Xcloud.id

kab/kota: Cianjur

  • Jabar menetapkan UMK 2025 dengan hanya UMSK dua daerah yang ditetapkan

    Jabar menetapkan UMK 2025 dengan hanya UMSK dua daerah yang ditetapkan

    Kami mohon agar disepakati bersama dan ini untuk kebaikan kita semua. Jadi kami juga menghitung, dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, agar industri jalan terus.Kabupaten Bandung (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akhirnya menetapkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK), di Gedung Sate Bandung, Rabu malam, dengan hanya dua daerah yang UMSK-nya ditetapkan.

    Penetapan UMK dan UMSK dibacakan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, dengan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, dan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 tentang UMSK 2025.

    “Untuk UMK telah disepakati kenaikannya seragam yakni 6,5 persen sesuai Permenaker 16 Tahun 2024,” kata Bey Machmudin.

    Sedangkan mengenai UMSK, Bey menyebut ada sembilan kabupaten/kota yang tidak mengusulkan, yaitu Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar.

    Sementara, ada 13 kabupaten/kota yang tidak terjadi kesepakatan, yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Bekasi, Purwakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Majalengka.

    Sedangkan lima lainnya, yaitu Kabupaten Subang, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Garut, dan Kota Tasikmalaya, mengajukan UMSK dengan berdasarkan Permenaker 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025, khususnya Pasal 7 ayat 3 terkait risiko kerja.

    “Hanya dua kabupaten/kota, yaitu Subang dan Kota Depok yang ditetapkan UMSK-nya. Itu pun dari usulan UMSK tidak semua disepakati,” ujar Bey.

    Terkait apakah adanya deadlock atau tidak terjadi kesepakatan, serta tidak adanya pengajuan dari sejumlah kabupaten/kota, Bey mengaku tidak mengetahui pasti alasan dari pemerintah kabupaten/kota tersebut.

    “Kami menerima rekomendasi, surat. Itu yang kami dasarkan. Kenapa-kenapanya, kami hanya menerima, tidak terjadi kesepakatan,” ujarnya pula.

    Adapun mengenai kenaikan UMSK di dua kabupaten/kota yang ditetapkan, dia menyebutkan angkanya hanya naik 0,5 persen dari UMK 2025 yang naik 6,5 persen dari 2024.

    “Kami mohon agar disepakati bersama dan ini untuk kebaikan kita semua. Jadi kami juga menghitung, dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, agar industri jalan terus. Kita berharap, 6,5 persen. Kan bukan berarti tidak naik. 6,5 persen cukup besar juga. Mudah-mudahan dipahami,” katanya lagi.

    Sedangkan mengenai detail angka kenaikan dari 27 kabupaten/kota, serta sektor yang diajukan dalam UMSK, kata dia pula, akan disampaikan lebih lanjut menunggu rampungnya Kepgub Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 tentang UMSK 2025.

    Penetapan UMK dan UMSK di Jabar ini, diiringi dengan aksi massa yang dilakukan serikat buruh di sekeliling Gedung Sate. Ratusan buruh sejatinya telah melakukan aksi sejak 15 Desember lalu, hingga di hari akhir tenggat waktu penetapan pada Rabu malam ini.

    Adapun besaran UMK 2025 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 561.7/ Kep. 798- Kesra/2024 adalah:

    1. KOTA BEKASI (Rp5.690.752,95)

    2. KABUPATEN KARAWANG (Rp5.599.593,21)

    3. KABUPATEN BEKASI (Rp5.558.515,10)

    4. KABUPATEN PURWAKARTA (Rp4.792.252,92)

    5. KABUPATEN SUBANG (Rp3.508.626,53)

    6. KOTA DEPOK (Rp5.195.721,78)

    7. KOTA BOGOR (Rp5.126.897,22)

    8. KABUPATEN BOGOR (Rp4.877.211,17)

    9. KABUPATEN SUKABUMI (Rp3.604.482,92)

    10. KABUPATEN CIANJUR (Rp3.104.583,63)

    11. KOTA SUKABUMI (Rp3.018.634,94)

    12. KOTA BANDUNG (Rp4.482.914,09)

    13. KOTA CIMAHI (Rp3.863.692,00)

    14. KABUPATEN BANDUNG BARAT (Rp3.736.741,00)

    15. KABUPATEN SUMEDANG (Rp3.732.088,02)

    16. KABUPATEN BANDUNG (Rp3.757.284,86)

    17. KABUPATEN INDRAMAYU (Rp2.794.237,00)

    18. KOTA CIREBON (Rp2.697.685,47)

    19. KABUPATEN CIREBON (Rp2.681.382,45)

    20. KABUPATEN MAJALENGKA (Rp2.404.632,62)

    21. KABUPATEN KUNINGAN (Rp2.209.519,29)

    22. KOTA TASIKMALAYA (Rp2.801.962,82)

    23. KABUPATEN TASIKMALAYA (Rp2.699.992,26)

    24. KABUPATEN GARUT (Rp2.328.555,41)

    25. KABUPATEN CIAMIS (Rp2.225.279,16)

    26. KABUPATEN PANGANDARAN (Rp2.221.724,19)

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mentan: Keterlibatan Polri termasuk kolaborasi dalam pengawasan

    Mentan: Keterlibatan Polri termasuk kolaborasi dalam pengawasan

    Cianjur (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menilai keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan merupakan kolaborasi yang luar biasa terlebih dalam pengawasan ketat untuk pendistribusian pupuk hingga bantuan alat untuk petani.

    “Ini kolaborasi luar biasa, kami berharap Polri fokus dalam pendampingan ketahanan pangan, sehingga tidak ada lagi kasus pupuk palsu ataupun penyalahgunaan bantuan untuk petani,” katanya usai menghadiri Rakernis Baharkam Polri di Kecamatan Cipanas, Cianjur, Rabu (18/12).

    Pihaknya meminta Polri mengawasi pendistribusian dan hal lainnya selain terlibat dalam program ketahanan pangan, karena yang dirugikan nantinya adalah para petani, sehingga berbagai bantuan untuk petani harus diawasi ketat agar bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

    Pewarta: Ahmad Fikri
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Resmi! Daftar UMK 2025 di 27 Kabupaten-Kota se-Jawa Barat: UMK Kota Bekasi Tembus Rp 5,6 Juta – Halaman all

    Resmi! Daftar UMK 2025 di 27 Kabupaten-Kota se-Jawa Barat: UMK Kota Bekasi Tembus Rp 5,6 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar), Bey Machmudin, resmi menetapkan upah minimum kabupaten dan kota (UMK) tahun 2025.

    Hasilnya, Kota Bekasi menjadi daerah dengan UMK 2025 paling tinggi se-Jabar dengan besaran Rp 5.690.752,95.

    UMK 2025 paling rendah di Jabar adalah UMK Kota Banjar sebesar Rp 2.204.754,48.

    Sementara besaran UMK Kota Bandung yang merupakan Ibu Kota Jawa Barat berada di angka Rp 4.482.914,09.

    Keputusan tentang UMK 2025 di Jabar ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

    Beleid tersebut, diteken Bey Machmudin pada Selasa (17/12/2024) dan berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Sesuai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar, kenaikan UMK di Jabar juga mengalami kenaikan 6,5 persen.

    Selengkapnya, inilah daftar UMK 2025 di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, dikutip dari jabarprov.go.id.

    Kota Bekasi: Rp 5.690.752,95
    Kabupaten Karawang: Rp 5.599.593,21
    Kabupaten Bekasi: Rp 5.558.515,10
    Kota Depok: Rp 5.195.721,78
    Kota Bogor: Rp 5.126.897,22
    Kabupaten Bogor: Rp 4.877.211,17
    Kabupaten Purwakarta: Rp 4.792.252,92
    Kota Bandung: Rp 4.482.914,09
    Kota Cimahi: Rp 3.863.692,00
    Kabupaten Bandung: Rp 3.757.284,86
    Kabupaten Bandung Barat: Rp 3.736.741,00
    Kabupaten Sumedang: Rp 3.732.088,02
    Kabupaten Sukabumi: Rp 3.604.482,92
    Kabupaten Subang: Rp 3.508.626,53
    Kabupaten Cianjur: Rp 3.104.583,63
    Kota Sukabumi: Rp 3.018.634,94
    Kota Tasikmalaya: Rp 2.801.962,82
    Kabupaten Indramayu: Rp 2.794.237,00
    Kabupaten Tasikmalaya: Rp 2.699.992,26
    Kota Cirebon: Rp 2.697.685,47
    Kabupaten Cirebon: Rp 2.681.382,45
    Kabupaten Majalengka: Rp 2.404.632,62
    Kabupaten Garut: Rp 2.328.555,41
    Kabupaten Ciamis: Rp 2.225.279,16
    Kab Pangandaran: Rp 2.221.724,19
    Kabupaten Kuningan: Rp 2.209.519,29
    Kota Banjar: Rp 2.204.754,48

    Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Teppy Dharmawan, mengatakan seluruh usulan UMK dari kabupaten dan kota telah memenuhi ketentuan Permenaker untuk naik 6,5 persen dibanding UMK 2024. 

    “Sehingga seluruhnya patuh tidak ada diskusi dan perdebatan sejak penerimaan dari Dewan Pengupahan Provinsi dan penetapan oleh Gubernur,” katanya, Rabu (18/12/2024).

    “Gubernur memastikan, benar kenaikan 6,5 persen telah dipenuhi dalam usulan kabupaten dan kota tersebut,” tambahnya.

    Dalam Kepgub 561 disebutkan, UMK 2025 wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja per 1 Januari 2025. 

    Pengusaha dilarang membayar pekerjanya lebih rendah dari UMK, kecuali usaha mikro dan kecil yang upahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pelaku usaha dan pekerjanya.

    Pengusaha yang telah membayar pekerjanya di atas UMK 2025, dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerjanya.

    Dalam Kepgub 561 disebutkan, UMK 2025 berlaku hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. 

    Khusus bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun yang memiliki kualifikasi karena jabatannya, diberikan upah lebih besar dari UMK.

    Ketentuan lain, pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan terhadap pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

    Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat (Jabar) juga menaikkan UMP 2025 sebesar 6,5 persen.

    Semula UMP Jabar sebesar Rp 2.057.495 pada 2024. 

    Setelah ada kenaikan 6,5 persen atau kini Rp 133.737, maka UMP Jabar 2025 menjadi Rp 2.191.238. 

    UMP Sektor Perkebunan ditetapkan sesuai dengan usulan, yakni naik 7 persen, dari Rp 2.057.495 pada 2024 menjadi Rp 2.201.519.

    (Tribunnews.com/Sri Juliati)

  • Polisi Kehutanan Jaga Kelestarian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

    Polisi Kehutanan Jaga Kelestarian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

    loading…

    Polisi Kehutanan (Polhut) berperan vital dalam menjaga kelestarian hutan, termasuk di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). FOTO/IST

    JAKARTA – Polisi Kehutanan (Polhut) berperan vital dalam menjaga kelestarian hutan, termasuk di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Dengan tugas yang meliputi pendekatan preemtif, preventif, represif, dan yustisif, Polhut terus berupaya melindungi kawasan hutan dari aktivitas ilegal sekaligus mengedukasi masyarakat.

    Sebagai bagian dari kegiatan preventif, patroli rutin dilakukan secara cermat untuk memantau kondisi kawasan hutan seluas 24.270 hektare yang mencakup Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi. Kepala Bidang Pengelolaan TNGGP III Bogor, Susanti, mengungkapkan pentingnya peran patroli rutin ini.

    “Kami rutin mengecek ke kawasan untuk memastikan tidak ada aktivitas ilegal, sekaligus memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat,” kata Susanti dalam keterangannya, Rabu (28/12/2024).

    Selain melindungi kawasan hutan, Polhut juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi. Pendekatan preemtif ini bertujuan mengubah pola pikir masyarakat agar lebih mencintai hutan dan meninggalkan aktivitas ilegal seperti illegal logging.

    Polhut juga mendampingi kelompok tani hutan (KTH) yang diberikan hak akses legal untuk memanfaatkan hasil hutan non-kayu, seperti getah pinus. Program ini membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat sekaligus menjaga keberlanjutan hutan.

    “Kami berusaha mengubah mindset masyarakat, dari yang dulunya melakukan illegal logging menjadi lebih mencintai hutan dan beralih ke cara yang lebih lestari,” kata Hendar, Sekretaris KTH Jagaraksa Gede Pangrango.

    Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tidak hanya penting bagi keanekaragaman hayati, tetapi juga sebagai sumber kehidupan masyarakat di berbagai sektor. Kawasan ini berfungsi sebagai penyedia pasokan air, penjaga ekosistem, dan habitat bagi berbagai flora dan fauna.

    Sinergi antara TNGGP dan berbagai pihak, termasuk MNC Land Lido, menjadi bukti nyata kepedulian terhadap keberlanjutan hutan. Kolaborasi ini mencerminkan pentingnya keterlibatan berbagai elemen dalam menjaga hutan untuk generasi mendatang.

    Polhut tidak hanya bertugas sebagai penjaga, tetapi juga sebagai pendorong perubahan positif dalam masyarakat. Melalui upaya mereka, hutan tidak hanya tetap lestari tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.

    (abd)

  • Polisi Terapkan Car Free Night di Puncak Bogor saat Malam Tahun Baru

    Polisi Terapkan Car Free Night di Puncak Bogor saat Malam Tahun Baru

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Satlantas Polres Bogor memberlakukan bebas kendaraan alias car free night (CFN) di jalur utama wilayah Puncak, Bogor, Jawa Barat, saat perayaan malam tahun baru.

    Berdasarkan unggahan akun Instagram @satlantaspolresbogor.tmc, CFN diberlakukan 31 Desember 2024 pukul 21.00 WIB hingga 1 Januari 2025 pukul 02.00 WIB.

    “Mulai jam 21.00 31 Des 2024 s/d pukul 02.00 1 Jan 2025 di Jalur Wisata Puncak akan diberlakukan Car Free Night,” demikian tertulis dalam unggahan itu.

    Selain itu, Satlantas Polres Bogor juga mengalihkan arus lalu lintas di kawasan Puncak untuk mengantisipasi kemacetan.

    Pengalihan arus lalu lintas mulai dilakukan pada 31 Desember 2024 pukul 18.00 WIB hingga 1 Januari 2025 pukul 06.00 WIB.

    Imbas pengalihan arus tersebut, pengendara yang akan menuju ke Cianjur atau Bandung dari arah Bogor diminta untuk menggunakan jalur alternatif.

    [Gambas:Instagram]

    Berikut jalur alternatif yang bisa dilalui masyarakat saat Car Free Night Puncak:

    Cibubur-Cianjur via Jonggol
    Rute Cibubur-Cileungsi-Jonggol Cariu-Cikalong-Cianjur

    Ciawi-Cianjur via Sukabumi
    Rute Ciawi-Cicurug-Cibadak-Kota Sukabumi-Cianjur

    (dis/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Update Pemulihan Jalan Terdampak Bencana di Sukabumi, 58 Titik Longsor Mulai Bisa Dilalui

    Update Pemulihan Jalan Terdampak Bencana di Sukabumi, 58 Titik Longsor Mulai Bisa Dilalui

    Liputan6.com, Sukabumi – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus bergerak cepat menangani dampak bencana alam di Kabupaten Sukabumi dan Cianjur. Berdasarkan data Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (11/12/2024), sebanyak 58 dari 128 titik bencana di ruas jalan provinsi telah dibersihkan dari material longsor.

    “Hampir sebagian besar fungsional kecuali yg arah Loji-Ciletuh itu tidak bisa dan saat ini sedang pemasangan jembatan bailey,” kata Kepala DPMPR Jabar Bambang Tirtoyuliono, Jumat (13/14/2024). 

    Pada rapat koordinasi bencana Sukabumi ini, dia mengatakan, kemudian jembatan ke arah Sagaranten-Tegalbuleud itu pun sedang dilakukan pemasangan jembatan bailey. Dari keterangan pemerintah kecamatan yang diterima, akses jalan tersebut kini mulai bisa dilalui.

    Menurutnya, hampir sebagian besar ruas jalan sudah bisa fungsional artinya bisa dilalui roda dua dan roda empat walaupun bergantian. 

    “Untuk penanganan segi permanen sedang dilakukan secara bertahap. Jadi bapak ibu Camat mohon bersabar karena tim kita juga terbatas, kita turunkan sekitar 18 tim, mudah-mudahan bisa kami atasi secara bertahap,” ungkapnya.

    Progres Penanganan

    1. Longsor: 58 dari 128 titik sudah dibersihkan.

    2. Amblas: 5 dari 44 titik telah ditangani dan bisa dilalui kendaraan.

    3. Banjir: 20 titik sudah surut.

    4. Jembatan: 2 jembatan yang rusak berat sedang dalam proses perbaikan dengan pemasangan jembatan Bailey, dan 4 jembatan yang rusak ringan sudah diperbaiki.

    Akses Jalan

    Sejumlah ruas jalan provinsi dan nasional sudah bisa dilalui, meskipun secara bergantian. Ruas jalan yang sudah bisa dilalui antara lain:

    1. Sukabumi-Sagaranten

    2. Cikembar-Jampang Tengah-Kiaradua

    3. Waluran-Malereng-Palangpang-Puncak Darma-Cisaar

    4. Tegalbuleud-Sagaranten

    5. Cibadak-Cikidang-Palabuhan Ratu

    6. Jalan nasional Kiara Dua-Waluran

    7. Bagbagan-Kiara Dua

    8. Surade-Tegalbuleud-Sindangbarang

    9. Cibadak-Pelabuhan Ratu

     

    Pro-Kontra Pelepasan Tanah HGU PT RSA Cilacap, Bagaimana Reforma Agraria?

  • Kementerian PU Rampungkan Rehabilitasi dan Renovasi Infrastruktur Pasca Gempa Cianjur

    Kementerian PU Rampungkan Rehabilitasi dan Renovasi Infrastruktur Pasca Gempa Cianjur

    loading…

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan rehabilitasi dan renovasi infrastruktur publik akibat gempa bumi di Cianjur. Foto/istimewa

    JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan rehabilitasi dan renovasi infrastruktur publik akibat gempa bumi di Cianjur. Sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur pendidikan yang rusak telah berhasil diperbaiki.

    Seperti diketahui, gempa bumi yang yang mengguncang Kabupaten Cianjur pada 21 November 2022 membuat sejumlah sekolah rusak parah. Akibatnya, membuat para siswa dan tenaga pengajar terpaksa belajar dalam kondisi yang tidak layak. Kerusakan tidak hanya terjadi pada gedung utama sekolah, tetapi juga fasilitas penunjang seperti ruang kelas, laboratorium, ruang perpustakaan, dan sarana olahraga.

    Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengambil langkah cepat untuk membantu memulihkan pendidikan di Cianjur. Saat ini seluruh pengerjaan rehabilitasi dan renovasi infrastruktur terdampak gempa di Cianjur telah selesai.

    Plt Direktur Jenderal Cipta Karya Endra Saleh Atmawidjaja menegaskan, salah satu fokus utama dari pemulihan ini adalah sektor pendidikan, dengan pembangunan dan perbaikan fasilitas di berbagai instansi.

    Di antaranya rehabilitasi SMAN 2 Cianjur yang mencakup perbaikan Gedung A, C1, C2, D, F, G, serta rekonstruksi Gedung B dengan total luas 1.342,45 m². Proyek ini menelan biaya sekitar Rp19,6 miliar dan selesai pada 2023. “Secara keseluruhan, rehabilitasi pasca-gempa di Cianjur menelan biaya Rp 1,63 triliun,” katanya, Senin (16/12/2024).

    Pengerjaan mencakup 262 unit fasilitas, yang terdiri dari 215 fasilitas pendidikan, 34 gedung pemerintahan, 3 tempat peribadatan, 4 fasilitas kesehatan, serta berbagai prasarana air minum dan sanitasi.

    Sementara itu, Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Essy Asiah mengungkapkan program rehabilitasi ini tidak hanya terbatas pada bangunan fisik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sarana pendidikan yang lebih layak.

    Di sektor pendidikan, sebanyak 7 unit fasilitas kelompok bermain, 14 unit sarana PAUD, 21 unit TK/Sederajat, 126 unit SD/Sederajat, 22 unit SMP/Sederajat, dan 227 unit SMA/Sederajat turut diperbaiki.

  • Tiga Pelaku Curanmor di Jakarta Barat Dibekuk, Uang Hasil Curian Buat Beli Obat-obatan Terlarang – Halaman all

    Tiga Pelaku Curanmor di Jakarta Barat Dibekuk, Uang Hasil Curian Buat Beli Obat-obatan Terlarang – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tiga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang kerap beraksi di Jakarta Barat akhirnya ditangkap kepolisian.

    Ketiga pelaku berinisial AR, HM, dan DR.

    Kapolsek Palmerah Polres Metro Jakarta Barat Kompol Sugiran mengatakan, pelaku sudah beraksi sekira tiga bulan lalu di kawasan Kebon Jeruk dan Palmerah, Jakarta Barat.

    Sugiran menyebut para pelaku mengincar korban atau sepeda motor secara random, satu orang sebagai eksekutor dan lainnya memantau situasi sekitar.

    “Barang bukti kemudian dibawa Pasar Minggu, Jakarta Selatan, setelah itu mereka mencari sasaran lagi di wilayah lain,” ujarnya di Mapolsek, Senin (16/12/2024).

    Kanit Reskrim Polsek Palmerah, AKP Rachmad Wibowo mengungkap kasus pencurian sepeda motor berkat laporan masyarakat. 

    Pihaknya kemudian melakukan olah TKP di kawasan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat.

    Ia pun kemudian merunutkan rekaman CCTV dan akhirnya mendapat titik terang para tersangka.

    “Pelakunya adalah yang sekarang kami amankan. Jadi awalnya kita menangkap satu orang pelaku AR kemudian kami melakukan interogasi dan dari hasil interogasi, bahwa mereka melakukan bertiga Kemudian kami melakukan pengembangan di daerah Kalibata, Jakarta Selatan,” tuturnya.

    Di Kalibata, pihaknya menangkap dua orang yang berperan sebagai joki dan pilotnya.

    Kemudian, barang bukti sepeda motor berhasil diamankan di wilayah Cianjur, Jawa Barat karena mereka kelompok sana.

    “Para pelaku sudah lima kali beraksi, untuk sasarannya daerah gang-gang yang memang sepi. Untuk kendaraan bermotor tentunya yang masih menggunakan kunci manual,” tuturnya.

    Para pelaku, terpengaruh obat tramadol atau psikotropika. 

    Kemudian uang hasil jual sepeda motor curian untuk kehidupan sehari-hari dan membeli obat terlarang tersebut.

    Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman lima tahun penjara.

     

     

  • Pergeseran Tanah di Cianjur Meluas, Ratusan Rumah Rusak dan Warga Diungsikan Bandung 16 Desember 2024

    Pergeseran Tanah di Cianjur Meluas, Ratusan Rumah Rusak dan Warga Diungsikan Bandung 16 Desember 2024

    Pergeseran Tanah di Cianjur Meluas, Ratusan Rumah Rusak dan Warga Diungsikan
    Tim Redaksi
    CIANJUR, KOMPAS.com
    – Ratusan rumah dan sejumlah fasilitas umum di Kecamatan Cibinong, Kabupaten
    Cianjur
    , Jawa Barat, mengalami kerusakan akibat
    pergeseran tanah
    .
    Meski tidak ada korban jiwa, sebanyak 301 orang terpaksa mengungsi ke madrasah dan balai desa karena rumah mereka terdampak bencana.
    Camat Cibinong, Neng Didi, menjelaskan bahwa rumah-rumah yang terdampak tersebar di 14 desa, di antaranya Desa Hamerang, Panyindangan, Pananggapan, dan Padasuka.
    “Kerusakan paling banyak terjadi di Desa Hamerang, dengan 44 rumah rusak. Di Desa Pananggapan tercatat 24 rumah rusak, sementara sisanya tersebar di desa-desa lainnya,” ujar Neng Didi kepada Kompas.com melalui telepon, Senin (16/12/2024) malam.
    Selain merusak rumah warga, pergeseran tanah yang terjadi sejak pekan lalu itu juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan posyandu, empat rumah ibadah, serta akses jalan.
    “Ada juga jalan desa yang sempat tertimbun longsor. Namun, saat ini sudah diperbaiki dan dapat diakses kendaraan, meskipun pengguna jalan tetap perlu berhati-hati,” kata dia.
    “Ada juga jalan desa yang sempat tertimbun longsor. Namun, saat ini sudah diperbaiki dan dapat diakses kendaraan, meskipun pengguna jalan tetap perlu berhati-hati,” tambah Neng Didi.
    Dia mengemukakan, warga terdampak, baik yang berada di
    pengungsian
    maupun yang masih bertahan di rumah, telah menerima bantuan logistik yang dipasok oleh BPBD Cianjur, Dinas Sosial, serta melalui donasi dari masyarakat dan pihak swasta.
    “Sejauh ini, kebutuhan logistik masih aman. Namun, kami terus mendistribusikan bantuan kepada warga terdampak, terutama yang masih berada di tempat pengungsian,” ujar Neng Didi.
    Sementara itu, terkait kondisi bangunan yang terdampak, Neng Didi menjelaskan, penanganan masih belum dilakukan karena menunggu hasil kajian dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
    “Apakah nantinya perlu dilakukan relokasi atau tidak, masih menunggu hasil kajian. Namun, beberapa permukiman memang rawan longsor dan pergerakan tanah karena lokasinya berada dekat dengan tebing,” imbuhnya.
    Sebelumnya diberitakan, bencana banjir, pergeseran tanah, longsor, dan jalan ambles melanda wilayah selatan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (4/12/2024).
    Ratusan rumah terendam banjir dan rusak akibat longsor serta pergeseran tanah, dan beberapa titik ruas jalan lumpuh total akibat ambles dan tertimbun material longsor.
    Berdasarkan data Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur, bencana melanda di 27 titik yang tersebar di 17 wilayah kecamatan, di antaranya Kadupandak, Cijati, Tanggeung, Agrabinta, Sindangbarang, dan Leles.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bentrok 2 Kelompok Pemuda Desa Peteuycondong dan Desa Sukasari Cianjur, Menewaskan Satu Orang – Halaman all

    Bentrok 2 Kelompok Pemuda Desa Peteuycondong dan Desa Sukasari Cianjur, Menewaskan Satu Orang – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribun Jabar Fauzi Noviandi 

    TRIBUNNEWS.COM, CIANJUR – Satu orang tewas dan empat orang lainya luka-luka akibat luka bacok di bagian kepala saat terjadi bentrok 2 kelompok pemuda  di Jalan Raya Cibeber, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Minggu (15/12/2024) dini hari.

    Kedua kelompok tersebut merupakan pemuda asal Desa Peteuycondong dan Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku.

    Aksi tawuran antara kelompok tersebut pun sempat terekam kamera telepon genggam milik seorang warga.

     Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listiantor membenarkan adanya aksi dua kelompok yang terlibat tawuran dengan menggunakan senjata tajam tersebut sekitar pukul 03.00 WIB pada Minggu (15/12/204) dini hari.

    “Akibat bentrokan antara kedua kelompok tersebut empat pemuda asal Desa Peteuycondong mengalami luka bacok, dan satu meninggal dunia di lokasi bentrokan,” katanya.

    Tono mengatakan keempat pemuda yang mengalami luka bacok yaitu EV (21), DR (17), dan MA(19).

    Mereka luka bacok di punggung dan harus menjalani perawatan di pelayanan Puskesmas terdekat.

    “Sedangkan satu korban lainnya yakni HE (51) yang meninggal dunia akibat sabetan senjata tajam di bagian kepala. Kini sudah dibawa ke RSUD Cianjur,” katanya.

    Selain itu Tono mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait motif dan kronologis aksi bentrokan antara kedua kelompok pemuda tersebut. 

     “Saksi dan korban kami masih mintai keterangan, kami juga sudah mengantongi identitas dari para pelaku yang menyebabkan satu korban tewas dan tiga korban luka-luka,” katanya.(*)

    Laporan Kontriubor Tribunjabar Kabupaten Cianjur, Fauzi Noviandi.