Xcloud.id

kab/kota: Canberra

  • Politikus Lemah yang Mengkhianati Israel

    Politikus Lemah yang Mengkhianati Israel

    JAKARTA – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa menuding PM Australia Anthony Albanese meninggalkan komunitas Yahudi Australia dan mengkhianati Israel.

    Pernyataan ini dapat semakin memperburuk hubungan diplomatik yang teruji oleh perang di Gaza.

    Pernyataan Netanyahu ini menyusul pencabutan visa diplomat Australia untuk Otoritas Palestina oleh Israel pada Senin, menyusul keputusan Canberra untuk mengakui negara Palestina dan membatalkan visa seorang anggota parlemen Israel.

    “Sejarah akan mengingat Albanese apa adanya, seorang politikus lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan kaum Yahudi Australia,” ujar Netanyahu di akun X perdana menteri dilansir Reuters, Selasa, 19 Agustus.

    Anggota parlemen Israel yang dibatalkan visanya dijadwalkan bertemu dengan komunitas Yahudi Australia yang menghadapi peningkatan tajam serangan antisemit (anti Yahudi) sejak dimulainya perang Israel dengan kelompok militan Palestina, Hamas, di Gaza, hampir dua tahun lalu.

    Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong pada Senin menyebut langkah balasan pencabutan visa Israel sebagai “reaksi yang tidak dapat dibenarkan”.

    Dia mengatakan pemerintahan Netanyahu semakin memperketat isolasi diplomatik Israel.

    Israel telah menghadapi tekanan internasional yang semakin meningkat atas dampak serangan militernya terhadap penduduk sipil di Jalur Gaza yang hancur.

    Albanese sebelumnya menyebut Netanyahu “menyangkal” krisis kemanusiaan di Gaza.

    Albanese menyampaikan pernyataannya sehari setelah mengumumkan Australia mungkin akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September, menyusul Prancis, Inggris, dan Kanada.

    Netanyahu mengatakan ini akan menjadi hadiah atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, yang memicu perang Gaza.

  • Politikus Lemah yang Khianati Israel!

    Politikus Lemah yang Khianati Israel!

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam PM Australia Anthony Albanese yang disebutnya sebagai “politikus lemah” dan menuduhnya telah mengkhianati Israel. Kata-kata pedas ini dilontarkan saat kedua negara bersitegang setelah Canberra mengumumkan rencananya mengakui negara Palestina.

    “Sejarah akan mengingat Albanese untuk siapa dia sebenarnya: Seorang politikus lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan orang-orang Yahudi di Australia,” kata Netanyahu dalam pernyataan bernada keras via akun media sosial resmi kantor PM Israel, seperti dilansir AFP, Selasa (19/8/2025).

    Kecaman semacam ini dilontarkan Netanyahu setelah Albanese, pekan lalu, mengumumkan rencana Australia untuk secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Langkah Australia ini menyusul Prancis, Inggris dan Kanada.

    Keputusan untuk mengakui negara Palestina, sebut Albanese, merupakan keputusan yang didasarkan pada komitmen yang diterima Australia dari Otoritas Palestina, termasuk bahwa kelompok Hamas tidak akan memiliki keterlibatan dalam pembentukan negara mana pun di masa mendatang.

    “Australia akan mengakui negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 pada bulan September, untuk berkontribusi pada momentum internasional menuju solusi dua negara, gencatan senjata di Gaza, dan pembebasan para sandera,” tegas Albanese dalam konferensi pers pada 11 Agustus lalu di Canberra.

    Israel dan Australia juga terlibat cekcok diplomatik terbaru soal pembatalan visa seorang anggota parlemen Israel bernama Simcha Rothman, yang partainya masuk dalam koalisi pemerintahan Netanyahu.

    Pada Senin (18/8), pemerintah Australia membatalkan visa Rothman yang dijadwalkan untuk berbicara di berbagai acara yang diselenggarakan Asosiasi Yahudi Australia (AJA).

    Tel Aviv membalas beberapa jam kemudian dengan Menteri Luar Negeri Gideon Saar mengumumkan Israel telah mencabut visa perwakilan Australia untuk Otoritas Palestina.

    “Saya juga menginstruksikan Kedutaan Besar Israel di Canberra untuk memeriksa dengan saksama setiap permohonan visa resmi Australia untuk masuk ke Israel,” ucapnya.

    “Hal ini menyusul keputusan Australia untuk mengakui ‘negara Palestina’ dan dengan latar belakang penolakan Australia yang tidak beralasan untuk memberikan visa kepada sejumlah tokoh Israel,” ujar Saar dalam penjelasannya.

    Langkah Israel itu menuai kritikan tajam dari Menlu Australia Penny Wong yang, pada Selasa (19/8), menyebut pencabutan visa diplomat sebagai “reaksi yang tidak dapat dibenarkan” oleh Tel Aviv.

    “Ketika dialog dan diplomasi semakin dibutuhkan, pemerintahan Netanyahu mengisolasi Israel dan melemahkan upaya internasional menuju perdamaian dan solusi dua negara,” kritiknya.

    “Ini adalah reaksi yang tidak dapat dibenarkan, menyusul keputusan Australia untuk mengakui Palestina,” tegas Wong.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Australia-Israel Saling Mencabut Visa Diplomat-Politisi

    Australia-Israel Saling Mencabut Visa Diplomat-Politisi

    Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Selasa, 19 Agustus 2025.

    Kami mengawalinya dengan perkembangan dari Israel dan Australia.

    Israel mencabut visa diplomat Australia

    Menteri Luar Negeri Israel mengatakan telah mencabut visa diplomat Australia untuk Otoritas Palestina.

    Menlu Israel Gideon Saar mengatakan pencabutan visa perwakilan untuk Otoritas Palestina telah disampaikan kepada pihak Australia.

    “Saya juga menginstruksikan Kedutaan Besar Israel di Canberra untuk memeriksa dengan saksama setiap permohonan visa resmi Australia untuk masuk ke Israel,” tulis Saar di X.

    Pemerintah Australia juga mengatakan sudah membatalkan visa seorang anggota parlemen dari koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menentang pembentukan negara Palestina.

    Seperti banyak negara, Australia memiliki kedutaan besar untuk Israel di Tel Aviv dan kantor perwakilan untuk Otoritas Palestina di kota Ramallah, Tepi Barat.

    Trump menjadwalkan pertemuan Zelenskyy dan Putin

    Presiden AS Donald Trump mengatakan ia menjadwalkan pertemuan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Trump mengatakan ia akan berpartisipasi dalam pertemuan trilateral berikutnya, setelah pertemuan antara Zelenskyy dan Putin.

    Trump menyampaikan komentar tersebut dalam unggahan media sosial setelah perundingan di Gedung Putih dengan Zelenskyy dan tujuh pemimpin Eropa lainnya.

    Mereka berkunjung ke Washington untuk membahas kemungkinan kesepakatan damai bagi Ukraina.

    “Setelah pertemuan tersebut, saya menghubungi Presiden Putin, dan mulai mengatur pertemuan, di lokasi yang akan ditentukan, antara Presiden Putin dan Presiden Zelenskyy,” tulis Trump.

    Dakwaan pelecehan seksual anak Putri Mahkota

    Putra dari putri mahkota Norwegia didakwa dengan 32 pelanggaran, termasuk empat pemerkosaan dan tindak kekerasan dan penyerangan seksual lainnya, ujar jaksa kemarin.

    Marius Borg Høiby, yang merupakan anak dari Putra Mahkota Haakon dan Putri Mahkota Mette-Marit, sudah diselidiki sejak penangkapannya pada 4 Agustus tahun lalu atas dugaan pelecehan terhadap kekasihnya.

    Ia dikenakan empat dakwaan pemerkosaan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap mantan pasangannya, dan beberapa dakwaan kekerasan lainnya.

    Ia juga didakwa merekam alat kelamin sejumlah perempuan tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka, kata jaksa penuntut umum Sturla Henriksbo kepada para wartawan.

    “Hukuman maksimum untuk pelanggaran yang tercantum dalam dakwaan adalah penjara hingga 10 tahun,” kata Henriksbo.

    Pengakuan bersalah ‘Ratu Ketamin’

    Perempuan yang dikenal sebagai “Ratu Ketamin” setuju untuk mengaku bersalah setelah didakwa menjual obat yang membunuh Matthew Perry.

    Jasveen Sangha menjadi terdakwa kelima dan terakhir atas kematian bintang Friends, akibat overdosis yang mencapai kesepakatan pembelaan dengan jaksa federal.

    Ia sempat menghindari persidangan yang telah dijadwalkan pada bulan September.

    Jasveen mengaku bersalah atas lima dakwaan pidana federal, termasuk menyediakan ketamin yang menyebabkan kematian Perry, kata jaksa federal dalam sebuah pernyataan kemarin.

    Jaksa telah menetapkan Sangha, warga negara AS dan Inggris berusia 42 tahun, sebagai pengedar narkoba produktif.

  • Burhanuddin Muhtadi Jadi Anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama

    Burhanuddin Muhtadi Jadi Anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama

    Bisnis.com, JAKARTA — Pendiri lembaga survei Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi resmi mendapatkan amanah baru sebagai anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama Republik Indonesia. 

    Kabar ini disampaikan melalui unggahan akun Instagram resmi @mapk_indonesia dan @burhanuddinmuhtadi yang dikutip pada Rabu (13/8/2025).

    “Selamat dan Sukses Prof @burhanuddinmuhtadi atas amanah barunya, semoga membawa kebaikan dan keberkahan. MAPK untuk Indonesia…,” tulis akun tersebut.

    Sekadar informasi, Burhanuddin Muhtadi merupakan pria kelahiran 15 Desember 1977 asal Rembang, Jawa Tengah, Indonesia.

    Pengamat politik itu mengawali pendidikan formal di SDN Kutoharjo I Rembang (1990), lalu melanjutkan ke MTs Muallimin Rembang (1993), dan menyelesaikan pendidikan menengah di MAPK Surakarta.

    Dia meraih gelar Sarjana Teologi dan Filsafat Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2002), sebelum melanjutkan studi magister di bidang Asian Studies di Australian National University (ANU) Canberra pada 2008.

    Karier akademiknya makin menguat setelah dirinya menuntaskan studi doktoral di ANU pada 2018, dengan disertasi Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, and Winning Margins. Karya ini kemudian diterbitkan menjadi buku Vote Buying in Indonesia pada 2019 dan versi bahasa Indonesia berjudul Daulat Uang pada 2020.

    Sebagai akademisi, Burhanuddin adalah dosen senior di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Jakarta dan pengajar pascasarjana di Universitas Paramadina.

    Di dunia riset, dia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sekaligus pernah menjadi Direktur Publik Lembaga Survei Indonesia (LSI). Kiprahnya diakui di tingkat internasional dengan posisi Visiting Fellow di ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapura, serta kolaborasi penelitian dengan Middle East Institute (MEI).

    Fokus penelitiannya meliputi perilaku pemilih, politik uang, klientelisme, politik Islam, dan dinamika demokrasi di Indonesia. Dia telah menulis dan mempublikasikan artikel di berbagai jurnal ilmiah bereputasi dunia, seperti World Politics, Third World Quarterly, Electoral Studies, dan Asian Studies Review.

  • Sengit! Anggota Parlemen Selandia Baru Diusir Saat Bahas Palestina

    Sengit! Anggota Parlemen Selandia Baru Diusir Saat Bahas Palestina

    Wellington –

    Seorang anggota parlemen Selandia Baru, Chloe Swarbrick, diperintahkan meninggalkan ruangan parlemen saat perdebatan sengit membahas respons pemerintah terhadap Palestina sedang berlangsung. Swarbrick diusir karena komentar yang dilontarkannya saat perdebatan itu memanas.

    Perdebatan mendesak digelar oleh parlemen setelah pemerintah Selandia Baru mengatakan, pada Senin (11/8), bahwa negara itu sedang mempertimbangkan posisinya mengenai apakah akan mengakui negara Palestina.

    Pernyataan semacam itu disampaikan Wellington setelah sekutu dekatnya, Australia, mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

    Langkah Canberra itu menyusul Prancis, Inggris, dan Kanada yang juga akan mengakui negara Palestina dalam forum yang sama bulan depan.

    Swarbrick yang merupakan salah satu pemimpin Partai Hijau, seperti dilansir Reuters, Selasa (12/8/2025), mengatakan Selandia Baru “lamban” dan “keluar jalur”. Dia juga menyebut kurangnya keputusan tegas dari pemerintah, sangat memuakkan.

    Swarbick kemudian menyerukan beberapa anggota pemerintah untuk mendukung rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur soal “penjatuhan sanksi kepada Israel atas kejahatan perangnya”. RUU itu diajukan oleh Partai Hijau pada Maret lalu dan didukung oleh semua partai oposisi di Selandia Baru.

    “Jika kita mendapatkan enam dari 68 anggota parlemen dari kubu pemerintah yang memiliki keberanian, kita dapat berdiri di sisi sejarah yang benar,” kata Swarbrick dalam komentarnya.

    Komentar itu membuat Swarbrick ditegur, dengan ketua parlemen Selandia Baru, Gerry Brownlee, menyebutnya “sama sekali tidak dapat diterima”. Brownlee meminta Swarbrick untuk menarik kembali komentarnya tersebut dan meminta maaf.

    Tonton juga video “Pandangan PM Selandia Baru Terhadap Arah Kepemimpinan Prabowo” di sini:

    Namun Swarbrick menolak dan dia kemudian diperintahkan untuk meninggalkan ruangan parlemen.

    Tak lama setelah itu, Brownlee mengklarifikasi bahwa Swarbrick dapat kembali menghadiri perdebatan di parlemen pada Rabu (13/8) besok. Namun jika dia masih menolak minta maaf, sebut Brownlee, maka dia akan kembali dikeluarkan dari ruangan parlemen.

    Selandia Baru sebelumnya mengatakan akan mengambil keputusan pada September mendatang soal apakah mereka akan mengakui negara Palestina.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Winston Peters mengatakan kepada parlemen bahwa sepanjang bulan depan, pemerintah akan mengumpulkan informasi dan berdiskusi dengan para mitra, yang akan menjadi dasar keputusan kabinet.

    “Kami akan mempertimbangkan keputusan ini dengan cermat, alih-alih terburu-buru dalam mengambil keputusan,” kata Peters.

    Bersama dengan Partai Hijau, sejumlah partai oposisi seperti Partai Buruh dan Te Pati Maori, mendukung pengakuan resmi untuk negara Palestina. Seorang anggota parlemen dari Partai Buruh, Peeni Henare, mengatakan bahwa Selandia Baru memiliki sejarah yang teguh dalam prinsip dan nilai-nilainya, namun dalam kasus ini “tertinggal”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Begini Meriahnya 17 Agustus di Negeri Kanguru

    Begini Meriahnya 17 Agustus di Negeri Kanguru

    JAKARTA – Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI yang dirayakan masyarakat Indonesia di Melbourne, Australia, dimeriahkan dengan pertunjukan drone.

    Menurut keterangan pers dari Konsulat Jenderal RI (KJRI) Melbourne, dikutip dari Antara, Minggu, 10 Agustus, pertunjukan drone yang digelar pada 8-10 Agustus itu disaksikan langsung oleh sekitar 30.000 penonton.

    Formasi drone yang menampilkan logo resmi HUT ke-80 RI dapat dilihat oleh 1,2 juta orang di Melbourne karena lokasi pertunjukan berada di jantung kota.

    Selain pertunjukan drone, perayaan Hari Kemerdekaan RI juga dimeriahkan dengan International Food Festival di Queen Victoria Market — salah satu ikon wisata di Melbourne yang dikunjungi sekitar 10 juta orang per tahun.

    Festival tersebut tidak hanya menampilkan ragam kuliner dari Indonesia, tetapi juga dari China, Brasil, Korea, Australia, dan Filipina. Salah satu gerai yang ikut serta adalah Kangen Indo Bakso, kuliner viral asal Sydney yang untuk pertama kalinya hadir di Melbourne.

    Kangen Indo dikenal sebagai jenama kuliner dengan strategi pemasaran kreatif dan konsep unik yang memperkenalkan talenta musik Indonesia kepada masyarakat Australia.

    Rangkaian acara perayaan HUT RI di Melbourne diinisiasi oleh Atase Perdagangan Canberra dan diaspora Indonesia di Australia. Acara ini menjadi awal dari program berkelanjutan yang diharapkan dapat memperkuat citra Indonesia sebagai pusat kreativitas, kuliner, dan inovasi di dunia internasional.

    KJRI Melbourne menyebut antusiasme masyarakat Australia membuktikan bahwa industri kreatif Indonesia memiliki daya tarik tinggi.

    “Lebih dari itu, keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa diaspora Indonesia adalah ujung tombak promosi Indonesia di luar negeri, dan sinergi mereka dengan perwakilan pemerintah dapat mendorong peningkatan ekspor produk dan jasa secara signifikan,” ujar KJRI.

  • Australia Berencana Segera Akui Negara Palestina

    Australia Berencana Segera Akui Negara Palestina

    Canberra –

    Australia dilaporkan berencana untuk mengakui negara Palestina segera, atau dalam hitungan hari. Pengakuan resmi dari Canberra untuk negara Palestina ini menyusul langkah serupa yang diambil oleh Prancis, Inggris, dan Kanada.

    Rencana tersebut, seperti dilansir Reuters dan Bloomberg, Senin (11/8/2025), diungkapkan oleh media terkemuka Australia, Sydney Morning Herald (SMH) dalam laporan terbarunya, yang mengutip sejumlah sumber yang tidak disebutkan namanya.

    Laporan SMH itu menyebut bahwa Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, dan pemerintahannya dapat menyetujui langkah tersebut dalam beberapa hari ini, setelah rapat kabinet rutin digelar pada Senin (11/8) waktu setempat.

    Bahkan menurut laporan SMH, pemerintah Australia bisa saja mengumumkan pengakuan untuk negara Palestina paling cepat pada Senin (11/8) waktu setempat, atau dalam beberapa hari ke depan.

    Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Australia terkait rencana mengakui negara Palestina tersebut. Kantor PM Albanese belum memberikan tanggapan langsung atas laporan SMH.

    Rencana pemerintah Australia itu mencuat di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa operasi militer Israel di Jalur Gaza akan semakin menutup peluang bagi solusi dua negara. Terlebih diketahui bahwa hubungan antara Canberra dan Tel Aviv secara tradisional telah merenggang dalam beberapa bulan terakhir.

    Bulan lalu, Prancis dan Kanada mengumumkan rencana mereka untuk secara resmi mengakui negara Palestina. Sementara Inggris mengatakan akan mengikuti langkah tersebut, kecuali Israel mengatasi krisis kemanusiaan yang kini menyelimuti Jalur Gaza dan mencapai gencatan senjata.

    Israel telah mengecam keputusan negara-negara Barat untuk mendukung negara Palestina, yang disebutnya hanya akan menguntungkan kelompok Hamas.

    Saat berbicara kepada wartawan pada Minggu (10/8), PM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa sebagian besar warga Israel menentang pembentukan negara Palestina karena mereka menganggap hal itu akan membawa perang, bukan perdamaian.

    Pernyataan Netanyahu itu disampaikan saat ribuan demonstran membanjiri jalanan Tel Aviv untuk menentang rencana sang PM Israel meningkatkan eskalasi perang yang telah berlangsung selama hampir dua tahun terakhir dan merebut Gaza City, kota terbesar di Jalur Gaza.

    “Melihat negara-negara Eropa dan Australia masuk ke dalam lubang kelinci seperti itu, jatuh ke dalamnya … ini mengecewakan, dan saya pikir itu sebenarnya memalukan, tetapi itu tidak akan mengubah posisi kami,” kata Netanyahu.

    Sementara itu, Albanese beberapa waktu terakhir menyerukan solusi dua negara, dengan pemerintahannya mendukung hak Israel untuk hidup dengan perbatasan yang aman dan mendukung hak Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri.

    “Saya telah mengatakan bahwa ini persoalan kapan, bukan apakah,” ucap Albanese kepada wartawan di sela-sela kunjungan ke Selandia Baru pada Sabtu (9/8), saat ditanya wartawan mengenai sikap pemerintahannya terhadap negara Palestina.

    “Untuk jangka waktu lama, ada posisi bipartisan di Australia yang mendukung dua negara,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/imk)

  • Great Barrier Reef di Ambang Krisis, Catat Rekor Kehilangan Karang

    Great Barrier Reef di Ambang Krisis, Catat Rekor Kehilangan Karang

    Canberra –

    Great Barrier Reef mengalami penurunan karang hidup tahunan terbesarnya selama setahun terakhir, menurut laporan yang dirilis Rabu (05/08) oleh Institut Ilmu Kelautan.

    Ilmuwan Australia yang memantau terumbu karang tersebut mendokumentasikan dampak buruk dari peristiwa pemutihan karang massal yang terjadi pada awal tahun 2024.

    “[Great Barrier Reef] mengalami tingkat tekanan panas yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menyebabkan pemutihan paling luas dan parah secara spasial yang tercatat hingga saat ini,” demikian temuan laporan tersebut.

    Terumbu karang Australia mungkin mencapai titik kritis

    Survei terhadap terumbu karang terbesar di dunia menemukan bahwa dua dari tiga wilayahnya mencatat penurunan karang paling tajam sejak pemantauan dimulai pada tahun 1986.

    Menurut laporan tersebut, wilayah utara dan selatan Great Barrier Reef paling terdampak, dengan tutupan karang menurun antara seperempat dan sepertiga setelah beberapa tahun pertumbuhan yang stabil.

    Para ilmuwan mendokumentasikan peristiwa pemutihan karang terluas sejak pemantauan dimulai hampir 40 tahun yang lalu, didorong oleh suhu laut tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2024 yang memicu “tingkat tekanan panas yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

    “Kami sekarang melihat peningkatan volatilitas pada tingkat tutupan karang keras,” ujar Mike Emslie, kepala program pemantauan jangka panjang lembaga tersebut.

    Perubahan iklim menyebabkan tekanan panas yang tak tertahankan bagi karang

    Emslie mengatakan penyebab utama penurunan tutupan karang adalah perubahan iklim.

    “Kami telah menyaksikan tutupan karang berfluktuasi antara rekor terendah dan rekor tertinggi dalam waktu yang relatif singkat, padahal sebelumnya fluktuasi tersebut moderat,” imbuhnya.

    Terumbu karang ini membentang sekitar 2.400 kilometer di lepas pantai Queensland di timur laut Australia.

    Meskipun mengalami kerusakan, Emslie mengatakan terumbu karang itu tetap menjadi “tempat yang menakjubkan.”

    “Itu masih layak diperjuangkan. Kita tidak bisa menyerah begitu saja,” pungkasnya.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga Video: Rekomendasi Wisata Restorasi Koral di Bali

    (nvc/nvc)

  • Video: AS Tempatkan Senjata Baru Dekat RI – Bumi Berotasi Lebih Cepat

    Video: AS Tempatkan Senjata Baru Dekat RI – Bumi Berotasi Lebih Cepat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat memutuskan untuk menempatkan senjata hipersonik di wilayah Australia Utara. Hal ini pasca latihan militer antara Washington dan Canberra pada bulan Juli lalu. Selain itu hari ini 5 Agustus 2025 durasi waktu di Bumi akan sedikit lebih singkat dari biasanya. Penyebabnya rotasi Bumi sedang mengalami percepatan dan ini bukan kebetulan.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Selasa 05/08/2025) berikut ini.

  • Ketua BPK ungkap tiga isu utama saat ketemu Auditor General Australia

    Ketua BPK ungkap tiga isu utama saat ketemu Auditor General Australia

    Kami sangat menghargai dukungan ANAO dalam memfasilitasi pertemuan kami dengan Department of Finance Australia.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun mengungkapkan tiga isu utama dalam kegiatan Senior Management Dialogue (SMD) saat bertemu Auditor General Australia Caralee McLiesh, di Kantor Australian National Audit Office (ANAO), di Canberra, Australia.

    “Pertama, peran penting Supreme Audit Institutions (SAIs) dalam mentransformasi kehidupan masyarakat melalui audit sektor publik yang relevan, adaptif dan berdampak langsung,” katanya sebagaimana dalam keterangan resmi, di Jakarta, Senin.

    Isu selanjutnya ialah urgensi manajemen integritas sebagai elemen kunci dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel.

    Dalam konteks ini, BPK dan ANAO saling berbagi pengalaman dan pendekatan dalam membangun kerangka kerja integritas, termasuk penilaian risiko fraud serta pengukuran dan pemantauan integritas kelembagaan.

    Terakhir ialah penguatan pemeriksaan atas informasi non-keuangan, khususnya dalam audit atas performance statements dan sustainability reporting.

    Isma Yatun mengapresiasi atas peran ANAO dalam memfasilitasi pertemuan BPK dengan Department of Finance Australia yang dinilai sangat bermanfaat dalam mendalami praktik pelaporan non-keuangan.

    “Kami sangat menghargai dukungan ANAO dalam memfasilitasi pertemuan kami dengan Department of Finance Australia. Kegiatan ini memberikan kami wawasan penting mengenai penerapan informasi non-keuangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan,” ujar dia.

    SMD merupakan forum sakral bagi kedua lembaga pemeriksa negara untuk mempererat kerja sama dan berbagi praktik terbaik dalam tata kelola dan pengawasan sektor publik.

    Forum ini dianggap menjadi sarana penting untuk memperdalam dialog institusional, terutama isu-isu strategis seperti pemeriksaan kinerja, peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung efektivitas pemeriksaan sektor publik.

    Pertemuan ini menandai keberlanjutan hubungan erat antara BPK dan ANAO yang telah terjalin sejak 2006, sekaligus pertemuan tatap muka pertama antara Ketua BPK dengan Auditor General ANAO yang baru.

    “Dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan, Senior Management Dialogue ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan lembaga pemeriksa negara yang semakin relevan, profesional, dan berdampak nyata terhadap peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan publik,” ujar Ketua BPK RI itu pula.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.