Xcloud.id

kab/kota: Cianjur

  • Kepsek di Cianjur Bantah Video Viral Siswinya Tes Kehamilan, Sebut Tes Urine Rutin 2 Kali Setahun – Halaman all

    Kepsek di Cianjur Bantah Video Viral Siswinya Tes Kehamilan, Sebut Tes Urine Rutin 2 Kali Setahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Viral di media sosial video yang memperlihatkan sejumlah siswi di Sekolah Menengah Atas (SMA) mengantre di depan toilet sekolah.

    Dalam narasi video yang beredar, siswi tersebut sedang melakukan tes kehamilan di sekolah.

    Peristiwa itu terjadi di SMA Sulthan Baruna, Kecamatan Cikadu, Cianjur, Jawa Barat.

    Melansir TribunJabar.id, Kepala SMA Sulthan Baruna, Sarman, membantah terkait narasi siswinya melakukan tes kehamilan.

    Menurutnya, kegiatan tersebut sudah menjadi agenda rutin sekolah setiap tahun.

    “Aduh viral ya, jadi rekaman video itu bukan tes kehamilan, tapi tes urine.”

    “Ini memang sudah menjadi agenda atau program sekolah setiap tahun. Para siswa juga tidak menolak dengan kegiatan ini,” jelasnya melalui sambungan telepon WhatsApp, Rabu (22/1/2025).

    Sarman menyebut, program itu dilakukan dua kali setahun untuk seluruh siswi dan telah berjalan selama dua tahun.

    Menurutnya, program tersebut ada atas hasil musyawarah pihak sekolah dengan orang tua.

    Tujuannya, kata dia, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

    “Narasinya terlalu vulgar, sehingga terkesan di sekolah kami ada siswi hamil dan dilakukan tes kehamilan,” katanya kepada Kompas.com.

    Sarman menerangkan, hingga kini, hasil tes selalu menunjukkan tidak ada temuan yang mengkhawatirkan.

    “Alhamdulillah, dari empat kali tes, tidak ada temuan apapun,” tandasnya.

    Lebih lanjut Sarman menjelaskan, video yang viral tersebut direkam pada Senin (20/1/2025), oleh seorang guru perempuan di sekolah tersebut.

    Guru yang bersangkutan pun telah dimintai klarifikasi.

    Sarman telah meminta guru tersebut untuk segera menghapus video itu.

    “Kalau sekarang masih ada video yang beredar, itu kemungkinan diunggah ulang oleh pihak lain,” terangnya.

    Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, menyanyangkan kejadian tersebut.

    Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Jawa Barat, Nonong Winarni mengatakan, kegiatan yang bersifat privasi seharusnya tidak menjadi konsumsi publik.

    “Kami lebih menyoroti, mengapa hal tersebut sampai diunggah ke media sosial.”

    “Pasalnya itu adalah aktivitas yang melibatkan privasi siswa, seharusnya, cukup untuk kepentingan internal sekolah saja,” tandasanya.

    Terkait persoalan itu, pihaknya telah menyurati kepala sekolah.

    Pihaknya juga mengintruksi seluruh kepala sekolah untuk lebih mengawasi dan mengedukasi para guru dalam menggunakan media sosial.

    “Intruksi ini tidak hanya berlaku bagi sekolah bersangkutan , tetapi juga untuk seluruh sekolah.”

    “Kepala sekolah, guru, dan siswa harus senantiasa bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak semua hal dapat diunggah dan dijadikan konsumsi publik,” jelasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Viral Siswi SMA di Cianjur Dites Kehamilan oleh Sekolah, Mengantre Depan Toilet

    (Tribunnews.com/Nanda Lusiana, TribunJabar.id/Fauzi Noviandi, Kompas.com/Firman Taufiqurrahman)

  • Respons Disdik Jabar soal Tes Kehamilan Siswi SMA di Cianjur, Sayangkan Jadi Konsumsi Publik Bandung 23 Januari 2025

    Respons Disdik Jabar soal Tes Kehamilan Siswi SMA di Cianjur, Sayangkan Jadi Konsumsi Publik Bandung 23 Januari 2025

    Respons Disdik Jabar soal Tes Kehamilan Siswi SMA di Cianjur, Sayangkan Jadi Konsumsi Publik
    Tim Redaksi
    CIANJUR, KOMPAS.com
    – Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Jawa Barat,
    Nonong Winarni
    , menanggapi soal polemik
    tes kehamilan
    bagi siswi di SMA Sulthan Baruna, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur.
    Nonong menilai, program tersebut memiliki tujuan yang baik.
    Namun, ia sangat menyayangkan mengapa aktivitas tersebut harus diunggah ke media sosial sehingga menjadi konsumsi publik.
    Menurut dia, apa pun hasil dari tes tersebut hanya untuk kepentingan internal sekolah, bukan untuk konsumsi publik, termasuk proses pelaksanaannya.
    Nonong juga menegaskan setiap sekolah memiliki kebijakan internal masing-masing dengan cara, strategi, dan metode yang berbeda, yang disesuaikan dengan karakter lingkungan dan warga sekolah.
    “Jika kebijakan itu merupakan bagian dari program sekolah, silakan. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara tertutup, selektif, dan tidak mengganggu hak
    privasi siswa
    ,” ujar Nonong kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (22/1/2025).
    Oleh karena itu, Nonong menyayangkan tindakan pihak sekolah atau guru yang mengunggah aktivitas tersebut ke media sosial sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.
    “Tujuan dari program itu mungkin baik. Namun, menjadi tidak baik jika program yang bersifat privasi diunggah ke media sosial karena dapat mengganggu hak privasi siswa,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, sebuah video berdurasi 19 detik yang menarasikan bahwa siswi SMA di Kabupaten Cianjur menjalani tes kehamilan sempat viral di media sosial.
    Video tersebut memperlihatkan sejumlah siswi berseragam sekolah, ditemani guru, menjalani tes menggunakan tespek atau alat tes kehamilan di toilet.
    Video ini memicu berbagai reaksi dari warganet.
    Sebagian mendukung langkah tersebut sebagai bentuk antisipasi, tetapi banyak pula yang menganggap tindakan ini berlebihan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cegah Hamil di Luar Nikah, Siswi di Cianjur Lakukan Tes Kehamilan di Sekolah

    Cegah Hamil di Luar Nikah, Siswi di Cianjur Lakukan Tes Kehamilan di Sekolah

    Jakarta: Baru-baru ini, viral di media sosial sebuah rekaman video yang menunjukkan beberapa orang siswi tengah mengikuti tes urine yang digelar sekolahnya.

    Dalam video tersebut, terlihat guru perempuan menemani siswi-siswi ke dalam toilet untuk tes urine dengan menggunakan testpack mencegah kehamilan di luar nikah.

    Usut punya usut, tes kehamilan tersebut dilakukan di SMA Sulthan Baruna yang terletak di Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

    Tes kehamilan ini memang sengaja dilakukan dalam rangka mencegah kenakalan remaja dan kehamilan di luar nikah. Tes kehamilan ini dilakukan setahun dua kali, yaitu setelah libur semester atau libur kenaikan kelas.
     

    Baca juga: Viral! Emak-emak Senam Aerobik di Atas Jembatan, Netizen: Ora Umum!

    Tes urine dilakukan di kamar mandi sekolah, dan hasilnya diserahkan kepada guru. Program ini bertujuan untuk mendeteksi dini kehamilan dan mencegah siswi melakukan tindakan yang dapat membahayakan kesehatan reproduksi mereka.

    Kepala Sekolah SMA Sulthan Baruna, Sarman membenarkan terkait video yang ramai diperbincangkan warganet tentang tes urine kepada siswi perempuan. Ia mengatakan tes tersebut sudah berjalan selama dua tahun terakhir.
    Latar belakang tes kehamilan dilakukan karena tiga tahun ke belakang terdapat kasus orang tua siswi yang meminta izin anaknya untuk dinikahkan. Ia mengetahui penyebabnya karena anak perempuan tersebut sudah hamil.

    “Kami musyawarah dengan guru dan orang tua untuk mengantisipasi supaya jangan sampai kecolongan. Semua mendukung alhamdulillah berkaitan dengan ini,” kata Sarman.

    Dengan adanya program yang dilaksanakan setahun dua kali sudah sangat memberikan dampak. Pihaknya tidak menemukan adanya siswi yang hamil di luar nikah.

    “Alhamdulillah jadi selama kami mengadakan satu tahun dua kali tidak ada yang positif. Jadi tidak kecolongan lagi,” lanjutnya.

    Jakarta: Baru-baru ini, viral di media sosial sebuah rekaman video yang menunjukkan beberapa orang siswi tengah mengikuti tes urine yang digelar sekolahnya.
     
    Dalam video tersebut, terlihat guru perempuan menemani siswi-siswi ke dalam toilet untuk tes urine dengan menggunakan testpack mencegah kehamilan di luar nikah.
     
    Usut punya usut, tes kehamilan tersebut dilakukan di SMA Sulthan Baruna yang terletak di Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

    Tes kehamilan ini memang sengaja dilakukan dalam rangka mencegah kenakalan remaja dan kehamilan di luar nikah. Tes kehamilan ini dilakukan setahun dua kali, yaitu setelah libur semester atau libur kenaikan kelas.
     

    Tes urine dilakukan di kamar mandi sekolah, dan hasilnya diserahkan kepada guru. Program ini bertujuan untuk mendeteksi dini kehamilan dan mencegah siswi melakukan tindakan yang dapat membahayakan kesehatan reproduksi mereka.
     
    Kepala Sekolah SMA Sulthan Baruna, Sarman membenarkan terkait video yang ramai diperbincangkan warganet tentang tes urine kepada siswi perempuan. Ia mengatakan tes tersebut sudah berjalan selama dua tahun terakhir.

    Latar belakang tes kehamilan dilakukan karena tiga tahun ke belakang terdapat kasus orang tua siswi yang meminta izin anaknya untuk dinikahkan. Ia mengetahui penyebabnya karena anak perempuan tersebut sudah hamil.

    “Kami musyawarah dengan guru dan orang tua untuk mengantisipasi supaya jangan sampai kecolongan. Semua mendukung alhamdulillah berkaitan dengan ini,” kata Sarman.

    Dengan adanya program yang dilaksanakan setahun dua kali sudah sangat memberikan dampak. Pihaknya tidak menemukan adanya siswi yang hamil di luar nikah.

    “Alhamdulillah jadi selama kami mengadakan satu tahun dua kali tidak ada yang positif. Jadi tidak kecolongan lagi,” lanjutnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SUR)

  • Viral Siswi SMA Jalani Tes Kehamilan di Sekolah, Dinas Pendidikan Buka Suara

    Viral Siswi SMA Jalani Tes Kehamilan di Sekolah, Dinas Pendidikan Buka Suara

    TRIBUNJATENG.COM – Sebuah video berdurasi 19 detik yang menarasikan bahwa siswi SMA di Kabupaten Cianjur menjalani tes kehamilan sempat viral di media sosial.

    Video tersebut memperlihatkan sejumlah siswi berseragam sekolah, ditemani guru, menjalani tes menggunakan tespek atau alat tes kehamilan di toilet.

    Video ini memicu berbagai reaksi dari warganet.

    Sebagian mendukung langkah tersebut sebagai bentuk antisipasi, namun banyak pula yang menganggap tindakan ini berlebihan. 

    Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memberikan tanggapan terkait polemik tes kehamilan yang dilakukan di SMA Sulthan Baruna, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur.

    Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Jawa Barat, Nonong Winarni, kegiatan yang bersifat privasi seharusnya tidak menjadi konsumsi publik.

    “Kami lebih menyoroti, mengapa hal tersebut sampai diunggah ke media sosial. Pasalnya, itu adalah aktivitas yang melibatkan hak privasi siswa.”

    “Seharusnya, cukup untuk kepentingan internal sekolah saja,” ujar Nonong kepada Kompas.com melalui telepon, Rabu (22/1/2025).

    Nonong menyayangkan tindakan pihak sekolah atau guru yang mengunggah aktivitas tersebut ke media sosial sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

    “Bisa jadi tujuannya baik. Namun, menjadi tidak baik jika program yang bersifat privasi itu diunggah ke media sosial, karena dapat mengganggu hak privasi siswa,” katanya.

    Menanggapi persoalan ini, pihaknya telah menyurati kepala sekolah terkait dan menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk lebih mengawasi dan mengedukasi para guru dalam menggunakan media sosial.

    “Instruksi ini tidak hanya berlaku bagi sekolah bersangkutan, tetapi juga untuk seluruh sekolah. Kepala sekolah, guru, dan siswa harus senantiasa bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak semua hal dapat diunggah dan dijadikan konsumsi publik,” jelasnya.

    Ketika ditanya soal kebolehan tes kehamilan di sekolah, Nonong menjelaskan, hal tersebut merupakan kebijakan internal masing-masing sekolah.

    Namun, ia menekankan bahwa setiap kebijakan atau program harus dilakukan dengan cara yang baik, tidak melukai perasaan siswa, serta bersifat edukatif.

    “Setiap sekolah tentu memiliki cara, strategi, dan metode untuk membangun pendidikan karakter siswanya, termasuk upaya preventif untuk mencegah pergaulan bebas,” ujarnya.

    “Jika kebijakan itu merupakan bagian dari program sekolah, silakan. Tapi, harus dilakukan secara tertutup, selektif, dan tidak mengganggu hak privasi siswa,” tambah Nonong.

    Nonong juga mengingatkan seluruh warga sekolah untuk berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan media sosial. “Karena bagaimanapun, apa yang sudah disampaikan ke publik sulit untuk ditarik kembali,” imbuhnya. (*)

  • 5 Menteri Terkaya Kabinet Merah Putih, Menpar Paling Tajir

    5 Menteri Terkaya Kabinet Merah Putih, Menpar Paling Tajir

    Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggola mengatakan kemarin, (21/1) terdapat 58 pejabat baru dari total 124 Kabinet Merah Putih yang telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) ke KPK.

    Bahkan, dia juga menyebut ada beberapa menteri dengan jumlah harta kekayaan terbesar. Salah satu yang disorot adalah menteri dengan jumlah kekayaan sebesar Rp5,4 triliun.

    Berdasarkan data LHKPN, berikut daftar Menteri Terkaya di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Simak selengkapnya di bawah ini.

    1. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana (Rp5,43 triliun)

    Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Widiyanti Putri Wardhana menjadi menteri terkaya di Kabinet Merah Putih saat ini. Melansir situs e-LHKPN KPK, Widiyanti Putri memiliki total harta kekayaan sebesar Rp5.435.833.014.169 atau lebih dari Rp5,43 triliun.

    Rinciannya, Widiyanti mempunyai 7 tanah dan bangunan di Jakarta Selatan. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp152 miliar.

    Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, Widiyanti memiliki 7 mobil. Mobil milik Widiyanti Putri yang tercatat di LHKPN, yaitu:

    Mercedes Benz S63 tahun 2014 senilai Rp2,9 miliar Toyota Vellfire 3,5 AT tahun 2011 Rp506 juta Bentley Continental GT tahun 2011 Rp2,8 miliar Land Rover Range Rover 5.0 Autobiography A/T tahun 2013 Rp2,3 miliar Bentley Flying Spur W12 tahun 2022 Rp4,5 miliar Lexus LM350H tahun 2024 Rp2,5 miliar Lexus LS500H tahun 2024 Rp3,65 miliar.

    Selanjutnya, Widiyanti mempunyai harta bergerak lainnya sebesar Rp43,8 miliar. Lalu, dia juga memiliki surat berharga senilai Rp5 triliun.

    Selain itu, Widiyanti mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp67,1 miliar. Serta, harta lainnya yang dimilikinya senilai Rp77,7 miliar. Adapun Widiyanti tak memiliki utang.

    2. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono (Rp2,6 triliun)

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. (dok. KKP)

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) RI, Sakti Wahyu Trenggono menjadi menteri terkaya kedua di Kabinet Merah Putih. Trenggono menjadi Menteri KP RI sejak 2020 lalu, menggantikan Edy Prabowo.

    Menukil situs e-LHKPN KPK, Trenggono mempunyai total harga kekayaan sebesar Rp2.665.900.513.951 atau Rp2,6 triliun.

    Rinciannya, Trenggono memiliki 48 tanah dan bangunan hasil sendiri yang tersebar di Bekasi, Sragen, Jakarta Selatan, Cianjur, Buleleng, Boyolali, Karanganyar, dan Sleman. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp 91.027.827.055 atau sekitar Rp91 miliar.

    Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, Trenggono mempunyai kendaraan hasil sendiri, yaitu:

    Mobil Audi RS 5 sedan tahun 2015 senilai Rp800 juta Motor Honda Beat Solo tahun 2018 senilai Rp3,2 juta Mobil Mini Cooper S Countryman F60 minibus tahun 2023 senilai Rp1 miliar.

    Selanjutnya, Trenggono memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp22,9 miliar. Lalu, dia juga mempunyai surat berharga senilai Rp2,2 triliun.

    Selain itu, Trenggono mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp156,1 miliar. Serta, harta lainnya yang dimiliki Menteri KP tersebut senilai Rp166,9 miliar. Adapun Trenggono juga tak memiliki utang.

    Pada periode sebelumnya, Trenggono juga telah melaporkan total harta kekayaannya yakni sebesar Rp3 triliun. Angka tersebut lebih besar dibandingkan laporan harta kekayaan terbarunya. Laporan ini pun dikeluarkan oleh KPK pada 29 Maret 2023 lalu, dengan tanggal lapor 31 Desember 2022.

    3. Menteri BUMN, Erick Thohir (Rp2,3 triliun)

    Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menjadi menteri terkaya ketiga di Kabinet Merah Putih. Erick menjadi Menteri BUMN RI sejak 2019 lalu.

    Mengutip situs e-LHKPN KPK, Erick Thohir memiliki total harta kekayaan sebesar Rp2.313.421.974.354 atau lebih dari Rp2,3 triliun.

    Rinciannya, Erick mempunyai 24 tanah dan bangunan hibah yang tersebar di Depok, Bekasi, Pasuruan, Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang. Adapun dia memiliki 10 tanah dan bangunan hasil sendiri di Jakarta Selatan, Bogor, Manggarai Barat, Jakarta Pusat, dan Depok. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp419.672.160.071 atau Rp419,6 miliar.

    Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, Erick mempunyai 1 kendaraan hibah tanpa akta dan 3 kendaraan hasil sendiri. Kendaraan hibahnya yaitu mobil Mercedes Benz W108280S tahun 1969.

    Sedangkan kendaraan hasil sendiri milik Erick Thohir, yaitu motor Honda NF125TR senilai Rp6,5 juta, mobil Hyundai Ioniq 5 EV mobil listrik tahun 2022 Rp862,5 juta, dan mobil Hyundai Genesis G80EV mobil listrik tahun 2022 Rp3,99 miliar.

    Selanjutnya, Erick memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp28,5 miliar. Lalu, dia juga mempunyai surat berharga senilai Rp1,7 triliun.

    Selain itu, Erick memiliki kas dan setara kas sebesar Rp192,3 miliar. Serta, harta lainnya yang dimilikinya senilai Rp149 miliar. Adapun Erick memiliki utang sebesar Rp203,7 miliar.

    Pada periode 2023, Erick juga telah melaporkan total harta kekayaannya yakni sebesar Rp2.303.835.823.202 atau lebih dari Rp2,3 triliun. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan laporan harta kekayaan terbarunya.

    4. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Rp1,2 triliun)

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/11). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman kini menjadi menteri keempat terkaya di Kabinet Merah Putih. Dia menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang terjerat kasus dugaan korupsi dan gratifikasi.

    Dilansir situs e-LHKPN KPK, Andi Amran memiliki total kekayaan sebesar Rp1.248.582.111.274 atau Rp1,2 triliun.

    Rinciannya, Amran memiliki 53 tanah dan bangunan hasil sendiri di Makassar, Gowa, Bone, Pangkajene, Jakarta Selatan, dan Konawe Utara. Adapun Amran mempunyai 3 tanah dan bangunan hibah tanpa akta yang berada di Makassar. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp276.840.522.750 atau lebih dari Rp276,8 miliar.

    Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, dia mempunyai 7 mobil hasil sendiri, yaitu:

    Hummer Jeep tahun 2009 senilai Rp2,5 miliar Toyota Camry sedan tahun 2005 Rp300 juta Toyota Fortuner Jeep tahun 2006 Rp450 juta Toyoya Kijang Innova minibus tahun 2005 Rp170 juta Toyota Alphard 2,5 G tahun 2019 Rp1,8 miliar Mini Cooper S Countryman tahun 2018 Rp1 miliar Mercedes Benz Maybach S-Class tahun 2021 Rp8,1 miliar.

    Adapun Amran memiliki 1 mobil hadiah berupa Honda Brio Satya 1,2 E CVT CKD tahun 2021 senilai Rp160 juta dan 1 mobil hibah tanpa akta, yaitu Toyota Alphard 3,5 Q A/T tahun 2018 senilai Rp1,4 miliar.

    Selanjutnya, Amran mempunyai harta bergerak lainnya sebesar Rp2.814.812.500 atau lebih dari Rp2,8 miliar. Lalu, dia juga memiliki surat berharga senilai Rp858.494.000.000 atau lebih dari Rp858,4 miliar.

    Selain itu, dia mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp372,9 miliar. Serta, harta lainnya yang dimiliki Mentan RI tersebut senilai Rp47,5 miliar. Adapun Amran mempunyai utang sebesar Rp326 miliar.

    Sebelumnya, dia juga telah melaporkan total harta kekayaannya yakni sebesar Rp.1.248.582.111.274 atau lebih dari Rp1,2 triliun. Angka tersebut sama dengan laporan harta kekayaan terbarunya.

    5. Menteri Investasi, Rosan Perkasa Roeslani (Rp864 miliar)

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Menteri Investasi RI sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani menjadi menteri kelima terkaya di Kabinet Merah Putih.

    Dilansir situs e-LHKPN KPK, Rosan Roeslani memiliki total harta kekayaan sebesar Rp864.649.182.834 atau Rp864,6 miliar.

    Rinciannya, Rosan mempunyai 21 tanah dan bangunan hasil sendiri yang tersebar di Sumbawa, Manggarai, Lombok Barat, Denpasar, Klungkung, Manggarai Barat, Badung, dan Jakarta Selatan. Adapun dia memiliki 5 tanah dan bangunan hibah tanpa akta di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp511,1 miliar.

    Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, Rosan mempunyai 2 kendaraan hasil sendiri, yaitu mobil Lexus LM35 A/T tahun 2020 senilai Rp1,5 miliar dan motor Piaggio Vset 4-150 tahun 2001 Rp9,5 juta. Adapun dia memiliki 1 kendaraan hibah tanpa akta yakni mobil VW mobil penumpang tahun 1962 senilai Rp250 juta.

    Selanjutnya, Rosan mempunyai harta bergerak lainnya sebesar Rp20,3 miliar. Lalu, dia juga memiliki surat berharga senilai Rp15,7 miliar.

    Selain itu, Rosan mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp61,7 miliar. Serta, harta lainnya yang dimilikinya senilai Rp253,7 miliar. Adapun Rosan tak memiliki utang.

    Demikianlah daftar menteri terkaya di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

  • Kemendagri Minta Masukan Pemprov Jakarta untuk Pembentukan Dewan Aglomerasi Megapolitan 20 Januari 2025

    Kemendagri Minta Masukan Pemprov Jakarta untuk Pembentukan Dewan Aglomerasi Megapolitan 20 Januari 2025

    Kemendagri Minta Masukan Pemprov Jakarta untuk Pembentukan Dewan Aglomerasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus membahas pembentukan Dewan Aglomerasi. Dalam proses tersebut, Kemendagri meminta saran dan masukan dari Pemerintah Provinsi Jakarta.
    “Kami juga meminta masukan dari pemerintah DKI, karena yang paham secara teknis seperti apa,” ungkap Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat diwawancarai awak media di Balaikota, Jakarta Pusat, pada Senin (20/1/2025).
    Adapun pembentukan Dewan Aglomerasi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
    Dewan Aglomerasi dinilai penting supaya pemerintah daerah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur mempunyai rencana pembangunan yang sinkron.
    Hingga saat ini, Kemendagri masih dalam tahap penyusunan berbagai regulasi yang diperlukan untuk pembentukan Dewan Aglomerasi.
    Regulasi ini dianggap penting untuk memastikan bahwa Dewan Aglomerasi dapat berfungsi secara efektif di masa depan.
    “Jadi, kami menyusun regulasi, aturan turunannya itu, untuk memastikan Dewan Aglomerasi ini nanti efektif untuk mengkoordinasikan pembangunan lintas Jakarta dan sekitarnya,” tambah Arya.
    Sebelumnya, diberitakan bahwa seiring dengan perluasan wilayah aglomerasi, pemerintah berencana membentuk Dewan
    Kawasan Aglomerasi
    atau Dewan Aglomerasi.
    Berdasarkan draf RUU Dewan Kawasan Jakarta (DKJ),
    Dewan Kawasan Aglomerasi
    akan bertugas untuk mengoordinasikan penataan ruang kawasan strategis nasional di dalam
    kawasan aglomerasi
    serta menyusun dokumen rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi.
    Dewan ini juga akan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan program serta kegiatan dalam rencana induk yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
    Pasal 55 Ayat (3) RUU DKJ menyebutkan bahwa Dewan Kawasan Aglomerasi akan dipimpin oleh wakil presiden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Segini Kekayaan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP Sekarang

    Segini Kekayaan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP Sekarang

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, penyelenggara negara termasuk menteri wajib melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Menukil situs e-LHKPN KPK, Trenggono mempunyai total kekayaan sebesar Rp2.665.900.513.951 atau lebih dari Rp2,6 triliun.

    Aset milik Sakti Wahyu Trenggono

    Rinciannya, Trenggono memiliki 48 tanah dan bangunan hasil sendiri yang tersebar di Bekasi, Sragen, Jakarta Selatan, Cianjur, Buleleng, Boyolali, Karanganyar, dan Sleman. Total kekayaan tanah dan bangunan senilai Rp91.027.827.055 atau sekitar Rp91 miliar.

    Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, Trenggono mempunyai kendaraan hasil sendiri, yaitu mobil Audi RS 5 sedan tahun 2015 senilai Rp800 juta, motor honda Beat Solo tahun 2018 senilai Rp3.250.000, dan mobil Mini Cooper S Countryman F60 minibus tahun 2023 senilai Rp1.010.000.000 atau lebih dari Rp1 miliar.

    Harta bergerak lainnya hingga surat berharga

    Selanjutnya, Trenggono memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp22.958.500.000 atau sekitar Rp22,9 miliar. Lalu, dia juga mempunyai surat berharga senilai Rp2.227.009.518.100 atau lebih dari Rp2,2 triliun.

    Selain itu, Trenggono mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp156.109.589.895 atau sekitar Rp156,1 M. Serta, harta lainnya yang dimiliki Menteri KP tersebut senilai Rp166.981.828.901 atau lebih dari Rp166,9 mmliar.

    Tak punya utang

    Adapun Trenggono juga tak memiliki hutang. Menurut laporan yang dirilis 26 Maret 2024 tersebut, Trenggono mempunyai total harta kekayaan sebesar Rp2.665.900.513.951 atau lebih dari Rp2,6 triliun. Dengan tanggal lapor 31 Desember 2023 dan jenis laporannya periodik.

    Pada periode sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Republik Indonesia (RI), Sakti Wahyu Trenggono juga telah melaporkan total harta kekayaannya yakni sebesar Rp3.041.418.703.970 atau lebih dari Rp3 triliun. Angka tersebut lebih besar dibandingkan laporan harta kekayaan terbarunya. Laporan ini pun dikeluarkan oleh KPK pada 29 Maret 2023 lalu, dengan tanggal lapor 31 Desember 2022.

  • Marak Tambang Ilegal, Ini Data dan Sebaran Galian di Jabar!

    Marak Tambang Ilegal, Ini Data dan Sebaran Galian di Jabar!

    JABAR EKSPRES – Keberadaan aktivitas pertambangan di Jabar tengah menjadi sorotan. Itu setelah Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi murka saat sidak ke lokasi tambang ilegal di Jalan Cagak, Kabupaten Subang beberapa hari lalu.

    Dari informasi yang dihimpun, aktivitas tambang memang sudah cukup menjamur di Jabar. Mereka ada yang ilegal, tapi ada juga yang telah memiliki izin resmi, hingga memiliki badan hukum.

    Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar selama 2024 telah menindaklanjuti 176 titik tambang ilegal di Jabar. Rinciannya, di Kabupaten Sumedang 31 titik, Subang 24 titik, Bogor 23 titik, Sukabumi 20 titik, Bandung Barat 13 titik, Garut 12 titik, Tasikmalaya 12 titik, Pangandaran 9 titik, Purwakarta 8 titik. Kemudian Kota Tasikmalaya 6 titik, Kabupaten Bandung 5 titik, Bekasi 4 titik, Majalengka 4 titik, Ciamis 2 titik, Cirebon 2 titik dan Kuningan 1 titik.

    BACA JUGA:Respons Anggota DPRD Jabar, Penertiban Tambang Ilegal Perlu Perhatikan Nasib Pekerja Lokal

    Sementara itu, data tambang yang berizin bisa terpantau dari Izin Usaha Pertambangan (IUP). Data per November 2023 lalu tercatat ada 262 yang aktif dan berproduksi di Jabar.

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar pada 2024 juga turut mencatat sejumlah perusahaan galian yang berbadan hukum di Jabar. Mereka tersebar di sejumlah Kota Kabupaten di Jawa Barat.

    Di antaranya, di Kabupaten Bogor ada sejumlah perusahaan yang menggali batu andesit. Yaitu, PT Aloma Wangi, CV Aneka Sri, PT Arto Bangun Cemerlang, PT Batu Jaya Makmur, PT Batu Multindo Perkasa, PT Batu Sampurna Makmur hingga PT Genta Wahana Perkasa.

    Di Kabupaten Sukabumi ada perusahaan yang menggali sirtu seperti CV Duta Limas dan Munawar Putra. Lalu yang menggali batu kapur seperti PT Tambang Semen Sukabumi, Batu alam seperti CV Alam Fajar, Batu gamping seperti PT Mineral Bhumi Harmoni.

    BACA JUGA:Dinas ESDM Jabar Sudah Tindak Lanjuti 176 Tambang Ilegal di Jabar, Ini Sebarannya!

    Di Kabupaten Cianjur ada perusahaan galian pasir seperti PT Duta Prima Eka Sarana, CV Jasa Buana Utama, PT Semangat Mekar Jaya. Perusahaan galian batu hias dan batu bangunan seperti PT Bailey Rekatama.

  • Bank Tanah Siapkan 11 Lokasi untuk Dapur Umum Program Makan Bergizi Gratis

    Bank Tanah Siapkan 11 Lokasi untuk Dapur Umum Program Makan Bergizi Gratis

    Bandung, Beritasatu.com – Badan Bank Tanah berkomitmen memanfaatkan aset persediaan tanah kelolaannya untuk mendukung pembangunan dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis. Sebanyak 11 titik lokasi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) telah disiapkan guna menunjang program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.

    “Kami mencoba untuk merealisasikan dapur makan bergizi gratis. Mudah-mudahan langkah ini dapat membantu program makan bergizi gratis,” ungkap Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha, Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, saat media gathering di Bandung, Minggu (19/1/2025).

    Hakiki menjelaskan 11 titik HPL yang dipilih berasal dari total 45 titik aset persediaan tanah Badan Bank Tanah, dengan luas keseluruhan mencapai 33.115,6 hektare. Pemilihan ini didasarkan pada lokasi yang strategis dan dekat dengan desa-desa terluar, yang diyakini lebih membutuhkan fasilitas tersebut.

    “Kenapa tidak semua 45 titik kami gunakan? Karena sebagian besar berada di area hutan yang kurang cocok untuk lokasi dapur umum. Kami memilih lokasi yang lebih dekat dengan desa, terutama desa terluar yang mungkin belum tersentuh,” jelasnya.

    Adapun 11 titik lokasi HPL tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Batubara (Sumatera Utara), Solok (Sumatera Barat), Kepulauan Bangka Belitung, Cianjur, Purwakarta, Kendal, Brebes, Lombok Utara, Poso, serta Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), yang juga berada di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Hakiki juga berharap partisipasi dari mitra-mitra Badan Bank Tanah dalam mendukung program ini. “Mudah-mudahan kita bisa mengajak mitra-mitra kita untuk berkontribusi dalam penyiapan makan bergizi gratis,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, menjelaskan dari total 45 titik aset persediaan tanah, sebanyak 13 titik telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan umum dan komersial. Pemanfaatan tersebut mencakup pembangunan bandara di IKN, perkebunan, perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pariwisata, pelabuhan, pusat logistik, serta pengembangan ekonomi untuk UMKM.

    Parman menegaskan Badan Bank Tanah mendukung penuh program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam penyediaan dan pengendalian tanah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan melalui reforma agraria.

    “Kami mendukung Asta Cita dalam berbagai aspek, seperti swasembada pangan, swasembada energi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui reforma agraria,” pungkasnya.

  • PAN Setuju Ambang Batas Parlemen Dihapus demi Keadilan Demokrasi Nasional 18 Januari 2025

    PAN Setuju Ambang Batas Parlemen Dihapus demi Keadilan Demokrasi Nasional 18 Januari 2025

    PAN Setuju Ambang Batas Parlemen Dihapus demi Keadilan Demokrasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN,
    Eddy Soeparno
    , setuju dengan wacana penghapusan ambang batas parlemen (
    parliamentary threshold
    ).
    Wacana itu muncul usai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (
    presidential threshold
    ) dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Saya kira itu sebuah prospek yang baik kalau
    Presidential Threshold
    maupun
    Parliamentary Threshold
    itu nol, kalaupun tidak bisa nol, ya mungkin bisa serendah-rendahnya saja,” kata Eddy saat dikonfirmasi, Jumat (17/1/2025) malam.
    Wakil Ketua Umum PAN ini meyakini wacana penghapusan ambang batas parlemen merupakan bentuk keadilan demokrasi.
    Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur tersebut berharap ke depannya tidak ada suara rakyat yang telah dititipkan kepada wakilnya hilang.
    Dia mencontohkan, di Pemilihan Legislasi (Pileg) 2024, ada partai yang dipilih rakyat, namun tak lolos masuk Parlemen karena ada ambang batas parlemen sebesar empat persen.
    “Seperti PPP yang suaranya sampai 3,9 persen, lalu PSI hampir 3 persen. Ini berarti ada masyarakat yang memilih tetapi hak terpilihnya tidak tersalurkan karena partainya tidak masuk, calegnya yang dipilih tidak bisa masuk, sehingga akhirnya hilang suaranya,” kata Eddy.
    Eddy juga memperkirakan apabila ke depannya tidak ada pembatasan, harus ada dialog dalam membentuk fraksi gabungan untuk satu partai yang hanya memiliki satu atau dua anggota yang lolos ke parlemen.
     
    “Kalau ke depannya nanti tidak ada pembatasan, saya kira ada satu partai yang mungkin hanya memiliki satu atau dua anggota yang lolos, ya tetap mereka lolos. Tetapi nanti ketika di parlemen harus bergabung dengan yang lain, kemudian melakukan dialog membentuk fraksi gabungan,” ucap Eddy.
    Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan penghapusan ambang batas presiden (
    presidential threshold
    ) pada Kamis, 2 Januari 2025, melalui putusan No.62/PUU-XXII/2024.
    Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai putusan MK yang membatalkan ketentuan
    presidential threshold
    sebesar 20 persen akan berdampak terhadap ketentuan ambang atas parlemen.
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu berharap MK juga menghapus ambang batas parlemen.
    “Setelah ada putusan
    presidential threshold
    , kemungkinan besar MK juga membatalkan
    parliamentary threshold
    yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik,” kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025), dikutip dari Antara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.