur.
    Bahkan, para korban juga mengungkap dugaan suap terhadap aparat penegak hukum di balik eksekusi lahan seluas 3,6 hektar itu. 
    Asmawati, salah satu pemilik rumah korban salah gusur mengungkapkan arogansi Kepala PN Cikarang, HA, di hadapan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
    Ia bercerita pengalamannya saat bertemu HA di PN Cikarang sebelum rumahnya dieksekusi pada 30 Januari 2025.
    Dalam pertemuan itu, Asmawati membawa surat pengantar dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi yang memuat legalitas lahan dan sertifikat milik enam warga Desa Setia Mekar.
    “Saya bilang, ‘Mohon izin Bapak Kepala, saya bawa surat dari BPN’. (Dijawab) ‘Oh enggak, sudah inkrah, siapa yang melawan, amankan’,” kata Asmawati menirukan pernyataan HA. 
    Pernyataan HA itu membuat Asmawati merasa tertekan hingga harus dilarikan ke rumah sakit.
    Asmawati mengaku sempat pingsan setelah upayanya mendapat keadilan terhalang di hadapan petugas pengadilan, menjelang eksekusi rumahnya.
    “Saya pingsan, Pak, masuk ke rumah sakit. Dia tidak menanggapi sama sekali, baik di kantor PN Cikarang maupun di dalam eksekusi. Saya syok, saya masuk rumah sakit, sampai sekarang belum begitu pulih,” tuturnya.
    “Kepala PN Cikarang diduga menerima suap mafia tanah namanya MJ dan J, saksi ada, tetangga,” kata Asmawati.
    Adapun MJ merupakan penggugat lahan 3,6 hektar di Setia Mekar. Sedangkan J adalah rekan MJ.
    Gugatan ini yang menjadi awal petaka rumah milik enam warga rata dengan tanah setelah PN Cikarang diduga salah mengeksekusi obyek lahan dan bangunan.
    Sementara itu, Mirsan, korban salah gusur lainnya, mengatakan, ia dan sejumlah warga menerima surat undangan untuk membahas perdamaian terkait polemik lahan tersebut.
    Setelah menerima surat, Mirsan dan beberapa warga bertemu dengan MJ dan J di salah satu kantor advokat.
    Dalam pertemuan itu, Mirsan mengaku diminta untuk membeli kembali tanah mereka sendiri.
    Tawaran tersebut ditolak oleh Mirsan. Namun, beberapa warga lainnya menyanggupi permintaan tersebut.
    “Berhubung saya berdasarkan sertifikat yang sah, pada waktu itu saya pasang badan, saya tidak membayar lagi ke atas nama MJ dan J, karena saya berdasarkan sertifikat,” ujar Mirsan. 
    Buntut penolakan itu, Mirsan menyebut, J mengancam tidak akan bisa mempertahankan tanah dan bangunannya.
    Kepada Mirsan, J mengaku telah menyuap sejumlah pihak untuk memastikan eksekusi lahan dapat dilaksanakan.
    “Jadi dia ngomong, ‘walaupun Anda mau melapor ke mana, itu saya sudah hambur (tebar uang)’, dalam arti sudah nyogok,” ungkap Mirsan.
    Menanggapi informasi itu, Habiburokhman bertanya siapa saja pihak yang diduga menerima uang suap dari J.
    Mirsan menjawab bahwa berdasarkan pengakuan J, perempuan itu diduga menyuap aparat kepolisian, pengadilan, lurah, bahkan ketua RT setempat. 
    “Sampai ke kepolisian, ke pengadilan, lurah, RT. Itu sudah semua,” ungkap Mirsan.
    Merespons pengaduan para korban, Habiburokhman berjanji akan memanggil semua pihak yang disebutkan oleh Mirsan.
    “Oke nanti kami panggil semua,” tuturnya, yang disambut tepuk tangan warga yang hadir dalam RDP tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini lokasi Samsat Keliling di 14 wilayah Jadetabek pada Kamis

    Ini lokasi Samsat Keliling di 14 wilayah Jadetabek pada Kamis

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 titik Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek), Kamis.

    Berdasarkan informasi dari akun X (Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya, menyebutkan 14 wilayah Jadetabek itu sebagai berikut:

    Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Halaman Parkir Itali Mal Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 09.00-15.00 WIB dan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-14.00 WIB; Jakarta Timur di Halaman Parkir Samsat Jakarta Timur pukul 08.00-14.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB; Kota Tangerang di Alun-alun Cibodas pukul 08.00-14.00 WIB; Ciledug di Giant Poris Ruko Batu Ceper Tangerang dan Rukan Fresh Market Green Lake City Cipondoh pukul 09.00-12.00 WIB; Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00-19.00 WIB; Ciputat Kantor Kelurahan Pondok Betung dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-11.00 WIB; Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan Hal G Town House Square Gading Serpong pukul 08.00-14.00 WIB; Kota Bekasi di Pizza HUT Jatiasih 08.00-12.00 WIB; Kabupaten Bekasi di Pasar Sentral Cikarang 09.00-12.00 WIB; Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kelurahan Sukamaju pukul 08.00-12.00 WIB; Cinere di Kantor Kelurahan Pondok Petir 08.00-12.00 WIB.

    Sejumlah dokumen harus dibawa agar bisa membayar pajak di layanan keliling ini, yakni: KTP, BPKB dan STNK asli disertai fotokopi, serta mengisi formulir yang sudah disediakan.

    Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) dan ganti pelat nomor kendaraan harus mendatangi kantor Samsat terdekat.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kantong Darah dan Mesin Hemodialisa Kini Diproduksi Dalam Negeri, Menkes Harap Kurangi Impor – Halaman all

    Kantong Darah dan Mesin Hemodialisa Kini Diproduksi Dalam Negeri, Menkes Harap Kurangi Impor – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin memberikan apresiasi atas inisiatif Oneject dalam mendukung program pemerintah dalam transformasi sistem kesehatan.

    PT Oneject Indonesia meluncurkan, kantong darah dan mesin hemodialisa, yang diproduksi di dalam negeri.

    Inisiatif ini dilakukan tidak  hanya untuk memenuhi kebutuhan pasien tetapi juga mendukung kemandirian infrastruktur kesehatan di Indonesia.

    Hal itu disampaikan Budi saat hadir langsung di pabrik Oneject di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (26/2/2025).

    “Pengembangan produk alat kesehatan dalam negeri merupakan hal yang penting sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan kesehatan nasional,” urai BGS.

    Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait tingginya prevalensi penyakit ginjal kronis yang membutuhkan perawatan mesin hemodialisis hemodialisa sebagai alat untuk mencuci darah, serta kebutuhan transfusi darah yang berperan sangat esensial dalam perawatan pasien.

    Data BPJS Kesehatan tahun 2024 menyebutkan, terdapat total 7,5 juta kasus layanan cuci darah atau hemodialisais secara agregat.

    Mantan dirut Bank Mandiri ini menyebut, peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri seperti kantong darah dan mesin hemodialisis tidak hanya mendukung ketersediaan alat medis dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memastikan ketahanan jangka panjang infrastruktur  kesehatan Indonesia.

    “Pemerintah juga mendorong lebih banyak perusahaan alat kesehatan dalam memproduksi produk-produk alat medis secara dalam negeri , yang selaras  dengan kebijakan pemerintah terutama dalam pemberian cek kesehatan gratis dan peningkatan kualitas rumah sakit,” kata dia.

    Kantong cuci darah dan mesin hemodialisis yang dihadirkan bertujuan dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor dan memperkuat ketahanan sistem kesehatan Indonesia, serta memastikan ketersediaan alat medis yang merata di seluruh Indonesia. 

    Direktur Utama PT Oneject Indonesia Jahja T. Tjahjana, mengatakan, inisiatif mendukung transformasi sistem kesehatan nasional, terutama bagi pusat layanan kesehatan, seperti: rumah sakit, puskesmas, dan mitra straegis lainnya.

    Perusahaan memiliki target produksi sejumlah 1.000 dalam produksi awal mesin hemodialisa dan 3.000.000 kantong darah hingga akhir tahun 2025. 

    “Pada awal distribusi, perusahaan akan memprioritaskan utilisasi oleh pasien dalam negeri,” tutur dia.

    Hadir di tempat yang sama Wakil Presiden ke X dan XII sekaligus Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla.

    Ia mengatakan, kebutuhan kantong darah merupakan kebutuhan nasional. Lantaran, Indonesia membutuhkan sekitar 5 juta kantong darah per tahun di mana mayoritas dipenuhi dari impor.

    “Oleh karena itu, dengan adanya produk kantong darah dalam negeri tentunya mendukung ketahanan kesehatan nasional dan juga mendukunb ketersediaan distribusi darah seluruh Indonesia,” kata JK.