Xcloud.id

kab/kota: Cengkareng

  • Momen Sekda Jakarta Terus Dibisiki Maruarar Sirait soal Relokasi Warga Kolong Tol…

    Momen Sekda Jakarta Terus Dibisiki Maruarar Sirait soal Relokasi Warga Kolong Tol…

    Momen Sekda Jakarta Terus Dibisiki Maruarar Sirait soal Relokasi Warga Kolong Tol…
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait membisiki Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali saat sesi wawancara cegat (
    doorstop
    ) usai mereka merelokasi sejumlah warga kolong jembatan dan kolong tol ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
    Pada momen ini, Marullah berdiri di antara Marullah dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
    Hadir juga Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.
    Mulanya Marullah menjawab pertanyaan salah satu wartawan tentang bagaimana nasib warga yang direlokasi tidak sanggup membayar biaya sewa setelah enam bulan.
    Marullah menjelaskan, biaya sewa rusunawa dengan tipe 36 senilai Rp 550.000 per bulan. Bagi warga yang baru direlokasi akan digratiskan selama enam bulan ke depan, kecuali listrik dan air.
    “Kami yakin, ketika mereka berada di sini selama enam bulan, mereka sudah bisa menghasilkan sesuatu,” kata Marullah di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
    Selama kurun waktu enam bulan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pelatihan keterampilan untuk bekal warga yang direlokasi mendapatkan pekerjaan.
    “Enam bulan kemudian mereka Insya Allah akan mendapatkan pekerjaan, mereka menghasilkan sesuatu dan mereka bisa membayar…,” kata Marullah yang seketika kalimatnya terpenggal.
    Maruarar yang berada di samping kirinya tiba-tiba membisiki Marullah. Tidak diketahui apa yang disampaikan Maruara. Tak berselang lama, Marullah kembali melanjutkan kalimatnya.
    “Sebagian mereka memang sudah ini, sudah punya pekerjaan. Jadi, pekerjaan yang mereka geluti di tempat yang lama itu, masih menghasilkan,” ungkap Marullah setelah mendapatkan bisikan dari Maruarar.
    “Enam bulan kemudian pun masih ada (penghasilan), dan Insya Allah mereka bisa membayar Rp 550.000 yang menjadi kewajiban mereka membayar di sini,” tambahnya.
    Diberitakan sebelumnya, 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rusunawa.
    Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.00 per bulan.
    Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.
    Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.
    “Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kelik Indriyanto di Rusunawa Rawa Buaya, Sabtu.
    “Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.
    Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.
    Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.
    “Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Keluarga Tiga Generasi Pindah ke Rusun, Tinggalkan Kenangan Puluhan Tahun di Kolong Tol

    Kisah Keluarga Tiga Generasi Pindah ke Rusun, Tinggalkan Kenangan Puluhan Tahun di Kolong Tol

    Kisah Keluarga Tiga Generasi Pindah ke Rusun, Tinggalkan Kenangan Puluhan Tahun di Kolong Tol
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sudah 24 tahun, Wulan (24) hidup di bawah
    kolong Tol
    Angke atau kolong jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit Kilometer 17, Jelambar Baru, Jakarta Barat.
    Meskipun sederhana, banyak kenangan yang terlukis di sana.
    Beton
    kolong tol
    menjadi saksi bisu dari kerasnya kehidupan keluarga Wulan.
    Bagaimana tidak?
    Di bawah kolong tol itu, Wulan lahir dari rahim ibundanya, Yulihartari (56), yang merupakan buah madu kasih dengan Kamsari (68).
    Sementara, Wulan kini sudah mempunyai anak yang bernama Nur Hasanah (3).
    Namun, suaminya sudah meninggal dunia.
    “Saya lahir di sana (kolong tol), 24 tahun tinggal di sana, lalu saya melahirkan anak juga di sana. Anak saya satu, usianya 3 tahun,” ujar Wulan saat ditemui Kompas.com di
    Rusunawa
    Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
    Dalam periode 24 tahun terakhir ini, panas dan dingin menjadi sahabat keluarga Wulan.
    Layaknya Katara dalam Avatar: The Last Airbender, keluarga Wulan harus tidur di atas air ketika musim hujan tiba.
    “Sering banjir di situ. Kalau sudah banjir, ya sudah, kami tidurnya di atas air,” jawab Wulan dengan santai.
    Wulan mengandalkan juru parkir (jukir) liar di sebuah persimpangan sebagai mata pencaharian utama.
    Kakak angkatnya, Effendi (26), bekerja serabutan jika ada panggilan.
    “Kerja markir dapat Rp 20.000, Rp 30.000, cuma buat beli susu sama buat makan besok, sudah habis, sudah enggak ada lagi. Boro-boro bisa menabung,” keluh Wulan.
    Sudah beberapa tahun terakhir, Yulihartari terpaksa berhenti bekerja sebagai tukang cuci gosok pakaian.
    Dia diminta Kamsari untuk berhenti karena kerap jatuh sakit.
    Sedangkan, sudah tiga bulan terakhir Kamsari tidak lagi bekerja tarik bajaj.
    Sebab, kendaraan roda tiga itu dicuri oleh orang yang tak bertanggung jawab.
    “Sekarang (Kamsari) enggak kerja. Itu saja pas bajajnya hilang, bapak saya diminta ganti rugi Rp 10 juta,” ungkap Wulan dengan nada memelas.
    Beruntung, ada orang baik yang meminjamkan uang sehingga urusan bajaj tidak terlalu dipusingkan keluarga Wulan.
    Tinggal cicilan per bulan saja.
    Kini, keluarga Wulan menjadi salah satu keluarga yang direlokasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dari kolong tol ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
    Keluarga Wulan mendapatkan tempat di Rusunawa Rawa Buaya.
    Saat pertama kali mengetahui pengumuman akan direlokasi, keluarga Wulan cukup terkejut.
    Awalnya, mereka berpikir keras akan bermukim di mana.
    “Tadinya kan kami sudah enak di situ, tiba-tiba ada gusuran. Orangtua saya juga syok, keluarga saya juga syok gara-gara pindah ke sini. Di kolong sana juga sudah lumayan lama,” ucap Wulan.
    “Sebenarnya sih, orang-orang juga enggak mau ya kan pindah ke sini. Bingung saya juga sih. Bahagia ada, sedih juga ada. Kan lumayan lama kami tinggal di sana, banyak kenangan di sana,” kata Wulan lagi.
    Namun, keluarga Wulan tetap mengikuti arahan dari Pemprov DKI Jakarta.
    Mereka menyadari bahwa selama ini bermukim bukan di tempat yang layak.
    Oleh karena itu, keluarga Wulan menerima tawaran dari Pemprov DKI Jakarta untuk direlokasi ke rusunawa.
    “Kami turuti apa kata pemerintah saja. Kalau misalnya kami harus pindah, ya pindah,” ujar dia.
    Wulan mengaku sudah melihat huniannya. Rasa haru seketika mengalir dalam tubuhnya.
    Sebab, Wulan sudah tidak lagi menjadi pengendali air seperti Katara.
    “Sudah enggak tidur di atas air lagi. Sudah bersyukur dapat hunian kayak begini, sudah terima kasih, enggak kena panas, enggak kena hujan. Buat tempati orangtua juga enak,” kata Wulan.
    Dia mengaku akan beradaptasi dengan lingkungan barunya selama enam bulan ke depan.
    Jangka waktu itu merupakan pembebasan biaya sewa bagi warga yang direlokasi dari kolong tol.
    Setelah enam bulan habis, keluarga Wulan akan membayar Rp 550.000 per bulan karena mereka memilih tipe 36.
    “Untuk lanjut atau enggak setelah enam bulan, ya bagaimana nanti saja, beradaptasi dulu. Setelah itu, ya lihat nanti,” pungkas Wulan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rumah-rumah Kosong di Kolong Tol Angke, Ditinggal Pemilik ke Kehidupan Baru…

    Rumah-rumah Kosong di Kolong Tol Angke, Ditinggal Pemilik ke Kehidupan Baru…

    Rumah-rumah Kosong di Kolong Tol Angke, Ditinggal Pemilik ke Kehidupan Baru…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di bawah naungan kolong Tol Angke, deretan rumah semi permanen yang dulunya penuh orang kini tampak lengang. Sebagian besar telah ditinggalkan, menyisakan dinding tripleks yang sunyi dan pintu-pintu yang digembok rapat.
    Para pemilik yang bertahun-tahun menetap di sana, kini melangkah ke kehidupan baru di
    Rusun Rawa Buaya
    .
    Sambil mengemas barang-barang seperti kasur dan lemari plastik, warga seperti Desi (26) mengakui beratnya meninggalkan tempat yang telah menjadi rumah sejak kecil. 
    “Sebenarnya tidak mau pindah, tapi ya bagaimana lagi,” ujarnya, Sabtu (30/11/2024).
    Kata Desi, hanya warga dengan KTP Jakarta yang dapat direlokasi ke rusun.
    Selama enam bulan pertama, warga akan tinggal di rusun secara gratis, namun setelah itu diwajibkan membayar biaya sewa.
    “Saya ambil yang tipe 30, kemarin Rp 300.000 per bulan, belum termasuk air dan listrik. Kalau dihitung semua, ya lumayan mahal,” kata dia.
    Namun, tidak semua penghuni beruntung. Mereka yang ber-KTP luar Jakarta, seperti Yoknio (71), hanya bisa menatap rumah-rumah kosong itu dengan kebingungan.
    Dia tidak mendapatkan jatah unit rusun karena ber-KTP Tangerang.
    Yoknio, yang telah tinggal di kolong tol sejak tahun 2012, harus meninggalkan tempat tersebut tanpa memiliki tujuan jelas.
    “Saya KTP Tangerang, bingung mau tinggal di mana. Di Tangerang sudah tidak ada keluarga. Barang sudah di-packing, tapi bingung mau dikemanain,” ujar Yoknio.
    Menurut Yoknio, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberikan kompensasi berupa uang ganti rugi bagi warga non-KTP Jakarta.
    Yoknio sebenarnya bersedia tinggal di rusun jika diizinkan.
    Tetapi dia juga khawatir tidak mampu membayar biaya sewa setelah masa gratis enam bulan pertama berakhir.
    “Saya mau-mau saja yang penting masih bisa usaha. Kalau di rusun memang dikasih bantuan selama enam bulan gratis, ke depannya bayar. Tetapi, kita bakal panjang tinggal di sana, jadi takut bingung bayarnya nanti,” kata Yoknio.
    Sebanyak 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
     
    Hal tersebut diumumkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indroyanto dalam acara penyerahan kunci kepada penghuni perpindahan kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) ke Rusunawa Rawa Buaya.
    “Terdapat 139 KK yang ber-KTP DKI yang akan dipindahkan ke beberapa lokasi rusunawa yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta,” ujar Kelik di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
    Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.00 per bulan.
    Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saya Tak Ingin Negara Kalah

    Saya Tak Ingin Negara Kalah

    GELORA.CO – Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait alias Ara, menghebohkan publik dengan mengumumkan sayembara untuk mencari buron legendaris KPK, Harun Masiku.

    Tak tanggung-tanggung, Ara bahkan menyiapkan uang sejumlah Rp 8 miliar bagi yang berhasil menangkap Masiku.

    Ara menjelaskan bahwa sayembara itu dilakukannya semata-mata sebagai bentuk partisipasi publik. Ia menyebut, tak ingin negara kalah dengan satu orang koruptor bernama Harun Masiku.

    “Masa ada kasus besar kayak begitu, ini negara besar, ya, partisipasi publiknya tinggi, ya, masa Harun Masiku bisa mengalahkan negara sih?” ujar Ara kepada wartawan di Rusun Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11).

    “Saya sebagai warga negara tidak terima negara saya, bangsa ini kalah sama koruptor namanya Harun Masiku,” sambung mantan politikus PDIP itu.

    Masiku merupakan mantan caleg PDIP yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap komisioner KPU pada awal 2020 lalu. Hingga kini, Masiku sudah hampir 5 tahun berstatus buron dan belum kunjung diringkus KPK.

    Ara menduga bahwa ada orang besar di balik kasus Masiku tersebut. Menurutnya, Masiku tak mungkin hilang begitu saja saat lembaga antirasuah terus mencari keberadaannya.

    Oleh karenanya, Ara menekankan bahwa sudah saatnya rakyat ikut terlibat dalam upaya menangkap Harun Masiku. Lewat sayembara yang diadakannya, Ara ingin negara bisa menang melawan koruptor.

    “Dan saya yakin itu ada masalah-masalah besar yang dia simpan, dan dia melibatkan orang-orang besar, saya tidak tahu, ya. Tapi enggak mungkin tiba-tiba dia bisa hilang begitu dicari kemana-mana,” ucap dia.

    “Nah mungkin ini sudah waktunya rakyat terlibat. Pasang mata, telinga baik-baik, ya, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya, saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. 

    Negara ini harus menang, ya. Kasih informasinya kepada siapa, Rp 8 miliar ya dari uang pribadi saya,” pungkasnya.

    Lebih lanjut, Ara menyebut bahwa respons yang muncul di publik, termasuk oleh KPK, juga positif.

    “Kan sudah disampaikan oleh KPK itu oke, betul, kan? Dan saya mendapatkan WA, SMS dari teman-teman DPR juga saya lihat positif, kok, dari KPK positif, kok,” tutur dia.

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, angkat bicara terkait sayembara yang dibuka Ara. Ia menyebut bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pencarian terhadap Harun Masiku.

    Oleh karenanya, Tanak pun mengapresiasi langkah Ara untuk membantu pencarian buron legendaris KPK tersebut.

    “Kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku,” kata Tanak saat dihubungi, Kamis (28/11) kemarin.

    “Melalui sayembara dengan memberi hadiah Rp 8 miliar bagi yang menangkap Harun Masiku dalam upaya menegakkan hukum di NKRI,” lanjutnya.

    Bahkan, Tanak menekankan bahwa upaya Ara tersebut patut diberikan penghargaan oleh negara.

    “Sikap beliau tentunya layak/patut menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan atas sikap beliau untuk melakukan hal yang sungguh sangat luar biasa baik,” imbuh dia.

    “Untuk itu, sudah sepatutnya beliau diberi penghargaan oleh negara,” paparnya.

    Pasalnya, kata Tanak, dari sekitar kurang lebih 280 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya Ara yang berani mengorbankan hartanya untuk membantu penangkapan buron KPK tersebut.

    “Dari sekitar 281,6 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum,” pungkas dia.

    Kasus Harun Masiku

    Kasus Harun Masiku ini terungkap diawali OTT KPK pada Januari 2020. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjadi salah satu pihak yang dijerat tersangka dalam kasus penerimaan suap tersebut. Wahyu terbukti menerima suap senilai Rp 600 juta dari mantan caleg PDIP itu.

    Suap diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR F-PDIP melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

    Sementara Harun Masiku yang gagal ditangkap KPK pada saat OTT masih buron hingga kini. Sudah hampir 5 tahun, ia masih buron dan belum kunjung diringkus oleh lembaga antirasuah.

    Wahyu Setiawan mendapat Pembebasan Bersyarat per tanggal 6 Oktober 2023. Usai bebas itu, Wahyu Setiawan sempat diperiksa KPK juga tak lama setelah rumahnya digeledah penyidik.

    Adapun KPK juga telah mencegah lima orang ke luar negeri, yang merupakan pengembangan kasus Harun Masiku. Mereka diduga terkait dengan upaya perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku.

    Mereka yang dicegah yakni: advokat bernama Simeon Petrus; mahasiswa Hugo Ganda dan Melita De Grave; Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto; hingga staf Hasto yang bernama Kusnadi.

  • Bikin Sayembara Tangkap Harun Masiku, Maruarar: Saya Tidak Terima Bangsa Ini Kalah oleh Koruptor

    Bikin Sayembara Tangkap Harun Masiku, Maruarar: Saya Tidak Terima Bangsa Ini Kalah oleh Koruptor

    Bikin Sayembara Tangkap Harun Masiku, Maruarar: Saya Tidak Terima Bangsa Ini Kalah oleh Koruptor
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait, mengaku tidak terima jika Indonesia harus kalah oleh koruptor.
    Itu sebabnya Ara, sapaan Maruarar, membuat sayembara dengan hadiah Rp 8 miliar untuk warga yang berhasil menangkap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku.
    “Saya sebagai warga negara tidak terima bangsa ini kalah oleh koruptor seperti Harun Masiku,” ujar Ara saat ditemui di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
    Menurut Ara, Harun Masiku menyimpan rahasia besar yang dapat melibatkan pihak-pihak berkepentingan.
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam memberantas korupsi, terutama kasus Harun Masiku.
    “Sudah waktunya rakyat terlibat. Pasang mata dan telinga. Dengan berkat yang Tuhan berikan kepada saya, saya tidak mau bangsa ini kalah oleh koruptor seperti Harun Masiku. Negara ini harus menang,” tegasnya.
    Ara juga mengungkapkan bahwa ia mendapatkan dukungan dari KPK dan beberapa anggota DPR RI setelah mengumumkan sayembara tersebut.
    Sebelumnya, Ara menawarkan hadiah Rp 8 miliar dari dana pribadinya sebagai insentif untuk menemukan Harun Masiku.
    Ia menekankan bahwa partisipasi publik sangat penting untuk memastikan tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia.
    “Kita ingin memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Masa seorang tersangka yang sudah bertahun-tahun bisa bebas berkeliaran?” kata Ara saat ditemui di Stasiun Manggarai, Rabu (27/11/2024), seperti dikutip dari Kontan.co.id.
    Ara menambahkan, kasus Harun Masiku perlu diungkap kembali mengingat minimnya perkembangan selama bertahun-tahun.
    Untuk diketahui, eks kader PDI-P Harun Masiku menjadi buron atas kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
    Harun merupakan salah satu dari empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.
    Ia diduga menyuap Wahyu Setiawan sebesar Rp 1,5 miliar, yang sebagian dari dana itu diduga disiapkan untuk diberikan kepada komisioner KPU lainnya. Tujuannya adalah agar KPU menetapkan Harun sebagai anggota DPR RI.
    Dalam Pemilu Legislatif 2019, Harun yang berada di posisi keenam berupaya menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Padahal, kursi tersebut seharusnya diberikan kepada calon legislatif dengan suara terbanyak kedua, yakni Riezky Aprilia.
    PDI-P mengklaim bahwa proses penunjukan Harun sebagai pengganti Nazarudin telah melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY, Maruarar, dan Tito Karnavian Ikut Serahkan Kunci Rusun untuk 139 KK Warga Kolong Jembatan

    AHY, Maruarar, dan Tito Karnavian Ikut Serahkan Kunci Rusun untuk 139 KK Warga Kolong Jembatan

    AHY, Maruarar, dan Tito Karnavian Ikut Serahkan Kunci Rusun untuk 139 KK Warga Kolong Jembatan
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak tiga menteri dan satu wakil menteri kabinet Merah Putih berkumpul untuk menyerahkan secara simbolis kunci rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk warga yang sebelumnya bermukim di kolong jembatan, Sabtu (30/11/2024).
    Mereka yang menyerahkan adalah Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.
    Dalam kesempatan ini, hadir juga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.
    Maruarar dalam sambutannya menceritakan, ia pada Jumat (29/11/2024) malam bersama Marullah sempat menyambangi warga yang bertempat tinggal di kolong jembatan. Beberapa ada yang mau direlokasi, ada juga yang tidak.
    Di sana, ia juga berbincang dengan beberapa warga mengenai keluh kesahnya selama tinggal di kolong jembatan.
    “Sampai sekitar pukul 01.30 WIB dini hari, masuk ke (kolong) jembatan. Di sana ada yang lahir di situ, punya anak, dan anaknya lahir di situ lagi,” kata Maruarar di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
    “Jadi, yang paling lama itu ada yang tinggal 40 tahun di bawah kolong jembatan,” tambah dia.
    Dalam kesempatan yang sama, Kelik mengumumkan, sebanyak 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rusunawa.
    Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.000 per bulan.
    Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.
    Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.
    “Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kelik.
    “Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.
    Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.
    Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.
    “Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI Relokasi 139 KK Warga Kolong Tol ke Rusunawa

    Pemprov DKI Relokasi 139 KK Warga Kolong Tol ke Rusunawa

    Pemprov DKI Relokasi 139 KK Warga Kolong Tol ke Rusunawa
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
    Hal tersebut diumumkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indroyanto dalam acara penyerahan kunci kepada penghuni perpindahan kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) ke Rusunawa Rawa Buaya.
    “Terdapat 139 KK yang ber-KTP DKI yang akan dipindahkan ke beberapa lokasi rusunawa yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta,” ujar Kelik di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
    Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.00 per bulan.
    Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.
    Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak. Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.
    “Untuk warga kolong jembatan dan kolong tol wilayah lainnya, secara bertahap juga akan dilaksanakan perpindahan ke lokasi rusunawa yang masih tersedia sebanyak 874 unit,” ujar Kelik.
    “Di mana pada saat ini jajaran wali kota di wilayah lainnya sedang berproses juga untuk pendataan dan verifikasi kepada warga kolom jembatan dan kolom tol,” kata dia.
    Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.
    Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.
    Pemprov DKI Jakarta berjanji akan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pendapatan warga setelah mereka menempati unit.
    “Akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan, pemberian bantuan natura, dan peralatan serta pemberian akses berusaha atau bekerja dari instansi terkait,” pungkas dia.
    Adapun penyerahan kunci secara simbolis dilakukan oleh Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait; Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.
    Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos Gus Ipul: Uang Donasi Dipakai Bukan untuk Berobat, Donatur Tentu Kecewa

    Mensos Gus Ipul: Uang Donasi Dipakai Bukan untuk Berobat, Donatur Tentu Kecewa

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, buka suara terkait polemik uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Noviyanthi. Hingga kini, kasus tersebut masih menjadi perhatian publik tanpa solusi yang jelas.

    Gus Ipul menegaskan uang donasi dari masyarakat, terutama mereka yang mampu secara finansial, harus digunakan sesuai tujuan awal. Ia mengingatkan, jika dana tersebut disalahgunakan, para donatur berhak menempuh jalur hukum.

    “Kalau uang donasi digunakan bukan untuk keperluan berobat, tentu donatur akan kecewa. Bila donatur tidak setuju, maka hal ini dapat menjadi perkara hukum,” ujar Gus Ipul dalam pernyataannya yang dikutip dari kanal YouTube pada Jumat (29/11/2024).

    Lebih lanjut, Mensos mengimbau masyarakat agar tidak bermain-main dengan dana donasi yang dipercayakan oleh donatur. Ia menegaskan bahwa donasi bertujuan meringankan beban penerima, terutama dalam pengobatan yang membutuhkan biaya besar.

    “Donasi itu bukan untuk keperluan pribadi,” tegasnya.

    Untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan, Gus Ipul menyampaikan rencana untuk memperkuat aturan terkait pengelolaan dana donasi. Aturan tersebut diharapkan dapat melindungi dana yang diberikan para donatur agar benar-benar sampai kepada penerima manfaat.

    “Oleh karena itu, tata kelola sangat penting. Kami ingin duduk bersama dan berdiskusi secara mendalam untuk mencari solusi terbaik. Ini adalah langkah tabayun yang baik,” ujarnya.

    Gus Ipul juga mengakui bahwa kasus antara Agus Salim dan Pratiwi Noviyanthi mencerminkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan terkait donasi. Ia menyoroti pentingnya sosialisasi agar masyarakat mengetahui prosedur yang benar, termasuk pertanggungjawaban dana donasi.

    “Sosialisasi memang masih kurang. Banyak yang belum tahu soal aturan donasi. Dalam aturan, selain harus mendapat izin, penggunaan dana juga harus dipertanggungjawabkan dan diaudit, baik oleh pihak berwenang maupun masyarakat,” tambahnya.

    Polemik ini bermula saat Agus Salim, korban penyiraman air keras di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, melaporkan Pratiwi Noviyanthi ke Polda Metro Jaya terkait dana donasi sebesar Rp 1,5 miliar. Laporan tersebut didaftarkan dengan nomor LP/B/6330/X/2024/SPKT/Polda Metro Jaya pada Sabtu (19/10/2024).

    Dalam laporan itu, Agus Salim mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 27 A, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP juncto Pasal 45 ayat (4).

  • 52 rumah di Palmerah disidak untuk deteksi jentik nyamuk

    52 rumah di Palmerah disidak untuk deteksi jentik nyamuk

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 52 rumah di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat, diinspeksi mendadak untuk mendeteksi keberadaan jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti yang merupakan penyebab demam berdarah dengue (DBD).

    Sidak yang berlangsung pada Jumat tersebut dilakukan oleh kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) serta perangkat pemerintahan setempat.

    “Ada 52 rumah warga yang disidak. Hasilnya, tiga rumah di antaranya positif, ditemukan jentik nyamuk demam berdarah,” ungkap Lurah Palmerah, Zaenal Ngaripin saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Ketika menemukan rumah yang di bak mandinya terdapat jentik nyamuk Aedes aegypti, kata Zaenal, petugas langsung mengingatkan pemilik atau penghuni rumah yang ditemukan jentik nyamuk tersebut agar lebih aktif lagi menguras tempat-tempat penampungan air.

    “Baik di dalam rumah atau lingkungan sekitar juga,” kata Zaenal.

    Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga mengimbau seluruh warga untuk terus mewaspadai demam berdarah mengingat saat ini sudah masuk musim hujan.

    “Kami juga menyosialisasikan pencegahan DBD dengan nyamuk ber-Wolbachia serta mengimbau para kader Jumantik untuk terus monitor dan menjaga lingkungan agar tidak ada jentik nyamuk,” katanya.

    Tren kasus DBD di wilayah Jakarta Barat (Jakbar) terus menurun hingga November 2024.

    Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian ​​​​​Penyakit Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Barat, Arum Ambarsari membeberkan jumlah kasus DBD terlapor di Jakbar berjumlah 188 kasus pada Agustus 2024.

    “Kemudian, September 101 kasus, Oktober 79 kasus dan hingga 14 November (2024) 29 kasus,” kata Arum di Jakarta pada Jumat (15/11).

    Tren kasus DBD dalam tiga bulan terakhir terhitung turun drastis lantaran sebelumnya pernah hampir mencapai 800 kasus dalam satu bulan.

    “Ada 797 kasus pada April, 777 kasus pada Mei 2024, 337 kasus pada Juni, lalu pada Juli 2023 menjadi 216 kasus,” kata Arum.

    Cengkareng menjadi kecamatan dengan jumlah kasus DBD terbanyak, yakni 748 kasus. Lalu Kalideres dengan 689 kasus dan Kebon Jeruk sebanyak 685 kasus.

    Kemudian Kembangan ada 510 kasus, Palmerah (265), Grogol Petamburan (237), Tamansari (209) dan Tambora hanya 189 kasus.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ini Isi Lengkap Surat Paus Fransiskus yang Dikirim Khusus ke Eks Dirut Garuda Indonesia

    Ini Isi Lengkap Surat Paus Fransiskus yang Dikirim Khusus ke Eks Dirut Garuda Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus mengirimkan surat khusus kepada mantan direktur utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra. Surat itu berisi ucapan terima kasih Paus atas pelayanan Garuda saat dirinya berkunjung ke Indonesia.

    Surat dari Paus Fransiskus itu diunggah di akun LinkedIn Irfan Setiaputra, Jumat (29/11/2024). 

    “Adalah suatu kehormatan yang mengharukan memperoleh surat apresiasi langsung dari Sri Paus Fransiskus untuk saya dan seluruh tim Garuda yang mempersiapkan dan menyertai perjalanan beliau pada tanggal 6 September 2024,” tulis Irfan dalam keterangannya.

    Dalam surat terlihat Paus Fransiskus menulis surat itu dari Vatikan pada 17 September 2024. Pada bagian atas surat itu terlihat lambang Takhta Suci Vatikan.

    Surat itu memang ditujukan langsung kepada Irfan Setiaputra selaku dirut PT Garuda Indonesia atas pelayanan terbaik diberikan maskapai penerbangan nasional itu saat Paus Fransiskus melakukan perjalanan apostolik ke Indonesia dan Papua Nugini. 

    Paus Fransiskus yang juga kepala negara Vatikan berkunjung ke Indonesia pada 3 sampai 6 September 2024. Paus kemudian terbang ke Papua Nugini dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang menggunakan pesawat Garuda Indonesia.

    Saat itu, Irfan Setiaputra masih menjabat sebagai dirut Garuda Indonesia, sebelum diganti dengan Wamildan Tsani Panjaitan pada 15 November 2024.

    Berikut isi lengkap surat Paus Fransiskus kepada mantan dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra yang diunggah di LinkedIn:

    To Mr Irfan Setiaputra
    President and CEO of Garuda Indonesia

    I am writing to express my gratitude to you and to the management and staff of Garuda Indonesia for the generous hospitality shown to me on the occasion of my recent Apostolic Journey to Indonesia.

    The kindness, courtesy and attention shown on the flight to Papua New Guinea were deeply appreciated and made my Journey all the more pleasant.

    Upon you and all who assist in the work of Garuda Indonesia, I cordially invoke an abundance of divine blessings of joy and peace.

    From the Vatican, 17 September 2024

    Franciscus

    Surat Paus Fransiskus untuk mantan dirut PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. – (Istimewa/Linkedin Irfan Setiaputra)

    Apabila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia kira-kira sebagai berikut:

    Kepada Yth Bapak Irfan Setiaputra
    Presiden dan CEO Garuda Indonesia

    Saya menulis untuk menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Anda serta manajemen dan staf Garuda Indonesia atas keramahan yang luar biasa yang diberikan kepada saya dalam rangka Perjalanan Apostolik saya baru-baru ini ke Indonesia.

    Kebaikan, sopan santun, dan perhatian yang ditunjukkan selama penerbangan ke Papua Nugini sangat saya hargai dan membuat perjalanan saya menjadi lebih menyenankan.

    Saya dengan hormat memohonkan limpahan berkat Ilahi berupa kegembiraan dan kedamaian untuk Anda dan semua pihak yang mendukung pekerjaan Garuda Indonesia.

    Vatikan, 17 September 2024

    Franciscus

    Unggahan surat Paus Fransiskus ke mantan dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menuai beragam komentar dari pengguna LinkedIn, umumnya memberi apresiasi kepada Irfan.