Xcloud.id

kab/kota: Cikarang

  • Kasus pelecehan oknum dokter RSUD Cabangbungin Bekasi diusut polisi

    Kasus pelecehan oknum dokter RSUD Cabangbungin Bekasi diusut polisi

    Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Polisi Mustofa. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

    Kasus pelecehan oknum dokter RSUD Cabangbungin Bekasi diusut polisi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 09:05 WIB

    Elshinta.com – Kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa seorang ibu berinisial M (29) oleh oknum dokter di RSUD Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berinisial R mulai diusut polisi setelah dilaporkan oleh keluarga korban.

    Kakak korban Sg Paramuda mengatakan pihak keluarga telah melaporkan dugaan pelecehan tersebut ke aparat penegak hukum sekaligus menunjuk kuasa hukum untuk menangani kasus ini.

    “Kami (keluarga) sudah menguasakan kepada pengacara dan saat ini sudah dilaporkan ke Polsek Cabangbungin, Polres Metro Bekasi,” katanya di Cikarang, Senin.

    Ia mengatakan, keluarga mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada pengacara dengan harapan adiknya selaku korban mendapatkan keadilan. “Kami berharap ada tindak lanjut dari laporan ke pihak polisi,” katanya.

    Selain menempuh jalur hukum, pihak keluarga melalui kuasa hukum juga berencana melaporkan kasus ini kepada organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bekasi.

    Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Polisi Mustofa menegaskan, setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. “Setiap laporan masyarakat pasti ditindaklanjuti,” katanya.

    Direktur RSUD Cabangbungin, Erni Herdiani memastikan oknum dokter berinisial R yang diduga melakukan pelecehan telah diberi sanksi tegas berupa pemberhentian kerja.

    “Oknum dokter langsung diberi sanksi berat berupa penghentian masa tugas,” katanya.

    Dia mengaku marah saat mendapat laporan mengenai ulah oknum dokter tersebut. “Sebagai perempuan marah juga mendapat laporan tersebut,” katanya.

    Karena itu, setelah dilakukan investigasi hingga mempertemukan semua pihak, akhirnya diputuskan masa kontraknya tidak diperpanjang.

    Erni mengaku kewenangan rumah sakit hanya sebatas administratif. Sedangkan proses hukum sepenuhnya menjadi ranah Kepolisian berdasarkan laporan korban.

    “Saya sarankan juga, kalau memang belum puas dengan kebijakan saya karena kewenangan hanya sampai administratif, sesuai dengan prosedur, silakan lapor polisi,” katanya.

    Langkah hukum yang ditempuh keluarga korban, kata dia, merupakan keputusan bijak agar kasus ini bisa diselesaikan secara terang benderang.

    Sumber : Antara

  • Deindustrialisasi dan Kejatuhan Kelas Pekerja

    Deindustrialisasi dan Kejatuhan Kelas Pekerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Jutaan orang dalam usia produktif mendambakan kesempatan bekerja untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Sayangnya, harapan sering kali berbenturan dengan kenyataan.

    Kericuhan pada job fair yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Cikarang, Jawa Barat, pada Selasa (27/5), menjadi bukti betapa sempitnya peluang yang tersedia bagi para pencari kerja, bahkan untuk sekadar memberikan lamaran.

    Job fair yang seharusnya membuka harapan justru menegaskan betapa dalamnya jurang yang kini memisahkan kelas pekerja dari pekerjaan yang layak. Lantas, apakah kelas pekerja Indonesia sedang mengalami kejatuhannya?

    Kejatuhan kelas pekerja Indonesia telah dimulai sejak era deindustrialisasi prematur tepatnya sejak dua dekade ke belakang. Pada awal milenium, sektor industri mulai mengalami penyusutan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

    Berdasarkan data Nasional Accounts Data yang dirilis United Nations, dalam dua dekade terakhir (2001—2022) tepatnya pada 2001 kontribusi sektor industri Indonesia terhadap PDB masih cukup dominan yaitu di kisaran 48%.

    Sementara pada 2022 kontribusinya mengalami penurunan menjadi 38%. Bandingkan dengan kontibusi sektor jasa. Dalam kurun waktu yang sama, justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 38,4% (2001), menjadi 41,8% (2022).

    Jika kita menilik pada distribusi tenaga kerja, muncul satu anomali yang menarik. Meskipun kinerja sektor manufaktur melemah, jumlah tenaga kerja yang terserap justru meningkat. Pada 2001 hanya sekitar 18,7% tenaga kerja yang terserap ke sektor industri, dan menjadi 22,8% pada 2022. Secara logika, makin banyak orang bekerja di sektor industri akan makin meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan terutama terhadap PDB. Namun, mengapa sebaliknya?

    Jika ditelusuri lebih jauh, lonjakan tenaga kerja tidak selalu beriringan dengan kenaikan kontribusinya terhadap PDB. Dalam konteks Indonesia, penyerapan tenaga kerja besar-besaran bisa jadi malah menutupi gejala struktural yang lebih dalam yaitu menurunnya kualitas pekerjaan dan terjebaknya kelas pekerja dalam sektor bernilai tambah rendah, mengapa?

    Sayangnya, di Indonesia, industri yang bertumbuh bukanlah industri yang berorientasi pada nilai tambah tinggi, melainkan industri padat karya yang menyandarkan efisiensi pada upah rendah para pekerjanya. Sebagian besar industri di Indonesia juga berada dalam kategori low value chain yang alih-alih memproduksi barang jadi bernilai tambah tinggi, justru mayoritas industri di Indonesia fokus pada aktivitas perakitan, pengemasan, atau outsourcing sederhana lainnya.

    Akibatnya, meskipun banyak tenaga kerja yang terserap ke sektor industri, output yang dihasilkan cenderung rendah dan secara otomatis kontribusinya terhadap PDB juga rendah.

    Selanjutnya, kebijakan insentif yang salah arah makin memperteruk keadaan. Alih-alih mendorong pertumbuhan industri berbasis inovasi dan teknologi, pemerintah justru lebih aktif menggelontorkan insentif kepada sektor padat karya yang bertumpu pada buruh berupah murah sebagai keunggulan kompetitifnya. Efek dominonya, kelas pekerja hanya dianggap sebagai alat produksi murah. Akibatnya, kesejahteraan pekerja menjadi stagnan akibat ’upah yang ditekan’ untuk menarik investor.

    Alhasil, buruh sulit naik kelas karena minimnya pelatihan dan peningkatan keterampilan, selain akibat rendahnya upah yang mereka dapatkan. Sebagai perbandingan rata-rata upah minimum di Indonesia sekitar Rp2,9 juta/bulan, bandingkan dengan Malaysia yang rata-rata upah minimumnya sekitar Rp8 juta/bulan.

    Sayangnya, insentif yang diberikan juga tidak berorientasi pada peningkatan daya saing industri atau pada upaya mendorong peningkatan permintaan. Sebagai contoh, insentif PPh 21 untuk buruh padat karya penerima gaji Rp4,8 juta—Rp10 juta/bulan. Buruh di Jakarta tentu akan sangat menikmati fasilitas ini, tetapi sayangnya mayoritas buruh di berbagai daerah bahkan belum mencapai ambang batas gaji tersebut, yang artinya kebijakan tersebut tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan buruh.

    MENUJU KEBANGKITAN

    Meski situasi tampak suram, bukan berarti jalan tertutup sepenuhnya. Jika kejatuhan ini terjadi karena persoalan struktural, maka kebangkitan kelas pekerja hanya mungkin dicapai melalui pembenahan struktural.

    Solusi atas situasi ini harus menyasar akar-akar strukturalnya. Pertama, arah industrialisasi harus bergeser dari sektor padat karya berupah rendah ke sektor bernilai tambah tinggi berbasis riset dan teknologi. Negara harus memberi insentif kepada industri yang berkomitmen pada transfer teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal. Kedua, perlindungan ketenagakerjaan harus diperkuat. Sistem kontrak jangka pendek dan outsourcing harus dihapus, serta perlindungan sosial diperluas hingga ke sektor informal.

    Ketiga, pendidikan dan pelatihan kerja harus direformasi agar mampu menjawab kebutuhan era digital dan otomatisasi, dengan menekankan pada reskilling dan upskilling. Keempat, sistem perpajakan perlu difungsikan sebagai alat untuk redistribusi nilai tambah. Ini berarti pajak tak hanya mengisi kas negara, tetapi juga harus mampu mengurangi ketimpangan. Melalui pajak progresif pada korporasi besar, negara dapat menarik sebagian keuntungan untuk dialokasikan kembali kepada kelas pekerja dalam bentuk perlindungan sosial atau pelatihan keterampilan. Terakhir, perlu dibangun aliansi sosial politik bagi kelas pekerja lintas sektor agar suara mereka terwakili dalam kebijakan publik.

    Kita menjadi saksi dari ironi yang paling getir. Banyak para pekerja yang bekerja mati-matian tetapi tetap terjebak dalam kemiskinan. Maka, kejatuhan kelas pekerja bukan lagi soal kehilangan atau kesulitan menemukan pekerjaan, melainkan tentang hilangnya keyakinan bahwa kerja keras akan memberi kehidupan yang lebih layak, dan yang tersisa hanyalah rasa lelah tanpa ujung, akibat sistem yang tak pernah benar-benar memihak para pekerja.

  • Segini Biaya Pasang Stiker buat Bayar Tol Tanpa Berhenti

    Segini Biaya Pasang Stiker buat Bayar Tol Tanpa Berhenti

    Jakarta –

    Beberapa gerbang tol sudah mulai menerapkan sistem transaksi tol tanpa berhenti. Sistem ini menggunakan stiker RFID untuk membuka palang pintu tol. Berapa biaya pasang stiker itu?

    Untuk saat ini, sistem pembayaran tol tanpa berhenti masih menerapkan sistem Single Lane Free Flow (SLFF) berbasis Radio Frequency Identification (RFID). Artinya, SLFF ini masih membutuhkan gardu tol untuk melakukan transaksi.

    Cara pembayaran tol tanpa berhenti untuk saat ini bisa menggunakan Let It Flo. Saat lewat gerbang tol, pengendara mobil tak perlu berhenti untuk membayar tarif tol. Cukup melambatkan laju kendaraan maksimal 20 km/jam maka portal akan otomatis terbuka ketika sistem membaca ada perangkat stiker RFID yang terpasang di kendaraan. Saldo di aplikasi akan terpotong secara otomatis.

    Untuk membayar tol tanpa berhenti, harus menggunakan aplikasi Let It Flo dikembangkan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Let It Flo sekarang sudah terintegrasi langsung dengan aplikasi Travoy. Sistem pembayaran tol tanpa berhenti ini mengandalkan sistem sensorik otomatis pada stiker yang ditempelkan di kaca atau lampu depan mobil.

    Untuk menggunakan sistem transaksi tol Let It Flo, pengguna harus memiliki stiker RFID. Stiker ini berperan sebagai alat sensor. Stiker RFID ditempel di bagian kaca depan atau lampu depan sebelah kanan dari kendaraan yang telah terdaftar.

    Bayar tol tanpa setop sedang diuji coba di ruas tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Kendaraan ditempeli stiker berbasis teknologi Radio Frequency Identification (RFID). Foto: Anisa Indraini

    Untuk menggunakan sistem bayar tol tanpa berhenti ini, mobil kamu harus dipasangi stiker RFID terlebih dahulu. Lakukan pendaftaran di Let It Flo di aplikasi Travoy. Kemudian nanti akan ada jadwal dan lokasi pemasangan stiker yang bisa dipilih.

    Dikutip dari akun Instagram Let It Flo, pemasangan stiker RFID Let it Flo akan dikenakan biaya sebesar Rp 85.000 per stiker. Pemasangan stiker akan diberikan garansi selama 7×24 jam sejak hari pemasangan.

    Untuk saat ini, sudah ada beberapa gerbang tol yang bisa melakukan transaksi tanpa berhenti menggunakan Let It Flo. Gardu tol yang menerima transaksi Let It Flo biasanya ada penanda khusus berupa logo Flo.

    Daftar Gerbang Tol yang Terapkan Sistem Transaksi Tanpa Berhenti

    Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Jakarta-Sedyatmo

    GT Kamal 1 dan Arah JakartaGT Kamal 3 dan 4GT KapukGT PluitGT Angke 1 dan 2GT TomangGT Jelambar 1 dan 2GT Tanjung DurenGT Slipi 2GT PejomponganGT SenayanGT Semanggi 1GT KuninganGT Tebet 1GT CawangGT CengkarengGT Halim

    Tol Jagorawi

    GT Ciawi Arah JakartaGT Bogor 1 dan 2GT Sentul Selatan 1 dan 2GT Sentul Utara 1 dan 2GT Citeureup 1 dan 2GT Cibubur 1 dan 2GT Dukuh 2GT TMII 1 dan 2GT Cililitan

    Tol JORR

    GT Meruya UtamaGT Meruya UtaraGT Meruya SelatanGT Ciledug 1 dan 2GT Veteran 1GT Ciputat 2GT Bambu Apus 1 dan 2GT Jatiwarna 1 dan 2GT Jatiasih 1 dan 2GT Cikunir 1, 4, dan 8GT BintaraGT Pulo GebangGT Pondok Ranji UtamaGT Pondok Ranji SayapGT Joglo 1 dan 2

    Tol Jakarta-Tangerang

    GT Karawaci 2 dan 3GT Tangerang 1 dan 2GT Kunciran 1 dan 2GT Karang Tengah BaratGT Meruya 1 dan 2GT Kebon Jeruk 1 dan 2

    Tol Jakarta-Cikampek

    GT Ramp Pondok Gede Barat 1 dan 2GT Pondok Gede Timur 1 dan 2GT Bekasi Barat 1 dan 2GT Bekasi TimurGT TambunGT Cikarang Barat 3, 4, dan 5GT CibatuGT Karawang Barat 1 dan 2GT Karawang Timur 1 dan 2.

    Bali

    GT Ngurah RaiGT Nusa DuaGT Benoa

    Perlu dicatat, beberapa gerbang tol masih hybrid dengan gerbang tol otomatis (GTO). Artinya, beberapa gerbang tol itu masih menerima pembayaran dengan e-Toll.

    (rgr/dry)

  • Cari Kerja Sekarang Susah, Ini Profesi Paling Dibutuhkan di RI

    Cari Kerja Sekarang Susah, Ini Profesi Paling Dibutuhkan di RI

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah sektor masih membutuhkan banyak talenta dalam ekosistem digital. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menganalisa beberapa sektor yang membutuhkan talenta.

    Salah satunya di bidang pertanian dan peternakan yang membutuhkan intervensi terkait talenta digital.

    Kepala BPSDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Boni Pudjianto mengatakan kementerian mengindetifikasi beberapa sektor yang membutuhkan pasokan.

    “Yang terkait dengan agriculture, aquaculture.Jadi pertanian, peternakan, perikanan gitu ya. Health, education, logistics, tourism, finance, fintech. Itu area-area yang membutuhkan intervensi. Apalagi sekarang pertanian, itu dibutuhkan,” kata Boni di kantor Komdigi, Jumat (20/6/2025).

    Selain itu ada juga logistik yang membutuhkan talenta. Karena menurut Boni, tidak mungkin pasokannya hanya sumber lokal saja tapi berasal dari beberapa lokasi yang berbeda.

    Jika hal tersebut bisa dilakukan maka akan berdampak besar. “Jadi ini beberapa fokus. Komdigi mengadopsi area tersebut menjadi prioritas,” jelasnya.

    Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan soal gap talenta digital. Menurutnya hal itu bisa diisi oleh lembaga pendidikan yang dirasa masih kurang.

    Salah satu yang bisa dihasilkan berasal dari vokasi. Karena orang dari lembaga pendidikan itu bisa memiliki skill yang bisa diserap oleh industri.

    “Vokasi ini sangat dibutuhkan karena mereka memiliki skill ya yang lebih cepat untuk bisa diserap di dalam kebutuhan industri,” jelasnya.

    Boni mengatakan gap digital ini butuh diisi. Jika tidak dikhwatirkan akan dihuni oleh masyarakat dari negara asing.

    “Kalau kita kurang apalagi ini digital, itu akan diisi oleh teman-temannya dari negara-negara tetangga,” ujar Boni.

    Foto: Kepala BPSDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Boni Pudjianto. (CNBC Indonesia/ Novina Putri Bestari)
    Kepala BPSDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Boni Pudjianto. (CNBC Indonesia/Novina Putri Bestari)

    12 Juta Talenta Digital Dibutuhkan Sampai 2030

    Dalam data yang dibagikan Boni, kebutuhan talenta digital terus mengalami peningkatan. Pada 2030 mencapai 12.092.110 orang naik dari kebutuhannya sudah terpenuhi 9.343.849 orang.

    Jumlah itu naik dari tahun 2025, yakni kebutuhannya 10.930.616 orang juta dan ketersediaannya menjadi 6.960.767 orang.

    “Nah gap itu yang dibagi sekarang berapa tahun ke depan Kalau enggak salah dihitungan yang ini adalah 6 tahun. 2025, 2026, 2027 sampai 2030.Gap itu dibagi ini, makanya kalau disitu nanti angkanya agak lain. Itu 450an sekian. Pertahunnya yang dibutuhkan,” kata Boni.

    Dari jumlah tersebut masih butuh 2.748.260 orang selama lima tahun lagi atau 458.032 orang per tahunnya.

    Jumlah ketersediaan itu juga terus naik dari 2023 hingga 2030, membuat gap talenta juga makin menipis. Misalnya tahun 2025 mencapai 3,9 juta orang.

    Pada 2030, kesenjangan talenta digital masih terjadi di banyak wilayah Indonesia. Tertinggi berada di Jawa Tengah berjumlah 604.093 orang dan Jawa Timur sebesar 499.723 orang.

    Namun pada beberapa wilayah mengalami kelebihan pasokan. Di Jakarta saja mencapai 225.014 orang dan Kepulauan Riau 28.496 orang.

    Badai PHK Cetak Pengangguran di Mana-mana

    Di tengah kekurangan talenta digital, sejumlah perusahaan di Indonesia diketahui baru saja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran.

    Tak kurang dari 3 juta pekerja di industri tekstil yang terancam kehilangan pekerjaan. Selain itu, sebanyak 70% pengusaha hotel serta restoran Jakarta disebut berencana melakukan efisiensi pegawai.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan adanya faktor daya beli dan permintaan yang berkurang. Saat permintaan berkurang maka akan berdampak pada produksi juga.

    “Permintaan barang industri manufaktur yang berkurang menyebabkan berkurangnya produksi,” kata Nailul kepada CNBC Indonesia beberapa saat lalu.

    Mengutip data S&P, angka Purchasing Managers Indonesia (PMI) di Indonesia memang menurun tajam. Dari sebelumnya 52,4 pada Maret 2025 merosot ke bawah 50, yakni angka 46,7 pada April dan Mei sebesar 47,4.

    Angka PMI di bawah 50, menurut dia, menjadi pertanda kinerja industri manufaktur memburuk karena tidak ada ekspansi. Penyebabnya bisa dikarenakan tidak ada tambahan produksi industri manufaktur untuk dalam negeri.

    “Dampak yang bisa terjadi ke depan adalah utilitas industri manufaktur akan semakin menurun. Bahkan untuk industri tekstil dan produk tekstil, utilitas industri bisa menurun hingga di bawah 50%,” jelasnya.

    Hal ini bisa membuat PHK meningkat tajam, bahkan akan ada pelemahan industri mencapai 1,2 juta orang, menurut Nailul.

    Selama ini, AI digadang-gadang sebagai faktor utama pekerjaan punah dan memicu PHK massal. Namun, Nailul mengatakan penyebab gelombang PHK baru-baru ini dipicu perang tarif Amerika Serikat (AS) dan pelemahan permintaan domestik akibat daya beli yang belum membaik.

    “Pertama, dari perang tarif AS yang mengakibatkan penurunan permintaan produk secara global, termasuk dari Indonesia. Akibatnya produksi dalam negeri akan berkurang. Potensi PHK akan meningkat,” kata Nailul.

    “Kedua, pelemahan permintaan domestik yang disebabkan oleh daya beli yang belum membaik. Daya beli masih sangat terbatas untuk di masyarakat kelas menengah ke bawah,” dia menambahkan.

    Bursa Kerja Diserbu

    Pada akhir Mei lalu, puluhan ribu orang rela mengantri demi ribuan lowongan pekerjaan di Job Fair Bekasi Pasti Kerja 2025 yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat di President University Convention Center Jababeka, Cikarang.

    Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa menyebut pelamar yang datang ke bursa kerja tersebut diperkirakan tembus 25 ribu orang. Kepadatan yang terjadi membuat pelamar berdesak-desakan bahkan sampai ada yang pingsan.

    “Dari informasi, memang ada beberapa orang yang pingsan. Tadi kalau penyampaian Pak Bupati, ada 25 ribu lebih (pelamar datang),” ujar Mustofa dikutip dari CNN.

    Sebanyak 25 ribu pelamar tersebut rela mengantri dan berdesak-desakan demi mendapatkan 2.000 lowongan pekerjaan.

    “Artinya ke depan kita harus membuka bursa lowongan pekerjaan berikutnya dengan kapasitas lebih dari 2.000 lowongan pekerjaan,” kata Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang seperti dikutip pada Selasa (28/5/2025).

    Perhelatan bursa pekerjaan memang selalu ramai dan diminati. Namun, kali ini disorot karena saat ini Indonesia dihantam badai PHK yang menyebabkan pengangguran membludak dan persaingan mendapat kerja makin susah.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Drager Indonesia Produksi Alat Bantu Pernapasan Perdana di Cikarang

    Drager Indonesia Produksi Alat Bantu Pernapasan Perdana di Cikarang

    Bisnis.com, JAKARTA — Dräger Indonesia, produsen ventilator asal Jerman, meluncurkan produk alat bantu pernapasan Savina 300 ID pertama kali di dalam negeri.

    Perakitan ventilator tersebut dilakukan di pabrik PT PHC Indonesia di Cikarang, Jawa Barat. 

    Managing Director Dräger Indonesia, Ratna Kurniawati mengatakan kehadiran produk Savina 300 ID yang dibuat lokal menjadi salah satu upaya pihaknya mempertahankan sistem kesehatan yang baik di tengah ancaman kesehatan global. 

    “Lebih dari itu, kami juga mempersiapkan peningkatan kapabilitas tenaga kesehatan karena transformasi kesehatan juga harus sejalan dengan transformasi pilar kelima yaitu SDM kesehatan,” kata Ratna dalam Launching Ventilator Savina 300 ID di Cikarang, Kamis (19/6/2025). 

    Adapun, sebelumnya Indonesia telah mengimpor produk ventilator Drager lebih dari 1.000 unit untuk ke rumah sakit di berbagai wilayah. Sementara secara keseluruhan produk Drager telah didistribusikan hingga 11.000 instalasi di berbagai wilayah. 

    Dia menerangkan, Savina 300 ID dapat digunakan di RS yang belum memiliki instalasi sentral gas udara tekan. 

    Savina 300 ID memiliki beragam fitur dan aplikasi seperti untuk pasien dengan berat mulai dari 5kg, memiliki baterai internal dan eksternal, memiliki indikator untuk pengukuran CO2, pilihan bahasa Indonesia untuk memudahkan pengoperasian, layar sentuh yang berwarna dengan interface sesuai standar global. 

    Ratna menambahkan pihaknya sudah memiliki peta jalan yang telah dikonsultasikan dengan Kementerian Kesehatan. 

    “Next stage-nya seperti apa, dalam jangka waktu berapa lama, bukan hanya mengenai line produksi, tapi juga mengenai kandungan lokal kontennya, apa saja yang bisa kita perbaiki, tambahkan di tahun-tahun yang akan datang,termasuk produk apalagi yang akan kita bawa ke depannya,” ujarnya. 

    Pada kesempatan yang sama, Direktur PT PHC Indonesia Taufik Niode mengatakan komponen lokal atau tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dari produk Savina 300 ID saat ini di atas 25% dengan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) 9,3% 

    “Pastinya tidak berhenti di sini, ada beberapa fase juga yang harus kita jalani, lokalisasi, kenaikan proses juga di Indonesia, yang sudah kita, tiga parti ya komitmen ya, antara PHCI, DREGER, dan juga Kemenkes. Untuk step-step berikutnya itu harus kita laksanakan juga,” tuturnya. 

    Sementara itu, dia menerangkan bahwa saat ini kapasitas produksi Drager Indonesia untuk ventilator ini telah dibuka satu line dengan volume 530 unit per tahun. 

  • Pemerintah Sambut Positif Investasi Jumbo EDGNEX di Indonesia

    Pemerintah Sambut Positif Investasi Jumbo EDGNEX di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital menyambut rencana investasi perusahaan global EDGNEX Data Centers by DAMAC senilai US$2,3 miliar atau sekitar Rp37 triliun untuk pembangunan pusat data berskala besar di Cikarang, Jawa Barat. 

    Proyek tersebut disebut sebagai salah satu pengembangan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) terbesar di kawasan Asia Tenggara.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan investasi ini merupakan bagian penting dari upaya memperkuat fondasi transformasi digital nasional. 

    “Data center adalah bagian dari tulang punggung transformasi digital Indonesia. Kehadiran EDGNEX kami pandang sebagai sinyal positif terhadap meningkatnya kepercayaan investor global terhadap ekosistem digital di tanah air,” kata Meutya dalam pernyataan resmi, Kamis (19/6/2025). 

    Pusat data yang akan dibangun EDGNEX di lahan seluas 12 hektare di kawasan industri Cikarang diproyeksikan mulai beroperasi pada Desember 2026, dengan perluasan bertahap hingga 2028. 

    Proyek ini akan mengadopsi rak-rak AI berdensitas tinggi dan menargetkan Power Usage Effectiveness (PUE) sebesar 1,32, yang disebut sejalan dengan standar keberlanjutan global.

    Meutya menyebut investasi ini juga sejalan dengan peningkatan kapasitas pusat data nasional yang saat ini telah mencapai 290 megawatt (MW), naik dari 180 MW di awal masa pemerintahan. Adapun sebagai perbandingan, kapasitas pusat data Malaysia sekitar 400 MW. 

    “Indonesia bergerak cepat, berdasarkan data lahan siap bangun yang telah terpantau, kapasitas nasional diproyeksikan melonjak menjadi 900 MW pada akhir 2025,” tutur Meutya. 

    Dengan tren peningkatan tersebut, pemerintah menargetkan kapasitas nasional dapat menembus 1,5 hingga 2 gigawatt (GW) dalam dua tahun ke depan, menjadikan Indonesia sebagai pusat data digital (digital data hub) utama di Asia Tenggara.

    “Peningkatan kapasitas yang cepat menandakan bahwa Indonesia tengah mengejar posisi strategis di kawasan. Ini harus terus dipercepat,” kata Meutya.

    Di sisi lain, pihaknya juga mendorong agar investasi seperti EDGNEX tidak hanya besar dalam skala, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Termasuk mendukung digitalisasi UMKM dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di sektor pangan, perikanan, dan kesehatan.

    Sebelumnya, Meutya juga telah meresmikan pusat data canggih berbasis AI milik DCI Indonesia di Cibitung. 

    “Komdigi membuka diri untuk dialog dan kerja sama yang memperkuat kepentingan nasional dalam membangun infrastruktur digital yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.

    EDGNEX merupakan bagian dari DAMAC Group, konglomerat asal Dubai yang telah menggelontorkan lebih dari US$3 miliar atau sebanyak Rp48,26 triliun untuk pengembangan infrastruktur digital di Asia Tenggara. 

    Fasilitas di Cikarang ini akan menjadi pusat data kedua EDGNEX di Indonesia setelah sebelumnya mereka mengumumkan pembangunan pusat data 19,2 MW di kawasan MT Haryono, Jakarta, pada 2024 lalu.

    “Ini adalah pembangunan kedua kami di Indonesia, yang semakin menegaskan komitmen kami untuk menjembatani kesenjangan digital di pasar yang sedang berkembang pesat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia,” kata pendiri DAMAC Group, Hussain Sajwani.

    Hussain mengatakan pihaknya bangga membangun salah satu pusat data paling canggih dan berkelanjutan di kawasan ini, yang dirancang untuk mendukung gelombang inovasi dan pertumbuhan digital berikutnya. 

    Dengan meningkatnya skala beban kerja AI, lanjut dia, kebutuhan akan infrastruktur generasi baru yang lebih kuat dan efisien pun tumbuh.

    “Dan proyek ini merupakan bagian dari komitmen besar kami di Asia Tenggara, di mana kami telah menginvestasikan lebih dari US$ 3 miliar untuk pengembangan infrastruktur digital,” katanya.  

    Secara regional, EDGNEX menargetkan kapasitas operasional lebih dari 300 MW di Asia Tenggara tahun depan, mencakup pasar-pasar utama seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia. 

    Di Jakarta sendiri, fasilitas MT Haryono dijadwalkan rampung pada kuartal ketiga 2026 dan akan menyasar klien dari kalangan penyedia cloud, node edge, hingga aplikasi AI.

  • Kami Sediakan Satu Juta Unit

    Kami Sediakan Satu Juta Unit

    JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah

    mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengejar target untuk percepatan penyediaan rumah layak huni di wilayah pesisir, pedesaan dan perkotaan.

    “Kami sedang menyiapkan pembangunan rumah sekitar 1 juta unit. Kita utamakan rumah vertikal,” tutur Wamen Fahri melalui keterangan tertulis yang diterima VOI, Rabu, 19 Juni.

    Dengan kondisi lahan yang terbatas, jelasnya, konsep hunian bertingkat yang murah bisa cepat dibangun dan sehat menjadi salah satu pilihan untuk menyelesaikan isu pemukiman perkotaan. 

    “Kita ingin perbaiki Kawasan kumuh dan menata pinggiran kali,” tambahnya.

    Sebelumnya, Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja ke pabrik Tatalogam Group di kawasan industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. 

    Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat langsung proses produksi rumah prefabrikasi dan membahas potensi pengembangannya sebagai solusi percepatan penyediaan hunian rakyat.

    Wamen Fahri didampingi oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Edward Abdurrahman, serta jajaran pejabat terkait. 

    Rombongan diterima oleh Komisaris Tatalogam Group, Wulani Wihardjono Rismono Bersama dengan Direktur PT Tatalogam Lestari Stephanus Koeswandi dan jajaran manajemen PT Tatalogam Lestari dan PT Tata Metal Lestari, bagian dari Tatalogam Group.

    Pada kesempatan itu, selain mengunjungi fasilitas produksi pelapisan baja galvalume dan galvanis serta roll forming atap dan profil baja ringan, Wamen Fahri Hamzah juga diajak untuk mengunjungi rumah instan Domus produksi PT Tatalogam Lestari.

    “Saya lihat rumah yang disiapkan oleh Tatalogam ini sudah sangat cocok untuk program percepatan Pembangunan hunian rakyat,” ujarnya di sela-sela kunjungan.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Tatalogam Lestari Stephanus Koeswandi menyampaikan apresiasinya atas kunjungan yang dilakukan oleh Wamen Fahri Hamzah

    beserta jajarannya. 

    “Kami siap mendukung pemerintah untuk penyediaan hunian yang sesuai dengan standar teknis bangunan hunian tetap,” tegasnya. 

    Menurut Stephanus, Tatalogam Group memiliki teknologi rumah prefabrikasi yang dapat dibangun dengan cepat, harga terjangkau, dan tahan gempa. 

    Dia menegaskan, rumah dengan system modular berbasis baja ringan seperti produk Domus yang dikembangkan Tatalogam memiliki potensi besar untuk mendukung program nasional penyediaan 3 juta rumah.

    Dari kunjungan tersebut, dia berharap ada kolaborasi erat antara pemerintah dengan pelaku industri, termasuk dalam merancang pilot project nasional rumah hunian vertikal dari baja ringan.

    “Kami harap ke depan ada pilot project pengembangan rumah beserta dengan pengujian teknis bersama antara Kementerian PKP, asosiasi, dan dunia usaha. Tanpa regulasi yang akomodatif, inovasi tidak akan berkembang secara optimal,” tegasnya.

    Sekadar diketahui, selain untuk hunian tetap, rumah Domus Tatalogam Lestari telah digunakan dalam sejumlah proyek rehabilitasi dan relokasi bencana.

    Bekerja sama dengan Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB), perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1994 ini telah membangun ribuan unit rumah tahan gempa di berbagai daerah antara lain Cianjur, Pasaman, Luwuk Utara, Konawe Utara, Mamuju dan Sumbawa.

  • Dubai Investasi Jumbo Data Center Rp 37 Triliun di Cikarang

    Dubai Investasi Jumbo Data Center Rp 37 Triliun di Cikarang

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyambut baik investasi besar senilai USD 2,3 miliar (sekitar Rp 37 triliun) oleh Edgnex, perusahaan konglomerat asal Dubai, untuk pembangunan pusat data berskala jumbo di Indonesia.

    “Data center adalah bagian dari tulang punggung transformasi digital Indonesia. Kehadiran Edgnex kami pandang sebagai sinyal positif terhadap meningkatnya kepercayaan investor global terhadap ekosistem digital di Tanah Air,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di sela lawatannya di Rusia mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Kamis (19/6/2025).

    Investasi Edgnex akan digunakan untuk membangun infrastruktur pusat data modern di atas lahan seluas 12 hektare di kawasan industri Cikarang, Jawa Barat. Fase awal proyek ditargetkan rampung pada 2026 dan akan terus berkembang hingga 2028.

    Menurut Komdigi, kapasitas pusat data nasional pada awal masa kerja pemerintahan ini masih berada di angka 180 megawatt (MW). Kini telah meningkat menjadi 290 MW.

    Sebagai perbandingan, kapasitas pusat data Malaysia sekitar 400 MW. Namun Indonesia bergerak cepat, kata Komdigi, berdasarkan data lahan siap bangun (land clearing) yang telah terpantau, kapasitas nasional diproyeksikan melonjak menjadi 900 MW pada akhir 2025.

    “Peningkatan kapasitas yang cepat menandakan bahwa Indonesia tengah mengejar posisi strategis di kawasan. Ini harus terus dipercepat,” lanjut Meutya.

    Pemerintah akan terus membuka seluas-luasnya peluang investasi baru, mengingat proyeksi kebutuhan pusat data Indonesia yang diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2 gigawatt (GW) dalam dua tahun ke depan. Jika target ini tercapai, Indonesia berpotensi besar menjadi pusat data digital (digital data hub) utama di kawasan Asia Tenggara.

    “Kami berharap tingkat kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, terus meningkat untuk mendukung ekosistem infrastruktur digital nasional yang tangguh dan inklusif,” ucapnya.

    Tak hanya soal investasi data center yang jumbo, Komdigi juga, seperti disampaikan Meutya, suntikan dana tersebut pun berdampak dari segi sosialnya.

    “Kami mendorong agar investasi seperti Edgnex tidak hanya besar dalam skala, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Termasuk mendukung digitalisasi UMKM dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di sektor pangan, perikanan, dan kesehatan,” tutur Meutya.

    Sebelumnya, Meutya Hafid juga telah meresmikan pusat data berbasis AI yang diklaim tercanggih di Asia Tenggara yang dibangun oleh perusahaan lokal, DCI Indonesia, di kawasan Cibitung. Ini menandakan bahwa pelaku domestik juga memiliki kapasitas tinggi dan perlu terus didukung.

    “Komdigi membuka diri untuk dialog dan kerja sama yang memperkuat kepentingan nasional dalam membangun infrastruktur digital yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Meutya.

    (agt/fay)

  • Bye-bye Antre! Sekarang Bisa Bayar Tol Tanpa Berhenti, Begini Caranya

    Bye-bye Antre! Sekarang Bisa Bayar Tol Tanpa Berhenti, Begini Caranya

    Jakarta –

    Beberapa ruas jalan tol di Indonesia saat ini sudah bisa menggunakan sistem pembayaran tol tanpa harus berhenti dan buka kaca. Begini caranya.

    Jalan tol di Indonesia ke depan direncanakan akan menggunakan sistem transaksi tanpa harus berhenti. Sebelum menuju Multi Lane Free Flow (MLFF) yang tidak lagi membutuhkan gerbang tol nantinya, jalan tol di Indonesia saat ini sudah menerapkan sistem Single Lane Free Flow (SLFF) berbasis Radio Frequency Identification (RFID).

    Cara pembayaran tol tanpa berhenti untuk saat ini bisa menggunakan aplikasi Flo atau Let It Flo. Saat lewat gerbang tol, pengendara mobil tak perlu berhenti untuk membayar tarif tol, portal akan otomatis terbuka ketika sistem membaca ada perangkat SLFF.

    Untuk membayar tol tanpa berhenti, harus menggunakan aplikasi Flo yang dikembangkan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Sistem pembayaran tol tanpa berhenti ini mengandalkan sistem sensorik otomatis pada stiker yang ditempelkan di kaca atau lampu depan mobil.

    Untuk menggunakan sistem transaksi tol Let It Flo, pengguna harus memiliki stiker RFID. Stiker ini berperan sebagai alat sensor. Stiker RFID ditempel di bagian kaca depan atau windshield dari kendaraan yang telah terdaftar.

    Dikutip dari situs resmi Let It Flo, sistem ini masih berupa uji coba terbatas untuk kalangan terbatas. Untuk menggunakan sistem ini, pemilik kendaraan harus melakukan registrasi. Caranya, menggunakan aplikasi Let It Flo di ponsel yang sekarang sudah terintegrasi dengan aplikasi Travoy, kemudian lakukan pemesanan dan pilih lokasi pengambilan stiker RFID, lalu bawa kendaraan ke lokasi pemasangan RFID.

    Cara operasional Flo sangat sederhana. Saat stiker RFID yang terhubung melalui aplikasi Let It Flo terdeteksi ketika masuk ke gerbang tol, saldo pada aplikasi secara otomatis akan dipotong. Kendaraan yang dilengkapi dengan stiker RFID hanya perlu mengurangi kecepatannya hingga maksimal 20 kilometer per jam saat memasuki gerbang tol.

    Dilihat di situs Let It Flo, saat ini sistem bayar tol tanpa berhenti dengan aplikasi tersebut sudah diterapkan di beberapa gerbang tol di Jabodetabek.

    Daftar Gerbang Tol yang Terapkan Sistem Transaksi Tanpa Berhenti

    Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Jakarta-Sedyatmo

    GT Kamal 1 dan Arah JakartaGT Kamal 3 dan 4GT KapukGT PluitGT Angke 1 dan 2GT TomangGT Jelambar 1 dan 2GT Tanjung DurenGT Slipi 2GT PejomponganGT SenayanGT Semanggi 1GT KuninganGT Tebet 1GT CawangGT CengkarengGT Halim

    Tol Jagorawi

    GT Ciawi Arah JakartaGT Bogor 1 dan 2GT Sentul Selatan 1 dan 2GT Sentul Utara 1 dan 2GT Citeureup 1 dan 2GT Cibubur 1 dan 2GT Dukuh 2GT TMII 1 dan 2GT Cililitan

    Tol JORR

    GT Meruya UtamaGT Meruya UtaraGT Meruya SelatanGT Ciledug 1 dan 2GT Veteran 1GT Ciputat 2GT Bambu Apus 1 dan 2GT Jatiwarna 1 dan 2GT Jatiasih 1 dan 2GT Cikunir 1, 4, dan 8GT BintaraGT Pulo GebangGT Pondok Ranji UtamaGT Pondok Ranji SayapGT Joglo 1 dan 2

    Tol Jakarta-Tangerang

    GT Karawaci 2 dan 3GT Tangerang 1 dan 2GT Kunciran 1 dan 2GT Karang Tengah BaratGT Meruya 1 dan 2GT Kebon Jeruk 1 dan 2

    Tol Jakarta-Cikampek

    GT Ramp Pondok Gede Barat 1 dan 2GT Pondok Gede Timur 1 dan 2GT Bekasi Barat 1 dan 2GT Bekasi TimurGT TambunGT Cikarang Barat 3, 4, dan 5GT CibatuGT Karawang Barat 1 dan 2GT Karawang Timur 1 dan 2.

    (rgr/din)

  • EDGNEX Investasi Rp37 Triliun, Sinyal Kepercayaan Investor Global ke RI Meningkat

    EDGNEX Investasi Rp37 Triliun, Sinyal Kepercayaan Investor Global ke RI Meningkat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons positif investasi besar senilai US$2,3 miliar atau sekitar Rp37 triliun oleh perusahaan EDGNEX dari Dubai untuk pembangunan pusat data (data center) berskala jumbo di Indonesia. 

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, investasi ini menjadi bagian penting dari upaya percepatan transformasi digital nasional. Terlebih, data center merupakan bagian dari tulang punggung transformasi digital Indonesia.

    “Kehadiran EDGNEX kami pandang sebagai sinyal positif terhadap meningkatnya kepercayaan investor global terhadap ekosistem digital di Tanah Air,” ujar Meutya Hafid dalam keterangannya, Kamis, (19/6/2025).

    Secara terperinci, investasi EDGNEX akan digunakan untuk membangun infrastruktur pusat data modern di atas lahan seluas 12 hektare di kawasan industri Cikarang, Jawa Barat. Fase awal proyek ditargetkan rampung pada 2026 dan akan terus berkembang hingga 2028.

    Adapun, kapasitas pusat data nasional pada awal masa kerja pemerintahan ini masih berada di angka 180 megawatt (MW). Kini telah meningkat menjadi 290 MW. 

    Sebagai perbandingan, kapasitas pusat data Malaysia sekitar 400 MW. Namun, Indonesia berpotensi tumbuh lebih cepat, berdasarkan data lahan siap bangun (land clearing) yang telah terpantau, kapasitas nasional diproyeksikan melonjak menjadi 900 MW pada akhir 2025.

    “Peningkatan kapasitas yang cepat menandakan bahwa Indonesia tengah mengejar posisi strategis di kawasan. Ini harus terus dipercepat,” katanya.

    Pemerintah akan terus membuka seluas-luasnya peluang investasi baru, mengingat proyeksi kebutuhan pusat data Indonesia yang diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2 gigawatt (GW) dalam dua tahun ke depan. 

    Jika target ini tercapai, Indonesia berpotensi besar menjadi pusat data digital (digital data hub) utama di kawasan Asean.

    Meutya berharap tingkat kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri terus meningkat untuk mendukung ekosistem infrastruktur digital nasional yang tangguh dan inklusif. Selain itu, Komdigi juga mengingatkan pentingnya dampak sosial dari setiap investasi.

    “Kami mendorong agar investasi seperti EDGNEX tidak hanya besar dalam skala, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Termasuk mendukung digitalisasi UMKM dan pemanfaatan kecerdasan buatan [AI] di sektor pangan, perikanan, dan kesehatan,” ujarnya.

    Sebelumnya, pada Selasa (3/6/2025), Komdigi juga telah meresmikan pusat data berbasis AI tercanggih di Asean yang dibangun oleh perusahaan lokal, DCI Indonesia, di kawasan Cibitung. Adapun, PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) merupakan emiten yang terafiliasi konglomerat Toto Sugiri.

    “Komdigi membuka diri untuk dialog dan kerja sama yang memperkuat kepentingan nasional dalam membangun infrastruktur digital yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Meutya.