Polisi Tetapkan Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Polda Metro Jaya menetapkan terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH).
ABH diduga kuat terlibat dalam peristiwa ledakan pada Jumat (7/11/2025) lalu.
Kesimpulan ini diperoleh dari hasil pemeriksaan saksi dan analisis sejumlah barang bukti yang dikumpulkan penyidik, baik dari tempat kejadian perkara (TKP) maupun dari rumah ABH.
“Berdasarkan keterangan saksi terdapat dugaan ada perbuatan melawan hukum yang patut diduga melanggar norma hukum,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Selasa (11/11/2025).
Iman menjelaskan, penyidik menduga tindakan ABH dipicu oleh dorongan emosional dan rasa keterasingan yang dirasakan pelaku dalam kehidupan sehari-harinya.
“Bahwa yang bersangkutan ini terdapat dorongan untuk melakukan peristiwa hukum tersebut merasa sendiri, merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya, baik di keluarga, tempat tinggal, maupun sekolah. Ini jadi perhatian juga untuk menyikapi hal tersebut,” jelas Iman.
Ia menambahkan, temuan ini menjadi perhatian polisi, terutama terkait pentingnya dukungan psikologis bagi anak agar tidak menyalurkan tekanan emosionalnya dalam bentuk tindakan berbahaya.
Ledakan terjadi pada Jumat (7/11/2025) sekitar pukul 12.15 WIB di lingkungan SMA Negeri 72 Jakarta, yang berlokasi di kompleks Kodamar TNI Angkatan Laut, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Peristiwa itu terjadi saat para siswa dan guru sedang melaksanakan salat Jumat di masjid sekolah.
Menurut keterangan sejumlah saksi, suara ledakan pertama terdengar saat khotbah sedang berlangsung, disusul suara ledakan kedua yang diduga berasal dari arah berbeda.
Berdasarkan data Posko Pelayanan Polri di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, hingga Senin (10/11/2025) pukul 09.50 WIB, tercatat 96 korban yang dirawat di tiga rumah sakit di Jakarta Pusat.
Secara keseluruhan, 67 korban telah diperbolehkan pulang, sementara 29 lainnya masih menjalani perawatan medis di tiga rumah sakit tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Cempaka Putih
-
/data/photo/2025/11/11/6913163a470c3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
8 Polisi Tetapkan Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum Megapolitan
-

Korban Ledakan SMAN 72 Alami Gendang Telinga Bolong, Begini Peluang Pulihnya
Jakarta –
Insiden ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading menyebabkan puluhan korban mengalami luka terutama gendang telinga pecah. Dokter berbicara peluang sembuh bagi korban yang mengalami gendang telinga pecah.
“Memang tidak akan pulih 100 persen tidak akan sempurna namun misalnya terjadi bolong apabila ditangani lebih awal ya, dalam 2 minggu atau golden periodnya maka peluangnya untuk berhasil lebih baik, itu yang sedang kita usahakan agar itu bisa berjalan dengan cepat,” kata Dirut RS Cempaka Putih Pradono Handojo kepada wartawan di RSI Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).
Pradono menjelaskan saat ini ada 11 korban ledakan yang masih menjalani perawatan di RSI Cempaka Putih. Adapun 90 persen korban mengalami trauma pendengaran.
“Beberapa sudah (diperiksa) tapi kan ini jumlahnya cukup banyak ya karena bukan saja yang 11 nih, kan ada juga yang kemarin kondisinya baik terus pulang dan berobat ke poli dan kemudian sekarang kita usahakan endoskopi tadi,” katanya.
Pradono menjelaskan, gendang telinga korban dapat menutup secara alamiah jika kondisi bolongnya hanya 50 persen. Namun, jika kerusakan gendang telinga capai 100 persen akan sulit untuk ditangani.
Sementara itu, korban yang dirawat di ruangan ICU menderita luka bakar parah. Pradono menuturkan luka bakar korban berada dalam kategori grade tiga atau serius.
Dia menyebut efek jangka panjang luka itu umumnya tak akan sembuh kembali secara alami. Nantinya korban akan dibantu dengan tindakan medis untuk mengembalikan kulitnya.
“Kalau dibiarkan untuk sembuh secara alami biasanya tidak bisa dan terjadi namanya sebuah scar tissue ya atau sicatrix, dan itu bisa menimbulkan bukan saja masalah kosmetik tapi juga masalah fisiologik dan biasanya dilakukan skin grafting atau tandur kulit diambil dari tempat yang lain dan kemudian dipindahkan,” ungkap dia.
(idn/idn)
-

Polisi Pastikan Pelaku Ledakan SMAN 72 Tak Anti-Islam: Murni Dorongan Sendiri
Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya memastikan terduga pelaku dalam kasus ledakan SMAN 72 Jakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara tidak anti-Islam.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan perbuatan pelaku dalam peristiwa ledakan di Masjid SMAN 72 Jakarta itu murni dari dorongan diri sendiri.
“Jadi, jangan sampai dipikirkan, oh, ini menjadi anti-Islam, terus ataupun ini memang perbuatan murni berangkat dari dirinya sendiri,” ujar Budi kepada wartawan, dikutip Selasa (11/11/2025).
Dia menambahkan bahwa hingga saat ini juga kepolisian belum menemukan adanya keterlibatan kelompok terorisme manapun pada peristiwa ini. Namun demikian, hal tersebut masih dianalisis oleh tim Densus 88.
Di samping itu, Budi menjelaskan dorongan pelaku melakukan perbuatannya itu lantaran tekanan yang terakumulasi dari lingkungannya.
“Ini yang membuat jadi akumulasi yang harus kita berempati, makanya kita harus menjaga,” pungkasnya.
Sekadar informasi, terduga pelaku merupakan anak berhadapan hukum (ABH). Dia diduga merupakan siswa SMAN 72 Jakarta. Berdasarkan historis aktivitas di internet, terduga pelaku kerap mengunjungi forum darkweb.
Adapun kasus ledakan ini terjadi di SMAN 72 Jakarta Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11/2025) sekitar 12.15 WIB. Saat olah TKP, petugas kepolisian telah menemukan ada tujuh peledak, empat di antaranya telah meledak.
Kemudian, berdasarkan data terakhir yang diungkap kepolisian, total ada 96 korban dari peristiwa itu. Puluhan korban ini langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Misalnya, RS Islam Cempaka Putih, RS Yarsi hingga RS Pertamina.
Sementara, dari korban yang hampir mencapai seratus orang itu, sebagian telah dipulangkan ke kediamannya masing-masing.
-

Wacana Pembatasan Game PUBG di Indonesia
Jakarta –
Pemerintah berencana membatasi game online Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) buntut ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan kajian awal tim Komdigi menemukan unsur kekerasan hingga kriminal dalam game PUBG.
“Jika ditanya khusus untuk PUBG, kajian awal tim Komdigi menemukan unsur kekerasan dan penampakan senjata yang realistis, penggunaan bahasa, unsur kriminal, serta adegan-adegan horor seperti darah dan ancaman,” ujar Meutya, dilansir dari detikinet, Senin (10/11/2025).
“Dengan begitu, game tersebut cenderung masuk dalam kategori usia 18+,” lanjutnya.
Meutya mengatakan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak di Ranah Digital (PP Tunas). Regulasi yang diluncurkan Maret lalu itu mewajibkan semua platform digital, termasuk game online, untuk menerapkan verifikasi dan pembatasan usia berdasarkan profil risiko pengguna.
“Gaming online menjadi salah satu klaster di PP ini yang secara khusus masuk dalam pengaturan, sehingga fitur berisiko tinggi, misalnya interaksi anonim, pembelian impulsif, atau konten kekerasan dan sensitif, dibatasi atau dimatikan pada layanan yang banyak digunakan anak,” jelas Meutya.
Selain PP Tunas, pemerintah sudah meluncurkan kebijakan Indonesia Game Rating System (IGRS) sejak Oktober. Sistem ini mewajibkan setiap gim yang beredar di Indonesia untuk menampilkan klasifikasi usia dan konten secara jelas, sehingga sesuai dengan profil pengguna.
Terkait rencana pembatasan PUBG dan game serupa, Meutya menegaskan pihaknya akan melakukan kajian menyeluruh sebelum mengambil langkah tegas.
“Pemerintah tentu memahami industri game menjadi industri penting dan strategis dalam mendongkrak ekonomi, sehingga akan saksama melihat satu kasus game dengan lainnya,” sambung Meutya.
KPAI Dukung Game PUBG Dibatasi
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung wacana pemerintah melakukan pembatasan gim PUBG. Mereka sepakat untuk gim bernuansa perang dan kekerasan itu diatur.
“Ya, kalau memang, kalau untuk proteksi anak ya harus gitu. Harus diatur,” kata Ketua KPAI Margaret Aliyatul Maimunah kepada wartawan setelah menjenguk korban di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).
Dia menerangkan, pihaknya akan menggelar rapat khusus untuk membahas soal itu. Mereka ingin ada proteksi untuk anak saat berselancar di dunia maya.
“Dua hal yang akan jadi konsentrasi kita. Yang pertama terkait dengan perlindungan anak di dunia siber, kaitannya dengan bagaimana apa namanya, peningkatan atau penguatan pengawasan anak-anak, perlindungan anak dari konten-konten negatif di dunia siber. Yang kedua terkaitannya dengan perundungan,” jelas dia.
Pakar: Jangan Tergesa-gesa
Rencana pembatasan game bertema peperangan ini kemudian memunculkan berbagai reaksi publik tentang dampak game. Salah satunya datang dari Lukman Hakim selaku Dosen Informatika Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Lukman menilai jika langkah pemerintah menunjukkan niat baik untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif hiburan digital. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diambil secara tergesa-gesa.
“Langkah ini harus dilaksanakan dengan hati-hati, berbasis bukti, dan seimbang agar tidak sekadar menjadi respons emosional, tetapi menjadi bagian dari strategi pembinaan digital yang integratif,” jelas Lukman dalam laman UM Surabaya, Senin (10/11/2025)
Menurutnya, game online seperti PUBG kerap menjadi bentuk pelarian psikologis bagi remaja yang mengalami tekanan emosional atau sosial. Menyalahkan game sebagai akar masalah berisiko menutup pandangan terhadap isu yang lebih mendasar yaknilemahnya sistem deteksi dini terhadap stres, depresi, dan kekerasan sosial di sekolah.
PUBG Diblokir di Sejumlah Negara
Sebagai informasi, beberapa negara malah sudah ada yang memblokir game PUBG Mobile. Kebanyakan alasannya adalah karena game ini dianggap memicu munculnya kekerasan di kalangan pengguna muda, seperti dikutip detikINET dari Hindustan Times, Senin (10/11/2025).
Negara-negara yang memblokir PUBG Mobile itu antara lain adalah Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal, Yordania, dan bahkan China (negara asal PUBG). Berikut negara-negara yang sudah menerapkan pelarangan terhadap PUBG Mobile:
– Afghanistan: Afghanistan melalui badan regulator telekomunikasi ATRA sempat menangguhkan PUBG Mobile setelah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak mulai dari kementerian, psikolog, kepala sekolah, hingga pakar keamanan siber. Pemerintah menilai game ini memberi dampak sosial yang meresahkan dan perlu dievaluasi.
– Bangladesh: Mahkamah Tinggi Bangladesh pada 2022 memerintahkan pelarangan PUBG dan Free Fire karena dianggap sebagai ‘aplikasi destruktif’ yang merusak perilaku anak-anak. Pemerintah setempat menilai game tersebut menyebabkan kecanduan dan menurunkan performa akademik pelajar.
– India: India termasuk negara pertama yang mengambil langkah tegas terhadap PUBG Mobile. Pemerintah memblokir game ini pada 2020 bersama puluhan aplikasi lain yang berafiliasi dengan China, dengan alasan keamanan nasional dan perlindungan data pengguna.
Namun, PUBG kemudian kembali ke pasar India dalam versi khusus bernama Battlegrounds Mobile India (BGMI) yang dikelola oleh Krafton, pengembang asal Korea Selatan, tanpa keterlibatan langsung Tencent.– Nepal: PUBG juga sempat diblokir di Nepal setelah keputusan pengadilan distrik Kathmandu menanggapi gugatan publik terkait dampak negatif game terhadap anak-anak. Namun, Mahkamah Agung Nepal kemudian membatalkan pelarangan tersebut, menilai keputusan itu melanggar kebebasan berekspresi dan hak bermain.
– Yordania: Pemerintah Yordania melarang PUBG Mobile pada 2019 dengan alasan dampak sosial negatif, termasuk meningkatnya perilaku agresif dan kasus intimidasi di kalangan remaja.
– China: Meskipun game versi global tidak tersedia, versi lokal ‘Game for Peace’ diluncurkan yang sesuai dengan regulasi domestik di China.
Saksikan pembahasan selengkapnya hanya di program detikPagi edisi Selasa (11/11/2025). Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.
“Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!”
(vrs/vrs)
-

Densus 88: Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Sering Kunjungi Darkweb
Bisnis.com, JAKARTA — Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri mengungkap aktivitas terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta, di Kelapa Gading, Jakarta.
Juru Bicara Densus 88 АКВР Mayndra Eka Wardhana mengatakan aktivitas terduga pelaku ledakan itu kerap mengunjungi komunitas daring, khususnya di situs gelap atau darkweb.
Dalam komunitas itu, para anggota kerap membagikan video maupun foto orang yang telah meninggal dunia akibat perang, pembunuhan hingga kecelakaan.
“Yang bersangkutan kerap mengunjungi komunitas daring yang menampilkan video atau foto orang yang benar-benar meninggal dunia, biasanya akibat kecelakaan, perang, pembunuhan, atau kejadian brutal lainnya,” ujar Mayndra saat dikonfirmasi, Senin (10/11/2025).
Sekadar informasi, terduga pelaku peristiwa ledakan ini telah diamankan oleh polisi. Dia diduga merupakan siswa di SMAN 72 Jakarta. Dia yang sebelumnya dilarikan ke RS Islam Cempaka Putih, kini telah dipindahkan ke RS Polri.
Adapun, kasus ledakan ini terjadi di SMAN 72 Jakarta Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11/2025) sekitar 12.15 WIB. Saat olah TKP, petugas kepolisian telah menemukan ada tujuh peledak, empat di antaranya telah meledak.
Kemudian, berdasarkan data terakhir yang diungkap kepolisian, total ada 96 korban dari peristiwa itu. Puluhan korban ini langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Misalnya, RS Islam Cempaka Putih, RS Yarsi hingga RS Pertamina.
Sementara, dari korban yang hampir mencapai seratus orang itu, sebagian telah dipulangkan ke kediamannya masing-masing.
-

KPAI Dukung Game PUBG Dibatasi Imbas Ledakan SMAN 72: Harus Diatur
Jakarta –
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung wacana pemerintah melakukan pembatasan gim PUBG imbas insiden ledakan SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mereka sepakat untuk gim bernuansa perang dan kekerasan itu diatur.
“Ya, kalau memang, kalau untuk proteksi anak ya harus gitu. Harus diatur,” kata Ketua KPAI Margaret Aliyatul Maimunah kepada wartawan seusai menjenguk korban di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).
Dia menerangkan, pihaknya akan menggelar rapat khusus untuk membahas soal itu. Mereka ingin ada proteksi untuk anak saat berselancar di dunia maya.
“Dua hal yang akan jadi konsentrasi kita. Yang pertama terkait dengan perlindungan anak di dunia siber, kaitannya dengan bagaimana apa namanya, peningkatan atau penguatan pengawasan anak-anak, perlindungan anak dari konten-konten negatif di dunia siber. Yang kedua terkaitannya dengan perundungan,” jelas dia.
Selain gim daring, KPAI juga menyoroti media sosial sebagai platform yang banyak memuat konten negatif. Menurutnya media sosial juga perlu pengaturan.
“Iya (termasuk media sosial). Ya kalau, kalau apa namanya, kalau siber itu kan konten negatif semua lah. Pornografi, kekerasan, kemudian apa ajalah, pokoknya hal yang bisa membawa negatif anak ya,” ungkapnya.
“Beliau (Presiden Prabowo) tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh pengaruh dari game online,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11).
Dia menjelaskan, game online yang dimaksud berpotensi punya pengaruh buruk bagi pemain. Menurutnya dampak buruk bakal merembet ke generasi mendatang.
Dia melanjutkan, gim yang akan dibatasi bernuansa perang dengan senjata api. Gim tersebut biasanya ditemukan dalam kategori FPS maupun battle royal seperti Playerunknown’s Battleground (PUBG).
“Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi,” jelas Prasetyo.
(azh/azh)
-

Mensos dan Gubernur DKI Beri Bantuan Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta
JAKARTA – Menteri Sosial Syaifullah Yusuf akan berkolaborasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memberikan bantuan baik pembiayaan sepenuhnya hingga pemulihan korban ledakan SMAN 72 Jakarta pada Jumat, 7 November.
“Kita (Mensos dengan Gubernur DKI) akan berbagi tugas,” kata dia usai meninjau korban ledakan di SMAN 72 Jakarta di Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih, Minggu, 9 November.
Setelah itu Kementerian Sosial (Kemensos) juga akan memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan setelah nanti korban menjalani perawatan dari rumah sakit.
Ia mengatakan bantuan yang diberikan mulai dari rehabilitasi para korban, masa-masa pemulihannya sampai nanti mungkin jika diperlukan dengan program-program pemberdayaan.
“Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kolaborasi sangat baik sekali,” kata dia.
Ia mengatakan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga memberikan pendampingan setiap hari di sini untuk mengawal proses-proses penanganan medis.
“Tentu nanti akan sampai kepada tahap-tahap selanjutnya,” kata dia.
Pihaknya juga mengapresiasi pelayanan di RSIJ Cempaka Putih ini sangat bagus dan ditangani secara profesional. “Dokter-dokter juga telah berbagi tugas dengan baik dan kami apresiasi,” kata dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan seluruh biaya rumah sakit korban ledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh Pemprov dimana saja rumah sakitnya,” kata dia di Jakarta, Jumat, 7 November.
Ia mengatakan langkah ini sebagai bentuk pemerintah provinsi hadir dengan menanggung seluruh biaya perawatan korban di rumah sakit. “Semua akan menjadi tanggung jawab kami,” kata dia.
Dia telah meminta Kepala Dinas Pendidikan, Kepada Dinas Kesehatan dan Wali Kota untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Untuk pelaku dan penyebab itu merupakan kewenangan kepolisian,” kata dia.
-
/data/photo/2025/04/18/6801f91037022.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Usai Tiga Kali Diusulkan, Soeharto Akhirnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional
Usai Tiga Kali Diusulkan, Soeharto Akhirnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Setelah tiga kali diusulkan memperoleh gelar pahlawan, Presiden ke-2 RI Soeharto, akan memperoleh gelar pahlawan nasional pada hari ini, Senin (10/11/2025).
Pengumuman penganugerahan gelar tersebut akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara di Istana Negara, Senin (10/11/2025). Soeharto menjadi satu dari sepuluh tokoh yang akan menerima gelar tersebut.
“Besok (hari ini), Insya Allah akan diumumkan. Kurang lebih sepuluh nama. Iya, (Presiden Soeharto) masuk,” ujar Prasetyo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
Prasetyo belum menyebut siapa saja nama selain Soeharto yang turut menerima gelar itu. Namun, dia memastikan bahwa seluruh tokoh yang dipilih telah dianggap berjasa bagi negara.
“(Kesepuluh tokoh tersebut) sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” ucapnya.Berdasarkan catatan Kompas.com, nama Soeharto pertama kali masuk dalam pembahasan Dewan Gelar pada 2010, saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, ketika itu pengusulan belum dilanjutkan, dengan pertimbangan masih diperlukan proses “pengendapan.”
Pada era Presiden Joko Widodo, nama Soeharto kembali diusulkan, tetapi lagi-lagi keputusan tersebut tidak diambil pemerintah.
Tahun 2025 menjadi kali ketiga usulan kembali dibahas, hingga akhirnya diputuskan untuk ditetapkan sebagai penerima gelar pahlawan nasional. Dengan demikian, butuh waktu 15 tahun bagi Soeharto untuk memperoleh gelar ini.
“Termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan, ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015,” ujar Menteri Kebudayaan Fadli Zon usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Fadli yang juga menjabat Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) menjelaskan pengusulan gelar pahlawan tidak hanya bersifat administratif.
Setiap nama yang diajukan harus melewati proses penilaian berlapis, dimulai dari tingkat kabupaten/kota.
“Jadi, proses dari pengusulan pahlawan nasional ini adalah proses dari bawah, dari masyarakat, dari kabupaten, kota. Kemudian di sana ada tim peneliti yang terdiri dari para pakar dari berbagai latar belakang,” kata Fadli.
Setelah dinilai di tingkat daerah, berkas nama-nama tokoh diteruskan ke tingkat provinsi, lalu dibawa ke Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP) Kementerian Sosial untuk dikaji lebih mendalam.
“Tentu dari kami, dari tim GTK ini, telah melakukan juga kajian, penelitian, rapat ya, sidang terkait hal ini,” kata Fadli.
“Jadi telah diseleksi tentu berdasarkan, kalau semuanya memenuhi syarat ya, jadi tidak ada yang tidak memenuhi syarat,” sambungnya.
Dalam proses penilaian itu, kata Fadli, salah satu jasa Soeharto yang menjadi dasar penetapan adalah keterlibatannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.
Peristiwa tersebut disebut sebagai salah satu momen penting karena munculnya pengakuan dunia internasional terhadap eksistensi Republik Indonesia.
“Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi,” ujar Fadli.
Keputusan pemberian gelar kepada Soeharto mendapat sorotan publik. Sebanyak 500 akademisi dan aktivis telah menyatakan penolakan atas rencana penganugerahan tersebut.
Namun, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Soeharto memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah.
“Ya, Pak Presiden Soeharto memenuhi syarat. Presiden Gus Dur memenuhi syarat. Pejuang buruh Marsinah memenuhi syarat, dan banyak lagi,” kata Gus Ipul saat ditemui di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2025).
Gus Ipul memahami bahwa perdebatan mengenai rekam jejak Soeharto masih berlangsung di tengah masyarakat. Namun, dia mengajak publik melihat secara utuh perjalanan sejarah.
“Mari kita ingat yang baik-baik, sambil kita catat yang kurang-kurang untuk mudah-mudahan tidak terulang lagi ke depan,” ujarnya.
Dia memastikan bahwa keputusan ini tetap berlandaskan kajian formal dan pertimbangan mendalam.
“Siapa pun nanti yang diputuskan oleh Presiden, semuanya telah dinyatakan memenuhi syarat,” jelas Gus Ipul.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

