kab/kota: Cibubur

Harapan Prabowo Menuju “Zero Error” Program Makan Bergizi Gratis
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Meski diwarnai sejumlah kasus keracunan di beberapa wilayah, Presiden Prabowo Subianto mengeklaim bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.
Menurut Prabowo, tingkat keberhasilan MBG mencapai 99,99 persen berdasarkan perbandingan jumlah porsi yang telah dibagikan dengan jumlah kasus yang terjadi.
“1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan. Yang keracunan makan 8.000 kurang lebih, benar Pak Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional)? Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99 persen berhasil,” kata Prabowo dalam pidatonya pada sidang senat pengukuhan mahasiswa baru dan wisuda sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Sabtu (18/10/2025).
Prabowo menyampaikan, hingga saat ini MBG telah mendistribusikan 1,4 miliar menu kepada 36,2 juta penerima manfaat.
Namun, ia mempertanyakan masih adanya pihak yang menyinyiri program tersebut hanya karena menemukan kasus kegagalan di lapangan.
Kepala Negara pun mengaku heran dengan orang-orang cerdas atau merasa cerdas, menyinyir, selalu mengejek.
“Di mana ada usaha manusia yang 99,99 persen berhasil, dibilang gagal,” kata Prabowo.
Meski mengeklaim tingkat keberhasilan program tinggi, Prabowo menegaskan pemerintah tetap melakukan evaluasi.
Ia menargetkan penyelenggaraan MBG dapat mencapai tingkat kesalahan nol persen meskipun diakuinya hal tersebut sangat sulit.
“Tapi kalau 1,4 miliar dibagi 8.000 (kasus), saya kira ini masih kalau dalam ilmu pengetahuan, dalam sains ini masih dalam koridor katakanlah corridor of error ya. Tapi kita mau zero error walaupun sangat sulit,” ujarnya.
Untuk mencapai hal itu, Prabowo mengatakan telah memerintahkan perbaikan standar kebersihan serta kualitas pengolahan makanan di setiap dapur penyelenggara program MBG.
Ia juga menekankan perlunya pembiasaan hidup bersih kepada para penerima manfaat program.
“Anak-anak sebelum makan cuci tangan yang benar, kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok untuk mencegah. Kalau virus bakteri bisa dari mana saja, ini saya highlight, karena ini sangat penting,” kata Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyebut program MBG menjadi perhatian dunia internasional karena cakupannya yang luas dan kecepatan realisasinya.
“Kita ini dianggap penjuru (dunia) dianggap (sebagai) contoh, selain berhasil India. Indonesia dianggap yang paling berani dan kita sekarang dianggap ya salah satu yang paling cepat mencapai 36 juta penerima manfaat dalam waktu 1 tahun,” imbuhnya.
Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Octavianus menyatakan pemerintah terus memperketat pengawasan pelaksanaan MBG.
Ia meminta masyarakat tidak khawatir terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan.
“Jangan khawatir, kami yang nge-push terus, karena saya ditugaskan oleh Pak Menteri dan Pak Presiden untuk memantau. Tugas kita tuh supaya bisa mencegah, supaya kasus-kasus ini makin hari makin turun,” kata Benjamin dalam agenda Temu Media di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).
Saat ini, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mendaftarkan diri untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Itu yang saya tiap hari ingatkan Prof Dadan. Kalau ada SPPG yang belum daftar, cepat daftar. Nah rata-rata mereka, tiap provinsi ada datanya lengkap,” ujarnya.
Ia menegaskan, SPPG yang belum dinyatakan layak oleh Dinas Kesehatan tidak boleh beroperasi.
“Ini ada peraturan baru lagi, jadi bahwa SPPG yang baru dibuka kalau belum dinyatakan layak oleh Dinas Kesehatan maka dia tidak boleh melakukan operasi,” tegas Benjamin.
Menurut dia, hingga saat ini sudah ada ratusan SPPG yang dinyatakan layak berdasarkan sertifikasi kebersihan.
“Ini tiap hari saya kontrol, hari ini yang lulus 326. SPPG yang sudah lulus SL, 326 hari ini,” katanya.
Badan Gizi Nasional (BGN) juga memperkenalkan standar operasional prosedur (SOP) baru untuk memperkuat implementasi MBG.
Salah satunya adalah kewajiban sertifikasi bagi juru masak di setiap SPPG.
“Semua koki yang ada di dapur harus bersertifikasi. Selain itu, yayasan mitra juga harus menyediakan koki pendamping,” kata Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di Cibubur, Jawa Barat, Kamis (25/9/2025).
Ia meminta yayasan mitra turut bertanggung jawab dalam memastikan kualitas makanan yang disajikan.
“Karena yayasan sudah menerima manfaat dari kita sewa lahan bangunannya, dia harus ikut bertanggung jawab dengan menyediakan koki,” ujar Nanik.
Nanik menyebut salah satu penyebab kasus keracunan adalah pelanggaran teknis pengolahan makanan.
“Makanan yang dimasak harus dimakan dalam waktu enam jam. Jika mereka memasak makanan pukul 07.00 atau 08.00 pagi, proses memasaknya harus dimulai pukul 02.00 pagi. Namun yang terjadi, mereka sering memasak sebelum jam 12.00 malam,” ucapnya.
BGN juga memastikan penegakan aturan akan dilakukan secara tegas.
“Kami serius menangani hal ini, jika ada pelanggaran, langsung kami tutup, kami akan tegas,” kata Nanik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.