3 Titik Proyek Galian hingga Akhir 2025 Penyebab Macet di Jakarta
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kemacetan di sejumlah ruas jalan Jakarta kian diperparah dengan adanya proyek galian dan infrastruktur yang berlangsung hampir bersamaan.
Setidaknya ada tiga titik pekerjaan besar yang berpotensi menambah parahnya macet di Jakarta hingga akhir 2025.
Tiga titik pekerjaan infrastruktur tersebut, yakni di kawasan TB Simatupang (Jakarta Selatan), Jalan Perniagaan Raya (Jakarta Barat), dan DI Panjaitan (Jakarta Timur).
1. TB Simatupang
Di TB Simatupang, Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas sejak Juli hingga Desember 2025.
Rekayasa ini dilakukan karena adanya proyek pemasangan pipa air limbah sepanjang 2.549 meter, termasuk penggalian, pemasangan pipa dengan metode jacking, hingga pembuatan manhole.
2. Jalan Perniagaan Raya
Sementara itu, Jalan Perniagaan Raya di Jakarta Barat terdampak proyek Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona-1 Paket 3 Segmen 6 yang dikerjakan Kementerian PUPR.
Galian sepanjang 10–15 meter memakan separuh badan jalan dan hanya menyisakan satu jalur untuk kendaraan. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan kerap mengular.
Proyek ini dijadwalkan berlangsung cukup lama, mulai Agustus 2025 hingga Desember 2027.
3. DI Panjaitan
Adapun di DI Panjaitan, Jakarta Timur, Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) tengah membangun saluran drainase di kawasan Cawang–Kebon Nanas.
Pekerjaan dengan metode jacking ini dibagi menjadi delapan joint pit dan diproyeksikan selesai pada 22 Desember 2025.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan perlunya aturan khusus agar proyek galian tidak lagi menjadi biang kemacetan.
Menurutnya, koordinasi lintas lembaga dan badan usaha mutlak diperlukan.
“Kemarin dalam rapat paripurna kami sudah membahas hal tersebut dan saya minta untuk berikutnya enggak boleh terjadi lagi pembangunan yang tanpa koordinasi yang baik,” ujar Pramono di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
Pramono menekankan agar setiap pekerjaan infrastruktur di jalan melibatkan BUMD, dinas teknis, hingga Dinas Perhubungan.
Dengan begitu, proyek dapat berjalan tanpa menimbulkan gangguan besar bagi masyarakat.
“Saya benar-benar concern untuk urusan kemacetan di Jakarta termasuk yang paling utama adalah di TB Simatupang,” ucap Pramono.
Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat memastikan setiap proyek berjalan efisien, terjadwal rapi, dan minim gangguan lalu lintas, sehingga warga tidak harus menanggung beban macet berlarut-larut.
(Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Larissa Huda)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Cempaka Putih
-
/data/photo/2025/08/20/68a54ebede94d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Titik Proyek Galian hingga Akhir 2025 Penyebab Macet di Jakarta Megapolitan 11 September 2025
-
/data/photo/2025/08/20/68a5848d4b986.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pramono Minta Hal Ini Akibat Galian Kerap Membuat Macet Jalanan Jakarta Megapolitan 11 September 2025
Pramono Minta Hal Ini Akibat Galian Kerap Membuat Macet Jalanan Jakarta
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa setiap pekerjaan infrastruktur di jalan, terutama proyek galian, harus dilakukan dengan
standar operasional prosedur
(SOP) yang jelas.
Instruksi ini muncul menyusul maraknya keluhan warga akibat kemacetan yang ditimbulkan dari pengerjaan proyek tanpa koordinasi matang.
“Kemarin dalam rapat paripurna kami sudah membahas hal tersebut dan saya minta untuk berikutnya enggak boleh terjadi lagi pembangunan yang tanpa koordinasi yang baik,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
Menurut Pramono, penyusunan SOP harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari BUMD, dinas teknis, hingga Dinas Perhubungan.
Hal ini dinilai penting agar pekerjaan di lapangan tidak menimbulkan gangguan besar, terutama kemacetan yang kerap menjadi masalah utama warga Jakarta.
“Sehingga dengan demikian harus semuanya dirumuskan, termasuk saya sudah minta dibuatkan
standard operating procedure
(SOP) ketika akan melakukan pembangunan,” lanjutnya.
Pramono juga menyoroti sejumlah titik rawan kemacetan akibat proyek galian, salah satunya di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
“Saya benar-benar
concern
untuk urusan kemacetan di Jakarta termasuk yang paling utama adalah di TB Simatupang,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan, sejak Agustus 2025 beberapa titik di Jakarta tengah berlangsung proyek infrastruktur dan galian utilitas.
Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas sejak Juli hingga Desember 2025 akibat pemasangan pipa air limbah sepanjang 2.549 meter.
Pekerjaan meliputi penggalian, pemasangan pipa dengan metode jacking, pembuatan manhole, hingga penutupan kembali jalan.
Kawasan ini terdampak Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona-1 Paket 3 Segmen 6 yang dikerjakan Kementerian PUPR.
Galian sepanjang 10–15 meter memakan separuh badan jalan dan hanya menyisakan satu jalur untuk mobil.
“Jalannya sempit dan cuma satu arah, jadi antrean motor lumayan panjang,” keluh Budi (34), salah satu pengendara. Proyek ini berlangsung dari Agustus 2025 hingga Desember 2027.
Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) tengah membangun saluran drainase di kawasan Cawang–Kebon Nanas.
Pekerjaan menggunakan metode jacking dan dibagi ke delapan joint pit. Proyek ini dijadwalkan sejak 11 Agustus hingga 22 Desember 2025.
Dengan adanya SOP yang jelas, Pemprov Jakarta berharap pengerjaan proyek galian tidak lagi menambah beban lalu lintas.
Pramono menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka kemacetan di Jakarta melalui perencanaan yang lebih terkoordinasi.
(Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Larissa Huda)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Wagub Rano ingin siaran di radio milik Transjakarta
Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengaku ingin untuk melakukan siaran di radio milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak di bidang transportasi publik, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Teman Jakarta (TJ) Radio setiap malam Jumat.
“Saya bilang, tolong dibuatkan jadwal. Saya mau siaran, kalau Gubernur (Pramono Anung) mau siaran setiap hari Rabu, kalau saya bisa malam Jumat sebagai penyiar tamu,” kata Rano saat mengunjungi studio Teman Jakarta (TJ) Radio di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis.
Adapun TJ Radio diluncurkan bertepatan dengan Hari Radio Nasional yakni 11 September ini.
Rano menyampaikan, kehadiran TJ Radio tidak hanya menjadi teman perjalanan pengguna Transjakarta, tetapi juga menjadi sumber informasi bagi warga Jakarta.
Menurutnya, kehadiran TJ Radio merupakan langkah maju dalam meningkatkan kualitas layanan publik di sektor transportasi. Rano mengatakan, gagasan menghadirkan TJ Radio merupakan hasil pembahasan bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Dengan jumlah pelanggan Transjakarta yang terus meningkat, kata dia, ketersediaan media komunikasi yang cepat dan efektif sangat dibutuhkan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan peran penting radio dalam menyebarkan informasi secara cepat, luas, dan mudah diakses.
“Radio itu sifatnya mobile, bisa didengarkan di HP, di bus, atau di halte. Dengan TJ Radio, informasi bisa lebih cepat sampai ke masyarakat. Fungsi utamanya adalah memberikan informasi, bukan sekadar hiburan, tapi menjadi teman perjalanan warga Jakarta,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Direktur Pelayanan dan Bisnis PT Transjakarta, Fadly Hasan, mengatakan, TJ Radio bisa didengarkan melalui aplikasi TJ: Transjakarta serta disiarkan di seluruh halte dan armada selama 24 jam sesuai dengan waktu operasional.
“Area layanan kami sudah meng-cover 92 wilayah Jakarta. Jadi, banyak sekali informasi yang bisa kita sampaikan,” ujar dia.
Informasi yang disampaikan termasuk spesifik berhubungan dengan Transjakarta, misalnya ketika ada aksi penyampaian aspirasi, ada perubahan dan perpindahan halte serta hal lainnya untuk membantu masyarakat.
Fadly menambahkan hadirnya TJ Radio menandai komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus menghadirkan inovasi layanan transportasi yang terintegrasi dengan teknologi informasi.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Pram nilai perlu SOP proyek galian untuk cegah macet di DKI
Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menilai perlunya prosedur operasional standar (standard operating procedure/SOP) khusus untuk mengatur pekerjaan galian maupun proyek lain agar tak menimbulkan kemacetan, salah satunya di Jalan TB Simatupang.
“Kemarin dalam rapat paripurna kami sudah membahas hal tersebut. Saya minta untuk berikutnya, tak boleh terjadi lagi pembangunan tanpa koordinasi yang baik,” kata Pramono di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis.
Menurut Pramono, persoalan galian jalan sudah beberapa kali menjadi keluhan masyarakat.
Oleh karena itu, ia tak ingin hal tersebut terulang karena berdampak langsung terhadap kelancaran lalu lintas.
“Sehingga dengan demikian harus semuanya dirumuskan, termasuk saya sudah minta dibuatkan ‘standard operating procedure’ (SOP) ketika akan melakukan pembangunan,” kata Pramono.
Pramono menegaskan, SOP yang akan disusun harus melibatkan pihak terkait, mulai dari BUMD, dinas teknis, hingga Dinas Perhubungan.
Dengan begitu, tegasnya, setiap pengerjaan di jalan raya bisa dipastikan tidak menimbulkan gangguan besar bagi mobilitas warga.
“Sehingga saya benar-benar perhatian untuk urusan kemacetan di Jakarta termasuk yang paling utama adalah di TB Simatupang,” ujar Pramono.
Sebelumnya, sebagai salah satu upaya menekan kemacetan di kawasan TB Simatupang, Pramono secara tegas melarang keberadaan pengatur lalu lintas swadaya atau juru parkir liar yang biasa disebut “Pak Ogah” di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Menurut dia, persoalan arus lalu lintas di wilayah tersebut seharusnya diatasi oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta kepolisian.
Selain itu, Pramono juga meminta agar bedeng-bedeng yang menutupi proyek dapat diperkecil sehingga jalan yang dapat dilalui masyarakat dapat lebih lebar.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5292655/original/052298700_1753261069-IMG_6805.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kata Pramono Anung soal Tunjangan Rumah DPRD Jakarta Capai Rp70 Juta Bakal Direvisi – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jakarta Pramono Anung merespons sorotan publik terkait tunjangan rumah anggota DPRD yang mencapai Rp 70 juta per bulan. Pramono menegaskan, keputusan terkait revisi tunjangan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD.
“Tentunya dalam hal seperti ini, membuka ruang berdiskusi kita lakukan. Tetapi ini (revisi tunjangan) kan kewenangan sepenuhnya di DPRD. Saya sedang menunggu untuk itu,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jakarta Basri Baco menyebut, revisi tunjangan rumah DPRD DKI Jakarta masih dalam pembahasan. Menurut Baco, proses revisi bakal dilakukan dengan hati-hati agar hasilnya sesuai ketentuan dan memenuhi harapan publik.
“Lagi dibahas supaya bisa dapat hasil yang benar-benar sesuai dengan ketentuan dan harapan masyarakat,” kata Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 8 September 2025.
Baco memastikan DPRD Jakarta sepenuhnya siap untuk melakukan evaluasi terkait tunjangan rumah tersebut. Meski begitu, Baco bilang keputusan itu tidak bisa diambil secara sepihak.
Politisi Golkar itu menjelaskan, kewenangan penetapan tunjangan anggota dewan merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Prinsipnya, Dewan sudah bersepakat siap mengevaluasi tunjangan dan akan berkoordinasi dengan pihak gubernur serta Kemendagri. Semua tunjangan yang Dewan dapat itu bukan Dewan yang menetapkan, tetapi pemerintah, gubernur dan Kementerian Keuangan,” ucap Baco.
Lebih lanjut, terkait besaran angka, Baco menyatakan belum ada keputusan apakah nilai tunjangan akan turun atau dipertahankan.
“Angkanya belum, masih dalam proses. Sabar, kalau cepat-cepat, keburu-buru salah lagi, nanti Dewan kena kesalahan lagi,” ucap dia.
Puluhan warga eks Kampung Bayam menggelar aksi duduk di pintu masuk Jakarta International Stadium (JIS). Mereka menggelar aksi tersebut lantaran tidak diundang dalam acara seremonial penyerahan unit kamar untuk warga Kampung Bayam.
-
/data/photo/2025/09/08/68be8934d93e7.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Halte Jaga Jakarta Menyimpan Luka dan Harapan Warga Kota Megapolitan 8 September 2025
Halte Jaga Jakarta Menyimpan Luka dan Harapan Warga Kota
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Di tengah riuh penumpang yang keluar masuk Halte TransJakarta Jaga Jakarta, berdiri sebuah kotak kaca berbingkai biru.
Isinya bukan sekadar pajangan biasa, melainkan puing-puing hangus yang tersisa dari kebakaran saat kerusuhan pada 29 Agustus 2025.
Kerangka kipas gosong, mesin tap hitam legam, blower berkarat, hingga televisi retak yang dulu menayangkan informasi penumpang, kini tertata rapi di dalam kotak itu.
Ada pula papan petunjuk terbakar, papan gate rusak, serta bongkahan guiding block yang ikut hangus.
Di bawahnya, tertera sebuah pesan “Ketika kita menjaga halte, kita juga menjaga hak setiap orang untuk memiliki ruang yang aman dan nyaman. Ketika kita merawat fasilitas umum, kita merawat masa depan kota kita.”
Tak jauh dari instalasi itu, dinding kaca halte dipenuhi deretan foto.
Ada foto kondisi halte sesaat setelah terbakar, potret petugas TransJakarta membersihkan sisa-sisa puing, hingga momen gotong royong warga, PPSU, dan pengemudi ojek online memulihkan halte. Sejumlah penumpang kerap berhenti sejenak, menatap, dan terdiam.
“Pas lihat kotak kacanya agak merinding juga, mungkin trauma juga sebagai penumpang. Tapi semoga jadi pengingat kita semua ya kalau fasilitas harus dijaga,” ujar Rani (24), penumpang tujuan Kampung Melayu, Senin (8/9/2025).
Sulis (41), warga Cempaka Putih, merasakan hal serupa. Meski menyimpan kenangan pahit, Halte Jaga Jakarta kini berwajah baru.
“Bagus sih ada pengingatnya. Dengan ada ini, kita jadi sadar jangan sampai rusak lagi,” ucapnya.
Kini, fasilitasnya lebih lengkap, mulai dari tiga toilet terpisah untuk pria, wanita, dan penyandang disabilitas, hingga mushala yang bisa digunakan penumpang beribadah.
Di bagian depan, sementara ini hanya ada dua stan penjual kopi dan camilan. Belum tersedia stan permanen makanan dan minuman.
Halte ini juga dirancang lebih modern, dengan enam gate masuk dan keluar (Gate A–H) yang menghubungkan penumpang ke sejumlah koridor utama TransJakarta.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan, pajangan puing itu bukan sekadar dekorasi, melainkan pengingat.
“Memorable yang ada, yang dibuat, memang sengaja diskusi kami dengan Dirut Transjakarta supaya memorable itu mengingatkan, bahwa di tempat ini pernah terjadi peristiwa yang mudah-mudahan tidak akan pernah terulang kembali bagi warga Jakarta,” ujar Pramono di Halte Jaga Jakarta, Senin (8/9/2025).
Halte yang dulu bernama Senen Sentral ini kini benar-benar hadir dengan dua wajah, luka masa lalu yang dipajang dalam kotak kaca, dan harapan baru yang tumbuh bersama fasilitas yang lebih layak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Dinkes DKI Catat 469 Orang Dirawat karena Terdampak Demo, 1 Meninggal
Jakarta –
Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat ratusan orang dirawat setelah menjadi korban dalam aksi unjuk rasa yang terjadi pada Jumat (29/8/2025). Pasien yang membutuhkan perawatan lebih lanjut telah dirujuk ke berbagai rumah sakit.
Kepala Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati melaporkan hingga Minggu (31/8) pukul 7.00 WIB, tercatat sebanyak 469 orang telah mendapat pelayanan kesehatan, dengan rincian 371 pasien rawat jalan, 97 pasien rawat inap, dan 1 orang meninggal dunia.
“Jenis keluhan kesehatan yang paling banyak ditangani antara lain konjungtivis (198 kasus), luka terbuka atau vulnus (42 kasus), sesak napas atau dyspnea (42 kasus), serta sejumlah trauma fisik, patah tulang, cedera kepala dan keluhan medis lainnya,” kata Ani dalam keterangannya dikutip Senin (1/9/2025).
Pasien yang membutuhkan perawatan lebih lanjut telah dirujuk ke berbagai rumah sakit di lima wilayah Jakarta, di antaranya RS Hermina Kemayoran, RS Kramat 128, RSAL Mintohardjo, RSPAD Gatot Soebroto, RS POLRI, RSUD Koja, RSUD Budhi Asih, RS Pelni, dan RS Pusat Pertamina. Rujukan juga dilakukan ke sejumlah puskesmas di wilayah terdekat.
Untuk memastikan penanganan cepat, Dinkes DKI menurunkan 24 unit ambulans, serta tenaga kesehatan yang terdiri dari 7 dokter, 59 perawat, dan 7 pengemudi ambulans.
Ambulans ditempatkan di titik-titik strategis seperti Senen, Kwitang/Mako Brimob, Tugu Tani, Otista, Pos RSPAD, Pos Karanganyar, Pos Green Pramuka City, Pos Hermina Kemayoran, Pos Islam Cempaka Putih, Halte Petamburan, Slipi, DPR/MPR, Tanjung Priok, GBK (Pintu 10), Polres Jakarta Utara, dan Flyover Slipi.
“Ini menjadi wujud komitmen kami dalam menjaga pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan memastikan seluruh korban terdampak mendapat penanganan medis dengan cepat, aman, dan tepat,” pungkas Ani.
Halaman 2 dari 2
Simak Video “Video: Di Balik Momen Kocak Ibu-ibu Fitnes Saat Ada Demo di Purwodadi”
[Gambas:Video 20detik]
(kna/up) -

Kemenkes Siagakan Public Safety Center 119-RS Rujukan untuk Korban Aksi Demo
Jakarta –
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan dukungan penuh untuk memastikan penanganan kesehatan bagi peserta maupun masyarakat terdampak aksi unjuk rasa pada Jumat (29/8/2025). Pihaknya juga menyebut Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK3D), telah menurunkan puluhan tenaga kesehatan, ambulans, dan pos siaga di sejumlah titik demo Jakarta.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyampaikan total ada 21 unit ambulans advance, satu pos kesehatan, dan satu tim reaksi cepat (TRC) yang disiagakan. Dukungan ini dilengkapi dengan 52 tenaga kesehatan yang bertugas langsung di lapangan.
Adapun titik standby tersebar di lokasi-lokasi rawan kerumunan, mulai dari depan Hotel Arya Duta, kawasan Senen, Pasar Jaya, Manggala Wanabakti, hingga sekitar Gedung DPR/MPR, Slipi, Tugu Tani, SCBD, serta RSPAD Gatot Soebroto.
Sejumlah puskesmas juga ikut dikerahkan, antara lain Puskesmas Cempaka Putih, Duren Sawit, Grogol Petamburan, Jatinegara, Kramat Jati, Mampang Prapatan, Senen, serta RSUD Kemayoran.
Selama aksi berlangsung, PK3D mencatat 61 orang telah mendapatkan penanganan medis, baik di lokasi maupun melalui rujukan ke rumah sakit.
Dari jumlah tersebut, 10 orang di antaranya harus dirujuk atau mendatangi rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut.
Kemenkes menegaskan langkah ini sebagai bentuk kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi risiko kesehatan yang muncul saat aksi unjuk rasa, sekaligus memastikan akses layanan darurat bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kemenkes menyiagakan public safety center (PSC) 119 dan RS rujukan di RS Fatmawati jika dibutuhkan,” pungkas Aji saat dihubungi detikcom Jumat (29/8/2025).
(naf/kna)
/data/photo/2025/08/21/68a6d1bb6f3b1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/08/26/68ace067516a4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)