kab/kota: Cikarang

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto sudah memilih deretan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk dikebut selama lima tahun ke depan hingga 2029. Ada puluhan proyek di antaranya sudah dibesut sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Daftar proyek andalan Prabowo itu tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yang diteken Prabowo pada 10 Februari 2025 yang lalu.

PSN selama lima tahun ke depan dibagi dalam beberapa poin. Pertama program utama Makan Bergizi Gratis, program swasembada pangan, program swasembada energi, program swasembada air, program hilirisasi, pembangunan infrastruktur, dan program pembangunan manusia.

Lebih dari setengah proyek yang ada di daftar PAN yang dicanangkan Prabowo merupakan proyek-proyek yang sudah berjalan atau dicanangkan sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya menjabat.

Beberapa proyek besar Jokowi yang terlihat diteruskan Prabowo mulai dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru Indonesia. Prabowo menargetkan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu akan selesai pada 2028 setelah ekosistem legislatif dan yudikatif bisa terbentuk di IKN.

Pembangunan IKN sendiri mulai dikebut Jokowi sejak 2022, sejauh ini ekosistem eksekutif telah terbentuk di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di IKN. Salah satunya adanya Istana Negara di IKN yang sudah digunakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan ke 79, pada 17 Agustus 2024 kemarin.

Pembangunan IKN akan dilaksanakan langsung oleh Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, perusahaan BUMN, dan juga melibatkan pihak swasta.

Kemudian, ada juga pembangunan MRT Jakarta Timur-Barat yang akan menghubungkan Cikarang-Balaraja sepanjang 84 kilometer. Sejauh ini proyek tersebut sudah dimulai pengerjaannya untuk bagian jalur yang melalui Jakarta yaitu dari Tomang ke Medan Satria.

Prabowo juga melanjutkan proyek pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela. Pengembangan Blok Masela di Laut Arafura, Maluku Tenggara, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung ketahanan energi nasional dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

Blok Masela sendiri memiliki cadangan gas sebesar 2,3 triliun standar kaki kubik (TSCF), yang berpotensi menghasilkan gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (bcf/d). Gas tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, terutama untuk pembangkit listrik, industri, dan transportasi.

Pengembangan blok migas itu sempat mandek di era Jokowi usai Shell mencabut hak partisipasinya dari proyek Masela. Pertamina dan Petronas kini jadi pengganti Shell untuk bekerja sama dengan Inpex untuk menyiapkan operasional Blok Masela.

Selain tiga proyek tersebut, totalnya ada 48 proyek di era Jokowi yang dilanjutkan atau carry on oleh pemerintahan Prabowo.

Berikut ini daftar lengkapnya seperti dirangkum detikcom:

1. Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum

2. Bendungan Way Apu
Dilakukan di Provinsi Maluku dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

3. Bendungan Jragung
Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

4. Bendungan Mbay
Dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

5. Bendungan Bulango Ulu
Dilakukan di Provinsi Gorontalo dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

6. SPAM Regional Wosusokas
Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

7. SPAM Regional Benteng-Kobema
Dilakukan di Provinsi Bengkulu dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

8. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela
Dilakukan di Provinsi Maluku dengan pelaksana sepenuhnya oleh pihak swasta

9. Ekspansi Kilang Minyak Tuban
Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana PT Pertamina

10. Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro
Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana PT Pertamina

11. North Hub Development Project Selat Makassar
Dilakukan di kawasan Kalimantan dengan pelaksana sepenuhnya oleh pihak swasta

12. Rescoping RDMP RU IV Cilacap
Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana PT Pertamina

13. Biorefinery Cilacap
Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana PT Pertamina

14. Pembangunan Jaringan Gas (Jargas) Perkotaan
Dilakukan di Provinsi Batam, Sumatera Selatan (Palembang), Riau (Pekanbaru), Sulawesi Selatan (Makassar), DKI Jakarta, Jawa Barat (Bekasi), dan Sulawesi Tenggara (Palu) dengan pelaksana PT Pertamina dan PGN.

15. Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe
Dilakukan di Provinsi Aceh dengan pelaksana BUPP KEK Arun Lhokseumawe

16. Pengembangan KEK Sei Mangkei
Dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan pelaksana BUPP KEK Sei Mangkei

17. Pengembangan KEK Galang Batang
Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana BUPP KEK Galang Batang

18. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang
Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

19. Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

20. Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

21. Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay
Dilakukan di Provinsi Maluku Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

22. Kawasan Industri Bantaeng
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

23. Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemandatan Karbon dari hasil CCUS/CCS
Dilakukan di Provinsi Papua Barat dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

Kawasan Industri Tanah Kuning
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

25. Kawasan Industri Pulau Ladi
Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

26. Kawasan Industri Fakfak
Dilakukan di Provinsi Papua Barat dengna pelaksana oleh perusahaan BUMN

27. Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park
Dilakukan di Provinsi Sulawesi tengah dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

28. Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

29. Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park
Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

30. Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

31. Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

32. Kawasan Industri ASPIRE Stargate
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

33. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran
Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

34. Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

35. Kawasan Industri Futong
Dilakukan di Provinsi Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

36. Kawasan Industri Pulau Penebang
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

37. Kawasan Industri Kumai Multi Energi
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

38. Kawasan Industri Alumina Toba
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

39. Kawasan Industri Indo Mineral Mining
Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

40. Kawasan Industri Tabuk
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

41. Kawasan Industri Rimau
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

42. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur (Ibu Kota Nusantara) dengan pelaksana Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, perusahaan BUMN, dan juga melibatkan pihak swasta

43. Pembangunan Pelabuhan Patimban
Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Perhubungan

44. Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur-Barat
Dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dengan pelaksana Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, dan PT MRT Jakarta

45. Jalan Tol Serang-Panimbang
Dilakukan di Provinsi Banten dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

46. Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

47. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban
Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

48. Jakarta Sewerage System
Dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dengan pelaksana Menteri Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI Jakarta

(hal/kil)