Xcloud.id

kab/kota: Cibubur

  • Fadli Zon: "Tone" Positif Penulisan Sejarah untuk Persatukan Kebenaran Bangsa Nasional 7 Juni 2025

    Fadli Zon: "Tone" Positif Penulisan Sejarah untuk Persatukan Kebenaran Bangsa Nasional 7 Juni 2025

    Fadli Zon: “Tone” Positif Penulisan Sejarah untuk Persatukan Kebenaran Bangsa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Kebudayaan

    Fadli Zon
    mengungkapkan bahwa
    tone
    atau nuansa positif dalam
    penulisan sejarah
    Indonesia juga dimaksudkan untuk persatuan bangsa, bukan sebaliknya yakni memecah belah bangsa
    “Jadi, kita tentu
    tone
    -nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kebenaran bangsa. Untuk apa kita menulis sejarah untuk memecah-belah bangsa,” kata Fadli Zon di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Jumat (6/6/2025).
    Namun, Fadli menyebut bahwa yang paling utama dari
    penulisan ulang sejarah
    adalah menonjolkan pencapaian dan prestasi di masa lampau.
    Dengan kata lain, menurut dia, penulisan sejarah tidak mencari-cari kesalahan masa lalu.
    “Di masa-masa itu, pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Ini kan juga lebih banyak
    highlight
    ya, lebih banyak garis besar. Kita ingin menonjolkan pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi, prioritas-prioritas, dan juga peristiwa-peristiwa pada zaman (lampau) itu,” ujar Fadli Zon.
    Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra ini kembali menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan nada positif dalam penulisan ulang sejarah.
    “Saya kira tidak ada masalah dengan
    tone
    positif itu, artinya kita tidak mencari-cari kesalahan,” kata Fadli Zon.
    Dia berpendapat bahwa penulisan ulang sejarah dengan nada positif bertujuan untuk mempersatukan kebenaran bangsa.
    Fadli juga menegaskan bahwa penulisan sejarah akan dilakukan oleh para sejarawan yang ahli di bidangnya, sehingga publik tidak perlu khawatir.
    Sebelumnya, Fadli Zon mengatakan, penulisan sejarah ulang yang dilakukan pemerintah akan memiliki nada positif, bukan untuk mencari-cari kesalahan di masa lalu.
    Hal ini disampaikan Fadli merespons kabar yang menyebut
    term of reference
    (TOR) sejarah yang disusun pemerintah hanya mencantumkan dua kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
    ”
    Tone
    kita adalah
    tone
    yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” ujar Fadli, saat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat pada 1 Juni 2025.
    Menurut dia, pembaruan buku sejarah akan dilakukan dengan mengedepankan perspektif Indonesia-sentris. Hal ini untuk menghapus bias-bias kolonial, mempersatukan bangsa Indonesia, dan menjadikan sejarah relevan bagi generasi muda.
    “Kalau mau mencari-cari kesalahan atau mencari-cari hal yang negatif, ya, saya kira itu selalu ada. Jadi, yang kita inginkan
    tone
    -nya dari sejarah kita itu adalah
    tone
    yang positif, dari era Bung Karno sampai era Presiden Jokowi dan seterusnya,” kata Fadli Zon.
    Sebelumnya, dalam acara Satu Meja The Forum Kompas TV, aktivis HAM Beka Ulung Hapsara menyoroti sudut pandang korban pelanggaran HAM berat masa lalu dalam penulisan sejarah ulang.
    Sebab, menurut dia, hanya ada dua peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang masuk dalam proyek penulisan ulang sejarah nasional tersebut.
    “Ketika kami mendapat TOR, peristiwa pelanggaran HAM yang berat itu hanya dua yang ada (dalam penulisan sejarah ulang), sementara kalau kita merujuk pada status hukum yang dikeluarkan Komnas, hasil penyelidikannya sampai saat ini ada 13 yang belum selesai,” katanya.
    Menurut Beka, jika hal ini terjadi, korban pelanggaran HAM berat masa lalu akan semakin dilupakan, padahal mereka memiliki rasa trauma dan keadilan belum hadir.
    “Pada titik itu juga saya kira penting sebenarnya menghadirkan perspektif korban untuk ditulis dalam sejarah,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penyebab Ustad Yahya Waloni Meninggal Dunia, Ternyata 2021 Ada Riwayat Sakit Ini

    Penyebab Ustad Yahya Waloni Meninggal Dunia, Ternyata 2021 Ada Riwayat Sakit Ini

    GELORA.CO – Penyebab Ustad Yahya Yahya Waloni menghembuskan nafas terakhirnya sat menyampaikan khutbah kedua di mimbar Jumat Masjid Darul Falah, Minasa Upa, Gunung Sari, Rappocini, Makassar, Jumat (6/6/2025) siang.

    Meski sempat dilarikan ke RS Bahagia yang berada 100 meter dari masjid, namun nyawa Ustad Yahya Waloni tidak bisa diselamatkan lagi. 

    Detik-detik meninggalnya Ustad Yahya Waloni dikuak langsung oleh saksi mata. 

    Saksi mata menyebut, ustad terjatuh sebelum menyampaikan doa penutup khutbah kedua.

    Rukun khatib Jumat, ada dua khutbah. Khutbah pertama diakhiri dengan doa dan duduk sejenak.

    Khutbah kedua, khatib berdiri dan menegaskan ketakwaan, shalawat dan intisari khutbah sebelum doa penutup.

    Ustad kelahiran Minahasa ini, terjatuh dan tak sadarkan diri usai duduk diantara dua khutbah.

    “Masih sempat berdiri, di khutbah kedua, dan ingatkan kita pentingnya bertauhid kepada Allah SWT,” ujar Sekretaris Pengurus Masjid Darul Falah, Harfan Jaya Sakti (39), kepada wartawan melansir dari Tribuntimur, Jumat (6/6/2025).

     Harfan duduk di shaf pertama saat khutbah.

    Dia jadi satu dari sekitar 200 jamaah sekaligus saksi mata, insiden wafatnya ustad Muallaf ini.

    Dikisahkan, ustad Yahya Waoni, sudah dijadwalkan panitia masjid sebagai khatib Jumat sejak pekan lalu.

    Pagi harinya, magister theologia ini memberi khutbah Idul Adha di sebuah masjid di pusat Kota Makassar.

    Bersama Sitti Mutmainnah (34) istrinya, Ustad Yahya menginap di Hotel Prima, Jl Dr SAM Ratulangi, Makassar, sekitar 9,7 km dari Masjid Darul Falah.

    Pukul 10.30 wita, panitia menjemput Yahya.

    Masih sempat menyaksikan proses penyembelihan hewan qurban di halaman timur masjid.

    Istrinya, dijamu di rumah salah seorang takmir, sekitar 75 meter daru masjidz

    Pukul 11.30 Wita, ustad Yahya masuk ke Masjid. Dia duduk di shaf pertama, membaca surah Al Kahfi dan berzikir.

    Pukul 12.05 Wita, usai Azan, panitia mempersilahkan khatib naik ke mimbar.

    “Tema khutbah Ustad, tentang kekuatan iman. Ujian Nabi Ibrahim yang menyembelih Ismail, sebagai bukti ketaatan individu, keluarga dan umat Muslim,” ujar Harpan Sakti.

    Khutah berlangsung sekitar 15 menit.

    Jamaah disebut memadati ruang utama hingga lantai dua.

    “Saya di lantai dua, dan menyimak dengan jernih pesan-pesannya,” ujar Prof Dr Syahruddin Usman (61), guru besar Tarbiyah UIN sekaligus jamaah.

    Pukul 12.25 wita, usai khutbah pertama, ustad Yahya kembali berdiri dan menyampaikan khutbah tanpa textnya.

    “Usia baca shalawat nabi dan Sebelum bacakan doa khutbah terakhir, langsung pegang dada, jatuh di mimbar. Saya kira mau minum,” ujar Harpan.

    Buuk, sang ustad terduduk.

    Kontan jamaah shaf depan panik. 

    Imam dan pengurus berlomba kedepan.

    “Saya masih lihat matanya semoat terbuka, tapi sepertinya sudah sakratul maut,” ujar Harpan.

    Ustad sudah tak sadarkan diri.

    Majelis Jumat yang bertepatan Idul Adha ini, terhenti sejenak.

    Panitia mengangkat tubuh Ustad Yahya ke mobil, dan membawanya ke RS Klinik Bahagia Minasa Upa, sekitar 100 meter dari Masjid.

    “Susah tak sadar. Kita tak tahu, apa meninggal di masjid atau di UGD,” ujar Sakti. 

    Pukul 12.35 Wita, Ustad Yahya dievakuasi.

    Ibadah shalat Jumat dilanjutkan pukul 13.46 Wita, setelah takmir dan warga pengantar balik dari klinik.

    Pukul 14.00 Wita, jamaah shalat Jumat bubar. Kabar Ustad Yahya, wafat beredar di masjid.

    Pukul 13.45 wita, jenazah dikembalikan ke masjid.

    Di bagasi belakang ambulans Klinik RS Bahagia, duduk istri almarhum.

    Kendati demikian meski pihak keluarga belum mengungkap penyebab pasti Ustad Yahya Waloni meninggal karena apa, namun ternyata beliau memiliki riwayat sakit jantung sejak 2021 lalu. 

    Di tahun 2021 silam, ustad Yahya Waloni sempat menjalani pengobatan setelah jantung mengalami pembengkakan.

    Sebagaimana kita ketahui, sakit jantung sangatlah berbahaya yang bisa mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. 

    Apabila aliran darah ke jantung terhambat, menyebabkan kerusakan pada otot jantung maka hal itu bisa menyebabkan seseorang mati mendadak alias henti jantung. 

    Maka diduga kuat sang ustad Yahya Waloni meninggal dunia lantaran serangan jantung.

    Hal tersebut berdasarkan riwayat sakit yang pernah diidap oleh Ustad Yahya Waloni.

    Profil Ustad Yahya Waloni

    Yahya Waloni lahir dengan nama Yahya Yopie Waloni.

    Dia dilahirkan di kota Manado 30 November 1970.

    Keluarganya berdarah Minahasa yang taat pada agama Kristen.

    Ustad Yahya Waloni diketahui pernah terdaftar sebagai pemuka agama pada Badan Pengelola Am Sinode GKI di Tanah Papua, Wilayah VI Sorong-Kaimana.

    Ustaz Yahya Waloni mendapat julukan sebagai Ustad Pansos (Panjat Sosial) dari aktivis medsos Denny Siregar.

    Dia diketahui pernah menjabat sebagai Ketua atau Rektor Sekolah Tinggi Theologia (STT) Calvinis Ebenhaezer di Sorong tahun 1997-2004.

    Dia pernah menetap di Sorong sejak tahun 1997 – 2004 karena pindah ke Balikpapan.

    Di sana, dia menjadi dosen di Universitas Balikpapan (Uniba) sampai tahun 2006.

    Pada 2006, Ustad Yahya Waloni pindah ke Kota Cengkeh, Tolitoli.

    Di Tolitoli, dia mendapatkan bimbingan ikrar syahadat dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Yahya Waloni pernah ditangkap kasus ujaran kebencian yang didasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

    Ia ditangkap di rumahnya di Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (26/8/2021).

    Ceramah Ustaz Yahya dipersoalkan usai menyebut injil sebagai fiktif alias palsu.

    Hal ini dianggap sebagai tindakan ujaran kebencian berdasarkan SARA.

    Ustaz Yahya Waloni dianggap melanggar Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Selain itu, dia diduga melanggar Pasal 45A jo Pasal 28 ayat (1) dan atau Pasal 156a KUHP.

  • Astra Land Indonesia-Sinar Mas Land Hadirkan Hunian Berkonsep Ramah Lingkungan “Rivella”

    Astra Land Indonesia-Sinar Mas Land Hadirkan Hunian Berkonsep Ramah Lingkungan “Rivella”

    JAKARTA – Astra Land Indonesia (ALI) bersama Sinar Mas Land melalui perusahaan joint venture, PT Ruby Karya Sejahtera, menghadirkan produk residensial terbaru “Rivella”, klaster kedua di kawasan Altea BLVD.

    Rivella hadir sebagai hunian modern yang mengusung konsep harmoni dengan memadukan keselarasan alam serta dilengkapi ruang terbuka hijau terluas di dalam pengembangan Altea BLVD.

    Produk residensial terbaru ini dibangun sebanyak 71 unit rumah yang menawarkan empat pilihan tipe, di antaranya Rivella Type 6 (dua lantai), Rivella Type 7 (tiga lantai), Rivella Type 8 (tiga lantai) dan Rivella Type 8 Villa (tiga lantai).

    Beragam pilihan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat urban modern yang menginginkan hunian nyaman, fungsional dan sesuai dengan gaya hidup mereka.

    Sales Head Altea BLVD Vania Ariyani menilai, kawasan hunian Altea BLVD hadir dengan konsep ramah lingkungan dan berhasil meraih Sertifikasi Greenship Platinum dari Green Building Council Indonesia (GBCI) yang semakin memperkuat komitmen Astra Land Indonesia dan Sinar Mas Land dalam menghadirkan kehidupan berkelanjutan melalui setiap pengembangan propertinya.

    “Klaster Rivella didesain dengan sentuhan earth-tone pada fasadnya, sehingga menghadirkan nuansa hangat dan elegan serta menciptakan atmosfer harmonis bagi para penghuninya,” ujar dia dalam keterangan resminya, Kamis, 5 Juni.

    Selain itu, klaster ini juga dilengkapi fitur-fitur unggulan sesuai dengan kebutuhan tren dan kebutuhan masyarakat akan hunian modern.

    “Seperti ukuran bangunan, efektivitas ruang, ukuran bangunan efisien, pencahayaan alami, sistem sirkulasi udara baik serta penggunaan material ramah lingkungan dan desain hemat energi,” katanya.

    Untuk mendukung kenyamanan dan gaya hidup para penghuninya, ucap Vania, Klaster Rivella juga dilengkapi beragam fasilitas, seperti children playground dan community park sebagai area terbuka luas untuk bersantai dan berkumpul bersama keluarga serta jogging track yang memungkinkan penghuni berolahraga dengan leluasa kapan pun.

    Hunian ini juga dilengkapi sistem keamanan 24 jam dan memiliki akses eksklusif melalui cluster gate.

    Lokasinya pun berdekatan dengan Central Lake dan Clubhouse, yang memberikan kemudahan akses bagi para penghuni untuk menuju ke fasilitas rekreasi dan sosial.

    Menurut Vania, saat ini Klaster Rivella telah memasuki tahap pemesanan dan siap menjadi pilihan terbaik bagi keluarga modern yang mencari hunian berkualitas tinggi. Setiap unit di Klaster Rivella ditawarkan dengan harga mulai dari Rp2 miliar.

    “Kami berharap kehadiran Klaster Rivella dapat memberikan pilihan hunian premium bagi keluarga modern yang mengutamakan kenyamanan, keamanan dan keseimbangan hidup dekat dengan alam di wilayah Cibubur,” pungkasnya.

  • Transjabodetabek rute Bogor-Blok M gunakan jalan layang dan tol

    Transjabodetabek rute Bogor-Blok M gunakan jalan layang dan tol

    Pemerintah Provinsi DKI meresmikan Transjabodetabek rute P11 Bogor-Blok M yang menghubungkan moda transportasi ke luar wilayah Jakarta, Jakarta, Kamis (5/6/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    Transjabodetabek rute Bogor-Blok M gunakan jalan layang dan tol
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 05 Juni 2025 – 14:02 WIB

    Elshinta.com – Transjabodetabek rute P11 Bogor-Blok M menggunakan jalan layang dan tol dengan melewati 22 titik pemberhentian di Bogor maupun Jakarta untuk menjangkau penumpang.

    Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo dalam peresmian Transjabodetabek rute Bogor-Blok M di Terminal Blok M Jakarta, Kamis.

    “Untuk haltenya, dari Terminal Blok M otomatis akan masuk ke Jalan Sisingamangaraja, kemudian masuk Jalan Sudirman, belok kanan ke jalan Gatot Subroto,” katanya.

    Itu seluruhnya akan masuk di koridor TransJakarta sampai MT Haryono. “Kemudian Cawang, baru masuk tol,” katanya.

    Selanjutnya Transjabodetabek P11 akan melewati Cibubur hingga Sentul untuk melayani warga Bogor.

    Berdasarkan data dari PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), rute Transjabodetabek Bogor-Blok M melayani pengguna transportasi publik dengan total 22 titik pemberhentian di dua arah perjalanan, yaitu dari Bogor ke Blok M dan sebaliknya.

    Layanan ini akan mempermudah mobilitas warga Bogor menuju pusat Jakarta, dengan jalur yang melintasi berbagai kawasan strategis, termasuk Sentul, Cibubur, dan koridor utama Jakarta.

    Dari arah Bogor ke Blok M, terdapat 12 titik pemberhentian, di antaranya Cidangiang (Penaikan), Mall Bellanova Sentul, Sentul, Simpang Sentul, Pintu Tol Citeureup 1 dan Cibubur Junction.

    Lalu, Pancoran Arah Barat, jalur layang Tegal Mampang, Rawa Barat, Pasar Santa, Kejaksaan Agung, dan Blok M Jalur 5.

    Sementara pada arah sebaliknya (Blok M ke Bogor), layanan berhenti di 10 titik, termasuk Buperta Cibubur, Monumen Pancakarsa dan kembali berakhir di Terminal Baranangsiang.

    Rute Bogor-Blok M memiliki tujuh titik halte dalam wilayah Jakarta dan 10 bus stop di luar Jakarta. Kemudian, lima bus stop usulan tambahan di jalur luar kota.

    Bus armada akan beroperasi dari pukul 05.00 hingga 22.00 WIB, dengan waktu tempuh rata-rata sekitar 85-90 menit di jam normal, dan bisa mencapai 110 menit di jam sibuk.

    Layanan ini diharapkan mampu memangkas waktu perjalanan dan memberikan kenyamanan bagi warga Bogor yang beraktivitas di Jakarta.

    Pemerintah Provinsi DKI meresmikan Transjabodetabek rute P11 Bogor-Blok M yang menghubungkan moda transportasi ke luar wilayah Jakarta.

    Sebanyak 16 unit bus rute Bogor-Blok M dikerahkan dengan waktu jarak tunggu (headway) 15 menit yang akan melayani masyarakat.

    Saat ini sudah tersedia lima rute Transjabodetabek yang diinisiasi Pemerintah Provinsi DKI, yakni PIK 2-Blok M, Vida Bekasi-Cawang, Alam Sutera-Blok M, Sawangan-Lebak Bulus dan Bogor-Blok M.

    Sumber : Antara

  • Polres Metro Bekasi Kota ungkap kasus narkotika senilai Rp10 miliar

    Polres Metro Bekasi Kota ungkap kasus narkotika senilai Rp10 miliar

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Polres Metro Bekasi Kota ungkap kasus narkotika senilai Rp10 miliar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 05 Juni 2025 – 16:23 WIB

    Elshinta.com – Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengungkap peredaran narkotika golongan 1 dengan total nilai yang diperkirakan mencapai Rp10 miliar. 

    Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan telah mengamankan tersangka berinisial LS (37) beserta barang bukti narkotika golongan 1 di tiga lokasi berbeda.

    “Pengungkapan pertama dilakukan di Apartemen Cibubur Village, Jakarta Timur. Setelah membuntuti tersangka pada pukul 02.00 WIB, kami mengamankan LS di lokasi tersebut. Dari sana, kami melakukan pengembangan ke lokasi kedua di Desa Bojong Gede, Kabupaten Bogor, dan lokasi ketiga di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok,” kata Kombes Pol Kusumo, Rabu (4/6/2025).

    Dari ketiga lokasi itu, polisi berhasil menyita barang bukti berupa sabu seberat 193 gram, tembakau sintetis sebanyak 43 gram, plastik serbuk putih 344 gram, serta narkotika jenis ekstasi sebanyak 14.473 butir dalam bentuk kapsul yang setara dengan 6.331 gram.

    “Pelaku mengubah ekstasi berbentuk tablet menjadi kapsul untuk mengelabui petugas,” ungkapnya.

    Selain itu, polisi juga menemukan ekstasi jenis serbuk sebanyak 24,59 gram. 

    Tindakan tersangka telah melanggar Pasal 112 dan Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

    “Jika dihitung, satu butir ekstasi diperkirakan bernilai Rp300.000, sehingga total nilai barang bukti yang kami amankan mencapai Rp10 miliar,” tegas Kombes Pol Kusumo.

    Kombes Pol Kusumo menambahkan, pengungkapan kasus ini menyelamatkan sekitar 15.078 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

    “Kami berkomitmen untuk terus memberantas peredaran narkotika demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Kamis (5/6).

    Masyarakat diimbau untuk terus bekerja sama dalam memberikan informasi terkait peredaran narkoba demi menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Soal Pelanggaran HAM di Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon Ingin "Tone" Positif Nasional 3 Juni 2025

    Soal Pelanggaran HAM di Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon Ingin "Tone" Positif Nasional 3 Juni 2025

    Soal Pelanggaran HAM di Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon Ingin “Tone” Positif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    mengatakan, penulisan sejarah ulang yang dilakukan pemerintah akan memiliki nada positif, bukan untuk mencari-cari kesalahan di masa lalu.
    Hal ini disampaikan Fadli merespons kabar yang menyebut 
    term of reference 
    (TOR) sejarah yang disusun pemerintah hanya mencantumkan 2 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
    ”
    Tone
    kita adalah
    tone
    yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” ujar Fadli saat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).
    Fadli menekankan, salah satu tujuan
    penulisan ulang sejarah Indonesia
    adalah mempersatukan bangsa dan kepentingan nasional.
    “Kita ingin sejarah ini Indonesia sentris. Mengurangi atau menghapus bias-bias kolonial. Kemudian, terutama untuk mempersatukan bangsa dan kepentingan nasional,” tutur dia.
    Selain itu, penulisan sejarah ulang dimaksudkan agar peristiwa di masa lalu bisa relevan untuk generasi saat ini.
    Terutama terkait prestasi dan capaian di masa lalu untuk memberikan semangat generasi penerus dengan belajar dari kesuksesan pendahulu.
    “Jadi yang kita inginkan tone-nya dari sejarah kita itu adalah
    tone
    yang positif. Dari era Bung Karno sampai era Presiden Jokowi dan seterusnya,” ucap dia.
    Fadli mengatakan, proyek bernilai Rp 9 miliar ini dikerjakan oleh 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi.
    Sebab itu, dia meminta publik tidak perlu khawatir karena yang menulis adalah pakar di bidang keilmuwan sejarah.
    Politikus Partai Gerindra ini juga menyebut, penulisan sejarah ulang akan dilakukan uji publik pada Juli 2025.
    “Jadi tidak perlu khawatir dan tentu kita akan melakukan uji publik nanti setelah ditulis,” kata dia.
    Sebelumnya, dalam acara
    Satu Meja The Forum Kompas TV
    , aktivis HAM Beka Ulung Hapsara menyoroti sudut pandang korban pelanggaran HAM berat masa lalu dalam penulisan sejarah ulang.
    “Ketika kami mendapat TOR (Term of Reference), peristiwa pelanggaran HAM yang berat itu hanya dua yang ada (dalam penulisan sejarah ulang), sementara kalau kita merujuk pada status hukum yang dikeluarkan Komnas, hasil penyelidikannya sampai saat ini ada 13 yang belum selesai,” kata dia.
    Menurut Beka, jika hal ini terjadi, korban pelanggaran HAM berat masa lalu akan semakin dilupakan, padahal mereka memiliki rasa trauma dan keadilan belum hadir.
    “Pada titik itu juga saya kira penting sebenarnya menghadirkan perspektif korban untuk ditulis dalam sejarah,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggaran Rp 9 Miliar untuk Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Sudah Cair, Target Uji Publik Juli

    Anggaran Rp 9 Miliar untuk Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Sudah Cair, Target Uji Publik Juli

    JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan anggaran sebesar Rp9 miliar untuk program penulisan ulang sejarah Indonesia telah disetujui dan dicairkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Sudah ada dari APBN, sudah beres itu. Sudah kami sampaikan tujuh bulan yang lalu saat saya ke DPR,” ujar Fadli saat ditemui di Cibubur, Jawa Barat, Antara, Minggu, 1 Juni.

    Ia menyebut proses penulisan ulang buku sejarah nasional sudah dimulai sejak Januari 2025 dan ditargetkan rampung pada Agustus 2025.

    “Kalau tidak ada anggarannya, dari mana pembahasannya bisa berjalan?” lanjut Fadli.

    Lebih lanjut, Fadli mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan pelaksanaan uji publik pada Juli 2025.

    “Sejauh ini, kita targetkan mungkin di bulan Juli kita akan lakukan uji publik,” katanya.

    Penulisan ulang buku sejarah Indonesia ini dikerjakan oleh tim berjumlah 113 penulis, 20 editor jilid, dan 3 editor umum. Tim tersebut terdiri atas para sejarawan dan akademisi dari berbagai bidang, termasuk arkeologi, geografi, sejarah, dan ilmu humaniora lainnya, yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.

    Menurut Fadli, pendekatan penulisan buku dilakukan secara inklusif dan Indonesia-sentris, mencakup berbagai periode penting dalam perjalanan bangsa, mulai dari sejarah awal, masa penjajahan, perang kemerdekaan, era reformasi, hingga pemilu era kontemporer.

    Ia menegaskan pentingnya pembaruan buku sejarah untuk memperkaya pengetahuan generasi muda tentang perjalanan bangsa. “Ini penting agar sejarah bangsa bisa dipahami lebih utuh oleh generasi penerus,” ujarnya.

    Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi X DPR RI pada Senin, 26 Mei lalu disepakati bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia harus melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan agar hasilnya lebih objektif, komprehensif, dan merepresentasikan memori kolektif bangsa.

    Komisi X juga mendorong Kementerian Kebudayaan untuk memperbaiki pola komunikasi dan meningkatkan sosialisasi agar proses pembaruan buku sejarah tidak menimbulkan kesan sebagai narasi tunggal dari pemerintah. 

  • Luas Rumah Subsidi Mau Dipersempit jadi Type 18, Wamen Fahri Hamzah Ngeles: Justru Mau Diperlebar

    Luas Rumah Subsidi Mau Dipersempit jadi Type 18, Wamen Fahri Hamzah Ngeles: Justru Mau Diperlebar

    GELORA.CO – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pengurangan ukuran rumah subsidi belum diputuskan oleh pemerintah. Hal ini disampaikan usai beredarnya draf aturan batas minimal rumah subsidi diperkecil menjadi 25 meter.

    “Sebenarnya itu belum diputuskan. Sebenarnya itu belum diputuskan. Karena yang benar adalah justru ukurannya dibesarkan. Jadi ada perdebatan itu, yang benar adalah harusnya ukurannya dibesarkan. Dari ukuran yang sekarang itu 36, 40, paling tidak 40 meter persegi,” kata Fahri di Cibubur, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).

    Fahri berdalih, pemerintah justru tengah mempertimbangkan untuk memperluas ukuran dari rumah subsidi tersebut agar sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SGDs).

    “Kita mau justru arahnya ke sana. Sebab standar bagi SDGs itu kira-kira 7,2 meter persegi. Itu SDGs ya, kita harus pakai itu. Tidak boleh dikecilkan itu karena itu standarnya. Kalau rumah itu mau dinyatakan layak, maka kita harus pakai SDGs,” ujar Fahri.

    Sebelumnya, beredar draf aturan baru Kementerian PKP soal ukuran rumah subsidi, akan ada perubahan spesifikasi pembangunan rumah subsidi terkait luas tanah dan luas lantai. Makin jauh dari standar rumah layak huni.

    Dalam draf Keputusan Menteri (Kepmen) PKP Nomor/KPTS/M/2025 menjelaskan, luas bangunan rumah umum tapak ditetapkan paling rendah 25 meter persegi, dan paling tinggi 200 meter persegi. Sedangkan luas lantai rumah ditetapkan paling rendah 18 meter persegi, dan paling tinggi 35 meter persegi.

    Adapun ketentuan luas tanah minimal ini lebih kecil bila dibandingkan aturan sebelumnya, yakni Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023. Dalam aturan ini batasan luas tanah rumah tapak minimal 60 meter persegi.

    Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menilai standar baru tersebu malah membuat rumah subsidi jadi kurang layak. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) diingatkan untuk tak terburu-buru, harus ada kajian khusus sebelum ambil keputusan.

    “Kalau (luas) tanah rasanya 25 meter persegi tidak manusiawi, dipastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak bisa memperluas bangunan, kecuali tambahan lantai dua. Namun, itu dipastikan sulit, biaya konstruksinya mahal, akan berpotensi masyarakat berpenghasilan rendah ’topengan’ yang memanfaatkan,” tutur Junaidi saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (1/6/2025).

    Standar baru tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan risiko negatif. Kekumuhan bisa tak terhindarkan sehingga tidak sehat bagi tumbuh kembang anak karena luasan tempat tinggal yang kurang. Selain itu, pemilik rumah juga tidak dapat menambah luas bangunan. Secara tidak langsung aturan ini membuat rumah subsidi hanya akan bersifat sementara, tidak ideal sebagai rumah masa depan. Harga jual juga dapat disalahgunakan pengembang jika tidak dibatasi di wilayah tertentu.

    ”Saya setuju hanya diberlakukan di kota metropolitan atau kota besar saja. Untuk di luar daerah tersebut, tetap berlaku pada ketentuan yang sudah ada. Tipe 18 cocok untuk rumah indekos atau kontrakan,” kata Junaidi.

    Asal tahu saja, standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), luas minimal rumah sederhana untuk keluarga berjumlah empat orang adalah 36 meter persegi. Itu artinya, standar minimal tiap jiwa seluas 9 meter persegi. Sementara, jika mengacu persyaratan rumah layak huni versi Standar Nasional Indonesia (SNI), luasnya minimal 7,2 meter persegi per jiwa atau 28,8 meter persegi untuk satu keluarga berjumlah empat orang.

  • Anggaran Rp 9 M untuk Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Disetujui

    Anggaran Rp 9 M untuk Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Disetujui

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk proyek penulisan ulang sejarah Indonesia telah disetujui dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek ini pun kini tengah berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

    “Sudah ada anggarannya dari APBN. Itu sudah beres, bahkan sudah saya sampaikan saat rapat dengan DPR tujuh bulan lalu,” ujar Fadli Zon saat ditemui di Cibubur, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Minggu (1/6/2025).

    “Kalau tidak ada anggarannya, bagaimana proses penulisan ulang sejarah bisa dimulai?” tambahnya.

    Proses pembaruan buku sejarah Indonesia ini melibatkan tim besar yang terdiri dari 113 penulis, 20 editor per jilid, dan tiga editor umum.

    Para kontributor berasal dari berbagai disiplin ilmu, termasuk sejarah, arkeologi, geografi, dan humaniora, serta mencakup akademisi dari seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.

    Fadli mengungkapkan, uji publik atas draf awal buku sejarah baru ini direncanakan berlangsung pada Juli 2025.

    “Sejauh ini, target kita memang di bulan Juli akan dilakukan uji publik,” ucapnya.

    Penulisan ulang sejarah Indonesia ini mengusung pendekatan Indonesia sentris, dengan cakupan materi yang luas, mulai dari periode awal peradaban, era penjajahan, perjuangan kemerdekaan, era reformasi, hingga perkembangan demokrasi melalui pemilu.

    Menurut Fadli Zon, pembaruan buku sejarah ini menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran sejarah generasi muda agar lebih memahami dan menghargai perjalanan bangsanya secara objektif dan menyeluruh.

    Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi X DPR pada Senin (26/5/2025), Kementerian Kebudayaan dan DPR sepakat bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sejarawan independen dan tokoh lokal, guna menghasilkan narasi yang objektif dan representatif.

    Komisi X juga mengimbau Kementerian Kebudayaan agar meningkatkan komunikasi publik terkait proses pembaruan buku sejarah ini. Hal itu dilakukan untuk menghindari kesan bahwa buku sejarah ditulis berdasarkan sudut pandang tunggal pemerintah.

    Jika sesuai rencana, proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ini akan selesai pada Agustus 2025 dan menjadi salah satu upaya strategis dalam membentuk memori kolektif bangsa yang lebih inklusif dan berbasis fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.

  • AHY: Target Zero ODOL 2026, Hemat Perbaikan Jalan Puluhan Triliun

    AHY: Target Zero ODOL 2026, Hemat Perbaikan Jalan Puluhan Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPW) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pemerintah akan terus mengawal ketat untuk mewujudkan target Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada tahun 2026.

    AHY menyebut pelanggaran ODOL tidak hanya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, namun juga menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan yang berdampak pada anggaran perbaikan setiap tahunnya.

    Hal ini disampaikan AHY saat ditemui di Trans Studio Mall Cibubur, Sabtu (31/5/2025).